Xcloud.id

kab/kota: Pandeglang

  • Program Tanam Bawang Jaga Desa Diharapkan Bawa Kesejahteraan Petani

    Program Tanam Bawang Jaga Desa Diharapkan Bawa Kesejahteraan Petani

    Tangerang: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendorong agar desa yang ada di wilayah Banten bisa mandiri lewat program ‘Jaga Desa’ yang digagas Kejaksaan Agung (Kejagung) di wilayah Tangerang beberapa waktu lalu.

    Plt. Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Aditya Rakatama, mengatakan ada empat kabupaten yang telah siap menyukseskan program Jaga Desa ini dengan cara menanam bawang merah untuk dipasok ke Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang.

    “Sebagai tindak lanjut dari MoU antara para kepala daerah, PT Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Universitas Telkom, PT. Pupuk Indonesia dan Kajari Kab. Tangerang, Kajari Serang, Kajari Pandeglang dan Kajari Lebak, Kejaksaan mendorong supaya desa-desa yang ada di Provinsi Banten ini bisa mandiri secara pangan dengan memberdayakan BUMDES lewat program Jaga Desa ini,” kata Aditya di sela Rapat Tindak Lanjut Program Jaga Desa Provinsi Banten di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Rabu, 16 Juli 2025.

    Aditya menjelaskan selama ini pasokan bawang merah di pasar tersebut berasal dari luar Banten. Menurut dia saat ini juga pihaknya masih menunggu kesiapan lahan dari empat pemerintah kabupaten dimaksud mengenai luasan lahan yang akan dipakai untuk menanam bawang.

    “Setelah lahan tersedia, maka pihak Telkom University akan mengecek unsur hara lahan untuk memastikan lahan tersebut butuh pupuk atau tidak, nanti kami baru koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk keperluan pupuknya. Itu sebabnya akhir Juli nanti akan diadakan rapat lanjutan untu realisasinya,” jelasnya.

    Dia menyebut dalam sinergi ini juga sempat tercuat keluhan soal apakah boleh menggunakan dana desa untuk program ketahanan pangan ini. 
     

    “Kami sudah jelaskan bahwa sesuai dengan Ketentuan Permendes No.2 tahun 2024 bahwa 20 persen dana desa bisa dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan, maka kejaksaan akan mengawasi dan memitigasi resiko penggunaan anggaran tersebut untuk agar tepat sasaran dan tepat guna untuk mendukung program ketahanan pangan ini,” jelasnya.
     
    Meningkatkan penghasilan petani

    Sementara Direktur Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Hartono Wignyopranoto, menyatakan dalam program Jaga Desa ini untuk meningkatkan penghasilan para petani. Karena itu, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu melakukan pembinaan termasuk pengaturan pola tanam komoditi tertentu dengan perencanaan yang matang.

    “Berdasarkan pengalaman Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, setiap hari ada lebih dari 3.000 ton sayuran diperdagangankan di sana dan semuanya kebanyakan berasal dari luar Banten. Sementara pasokan dari banten hanya 5 persen saja. Lewat program ini kita berharap pasokannya meningkat jadi 20 persen sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru di Banten,” ungkap Hartono.

    Ia menyatakan besaran kapasitas perdagangan di Pasar Induk Tanah Tinggi ini bisa jadi sebuah peluang baru bagi masyarakat pertanian di Kabupaten Tangerang pada khususnya dan Banten pada umumnya.

    Tangerang: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendorong agar desa yang ada di wilayah Banten bisa mandiri lewat program ‘Jaga Desa’ yang digagas Kejaksaan Agung (Kejagung) di wilayah Tangerang beberapa waktu lalu.
     
    Plt. Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Aditya Rakatama, mengatakan ada empat kabupaten yang telah siap menyukseskan program Jaga Desa ini dengan cara menanam bawang merah untuk dipasok ke Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang.
     
    “Sebagai tindak lanjut dari MoU antara para kepala daerah, PT Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Universitas Telkom, PT. Pupuk Indonesia dan Kajari Kab. Tangerang, Kajari Serang, Kajari Pandeglang dan Kajari Lebak, Kejaksaan mendorong supaya desa-desa yang ada di Provinsi Banten ini bisa mandiri secara pangan dengan memberdayakan BUMDES lewat program Jaga Desa ini,” kata Aditya di sela Rapat Tindak Lanjut Program Jaga Desa Provinsi Banten di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Rabu, 16 Juli 2025.

    Aditya menjelaskan selama ini pasokan bawang merah di pasar tersebut berasal dari luar Banten. Menurut dia saat ini juga pihaknya masih menunggu kesiapan lahan dari empat pemerintah kabupaten dimaksud mengenai luasan lahan yang akan dipakai untuk menanam bawang.
     
    “Setelah lahan tersedia, maka pihak Telkom University akan mengecek unsur hara lahan untuk memastikan lahan tersebut butuh pupuk atau tidak, nanti kami baru koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk keperluan pupuknya. Itu sebabnya akhir Juli nanti akan diadakan rapat lanjutan untu realisasinya,” jelasnya.
     
    Dia menyebut dalam sinergi ini juga sempat tercuat keluhan soal apakah boleh menggunakan dana desa untuk program ketahanan pangan ini. 
     

     
    “Kami sudah jelaskan bahwa sesuai dengan Ketentuan Permendes No.2 tahun 2024 bahwa 20 persen dana desa bisa dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan, maka kejaksaan akan mengawasi dan memitigasi resiko penggunaan anggaran tersebut untuk agar tepat sasaran dan tepat guna untuk mendukung program ketahanan pangan ini,” jelasnya.
     

    Meningkatkan penghasilan petani

    Sementara Direktur Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Hartono Wignyopranoto, menyatakan dalam program Jaga Desa ini untuk meningkatkan penghasilan para petani. Karena itu, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu melakukan pembinaan termasuk pengaturan pola tanam komoditi tertentu dengan perencanaan yang matang.
     
    “Berdasarkan pengalaman Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, setiap hari ada lebih dari 3.000 ton sayuran diperdagangankan di sana dan semuanya kebanyakan berasal dari luar Banten. Sementara pasokan dari banten hanya 5 persen saja. Lewat program ini kita berharap pasokannya meningkat jadi 20 persen sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru di Banten,” ungkap Hartono.
     
    Ia menyatakan besaran kapasitas perdagangan di Pasar Induk Tanah Tinggi ini bisa jadi sebuah peluang baru bagi masyarakat pertanian di Kabupaten Tangerang pada khususnya dan Banten pada umumnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengklaim secara keseluruhan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai baik oleh masyarakat. 

    Perlu diketahui, sistem SPMB ini merupakan pergantian dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Secara keseluruhan SPMB ini dinilai baik oleh masyarakat dan lebih lancar. Bahwa ada masalah itu wajar,” katanya seusai raker dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Bahkan, dia bercerita saat dirinya ke Aceh ada warga yang menganalogikan sistem SPMB seperti ‘pengantin baru’ karena ini perdananya. Sebab itu, menurut Mu’ti wajar saja masih ada adaptasi pergantian ke SPMB. 

    Meski begitu, Mu’ti memastikan kementeriannya terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB. Saat ini Kemendikdasmen sedang menghimpun data-data yang diperlukan.

    “Kami semuanya akan mem-follow up dan hasil evaluasinya akan menjadi input untuk perbaikan SPMB pada tahun-tahun yang akan datang,” ucap dia.

    Namun, dia membeberkan dalam temuan awal saat ini beberapa sekolah terutama tingkat dasar banyak yang sudah tutup penerimaan siswa dan ternyata kekurangan murid.

    “Ada misalnya di Pandeglang, saya baca di media, ada satu SD yang tidak ada yang mendaftar sama sekali. Di Solo ada satu murid. Di tempat lain ada yang dua murid. Yang murid itu, satu sekolah ditambah dua orang itu, muridnya hanya 19, gurunya 11,” bebernya.

    Nantinya, ujar dia, temuan-temuan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri guna mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan itu.

  • Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak

    Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak

    Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Banten,
    Dimyati Natakusumah
    menyampaikan bahwa ada dua titik lokasi yang dipinjamkan Pemprov Banten untuk gedung
    Sekolah Rakyat
    .
    Dimyati tidak menutup kemungkinan adanya penambahan lokasi lain sebagai bentuk dukungan terhadap program yang digagas Presiden
    Prabowo Subianto
    ini.
    “Yang dipinjam pakai baru dua, yaitu yang di Tangsel dan di Kabupaten Lebak. Insya Allah nanti ada di Pandeglang, Kabupaten Serang, dan juga di Kota Tangerang,” kata Dimyati usai Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD Milik Pemda bersama Mensos Saifullah Yusuf, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2035).
    Menurut Dimyati, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kepedulian Prabowo dan Mensos Saifullah Yusuf agar seluruh anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan tanpa memikirkan biaya.
    “Program ini adalah (bentuk) kepedulian sosial yang sangat tinggi dari Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Sosial dan ini akan membantu rakyat, terutama gap antara orang yang ada dan orang yang tidak berada,” kata dia.
    Dimyati melanjutkan, dana yang digelontorkan untuk Sekolah Rakyat juga tidak main-main, yakni Rp 48 juta untuk setiap siswa per tahun.
    “Kami sangat mendukung program ini, apalagi pembiayaan yang cukup besar per orang itu kurang lebih Rp 48 juta per tahun. Ini kan besar sekali,” ucapnya.
    Sebab itu, Dimyati menilai bahwa segenap elemen pemerintahan termasuk Pemprov Banten, perlu mendukung program ini.
    “Saya berharap program ini harus sukses dan harus didukung oleh segenap elemen termasuk pemerintah, kabupaten, kota dan juga para stakeholder,” tandas Dimyati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tebing SDN 3 Pandeglang yang Longsor Mulai Ditangani

    Tebing SDN 3 Pandeglang yang Longsor Mulai Ditangani

    Jakarta –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tengah melakukan penanganan tebing, di Sekolah Dasar Negeri 3 Pandeglang yang longsor. Perbaikan akibat longsor itu masuk ke dalam skala prioritas.

    “Dilakukan penanganan sementara, kami konsultasi ke Dinas PU Banten di sana ada bronjong, jadi penanganan sementara menggunakan bronjong,” kata Plt Sekda Pandeglang Asep Rahmat, Jum’at (4/7/2025).

    Asep mengatakan saat ini material bahan bangunan sudah mulai didatangkan ke lokasi. Ia menyatakan untuk pembangunan permanen rencana dilakukan akhir tahun di APBD perubahan.

    “Penanganan permanen kami alokasikan nanti di APBD perubahan, walaupun APBD perubahan sedang defisit, tapi kami kami ngambil dari (Dana alokasi umum specific grant) DAU SG bidang pendidikan,” katanya.

    Asep mengatakan akibat peristiwa longsor tersebut, mempengaruhi proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru di sekolah. Sebab menurutnya, dua ruang kelas bakal dikosongkan karena khawatir terjadi longsor susulan.

    “Mempengaruhi iya, karena dua ruang kelas ditutup untuk keamanan siswa karena ada potensi longsor kembali karena baru penanganan sementara dengan bronjong,” katanya.

    Warga setempat bernama Abdul Bakar mengatakan peristiwa itu terjadi sore tadi sekitar pukul 15.30 WIB. Ketika hujan deras, ia bersama dengan warga lainnya melihat ada pergeseran tanah di tebing.

    “Pas hujan ada sedikit tanah turun sedikit, lama kelamaan makin gede longsornya,” katanya di lokasi, Rabu (2/7/2025).

    (yld/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pandeglang Berencana Tampung Sampah dari Tangsel di TPA Bangkonol Regional 30 Juni 2025

    Pandeglang Berencana Tampung Sampah dari Tangsel di TPA Bangkonol Regional 30 Juni 2025

    Pandeglang Berencana Tampung Sampah dari Tangsel di TPA Bangkonol
    Tim Redaksi
    PANDGEGLANG, KOMPAS.com
    – Kabupaten
    Pandeglang
    berencana untuk menampung sampah dari Kota
    Tangerang Selatan
    .
    Wakil Bupati Pandeglang,
    Iing Andri Supriadi
    , mengatakan rencana tersebut saat ini sedang dalam proses komunikasi dan negosiasi.
    Nantinya, sampah dari
    Tangsel
    akan ditampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol di Kecamatan Koroncong.
    “Ya di Bangkonol karena TPA kami yang aktif hari ini hanya di Bangkonol,” kata Iing di Gedung Setda Pandeglang, Senin (30/6/2025).
    Pemkot Tangsel akan membuang sampah ke Kabupaten Pandeglang untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA Cipeucang.
    Di sisi lain, Pemkab Pandeglang, kata Iing, siap menampung karena berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    Iing menyebut bahwa kerja sama menampung sampah dari Tangsel ini belum diputuskan karena akan melalui proses kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
    “Kami juga mempelajari kaitan dengan keuntungan apa yang akan kami peroleh dari Tangsel tersebut. Keuntungan apa yang bisa masyarakat Kabupaten Pandeglang peroleh dari kerja sama sampah ini,” ujar dia.
    Iing juga mengatakan bahwa akan melakukan survei ke
    TPA Bangkonol
    untuk memastikan layak atau tidaknya menampung sampah dari Tangsel.
    “Kapasitas sampahnya, berapa tahun lagi bisa ditampung di Bangkonol, berapa puluh ribu atau juta kubik yang bisa kita tampung, dipelajari terlebih dahulu,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Kemandirian Desa, Kejagung & Kemendes Luncurkan Jaksa Garda Desa

    Bangun Kemandirian Desa, Kejagung & Kemendes Luncurkan Jaksa Garda Desa

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meluncurkan program Jaksa Garda Desa di 8 kota/kabupaten se-Provinsi Banten. Program ini bertujuan membangun kemandirian kemandirian desa dan mengelola dana desa secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan program yang diinisiasi oleh Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel), Reda Manthovani ini dapat membantu ketahanan pangan di Provinsi Banten.

    “Kita memiliki kepentingan serius dengan program Jaksa Garda Desa dengan melakukan pola tanam untuk ketahanan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat desa,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

    Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Desa Sarakan, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (25/6/2025).

    Yandri berharap program Jaksa Garda Desa yang didukung seluruh Kejaksaan Negeri se-Indonesia itu dapat mempercepat capaian Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

    Yandri pun mengajak Kepala Desa di Indonesia untuk lebih melek teknologi, termasuk untuk bisa meningkatkan produksi hasil bumi untuk sukseskan ketahanan pangan. Hal ini berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis karena program ini nantinya membutuhkan bahan baku yang banyak.

    Lewat MBG ini, kata Yandri, desa-desa diharapkan menjadi pelaku utama untuk menyediakan bahan baku seperti cabai dan telur.

    “Ada siklus ekonomi dari program ini. Olehnya, kita perlu mulai menata desa tematik yang nantinya jadi pemasok utama untuk 83 juta penerima manfaat,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

    “Melalui Kopdes Merah Putih kita memotong tengkulak dan memastikan pelayanan kepada masyarakat desa semakin dekat,” papar Yandri.

    Yandri juga menegaskan jika kepala desa tidak perlu takut lagi untuk menggunakan Dana Desa karena ada program Jaksa Garda Desa.

    Lewat Jaksa Garda Desa, Yandri mengajak Kades, BPD dan Pendamping Desa untuk berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membangun desa.

    Sementara itu Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Reda Manthovani berharap dengan program Pemberdayaan Lahan melalui pola tanam ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

    Reda berharap Jaksa mengawal dan membimbing Kepala Desa saat mengelola Dana Desa berjalan sesuai dengan peruntukannya.

    “Saya harapkan kepada Para Jaksa untuk menindaklanjuti program kerjasama ini,” jelas Reda.

    Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut, Yandri dan Jamintel Reda Manthovani bersama sejumlah tamu turut melakukan penanaman bibit bawang merah.

    Turut hadir pada kegiatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani bersama jajaran Kejaksaan RI, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Jayabaya, Plh Bupati Serang Rudy Suhartanto, Bupati Pandeglang Dewi Setyani, Pimpinan PT Pupuk Indonesia, Pimpinan Telkomsel University, dan Para tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku pembangunan desa.

    Hadir pula mendampingi Yandri, Dirjen PEID Tabrani, Irjen Teguh, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Inspektur Wilayah 5 Husin Fahmi.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan

    Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Gaungkan ketahanan pangan, Jamintel: Banten jadi lokomotif Program Jaksa Mandiri Pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 22:05 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat akar rumput, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, secara langsung menggagas dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam peluncuran Program Jaksa Mandiri Pangan.

    Bertempat di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Reda hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kejaksaan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang lebih luas yakni Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan, yang bertujuan untuk membangun ekosistem desa yang mandiri secara ekonomi dan tangguh dalam menghadapi tantangan pangan masa depan.

    Dalam sambutannya, Reda menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan tepat sasaran. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut menginginkan ada nilai tambah yang dirasakan masyarakat.

    “Setiap rupiah dari Dana Desa harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Petani sebagai tulang punggung desa tidak boleh lagi terjebak dalam ketidakpastian harga dan pasar. Melalui kolaborasi ini, kita ingin pastikan ada nilai tambah nyata yang dirasakan masyarakat desa,” ujarnya.

    Acara tersebut dihadiri  berbagai tokoh penting nasional dan daerah, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, Gubernur Banten, Kepala Kejati Banten Dr. Siswanto, serta pimpinan dari empat kabupaten pilot project yakni Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Hadir pula perwakilan dari Telkom University, PT Pupuk Indonesia, dan PT Paskomnas Indonesia selaku mitra strategis dalam program ini.

    Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari  pengelolaan lahan pertanian dan hortikultura secara tepat guna dengan teknologi terapan, penguatan kapasitas BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal, integrasi distribusi dan pemasaran hasil tani melalui skema kemitraan berkelanjutan, penerapan sistem real-time monitoring village management funding atau jaga desa untuk pengawasan dana desa secara transparan dan efisien.

    Provinsi Banten dipilih sebagai daerah percontohan karena dianggap memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, serta menjadi salah satu penyangga utama kawasan Jabodetabek.

    Selain luasnya lahan pertanian, wilayah ini juga memiliki ekosistem distribusi hasil bumi yang berkembang dengan pesat, didukung oleh keberadaan pasar induk dan tingginya permintaan dari masyarakat urban.

    Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan hasil produksi pertanian, tetapi juga pada pembangunan sistem yang menjamin keberlanjutan dan stabilitas ekonomi desa. BUMDes diberdayakan untuk mengelola lahan produktif secara profesional, termasuk melalui pelatihan manajemen dan transfer teknologi dari perguruan tinggi.

    “Ini adalah bentuk nyata sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku industri dalam mewujudkan desa sebagai kekuatan ekonomi baru. Kita tidak ingin pembangunan desa berhenti hanya sebagai wacana,” tegas Reda.

    Ke depan, nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama teknis antara para pihak. Diharapkan, melalui inisiatif ini, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat, Dana Desa digunakan secara tepat guna, dan ketahanan pangan nasional bisa ditopang secara berkelanjutan dari desa-desa yang mandiri dan produktif. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menjaga Ketahanan Pengan dengan Pengembangan Tanaman Holtikultura

    Menjaga Ketahanan Pengan dengan Pengembangan Tanaman Holtikultura

    Tangerang: Program Jaksa Garda Desa untuk mendukung program ketahanan pangan diluncurkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani,  dengan tema Pemberdayaan Lahan dan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Swasembada Pangan. 

    Acara diditandai dengan penandatangan MoU antara masing-masing kepala kejaksaan negeri (Kajari) dengan empat bupati yang berasal dari Provinsi Banten sekaligus penanaman bawang merah di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
     

    Penandatangan MoU dilakukan oleh Bupati Tangerang, Plt Bupati Serang, Bupati Pandeglang, Bupati Lebak , Rektor Telkom University Suyanto, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PASKOMNAS Hartono.

    Kedua penandatanganan kerja sama ini disaksikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Jamintel Kejagung, Reda Manthovani, Wakil Kajati Banten Yuliana Sagala dan Gubernur Banten, Andra Soni.

    Reda mengatakan dipilihnya wilayah Tangerang sebagai pilot project program ketahanan pangan ini karena mempunyai ikatan emosional dengan Provinsi Banten baik sebagai Kajari Cilegon maupun sebagai Kajati Banten.

    Selain itu alasan menjadikan Provinsi Banten sebagai percontohan karena dirinya mendapat keluhan dari pimpinan Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang yang menyatakan masih minimnya pasokan sayur.

    “Kabarnya sebagian besar pasokan sayur ke Pasar Induk Tanah Tinggi berasal dari luar Banten dan Provinsi Banten sendiri hanya menyuplai 5 persen saja. Maka lewat peluncuran program ketahanan pangan ini, kami berharap Provinsi Banten bisa menambah pasokannya minimal menjadi 20 persen,” kata Reda dalam keterangan pers, Rabu, 25 Juni 2025. 

    Dia menuturkan program ini tak hanya akan berhenti di Banten, namun targetnya program ketahanan pangan ini  berlanjut ke provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta provinsi lainnya. 

    “Targetnya beberapa tahun ke depan semua daerah di Indonesia akan memiliki pola tanam yang sama dengan yang dilakukan di Kabupaten Tangerang ini, sehingga program ini dapat membantu perekonomian para petani,” jelasnya. 

    Sementara Menteri Yandri Susanto menyatakan mendukung penuh program ketahanan pangan tersebut. Dia menyampaikan  teknologi digital dan pendampingan hukum dari Kejaksaan adalah kombinasi penting dalam menciptakan desa-desa yang mandiri, produktif, dan tidak tertinggal secara ekonomi maupun informasi.

    “Melalui Jaksa Garda Desa, kami ingin desa tidak hanya jadi penonton, tapi pelaku utama pembangunan ekonomi nasional dari tingkat bawah,” ungkap Yandri.

    Menurut dia program ini juga menjadi bagian dari penjabaran visi nasional Asta Cita Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan desa sebagai basis kemandirian ekonomi.

    Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengaku sangat antusias dengan adanya program ketahanan pangan yang dicetuskan oleh Jamintel tersebut.

    “Saat ini saja produksi beras Banten sudah mengalami surplus hingga 200 ribu ton lebih. Namun sayangnya selama ini Provinsi Banten hanya bisa mensuport sayuran untuk kebutuhan masyarakat Banten sebanyak 10 persen saja dari kebutuhan. Maka saya berharap dengan terwujudnya program ketahanan pangan ini maka pasti Provinsi Banten bisa meningkatkan produksinya lagi,” ujar Andra.

    Tangerang: Program Jaksa Garda Desa untuk mendukung program ketahanan pangan diluncurkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani,  dengan tema Pemberdayaan Lahan dan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Swasembada Pangan. 
     
    Acara diditandai dengan penandatangan MoU antara masing-masing kepala kejaksaan negeri (Kajari) dengan empat bupati yang berasal dari Provinsi Banten sekaligus penanaman bawang merah di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
     

    Penandatangan MoU dilakukan oleh Bupati Tangerang, Plt Bupati Serang, Bupati Pandeglang, Bupati Lebak , Rektor Telkom University Suyanto, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PASKOMNAS Hartono.
     
    Kedua penandatanganan kerja sama ini disaksikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Jamintel Kejagung, Reda Manthovani, Wakil Kajati Banten Yuliana Sagala dan Gubernur Banten, Andra Soni.

    Reda mengatakan dipilihnya wilayah Tangerang sebagai pilot project program ketahanan pangan ini karena mempunyai ikatan emosional dengan Provinsi Banten baik sebagai Kajari Cilegon maupun sebagai Kajati Banten.
     
    Selain itu alasan menjadikan Provinsi Banten sebagai percontohan karena dirinya mendapat keluhan dari pimpinan Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang yang menyatakan masih minimnya pasokan sayur.
     
    “Kabarnya sebagian besar pasokan sayur ke Pasar Induk Tanah Tinggi berasal dari luar Banten dan Provinsi Banten sendiri hanya menyuplai 5 persen saja. Maka lewat peluncuran program ketahanan pangan ini, kami berharap Provinsi Banten bisa menambah pasokannya minimal menjadi 20 persen,” kata Reda dalam keterangan pers, Rabu, 25 Juni 2025. 
     
    Dia menuturkan program ini tak hanya akan berhenti di Banten, namun targetnya program ketahanan pangan ini  berlanjut ke provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta provinsi lainnya. 
     
    “Targetnya beberapa tahun ke depan semua daerah di Indonesia akan memiliki pola tanam yang sama dengan yang dilakukan di Kabupaten Tangerang ini, sehingga program ini dapat membantu perekonomian para petani,” jelasnya. 
     
    Sementara Menteri Yandri Susanto menyatakan mendukung penuh program ketahanan pangan tersebut. Dia menyampaikan  teknologi digital dan pendampingan hukum dari Kejaksaan adalah kombinasi penting dalam menciptakan desa-desa yang mandiri, produktif, dan tidak tertinggal secara ekonomi maupun informasi.
     
    “Melalui Jaksa Garda Desa, kami ingin desa tidak hanya jadi penonton, tapi pelaku utama pembangunan ekonomi nasional dari tingkat bawah,” ungkap Yandri.
     
    Menurut dia program ini juga menjadi bagian dari penjabaran visi nasional Asta Cita Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan desa sebagai basis kemandirian ekonomi.
     
    Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengaku sangat antusias dengan adanya program ketahanan pangan yang dicetuskan oleh Jamintel tersebut.
     
    “Saat ini saja produksi beras Banten sudah mengalami surplus hingga 200 ribu ton lebih. Namun sayangnya selama ini Provinsi Banten hanya bisa mensuport sayuran untuk kebutuhan masyarakat Banten sebanyak 10 persen saja dari kebutuhan. Maka saya berharap dengan terwujudnya program ketahanan pangan ini maka pasti Provinsi Banten bisa meningkatkan produksinya lagi,” ujar Andra.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Program JKN Setia Menemani Wartasih Hadapi Gula Darah dan Tumor Ganas

    Program JKN Setia Menemani Wartasih Hadapi Gula Darah dan Tumor Ganas

    Pandeglang: Wartasih (50), warga Kampung Ciakar, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang saat ini tengah menggantungkan harapannya kepada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menghadapi penyakit gula darah dan tumor ganas yang telah menjangkitnya. Ia berharap, perjuangannya bersama JKN dapat membuahkan hasil agar dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya.

    Yuli, anak pertama Wartasih kepada media menceritakan, bahwa orang tunya telah mengidap penyakit gula darah sejak 12 tahun lalu. Ia menyebut, di tahun 2024 lalu, ibunya memiliki luka di tangan dan benjolan di leher.

    Saat itu, Yuli membawa ibunya untuk berobat ke RSUD Malingping, Kabupaten Lebak Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, ibunya disarankan melakukan salah satu tindakan operasi operasi baik pada tangan yang mengalami luka atau benjolan yang ada di lehernya.

    “Jadi waktu itu kata dokter yang rawat tidak bisa ditangani sekaligus, harus pilih salah satu, mau operasi tangan yang luka atau benjolan pada leher dulu. Karena saat itu yang parah kondisinyatangan, maka dilakukan operasi tangan tangan dahulu,” tuturnya, Jum’at (13/06).

    Yuli mengatakan, usai melakukan operasi pengangkatan daging pada tangan, ibunya harus menjalani pengobatan rutin hingga delapan bulan lamanya. Kemudian, setelah luka di tangannya membaik, lanjut Yuli, benjolan yang berada di leher ibunya itu semakin membesar. Saat ini benjolan yang didiagnosis sebagai tumor ganas itu sudah seukuran kepalan telapan tangan orang dewasa.

    “Pengobatannya selama delapan bulan untuk sembuh, karena ada gula darah. Jadi lama untuk sembuhnya. Terus diperiksa lagi untuk diobati ke RSUD Malingping, dokter menyarankan untuk segera dilakukan operasi di Rumah Sakit Dharmais. Tapi katanya untuk pemeriksaan CT scan di RSUD Malingping bisa. Kalau tumor ini sudah berjalan satu tahun,” ujarnya.

    Yuli berharap ibunya dapat kembali sembuh seperti sediakala. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, karena berkat Program JKN ibunya dapat menjalani operasi dan pengobatan secara gratis. Menurutnya, kehadiran Program JKN di tengah keluarganya yang mengalami kesulitan ekonomi merupakan secercah harapan bagi orang tuanya bisa sembuh dari penyakitnya.

    “Kita lagi berusaha ngumpulin dana dulu, untuk operasional operasi di Rumah Sakit Dharmais, semoga nanti setelah operasi di sana ibu bisa sembuh seperti sediakala belum terpikirkan kalau harus mengeluarkan dana pribadi buat berobat semua ini,” tuturnya.

    Yuli mengaku, meskipun hanya terdaftar sebagai peserta JKN kelas tiga dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah, namun ia tidak mendapatkan perlakuan berbeda dari rumah sakit.

    Selain itu, administrasi yang ditempuh untuk mendapatkan pelayanan JKN juga sangat mudah serta tidak ada Kendala yang berarti saat ia mengurus orangtuanya menjalani operasi maupun berobat jalan.

    “Alhamdulillah tidak bayar sepeserpun, untuk syarat-syarat administrasinya juga gampang. Selain itu juga kami dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit meskipun kami berobat ke rumah sakit di wilayah Lebak bukan di Pandeglang, alhamdulillah dilayani dengan baik, Program JKN sangat profesional melayani pesertanya,” sambungnya.

    Ia berharap, BPJS Kesehatan melalui Program JKN dapat terus berkesinambungan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi mereka tidak mampu seperti keluarganya. Menurutnya Program JKN merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

    “Tidak bisa membayangkan jika tidak ada Program JKN, mungkin kami sudah menyerah dari dulu. Untuk biaya operasional merawatnya saja lumayan, apalagi harus bayar biaya operasi dan pengobatannya, pokoknya terima kasih banyak BPJS Kesehatan,” ucapnya lirih. (OO/mj)

    Pandeglang: Wartasih (50), warga Kampung Ciakar, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang saat ini tengah menggantungkan harapannya kepada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menghadapi penyakit gula darah dan tumor ganas yang telah menjangkitnya. Ia berharap, perjuangannya bersama JKN dapat membuahkan hasil agar dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya.
     
    Yuli, anak pertama Wartasih kepada media menceritakan, bahwa orang tunya telah mengidap penyakit gula darah sejak 12 tahun lalu. Ia menyebut, di tahun 2024 lalu, ibunya memiliki luka di tangan dan benjolan di leher.
     
    Saat itu, Yuli membawa ibunya untuk berobat ke RSUD Malingping, Kabupaten Lebak Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, ibunya disarankan melakukan salah satu tindakan operasi operasi baik pada tangan yang mengalami luka atau benjolan yang ada di lehernya.

    “Jadi waktu itu kata dokter yang rawat tidak bisa ditangani sekaligus, harus pilih salah satu, mau operasi tangan yang luka atau benjolan pada leher dulu. Karena saat itu yang parah kondisinyatangan, maka dilakukan operasi tangan tangan dahulu,” tuturnya, Jum’at (13/06).
     
    Yuli mengatakan, usai melakukan operasi pengangkatan daging pada tangan, ibunya harus menjalani pengobatan rutin hingga delapan bulan lamanya. Kemudian, setelah luka di tangannya membaik, lanjut Yuli, benjolan yang berada di leher ibunya itu semakin membesar. Saat ini benjolan yang didiagnosis sebagai tumor ganas itu sudah seukuran kepalan telapan tangan orang dewasa.
     
    “Pengobatannya selama delapan bulan untuk sembuh, karena ada gula darah. Jadi lama untuk sembuhnya. Terus diperiksa lagi untuk diobati ke RSUD Malingping, dokter menyarankan untuk segera dilakukan operasi di Rumah Sakit Dharmais. Tapi katanya untuk pemeriksaan CT scan di RSUD Malingping bisa. Kalau tumor ini sudah berjalan satu tahun,” ujarnya.
     
    Yuli berharap ibunya dapat kembali sembuh seperti sediakala. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, karena berkat Program JKN ibunya dapat menjalani operasi dan pengobatan secara gratis. Menurutnya, kehadiran Program JKN di tengah keluarganya yang mengalami kesulitan ekonomi merupakan secercah harapan bagi orang tuanya bisa sembuh dari penyakitnya.
     
    “Kita lagi berusaha ngumpulin dana dulu, untuk operasional operasi di Rumah Sakit Dharmais, semoga nanti setelah operasi di sana ibu bisa sembuh seperti sediakala belum terpikirkan kalau harus mengeluarkan dana pribadi buat berobat semua ini,” tuturnya.
     
    Yuli mengaku, meskipun hanya terdaftar sebagai peserta JKN kelas tiga dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah, namun ia tidak mendapatkan perlakuan berbeda dari rumah sakit.
     
    Selain itu, administrasi yang ditempuh untuk mendapatkan pelayanan JKN juga sangat mudah serta tidak ada Kendala yang berarti saat ia mengurus orangtuanya menjalani operasi maupun berobat jalan.
     
    “Alhamdulillah tidak bayar sepeserpun, untuk syarat-syarat administrasinya juga gampang. Selain itu juga kami dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit meskipun kami berobat ke rumah sakit di wilayah Lebak bukan di Pandeglang, alhamdulillah dilayani dengan baik, Program JKN sangat profesional melayani pesertanya,” sambungnya.
     
    Ia berharap, BPJS Kesehatan melalui Program JKN dapat terus berkesinambungan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi mereka tidak mampu seperti keluarganya. Menurutnya Program JKN merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
     
    “Tidak bisa membayangkan jika tidak ada Program JKN, mungkin kami sudah menyerah dari dulu. Untuk biaya operasional merawatnya saja lumayan, apalagi harus bayar biaya operasi dan pengobatannya, pokoknya terima kasih banyak BPJS Kesehatan,” ucapnya lirih. (OO/mj)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis prakiraan daerah berpotensi banjir kategori tinggi untuk Juni 2025.

    Berdasarkan hasil monitoring dinamika atmosfer dan curah hujan, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim hujan. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir di sejumlah daerah.

    BMKG mencatat bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sekitar 65% wilayah Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim hujan, sedangkan hanya 19% wilayah yang telah memasuki musim kemarau.

    Berikut klasifikasi wilayah terdampak curah hujan tinggi menurut tingkat kewaspadaan, berlaku mulai 11-20 Juni 2025:

    Klasifikasi Awas

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan.

    Klasifikasi Siaga

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat.

    Klasifikasi Waspada

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan

    Berikut adalah pemetaan daerah di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan potensi banjir Dasarian II Juni 2025 menurut data BMKG:

    Aceh

    Potensi banjir rendah

    Aceh Tamiang: Tamiang Hulu, Tenggulun

    Aceh Tenggara: Babussalam, Badar, Bambel, Bukit Tusam, Darul Hasanah, Deleng Pokhkisen, Ketambe, Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Sumur

    Sumatera Utara

    Potensi banjir rendah

    Langkat: Bahorok, Batang Serangan, Besitang, Sei Lepan

    Riau

    Potensi banjir rendah

    Bengkalis: Bantan, Bathin Solapan

    Indragiri Hilir: Kateman

    Indragiri Hulu: Lirik

    Kepulauan Riau

    Potensi banjir rendah

    Karimun: Meral, Meral Barat

    Kota Batam: Galang

    Lingga: Lingga Timur

    Sumatera Barat

    Potensi banjir rendah

    Kota Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar

    Jambi

    Potensi banjir: Tidak ada data

    Bengkulu

    Potensi banjir rendah

    Bengkulu Selatan: Ulu Manna

    Sumatera Selatan

    Potensi banjir rendah

    Ogan Komering Ilir: Cengal, Sungai Menang, Tulung Selapan

    Bangka Belitung

    Potensi banjir rendah

    Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur

    Lampung

    Potensi banjir rendah

    Lampung Timur: Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Pasir Sakti, Sekampung Udik

    Tulang Bawang: Dente Teladas

    Banten

    Potensi banjir menengah & rendah

    Lebak, Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Serang, Tangerang

    DKI Jakarta

    Potensi banjir rendah

    Jakarta Selatan: Jagakarsa

    Jawa Barat

    Potensi banjir menengah & rendah

    Wilayah luas di Kabupaten/Kota: Bogor, Sukabumi, Bandung, Garut, Cianjur, Pangandaran, Bekasi, Depok, Tasikmalaya

    Jawa Tengah

    Potensi banjir rendah

    Cilacap, Pemalang, Purbalingga

    Jawa Timur

    Potensi banjir menengah & rendah

    Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek

    Bali

    Potensi banjir rendah

    Bangli, Gianyar, Karangasem, Tabanan

    Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur

    Potensi banjir rendah

    Beberapa kecamatan di Belu, Kupang, Malaka, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat

    Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki kecamatan dengan potensi banjir

    Sulawesi Utara

    Potensi banjir menengah, rendah

    Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud Kep, Siau Tagulandang, Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Kepulauan Sangihe.

    Gorontalo

    Potensi banjir menengah, rendah

    Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Pohuwato

    Sulawesi Tengah

    Potensi banjir menengah, rendah

    Banggau, Morowali Utara, Buol, Donghala, Poso, Toli Toli

    Sulawesi Barat

    Potensi banjir menengah, rendah

    Mamuju, Polewali Mandar, Majene

    Sulawesi Selatan

    Potensi banjir tinggi, menengah, rendah

    Bone, Sinjai, Bantaeng, Gowa Kepulauan Selayar, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Waji

    Sulawesi Tenggara

    Potensi banjir mengengah, rendah

    Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton, Kolaka, Bombana, Muna

    Maluku & Maluku Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Kota Ambon, Seram Bagian Barat/Timur, Maluku Tengah, Buru, Halmahera, Ternate, Tidore

    Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan

    Potensi banjir menengah & rendah

    Deiyai, Jayapura, Mimika, Nabire, Keerom, Kota Jayapura, Kota Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Mappi, dan lainnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]