kab/kota: Pandeglang

  • Terkait Korupsi Sampah, Wali Kota Tangsel Klarifikasi Soal Pembuangan ke Bogor dan Bekasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 April 2025

    Terkait Korupsi Sampah, Wali Kota Tangsel Klarifikasi Soal Pembuangan ke Bogor dan Bekasi Megapolitan 16 April 2025

    Terkait Korupsi Sampah, Wali Kota Tangsel Klarifikasi Soal Pembuangan ke Bogor dan Bekasi
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Tangerang Selatan

    Benyamin Davnie
    berujar, soal sampah dari wilayahnya yang dibuang ke Kabupaten Bogor dan Bekasi merupakan tanggung jawab penyedia jasa pengelolaan sampah.
    Ia menjelaskan bahwa sampah-sampah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak penyedia jasa dan sudah tertuang dalam kontrak.
    “Sampah-sampah yang dibuang ke Bogor dan Bekasi itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan dengan pihak penyedia pengelolaan sampah,” ujar Benyamin, Rabu (16/4/2025).
    Seperti diketahui, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Tangsel, WL, jadi tersangka dugaan korupsi terkait
    pengelolaan sampah
    senilai Rp 75,9 miliar pada 2024.
    WL disebut secara aktif berperan dalam menentukan titik lokasi pembuangan sampah rumah tangga yang tidak sesuai peruntukannya atau ilegal, salah satunya berada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.
    Menurut Benyamin, pengelolaan sampah yang melibatkan pemindahan sampah ke luar daerah adalah salah satu upaya Pemkot untuk memastikan sampah dapat dikelola dengan baik.
    Meski demikian, pihak Pemkot Tangerang Selatan terus berupaya mencari solusi jangka panjang agar tidak bergantung pada daerah lain dalam menampung sampah.
    Salah satu langkah yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Pandeglang dan Jakarta.
    “Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan Kabupaten Pandeglang dan Jakarta sebagai langkah alternatif untuk menanggulangi permasalahan sampah ini,” kata dia.
    Benyamin berharap kerjasama yang sedang dijalankan dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu realisasi Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL).
    “Mudah-mudahan kerja sama ini dapat berlangsung baik dan jadi solusi jangka pendek sambil menunggu proses PSEL,” jelasnya.
    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten Rangga Adekresna mengungkapkan, WL diduga dibantu oleh mantan Kepala Seksi Persampahan DLH Tangsel, Zeki Yamani.
    Lokasi pembuangan sampah ilegal tersebut teridentifikasi berada di Desa Cibodas dan Sukasari, Kecamatan Rumpit, Kabupaten Bogor, serta di daerah Cilincing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
    Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, titik pembuangan sampah ilegal ditemukan di Desa Gintung dan Desa Jatiwaringin.
    “Itu lahan-lahan tersebut merupakan lahan-lahan orang perorangan. Jadi bukan lahan tempat pemrosesan akhir,” ucap Rangga.
    Rangga menjelaskan, lahan tersebut merupakan lahan pribadi, dan pemiliknya bersedia menjadikan lahan itu sebagai tempat pembuangan sampah.
    Ia menambahkan, dampak dari pembuangan sampah di lokasi yang tidak semestinya telah merugikan warga sekitar, terutama terkait pencemaran lingkungan.
    “Yang jelas dampak yang dirasakan itu justru di Kabupaten Tangerang. Di mana itu warga di sekitar Desa Gintung, area Desa Gintung itu komplain. Karena di wilayahnya terjadi tempat pembuangan sampah ilegal,” ucap Rangga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadis LH Tangsel Tersangka Korupsi Rp 75,9 Miliar, Wali Kota Segera Tunjuk Plt
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 April 2025

    Kadis LH Tangsel Tersangka Korupsi Rp 75,9 Miliar, Wali Kota Segera Tunjuk Plt Megapolitan 16 April 2025

    Kadis LH Tangsel Tersangka Korupsi Rp 75,9 Miliar, Wali Kota Segera Tunjuk Plt
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Wali Kota
    Tangerang Selatan

    Benyamin Davnie
    segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) menyusul penetapan WL sebagai tersangka dugaan
    korupsi pengelolaan sampah
    senilai Rp 75,9 miliar.
    Penunjukan ini dianggap penting agar program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup tetap berjalan, meskipun kepala dinas saat ini sedang menghadapi proses hukum.
    “Biar bagaimana pun, permasalahan sampah harus diselesaikan walaupun saat ini dinas terkait sedang menjalankan proses hukum,” ujar Benyamin, Rabu (16/4/2025).
    Meskipun belum ada pengganti yang ditentukan, Benyamin berharap para pegawai di Dinas LH dapat melanjutkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.
    “Berharap agar program dan kegiatan yang saat ini telah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya.
    Terkait penetapan WL, Benyamin menyatakan keprihatinannya dan meminta agar rekan-rekannya di pemerintahan dapat menjalani proses hukum dengan sabar.
    “Saya turut prihatin dengan apa yang saat ini terjadi terhadap Pak WL, semoga Pak WL dapat menjalani proses hukum ini dengan sabar,” ungkapnya.
    Sebelumnya, WL telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan sampah dengan nilai proyek mencapai Rp 75,9 miliar pada 2024.
    Setelah status tersangka ditetapkan, WL langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pandeglang.
    “Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan penahanan terhadap tersangka WL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan,” ungkap Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna, Selasa (15/4/2025).
    Rangga menjelaskan, dalam proses penyidikan, ditemukan fakta bahwa WL berperan aktif dalam menentukan lokasi pembuangan sampah yang tidak memenuhi kriteria.
    Diduga telah terjadi persekongkolan antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak penyedia barang dan jasa, yaitu PT EPP, sebelum proses pemilihan penyedia dilakukan.
    “Padahal, PT EPP tidak memiliki fasilitas, kapasitas, atau kompetensi sebagai perusahaan yang dapat melakukan pekerjaan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rangga.
    Untuk mengikuti proses pengadaan, tersangka SYM diduga telah bersekongkol dengan WL untuk mengurus Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) PT EPP agar memiliki KBLI pengelolaan sampah, bukan hanya KBLI pengangkutan.
    Mengenai aliran dana yang masuk ke WL, Rangga menyatakan bahwa penyidik masih mendalami hal tersebut.
    “Untuk sementara, tim masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap aliran dananya,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejati tetapkan Kadis DLH Tangsel sebagai tersangka kasus korupsi

    Kejati tetapkan Kadis DLH Tangsel sebagai tersangka kasus korupsi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kejati tetapkan Kadis DLH Tangsel sebagai tersangka kasus korupsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Wahyunoto Lukman sebagai tersangka kedua di kasus korupsi pengelolaan sampah dengan nilai proyek Rp75,9 miliar.

    Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna, di Serang, Selasa, mengatakan dalam kasus ini, Kadis DLH Tangsel merupakan tersangka kedua setelah sehari sebelumnya Direktur PT Ella Pratama Perkasa (EPP), Syukron Yuliadi Mufti menjadi tersangka di kasus yang sama.

    “Kejati Banten kembali melakukan penahanan terhadap tersangka WL (Wahyunoto Lukman), Kepala DLH Kota Tangsel, yang kasus posisinya masih sama seperti kemarin,” katanya.

    Rangga menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan, ditemukan fakta bahwa tersangka berperan aktif dalam menentukan titik lokasi pembuangan sampah yang tidak memenuhi kriteria.

    “Tersangka berperan secara aktif menentukan titik lokasi pembuangan sampah yang tidak memenuhi kriteria atau ilegal, dimana lahan tersebut merupakan milik perorangan,” katanya.

    Lahan tersebut tersebar di beberapa titik diantaranya yakni di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

    Atas perbuatan nya tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    “Selanjutnya tersangka ditahan di Rutan Kelas IIB Pandeglang selama 20 hari kedepan. Untuk sementara tim masih melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana tersebut,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Profil Kekayaan Wahyunoto Lukman, Kadis LH Tangsel Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah Rp 75,9 M

    Profil Kekayaan Wahyunoto Lukman, Kadis LH Tangsel Tersangka Korupsi Pengelolaan Sampah Rp 75,9 M

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang pejabat di Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan, karena diduga terlibat korupsi.

    Dia adalah Wahyunoto Lukman, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Tangsel yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Selasa (15/4/2025).

    Wahyunoto menjabat Kadis LH sejak 31 Desember 2021, menggantikan pendahulunya, Toto Sudarto.

    Sebelumnya, pria bergelar Sarjana Ilmu Politik dan Magister Manajemen itu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tangsel dan Sekretaris KPU Tangsel.

    Wahyunoto rutin melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Terakhir, ia lapor pada 13 Januari 2025 untuk periode 2024.

    Wahyunoto mengaku punya dua bidang tanah dan bangunan di Tangsel senilai Rp 761.000.000 dan Rp 3.115.000.000.

    Selain itu, ia juga memiliki tanah seluas 4.462 meter persegi di Bogor senilai Rp 410.000.000.

    Wahyunoto mencatatkan kepemilikan harta begerak lainnya senilai Rp 14.700.000 serta kas dan setara kas senilai Rp 41.395.384.

    Ia mengaku tidak memiliki kendaraan mobil maupun sepeda motor.

    Wahyunoto memiliki utang sebesar Rp 862.000.000.

    Jika ditotal, harta kekayaan Wahyunoto sebesar Rp 3.480.095.384.

    Kasus Korupsi

    Diberitakan sebelumnya, Wahyunoto ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengelolaan sampah oleh Kejati Banten.

    Status tersangka eks Kepala Dinas Sosial Tangsel itu ditetapkan setelah pemeriksaan selama lima jam di Kantor Kejati Banten, Serang, sejak pukul 09.00 WIB, Selasa (15/4/2025).

    Pantauan TribunBanten, Wahyunoto keluar dari ruangan penyidik menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda, dengan kondisi tangan diborgol.

    Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna, mengatakan, Wahyunoto langsung ditahan di Rutan Kelas II B Pandeglang selama 20 hari ke depan.

    “Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan penahanan terhadap tersangka WL (Wahyunoto Lukman),” kata Rangga.

    Kasus korupsi yang melibatkan Wahyunoto ini terkait proyek pengelolaan sampah senilai Rp 75,9 miliar.

    Wahyunoto terlibat aktif dalam menentukan lokasi pembuangan dan pemrosesan sampah yang tak sesuai standar.

    “Pada saat pelaksanaan pekerjaan, tersangka WL bersama-sama dengan saudara Zeki Yamani, telah secara aktif berperan dalam menentukan titik lokasi buang sampah.”

    “Lokasi-lokasi itu tidak memenuhi kriteria tempat pemrosesan tempat akhir pembuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku,” papar Rangga.

    Rangga menjelaskan, titik lokasi yang dijadikan tempat sampah ilegal tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Tangerang, Bogor dan Bekasi.

    “Itu lahan-lahan tersebut merupakan lahan-lahan orang per orangan, jadi bukan lahan tempat pemrosesan akhir,” jelasnya.

    Rangga menambahkan, dampak dari pembuangan sampah ke lokasi tidak semestinya telah merugikan warga sekitar, terutama terkait pencemaran lingkungan.

    “Yang jelas dampak yang dirasakan itu justru di Kabupaten Tangerang. Di tempat dilakukannya pembuangan sampah. Di mana itu warga di sekitar Desa Gintung, area Desa Gintung itu komplain. Karena di wilayahnya terjadi tempat pembuangan sampah ilegal,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wahyunoto juga kongkalikong dengan Direktur PT Ella Pratama Perkasa (EPP), Sukron Yuliadi Mufti.

    Wahyunoto bersekongkol dengan Sukron untuk mengurus Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) PT EPP agar memiliki KBLI pengelolaan sampah, bukan hanya KBLI pengangkutan.

    “Padahal, PT EPP tidak memiliki fasilitas, kapasitas, atau kompetensi sebagai perusahaan yang dapat melakukan pekerjaan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.”

    “Agar dapat mengikuti proses pengadaan tersebut, tersangka SYM telah bersekongkol dengan WL,” ungkap Rangga, dikutip dari Kompas.com.

    Mengenai aliran dana yang masuk ke Wahyunoto, Rangga menyatakan bahwa penyidik masih mendalami hal tersebut.

    “Untuk sementara, tim masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap aliran dananya,” katanya.

    Sebelumnya, Sukron juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama dan saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Serang.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 5 Kasus Uang Palsu Terbesar dan Paling Menghebohkan di Indonesia

    5 Kasus Uang Palsu Terbesar dan Paling Menghebohkan di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Peredaran uang palsu bukan sekadar kejahatan ekonomi biasa, melainkan juga ancaman serius terhadap stabilitas keuangan nasional.

    Sejumlah kasus besar terkait produksi dan peredaran uang palsu pernah menghebohkan publik Indonesia. Tak hanya karena jumlah uang yang fantastis, tetapi juga karena lokasi yang tak terduga hingga keterlibatan figur publik.

    Berikut deretan pengungkapan kasus uang palsu terbesar dan paling mencengangkan yang pernah terjadi di Indonesia:

    Kasus Uang Palsu yang Menggemparkan

    1. Penggerebekan pabrik uang palsu di Bogor (April 2025)

    Kasus ini menyita perhatian setelah polisi membongkar sebuah rumah di kawasan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, yang dijadikan sebagai pabrik uang palsu. Pengungkapan berawal dari temuan tas misterius berisi tumpukan uang palsu di salah satu gerbong KRL jurusan Tanah Abang.

    Dari penyelidikan, diketahui rumah tersebut telah memproduksi lebih dari 23.000 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000, dengan total nominal mencapai Rp 2,3 miliar, serta beberapa lembar dolar AS palsu pecahan USD 100. Polisi menangkap delapan tersangka dengan peran berbeda, mulai dari pencetak, pengedar, hingga perantara antar kota.

    2. Skandal uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar (Desember 2024)

    Salah satu kasus paling menggemparkan terjadi di lingkungan akademik, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Seorang pejabat kampus yang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan ditangkap karena diduga menjalankan sindikat uang palsu dari dalam institusi pendidikan.

    Fasilitas kampus digunakan sebagai tempat penyimpanan dan produksi uang palsu yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, meskipun sebagian besar belum sempat diedarkan.

    Kasus ini menyoroti lemahnya sistem pengawasan, bahkan di lembaga pendidikan tinggi. Masyarakat pun diimbau untuk selalu memeriksa keaslian uang menggunakan metode 3D, dilihat, diraba, diterawang.

    3. Sindikat pengedar uang palsu Rp 15 triliun di Pandeglang (Juli 2023)

    Di Pandeglang, Banten, lima orang ditangkap karena menjadi bagian dari sindikat pengedar uang palsu dengan nilai fantastis mencapai Rp15 triliun. Ini menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah penanganan uang palsu di Indonesia.

    Menurut Kapolres Pandeglang saat itu, uang tersebut belum seluruhnya dicetak dalam bentuk fisik, namun telah direncanakan untuk diproduksi dan diedarkan. Modusnya, Rp 1 juta uang palsu dijual dengan imbalan Rp 200 ribu uang asli. Sindikat ini menyasar masyarakat awam yang tergiur dengan keuntungan cepat.

    4. Mantan aktris Sekar Arum Widara (April 2025)

    Awal April 2025, publik dikejutkan dengan penangkapan Sekar Arum Widara, mantan artis drama kolosal, karena diduga terlibat dalam peredaran uang palsu. Ia ditangkap setelah kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

    Dari penangkapan itu, polisi menyita uang palsu senilai Rp 223,5 juta. Sekar diduga merupakan bagian dari jaringan pengedar yang lebih luas. Kasus ini memicu keprihatinan publik karena melibatkan figur yang pernah dikenal luas oleh masyarakat.

    5. Temuan dan pemusnahan uang palsu di Jawa Barat (2019–2024)

    Bank Indonesia kantor perwakilan Jawa Barat mencatat, selama periode 2019 hingga Juli 2024, telah ditemukan dan dimusnahkan sebanyak 93.967 lembar uang palsu dari hasil laporan masyarakat dan investigasi. Total nilai uang palsu yang diamankan mencapai Rp 7,1 miliar.

    Mayoritas uang palsu merupakan pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000. Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran uang palsu masih tinggi dan menyebar luas. BI terus mengedukasi masyarakat agar lebih jeli membedakan uang asli dan palsu.

    Deretan kasus uang palsu di atas menunjukkan bahwa kejahatan uang palsu terus berkembang dan melibatkan berbagai kalangan, dari masyarakat umum, akademisi, hingga selebritas. Modus yang digunakan juga makin canggih seiring perkembangan teknologi percetakan dan distribusi.

  • Trafik Data Indosat Naik 21% saat Periode Lebaran 2025

    Trafik Data Indosat Naik 21% saat Periode Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) mencatatkan kenaikan trafik data sebesar 21% sepanjang periode Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Peningkatan ini dipicu oleh tingginya penggunaan aplikasi digital oleh pelanggan selama periode Ramadan dan Idulfitri. 

    Indosat mencatat lima aplikasi yang mengalami lonjakan aktivitas digital tertinggi berturut-turut adalah WhatsApp, Tiktok, Facebook, Youtube, dan Instagram.

    Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Desmond Cheung mengatakan bahwa layanan yang pihaknya hadirkan selama periode Hari Raya Idulfitri ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami terhadap Unparalleled Network Services Guaranteed.

    “Dan juga dedikasi para engineer di lapangan agar pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lancar,” kata Desmond dalam keteranganya, Kamis (10/4/2025).

    Desmond menyampaikan, dari seluruh wilayah Indonesia di mana Indosat beroperasi berikut adalah kota-kota yang mengalami peningkatan lalu lintas data yang tertinggi. 

    Dari wilayah Sumatra, Kota Bumi, Padang, Siantar, dan Tebing Tinggi menjadi kota dengan peningkatan lalu lintas data tertinggi.

    Di wilayah Jakarta Raya, tiga kota yang mengalami peningkatan tertinggi adalah, Bogor, Pandeglang, dan Sukabumi. Sementara itu di wilayah Jawa, kota-kota dengan kenaikan tertinggi antara lain, Garut, Kebumen, dan Madiun. 

    Di Bali dan Nusa Tenggara, Flores Timur, Sumbawa, dan Lombok merupakan daerah yang memiliki lonjakan trafik data paling tinggi.

    “Tidak ketinggalan, Singkawang, Bone, Gowa, dan Palu menjadi wilayah yang memiliki trafik data tertinggi di daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua,” ujar Desmond.

    Indosat, kata Desmon memastikan kualitas jaringannya tetap optimal di tengah meningkatnya kebutuhan komunikasi digital pelanggan di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun daerah tujuan mudik. 

    Tak hanya itu, Indosat juga melakukan optimasi khusus di area dengan potensinkepadatan tinggi seperti stasiun, terminal, rest area, hingga destinasi wisata populer, guna memastikan konektivitas tetap stabil tanpa gangguan.

    “Kami percaya bahwa teknologi yang mutakhir harus diiringi oleh sentuhan tangan manusia,” ucapnya

  • Ibu-ibu Resah Harga Kelapa Parut di Pandeglang Tembus Rp 25 Ribu Per Butir

    Ibu-ibu Resah Harga Kelapa Parut di Pandeglang Tembus Rp 25 Ribu Per Butir

    Pandeglang

    Harga kelapa parut di Pandeglang, Banten, tembus Rp 25 ribu per butir. Warga pun mengeluhkan hal tersebut.

    “Sekarang mengalami kenaikan Rp 25 ribu untuk yang besar, yang ukuran kecil Rp 20 ribu,” kata pedagang kelapa, Dadang, di Pasar Badak, Pandeglang, Rabu (9/4/2025).

    Dadang mengatakan kenaikan terjadi setelah hari raya Idul Fitri. Dia mengatakan stok kelapa dari petani berkurang.

    “Semenjak udah Lebaran, karena barangnya langka,” ujarnya.

    Dadang mengaku kesulitan mendapatkan kelapa di wilayah Pandeglang. Dia mengaku harus mendapatkan kelapa dari petani di daerah Lebak.

    “Di daerah Pandeglang udah nggak ada, susah nyarinya. Ini juga dapat dari daerah Malingping (Lebak),” katanya.

    Kenaikan harga pun dikeluhkan salah satu pembeli, Mumun. Dia mengatakan harga kelapa melebihi harga beras.

    “Melebihi harga beras ini, beras ajah Rp 12 ribu per liter, ini kelapa Rp 25 ribu, aduh bagaimana ini Bupati turunin (harganya),” katanya.

    “Bikin kue, mau nggak mau dibeli kalau nggak pakai kelapa nggak jualan. (Harga kue) Dinaikin lagi, kelapa mahal, kalau nggak dinaikin rugi,” ujarnya.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Telkom Bantu Pelatihan Aneka Olahan Laut untuk Kelompok Istri Nelayan di Banten

    Telkom Bantu Pelatihan Aneka Olahan Laut untuk Kelompok Istri Nelayan di Banten

    Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan produk olahan perikanan yang bernilai jual dan berdaya saing di pasaran, dihadiri oleh 20 peserta istri nelayan dan pelaku UMKM.

    JABAR EKSPRES – Sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan pemanfaatan hasil perikanan secara berkelanjutan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)  menginisiasi pelatihan pengolahan hasil perikanan, termasuk teknologi pengawetan dan pengemasan produk. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di Kampung Hunian Tetap pada tanggal 25-26 Februari 2025, dihadiri oleh 20 peserta istri nelayan dan pelaku UMKM.

    Pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para istri nelayan dalam produk olahan perikanan yang bernilai jual dan berdaya saing di pasaran. Ikan segar hasil tangkapan dapat diolah secara mandiri menjadi produk bernilai lebih tinggi, seperti abon dan dendeng ikan tenggiri, teri balado, dan sambal cumi. Produk olahan ini diharapkan dapat berpotensi menjadi inovasi baru sebagai oleh-oleh khas Ujung kulon, Banten.

    Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2018 di Banten berdampak signifikan pada seluruh ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat. Letusan Gunung Anak Krakatau memicu longsoran bawah laut sehingga menyebabkan tsunami menerjang wilayah pesisir di sekitar Selat Sunda. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa, puluhan ribu masyarakat cedera, dan mengungsi karena kerusakan infrastruktur, serta dampak ekonomi yang signifikan karena hilangnya lapangan kerja yang menjadi mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari.

    Kampung Hunian Tetap (Huntap) Desa Sumberjaya adalah salah satu lokasi relokasi bagi para korban tsunami Selat Sunda yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kampung ini dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih aman bagi masyarakat yang terdampak bencana. Mayoritas warga yang berprofesi sebagai nelayan, tidak memiliki  pendapatan  yang  pasti  setiap  harinya. Hal ini  dikarenakan hasil tangkapan ikan segar para nelayan sangat bergantung pada gelombang  air  laut. Jika gelombang air laut sedang tinggi, maka nelayan tidak mendapatkan penghasilan sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi.

    Ketergantungan pada hasil penjualan ikan segar dan minimnya diversifikasi produk hasil perikanan masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat nelayan di Kampung Hunian Tetap. Maka dari itu, diperlukan sebuah inovasi baru untuk menambah penghasilan dan meningkatkan perekonomian para keluarga nelayan.

  • Yayasan Bhakti Bela Negara Ikut Panen Raya Bareng Presiden, Kembangkan Tanaman Padi Secara Organik

    Yayasan Bhakti Bela Negara Ikut Panen Raya Bareng Presiden, Kembangkan Tanaman Padi Secara Organik

    JABAR EKSPRES – Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4).

    Terlihat Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat memanen padi di sawah.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak yang diadakan di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

    BACA JUGA: Panen Raya Serentak, Rudy Susmanto Sebut Kabupaten Bogor Miliki 39 Hektar Lahan Padi

    Yayasan Bhakti Bela Negara mengusung konsep revolusi pertanian yang saat ini Demplot pengembangan tanaman padi siap panen luasan 10 Ha yang telah diolah secara organik ditanam saat 5 Januari 2025 dari 1.000 Ha yang direncanakan,diikutkan dalam program panen raya tersebut.

    Ketua Yayasan Bhakti Bela Negara, Seno Adjie mengatakan, pihaknya mendukung dan ikut serta sebagai wakil Kabupaten Pandeglang, Provisi Banten.

    Seno Adjie menyampaikan, tujuan giat ini adalah pengecekan dan evaluasi program ketahanan pangan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    “Presiden senang bahwa semua Potensi panen sesuai dengan target dan memastikan akan terus memberikan program yang mendukung Swasembada pangan nasional dan semakin yakin Indonesia akan menjadi Negara lumbung pangan Dunia,” ujarnya.

    BACA JUGA: Pasca Lebaran, Penitipan Kucing Kembali Lengang, Namun Tantangan Masih Ada

    Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekertariat Presiden, Yusuf Permana menjelaskan panen raya ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan musim tanam.

    Tetapi, kata Yusuf, hal ini juga bukti nyata dari peningkatan produktivitas pertanian nasional.

    “Kegiatan panen raya ini pun diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para petani dan pelaku sektor pertanian lainnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.

  • Pelaku Pungli Jembatan Berbayar di Pantai Carita Ditangkap Saat Minta Uang ke Wisatawan

    Pelaku Pungli Jembatan Berbayar di Pantai Carita Ditangkap Saat Minta Uang ke Wisatawan

    Liputan6.com, Pandeglang – Saat masyarakat menikmati libur Idul Fitri, ada saja yang mengambil kesempatan untuk mendapat uang lebih dengan cara curang. Seperti yang dilakukan DR (30), dia menaruh jembatan berbayar senilai Rp5 ribu untuk sekali lewat.

    Jembatan berbayar Rp5 ribu itu ada di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, yang dipadati ribuan wisatawan setiap harinya. Pelaku, ditangkap Ditreskrimum Polda Banten saat pelaku memintai uang ke masyarakat pada Jumat siang, 4 April 2025, sekitar pukul 13.00 WIB.

    “Modus punglinya meminta bayaran Rp5 ribu untuk setiap orang yang menyeberang di atas jembatan bambu,” ujar Ditreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, Jumat (4/4/20205).

    Pelaku ditangkap usai polisi mendapat keresahan dari masyarakat, mengenai keresahan wisatawan yang merasa dijebak saat melintas jembatan bambu untuk menyeberang di atas sungai kecil.

    Wisatawan yang tidak tahu melintas begitu saja, tetapi di ujung jembatan sudah ada yang berjaga dan dimintai bayaran sebesar Rp5 ribu.

    “Pelaku sudah melakukan aksi selama 3 hari, uang hasil pungli sejumlah sekitar Rp400 ribu telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari,” terangnya.