kab/kota: Pancoran

  • 295 Ribu Pekerja Migran Diberangkatkan ke Luar Negeri selama 2024, Mayoritas dari 3 Provinsi Ini – Halaman all

    295 Ribu Pekerja Migran Diberangkatkan ke Luar Negeri selama 2024, Mayoritas dari 3 Provinsi Ini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah memberangkatkan 295.439 pekerja migran ke luar negeri sepanjang tahun 2024. Jumlah ini alami penurunan dibanding tahun 2023 yang sebesar 297.108 pekerja.

    “Sepanjang periode Januari hingga 30 Desember 2024, sebanyak 295.439 layanan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah direalisasikan,” kata Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun Capaian 2024 di Gedung Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Dzulfikar mengatakan, penurunan penempatan PMI di tahun 2024 terjadi karena adanya penutupan tenaga kerja asing di Malaysia, khususnya untuk sektor manufaktur, konstruksi, dan peladangan di rentang Maret – Mei.

    Sementara, dari data tersebut, ada 5 negara terbanyak yang jadi tujuan penempatan para PMI. Diantaranya Hong Kong 99.168, Taiwan 84.306, Malaysia 50.917, Jepang 12.653, dan Singapura 10.781.

    Sedangkan 5 jenis pekerjaan tertinggi adalah  pembantu rumah tangga 33,7 persen, perawat 17,5 persen, buruh 7,6 persen, pekerja perkebunan 6,8 persen, dan pekerja konstruksi 2,9 persen. 

    Sektor private to private masih menjadi skema tertinggi penempatan PMI di luar negeri dengan 234.595 orang atau 79,41 persen.

    Kemudian provinsi yang menjadi penyumbang tertinggi PMI pada tahun 2024 adalah Jawa Timur sebanyak 79.001 orang atau 26,76 persen, disusul Jawa Tengan 66.297 orang atau 22,45 persen, Jawa Barat 61.236 orang atau 20,73 persen, NTB 30.342 orang atau 10,24 persen, dan Lampung 25.016 orang atau 8,38 persen.

    “Penyumbang tertinggi dari pekerja migran kita tahun 2024 pertama itu Jawa Timur,” katanya.

  • BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Dibiayai APBD Picu Polemik, Ini Kata Pj Gubernur Teguh

    BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Dibiayai APBD Picu Polemik, Ini Kata Pj Gubernur Teguh

    loading…

    Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menanggapi status kepesertaan BPJS Kesehatan Harvey Moeis dan aktris Sandra Dewi. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menanggapi kasus yang tengah disoroti netizen perihal status kepesertaan BPJS Kesehatan koruptor Harvey Moeis dan aktris Sandra Dewi.

    Teguh menyebut telah memanggil dinas terkait yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Marullah Matali terkait permasalahan itu pada Senin (30/12/2024).

    “Saya perlu sampaikan bahwasannya kami juga sudah sebenarnya tadi pagi kami langsung memanggil pihak-pihak terkait dihadiri oleh juga Pak Sekda untuk melakukan pembenahan dan sudah disampaikan sebenarnya,” kata Teguh di kawasan Tugu Pancoran, Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan.

    “Sebenarnya kita pun sudah melakukan cleansing, verifikasi, validasi, dan ada katakanlah data-data yang sudah kita benarkan. Namun, kebetulan sampai Pak Harvey belum,” tambahnya.

    Teguh juga menyinggung soal revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dengan menyesuaikan kriteria penerima manfaat PBI APBD.

    “Yang perlu sekarang kita tindak lanjuti adalah perlu juga terkait revisi regulasi, khususnya Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 yang harus kita lakukan revisi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Anies Ruspitawati mengatakan, sedang merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD.

    Hal itu buntut hebohnya status kepesertaan BPJS Kesehatan koruptor kasus timah, Harvey Moeis dan aktris Sandra Dewi yang ditanggung APBD DKI Jakarta sejak 2018 silam.

    “Agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya,” ucap Ani.

    Ani menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub tersebut agar tepat sasaran kepada penerima manfaat.

    “Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran,” ujarnya.

    (cip)

  • Heboh BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Dibayar Pemprov DKI, Pergub Akan Direvisi

    Heboh BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Dibayar Pemprov DKI, Pergub Akan Direvisi

    Jakarta

    Pengusaha yang juga terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis, beserta istrinya yang merupakan artis, Sandra Dewi, ternyata menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pemprov DKI Jakarta sejak 2018. Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bakal merevisi peraturan gubernur (pergub) yang mengatur penerima universal health coverage (UHC) buntut kasus tersebut.

    “Itu awal mulanya memang kita lakukan percepatan untuk UHC. Maksudnya adalah waktu itu untuk katakanlah melindungi semua warga DKI agar bisa masuk UHC tanpa terkecuali. Dan Pak Harvey dan Ibu Sandra masuk di BPJS Kesehatan terdaftarnya sejak Maret 2018,” kata Teguh kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (30/12/2024).

    Teguh mengatakan tadi pagi sudah memanggil pihak-pihak terkait adanya rencana pembenahan data penerima bantuan BPJS Kesehatan. Dia mengatakan saat ini Pemprov juga sudah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan BPJS Kesehatan.

    “Saya perlu sampaikan bahwasannya kami juga sudah sebenarnya tadi pagi kami langsung memanggil pihak-pihak terkait. Dihadiri oleh juga Pak Sekda untuk melakukan pembenahan dan sudah disampaikan sebenarnya,” jelasnya.

    Namun, dia mengatakan mungkin verifikasi data itu belum sampai Harvey dan Sandra. Sehingga keduanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan BPJS Kesehatan.

    “Sebenarnya kita pun sudah melakukan cleansing, verifikasi, validasi, dan ada katakanlah data-data yang sudah kita benarkan. Namun kebetulan sampai Pak Harvey belum,” tambahnya.

    “Namun yang perlu sekarang kita tindak lanjuti adalah perlu juga terkait revisi regulasi, khususnya Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2016 yang harus kita lakukan akukan revisi sehingga nanti kita ada kriteria yang jelas penerima UHC,” tuturnya.

    “Nah selain itu kalau revisi pergubnya jalan, kita secara simultan sekarang ini sudah kita mintakan, sudah perintahkan untuk cleansing, data validasi, verifikasi terkait data ini semuanya. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah clear dan tidak akan terulang kejadian seperti itu lagi. Pastinya kami juga akan koordinasikan bersama BPJS dan instansi yang terkait,” jelasnya.

    Iuran BPJS Harvey-Sandra Dibayari Pemprov Sejak 2018

    Dilansir Antara, Senin (30/12), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan Pemprov Jakarta memiliki kebijakan agar semua warga Jakarta terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Dia mengatakan kebijakan itu terdapat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 169 tahun 2016. Dia mengatakan kebijakan itu merupakan implementasi Universal Health Coverage (UHC).

    “Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” kata Ani.

    Ani mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki target dari pemerintah pusat untuk mendaftarkan sebanyak 95% penduduk sebagai peserta JKN. Dia menyebut kebijakan ini ditujukan demi memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga DKI Jakarta.

    “Pergub itu komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    Dia mengatakan penduduk yang memenuhi kriteria administratif seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3 pada saat itu dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat, yakni lurah atau camat, sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. Dia mengatakan Harvey dan Sandra telah terdaftar sejak 1 Maret 2018.

    “Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018,” ujarnya.

    (jbr/jbr)

  • Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Diduga Bahas PPN 12 Persen dan Kasus Hasto, Surya Paloh Absen – Halaman all

    Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Diduga Bahas PPN 12 Persen dan Kasus Hasto, Surya Paloh Absen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bersamaan dinamika politik dan kasus hukum elite politik di Tanah Air, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukungnya di kediaman, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu 28/12/2024) petang.

    Berbagai spekulasi muncul perihal materi yang dibahas para orang nomor satu partai politik KIM tersebut di kediaman Prabowo itu.

    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menduga bahwa ada banyak hal yang dibicarakan Presiden Prabowo Subianto saat mengumpulkan ketua umum partai politik pendukungnya. 

    Analisa Adi, setidaknya ada dua hal strategis yang menjadi topik prioritas dalam pertemuan itu. 

    “Pastinya bicara banyak hal, terutama kondisi sosial politik dan ekonomi yang lagi aktual. Tapi saya menduga kayaknya yang prioritas dua hal,” ujar Adi kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024). 

    Adi mengatakan, salah satu yang paling mungkin dibahas adalah rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. 

    Ia menyebutkan, isu tersebut menjadi perbincangan karena penolakan masyarakat terhadap PPN 12 persen kian meluas. 

    “Bahkan, demo mahasiswa mulai dilakukan. Tentu pertemuan Prabowo dan ketum parpol sepertinya membahas ini,” kata Adi. 

    Selain PPN 12 persen, Adi menduga bahwa pertemuan itu turut membahas kasus suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. 

    Menurut dia, elite Koalisi Indonesia Maju itu perlu melakukan antisipasi karena pihak PDIP mengeklaim Hasto punya video terkait skandal petinggi negara. 

    “Soal situasi hukum setelah Hasto tersangka. Karena elite PDI-P mengumbar Hasto punya banyak video yang terkait pejabat negara yang tersandung kasus korupsi,” kata Adi. 

    “Tentu hal semacam ini membuat situasi tak kondusif, baik secara politik maupun soal iklim investasi,” ujar dia. 

    Analisa serupa disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro.

    Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto tengah mengonsolidasikan KIM saat mengumpulkan ketua umum partai politik KIM, Sabtu kemarin. 

    Ia mengatakan, pertemuan semacam itu sering menjadi ruang untuk membahas isu sensitif yang dapat memicu perdebatan dan polarisasi di tengah masyarakat, misalnya kenaikan PPN jadi 12 persen. 

    “Pertemuan seperti itu bisa menjadi ruang untuk mensinkronkan respons-respons terhadap isu krusial seperti kenaikan PPN, termasuk strategi untuk mengantisipasi potensi konflik internal karena perbedaan sikap atau pandangan,” ujar Verdy.

    Verdy berpandangan, lewat pertemuan itu, Prabowo memberikan sinyal untuk menjaga soliditas koalisi pemerintah. 

    Menurut Verdy, ini penting untuk memastikan stabilitas politik dan memastikan program-program pemerintah berjalan lancar.

    “Presiden tampak ingin melakukan koordinasi yang lebih dekat dengan partai-partai koalisi terkait kebijakan yang akan diambil. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antarpartai atau menghindari miskomunikasi (tidak satu suara) dalam urusan-urusan krusial,” ujar dia. 

    Verdy menambahkan, pertemuan ini juga penting untuk membahas dan menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan. 

    Dengan demikian, masing-masing ketua umum parpol dapat menyampaikan aspirasi dan masukannya. 

    “Pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Dengan melibatkan partai-partai koalisi dalam pengambilan keputusan, Presiden dapat memperkuat legitimasinya,” imbuh Verdy.

    Surya Paloh Absen

    UPACARA HUT-13 PARTAI NASDEM: Ketua Umum Partai nasDem Surya Paloh menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-13 Partai NasDem sekaligus pembukaan Rapimnas I Partai NasDem di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Pancoran, Jakarta, Senin (11/11/2024). Mengusung tema Sinergi Membangun Bangsa, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidatonya mengungkapkan kritiknya terhadap praktik-praktik transaksional dalam dunia politik Indonesia. Upacara diikuti para kader dan jajaran pengururus Parta NasDem. (Iskandar Usman/NasdemFoto/HO) (/NasdemFoto)

    Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik KIM berlangsung selama dua jam di kediamannya, Jalan Kertanegara, Sabtu sore kemarin. 

    Ketua umum yang hadir adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Ahmad Syaikhu (PKS), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar). 

    Selain itu, ada juga Anggota DPR RI sekaligus Politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat; serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh absen dalam pertemuan tersebut.

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustofa menyatakan, Paloh absen karena sedang berada di luar negeri sehingga Nasdem diwakili oleh Viktor Laiskodat dalam pertemuan tersebut. 

    “Pak Surya lagi di luar ya. Jadi memang dia sudah lama di luar. Jadi tidak ikutnya Pak Surya itu karena memang Pak Surya, beliau lagi ada di luar,” ujar Saan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Minggu (29/12/2024). 

    “Jadi ada yang ngewakili di sana, Nasdem, tapi ada perwakilan Nasdem, Pak Victor Laiskodat,” sambungnya. 

    Saan pun menegaskan bahwa tidak ada permasalahan dalam hubungan Surya Paloh dan Prabowo. Bahkan, ia mengeklaimi hubungan keduat tokoh tersebut semakin hangat, dan Nasdem berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah. 

    “Dan Nasdem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terkait dengan berbagai kebijakan dan program yang pemerintah jalankan,” ujar Saan.

    Sementara itu, Prabowo mengatakan, pertemuan itu adalah pertemuan rutin setiap pekan. 

    “Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo usai acara puncak Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu malam.

    Bantah Bahas Isu Krusial

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberi keterangan terkait pertemuan para Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendatangi rumah Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/12/2024) sore. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

    Para ketua umum partai politik kompak menampik bahwa ada perbincangan terkait isu-isu tertentu dalam pertemuan tersebut.

    Mereka sama-sama mengeklaim bahwa pertemuan itu adalah silaturahmi biasa.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan itu hanya diskusi menjelang akhir tahun.

    “Kumpul-kumpul aja mau nemenin Pak Presiden jalan ke (acara) natal. Diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, bagaiaman ke depan,” kata Bahlil kepada wartawan di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan saat itu seluruh Ketum Parpol KIM Plus hadir dalam pertemuan di rumah Prabowo tersebut.

    Dia pun membantah jika ada pembahasan terkait peluang PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet termasuk soal kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto yang kini menjadi tersangka.

    “Enggak ada (bahas PDI Perjuangan masuk kabinet dan kasus Hasto)” tuturnya.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah pertemuan antar ketua umum partai politik di kediaman Presiden Prabowo Subianto, membahas isu PDI Perjuangan masuk kabinet pemerintahan.

    “Enggak, enggak bahas urusan politik,” kata AHY usai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024, di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024). 

    AHY hanya menyatakan pembahasan yang dibicarakan antar ketum parpol bersifat internal. Ia belum bisa mengungkapkannya secara gamblang.

    “Internal internal antar ketum,” katanya. (Tribunnews.com/Kompas.com)

  • Dituduh Teler Saat Tabrakan Mobil Terjadi, Fico Fachriza: Citra Gue Buruk di Masyarakat

    Dituduh Teler Saat Tabrakan Mobil Terjadi, Fico Fachriza: Citra Gue Buruk di Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komika Fico Fachriza dituduh mengendarai mobil dalam kondisi mabuk atau teler hingga menyebabkan kecelakaan. Fico Fachriza membantah tuduhan tersebut.

    “Mungkin, karena gue punya citra buruk, punya citra tidak baik di masyarakat dan tabrakan itu terjadi karena dianggap gue teler,” jelas Fico Fachriza dikutip dari Instagram miliknya, Jumat (27/12/2024).

    “Namun, di sini gue tegaskan dan gue bisa menjamin 100% bukan itu penyebabnya,” ungkapnya.

    Fico Fachriza menyebut, kecelakaan pada mobil yang dikendarai merupakan dampak dari bagian mesin mobilnya mengalami masalah.

    “Mobil gue nabrak karena rack steer sudah jelek dan long tie rod sudah tidak bagus,” ujarnya.

    Fico Fachriza menyadari, kesalahan yang pernah dialami akibat kesandung narkoba membuatnya banyak belajar untuk menjadi lebih baik.

    “Ke depan gue akan hidup lebih mawas diri supaya tidak terulang lagi. Gue tidak berharap dimaafkan, mungkin kesalahan gue terlalu banyak. Namun, buat gue wajib meminta maaf,” tambah Fico Fachriza yang membantah tabrakan mobil bukan karena dalam kondisi mabuk.

    Seperti diketahui, aktor sekaligus komedian, Fico Fachriza pernah berurusan dengan kepolisian karena menyalahgunakan dan menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila.

    Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes  Endra Zulfan saat menggelar jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (14/1/2022).

    “Jadi kita amankan yang bersangkutan (Fico Fachriza, red). Di mana yang bersangkutan kita tangkap di kediamannya di Kecamatan Pancoran Mas pada Kamis (13/1/2022) sekitar pukul 10.00 WIB dengan barang bukti berupa tembakau sintetis seberat 1,45 gram yang disembunyikan dalam sebuah bungkus rokok bermerek Jazy Blod,” ungkap Zulfan.

  • Pastikan Perayaan Natal Berjalan Aman, Polisi Cek Pengamanan di Gereja Depok

    Pastikan Perayaan Natal Berjalan Aman, Polisi Cek Pengamanan di Gereja Depok

    Pastikan Perayaan Natal Berjalan Aman, Polisi Cek Pengamanan di Gereja Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok mendatangi titik-titik gereja yang tersebar di beberapa wilayah Depok jelang persiapan malam misa
    Natal
    2024, Selasa (24/12/2024).
    Langkah ini dilakukan demi memastikan keamanan saat perayaan
    Natal 2024
    .
    Pengamatan
    Kompas.com
    , jajaran Polres Depok yang didampingi unsur TNI dan Pemerintah Kota Depok mengecek satu per satu gereja-gereja di wilayah hukumnya.
    Mereka mengecek ke gereja-gereja dengan menggunakan mobil yang sama. Titik pertama yang didatangi adalah pos pengamanan Merdeka 9 di dekat perempatan Jalan Margonda Raya.
    Selanjutnya, mereka mendatangi titik gereja pertama, yakni Gereja Katholik Paroki Santo Thomas di Jalan Akses UI, Depok.
    Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana, didampingi Dandim 0508 Depok Kolonel Iman Widhiarto, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Zamrowi, dan Kepala Bakesbangpol Lienda Ratnanurdianny.
    Mereka membicarakan persiapan misa Natal kedua yang digelar pukul 21.30 WIB dan untuk persiapan esok hari.
    “Agenda satu kali misa bisa 2-3 jam, jadi nanti malam mungkin kami baru selesai pukul 00.00 WIB,” ungkap Adrianus Meilala, salah satu pengurus gereja, Selasa (24/12/2024) malam.
    Di satu sisi, para jemaat gereja sudah memadati area luar dan dalam bangunan dengan penampilan rapi.
    Mereka tampak menunggu pendeta yang akan memimpin jalannya agenda misa Natal bersama dua ribu jemaat.
    Selain itu, Polres Depok juga mendatangi Gereja Gideon Kelapa Dua, Gereja Bunda Maria Ratu Tapos, Gereja Pancaran Kasih Sukmajaya, Gereja GBI Pancoran Mas, dan Gereja Santo Paulus.
    Dalam pengamananan perayaan Natal ini, sebanyak 570 personel gabungan disebar ke 157 titik gereja di Kota Depok.
    Lalu sekitar 5-10 personel akan bersiaga di masing-masing gereja, termasuk pengamanan di jalur yang rawan macet.
    “Dengan pengamanan jumlah personel sekitar 570 orang, ada 157 gereja yang kita amankan di malam Natal ini,” ungkap Arya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaleidoskop News 2024: Penangkapan Ibra Azhari, Demo Peringatan Darurat, hingga Polemik Miftah Maulana – Page 3

    Kaleidoskop News 2024: Penangkapan Ibra Azhari, Demo Peringatan Darurat, hingga Polemik Miftah Maulana – Page 3

    Berita terpopuler pada Juni 2024 menghadirkan tentang ritual suci, pemulihan alam, dan heningnya Gunung Bromo. Selama empat hari, Bromo ditutup sementara untuk kembali ke akar tradisi dan konservasi, menghadirkan momen sakral sekaligus tanggung jawab ekologis.

    Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) resmi mengumumkan penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo untuk aktivitas wisatawan. Penutupan ini berlaku mulai Jumat, 21 Juni 2024, pukul 00.00 WIB, hingga Senin, 24 Juni 2024, pukul 24.00 WIB.

    Kepala Bagian Tata Usaha BB TNBTS, Septi Eka Wardhani, menjelaskan penutupan ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan ritual Yadnya Kasada serta pemulihan ekosistem di kawasan Gunung Bromo.

    “Kawasan taman nasional ditutup total pada 21-24 Juni 2024. Pada 21-22 Juni, penutupan khusus untuk peringatan Yadnya Kasada. Kemudian pada 23-24 Juni, kawasan hanya dibuka untuk kegiatan pembersihan lingkungan oleh masyarakat dan petugas,” ujar Septi, dikutip dari Antara, Senin (17/6/2024).

    TPenutupan ini memperhatikan dua surat penting dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Surat Ketua PHDI Kabupaten Pasuruan dan Surat Edaran Ketua PHDI Kabupaten Probolinggo mengatur pelaksanaan upacara Yadnya Kasada pada 21-22 Juni 2024.

    Septi menegaskan bahwa selama ritual berlangsung, kawasan hanya akan dibuka untuk masyarakat yang hendak mengikuti prosesi Yadnya Kasada.

    Selengkapnya baca di sini

     

    Sedangkan dari Pilkada 2024, berita tentang Anies Baswedan masih menduduki puncak di bulan Juni 2024. Yang mana Ketua DPW Partai Nasdem, Wibi Andrino, mengaku terkejut saat mendapat kabar bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta berencana mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Informasi itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDIP Jakarta melalui sambungan telepon.

    “Ketua DPD PDIP Jakarta telepon saya, bilang ‘kayaknya kita mendukung Pak Anies.’ Wow, saya kaget,” ujar Wibi saat menghadiri acara di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/6/2024).

    Meskipun sempat terkejut, Wibi menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan tersebut.

    “Kita agak kaget teman-teman di DPD PDIP Perjuangan mengusung Pak Anies. Ada apa nih? Tapi ya biarkan saja,” lanjutnya.

    Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, turut angkat bicara terkait potensi kandidat dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, apabila pertarungan terjadi antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, ia lebih yakin Anies akan keluar sebagai pemenang.

    “Kalau diadu, saya megang Anies,” kata Sahroni percaya diri.

    Selengkapnya baca di sini.

  • 140 Bangunan Liar di Pancoran Mas Depok Dibongkar, Didominasi Garasi Mobil

    140 Bangunan Liar di Pancoran Mas Depok Dibongkar, Didominasi Garasi Mobil

    loading…

    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas PUPR membongkar 140 bangunan liar yang didominasi garasi mobil di sepanjang bantaran Kali Tanah Baru. Foto/Refi Sandi

    DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas PUPR membongkar 140 bangunan liar yang didominasi garasi mobil di sepanjang bantaran Kali Tanah Baru atau tepatnya Jalan Mujair-Camar, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (20/12/2024). Satu unit alat berat mini beco diterjunkan Dinas PUPR Depok untuk merobohkan bangunan garasi permanen di atas lahan milik Pemkot Depok.

    Terlihat pula warga secara mandiri membongkar garasi milik masing-masing. “Total 140 bangunan, yang tidak kita bongkar pos siskamling, tempat keranda dan parkir ambulans. Dengan TPA dan Majelis Ta’lim yang belum kita bongkar ke depan kita akan desain dengan fasilitas warga,” kata Kadis PUPR Depok Citra Indah Yulianty saat ditemui di lokasi, Jumat (20/12/2024).

    Citra menerangkan penggusuran bangunan garasi liar ini dalam rangka penertiban. Nantinya lahan itu akan diperuntukkan untuk Taman Secawan tahap III yang akan ada jogging track hingga arena bermain anak sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

    Dia menjelaskan, kegiatan tersebut dalam rangka penertiban yang merupakan salah satu tugas Dinas PUPR. Dia menerangkan, penertiban untuk tata ruang Depok.

    “Jadi ini memang dari dulu warga memanfaatkan untuk fasos fasum Pemda Depok, tapi sekarang kita mau rencanakan ke depannya Secawan tahap III jadi bisa digunakan oleh warga kembali. Tetapi memang tidak dijadikan untuk lahan parkir pribadi. Nanti kita tata agar bisa untuk jogging track atau kegiatan lainnya,” ungkapnya.

    (rca)

  • Doli Kurnia: Pilkada Bukan Semata Kembali ke DPRD Tapi untuk Perbaiki Sistem Agar Bangsa Tak Hancur – Halaman all

    Doli Kurnia: Pilkada Bukan Semata Kembali ke DPRD Tapi untuk Perbaiki Sistem Agar Bangsa Tak Hancur – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, sejatinya wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang dipilih DPRD adalah untuk perbaikan sistem Pemilu di Indonesia.

    Pernyataan itu didasari Doli dengan berkaca soal tingginya biaya politik yang terjadi saat ini.

    Kata dia, biaya politik untuk Pemilu seperti Pilpres, Pileg maupun Pilkada cukup fantastis, namun tidak bisa menjamin soal kenaikan demokrasi justru kebalikannya.

    “Saya bilang, politik biaya tinggi. Kenapa? Kalau kita biarkan terus menurus, at the end, moral bangsa ini akan hancur,” kata Doli saat hadir dalam agenda Rilis Survei Nagara Institut, di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Atas adanya biaya politik atau politik uang saat Pemilu itu, akhirnya menimbulkan ketagihan di masyarakat untuk memilih siapa sosok calon pemimpin atau wakil rakyat yang memberikan uang.

    Sehingga kata dia, Pemilu menjadi tidak lagi rasional dan justru menghadirkan pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas.

    “Dan akhirnya apa? Kita akan, masyarakat akan memilih, calon atau memilih wakilnya yang tidak rasional, yang mungkin tidak kapabel, yang pada akhirnya, juga akhirnya, memarakan korupsi. Karena dia akan balikin cair duitnya. Balik,” kata dia.

    Oleh karenanya, Doli menilai apa yang diwacanakan oleh Prabowo selaku Presiden RI bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah untuk perbaikan sistem demokrasi.

    Dirinya lantas membantah kalau wacana dari Prabowo itu bukan untuk mengembalikan sistem demokrasi di orde baru lalu.

    “Nah, jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, dan Pak Presiden kemarin itu, bukan mau balik ke (orde baru), bukan mau balik ke DPRD. Tapi poinnya adalah perbaikan sistem,” kata dia.

    Doli juga mengakui kalau sistem pemilu saat ini di Indonesia masih belum ideal.

    Dirinya mendapati banyaknya permasalahan termasuk soal maraknya politik uang.

    “Kita harus koreksi, gini loh, bahwa sistem politik, sistem demokrasi kita, termasuk dalamnya sistem pemilu, belum ideal di Indonesia. Masih banyak problem, masih banyak masalah, maka kita harus perbaiki sistem,” tandas dia.

    Usulan ini sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

     

     

  • Jaksel optimis ekoedukasi Ciliwung mampu wujudkan potensi wisata air

    Jaksel optimis ekoedukasi Ciliwung mampu wujudkan potensi wisata air

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan optimis kawasan Ekoedukasi Ciliwung yang berada di Mat Peci Green Camp, Jalan Inspeksi Ciliwung, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, mampu mewujudkan potensi wisata air.

    “Mat Peci melalui Ekoedukasi Ciliwungnya membawa konsep-konsep tentang kali, bahkan konsep tentang wisata airnya yang luar biasa,” kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murthadho dalam peresmian di Jakarta, Kamis.

    Ali mengatakan harus ada perubahan paradigma tentang air, yang dulunya sebagai tempat pembuangan, harusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.

    Ketua Mat Peci, Usman Firdaus menuturkan, adanya penyebutan kata “ekoedukasi” ini diharapkan mampu menjadi wahana edukasi terutama yang terkait dengan iklim.

    “Bagaimana misalnya masyarakat mengelola sampah, kemudian bagaimana mereka mempertahankan diri dengan ketahanan pangan mandiri, kemudian bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sekitar dalam rangka menjaga kelestarian Ciliwung,” ujar Usman.

    Menurut dia, kalau Kali Ciliwung ini baik, maka akan menumbuhkan ekonomi di sekitar daerah tersebut.

    Contoh yang paling gampang adalah ikan. Dengan banyaknya ikan maka masyarakat akan kembali lagi ke sungai dengan catatan mereka menjaga kemuliaan dengan tanaman-tanaman yang kita tanam.

    “Juga burung-burung yang dulu pernah ada dan sekarang sudah tidak ada dan sekarang ada lagi,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Ali Murthadho juga menebarkan 1.000 benih ikan nila di Kali Ciliwung.

    Dalam kegiatan tersebut turut hadir Direktur Legal Zurich Topaz Life Fitria Djemat, Ketua Dewan Kota Kecamatan Pancoran H Yom Emzier, Camat Pancoran Alamsyah dan Lurah Cikoko Fadhilah Nursehati dan Ketua Masyarakat Peduli Ciliwung (Mat Peci) Usman Firdaus.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024