Xcloud.id

kab/kota: Pancoran

  • Bayar pajak kendaraan sebelum libur panjang lagi

    Bayar pajak kendaraan sebelum libur panjang lagi

    Jakarta (ANTARA) – Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada Kamis tersedia di 14 lokasi yang berada di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

    Pelayanan Samsat Keliling hari ini berlangsung sebelum libur nasional dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dan cuti bersama serta libur akhir pekan.

    Di gerai Samsat Keliling, masyarakat bisa melakukan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

    Masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan diwajibkan membawa beberapa persyaratan, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Samsat Keliling di Jadetabek hari ini tersebar di beberapa wilayah, agar masyarakat mudah untuk menjangkau pelayanan tanpa mendatangi kantor pusat.

    Berikut layanan Samsat Keliling di Jadetabek seperti informasi akun X (dulu Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Samsat Keliling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Samsat Keliling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Samsat Keliling Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Samsat Keliling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan 09.00-15.00 dan WIB dan Gudang Sarinah Cikoko, Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Samsat Keliling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Samsat Keliling Kota Tangerang halaman parkir Samsat 08.00-14.00 WIB

    7. Samsat Keliling Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB

    8. Samsat Keliling Ciledug bertempat di Giant Poris Ruko Batu Ceper, dan Fresh Market Green Lake City Cipondoh 09.00-12.00 WIB

    9. Samsat Keliling Ciputat Kantor Kelurahan Pondok Betung dari jam 09.00-11.00 WIB.

    10. Samsat Keliling Kelapa Dua di Pasar Intermoda dan halaman Gtown Hose 08.00-14.00 WIB

    11. Samsat Keliling Kota Bekasi di halaman Samsat 08.00-12.00 WIB

    12. Samsat Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 09.00-14.00 WIB

    13. Samsat Keliling Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB

    14. Samsat Keliling Cinere di halaman parkir Samsat 08.00-14.00 WIB.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Pastikan Denda Tilang ETLE Tidak Akan Membengkak jika Tak Segera Dibayar – Page 3

    Polisi Pastikan Denda Tilang ETLE Tidak Akan Membengkak jika Tak Segera Dibayar – Page 3

    Ia menegaskan, terkait dengan denda pelanggaran sebanyak 61 kali tersebut merupakan konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengguna jalan.

    “Masyarakat harus sadar betul tentang aturan berlalu lintas dan wajib mentaati apapun kondisinya, apakah ada ETLE atau tidak ada petugas nilang manual atau tidak, pelanggaran tidak boleh dilakukan,” tegasnya.

    Meski puluhan kali melanggar, bukan berarti pelanggar tersebut harus membayar sebanyak 61 kali sesuai dengan yang dilanggarnya.

    “Pelanggaran sekian banyak bukan berarti x Rp500 ribu atau x Rp250 ribu atau x Rp750 ribu sesuai jenis pelanggaran, bukan sebuah harga mati. Uang denda maksimal yang disetor ke BRI adalah uang titipan, bisa diambil kembali setelah tanggal sidang, tapi tetap harus diselesaikan dulu tilangnya di Gakkum Pancoran,” ungkapnya.

    “Tilang akan dikirim ke Kejaksaan (jangan bayar denda tilang dulu ) setelah putusan sidang berapa dendanya silahkan bayar dan tidak akan sebesar denda maksimal, kalau sudah telanjur bayar denda maksimal bisa diambil kembali kelebihannya dengan membawa surat pengantar dari kejaksaan,” tambahnya.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Peringati Hari Lahir Pancasila, Warga Bondowoso Gelar Diskusi “Pancasila Reborn”

    Peringati Hari Lahir Pancasila, Warga Bondowoso Gelar Diskusi “Pancasila Reborn”

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sejumlah elemen masyarakat di Bondowoso memperingati Hari Lahir Pancasila dengan menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “Pancasila Reborn” di Desa Pancoran, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Minggu (1/6/2025) malam.

    Diskusi berlangsung hangat dan santai, dihadiri Wakil Ketua DPRD Bondowoso dari Fraksi PDIP, Sinung Sudrajad, bersama perwakilan Pemuda Muhammadiyah, komunitas Sataretanan Dhibik (STD), mahasiswa GMNI, serta masyarakat umum. Mereka berdiskusi sambil menikmati kopi, merokok, makan polo pendem, dan ditutup dengan makan nasi kotak bersama.

    Tema “Pancasila Reborn” diangkat sebagai refleksi atas kekhawatiran memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Desy Natalia (23), peserta dari Kecamatan Pujer, menyoroti lemahnya penghayatan terhadap sila ketiga. “Persatuan Indonesia seakan hanya menjadi slogan. Toleransi antarumat juga mulai memudar, padahal kita menjunjung sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Dedi, warga Pancoran yang juga alumnus GMNI, mengingatkan pentingnya meneladani peradaban Nusantara. Ia mencontohkan kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-4 dan Kalingga di bawah Ratu Shima pada abad ke-6 sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki akar peradaban yang kuat. “Sebab saat bangsa lain masih dalam kegelapan, kita sudah hidup dalam tatanan beradab,” ungkapnya.

    Dalam forum tersebut, Sinung Sudrajad mendorong evaluasi sistem demokrasi Indonesia yang dinilainya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai Pancasila. “Jangan harap sila kelima—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—terwujud, kalau sila keempat tidak dijalankan dengan benar,” ucapnya.

    Sinung mengkritik sistem proporsional terbuka yang berlaku sejak 2009 karena dinilai membuka celah praktik politik uang dan manipulasi politik. Ia mendorong agar sistem pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup. “Agar nilai-nilai permusyawaratan perwakilan benar-benar hidup,” tegas politisi asal Kelurahan Nangkaan tersebut. [awi/beq]

  • Cerita Warga Depok Terjebak Macet Jakarta, Saking Lelahnya sampai Istirahat di SPBU Megapolitan 29 Mei 2025

    Cerita Warga Depok Terjebak Macet Jakarta, Saking Lelahnya sampai Istirahat di SPBU Megapolitan 29 Mei 2025

    Cerita Warga Depok Terjebak Macet Jakarta, Saking Lelahnya sampai Istirahat di SPBU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga mengeluhkan macet parah yang terjadi di sejumlah ruas jalan Jakarta pada Rabu (28/5/2025) sore hingga malam hari.
    Salah satunya Nabila (27) yang pada Rabu sore hendak pulang ke Depok, Jawa Barat, usai bekerja di wilayah Senayan, Jakarta Selatan. 
    Nabila berkendara seorang diri naik sepeda motor. Ia terjebak macet mulai dari perempatan Slipi atau dekat Halte Transjakarta Petamburan, saat hendak putar balik.
    “Itu saya keluar dari parkiran sekitar pukul 16.06 WIB tapi sudah terjebak macet. Itu sudah mulai pelan banget kendaran pas memutar balik di Halte Transjakarta Petamburan menuju ke arah Pancoran karena padat” ujar Nabila saat dikonfirmasi, Rabu (29/5/2025).
    Karena lalu lintas tak bergerak, Nabila berulang kali terpaksa berhenti di tengah jalan. Merasa lelah, ia memilih beristirahat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kuningan Timur.
    “Sampai di SPBU Kuningan Timur pukul 18.01 WIB yang jaraknya sekitar lima kilometer ditempuh dengan waktu dua jam,” ucap Nabila.
    Nabila beristirahat di SPBU tersebut sekitar satu jam dan melanjutkan perjalanan lagi pukul 19.00 WIB menuju Depok.
    “Sekitar jam 19.00 WIB sudah mulai lengang itu baru balik, ya ada kemacetan arah Kalibata, tapi kemacetan tidak panjang,” ujar Nabila.
    Menurut Nabila, kemacetan Jakarta kemarin sore sangat tidak wajar. Menurutnya, macet tak pernah separah itu.
    Sekalipun macet, Nabila masih bisa menyalip dari sisi kanan maupun kiri.
    “Enggak wajarlah, akibat macet itu bus susah berhenti di sebelah kiri buat mengambil penumpang, akhirnya penumpang menyebrang dari trotoar untuk naik bus di tengah jalan,” kata dia.
    Warga lainnya bernama Tasya (29) mengeluhkan harga ojek
    online
    yang melonjak akibat
    Jakarta macet
    parah.
    Rabu sore, Tasya sedianya berencana bertemu teman-temannya di salah satu mal di Kuningan. Ia bertolak dari kantornya di Jalan Sudirman.
    “Waktu order ojek
    online
    saya pilih yang hemat, sama sekali enggak ada yang
    pick up,
    tapi saya pilih yang cepet langsung ada. Di mana akhirnya
    cost
    lebih besar, harusnya yang hemat cuma Rp 9.000 jadi Rp 23.000,” katanya.
    Selain itu, untuk sampai ke mal tersebut, Tasya memakan waktu hampir satu jam, padahal jaraknya sangat dekat. 
    “Bisanya jarak tempuh 10-15 menit buat ke mal itu, tapi ini bisa sampai 45 menit lebih, macet parah kemarin,” ujar Tasya.
    Sebelumnya diberitakan,
    macet Jakarta
    mulai terjadi sejak Rabu sore dan kian memburuk menjelang malam. Akses dari Jalan Gatot Subroto ke Sudirman sempat dialihkan ke arah Slipi.
    Jalan baru dibuka kembali sekitar pukul 18.50 WIB setelah iring-iringan Presiden Macron melintasi kawasan tersebut.
    Kepadatan juga terjadi di Jalan Basuki Rahmat (Basura), Jakarta Timur. Arus dari Basura ke underpass DI Panjaitan menuju Tebet nyaris lumpuh, dengan kendaraan hanya mampu merayap sekitar 5 kilometer per jam. Arah sebaliknya terlihat lebih lancar.
    Sementara, di Jalan MT Haryono, antrean kendaraan dari Simpang Susun Cawang menuju Stasiun Cawang mengular hingga sepanjang 1,1 kilometer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI optimistis bisa tuntaskan konflik kepengurusan rusun

    Pemprov DKI optimistis bisa tuntaskan konflik kepengurusan rusun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis bisa menuntaskan konflik kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) terkait dengan kewenangan yang diberikan di dalam Permen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 4 Tahun 2025.

    “Sesuai Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 4 tahun 2025, kita bisa membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pengelolaan rusun, pembentukan P3SRS, bahkan menerapkan sanksi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Mukti Andriyanto di Jakarta, Kamis.

    Permen PKP Nomor 4 Tahun 2925 berisi tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta P3SRS. Peraturan ini juga mengatur tentang iuran pengelolaan rumah susun, termasuk iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan pembentukan P3SRS.

    Menurut dia, selama ini penanganan konflik pembentukan P3SRS dilaksanakan melalui jalur mediasi, namun terkadang persoalan tersebut menjadi berlarut-larut yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan).

    Mukti mengungkapkan kebanyakan konflik dalam pembentukan P3SRS karena dilanggarnya anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ ART), sehingga dalam menyelesaikan konflik sebelum sampai ke jalur hukum seharusnya dikembalikan kepada AD/ ART sebagai landasan pembentukan P3SRS di rusun/apartemen tersebut.

    Seperti tertuang di dalam pasal 92 ayat 3 Permen 4/ 2025, jelas Mukti, pemerintah pusat dan daerah bisa menampung dan memfasilitasi pengaduan masyarakat tentang permasalahan pengelolaan rusun dan pembentukan P3SRS, memberikan masukan dan rekomendasi penyelesaiannya.

    Dia pun mencontohkan persoalan pembentukan P3SRS yang tengah ditangani, yakni di Apartemen City Garden, Apartemen Pancoran Riverside, Puri Park View, dan Kota Kasablanka.

    Adapun persoalan yang dihadapi meliputi isu P3SRS tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, isu kenaikan harga IPL (iuran pengelolaan lingkungan) dan penerapan sanksi/denda lainnya, isu fasilitasi pembentukan P3SRS, dan isu lainnya (hak atas tanah, perubahan desain, persyaratan P3SRS, dan sebagainya).

    Upaya yang telah dilakukan mulai dari pemanggilan pelaku pembangunan hingga merekomendasikan kepada Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mencabut izin usaha pelaku pembangunan sebagai sanksi administrasi.

    Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta yang tampil sebagai narasumber dalam bincang-bincang (talkshow) dalam rangka Munas IV P3RSI bertajuk “Menuju Tata Kelola Rusun Yang Transparan dan Partisipatif : Menakar Harapan Dari Permen 4/2025” menegaskan organisasinya siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam menyikapi berbagai regulasi yang mempengaruhi pengelolaan rusun termasuk pembentukan P3SRS.

    Sebelumnya, P3RSI berhasil mengadvokasi kebijakan Ditjen Pajak terkait isu pengenaan PPN terhadap IPL yang kemudian ditetapkan melalui nota dinas yang menetapkan IPL bukan objek pajak karena bukan merupakan penyerahan jasa.

    P3RSI juga berhasil memberikan solusi terbaik terhadap kenaikan tarif air minum PAM Jaya untuk rumah susun. Komunikasi langsung dengan Dirut PAM Jaya beserta jajaran membuahkan hasil positif dengan ditandatangani MoU program penagihan langsung ke unit hunian di apartemen dan rumah susun, sehingga P3SRS terhindar dari kewajiban membayar tarif batas atas.

    Ahli di bidang regulasi rusun, Ilham Hermawan menambahkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk penyusunan pedoman AD/ART, melaporkan permasalahan rusun secara berjenjang ke pemerintah pusat, dan sanksi administratif terhadap penyampaian laporan yang tidak benar bagi pelaku pembangunan, panitia musyawarah (panitia pembentukan pengurus P3SRS), dan P3SRS.

    Namun, sesuai Permen 4/2025 itu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebatas sengketa internal setelah terbentuknya P3SRS melalui mekanisme yang diatur di dalam AD/ART.

    Pewarta: Ganet Dirgantara
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Narkoba Jaringan Medan-Jakarta

    Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Narkoba Jaringan Medan-Jakarta

    Bisnis.com, Jakarta — Polda Metro Jaya meringkus seorang pemuda berinisial DP (27) yang menjadi pengedar narkoba di wilayah Depok Jawa Barat.

    Kepala Subdit 3 Direktorat Raserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Ade Candra mengemukakan dari tangan tersangka DP, telah disita barang bukti berupa sabu 5,6 kilogram dan 5.020 butir pil ekstasi yang siap dijual ke konsumennya.

    Dia menjelaskan penangkapan terhadap DP dilakukan pada hari Senin, 26 Mei 2025 sekitar pukul 13.25 WIB oleh Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Menurut Ade, tersangka ditangkap di kawasan Gang Panus, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

    “Kami berhasil mengamankan 1 Tersangka inisial DP Dengan barang bukti sabu dengan berat 5,6 kilogram dan ekstasi 5.020 butir,” tuturnya di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Ade mengatakan setelah tersangka DP diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, tersangka DP mengaku barang haram tersebut diperoleh dari pengedar narkoba jaringan Medan.

    “Rencananya barang haram ini mau dijual pelaku di wilayah Jakarta dan sekitarnya,” katanya.

    Dari pengungkapan kasus ini, Polda Metro Jaya mengklaim telah ikut menyelamatkan masyarakat sebanyak 10.620 Jiwa dari bahaya narkotika

    “Selanjutnya, DP beserta barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

  • Samsat Keliling Rabu ini tersedia di Jadetabek

    Samsat Keliling Rabu ini tersedia di Jadetabek

    Masyarakat yang ingin membayar pajak cukup membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling pada Rabu ini di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) untuk memudahkan pemilik kendaraan membayar pajak.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00 – 14.00 WIB; Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB; Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB; Ciledug di Perumahan Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00-14.00 WIB; Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman Gtown House Square, Kabupaten Tangerang pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di halaman parkir Samsat Kota Bekasi pukul 08.00 – 14.00 WIB; Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat Kabupaten Bekasi pukul 09.00-14.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Kota Depok pukul 08.00 – 14.00 WIB; Cinere di halaman parkir Samsat Cinere pukul 08.00-14.00 WIB.

    Masyarakat yang ingin membayar pajak cukup membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, dan pastikan tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat sesuai domisili.

    Lalu, sebagai pilihan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membantu menyelesaikan urusan bayar PKB.

    Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler di genggaman dan berkas STNK juga akan dikirim ke alamat.

    Tetapi, aplikasi ini tak bisa digunakan untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun. Bagi penunggak pajak lebih dari setahun, tetap harus kantor Samsat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puskesmas di Jaksel jemput bola layani pasien usai melahirkan

    Puskesmas di Jaksel jemput bola layani pasien usai melahirkan

    Jakarta (ANTARA) – Puskesmas Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan melakukan jemput bola melayani pasien setelah melahirkan (nifas) dan bayinya, dengan mengerahkan petugas berbaju “pink” atau merah muda.

    “Petugas berbaju pink adalah bidan yang dikerahkan oleh Puskesmas Kecamatan Pancoran untuk jemput bola memberikan layanan kesehatan pada ibu setelah melahirkan (nifas) dan bayinya,” kata Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran, Sri Lenita di Jakarta, Senin.

    Selain melakukan kunjungan ke rumah pasien usai persalinan atau setelah 3×24 jam ibu melahirkan, petugas juga memberikan pelayanan antar ke rumah pasien usai melahirkan menggunakan Mobil Pancoran Terintegrasi (Moci).

    Kemudian, petugas melakukan kontrol kesehatan ibu sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada pada buku pedoman dan memberikan edukasi terkait memberikan ASI eksklusif, perawatan payudara, serta cara menyusui yang benar.

    Kemudian, lanjut Sri, petugas juga memberikan informasi tanda bahaya nifas, aktivitas dan nutrisi untuk ibu dan bayi, perawatan tali pusar, cara memandikan, menginformasikan tanda bahaya pada bayi baru lahir serta memberikan edukasi terkait imunisasi kepada bayi.

    Dalam kurun waktu dari Januari hingga 14 Mei 2025, petugas berbaju Pink Puskesmas Kecamatan Pancoran telah memberikan pelayanan pacsamelahirkan kepada 44 pasien.

    Dari 44 pasien tersebut, 34 pasien diantaranya menikmati layanan antar dan rumah (home care).

    “Harapannya layanan ini terus dimanfaatkan oleh warga, sehingga kesehatan ibu dan neonatus atau bayi baru lahir berusia hingga 28 hari bisa terus terpantau kesehatan dan perkembangannya,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zulhas: Kapolri jadi kunci percepatan swasembada pangan

    Zulhas: Kapolri jadi kunci percepatan swasembada pangan

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beliau ini banyak sekali membantu dan memperhatikan ormas Islam.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan figur kunci di balik percepatan program Swasembada Pangan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut peran Kapolri tidak hanya simbolis, tetapi strategis dalam menjembatani sinergi lintas sektor untuk mewujudkan salah satu agenda utama Astacita.

    “Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beliau ini banyak sekali membantu dan memperhatikan ormas Islam,” kata Zulhas saat menghadiri pembukaan Muktamar Ke-15 Persatuan Ummat Islam (PUI) di Convention Hall Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa.

    Menko Bidang Pangan melanjutkan, “Saya kadang-kadang malu hampir semua agenda acara ormas Islam, mahasiswa, pemuda, Kapolri hadir, saya banyak absennya. Beliau hadir terus, Pak Kapolri terima kasih.”

    Keterlibatan Polri dalam program penanaman jagung di berbagai daerah, kata Zulhas, menjadi bukti nyata bahwa sektor ketahanan pangan kini menjadi prioritas lintas institusi, tidak hanya kementerian teknis.

    Dengan dukungan Kapolri, menurut dia, distribusi dan produksi pangan berjalan lebih cepat dan efektif.

    “Kita gerakkan semua agar swasembada. Pak Kapolri terima kasih banyak, antara lain, dukungan penting Pak Kapolri menanam jagung. Kalau Kapolri dukung enak Bu, jadi cepat kita punya produksi,” ujarnya.

    Zulhas juga menyinggung dinamika harga gabah yang selama ini merugikan petani karena aturan pembelian Bulog. Saat menjabat Menteri Perdagangan, harga gabah hanya Rp4.450,00 karena dibatasi peraturan presiden.

    Setelah melakukan revisi dan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Polri, lanjut dia, harga gabah kini mencapai Rp6.500,00 per kilogram.

    Namun, dia mengakui tidak mudah mengendalikan praktik tengkulak dan pabrik penggilingan yang kerap membeli di bawah harga patokan.

    Di titik inilah, Zulhas kembali menekankan peran Kapolri.

    “Terpaksa kami undang Kapolri. Jadi, setiap rapat apa urusannya harga sama Kapolri, tetapi setiap rapat Pak Kapolri harus hadir. Kita atur jadwal, hadir Kapolri,” tambah Zulhas.

    Lebih jauh Zulhas menilai keterlibatan Kapolri dalam program pangan mencerminkan model kepemimpinan kolaboratif yang diusung Presiden Prabowo.

    Dalam visi Astacita, swasembada pangan bukan hanya soal produksi, melainkan juga penguatan struktur politik dan keamanan nasional demi kedaulatan pangan.

    Tidak hanya di bidang pangan, dia juga mengapresiasi kehadiran rutin Kapolri dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan pemuda.

    “Hampir semua agenda ormas Islam, mahasiswa, pemuda, Pak Kapolri hadir. Mau HMI, Ansor, PMII, Muhammadiyah, semua beliau datangi. Saya yang pejabat sipil malah sering absen,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rocky Gerung Sebut Ada Jarak Psikologis antara Prabowo dan Gibran, Singgung Kanal Lapor Mas Wapres – Halaman all

    Rocky Gerung Sebut Ada Jarak Psikologis antara Prabowo dan Gibran, Singgung Kanal Lapor Mas Wapres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Rocky memandang, saat ini ada jarak antara orang nomor satu dan dua di Indonesia tersebut.

    Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (8/5/2025).

    Menurutnya, hubungan Prabowo dan Gibran adalah hubungan politik yang terbentuk karena pemilihan umum, sebagai presiden dan wakilnya.

    Lalu, ia menyoroti tugas wakil presiden adalah membantu presiden dan menunggu perintah dari presiden.

    “Ya, memang hubungan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran itu adalah hubungan politik yang diresmikan melalui tata cara demokrasi, yaitu pemilu,” kata Rocky Gerung.

    “Dan hubungan politik itu dengan sendirinya menjadi semacam kesepakatan untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan.”

    “Presiden menjalankan seluruh tugas dia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan kesejahteraan cepat-cepatnya.”

    “Sementara, wakil presiden membantu presiden. Wakil presiden tidak boleh ambil kebijakan.”

    “Wakil Presiden bersiap bila kebijakan yang diambil oleh Presiden terhalang karena soal-soal teknis atau soal-soal yang tak terduga.”

    WAPRES RI GIBRAN – Dalam foto: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat hadir melayat almarhumah Titiek Puspa di Masjid An-Nur Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah)

    Gibran Dinilai Cari Sensasi

    Namun, Rocky Gerung memandang, Gibran sebagai Wapres RI malah berupaya mencari sensasi dan memilih untuk membuat inisiatif sendiri, alih-alih menunggu perintah Prabowo.

    Hal tersebut, kata Rocky Gerung, terlihat ketika Gibran membuat kanal pengaduan masyarakat bernama ‘Lapor Mas Wapres.’

    Pendiri Setara Institute ini pun menilai, Gibran tidak mampu mengajukan konsep, sehingga ia mencari-cari cara agar mendapat sorotan.

    Sehingga, Rocky Gerung memandang, bahwa kini terbentang jarak antara Prabowo dan Gibran karena adanya perbedaan sikap, pengetahuan, dan mental antara keduanya.

    “Jadi fungsi wakil presiden memang adalah menunggu order presiden. Tetapi, kelihatan memang ada upaya wakil presiden untuk mencari sensasi,” papar Rocky Gerung.

    “Sebetulnya mencari sensasi, karena kalau Gibran tahu bahwa tugas dia hanyalah menunggu order presiden, maka dia tidak boleh mengambil inisiatif. Kan itu dasarnya.” 

    “Jadi kita mulai membaca bahwa soal setelah pemilu, itu berubah dari soal perjanjian politik menjadi sebut aja ketegangan atau kegelisahan psikologis.”

    “Karena sinyal itu mulai terbaca ketika orang melihat bahwa Gibran bikin sendiri Lapor Wapres, (padahal) kan sudah ada inspektur jenderal di setiap kementerian, ngapain mesti lapor ke wapres.”

    “Tugas wapres itu membantu menyodorkan konsep, tapi karena nggak mampu, maka dia mencari-cari cara supaya kamera mengikuti dia terus.”

    “Jadi kelihatannya sorotan kamera itulah yang membuat Gibran ketagihan. Dan ketagihan itu justru backfire bagi Presiden, karena yang diterangkan Gibran nggak ada isinya.”

    “Jadi memang mulai terbaca bahwa ada jarak, mulai ada jarak psikologis, dan jarak itu pasti terjadi karena perbedaan karakter, perbedaan pengetahuan, perbedaan mental, perbedaan sikap antara Presiden dan Wakil Presiden.”

    (Tribunnews.com/Rizki A.)