Xcloud.id

kab/kota: Pamekasan

  • Ini BPIH Reguler Pelaksanaan Haji 2026 di Pamekasan

    Ini BPIH Reguler Pelaksanaan Haji 2026 di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler pada pelaksanaan ibadah haji 2026 atau 1447 Hijriah, mencapai angka sebesar Rp 87.409.365 bagi setiap jemaah reguler dari total porsi yang ditetapkan sebesar Rp 54.193.806 atau sekitar 62 persen dari total keseluruhan biaya.

    “Jumlah pembayaran akhir akan disesuaikan dengan setoran awal beserta saldo virtual account jemaah di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Setelah diperhitungkan dengan setoran awal dan saldo rata-rata sekitar Rp 2,7 juta, maka jumlah yang harus dibayar jemaah calon haji diperkirakan sekitar Rp 26,49 juta,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Sabtu (1/11/2025).

    Selain itu, setiap jemaah haji juga akan mendapatkan biaya living cost sebesar Rp 3,3 juta untuk kebutuhan selama berada di tanah suci Makkah. “Provinsi Jawa Timur memperoleh kuota haji reguler terbanyak dalam skala nasional, yakni sebesar 42.409 jemaah. Besaran kuota ini mempertimbangkan daftar tunggu yang cukup panjang,” ungkapnya.

    “Karena itu, kami akan memperkuat sosialisasi, pendampingan dan monitoring proses pelunasan biaya haji, sehingga seluruh tahapan berjalan tertib dan transparan. Selain kesiapan administrasi dan finansial, aspek kesehatan calon jemaah juga menjadi perhatian utama sesuai ketentuan Kemenkes RI, meliputi fisik, mental, kognitif dan kemampuan beraktivitas sehari-hari,” jelasnya.

    Hasil evaluasi penyelenggaraan haji pada 2025, sekitar 80,4 persen calon jemaah haji memiliki komorbiditas seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung atau gangguan paru. Termasuk beberapa kondisi medis yang tidak memenuhi kriteria istitha’ah, di antaranya gagal ginjal yang membutuhkan dialisis, penyakit jantung berat, penyakit paru kronis yang memerlukan oksigen terus-menerus, kehamilan, kanker dengan terapi aktif, dan gangguan neurologis berat.

    “Karena itu kami sangat mendorong pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga beberapa faktor resiko bisa dikendalikan sejak masih berada di tanah air. Hal ini tentunya penting demi menjaga keselamatan jemaah, khususnya demi kelancaran pelaksanaan ibadah selama berada di tanah suci,” tegasnya.

    Penetapan BPIH maupun penguatan pemeriksaan kesehatan bagi para calon jemaah tersebut, juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para calon jemaah agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. “Namun untuk keputusan final besaran pelunasan masih menunggu Kepres (Keputusan Presiden) tentang BPIH, diperkirakan terbit pada pekan kedua November 2025,” imbuhnya.

    “Oleh karena itu kami berharap seluruh calon jemaah asal Pamekasan, dapat segera mempersiapkan diri lebih matang, baik secara fisik maupun finansial, khususnya menjelang keberangkatan musim haji 2026 mendatang,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Ansari: KNPI Simbol Persatuan, Idealisme, dan Keberanian Pemuda Indonesia

    Ansari: KNPI Simbol Persatuan, Idealisme, dan Keberanian Pemuda Indonesia

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dinilai bukan sekedar sebagai wadah organisasi semata, tetapi sebagai simbol persatuan, idealisme serta keberanian pemuda-pemudi Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari saat memberikan sambutan dalam prosesi pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Pamekasan, Periode 2025-2028 di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Jum’at (31/10/2025).

    Bahkan politisi perempuan Madura dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, juga menegaskan besarnya peran pemuda dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, diawali dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

    “Hari ini kita berkumpul dengan satu semangat besar, semangat memberdayakan generasi muda untuk bersama membangun bangsa sesuai dengan tema yang diusung pada moment ini; Pemuda Bergerak, Indonesia Maju,” kata Ansari.

    Komitmen memberdayakan pemuda, sama halnya dengan membangun masa depan bangsa Indonesia. “Sejarah sudah mencatat bahwa setiap kebangkitan bangsa selalu diawali dari semangat pemuda, mulai dari sumpah pemuda hingga perjuangan kemerdekaan, pemuda selalu menjadi lokomotif perubahan,” ungkapnya.

    “Dari tangan pada pemuda lahir gagasan besar, keberanian untuk bermimpi dan kekuatan untuk mewujudkannya. Mengutip pidato Bung Karno: seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia,” jelasnya.

    Wakil rakyat perempuan satu-satunya dari Madura di parlemen pusat, juga menyinggung besarnya semangat pemuda dalam kongres pemuda hingga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. “Jangan pernah mewarisi abu dari sumpah pemuda, tapi kita harus mewarisi apinya,” tegas Ansari.

    “Oleh karena itu penting juga untuk kami ingatkan, KNPI bukan hanya warah organisasi, tetapi simbol persatuan, idealisme dan keberanian pemuda dalam menatap masa depan bangsa. Sebab tantangan kedepan tidaklah mudah, kita dihadapkan pada era global hingga revolusi industri digital,” imbuhnya.

    Sebagai wakil rakyat dari Madura, pihaknya ingin tetap selalu mendorong kebijakan pendidikan nasional yang adaptif dan berorientasi untuk masa depan, sehingga pemuda Indonesia, benar-benar memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan berdaya saing global.

    “Tentu kami juga mendukung perluasan akses ekonomi dan lapangan kerja bagi generasi muda, termasuk melalui wirausaha, ekonomi kreatif, UMKM dan bidang kreatif lainnya. Termasuk mendorong agar ruang ekspresi, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan nasional, baik di ranah sosial, politik dan bidang lainnya selalu diisi para generasi muda,” pungkasnya. [pin/but]

  • Pengurus KNPI Pamekasan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

    Pengurus KNPI Pamekasan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Periode 2025-2028 secara resmi dilantik di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Jum’at (31/10/2025).

    Pelantikan tersebut dipimpin langsung DPD KNPI Provinsi Jawa Timur, dihadiri sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan di Pamekasan, termasuk juga hadir anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ansari, serta beberapa undangan lainnya.

    “Kedepan kami akan hadir sebagai wadah bagi pemuda-pemudi di Pamekasan, kami komitmen memberikan edukasi, pelatihan hingga uji mental bagi pemuda di Pamekasan,” kata Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori.

    Pihaknya menilai jika selama ini banyak pemuda di Pamekasan, memiliki beragam potensi yang sangat perlu untuk digali dan dikembangkan, khususnya seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi alias IT.

    “Di era digital seperti saat ini, sebagian besar pemuda bisa memanfaatkan platform media sosial. Sehingga sangat penting sekiranya diberikan bekal positif melalui program edukasi maupun pelatihan bagaimana bermedsos yang baik, dan tentunya dapat menguntungkan bagi para pemuda,” ungkapnya.

    Selama ini peran pemuda sangat dibutuhkan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, digitalisasi hingga penguatan karakter bangsa. “Maka dari itu, mari kita menjadi motor perubahan untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

    “Kedepan kami juga komitmen membangun sinergi lintas organisasi, sekaligus menjadikan organisasi kepemudaan semakin solid. Bersinergi bersama pemerintah maupun dunia usaha, serta kembali menghidupkan budaya gotong royong di tengah derasnya perubahan zaman,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Haidar Ansori terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Pamekasan, Periode 2025-2028, dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-9 KNPI Pamekasan, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025).

    Dalam Musda yang mengusung tema ‘Pemuda Harapan Bangsa’ tersebut, dihadiri Sekjen DPD KNPI Jatim, Aminuddin, perwakilan Forkopimda Pamekasan, dan lainnya. Haidar Ansori yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Pamekasan, dipercaya sebagai suksesor Ali Hosnan untuk masa empat tahun kedepan. [pin/kun]

  • BMKG Juanda Ingatkan Warga Jawa Timur Cuaca Ekstrem 30 Oktober-5 November 2025

    BMKG Juanda Ingatkan Warga Jawa Timur Cuaca Ekstrem 30 Oktober-5 November 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda mengeluarkan peringatan kepada masyarakat Jawa Timur agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diprakirakan terjadi pada periode 30 Oktober hingga 5 November 2025.

    Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, menyatakan bahwa selama periode tersebut, sejumlah wilayah di Jawa Timur berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi. Bencana yang diwaspadai meliputi hujan lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan hujan es.

    “Peningkatan cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan ini diprakirakan akan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat,” kata Taufiq Hermawan, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Taufiq, fenomena ini bisa terjadi didorong oleh beberapa faktor, terutama karena adanya aktivitas atmosfer dan kondisi laut yang mendukung pembentukan awan hujan skala luas.

    “Saat ini, sebagian wilayah Jawa Timur berada pada masa pancaroba, sementara sebagian lainnya telah memasuki awal musim hujan,” urainya.

    Menurut prakiraan BMKG, gangguan atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Gelombang Rossby yang melintasi Jawa Timur saat ini, turut memperkuat potensi pertumbuhan awan konvektif.

    “Selain itu, suhu muka laut yang masih hangat di sekitar Selat Madura (24-31 derajat Celsius dengan anomali mencapai +2 derajat) juga meningkatkan penguapan, sehingga memperbesar peluang terbentuknya hujan lebat,” rincinya.

    Wilayah yang diimbau untuk waspada antara lain mencakup Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lumajang, Pasuruan, Jember, Probolinggo. Kemudian, Blitar, Kediri, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

    Secara khusus, BMKG juga mengingatkan wilayah dengan topografi curam atau bergunung agar lebih waspada terhadap dampak bencana lanjutan, seperti banjir, longsor, pohon tumbang, jalan licin, hingga jarak pandang terbatas.

    “Oleh karena itu, masyarakat dan instansi terkait untuk senantiasa waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, serta potensi hujan disertai petir dan angin kencang,” tegas Taufiq.

    Untuk memantau kondisi terkini, BMKG Juanda menyediakan citra radar cuaca WOFI dan peringatan dini melalui situs stamet-juanda.bmkg.go.id, media sosial @infobmkgjuanda, serta layanan telepon dan WhatsApp 24 jam. (rma/ted)

  • DPRD Pamekasan Soroti Siswa SDN Tamberu 2 Belajar di Tenda Dekat Tempat Sampah

    DPRD Pamekasan Soroti Siswa SDN Tamberu 2 Belajar di Tenda Dekat Tempat Sampah

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menilai proses belajar mengajar siswa SD Negeri Tamberu 2 Batumarmar berlangsung dalam kondisi memprihatinkan. Temuan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, usai meninjau langsung aktivitas belajar di lokasi sementara beberapa waktu lalu.

    “Saat meninjau di lokasi pembelajaran, situasinya sangat memprihatinkan, di mana anak-anak belajar di bawah tenda, dan lokasinya tepat di area pembuangan sampah,” kata Halili Yasin, Rabu (29/10/2025).

    Halili menjelaskan, sebelumnya sempat direncanakan agar proses belajar mengajar dilakukan di teras rumah warga terdekat, namun rencana tersebut gagal karena tidak mendapat izin. “Awalnya sempat direncanakan belajar di emperan rumah warga, tapi tidak diperbolehkan karena dianggap bising, mau gimana lagi,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, DPRD telah mengundang sejumlah instansi terkait untuk membahas penyelesaian sengketa lahan yang menyebabkan penyegelan SDN Tamberu 2 Batumarmar. “Kami juga sudah mengundang Disdikbud bersama Bagian Aset Pemkab Pamekasan guna membahas langkah taktis penyelesaian masalah. Karena akar persoalan sengketa lahan ini saling terkait antara aset dan pendidikan,” jelasnya.

    Menurut Halili, pemilik lahan sebenarnya telah diarahkan untuk mengurus sertifikat agar bisa dibeli oleh pemerintah. Namun proses tersebut terhambat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan karena adanya persyaratan administratif.

    “Pemilik lahan sudah diarahkan mengurus sertifikat agar bisa dibeli pemerintah, namun saat proses ke BPN Pamekasan muncul permintaan surat keterangan dari bagian aset bahwa tanah tersebut bukan milik Pemkab. Bagian aset menolak mengeluarkan surat itu karena tidak ada dasar hukumnya dalam perundang-undangan,” imbuhnya.

    BPN Pamekasan, lanjut Halili, meminta surat tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gugatan di masa depan. “Karena lahan itu sudah lebih 20 tahun digunakan pemerintah, bisa saja diklaim sebagai milik negara jika tidak ada gugatan. Tapi tanpa surat itu, sertifikat tidak bisa terbit, dan pembelian juga tidak bisa dilakukan,” sambungnya.

    Dari hasil rapat bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Aset, DPRD merumuskan tiga alternatif solusi, yakni membeli lahan dari pemilik, membangun gedung baru di lokasi lain, atau memindahkan siswa ke sekolah terdekat. Namun, Halili menilai dua opsi pertama berisiko menimbulkan persoalan baru.

    “Opsi paling realistis yaitu membangun gedung baru, karena di sekitar lokasi masih ada lahan yang merupakan aset pemerintah daerah, dan itu menjadi solusi paling aman,” tegas politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

    Ia menilai pembelian lahan pribadi rawan menimbulkan polemik, terutama terkait penentuan harga. “Untuk pembelian lahan bisa saja dilakukan, tapi risikonya relatif tinggi. Harga lahan bisa menjadi persoalan baru, terlebih pemerintah menilai berdasarkan appraisal, sedangkan pemilik memakai harga pasar atau harga selera. Belum lagi ada pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas lahan itu,” tambahnya.

    Halili mendesak agar hasil rapat segera dilaporkan kepada Sekda dan Bupati Pamekasan untuk ditindaklanjuti. “Masalah ini harus segera ditangani, kasihan anak-anak. Mereka belajar di lingkungan yang rawan penyakit. Bahkan saat makan program MBG mereka makan di tenda yang berdiri di area pembuangan sampah, ini tidak manusiawi,” pungkasnya. [pin/beq]

  • 13 Tokoh Penting dalam Peristiwa Sumpah Pemuda Beserta Perannya

    13 Tokoh Penting dalam Peristiwa Sumpah Pemuda Beserta Perannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

    Lahirnya ikrar bersejarah ini, terdapat 13 tokoh penting dari berbagai organisasi yang berperan dalam menyatukan semangat persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa.

    Tokoh-tokoh ini datang dari berbagai penjuru daerah nusantara dengan satu tujuan yang sama yakni memperjuangkan kemerdekaan, dan memperkuat identitas bangsa Indonesia.

    Melalui peran dan gagasan mereka, lahirlah Sumpah Pemuda sebagai simbol tekad generasi muda untuk menjadikan Indonesia satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

    Namun, siapa saja mereka? Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut 13 tokoh penting pada Hari Sumpah Pemuda.

    13 Tokoh Penting Sumpah Pemuda

    1. Wage Rudolf Soepratman (WR Soepratman)

    Lahir di Somongari pada 19 Maret 1903, WR Soepratman dikenal sebagai komponis, wartawan, dan juga pemain sepak bola.

    Ia menciptakan lagu Indonesia Raya yang pertama kali dimainkan menggunakan biola tanpa lirik pada Kongres Pemuda II. Lagu ini kemudian menjadi simbol semangat persatuan bangsa.

    2. Amir Syarifuddin Harahap

    Aktivis asal Medan ini lahir pada 27 April 1907 dan dikenal sebagai anggota Jong Batak Bond. Dalam Kongres Pemuda II, Amir menjabat sebagai bendahara. Ia juga aktif dalam gerakan anti-Jepang dan dikenal memiliki semangat nasionalisme yang kuat.

    3. Soegondo Djojopoespito

    Lahir di Tuban pada 22 Februari 1905, Soegondo menjadi ketua Kongres Pemuda II mewakili Persatuan Pemuda Indonesia (PPI).

    Kepemimpinannya mendapat dukungan dari Mohammad Hatta. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwawasan luas dalam memperjuangkan persatuan pemuda Indonesia.

    4. Johannes Leimena

    Pria asal Ambon yang lahir pada 6 Maret 1905 ini aktif sebagai anggota dalam Kongres Pemuda I dan II. Ia berasal dari Jong Ambon dan berprofesi sebagai dokter serta perwira polisi. Setelah masa perjuangan, Leimena dikenal sebagai tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia.

    5. Sarmidi Mangoensarkoro

    Sarmidi Mangoensarkoro lahir di Surakarta pada 23 Mei 1904 dan dikenal sebagai tokoh pendidikan yang vokal memperjuangkan pendidikan bagi rakyat.

    Dalam Kongres Pemuda I dan II, dia banyak menyoroti pentingnya pendidikan nasional. Di kemudian hari, dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1949-1950.

    6. Soenario Sastrowardoyo

    Lahir di Madiun pada 28 Agustus 1902, Soenario merupakan perumus naskah Sumpah Pemuda sekaligus pembicara yang mengulas nasionalisme dan demokrasi. Ia aktif dalam Pergerakan Pemuda Indonesia dan juga berkiprah di kancah internasional memperjuangkan nama Indonesia.

    7. Mohammad Yamin

    Mohammad Yamin lahir di Talawi pada 24 Agustus 1903. Ia dikenal sebagai ahli hukum, sastrawan, politikus, sejarawan, dan budayawan.

    Sebagai sekretaris Kongres Pemuda II, Yamin berperan penting dalam penyusunan teks Sumpah Pemuda serta mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

    8. R Katja Soengkana

    Tokoh asal Pamekasan ini lahir pada 24 Oktober 1908 dan menjadi wakil dari organisasi Jong Indonesie atau Pemoeda Indonesia.

    Dalam Kongres Pemuda II, Katja menjabat sebagai Pembantu II dan dikenal karena semangatnya memperjuangkan kebersamaan antar pemuda.

    9. Rumondor Cornelis Lefrand Senduk

    Lahir di Desa Tataaran, Minahasa, pada 1904, Senduk adalah seorang dokter dan politisi yang aktif di organisasi Jong Celebes.

    Dalam Kongres Pemuda II, dia berperan sebagai Pembantu III dan berkomitmen kuat untuk mempererat hubungan antar daerah di Indonesia.

    10. Mohammad Rochjani Su’ud

    Tokoh asal Jakarta ini lahir pada 1 November 1906 dan merupakan Ketua Pemuda Kaum Betawi. Dalam Kongres Pemuda II, ia bertugas sebagai Pembantu V dan aktif memperjuangkan suara pemuda Betawi di tingkat nasional.

    11. RM Djoko Marsaid

    Sebagai wakil ketua Kongres Pemuda II, Djoko Marsaid yang berasal dari Jong Java berperan penting dalam mengkoordinasikan jalannya sidang. Ia dikenal sebagai aktivis pergerakan yang berkomitmen memperkuat semangat kebangsaan di kalangan pemuda.

    12. Johan Mohammad Tjai

    Meski berasal dari keluarga Tionghoa, Johan tetap berpartisipasi aktif dalam Kongres Pemuda II sebagai Pembantu I.

    Ia menunjukkan semangat persatuan tidak terbatas pada latar belakang etnis atau asal-usul, melainkan pada tekad bersama untuk memerdekakan Indonesia.

    13. Theodora Athia Salim (Dolly Salim)

    Putri pahlawan nasional Agus Salim ini lahir di Bukittinggi pada 26 Juli 1913. Dolly dikenal sebagai sosok yang pertama kali menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat Sumpah Pemuda. Aksinya menjadi simbol lahirnya semangat nasional di kalangan generasi muda.

    Ketiga belas tokoh Sumpah Pemuda ini menjadi simbol keberanian, persatuan, dan cinta Tanah Air yang melampaui perbedaan suku, agama, dan budaya. Melalui gagasan dan perjuangan mereka, lahirlah semangat “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa” yang hingga kini menjadi fondasi kuat bagi persatuan Indonesia.

  • Pemkab Pamekasan Dinilai Lalai Perhatikan Nasib Pedagang Kecil

    Pemkab Pamekasan Dinilai Lalai Perhatikan Nasib Pedagang Kecil

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, dinilai lalai dan tidak serius memperhatikan nasib pedagang kecil. Bahkan Bupati Kholillurrahman juga dinilai tidak menepati janji kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL).

    Hal tersebut disampaikan salah satu korlap aksi bertajuk ‘PKL Pamekasan Menggugat; Menagih Janji Politik Bupati Pamekasan’, Bambang yang dilakukan puluhan PKL di Kantor Bupati Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (27/10/2025).

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, para PKL juga menagih janji politik Bupati Kholillurrahman kepada mereka saat masa kampanye politik, yakni mengijinkan mereka kembali membuka lapak dan berjualan di kawasan Arek Lancor.

    Terlebih kebijakan memindahkan para PKL Arek Lancor ke Sentra PKL di area Food Colony Jl Kesehatan, juga dinilai tidak memberikan dampak positif bagi penghasilan mereka. “Sejak pindah ke Food Colony, kami justru merugi. Tempatnya sepi dan tidak strategis, dan pembeli tidak datang,” kata Bambang.

    “Kami hanya ingin berdagang seperti dulu (di kawasan Arek Lancor), agar keluarga kami bisa makan. Apalagi bupati juga sempat berjanji untuk mengembalikan kami dan kembali berjualan di Arek Lancor,” imbuhnya.

    Selain itu pihaknya menilai jika Pemkab Pamekasan, tidak serius memperhatikan nasib para PKL. Terbukti dari beberapa rapat koordinasi yang dilakukan untuk melakukan kaji ulang perda seputar PKL, justru tidak kunjung mendapatkan solusi.

    Dalam aksi tersebut, mereka juga melakukan aksi bakar rombong sebagai bentuk putus asa menanti janji Pemkab Pamekasan. “Kami tidak ingin anarkis, tapi sampai kapan kami terus diabaikan,” sambung seorang PKL yang akrab disapa Lina.

    “Rombong ini sebagai simbol sarana mata pencaharian kami yang hancur akibat kebijakan yang tidak adil, terlebih pemerintah juga terkesan tutup mata terhadap nasib kami yang berjuang untuk bisa makan,” tegasnya.

    Dalam aksi tersebut, massa aksi juga ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, didampingi Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto bersama Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan. [pin/ted]

  • Demo, PKL Tagih Janji Bupati Pamekasan

    Demo, PKL Tagih Janji Bupati Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) berunjukrasa ke Kantor Bupati Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (27/10/2025). Sekaligus menagih janji politik Bupati Kholillurrahman kepada mereka saat masa kampanye politik.

    Para PKL berujukrasa dan menagih janji politik Bupati Kholillurrahman, agar mereka kembali diberikan peluang membuka lapak dan berjualan di pusat kota Pamekasan, tepatnya di kawasan Arek Lancor.

    Dalam aksi tersebut, para PKL melakukan long march alias jalan kaki dari Arek Lancor menuju Kantor Bupati Pamekasan, mereka melengkapi diri dengan beragam peraga aksi, seperti sound system hingga puluhan peraga demo berupa poster.

    “Stop persekusi dan porak porandakan kami para PKL, kami orang sulit dan jangan dipersulit. Apalagi bapak bupati juga sudah janji untuk berjualan di Arek Lancor,” kata salah satu PKL peserta aksi.

    Dalam aksi bertajuk ‘PKL Pamekasan Menggugat; Menagih Janji Politik Bupati Pamekasan’ sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat yang mengawal unjukrasa. Mereka pada akhirnya mulai tenang ketika Bupati Kholilurrahman datang menemui mereka.

    Bupati Kholil yang didampingi Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan, turun dan menemui massa aksi, sekaligus mendengarkan aspirasi mereka secara langsung.

    “Ketika kita berfikir jernih, insya’ Allah akan ada solusi dan akan baik-baik saja. Terus terang dan kami yakin saudara sekalian punya iktikad baik, datang kesini punya iktikad baik. Karena itu kami secara langsung duduk bersama bapak ibu sekalian,” kata KH Kholilurrahman.

    Selain itu pihaknya menilai jika para PKL datang untuk mencari solusi terbaik, seperti yang diharapkan dirinya dalam memimpin. “Pada awalnya para PKL akan diijinkan kembali ke Arek Lancor, akan tetapi kami bersama Bapak Kapolres masih mempertimbangkan beberapa sisi positif dan negatifnya,” ungkapnya.

    “Pertama ketika ada 10 orang yang diijinkan, biasanya akan ada beberapa orang yang akan mengikuti, sehingga pada akhirnya arek kantor akan menjadi pasar, dan kami selalu koordinasi untuk mencari formulasi terbaik,” sambung Kiai Kholil.

    Hanya saja ditengah fokus mencari opsi dan solusi terbaik, justru dicederai dengan sikap beberapa PKL. “Di tengah pertimbangan melalui koordinasi bersama beberapa pihak, tapi justru ada PKL yang nyelonong lengkap dengan gerobaknya di Arek Lancor. Padahal itu belum diputuskan, bagaimana nanti jika diputuskan,” jelasnya.

    “Sehingga kondisi itu bisa saja terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti sebelumnya, di antaranya macet, banyak sampah berserakan, belum lagi keamanan, pergaulan anak-anak muda, dan beberapa hal lainnya,” tegasnya.

    Penyampaian Bupati Kholil sempat dibantah oleh beberapa perwakilan PKL, dan mereka tetap memaksa untuk kembali berjualan di Arek Lancor, sekaligus merealisasikan janji politik pasangan Kholil-Sukri saat masa kampanye. [pin/kun]

  • Anggota DPR RI Dapil Madura ingatkan bahaya perundungan

    Anggota DPR RI Dapil Madura ingatkan bahaya perundungan

    Bangkalan (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI asal daerah pemilihan XI Madura Ansari mengingat bahaya praktik perundungan yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat dan menyebar luas di media sosial.

    “Perkembangan teknologi digital memang membawa manfaat besar, tetapi di sisi yang lain muncul ancaman yang serius, yaitu kekerasan berbasis siber, yang banyak menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” katanya saat menjadi pembicara pada acara talk show ‘Gender Awarness’ di kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu.

    Ia menjelaskan, bentuk kekerasan siber kian beragam, dan tidak tidak hanya dalam bentuk perundungan, seperti penghinaan, ancaman, dan pelecehan secara daring, akan tetapi berbagai bentuk lainnya juga sudah sering terjadi.

    Termasuk, sambung Ansari, penyebaran konten pribadi tanpa izin, manipulasi anak di ruang digital untuk tujuan seksual dan pencurian data pribadi untuk memperdaya dengan tujuan jahat.

    “Kondisi ini jelas semakin memperparah kerentanan terhadap perempuan dan anak di dunia maya. Bukan tidak mungkin mahasiswi di berbagai kampus di Indonesia khususnya di Madura, lebih khusus di Universitas Trunojoyo Madura juga menjadi korban,” kata Ansari.

    Dampak dari praktik perundungan ini beragam, seperti mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak.

    “Tidak jarang pula kekerasan digital menimbulkan keretakan sosial dan keluarga,” ujarnya.

    Karena itu, sambung legislator perempuan asal Kabupaten Pamekasan itu, upaya agar ruang ruang digital menjadi ruang yang aman dan berkeadilan khsuusnya bagi perempuan dan anak perlu dilakukan secara sistematis, dan terstruktur dan mendapatkan dukungan semua elemen masyarakat.

    “Komisi VIII DPR RI dan lembaga mitra seperti Kementerian Perempuan dan Anak telah berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan ruang digital, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada korban, serta memastikan platform digital memiliki tanggung jawab dan tanggap terhadap laporan kekerasan siber,” katanya.

    Ansari yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep ini juga mengatakan, sanksi maksimal terhadap oknum pelaku perundungan dan kejahatan dunia siber harus harus ditegakkan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    “Saya yakin dengan adanya dukungan maksimal dari perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan komitmen dari penegak hukum, kasus kekerasan digital yang sudah menjadi ancaman serius ini bisa ditekan,” katanya.

    Selain dari kalangan mahasiswa, perwakilan organisasi perempuan, pemkab dan aparat penegak hukum, talk show bertajuk “Generasi Sadar Gender: Saatnya Bergerak, Saatnya Berbicara” itu juga dihadiri perwakilan aktivis kaum perempuan.

    Menurut Rektor UTM Bangkalan Dr Syafi, talk show tentang Generasi Sadar Gender itu sengaja digelar dengan menghadirkan langsung tokoh perempuan Madura sebagai upaya untuk menggugah kesadaran semua pihak tentang peran dan tanggung jawab, bahwa kasus kekerasan siber menjadi tanggungjawab semua pihak.

    “Karena itu, kegiatan ini juga dalam rangka membangun kesadaran kolektif dalam berupaya memerangi berbagai bentuk kejahatan siber, seperti perundungan,” kata Syafi.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penipuan Catut Nama Kapolri, Pria Pamekasan Terancam Empat Tahun Penjara

    Penipuan Catut Nama Kapolri, Pria Pamekasan Terancam Empat Tahun Penjara

    Pamekasan (beritajatim.com) – Seorang pria asal Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, berinisial MZ (55), ditangkap polisi setelah diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang dengan modus mencatut nama Kapolri. Pelaku mengaku sebagai staf khusus sekaligus ajudan Kapolri untuk meyakinkan korban bahwa ia bisa meloloskan seseorang menjadi anggota Polri melalui jalur khusus rekrutmen.

    Aksi pelaku menimpa korban berinisial ASH (35), warga Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan. Dengan tipu daya tersebut, pelaku berhasil menguras uang korban hingga Rp500 juta.

    “Kasus ini bermula ketika adik kandung korban mengikuti tes seleksi anggota Polri Tahun 2025, namun justru dinyatakan gugur berdasar perangkingan daerah pada Mei 2025,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, melalui Kasi Humas AKP Jupriadi, Kamis (23/10/2025).

    Dijelaskan Jupriadi, korban yang kecewa kemudian meminta bantuan kenalannya berinisial ALSA, yang mengaku memiliki hubungan dengan seseorang di Mabes Polri. Dari situlah korban dikenalkan kepada MZ yang mengaku sebagai staf khusus Kapolri. Untuk memperkuat kebohongan, pelaku menunjukkan ID Card bertuliskan staf khusus Mabes Polri.

    “Setelah itu, ALSA menghubungkan korban dengan pelaku, dan pelaku MZ meyakinkan korban bahwa dirinya bisa membantu melakukan pengurusan adik korban untuk menjadi anggota Polri melalui jalur khusus,” ungkapnya.

    Namun hingga saat ini, adik korban tidak pernah mendapatkan panggilan penerimaan anggota Polri. Uang Rp500 juta yang telah diserahkan pun tidak kunjung dikembalikan. Merasa ditipu, korban akhirnya melapor ke Polres Pamekasan.

    “Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran atau iming-iming menjadi anggota Polri dengan membayar sejumlah uang,” tegas AKP Jupriadi. Ia menambahkan, banyak pelaku memanfaatkan nama besar institusi dan jabatan publik untuk menipu masyarakat yang pesimis terhadap hasil seleksi.

    Pelaku akhirnya diamankan setelah memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (22/10/2025) sekitar pukul 15.00 WIB di ruang Satreskrim Polres Pamekasan. “Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku langsung ditangkap. Dari kasus ini, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara,” pungkas Jupriadi. [pin/beq]