Xcloud.id

kab/kota: Pamekasan

  • Kirab Budaya Buddha Meets the Gods Meriahkan Dharmasanti Waisak 2025 di Mojokerto

    Kirab Budaya Buddha Meets the Gods Meriahkan Dharmasanti Waisak 2025 di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Perayaan Dharmasanti Waisak 2569 BE/2025 di Maha Vihara Mojopahit, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Minggu (25/5/2025) berlangsung meriah. Kirab budaya lintas sektoral kali pertama tersebut mengambil tema ‘Buddha Meets the Gods’,

    Kirab dengan titik akhir Candi Brahu ini menghadirkan kolaborasi budaya dari berbagai unsur agama dan kepercayaan, seperti Buddha, Hindu, TITD (Tempat Ibadah Tri Dharma), aliran kepercayaan, serta budaya Jawa. Kirab dimulai dengan doa bersama, dilanjutkan penyerahan Kim Sin (replika dewa-dewi) beserta perlengkapannya kepada peserta kirab.

    Rangkaian kirab menampilkan beragam kesenian tradisional, seperti bantengan, Reog Ponorogo, barongsai, serta kirab Pataka Majapahit. Arak-arakan tandu dewa dan dewi pun turut memeriahkan kirab, sebagai simbol doa memohon berkah dan keselamatan.

    Ketua panitia, Candra mengatakan, kirab budaya tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar dalam rangkaian perayaan Waisak di Mojokerto. “Ini perdana. Kami ingin memperkuat kebersamaan dan persatuan lintas budaya agar tetap guyub sebagai satu Nusantara,” ungkapnya.

    Candi Brahu dipilih sebagai titik akhir kirab karena letaknya yang dekat serta nilai historis dan spiritualnya sebagai situs peninggalan Hindu-Buddha. Perayaan ini diikuti oleh jemaat Buddha dari 13 TITD se-Jawa Timur, termasuk dari Pamekasan, Banyuwangi, Jember, Mojokerto, Jombang, Malang, Sidoarjo, Madiun, hingga Nganjuk.

    “Kirab ini juga telah mendapat izin dari pengelola Candi Brahu. Harapan kami, acara ini dapat mempererat hubungan antarumat beragama ke depan,” harapnya. [tin/aje]

  • Atasi Banjir Pamekasan, Normalisasi Sungai on Progres

    Atasi Banjir Pamekasan, Normalisasi Sungai on Progres

    Pamekasan (beritajatim.com) – Normalisasi berupa pengerukan dan pelebaran aliran sungai menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka mengantisipasi sekaligus mencegah bencana musiman di kabupaten Pamekasan, yakni banjir.

    Proses normalisasi tersebut dimotori Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, melalui Dinas Pengerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Jatim, dipusatkan di tiga aliran sungai berbeda di aliran sungai Pamekasan, yakni Kali Jombang, Kali Klowang, dan Kali Semajid.

    Progres normalisasi mulai dilakukan sejak Jum’at (23/5/2025) kemarin, ditinjau langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran, serta Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

    “Normalisasi sungai ini adalah bentuk komitmen Ibu Gubernur Jawa Timur, untuk menyelesaikan masalah banjir yang setiap tahun menghantui warga Pamekasan, terutama di kawasan rawan seperti Gladak Anyar dan Gurem,” kata Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, Jum’at (23/5/2025) lalu.

    Senada juga disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menilai proses normalisasi sebagai bagian dari komitmen kami menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. “Hal ini sekaligus menjadi salah satu langkah strategis mengantisipasi persoalan banjir, khususnya di kabupaten Pamekasan,” ungkapnya.

    “Selain itu, normalisasi ini juga kita lakukan sebagai upaya mendukung ketahanan infrastruktur lingkungan sekaligus ingin memastikan bahwa tidak ada lagi banjir yang merugikan warga di kabupaten Pamekasan,” tegasnya.

    Sementara Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman sempat menyampaikan jika mengatasi banjir tidak cukup hanya dengan sekedar pengerukan permukaan sungai dari hulu menuju hilir. Tetapi juga harus dibarengi dengan penertiban Galian C.

    “Pertama kami akan melakukan peninjauan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak cukup dengan hanya melakukan pengerukan permukaan sungai, karena kita punya keyakinan bahwa pengerukan sungai itu tidak terlalu berdampak terhadap pengurangan banjir. Tapi kami harap perluasan anak sungai dapat membantu mengurangi dampak banjir dengan mengalihkan banjir ke beberapa titik anak sungai,” kata KH Kholilurrahman, Senin (12/5/2025) lalu.

    Selain itu, penertiban terhadap proses penambangan yang tersebar di berbagai titik di wilayah setempat, juga tidak lepas dari perhatiannya “Nanti juga kita tertibkan kegiatan penambangan galian C yang tidak berizin, sekaligus memeriksa volume penambangan yang berizin untuk memastikan kegiatan tersebut tidak menghambat aliran air sungai,” jelasnya.

    “Artinya berbagai kegiatan masyarakat termasuk pembangunan yang sekiranya menghambat terhadap jalannya kelancaran air, termasuk tambang galian C dalam waktu dekat kita tertibkan, dan yang tidak berizin kita akan tutup,” tegasnya.

    Dengan langkah tersebut, nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. “Jadi dengan peninjauan (hulu hilir) dengan menyeluruh dan penertiban Galian C, kami berharap dapat mengurangi dampak banjir, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Gubernur Jatim Berharap Normalisasi Kali Jombang Bisa Meminimalisir Banjir di Pamekasan

    Gubernur Jatim Berharap Normalisasi Kali Jombang Bisa Meminimalisir Banjir di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan harapan besar agar proyek normalisasi Kali Jombang di Kabupaten Pamekasan dapat meminimalisir banjir yang selama ini kerap mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak infrastruktur.

    Hal itu disampaikan saat Khofifah meninjau langsung proses pengerukan dan pelebaran aliran sungai di sepanjang Kali Jombang, Jalan Trunojoyo, Jumat (23/5/2025). Ia memastikan pekerjaan lapangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

    “Kondisi sungai Kali Jombang yang sudah dangkal menjadi alasan utama pengerukan dilakukan, dan kita harapkan pengerukan ini dapat meminimalisir terjadinya banjir di wilayah Pamekasan, terutama karena sedimentasi sungai yang semakin parah,” ujar Khofifah.

    Ia menjelaskan, normalisasi ini dilakukan atas pengajuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan melibatkan sejumlah pekerjaan teknis.

    “Selain pengerukan juga dilakukan maksimalisasi beberapa pintu air, penguatan prapat sungai, perbaikan afur hingga memfungsikan saluran ke saluran irigasi atau saluran lainnya,” ungkapnya.

    Menurut gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut, normalisasi merupakan langkah strategis untuk mencegah kerusakan akibat derasnya arus saat musim hujan dan memastikan efektivitas jalur air.

    Proyek ini tidak hanya dilakukan di Kali Jombang, namun juga akan menyasar Kali Klowang dan Kali Semajid. Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh pengerjaan rampung dalam waktu 2,5 bulan ke depan.

    “Karena itu kami berharap setelah proses normalisasi rampung, genangan air atau banjir yang selama ini mengganggu aktivitas warga dan merusak infrastruktur di wilayah kota bisa diminimalisir secara signifikan,” tegas Khofifah. [pin/beq]

  • Tegas, Bupati Pamekasan Tutup Kawasan Arek Lancor Bagi PKL

    Tegas, Bupati Pamekasan Tutup Kawasan Arek Lancor Bagi PKL

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman secara resmi menutup permanen area Monumen Arek Lancor dari segala bentuk aktivitas jualan khusunya bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah setempat.

    Penegasan tersebut dilakukan seiring dengan adanya aksi sejumlah PKL yang memaksa kembali membuka lapak di pusat kota Pamekasan, dan dinilai sebagai tindakan anarkis yang tidak dapat ditolerir.

    Terlebih saat memaksa masuk ke area Arek Lancor, sejumlah PKL juga sempat cekcok mulut dengan petugas khususnya personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, yang tengah bertugas di lokasi kejadian.

    “Tadi ada perlawanan, mereka (sejumlah PKL) anarkis dan memaksa masuk hingga tiga rombong (ke area Arek Lancor). Padahal PKL tidak boleh masuk ke Arek Lancor,” kata KH Kholilurrahman, Jum’at (23/5/2025).

    Padahal sebelumnya pihaknya sempat berencana menata PKL di kawasan Arek Lancor, seiring dengan komitmennya untuk menata wilayah perkotaan. “Tadi kami bersama Forkopimda bincang membahas (PKL) dari semua sisi, dan kami sudah membulatkan tekad menutup PKL di Arek Lancor, jadi PKL tidak boleh masuk ke Arek Lancor,” ungkapnya.

    “Kenapa begitu, karena ada perlawanan, mereka anarkis dan memaksa masuk hingga tiga rombong, dan itu tindakan diluar nalar. Sehingga kami bersama Forkopimda, dan Pak Kapolres khususnya, sudah membulatkan tekad untuk menutup,” tegasnya.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memutuskan permanen kawasan Arek Lancor bagi para PKL. “Langkah ini sebagai upaya menjaga ketertiban, keindahan kota dan tentunya demi kenyamanan masyarakat,” jelasnya.

    “Saat ini kita sudah menyiapkan lokasi khusus bagi para PKL berjualan, salah satunya di kawasan Food Colony yang dibangun sebagai pusat kuliner dan ekonomi kerakyatan. Tapi upaya penataan kota justru dilawan oleh sebagian pedagang, mereka nekat menguasai area publik yang semestinya terbuka untuk umum,” sesal Kholil.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga akan berupaya maksimal untuk memberikan kenyamanan bagi para PKL untuk berjualan di kawasan Food Colony. “Tentu nanti kita atur bagaimana penataan PKL di Food Colony, sehingga nanti bisa ramai pengunjung dan pembeli seperti yang diharapkan PKL,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Gubernur Jatim Pastikan Proses Normalisasi Sungai di Pamekasan Lancar

    Gubernur Jatim Pastikan Proses Normalisasi Sungai di Pamekasan Lancar

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau proyek normalisasi sungai di Pamekasan, guna memastikan progres pengerjaan berjalan sesuai rencana, serta berdampak positif bagi masyarakat di wilayah setempat, Jum’at (23/5/2025).

    Proyek normalisasi sungai yang dikerjakan berdasar pengajuan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah kota (Pemkot), seperti pengajuan pengerukan hingga normalisasi dari beberapa pintu air di Jatim, termasuk di Pamekasan.

    “Kalau yang kami lihat catatan yang diajukan Pemkab Pamekasan, ada 14 titik untuk proses normalisasi. Seperti kita dilihat kondisi badan sungai di sepanjang Kali Jombang, jika intensitas hujan tinggi sudah pasti meluber dan tidak tertampung,” kata Khofifah Indar Parawansa.

    Saat ini pihaknya juga intens menjalin koordinasi bersama Dinas Pengerjaan Umum (PU) Pemprov Jatim, serta Pemkab Pamekasan, untuk proses pengerukan sungai. “Berdasar laporan dari Kadis PU Pemprov Jatim, untuk pengerukan 14 titik yang diajukan butuh waktu beberapa bulan,” ungkapnya.

    “Normalisasi sungai ini merupakan bagian dari komitmen kami menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu langkah strategis mengantisipasi persoalan banjir, khususnya di kabupaten Pamekasan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan infrastruktur lingkungan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi banjir yang merugikan warga Pamekasan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau proses normalisasi sungai ditemani sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, ditemani langsung Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta sejumlah jajaran.

    Selain itu, Khofifah juga menyempatkan diri berdialog bersama sejumlah warga di sekitar kawasan Kali Jombang, serta meninjau langsung beberapa alat berat yang tengah beroperasi melakukan proses pelebaran dan pengerukan. [pin/ian]

  • Gubernur Khofifah Salurkan Ratusan Bantuan Sosial di Bangkalan untuk Tekan Angka Kemiskinan

    Gubernur Khofifah Salurkan Ratusan Bantuan Sosial di Bangkalan untuk Tekan Angka Kemiskinan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Madura, saat ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 18,66 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program bantuan sosial.

    Salah satu langkah nyata dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dengan membagikan ratusan bantuan kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan, Jumat (23/5/2025).

    “Berbagai program perlindungan sosial dibagikan ke seluruh wilayah. Hari ini saya ke Bangkalan dan setelah ini ke Pamekasan,” ujar Khofifah.

    Bantuan sosial yang disalurkan meliputi empat kelompok penerima. Masing-masing, bantuan untuk penyandang disabilitas sebanyak 250 orang, Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 836 orang, bantuan anak terlantar untuk 180 anak, serta bantuan bagi lansia terlantar juga sebanyak 180 orang.

    Penyaluran ini menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama menjelang pertengahan tahun.

    Dari sisi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bupati Lukman Hakim menyampaikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil. Tercatat penurunan sebesar 3,24 persen. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan secara umum masih berada di angka 0,69 persen.

    “Berbagai upaya stimulasi bantuan terus diberikan. Selain itu juga dari provinsi ada bantuan untuk pemberdayaan agar yang sudah lepas dari status miskin, kondisi ekonominya bisa membaik,” pungkas Lukman Hakim.

    Langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan provinsi ini diharapkan bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangkalan, terutama kelompok rentan dan berisiko tinggi terhadap kemiskinan. [sar/suf]

  • Antisipasi Banjir, Normalisasi Sungai di Pamekasan Mulai Digarap

    Antisipasi Banjir, Normalisasi Sungai di Pamekasan Mulai Digarap

    Pamekasan (beritajatim.com) – Proses normalisasi sungai di sejumlah titik di Pamekasan, dijadwalkan segera digarap guna mengantisipasi banjir tahunan yang selama ini terjadi di wilayah setempat.

    Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan konkrit dalam mengatasi bencana banjir musiman yang seringkali melanda wilayah Pamekasan, dan sekitarnya khususnya pada setiap musim hujan.

    Dalam proses normalisasi tersebut, tiga titik berbeda menjadi prioritas normalisasi. Meliputi sepanjang Kali Jombang di Jl Trunojoyo, Kali Semajid kawasan Jembatan Gurem, serta Kali Klowang di wilayah Gladak Anyar, Pamekasan.

    Proses normalisasi sungai tersebut dimotori Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, melalui Dinas Pengerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Jatim. “Proyek ini merupakan bentuk perhatian serius dari Pemprov Jatim, dalam menyelesaikan masalah banjir di Pamekasan,” kata Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, Jum’at (23/5/2025).

    “Normalisasi sungai ini adalah bentuk komitmen Ibu Gubernur Jawa Timur, untuk menyelesaikan masalah banjir yang setiap tahun menghantui warga Pamekasan, terutama di kawasan rawan seperti Gladak Anyar dan Gurem,” ungkapnya.

    Hasil pengerukan sungai nantinya tidak akan dibiarkan terbuang sia-sia, dan direncanakan dijadikan sebagai tanggul di sisi sungai. “Semisal di Kali Klowang dan Simajid, sedimen tanah kita manfaatkan sebagai tanggul tepi sungai, termasuk di Kali Jombang, rencananya kita pindah ke sisi barat untuk memperkuat struktur sheet pile beton yang ada,” jelasnya.

    “Tapi kalau warga belum siap atau tidak bersedia lahannya digunakan, maka tanah hasil kerukan akan kita angkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah). Kalau ada warga yang butuh, bisa kita dikerjasamakan dengan prinsip saling menguntungkan,” pungkasnya. [pin/aje]

  • DPRD Sumenep Desak Pemkab Lakukan Riset Penyebab Banjir

    DPRD Sumenep Desak Pemkab Lakukan Riset Penyebab Banjir

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Khairul Anwar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melakukan riset untuk mengetahui penyebab banjir parah yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia menilai, pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan mengoptimalkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

    “Kan ada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). OPD ini cukup strategis untuk melakukan riset mendalam, kemudian hasil risetnya untuk masukan ke Bupati,” katanya, Kamis (22/5/2025).

    Menurutnya, Pemkab sudah seharusnya punya ‘road map’ penanganan banjir, agar banjir tidak semakin meluas di Sumenep. “Silahkan lakukan penelitian yang komprehensif terkait banjir di Sumenep, agar bisa antisipasi sejak dini,” ujar Khairul.

    Menanggapi itu, Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo mengaku mendukung penuh usulan itu, dan akan membicarakan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    “Di Brida ada Pak Kahir Plt Kadisnya. Tapi tidak hanya Brida kalau soal riset itu. Nanti kita akan koordinasi juga dengan berbagai pihak terkait,” katanya.

    Hanya saja, lanjut Bupati, yang perlu diingat adalah khusus untuk banjir pekan lalu yang cukup parah, terjadi akibat jebolnya tanggul yang menyebabkan air sungai meluap.

    “Nah kalau bicara sungai ini kan kewenangan Provinsi. Bukan Kabupaten. Artinya apa? Kita memang harus bersama-sama membicaraka penanganan banjir di Sumenep ini,” tandasnya.

    Pada Selasa (13/5/2025), sejumlah wilayah di Sumenep terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kebunagung. Air pun meluap hingga ke Desa Patean Kecamatan Batuan, dan Desa Muangan Kecamatan Saronggi. Jalur utama Sumenep – Pamekasan di Nambakor Saronggi pun sempat ditutup dan dialihkan ke Kecamatan Lenteng, mengingat ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. [tem/beq]

  • Satpol PP Pamekasan Sikat Rombong Terlantar, PKL Diimbau Lebih Tertib

    Satpol PP Pamekasan Sikat Rombong Terlantar, PKL Diimbau Lebih Tertib

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Pamekasan, kembali mengingatkan masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah setempat, agar selalu tertib dan mematuhi aturan yang ditetapkan.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Yusuf Wibiseno disela penertiban sejumlah rombong dan alat peraga milik PKL yang dibiarkan di sepanjang Jl Jokotole, Pamekasan, Rabu (21/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, personil Satpol-PP Pamekasan menertibkan sedikitnya 3 unit rombong serta beberapa alat peraga milik PKL di lokasi setempat, sekaligus dibawa ke Kantor Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, guna dilakukan pendataan.

    “Langkah (penertiban) ini sengaja kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sekaligus mendorong para pedagang agar lebih tertib dan selalu memperhatikan aturan yang ada,” kata Kepala Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Yusuf Wibiseno.

    Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, termasuk melaksanakan amanah perda maupun regulasi yang ditetapkan. “penertiban ini mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, serta Perbup Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL,” ungkapnya.

    “Artinya penertiban ini kita laksanakan sebagai bentuk penegakan perda, sekaligus upaya menjaga ketertiban umum dan keindahan kota di Pamekasan, sesuai dengan imbauan dari bapak bupati Pamekasan yang fokus pada tata kelola kota,” pungkasnya.

    Karena itu, pihaknya kembali mengimbau sekaligus mengingatkan masyarakat khususnya para PKL agar selalu tertib dan mematuhi regulasi yang ditetapkan. “Mari bersama-sama untuk selalu menjaga keasrian kota dengan tetap tertib dan melakukan aturan yang ditetapkan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Satpol PP Pamekasan Tertibkan Rombong PKL di Jl Jokotole, Ini Alasannya!

    Satpol PP Pamekasan Tertibkan Rombong PKL di Jl Jokotole, Ini Alasannya!

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Pamekasan, menertibkan sejumlah rombong dan peralatan milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibiarkan di sepanjang Jl Jokotole, Pamekasan, Rabu (21/5/2025).

    “Penertiban ini kita laksanakan sebagai bentuk penegakan perda, sekaligus upaya menjaga ketertiban umum dan keindahan kota di Pamekasan,” kata Kepala Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Yusuf Wibiseno.

    Penertiban fokus di dua titik berbeda di sepanjang Jl Jokotole, tepatnya di depan simpang tiga Jl Kartini. “Jadi penertiban ini mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, serta Perbup Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL,” ungkapnya.

    “Beberapa yang kita tertibkan di antaranya 3 unit rombong dan alat peraga milik PKL yang lama ditinggal dan tidak terpakai, selanjutnya kami amankan ke kantor untuk didata lebih lanjut. Beberapa di antaranya juga ada rombong yang tidak layak pakai dan dibiarkan menumpuk di tepi jalan,” jelasnya.

    Kondisi tersebut membuatnya menerapkan langkah tegas dengan mengamankan beberapa unit rombong maupun alat peraga lainnya. “Semua yang kita amankan dibawa ke kantor Satpol-PP, selanjutnya kita data dan tindak lanjuti sesuai ketentuan,” jelasnya.

    “Tidak kalah penting kami sampaikan jika langkah ini sengaja dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawab, termasuk melaksanakan amanah perda maupun regulasi yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

    Karena itu pihaknya mengimbau sekaligus mengingatkan masyarakat, khususnya para PKL agar selalu tertib dan mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan. “Jadi langkah ini sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sekaligus mendorong para pedagang agar lebih tertib dan selalu memperhatikan aturan yang ada,” pungkasnya. [pin/kun]