Xcloud.id

kab/kota: Pamekasan

  • Dandim Pamekasan: Pancasila Bukan Sekedar Semboyan

    Dandim Pamekasan: Pancasila Bukan Sekedar Semboyan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komandan Kodim (Dandim) 0826 Pamekasan, Letkol Inf Herik Prasetiawan menegaskan Pancasila bukan sekedar semboyan, tetapi sebagai ideologi bangsa yang harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan.

    Hal tersebut disampaikan disela upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di Lapangan Nagara Bhakti Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (1/10/2025).

    Momentum Hari Kesaktian Pancasila 2025 yang mengusung tema ‘Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya’ di Pamekasan, pelaksanaan upacara yang digelar rutin setiap 1 Oktober, dipimpin Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman yang bertindak sebagai inspektur upacara.

    Upacara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

    “Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum untuk memperkokoh komitmen terhadap ideologi negara, sebagai prajurit TNI kami akan terus menjadi garda terdepan menjaga Pancasila dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar,” kata Letkol Inf Herik Prasetiawan.

    Selain itu pihaknya juga menegaskan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan sehari-hari,” tegasnya

    “Oleh karena itu, sangat penting peran serta masyarakat dalam mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kami yakin dengan kebersamaan, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa,” pungkasnya.

    Selain upacara bendera, momentum tersebut juga dimanfaatkan dengan pembacaan ikrar terhadap Pancasila, sekaligus doa bersama bagi para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa. [pin/kun]

  • BMKG Ungkap Penyebab Gempa di Sumenep Surabaya 1 Oktober 2025

    BMKG Ungkap Penyebab Gempa di Sumenep Surabaya 1 Oktober 2025

    BMKG Ungkap Penyebab Gempa di Sumenep
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Sumenep dan Pulau Sapudi, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025) pukul 23.49 WIB.
    Episenter gempa berada di laut, sekitar 58 kilometer tenggara Sumenep pada kedalaman 12 kilometer.
    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyebut, gempa di Sumenep termasuk jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif bawah laut.
    Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik atau
    thrust fault,
    yang menjadi penyebab utama terjadinya guncangan.
    “Karakteristik lokasi dan kedalamannya menunjukkan bahwa gempa dipicu oleh sesar aktif bawah laut dengan mekanisme pergerakan naik,” kata Daryono melalui rilis tertulisnya, Rabu (1/10/2025).
    Guncangan gempa, kata Daryono, dirasakan kuat di Pulau Sapudi dengan intensitas V–VI MMI hingga menyebabkan kerusakan ringan.
    “Semua orang merasakan getaran dan terjadi kerusakan ringan,” ucap dia.
    Sementara itu, wilayah Sumenep, Pamekasan, dan Surabaya merasakan getaran pada skala III–IV MMI.
    “Di wilayah itu, getaran dirasakan nyata dalam rumah,” kata dia. 
    Adapun di daerah lain, seperti Denpasar, Banyuwangi, hingga Lombok merasakan getaran lebih lemah.
    Dalam rilisnya, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.
    Sebelumnya, gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncang wilayah Sumenep, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025) malam, pukul 23.49 WIB.
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada di koordinat 7,25 Lintang Selatan dan 114,22 Bujur Timur, dengan kedalaman 11 kilometer.
    Namun, dari hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,0 skala Richter.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Getaran Terasa di Blitar, Bali hingga Lombok

    Getaran Terasa di Blitar, Bali hingga Lombok

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi sejumlah gempa susulan usai gempa magnitudo (M) 6,5 yang mengguncang Sumenep, Madura, Jawa Timur. Getaran gempa M 6,5 terasa hingga ke wilayah Bali dan Lombok.

    “Gempa susulan sebanyak empat kali ini, terjadi hingga pukul 00.29 WIB, Rabu pagi, dari kejadian awal pada pukul 23.49 WIB pada Selasa (30/9) malam, dengan magnitudo terbesar 4,4,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dilansir Antara, Rabu (1/10/2025).

    Pusat gempa yang terjadi di kabupaten paling timur Pulau Madura tersebut berada pada koordinat 7,25 LS, 114,22 BT, dengan episenter gempa berada di laut 50 Km tenggara Sumenep dan Pulau Sapudi, Sumenep, di kedalaman 11 Km.

    Menurut Daryono, jenis gempa bumi yang terjadi di Sumenep itu adalah gempa tektonik, yakni gempa dangkal yang disebabkan adanya aktivitas sesar aktif bawah laut.

    “Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Pulau Sapudi V-VI MMI (Semua orang merasakan getaran dan terjadi kerusakan ringan), daerah Sumenep, Pamekasan dan Surabaya dengan skala intensitas III-IV MMI, Getaran dirasakan nyata dalam rumah,” katanya.

    Getaran gempa juga dirasakan di daerah Tuban, Denpasar, dan Gianyar dengan skala intensitas III MMI, daerah Tabanan, Buleleng, Kuta dan Banyuwangi dengan skala intensitas II-III MMI.

    Daerah lain yang terpantau juga merasakan getaran gempa di Sumenep dan Pulau Sapudi itu adalah Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah, Malang dan Blitar dengan skala intensitas II MMI.

    “Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” katanya, menjelaskan.

    Pihak BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga terdampak juga diminta untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

    “Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Penjelasan BMKG soal Gempa Bumi di Sumenep yang terasa hingga Denpasar

    Penjelasan BMKG soal Gempa Bumi di Sumenep yang terasa hingga Denpasar

    Bisnis.com, JAKARTA— Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan soal gempa bumi di Sumenep, Jawa Timur yang terasa hingga Lumajang.

    Melalui akun X resminya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan soal gempa bumi di Sumenep. Dia menyebut bahwa gempa bumi di Sumenep memiliki magnitudo 6 dan dirasakan hingga ke beberapa wilayah dengan kekuatan gempa berbeda. 

    Dari data yang disampaikan, gempa dengan kategori lemah terasa di Bali, yakni Tabanan, Buleleng, Kuta, Denpasar, dan Gianyar Lalu, gempa lemah juga terasa di Banyuwangi, Bangkalan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Sidoarjo, dan Tuban. 

    Gempa lemah hingga sedang dirasakan di Situbondo, Sampang, Pamekasan dan Surabaya. Sementara itu, gempa dengan kekuatan sedang dan kuat terasa di Sumenep dan Pulau Sapudi.

    Dia menyebut bahwa gempa bumi yang terjadi adalah jenis gempa tektonik, dangkal akibat aktivitas sesar aktif di bawah laut. Gempa ini terjadi pada Selasa (30/9/2025) pukul 23.49 WIB dengan kedalaman 12 km yang berlokasi di laut pada jarak 58 km Sumenep. 

    “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ujarnya. 

    Gempa ini bukanlah satu-satunya yang terjadi. Daryono mencatat ada empat gempa susulan yang terjadi pada rentang waktu yang berdekatan.

    “Hingga (Rabu, 1 Oktober 2025) pukul 00.29 WIB, hasil monitoring BMKG terhadap Gempa Madura-Pulau Sapudi M6 menunjukkan adanya empat aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M4,4,” katanya.

  • Gerak Cepat, Polisi Buru Pelaku Kasus Penemuan Jenazah Bayi di Pamekasan

    Gerak Cepat, Polisi Buru Pelaku Kasus Penemuan Jenazah Bayi di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan bergerak cepat menindak lanjuti kasus penemuan jenazah bayi laki-laki tanpa identitas yang sempat menggegerkan warga Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pagantenan, Pamekasan, Minggu (28/9/2025).

    “Kami akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku yang tega membuang bayi tak berdosa,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, melalui Kasi Humas AKP Jupriadi, Selasa (30/9/2025).

    Guna mengungkap kasus tersebut, pihaknya juga bekerja sama dengan tim medis, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan penyebab dari kejadian tersebut, sekaligus melakukan langkah hukum lebih lanjut. “Kasus ini tentu menjadi perhatian serius, karena menyangkut kemanusiaan,” ungkapnya.

    “Oleh karena itu, kami akan mendalami berbagai informasi dari masyarakat sekitar, guna mengetahui pelaku dari kejadian ini. Apalagi hal ini berkenaan dengan persoalan nyawa, terlebih terhadap bayi tak berdosa,” jelasnya.

    Pihaknya sangat berharap partisipasi langsung dari masyarakat, khususnya di Desa Bulangan Barat, Pagantenan, agar responsif terhadap kasus ini. “Karena itu kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian mencurigakan, sekecil apapun bentuknya untuk ditindaklanjuti dan mengungkap kasus ini,” imbaunya.

    “Namun yang pasti kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi langsung dari masyarakat, dan hal itu sangat penting untuk mengungkap kasus seperti ini. Sehingga kami harap sinergi antara aparat dan warga untuk terus menjaga sekaligus mencegah agar peristiwa seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, jenazah bayi laki-laki tanpa identitas tersebut pertama kali diketahui warga berinisial J yang curiga adanya gundukan tanah di area pemakaman setempat. Padahal pada saat itu, tidak ada warga meninggal di desa setempat.

    Mengetahui fakta tersebut, ia bersama warga desa melaporkan ke Polsek Pagantenan. Selanjutnya Tim Unit Reskrim Polsek Pagantenan, bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memastikan kondisi di lapangan.

    Berdasar hasil pemeriksaan sementara, bayi laki-laki tanpa identitas ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku yang tega membuang bayi tak berdosa. [pin/kun]

  • Mutasi dan Rotasi Pejabat Eselon II Pamekasan Disinyalir Molor

    Mutasi dan Rotasi Pejabat Eselon II Pamekasan Disinyalir Molor

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mutasi dan rotasi jabatan untuk katagori pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, disinyalir molor dari jadwal yang direncanakan.

    Padahal sebelumya, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman berencana melaksanakan mutasi dan rotasi untuk pejabat eselon II pada akhir September 2025. Namun hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut.

    “Prinsipnya rotasi jabatan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi menentukan siapa untuk menduduki jabatan apa, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Kriteria pertama tentu berdasar kemampuan, termasuk juga dari kinerja,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, Rabu (24/9/2025) lalu.

    Sekalipun dalam kesempatan tersebut, pihaknya meyakini jika mutasi maupun rotasi jabatan masih sedang digodok. “Kita harapkan rotasi jabatan ini selesai pada September (2025) ini, dan kami berharap tidak sampai bulan (Oktober 2025) depan. Tapi apa bisa direalisasikan atau tidak, nanti kita lihat karena masih dinamis,” jelasnya.

    Untuk diketahui, mutasi dan rotasi tersebut segera dilakukan seiring dengan tuntasnya pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti sebanyak 20 pejabat eselon II atau JPT Pratama di lingkungan Pemkab Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Terlebih pelaksanaan uji kompetensi tersebut juga dilakukan dalam rangka menilai kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penataan jabatan melalui mekanisme rotasi dan mutasi. Termasuk penempatan sesuai kebutuhan merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    Dari total 20 pejabat tinggi yang tercatat sebagai peserta uji kompetensi, memang disesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak melibatkan pejabat secara keseluruhan. Sekalipun nantinya akan ada dua atau tiga OPD kosong dan dijalankan Plt.

    Informasi yang dihimpun beritajatim.com, hingga saat ini belum ada hingar bingar persiapan mutasi maupun rotasi jabatan yang biasa digelar di Mandhapa Aghung Ronggosukowati Pamekasan. Termasuk beberapa kepala OPD yang mengaku belum menerima surat undangan maupun pemberitahuan lainnya. [pin/suf]

  • Pemkab-DPRD Pamekasan sepakat tidak menaikkan pajak

    Pemkab-DPRD Pamekasan sepakat tidak menaikkan pajak

    “Keputusan ini kami ambil setelah kami memperhatikan perkembangan yang terjadi di sejumlah daerah akibat kebijakan menaikkan tarif pajak,”

    Pamekasan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sepakat untuk tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena ekonomi masyarakat dalam kondisi sulit.

    “Keputusan ini kami ambil setelah kami memperhatikan perkembangan yang terjadi di sejumlah daerah akibat kebijakan menaikkan tarif pajak,” kata Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur di Pamekasan, Senin.

    Ia menjelaskan, tarif PBB di Pamekasan saat ini 0,3 persen dan angka ini menjadi tarif PBB terendah se-Jawa Timur yang rata-rata antara 3 hingga 5 persen.

    Karena itu, Ali, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut andil menyukseskan program pembangunan Pemkab Pamekasan.

    Salah satu cara partisipasi masyarakat menurut Ali Masykur, adalah dengan taat membayar pajak. Baik itu pajak usaha maupun PBB.

    “Saat ini banyak sektor usaha bermunculan di Kabupaten Pamekasan. Tentu, hal itu harus juga didasari dengan kesadaran membayar pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” katanya.

    Selain pajak di sektor usaha, Ketua DPRD Pamekasan ini juga mengajak masyarakat untuk taat membayar PBB.

    “Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran membayar pajak demi kemajuan Pamekasan,” ujar Ali Masykur.

    Bupati Pamekasan Kholilurrahman membenarkan kebijakan itu.

    Ia mengatakan, saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, sehingga kebijakan menaikkan pajak perlu ditunda.

    “Dampaknya memang pada pendapatan asli daerah (PAD). Tapi pertimbangan atas kondisi ekonomi masyarakat merupakan hal penting. Karena itu, kami memilih untuk tidak menaikkan pajak,” katanya.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Pamekasan Ingatkan Progam MBG Prioritaskan Kemanusiaan

    DPRD Pamekasan Ingatkan Progam MBG Prioritaskan Kemanusiaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mengingatkan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar memprioritaskan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur seiring dengan adanya laporan dugaan persoalan MBG di tiga titik berbeda di Pamekasan, mulai dari dugaan keracunan massal hingga temuan hewan buah dalam menu makanan MBG.

    Memang program tersebut memiliki manfaat penting bagi masyarakat, beberapa di antaranya menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat. Hanya saja sangat penting juga untuk memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat.

    “Sangat penting untuk dihindari, jangan sampai mengedepankan kepentingan bisnis di atas keselamatan siswa dan anak bangsa kita. Sehingga program ini harus mengedepankan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata,” kata Ali Masykur, Sabtu (27/9/2025).

    Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga mengingatkan tanggungjawab utama menu MBG sepenuhnya berada di tangan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dan ahli gizi, mulai dari pembelian bahan, proses memasak hingga penyajian.

    “Kami yakin program MBG ini merupakan cita-cita yang sangat mulia dari Presiden Prabowo Subianto, yakni menyediakan makanan bergizi bagi generasi penerus agar terbebas dari stunting, termasuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan program MBG yang dinilai dapat menyerap tenaga kerja khususnya di lingkungan sekitar SPPG. “Tentu dapur penyedia makanan memang bagian dari bisnis dan menyerap tenaga kerja, satu dapur bisa mempekerjakan hingga 50 orang. Tapi sekali lagi, jangan sampai kepentingan bisnis mengalahkan standar keamanan,” tegasnya.

    “Sebab kami meyakini jika program (MBG) dihentikan, maka akan ada dampak sosial berupa hilangnya lapangan kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperketat kinerja setiap SPPG dan ahli gizi di masing-masing dapur, dan bukan justru menghentikan program,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya yang juga sebagai wali murid juga ikut merasakan trauma dari adanya beragam kasus dalam program MBG yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sehingga sangat diharapkan kehati-hatian dari setiap SPPG agar kejadian sebelumnya tidak kembali terulang.

    “Maka dari itu, kami berpesan kepada semua pihak yang tergabung dalam program MBG, tolong dijaga kebersihan dan kesucian saat memasak. Bahkan kami juga sempat mengingatkan salah satu dapur MBG agar tetap dan selalu menjaga kondisi suci saat memasak, karena kami yakin makanan yang bersih dan berkah akan bermanfaat bagi generasi penerus kita,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Mensos Ajak Kepala Daerah Se-Madura Jadikan DTSEN Pedoman Program

    Mensos Ajak Kepala Daerah Se-Madura Jadikan DTSEN Pedoman Program

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pentingnya berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyelenggaraan program. Dia pun mengajak para Kepala Daerah Se-Madura untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat menghadiri kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, hari ini. Acara ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim XI Madura Ansari, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jafar, serta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial dan pilar-pilar sosial dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang.

    “Jadi dengan data tunggal yang sama ini, kita ingin mempertajam sasaran, lalu setelah itu kita intervensi secara bersama-sama, keroyokan. Kita ingin peningkatan kesejahteraan sosial pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, penurunan kemiskinannya lebih signifikan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan tiga mandat Presiden Prabowo. Hal itu bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

    “Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada tiga prioritas yang dipesankan oleh Bapak Presiden Prabowo, kaitannya dalam mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

    “Kita harus sama-sama punya ini, pemahaman yang sama terhadap DTSEN ini dulu,” tuturnya.

    Dia mengatakan DTSEN bersifat dinamis, pemutakhiran penting dilakukan untuk menjaga keakuratan data.

    Gus Ipul mengajak para Kepala Daerah dan pilar-pilar sosial yang hadir untuk membantu melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur formal dan partisipatif.

    “Maka itu sekarang kita sama-sama ayo memutakhirkan data, saya ingin ngajak kita bantu BPS, BPS tidak bisa sendirian, BPS perlu tangan-tangan sambungan, untuk supaya kita memperoleh data yang lebih valid,” ujarnya.

    Jalur pemutakhiran formal dilakukan melalui musyawarah di Desa lalu dilanjutkan ke Dinas Sosial. Sedangkan, jalur partisipatif dibuka supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan seperti Cek Bansos.

    “Semua ikut mengawasi dan berpartisipasi, kita buka jalur partisipasi, jalur partisipasi lewat aplikasi namanya Cek Bansos, masukkan, usul, atau sanggah,” urainya.

    Pemutakhiran diharapkan bisa membuat DTSEN lebih valid sehingga program atau bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran.

    “Ini terus terang dalam rangka penguatan reformasi penyaluran Bansos. Kenapa, karena selama ini, ditengarai banyak Bansos yang tidak tepat sasaran,” katanya.

    Selain mempertajam sasaran, Gus Ipul menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pemberian bantuan sosial ke pemberdayaan, mengurangi ketergantungan pada bansos. “Maka di era Presiden Prabowo ingin memperkuat pemberdayaannya ini,” ujar Gus Ipul.

    Pada pertemuan ini, Gus Ipul juga mengajak para Kepala Daerah untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Di Bangkalan, pada 30 September mendatang akan diresmikan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 51 Bangkalan yang mengampu siswa jenjang SD dan SMP.

    “Mungkin sekarang orang masih ragu, mungkin orang sekarang masih was-was. Tapi setelah Sekolah Rakyat ini operasional, dengan dukungan penuh dari Presiden, pada masa-masa yang akan datang, Insyaallah akan orang mulai berebut untuk Sekolah Rakyat,” tuturnya.

    Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk pada desil 1 dan 2 DTSEN. Gus Ipul menekankan tidak boleh ada titipan dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat.

    “Tapi untuk itu saya ngajak waspada, bahwa yang bisa sekolah disini tetap adalah mereka-mereka yang di desil satu yang miskin ekstrim dan miskin. Kita harus konsisten disitu. Jangan ada sogok menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan-titipan,” jelasnya.

    Di Sekolah Rakyat tidak hanya diajarkan pelajaran akademik, namun juga ada pelatihan keterampilan dan pendidikan karakter termasuk nilai-nilai keagamaan. Gus Ipul memastikan Sekolah Rakyat khususnya di wilayah Madura akan bekerja sama dengan ulama-ulama dan pengasuh pesantren.

    “Kita semua undang untuk ikut mengawal juga pendidikan agamanya,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai Surabaya 26 September 2025

    Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai Surabaya 26 September 2025

    Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Warga Pamekasan berharap Bupati Kholilurrahman memperjuangkan harga pita cukai yang lebih murah.
    Hal tersebut disampaikan warga di depan KH Kholilurrahman dan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, saat berkunjung ke Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Jumat (26/9/2025).
    Alimullah, warga Desa Plakpak, menyampaikan bahwa bupati harus memperjuangkan tarif pita cukai yang lebih murah, sehingga industri kecil juga bisa menebus pita lebih banyak di tengah keterbatasan modal.
    “Kami berharap bupati dan wakil rakyat bisa melakukan upaya lobi agar harga pita rokok bisa lebih dijangkau industri kecil,” ucapnya.
    Alimullah mengatakan, ketika tarif cukai diturunkan, akan menyejahterakan perekonomian masyarakat.
    Industri kecil bisa lebih produktif dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. “Selama ini masyarakat masih menggantungkan ekonomi pada industri kecil,” ujarnya. 
    Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman mengatakan, pihaknya sangat mendukung industri rokok di Pamekasan yang terus berkembang.
    Menanggapi keinginan masyarakat, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sejak beberapa waktu lalu.
    Bahkan, pihaknya pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur agar aspirasi masyarakat soal tarif cukai murah dipertimbangkan.
    “Saya sudah titipkan aspirasi ke Gubernur Jatim dan Menteri Koperasi dan UKM agar cukai untuk industri rokok kecil diturunkan. Semoga aspirasi ini disampaikan ke Menteri Keuangan,” ucapnya.
    Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menyampaikan akan merumuskan kebijakan yang menguntungkan industri rokok kecil di Pamekasan.
    “Kami upayakan ada kebijakan baik untuk industri rokok. Seperti yang terjadi di Malang, pengusaha industri kecil rokok bisa mendapatkan keringanan pajak,” ucapnya.
    Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Basri Yulianto, mengungkapkan, ada peningkatan signifikan pada industri kecil produksi rokok.
    “Sudah ada 146 perusahaan yang sudah bisa menebus cukai ke pemerintah di Pamekasan,” katanya.
    Oleh karena itu, menurutnya, jika rata-rata industri rokok bisa menyerap 100 tenaga kerja, ada 14.600 orang yang bisa bekerja.
    “Kami bersama bupati akan berupaya mendapatkan kebijakan tarif cukai yang bisa lebih murah. Industri kecil yang belum bisa tebus pita cukai akan kami dampingi secara bertahap,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.