Xcloud.id

kab/kota: Pamekasan

  • Sekolah Disegel Ahli Waris, Wali Siswa dan Guru di Pamekasan Gotong Royong Dirikan Tenda

    Sekolah Disegel Ahli Waris, Wali Siswa dan Guru di Pamekasan Gotong Royong Dirikan Tenda

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah wali siswa bersama guru SD Negeri Tamberu 2 Batumarmar, Pamekasan, bergotong royong mendirikan tenda untuk ditempati proses belajar mengajar seiring dengan adanya aksi penyegelan oleh ahli waris pemilik lahan sekolah.

    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi peserta didik agar tetap dapat melaksanakan pembelajaran, khusunya di tengah kondisi sekolah yang disegel oleh ahli waris pemilik lahan sekolah.

    “Hal itu kita lakukan sebagai langkah alternatif agar para siswa bisa melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana mestinya,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Mohammad Alwi, Jum’at (24/10/2025).

    Selain itu pihaknya juga menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada para wali siswa maupun para guru yang sudah memiliki inisiatif untuk memback up siswa agar tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar.

    “Tentu kami sangat mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan para wali siswa maupun guru di SD Negeri Tamberu 2 Batumarmar, dan terima kasih kami sampaikan atas beragam upaya yang sudah dilakukan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, pihaknya juga intens menjalin koordinasi bersama pihak terkait untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. “Saat ini kita fokus untuk mencari solusi terbaik dengan melakukan koordinasi bersama pihak terkait, termasuk meminjam tenda ke BPBD Pamekasan untuk digunakan sebagai kelas alternatif,” tegasnya.

    “Dan kami berharap semoga persoalan ini segera clear (konkrit) dan menemukan solusi terbaik bagi semua pihak, sehingga anak-anak (siswa SD Negeri Tamberu 2 Batumarmar) dapat kembali melaksanakan aktivitas belajar sebagai mana mestinya,” pungkasnya.

    Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, penyegelan SD Negeri Tamberu 2 Batumarmar dilakukan ahli waris pemilik, karena persoalan lahan sekolah masih belum menemukan titik terang.

    Kondisi tersebut mengakibatkan para siswa terlantar dan sebagian terpaksa belajar di beberapa rumah warga tanpa kepastian kapan mereka kembali ke ruang kelas. Hal tersebut juga membuat sebagian wali siswa merasa keberatan membiarkan anak-anak mereka kehilangan tempat belajar yang layak.

    Kondisi tersebut sekaligus memancing inisiatif bersama para guru untuk mendirikan tenda darurat untuk dijadikan sebagai ruang kelas sementara, tentu dengan harapan persoalan tersebut dapat segera tuntas dan para siswa kembali menempati tempat yang layak untuk belajar. [pin/suf]

  • Ngaku Ajudan Kapolri, Pria Pamekasan Tipu Warga Rp500 Juta Modus Rekrutmen Polri Jalur Khusus

    Ngaku Ajudan Kapolri, Pria Pamekasan Tipu Warga Rp500 Juta Modus Rekrutmen Polri Jalur Khusus

    Pamekasan (beritajatim.com) – Seorang pria berinisial MZ (55), warga Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, ditangkap polisi setelah menipu dan menggelapkan uang sebesar Rp500 juta milik ASH (35), warga Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan. Pelaku mengaku sebagai ajudan Kapolri dan staf khusus Mabes Polri untuk meyakinkan korban bahwa dirinya bisa meloloskan salah satu anggota keluarga korban menjadi anggota Polri melalui jalur khusus.

    Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, melalui Kasi Humas AKP Jupriadi, menjelaskan kasus ini berawal dari kegagalan adik korban dalam seleksi anggota Polri tahun 2025. “Kasus ini bermula ketika adik kandung korban mengikuti tes seleksi anggota Polri Tahun 2025, namun justru dinyatakan gugur berdasar perangkingan daerah pada Mei 2025,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

    Kekecewaan korban kemudian dimanfaatkan oleh pelaku melalui perantara seorang kenalan berinisial ALSA. ALSA mengaku mengenal seseorang di Mabes Polri yang bisa membantu pengurusan masuk anggota Polri lewat jalur khusus. Pelaku MZ bahkan sempat menunjukkan ID card staf khusus Mabes Polri kepada ALSA untuk memperkuat pengakuannya.

    “Setelah itu, ALSA menghubungkan korban dengan pelaku, dan pelaku MZ meyakinkan korban bahwa dirinya bisa membantu melakukan pengurusan adik korban untuk menjadi anggota Polri melalui Jalur Khusus,” terang Jupriadi.

    Meyakini janji tersebut, korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp500 juta ke rekening pelaku melalui Bank Jatim Unit Larangan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, pada 30 Juni 2025. Namun hingga kini, adik korban tidak pernah menerima panggilan lanjutan dari panitia seleksi, sementara uang yang diserahkan tidak dikembalikan.

    “Kasus ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya masyarakat Pamekasan, bahwa saat ini modus rekrutmen Polri semakin canggih. Sehingga jangan terlalu mudah percaya tawaran atau iming-iming menjadi polisi dengan membayar sejumlah uang,” tegasnya.

    Jupriadi menambahkan, praktik seperti ini kerap memanfaatkan rasa tidak percaya diri para pendaftar. “Kondisi ini seringkali dimanfaatkan pelaku dengan memanfaatkan nama besar institusi maupun jabatan publik untuk meyakinkan korban. Hal ini merupakan bentuk penipuan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas,” ujarnya.

    Pelaku akhirnya ditangkap setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan laporan korban. Pemeriksaan dilakukan di ruang Reskrim Polres Pamekasan sekitar pukul 15.00 WIB, Rabu (22/10/2025).

    “Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku langsung ditangkap. Dari kasus ini, pelaku terancam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara,” pungkas Jupriadi. [pin/beq]

  • Hujan Deras Tak Goyahkan Santri Pamekasan Apel Hari Santri, Kiai Turut Basah Surabaya 22 Oktober 2025

    Hujan Deras Tak Goyahkan Santri Pamekasan Apel Hari Santri, Kiai Turut Basah Surabaya 22 Oktober 2025

    Hujan Deras Tak Goyahkan Santri Pamekasan Apel Hari Santri, Kiai Turut Basah
    Tim Redaksi

    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Para santri Pondok Pesantren Raudlatul Jannah, Taposan, Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan tetap khidmat mengikuti apel Hari Santri Nasional (HSN) 2025, Rabu (22/10/2025).
    Hujan yang mendadak deras tidak menyurutkan semangat 215 peserta apel, termasuk guru di halaman pesantren.
    Hujan lebat terjadi saat proses pengibaran bendera Merah Putih. Namun, tidak ada satupun santri bergerak dan beranjak dari tempat berdiri masing-masing.
    Dewan pengasuh pesantren sekaligus pembina apel, RKH Akhmad Musyadi Fadholi pun tidak beranjak dari lokasi upacara.
    Ratusan santri pesantren di bawah asuhan RKH Abdul Wadud Fadholi itu tetap mengikuti apel sampai selesai.
    “Tidak ada satu santri pun yang beranjak. Meski songkok mereka bisa rusak akibat hujan,” ujar salah satu pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Jannah, Mohammad Sudahri Alih.
    Saat itu, kata dia, Dewan Pengasuh RKH Akhmad Musyadi Fadholi juga tetap bertahan mengikuti upacara di tengah hujan deras.
    “Kiai memberikan contoh kepada santri. Beliau tidak beranjak sedikit pun dari tempat apel,” tuturnya.
    Sudahri bercerita, hujan mendadak deras saat proses pengibaran bendera. Sekitar 15 menit setelah apel dimulai.
    Tidak satu pun santri was was apalagi melepas songkok sebagai simbol seorang santri.
    RKH Akhmad Musyadi Fadholi mengaku rela kehujanan karena tak ingin santri saja yang basah kuyub.
    “Saya juga harus kena hujan. Karena kita adalah satu,” katanya.
    Salah satu santri, Abdussa’ed mengatakan, semangat santri semakin tersulut saat melihat langsung dewan pengasuh rela kehujanan saat apel berlangsung.
    “Kami tidak peduli songkok bisa rusak dan baju basah. Kami tetap mengikuti apel sampai selesai,” katanya.
    Ia menyampaikan, pada diri santri sudah ditanamkan rasa cinta kepada kiai dan guru. Ketika guru basah-basahan mengikuti upacara di tengah guyuran hujan, itu berarti para santri wajib mencontohnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HSN 2025, Ansari: Santri Pelita Peradaban Bangsa Indonesia

    HSN 2025, Ansari: Santri Pelita Peradaban Bangsa Indonesia

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari mengajak para santri agar semakin meningkatkan karakter, sehingga dapat bersaing dalam kancah global sekaligus menjadi warna tersendiri dalam peradaban dunia.

    Hal tersebut disampaikan disela Forum Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang digagas DPR RI bersama Kemenag RI, dan dilaksanakan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (22/10/2025).

    “Selama ini para santri sudah memiliki karakter yang kuat, seperti disiplin, mandiri, rendah hati, sopan santun, berakhlak mulia, dan rasa kebersamaan. Peringatan Hari Santri Nasional ini harus dapat menjadi momentum agar dapat meningkatkan karakter dan lebih dikuatkan lagi, sehingga para santri bisa bersaing secara global dan mewarnai peradaban dunia,” kata Ansari.

    Bahkan politisi PDI Perjuangan dan satu-satunya legislator perempuan DPR RI dari Madura, juga meyakini jika selama ini para santri sudah menunjukkan nilai-nilai keislaman moderat, mengamalkan nilai Pancasila, menjunjung tinggi kearifan lokal melalui semangat gotong royong dan cinta tanah air.

    “Fenomena ini tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana para santri bersama para ulama memiliki andil sangat besar dalam sejarah kemerdekaan bangsa,” tegas perempuan yang tercatat sebagai alumni Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Sumenep.

    Selain itu, pihaknya juga meyakini jika saat ini terdapat jutaan santri yang tengah menimbah ilmu di berbagai pesantren merupakan harapan dan generasi penerus bangsa menuju Informasi Emas 2045.

    “Dari pesantren, para santri dididik menjadi pejuang tangguh, kontribusi santri terhadap perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia tercatat dalam sejarah, dan mampu menyalakan cahaya peradaban bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas di masa mendatang,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, Ansari juga sangat menyakini jika para santri juga memiliki tanggungjawab besar guna bisa bersaing di tingkat global sekaligus menjadi bagian dari peradaban dunia. “Karena itu, para santri juga dituntut untuk memiliki keimanan yang kuat, ilmu pengetahuan yang luas, serta sifat sabar, bijak, dan tentunya bertanggung jawab,” jelasnya.

    “Oleh karena itu, kami menegaskan jika para santri itu berjuang disertai doa, berkorban dengan ilmu, dan membela bangsa dengan penuh keimanan. Dari pesantren santri dididik menjadi pejuang tangguh, kontribusi dan perjuangan kaum santri juga tercatat dalam sejarah bangsa, sekaligus menjadi pelita peradaban bangsa Indonesia,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 7 kabupaten/ kota di Jawa Timur mengalami perubahan upah minimum yang akan berlaku mulai berlaku November 2025. Kenaikan upah ini adalah untuk upah minimum kabupaten/ kota tahun 2025.

    Artinya, hanya untuk sisa 2 bulan tahun 2025 ini, November-Desember.

    Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

    Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

    Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025.

    Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

    “Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatan dari pengusaha maupun penggugat,” jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online,” tambahnya.

    Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

    Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

    “Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

    Berikut  kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025 yang berlaku mulai November 2025:

    1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
    2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
    3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
    4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
    6. UMK Kabupaten Malang 2025 Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
    7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238

    Selain tujuh kabupaten/kota Jawa Timur di atas, UMK di wilayah lain untuk sisa tahun 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan.

    Berikut ini daftarnya:

    1. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
    2. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
    3. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
    4. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
    6. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
    7. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
    8. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
    9. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
    10. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
    11. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
    12. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
    13. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
    14. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
    15. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
    16. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
    17. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
    18. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
    19. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
    20. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
    21. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
    22. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
    23. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
    24. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
    25. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
    26. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
    27. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
    28. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
    29. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
    30. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
    31. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penanganan kekerasan perempuan di Madura butuh komitmen semua pihak

    Penanganan kekerasan perempuan di Madura butuh komitmen semua pihak

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura Ansari menyatakan, penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah itu membutuhkan komitmen semua pihak.

    “Tidak bisa penyelesaian kasus ini hanya melalui pendekatan atau penegakan hukum semata, akan tetapi juga dibutuhkan pendekatan edukatif, budaya dan sosiologis,” katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

    Ansari mengemukakan hal ini, menanggapi maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak akhir-akhir ini.

    Wakil rakyat dari asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ini mencatat, sepanjang 2024 kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Pulau Madura tercatat sebanyak 95 kasus. Perinciannya, di Kabupaten Bangkalan sebanyak 25 kasus, Sampang 21 kasus, Pamekasan 33 kasus, dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 16 kasus.

    Sedangkan pada 2025 mulai Januari hingga Agustus sudah tercatat sebanyak 30 kasus. Masing-masing Sampang 12 kasus, Pamekasan 12 kasus, dan di Kabupaten Sumenep sebanyak enam kasus.

    “Bagi saya, jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Madura ini, bukan jumlah yang sedikit, Tapi sangat banyak, karena sebagaimana kita ketahui, Madura dikenal dengan warga yang sangat agamis,” kata Ansari.

    Karena itu, sambung dia, butuh upaya sistemik, dan terstruktur untuk menekan kasus itu, melalui kebijakan politik yang berpihak berupa upaya mewujudkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat.

    Ansari menilai, peran organisasi kaum perempuan di berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan ke depan harus dilibatkan secara aktif, karena kesadaran kolektif akan cepat terwujud melalui upaya kolektif pula.

    “Saya sebagai anggota DPR RI dari kaum perempuan, tentu akan memberikan dukungan politik kepada kementerian terkait agar pendidikan kesadaran gender bisa ditingkatkan,” kata alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep ini.

    Legislator perempuan satu-satu-satunya dari Dapil Jatim XI Madura ini, juga meminta agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar terlibat aktif dalam mendorong penuntasan kasus di Madura.

    “Dalam jangka pendek yang perlu dilakukan adalah menuntaskan pengusutan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum, sedangkan dalam jangka panjang adalah pentingnya ada upaya rekayasa sadar yang harus dilakukan kepada masyarakat di Pulau Madura, akan peran kaum perempuan,” katanya.

    Di antara kasus kekerasan seksual pada kaum perempuan yang terjadi di Madura, dan menjadi sorotan anggota Komisi VIII DPR RI ini adalah kasus dugaan pencabulan pada siswa magang oleh oknum pegawai bank milik pemerintah.

    Menurut Ansari kasus itu telah dilaporkan ke aparat penegak akan tetapi hingga kini pengusutan kasus tersebut belum tuntas

    “Karena itu, saya meminta agar kasus Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak hendaknya segera dituntaskan. Para pelaku segera ditangkap agar mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ansari.

    Ia lebih lanjut menyatakan, dirinya akan terus memantau perkembangan pengusutan kasus itu dan meminta agar kementerian dan lembaga mitra Komisi VIII yang membidangi urusan perempuan dan anak, turun langsung ke bawah, terlibat aktif mendorong penuntasan kasus yang terjadi di Madura.

    “Komisi VIII DPR RI akan berkoordinasi dengan Mabes Polri bersama lembaga mitra dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak apabila penyelesaian kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Madura ini terus molor,” ujar Ansari.

    Secara terpisah Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan, molornya penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual pada siswa magang oleh oknum pegawai bank itu, karena terkendala teknis.

    “Tidak ada maksud untuk mengabaikan penyidikan kasus itu. Kami hanya berhati-hati saja dan sebentar lagi pasti tuntas,” ujar Kapolres.

    Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih karena telah diingatkan untuk menyelesaikan kasus itu.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Disegel Orang yang Mengaku Pemilik Lahan, Ratusan Siswa SD di Pamekasan Numpang Belajar di Rumah Warga

    Sekolah Disegel Orang yang Mengaku Pemilik Lahan, Ratusan Siswa SD di Pamekasan Numpang Belajar di Rumah Warga

     

    Liputan6.com, Pamekasan – Bangunan SDN 2 Tamberu Pamekasan Jatim disegel orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Imbasnya sebanyak 111 siswa SD tersebut terlantar dan terpaksa belajar di rumah-rumah warga.

    “Selain belajar di rumah warga, sebagian di antara mereka mulai hari ini terpaksa juga belajar di tenda darurat penanggulangan bencana,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Mohammad Alwi, Selasa (21/10/2025).

    Penyegelan sekolah SDN Tamberu 2 ini dilakukan oleh warga atas nama Ach Rasyidi yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan yang ditempati lembaga pendidikan itu pada Minggu (19/10/2025).

    Menurut Alwi, penyegelan kali ini merupakan kali kedua. Sebelumnya pada Juni 2024 pemilik lahan juga melakukan penyegelan.

    Pemilik lahan bersedia membuka segel, setelah Pemkab Pamekasan menyatakan bersedia memberikan ganti rugi atas tanah yang ditempati lembaga pendidikan itu.

    “Saat ini, si Rasyidi yang merupakan ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya yang ditempati SDN 2 Tamberu itu melakukan penyegelan lagi. Oleh karenanya untuk sementara waktu para siswa terpaksa numpang belajar di rumah warga terdekat dan tenda darurat,” katanya.

    Alwi menuturkan saat ini pihaknya tengah berupaya melakukan negosiasi dengan pemilik lahan agar bersedia membuka segel di sekolah itu demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa.

    “Kami juga sudah melaporkan kasus ini ke Pemprov Jatim agar bisa mendapatkan solusi terbaik, terutama terkait keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar siswa,” katanya.

  • Legislator: Lembaga pendidikan Islam harus memiliki daya saing global

    Legislator: Lembaga pendidikan Islam harus memiliki daya saing global

    “Ini perlu saya kemukakan, karena pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tidak akan bisa dipisahkan. Makanya mari kita bersama-sama mendorong agar lembaga pendidikan Islam terus maju dan mampu berdaya saing glo

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menyatakan, kualitas lembaga Pendidikan Islam, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusianya dan tata kelola perlu terus ditingkatkan, agar mampu berdaya saing di tingkat global.

    “Ini perlu saya kemukakan, karena pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tidak akan bisa dipisahkan. Makanya mari kita bersama-sama mendorong agar lembaga pendidikan Islam terus maju dan mampu berdaya saing global. Sebagai anggota DPR RI saya akan terus menyuarakan agar Lembaga Pendidikan Islam mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” katanya saat menjadi pembicara pada acara workshop bertema ‘Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru Madrasah’ oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, di Pamekasan. Selasa.

    Saat ini, sambung dia, Komisi VIII DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Agama juga terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan Islam di berbagai daerah di Indonesia melalui dukungan anggaran dan pengawasan aktif.

    “Karena hemat kami, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah semestinya pendidikan Islam kita ini menjadi salah-satu pendidikan Islam terbaik di dunia dan berdaya saing global,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Ansari juga memaparkan data lembaga pendidikan Islam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti pondok pesantren, ma’had aly dan madrasah di berbagai tingkatan.

    Jumlah pondok pesantren terdata sebanyak 42.433 lembaga, dan Ma’had Aly sebanyak 89 lembaga.

    Sementara untuk Madrasah, terdiri dari atas 26.794 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 19.432 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 10.147 Madrasah Aliyah (MA).

    “Dari sisi kuantitas, lembaga pendidikan Islam yang ada di negeri ini memang sudah banyak. Tapi dari sisi kualitas, nampaknya perlu terus dibenahi dan ini yang menjadi tugas kami selaku wakil rakyat di Komisi VIII DPR RI yang membidani lembaga pendidikan Islam ini,” kata Ansari.

    Selain Ansari yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan itu, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. Muhammad Tohir.

    Ia berharap pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas serta adanya dukungan politik yang berpihak dari pemerintah.

    “Cita ideal kita agar ke depan Lembaga Pendidikan Islam yang ada di negeri ini mampu berdaya saing dengan baik dan mampu mencetak generasi bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, seimbang antara spiritual dan intelektual,” katanya.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komitmen Ansari Perjuangkan Aspirasi PGIN Pamekasan

    Komitmen Ansari Perjuangkan Aspirasi PGIN Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari komitmen menyampaikan aspirasi para guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Inpasing Nasional (PGIN) Pamekasan, tentang revisi regulasi guru inpasing dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi untuk guru-guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

    Terlebih permintaan revisi atas regulasi tersebut sudah berulangkali disampaikan oleh jajaran pengurus PGIN, namun hingga saat ini justru belum ada bukti konkrit. Di antaranya RDPU antara PGIN bersama Kemenag RI dan Komisi VII pada 19 Februari 2020, hasilnya disepakati Kemenag meninjau ulang regulasi 43/2014.

    Pada 2 Februari 2023, audiensi PGIN bersama KSP menghasilkan Surat B-024/KSP/D.II/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023, ditujukan kepada Sekjen Kemenag RI dan Dirjen Pendis, salah satunya meminta penyesuaian PMA 43/2014 dengan regulasi di atasnya.

    Termasuk audiensi dengan Dirjen Kemenag RI pada 27 Februari 2023, hasilnya juga serupa dan hingga saat ini belum ada bukti konkrit. Kondisi tersebut kembali disampaikan secara langsung kepada Ansari di Rumah Aspirasi Ansari Madura Raya di Lawangan Dhaja, Pademawu, Pamekasan, Minggu (19/10/2025).

    “Sebagai anggota DPR RI dari Madura, kami akan berusaha maksimal agar aspirasi para guru sampai kepada Kemenag RI. Selain itu kami juga akan menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru yang senantiasa mengabdi dengan ikhlas di tengah keterbatasan,” kata Ansari.

    Terlebih Kemenag RI merupakan mitra strategis Komisi VIII DPR RI, yang menjadi sarana perjuangan dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara umum, khusunya para guru swasta. “Aspirasi dari para guru ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di DPR RI, khususnya berkenaan dengan regulasi inpasing guru nasional,” ungkapnya.

    “Terlebih kami juga meyakini jika para guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, dan sudah seharusnya negara memberikan pengakuan dan kesejahteraan yang layak tanpa membeda-bedakan status ASN atau non-ASN,” tegas politisi PDI Perjuangan.

    Tidak hanya itu, legislator perempuan satu-satunya dari Madura di kancah politik nasional juga sangat berharap regulasi tersebut nantinya dapat berpihak bagi kepentingan masyarakat, khususnya para guru swasta.

    “Kami akan terus mendorong agar Peraturan Guru Inpasing Nasional (PGIN) dapat dijalankan secara adil, transparan, dan menyentuh seluruh guru di pelosok daerah, termasuk di Madura, khususnya di Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Wabup Pamekasan Bantu Korban Kebakaran di Proppo

    Wabup Pamekasan Bantu Korban Kebakaran di Proppo

    Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto memberikan semangat sekaligus membantu korban kebakaran di Dusun Tengah, Desa Gro’om, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Minggu (19/10/2025).

    Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan, khususnya terhadap warga yang tertimpa musibah. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat sedikit mengobati kehilangan akibat musibah tersebut.

    Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sukriyanto didampingi sejumlah perangkat desa setempat, serta perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, serta salah satu anggota DPRD Pamekasan, dapil II Palengaan-Proppo, Tabri.

    “Tentu kami merasa prihatin dan menyampaikan duka mendalam atas musibah ini, sekaligus memastikan pemerintah hadir memberikan dukungan, baik berupa bantuan darurat maupun pendampingan lanjutan,” kata Sukriyanto.

    Selain memberikan semangat kepada korban, pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan material bangunan sementara. “Dengan responsif seperti ini, kami menegaskan komitmen untuk selalu hadir dan peduli terhadap masyarakat yang tertimpa musibah,” ungkapnya.

    “Meskipun tidak ada korban jiwa, namun seluruh isi rumah ludes terbakar. Sehingga kami atas nama pemerintah kabupaten komitmen membantu meringankan beban pada korban agar dapat segera bangkit dan bisa segera kembali menempati rumahnya,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, kebakaran tersebut mengakibatkan sebanyak 4 bangunan rumah dan dapur milik warga di Desa Gro’om, Kecamatan Proppo, Pamekasan, hangus dan ludes dilalap si jago merah, Sabtu (18/10/2025).

    Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13:00 WIB, di mana api pertama kali diketahui membakar bagian dapur di sisi barat rumah Mat Sa’id (68), dan selanjutnya menjalar ke bagian rumah lainnya yang berdempetan.

    Sementara Kasi Operasional dan Pengendali Kebakaran Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Zainuddin menyampaikan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13:24 WiB, dan selanjutnya dilakukan proses pendinginan. [pin/beq]