Xcloud.id

kab/kota: Palu

  • Kejari Pasuruan Musnahkan Ratusan Juta Rupiah Barang Bukti Narkoba

    Kejari Pasuruan Musnahkan Ratusan Juta Rupiah Barang Bukti Narkoba

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ratusan juta rupiah nilai barang bukti narkoba dimusnahkan di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Selasa (30/4/2024). Barang bukti ini berasal dari 102 perkara yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    Barang bukti yang dimusnahkan terbilang cukup banyak dan beragam. Diantaranya yakni sabu dengan berat kotor 285,26 gram, kemudian obat-obatan terlarang dengan total 4.008 butir, dan juga 169 botol minuman keras dari berbagai macam merek.

    Tak hanya itu, Kejari Kabupaten Pasuruan juga memusnahkan alat hisao sabu yang diamankan oleh pelaku. Dan juga alat timbang dan 9 unit ponsel yang dimusnahkan dengan cara di hancurkan dengan palu.

    Kasi Barang Bukti Kejari Kabupaten Pasuruan, Denata, menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan salah satu tugas jaksa eksekutor sebagai pelaksana putusan pengadilan. Pihaknya sengaja memusnahkan barang bukti yang perkaranya sudah inkracht sesegera mungkin.

    “Kami tidak ingin barang bukti yang terlalu lama disimpan kemudian sampai memicu terjadinya penyalahgunaan,” kata Denata.

    Menurut Denata, nilai total barang bukti yang dimusnahkan mencapai ratusan juta rupiah. Sejauh ini, pihaknya juga mencatat bahwa sebagian besar perkara di Kabupaten Pasuruan masih didominasi kasus peredaran narkoba, terutama narkotika golongan 1 seperti sabu-sabu.

    “Masih 80 persen perkara yang ada adalah perkara narkotika,” ungkap Denata.

    Kondisi ini menunjukkan tingginya peredaran barang haram di mata hukum. Oleh karena itu, Kejari Pasuruan selalu mengimbau masyarakat untuk proaktif dalam memerangi peredaran narkoba, terutama di kalangan pelajar karena pergaulan mereka menjadi salah satu sasaran para pengedar. [ada/aje]

  • Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Tidak semua pemimpin politik bisa meniru Presiden Joko Widodo untuk membentuk dinasti politik. Bupati Hendy Siswanto gagal mengikuti jejak sang presiden, setelah empat orang kerabatnya yang menjadi calon legislator pemilihan umum DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, gagal lolos ke parlemen.

    Muhammad Nadhif Ramadhan, menantu Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang melalui Partai Nasional Demokrat, hanya memperoleh 7.128 suara. Tertinggal jauh dibandingkan Charles Meikyansah yang mengepul 93.897 suara dan melenggang kembali ke Senayan untuk lima tahun ke depan.

    Iis Ismawati, adik ipar Hendy yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember via Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Tempurejo, Mumbulsari, Mayang, dan Silo, hanya memperoleh 2.954 suara.

    Fitrawan Yusran, keponakan Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember melalui Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, dan Sukowono memperoleh dukungan paling sedikit, hanya 490 suara.

    Sementara itu, Try Sandi Apriana yang menjadi calon legislator petahana DPRD Jember dari Partai Demokrat, gagal kembali ke parlemen walau pun mendulang 4.929 suara di Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari, dan Pakusari.

    Harapan Sandi untuk kembali ke parlemen kini tergantung dari palu majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Partai Demokrat resmi menggugat hasil pemilihan umum DPRD Jember di Daerah Pemilihan 1, karena adanya dugaan manipulasi suara.

    Namun Sandi tak hanya menghadapi problem hasil pemilu. Posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember juga terancam, karena dianggap tak bisa mendongkrak perolehan suara partai itu dalam pemilu.

    Kegagalan para kerabat Hendy ini sempat disoroti Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq. “Itu kan sangat ironis. Bahkan ada yang mempertanyakan, ketika anggota keluarga yang nyaleg tidak ada yang jadi dan partai yang dipimpin putranya tidak mendapat kursi, apakah masih percaya diri untuk mencalonkan diri kembali,” katanya, diberitakan Beritajatim.com, Jumat (29/3/2024).

    Hendy menilai kegagalan para kerabatnya di pemilu tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan elektabilitasnya dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. “Silakan disurvei saja sekarang, apakah posisi saya bagus atau tidak. Kalau ingin mempengaruhi orang lain itu pakai survei,” katanya, Senin (22/4/2024).

    Hendy justru melihat kegagalan menantu dan iparnya itu sebagai sesuatu hal yang wajar. “Kalau saya mau mengintervensi pemilu untuk empat orang anak itu, masa tidak bisa? Aku kan bupati,” katanya.

    Namun Hendy memilih tidak mengintervensi proses pemilu dengan menggunakan kekuasaannya. Ia membiarkan para kerabatnya itu bertarung sewajarnya. “Anak saya kan baru lima bulan melamar jadi politisi. Anak saya bukan politisi. Wajarlah kalah. Kalau menang justru ada masalah. Kalau kalah ya belajar lagi mengabdi ke masyarakat,” katanya.

    “Jangan dilihat sisi kalahnya. Lihat sisi positifnya. Sampeyan tidak serta-merta karena anak bupati langsung bisa jadi (terpilih), dengan menyogok, menyuap, atau serangan fajar. Apakah itu semua tidak bisa dilakukan oleh bupati? Sangat bisa. Tapi apakah itu yang diharapkan untuk mendidik (politik) anak? Oh sori, Bos,” kata Hendy.

    “Saya tidak mau menjerumuskan anak saya ke neraka gara-gara perbuatan orang tua. Maaf ya. Aku jadi orang tua ingin anak saya masuk surga semua. Insyallah walau tidak jadi politisi, anak saya tetap bekerja dan bisa makan,” tegas Hendy.

    Menurut Hendy, masih banyak waktu bagi anak-anaknya untuk belajar dan masuk ke dunia politik. “Kayaknuya mereka senang. Mereka masih punya lima periode ke depan. Usia mereka tidak sampai 30 tahun. Jadi mereka masih punya lima periode lagi untuk mencalonkan diri. Modalnya masih cukup untuk mencalonkan,” katanya.

    Hendy mengajarkan kepada kerabatnya untuk menjadikan dunia politik sebagai sarana silaturahmi. “:Dengan bertemu petani, mengumpulkan komunitas petani, pelaku usaha mikro kecil menengah, dan lain-lain,” katanya.

    Lantas bagaimana dengan nasib Try Sandi Apriana? “Tidak masalah. Terancam atau tidak, tidak masalah. Si Sandy juga tenang-tenang saja tuh,” kata Hendy.

    Hendy sudah mendengar cerita lengkap konflik di Demokrat Jember yang menggoyang posisi Sandi. Ia menilai Sandi sudah benar dengan berupaya mengikuti aturan agar keuangan Partai Demokrat selama pemilu bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kalau kemudian karena Demokrat tidak dapat kursi lalu jadi dasar diberhentikan, ya silakan saja. Kayaknya Sandi tenang-tenang saja. Mau diapa-apain silakan saja, asalkan itu kebijakan ketua umum. Tapi kalau kebijakan tanggung-tanggung (bukan kebijakan ketua umum, red), ya saya suruh lapor ke Pak SBY saja,” kata Hendy.

    Hendy sudah meminta kepada Sandi untuk melaporkan kronologi konflik di Demokrat sejelas mungkin kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. “Laporkan kronologi kejadiannya, siapa yang mengganjal, tulis semua nama-namanya. Itu perintahku. Sebut namanya. siapapun itu,” katanya.

    Hendy ingin Sandi berpolitik dengan penuh martabat. “Kalau memang menurut partai dia salah, ya ganti saja, Tidak apa-apa. Melamar saja ke partai lain. Tidak ada partai, ya nyambut gawe (bekerja, red) biasa,” katanya. [wir]

  • Guru Besar Unair: Soal Sengketa Pilpres, Sikap Kenegarawanan Jadi Taruhan

    Guru Besar Unair: Soal Sengketa Pilpres, Sikap Kenegarawanan Jadi Taruhan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 bakal diputus Mahkmah Konstitusi (MK), Senin 22 April 2024. Hal ini menjadi ujian dan pertaruhan sikap kenegarawanan para hakim MK dalam mengadili sengketa itu.

    Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Hotman Siahaan menilai, sikap kenegarawanan ini sangat penting dalam menyikapi putusan sengketa Pilpres 2024 di MK. Utamanya, para hakim MK dituntut publik bisa menyelamatkan sistem demokrasi di Indonesia.

    “Proses persidangan sudah dilalui dengan prosedur yang berjalan baik. Saksi-saksi sudah didatangkan. Tinggal sekarang bagaimana sikap para hakim MK. Sikap kenegarawanan sangat dibutuhkan dalam memutus perkara ini,” ujar Hotman.

    Sikap kenegarawanan, kata Hotman, juga dituntut dari berbagai pihak terutama para pemimpin bangsa dan warga masyarakat. Terlebih, para pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Sikap ini sangat dibutuhkan dan akan menyelamatkan Indonesia dari gangguan stabilitas keamanan.

    “Sikap kenegarawanan tidak hanya untuk para hakim MK, tetapi juga para capres-cawapres yang menggugat dan tergugat, serta masyarakat yang menjadi pendukung para capres. Percuma jika hanya para capres-cawapres  yang memiliki sikap kenegarawanan, tetapi rakyatnya tidak. Karena bisa mengganggu stabilitas nasional,” ungkapnya.

    Bagi Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unair ini, dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024 yang menjadi pertaruhan nasib demokrasi Indonesia. Sebab keputusan hakim MK bisa membuat berhenti sistem demokrasi Indonesia; atau sebaliknya, berjalan dengan baik ke depannya.

    “Jadi sikap kenegarawanan para hakim MK sangat dibutuhkan. Sebab hasil putusan MK tidak hanya untuk pemilu saat ini saja, tetapi juga berlaku untuk sistem pemilu di masa yang akan datang. Ini sebenarnya yang harus dijaga,” tegasnya.

    Prof Hotman kembali menegaskan, jika palu hakim MK sudah ketok, semua harus menaati. Apalagi keputusan hakim tentu tidak bisa membahagiakan banyak orang. Makanya dibutuhkan sikap kenegarawanan untuk legowo menerimanya.

    “Putusan hakim MK ini yang paling tinggi. Sudah final dan mengikat. Jadi semua orang harus legowo. Mulai dari capres-cawapres dan pendukungnya. Kalau tidak, stabilitas bisa terganggu. Apalagi putusan MK nanti kalau tidak ditolak ya diterima dengan pemberian catatan-catatan. Kita tunggu. Semua pihak harus mengedepankan sikap kenegarawannnya masing-masing,” pungkasnya.[asg]

  • Jelang Putusan MK, PDIP Surabaya: Semoga Bukan Palu Godam!

    Jelang Putusan MK, PDIP Surabaya: Semoga Bukan Palu Godam!

    Surabaya (beritajatim.com) – Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2024 menyedot perhatian luas masyarakat. Publik berharap para hakim MK berjiwa negarawan. Penjaga konstitusi dan demokrasi, mengedepankan kebenaran dan keadilan.

    Demikian rangkuman diskusi PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang menghadirkan narasumber pemerhati politik Airlangga Pribadi, PhD, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Juga politisi muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro.

    “Semoga MK benar-benar menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan, semoga amicus curiae (sahabat pengadilan) yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan masyarakat lain mampu meneguhkan kesadaran, bahwa ketok palu MK sebagai palu emas. Bukan palu godam!” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    Airlangga Pribadi mengatakan, Pilpres 2024 telah mengidap berbagai kontradiksi. Dimulai ketika MK mengubah batas umur syarat usia di bawah 40 tahun. Sehingga  Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat wali kota Solo, diloloskan  maju sebagai cawapres.

    “Ketua MK saat itu Anwar Usman yang juga pamannya Gibran. Akibat putusan itu, Majelis Dewan Kehormatan MK memutus Anwar Usman telah melanggar etik atas putusan itu,” kata Airlangga.

    Airlangga juga menyoroti posisi Presiden Jokowi terkait majunya Gibran sebagai cawapres. Publik menyoroti keberpihakannya dalam Pilpres 2024.

    “Posisi bapak yang sedang menjabat presiden dan anak yang menjadi kandidat cawapres, baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia, sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini,” kata Airlangga.

    Diikuti kemudian pelanggaran etik kekuasaan lain seperti pengucuran bantuan sosial secara masif yang didanai negara, keterlibatan aparatur negara di berbagai bidang, praktik-praktik intimidasi oleh aparat, jerat hukum, hingga kontroversi sirekap dan sebagainya.

    “Sehingga dalam persidangan MK ini, banyak pihak berharap agar putusan nantinya betul-betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Palu ketok keputusan MK diharapkan sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi,” kata Airlangga.

    Harapan itu terungkap dengan munculnya pendapat sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, di antaranya ditulis  Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan lain.

    Juga pendapat tokoh-tokoh dan kalangan di masyarakat, yang di antaranya diekspos luas di berbagai media massa.

    “Ibu Megawati dan berbagai kalangan masyarakat lain tidak ingin demokrasi menjadi hancur dan suram. Karena itu, harapan publik sangat besar terhadap MK untuk menjaga konstitusi. Dan, jauh dari alat kekuasaan,” kata Airlangga.

    Menyambung Airlangga, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan Megawati Seokarnoputri sebagai warga negara Indonesia telah memberikan teladan dengan menuliskan pendapat sebagai amicus curiae kepada MK.

    “Beliau (Megawati Soekarnoputri) telah menjadi Ibu Bangsa yang memberikan teladan sebagai warga negara yang konstitusionalis,” kata Seno Bagaskoro.

    Dikatakan, sikap negarawan yang ditunjukkan Megawati telah menggugah kesadaran kolektif bagi seluruh elemen bangsa. “Kesadaran untuk ikut serta mengawal hasil keputusan MK yang sejernih air dan seterang fajar,” kata Seno Bagaskoro.

    Dalam konteks itu, kata Seno, masyarakat berharap betul para hakim MK mampu mengemban tugas dan berjiwa negarawan. Mengambil terobosan hukum yang melampaui persoalan pemilu semata.

    “Karena itu, publik berharap agar MK betul-betul menjaga menjaga konstitusi sekaligus menjaga api demokrasi,” kata Seno Bagaskoro.

    Sesuai jadwal, putusan MK itu akan diketok, Senin 22 April 2024. Di akhir diskusi itu, kader-kader banteng Kota Surabaya melakukan doa bersama agar putusan MK betul-betul mampu menjaga marwah lembaga tinggi negara itu.

    “Mari kita berdoa bersama agar MK betul-betul menjadi benteng terakhir konstitusi, dengan menegakkan kebenaran,” kata Syaifuddin Zuhri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, yang memimpin doa bersama. [ian]

  • Pelari Kenya Dituduh Sengaja Memenangkan Atlet China

    Pelari Kenya Dituduh Sengaja Memenangkan Atlet China

    Selamat hari Rabu dan selamat membaca kembali laporan Dunia Hari Ini.

    Dalam edisi 17 April 2024, kami merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

    Berita utama adalah dari Beijing, China.

    Pelari Kenya dituduh sengaja memenangkan atlet China

    Penyelenggara half marathon di Beijing sedang menyelidiki tuduhan pada tiga atlet Afrika yang dinilai sengaja memenangkan pelari andalan China, He Jie.

    Rekaman pertandingan menunjukkan Robert Keter dan Willy Mnangat dari Kenya, dan Dejene Hailu dari Ethiopia, menunjuk ke garis dan melambat sebelum melambaikan tangan ke arah He.

    Meski hasil ini banyak dikritik di media sosial, Willy mengatakan ketiganya tampil di kompetisi tersebut sebagai pemandu kecepatan (pace setter) untuk He Jie.

    Pelari Kenya itu mengatakan empat pelari telah dikontrak untuk membantu He Jie memecahkan rekor setengah maraton China yang memiliki catatan waktu 1 jam, 2 menit dan 33 detik, dan salah satu dari mereka tidak menyelesaikan lomba.

    He Jie gagal memecahkan rekor, dengan catatan waktu hanya 1:03:44, unggul satu detik dari ketiga pelari Afrika, yang sama-sama berada di posisi kedua.

    Pemilu Solomon dimulai

    Para pemilih di Kepulauan Solomon akan menuju tempat pemungutan suara hari ini untuk berpartisipasi dalam pemilu.

    Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan lawan-lawan politiknya telah menghabiskan beberapa minggu menjelajahi negara kepulauan yang luas ini untuk mencoba mencari dukungan.

    Manasseh Sogavare adalah tokoh politik yang dominan di Kepulauan Solomon saat ini, dan ia berharap untuk memperkuat otoritasnya dengan mempertahankan kekuasaannya.

    Manasseh menarik perhatian internasional ketika ia mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke China pada tahun 2019.

    Lawan utamanya, mantan pemimpin oposisi Mathew Wale dan anggota parlemen oposisi terkemuka Peter Kenilorea Jr – jauh lebih skeptis terhadap China, dan justru berjanji untuk memperbaiki permasalahan yang terus-menerus terjadi pada layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi penting negara tersebut.

    Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae

    Masih sekitar Pemilu, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau teman pengadilan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan presiden (PHPU) tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dokumen amicus Megawati diserahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat ke Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (16/04) kemarin.

    Segala pertimbangan disampaikan Megawati sebagai amicus stealee kemudian ditutup dengan tulisan tangan,

    Usai menyerahkan dokumen, Hasto membacakan sedikit pendapat hukum Megawati yang tertuang dalam amicus yang berbunyi;

    “Rakyat Indonesia yang tercinta marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas, seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911 habis gelap terbitlah terang,” ujarnya.

    Usaha menyelamatkan karya seni dari kebakaran Kopenhagen

    Orang-orang yang melintas di jalan ikut membantu para pekerja yang mencoba menyelamatkan karya seni di gedung Bursa Efek Lama Kopenhagen setelah api melalap puncak menaranya.

    Bangunan ini adalah salah satu landmark paling terkenal di ibu kota Denmark, dan kebakaran tersebut mengingatkan kita pada kebakaran tahun 2019 di Katedral Notre-Dame di Paris, Prancis.

    Belum jelas apa penyebab kebakaran tersebut. Bangunan ini mengalami restorasi besar-besaran menjelang hari jadinya yang ke-400 untuk mengembalikannya ke gaya Renaisans aslinya.

    Bangunan itu berisi banyak karya seni, termasuk lukisan dan patung.

  • Megawati Serahkan Surat Amicus Curiae ke Majelis Hakim MK

    Megawati Serahkan Surat Amicus Curiae ke Majelis Hakim MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mewakili Megawati Soekarnoputri menyerahkan surat Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Dia tampak didampingi oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat serta Tim Hukum Paslon 03 Ganjar-Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis.

    Dalam kesempatan itu, Hasto menjelaskan, Amicus Curiae dari Megawati ini merupakan curahan perasaan sebagai sahabat pengadilan terkait persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

    “Saya Hasto Kristiyanto bersama dengan Mas Djarot Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan surat kuasa sebagaimana berikut, kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan,” kata Hasto, Selasa (16/4/2024).

    Dia menambahkan, bahwa Amicus Curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati Soekarnoputri. Bahkan, kata Hasto, Presiden Kelima RI ini menambahkan pada lampirannya tulisan tangan beserta tanda tangan Megawati.

    Hasto pun membacakan isi tulisan tangan Megawati dalam Amicus Curiae tersebut.

    “Rakyat Indonesia yang tercinta marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas, seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911 habis gelap terbitlah terang sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa INA. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri di tandatangani merdeka, merdeka, merdeka,” ucap Hasto membacakan tulisan tangan Megawati.

    Hasto menjelaskan, bahwa tulisan tangan Amicus Curiae dari Megawati ini menggunakan huruf merah yang mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

    “Karena itu lah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia. Karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi sehingga ketika kita menghadapi kegelapa demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat kepentingan nepotisme untuk anak,” jelas Hasto.

    Sementara itu, perwakilan MK Immanuel Hutasoit menerima Amicus Curiae dari Megawati yang dihantarkan oleh Hasto Kristiyanto. Immanuel pun memastikan bahwa Amicus Curiae dari Megawati inj akan langsung diserahkan kepada Ketua MK Suhartoyo pada siang ini.

    “Kami mewakili biro Humas dan Protokol, kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto. Dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua MK siang hari ini juga,” kata Immanuel Hutasoit. [hen/suf]

  • DPR Sahkan UU Desa dan UU Daerah Khusus Jakarta

    DPR Sahkan UU Desa dan UU Daerah Khusus Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – DPR RI hari ini mengesahkan Revisi Undang Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU. Selain UU Desa, DPR juga mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Pengesahan dua UU itu dilakukan dalam agenda pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.

    Adapun pengesahan RUU Desa diawali laporan dari Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada anggota dewan dari seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi UU.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang.

    “Setuju,” jawab anggota dewan diikuti ketukan palu tanda UU Desa yang baru telah disahkan.

    Puan pun mengucapkan terima kasih kepada pihak Pemerintah yang telah bekerja sama dengan Baleg DPR dalam pembahasan UU Desa.

    “Terima kasih dan penghargaan kepada pihak Pemerintah atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    “Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar,” lanjut Puan.

    Setelah UU Desa, Puan meneruskan Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RUU DKJ. Puan meminta persetujuan dari anggota dewan setelah laporan tentang pembahasan RUU DKJ dari Baleg DPR.

    “Setuju,” ungkap anggota DPR peserta sidang diikuti ketukan palu pengesahan dari Puan.

    Seperti diketahui salah satu poin krusial dalam revisi UU Desa yaitu mengatur masa jabatan kepala desa (kades). Dengan adanya UU Desa yang baru, kini masa jabatan kades menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode.

    Puan berharap semua pihak dapat menerima pengesahan UU Desa yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR.

    “Ini sudah menjadi satu keputusan yang terbaik untuk semua, tentu saja prosesnya sudah panjang, kita semua sudah tahu, sudah melibatkan semua pihak, prosesnya juga melibatkan banyak masukan, dinamika juga banyak sekali,” tutur Puan usai Rapat Paripurna.

    “Ini yang terbaik, Insyaallah ke depan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya, tapi kesejahteraan desanya juga,” sambung cucu Bung Karno itu..

    Selain pengesahan UU Desa dan UU DKJ, ada sejumlah agenda lain dalam Rapat Paripurna DPR kali ini. Seperti pengesahan hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Kantor Akuntan Publik (KAP), penetapan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025 BURT DPR, dan penetapan Keanggotaan Pansus (Panitia Khusus) RUU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

    DPR juga mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan dan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota menjadi RUU Usul DPR RI. Lalu ada juga persetujuan perpanjangan pembahasan 6 RUU.

    Enam RUU tersebut yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), Revisi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). [hen/but]

  • Mahfud MD Belum Beri Selamat Prabowo – Gibran, Ini Alasannya

    Mahfud MD Belum Beri Selamat Prabowo – Gibran, Ini Alasannya

    Jakarta (beritajatim.com) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa belum saatnya untuk memberikan selamat kepada paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasalnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

    Diketahui, PHPU telah didaftarkan oleh paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Kamis (21/3/2024) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu (23/3/2024).

    “Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar,” kata Mahfud.

    Dia menegaskan, paslon nomor 03 belum kalah dalam Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan karena masih ada jalur hukum di MK dan jalur politik berupa hak angket untuk memproses dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada proses Pilpres 2024.

    Apapun hasil peradilan MK, kata Mahfud, akan tetap menempuh jalur hukum. Karena bagi orang yang belajar hukum tata negara, MK menjadi panggung teater untuk penyadaran hukum bagi masyarakat di seluruh dunia.

    “Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK,” katanya. [hen/but]

  • Jelang Lebaran, Begini Kondisi Kereta Api di Daop 9 Jember

    Jelang Lebaran, Begini Kondisi Kereta Api di Daop 9 Jember

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Jelang lebaran, PT KAI Daop 9 Jember mengkonfirmasi selama masa angkutan lebaran didukung oleh 10 armada lokomotif dan 72 armada kereta api. Dari jumlah tersebut, semua dalam kondisi siap untuk beroperasi.

    Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan untuk menghadapi Angkutan Lebaran 2024, pihaknya intensif melakukan persiapan. Pengecekan dan perawatan kereta maupun lokomotif dilakukan secara periodik.

    “Hari ini di Dipo Kereta Ketapang dilakukan perawatan periodik tiga bulanan terhadap kereta dengan seri K306554 yang nanti akan digunakan untuk melayani pelanggan pada Angkutan Lebaran agar keandalannya terjaga,” ungkap Cahyo, Jumat (22/3/2024)

    Cahyo menyebut, tidak hanya memaksimalkan perawatan periodik, bahkan sebelumnya tim dari Ditjen Perkeretaapian juga melakukan observasi lapangan (rampcheck) terhadap sarana yang dimiliki oleh Daop 9 Jember.

    “Hasilnya sebanyak 10 lokomotif dan 72 armada kereta dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk operasi pada angkutan lebaran 2024,” terangnya.

    Selain itu, kata Cahyo, Manajemen KAI Daop 9 Jember juga melakukan sidak kondisi sarana yang sedang operasional maupun yang sedang stabling untuk perawatan. Tujuannya, untuk mengetahui kondisi kereta secara langsung, mulai dari kebersihan, kesejukan alat pendingin udara, termasuk ketersediaan alat keselamatan seperti palu pemecah kaca darurat serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

    “KAI terus berupaya mewujudkan komitmen sebagai moda trasportasi yang aman dan nyaman dengan mempersiapkan Sarana yang andal pada masa Angkutan Lebaran 2024, sehingga para penumpang dapat mudik dengan ceria dan penuh makna untuk bertemu sanak keluarga,” tutup Cahyo. [rin/suf]

  • Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN

    Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku mendapat intimidasi dan gangguan terhadap bisnis keluarga usai mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) di Pilpres 2024.

    JK mengungkap hal tersebut dalam acara Podcast Political Show CNN Indonesia yang disiarkan Selasa, (23/1). Ia malahan mengklaim tak sekadar diintimidasi dan diganggu.

    “Lebih dari itu (intimidasi dan gangguan terhadap bisnis usai mendukung AMIN),” kata JK menjawab pertanyaan soal apakah mendapat intimidasi gangguan bisnis karena mendukung AMIN.

    Kendati, JK enggan mengungkap secara rinci bentuk intimidasi pada bisnis miliknya. Ia tak ingin masyarakat tahu kesulitan yang dialami dirinya. JK menganggapnya sebagai risiko atas pilihan politik yang diambil.

    “Ndak usah, lah, saya sampaikan di sini. Sudah, lah, tak usah saya sampaikan. Saya tidak ingin masyarakat mengetahui kesulitan saya. Itu risiko dari saya,” jelas dia.

    JK juga mengklaim saat ini para pejabat negara dan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut untuk bertemu dirinya.

    “Sekarang orang takut ketemu saya,” ujar dia.

    Lantas apa saja bisnis milik keluarga JK?

    JK dan keluarga adalah pemilik bisnis Kalla Grup atau biasa dikenal KALLA, salah satu perusahaan terbesar di Timur Indonesia.

    Berdasarkan website perusahaan, KALLA didirikan sejak 1952 oleh Hadji Kalla yang merupakan ayah JK. Adapun KALLA saat ini dipimpin oleh Solihin Kalla sejak 2018.

    Solihin Kalla tak lain merupakan anak dari JK. Solihin sendiri ialah President Director keempat KALLA, setelah Hadji Kalla (1952-1967), JK (1967-1999), Fatimah Kalla (1999-2018).

    Unit bisnis KALLA mencakup delapan sektor, yakni otomotif, transportasi logistik, energi, manufaktur, konstruksi, properti, pendidikan, dan perhotelan.

    Di sektor otomotif, KALLA memiliki perusahaan bernama Kalla Toyota dan Kalla Kars. Kalla Toyota adalah unit bisnis Kalla Group yang merupakan salah satu founder dealer Toyota di Indonesia di bawah naungan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT Toyota Astra Motor.

    Sedangkan Kalla Kars merupakan salah satu dealer resmi Jeep di Indonesia. Kalla Kars memiliki outlet yang tersebar di kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Palu dan Manado yang saat ini melayani kebutuhan bengkel general repair, mobile care, penjualan spare-part dan aksesoris.

    Di sektor transportasi logistik, KALLA pemilik Kalla Lines, Kalla Transport, dan Kalla Logistics. Kalla Lines merupakan perusahaan pelayaran yang menghadirkan Armada Kapal yang beragam, sesuai dengan kebutuhan transportasi laut saat ini.

    Sementara Kalla Transport merupakan perusahaan yang mengelola penyewaan kebutuhan transportasi, baik untuk keperluan operasional perusahaan, kebutuhan pribadi, dan untuk kebutuhan travel yang bersinergi dengan bisnis Kalla otomotif dan logistik.

    Adapun Kalla Logistics merupakan perusahaan yang melayani kebutuhan distribusi kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

    Di sektor energi, KALLA memiliki Malea Energy dan Poso Energy. Malea Energy merupakan unit bisnis KALLA dan bagian dari portofolio bisnis KALLA Energy yang telah menyelesaikan pembangunannya dengan kapasitas 2×45 MW. Berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Malea Energy telah beroperasi secara komersial pada tahun 2021 dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 474 GWH.

    Lalu, Poso Energi adalah perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan khususnya pembangkit listrik telah berhasil menuntaskan pembangunan konstruksi proyek PLTA Poso kapasitas 515 MW di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 1.669 GWH.

    Di sektor manufaktur, KALLA memiliki Kalla Beton. Perusahaan ini memproduksi beton curah siap pakai (Ready mix) bagi masyarakat sejak 1996.

    Dengan daerah pemasaran meliputi area Indonesia Timur, Kalla Beton telah teruji dan memiliki kualitas terbaik untuk melayani pembangunan proyek konstruksi instansi dan perusahaan serta masyarakat umum.

    Di sektor konstruksi, KALLA memiliki dua unit usaha, yakni Bumi Karsa dan Kalla Aspal. Bumi Karsa adalah bergerak di bidang jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur sejak 1969.

    Perusahaan ini telah turut membantu menunjang pembangunan nasional yang tersebar di berbagai wilayah tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

    Sementara Kalla Aspal merupakan Perusahaan Agen Aspal Curah dari PT Pertamina (Persero) untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara.

    Di sektor properti, KALLA memiliki unit usaha Bukit Baruga dan Kalla Inti Karsa. Bukit Baruga memberikan layanan hunian eksklusif di kota Makassar dan sekitarnya.

    Sedangkan Kalla Inti Karsa bergerak di bidang properti komersil. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan kawasan perindustrian di kota Makassar dan sekitarnya.

    Di sektor pendidikan, KALLA memiliki Sekolah Islam Athirah dan Kalla Institute. Sedangkan di sektor perhotelan KALLA memiliki unit usaha Inti Karsa Persada.

    KALLA melengkapi best experience pelanggannya dengan bisnis hospitality melalui PT Inti Karsa Persada, khususnya food & beverage seperti Gastros Cafe, Gastros Eatery, SAO Eating Point, Warung Kuliner dan terbaru Timur Resto.

    PT Inti Karsa Persada juga memiliki gedung serbaguna dengan brand Saoraja Ballroom bertempat di Wisma Kalla.

    (mrh/agt)