kab/kota: Palu

Jakarta –

Malaysia resmi menyerahkan kepemimpinan ASEAN kepada Filipina pada Selasa (28/10). Pergantian ini menandai awal masa transisi menuju peran Manila sebagai ketua blok Asia Tenggara itu pada 2026, dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) yang diperkirakan akan menjadi fokus utama agenda.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang masih akan menjabat sebagai Ketua ASEAN hingga akhir tahun ini, secara simbolis menyerahkan palu kepemimpinan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada penutupan KTT ASEAN di Kuala Lumpur.

“Pada hari pertama tahun 2026, ASEAN akan memulai babak baru,” kata Anwar dalam pidato penutupnya.

Filipina termasuk satu dari empat negara anggota ASEAN, bersama Brunei, Malaysia, dan Vietnam, yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

Wilayah laut strategis itu menjadi jalur penting perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Namun, klaim mereka kerap berbenturan dengan Cina, yang menegaskan hampir seluruh kawasan tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya, meski putusan pengadilan internasional pada 2016 menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Sengketa Laut Cina Selatan

Ketegangan antara Manila dan Beijing belakangan meningkat tajam, ditandai dengan serangkaian konfrontasi di laut yang terjadi hampir setiap bulan. Kapal penjaga pantai kedua negara kerap berhadapan dalam situasi berisiko tinggi, memperlihatkan rapuhnya stabilitas di kawasan itu.

“Laut Cina Selatan baru menjadi perhatian ketika insiden di lapangan memanas, dan belakangan memang memanas,” kata seorang diplomat Asia Tenggara di sela KTT ASEAN kepada AFP yang menolak disebutkan namanya.

Dalam pidatonya di Kuala Lumpur, Presiden Marcos menegaskan bahwa kerja sama regional tetap penting di tengah ketegangan yang ada. “Ada hasil positif yang bisa dicapai jika kita berkomitmen untuk bekerja sama dan menjalin keterlibatan yang bermakna, terutama di Laut Cina Selatan,” ujarnya.

Namun, analis geopolitik asal Manila, Don McLain Gill, mengatakan kepada AFP bahwa meski Filipina akan menekankan keamanan maritim selama masa kepemimpinannya, kesepakatan apa pun yang mungkin disetujui Cina kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Cina mungkin akan menyetujui hal-hal simbolis, tetapi tidak yang benar-benar bisa mengekang tindakannya di lapangan,” ujarnya.

Para diplomat dan pengamat memandang bahwa Filipina akan mendorong pendekatan yang berimbang: mencegah eskalasi di satu sisi, sambil membuka ruang kerja sama dengan Beijing di sisi lain. Beberapa bidang yang dianggap potensial antara lain meteorologi kelautan yang penting bagi keselamatan pelayaran, serta pembentukan mekanisme untuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional mereka.

Tantangan Filipina dalam isu Myanmar

Selain isu Laut Cina Selatan, Filipina juga akan memikul tanggung jawab menangani situasi di Myanmar yang masih terjerat perang saudara sejak kudeta militer pada 2021. “Pemerintah Filipina perlu memastikan agar isu Laut Cina Selatan tidak menutupi prioritas lain ASEAN,” kata Mustafa Izzuddin, analis internasional dari Solaris Strategies Singapore.

Menjelang pemilu Myanmar pada 28 Desember, sejumlah sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa ASEAN tidak akan mengirim pengamat. Keputusan ini menjadi kemunduran bagi upaya junta militer mencari legitimasi internasional, meski beberapa negara anggota kemungkinan akan mengirim pengamatnya secara terpisah.

Manila juga akan menghadapi tantangan besar dalam membangun sikap bersama ASEAN, termasuk menentukan apakah para pemimpin junta akan diundang kembali ke pertemuan kawasan yang mereka tidak hadiri sejak kudeta. Filipina pun akan memimpin pembahasan penunjukan utusan tetap ASEAN yang bertugas menangani situasi politik di Myanmar.

Editor: Prihardani Purba

(ita/ita)