Xcloud.id

kab/kota: Palu

  • Sejumlah kota besar diperkirakan hujan pada Minggu

    Sejumlah kota besar diperkirakan hujan pada Minggu

    Ilustrasi. Sejumlah pengendara motor melintas saat hujan mengguyur di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (8/5/2024). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/nym.)

    BMKG: Sejumlah kota besar diperkirakan hujan pada Minggu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, Minggu Indonesia diguyur hujan di berbagai daerah, dengan prakiraan cuaca signifikan seperti hujan ringan di Medan, hujan sedang di Jayapura, serta hujan petir di Bandung.    

    Dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu, Prakirawan cuaca BMKG Rira A. Damanik mengatakan bahwa di Sumatra, Tanjung Pinang berpotensi berawan, Banda Aceh berpotensi berawan tebal, dan terdapat potensi hujan ringan terdapat di Medan, Pekanbaru, dan Padang. Selain itu, Rira melanjutkan, ada potensi hujan ringan di daerah Jambi, Bengkulu, serta Palembang. 

    “Waspadai potensi hujan disertai petir di Pangkal Pinang dan Bandar Lampung,” katanya.

    Untuk Pulau Jawa, dia menyebutkan adanya potensi udara kabur di daerah Surabaya, potensi awan tebal di Jakarta, dan potensi hujan ringan di Serang serta Semarang. Dia juga mengingatkan untuk mewaspadai hujan disertai petir di daerah Bandung serta Jogja.

    “Selanjutnya, wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Potensi berawan terdapat di Kupang, serta potensi hujan ringan terdapat di Denpasar dan Mataram,” dia menambahkan.

    Adapun Pulau Kalimantan, dia melanjutkan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Samarinda, hujan sedang di Tanjung Selor, dan hujan petir di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian, untuk Pulau Sulawesi, potensi cuaca cerah berawan di Manado, sementara itu berawan tebal di Makassar, hujan ringan di Gorontalo dan Palu, serta hujan sedang di Mamuju. Dia menuturkan untuk mewaspadai potensi hujan petir di Kendari.

    Untuk Indonesia bagian timur, terdapat potensi berawan tebal di Manokwari, hujan ringan di Ternate, Sorong, Ambon, serta hujan sedang di Jayapura.

    “Waspadai potensi hujan disertai petir di Nabire, Jayawijaya, dan Merauke,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kemnaker Jamin Buruh Sritex Dapat Pesangon dan JKP

    Kemnaker Jamin Buruh Sritex Dapat Pesangon dan JKP

    loading…

    Kemnaker menjamin buruh Sritex dapat pesangon dan KJP. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyayangkan langkah kurator yang menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 11.000 buruh PT Sritex Tbk . Namun, keputusan itu merupakan hak kurator.

    “Secara normatif hal itu memang hak kurator. Namun keputusan PHK Sritex tidak memperhatikan aspek sosial. Apa konsekuensi bagi ekosistem buruh dan masyarakat setempat,” ujar Immanuel, Sabtu (1/3/2025).

    Pria yang akrab dipanggil Noel ini mempertanyakan, apakah Kurator melibatkan ahli ekonomi tekstil dan produk tekstil, dan ahli keuangan sebelum mengambil keputusan PHK.

    “Kalau Kurator hanya menggunakan palu kekuasaan di tangan mereka, apakah memperhatikan aspek sosial? Bukankah sesungguhnya keputusan hukum selalu memperhatikan aspek sosial?” tanya Noel.

    Terlepas dari itu, Noel menyatakan, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan kementerian terkait beserta manajemen Sritex sudah berusaha menjaga kelangsungan usaha. Menurut Noel, kelangsungan usaha adalah pilihan ideal untuk selamatkan buruh.

    “Saya mengajak para ahli terkait untuk memikirkan bagaimana aspek sosial juga masuk dalam pertimbangan Kurator. Perlu keseimbangan pertimbangan teknis ekonomi dan sosial. Jangan sampai, perusahaan sesungguhnya masih bisa bangkit, namun diputus pailit. Dengan perkembangan terakhir, Kemnaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Noel.

    Noel menegaskan, Kemnaker berada di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya.

    Sebelumnya, Sritex Group melakukan PHK massal terhadap 10.665 pekerja akibat penutupan pabrik yang akan berlaku mulai 1 Maret 2025.

    Menurut data yang dihimpun, PHK sudah dimulai sejak Januari 2025, dengan 1.065 pekerja terdampak di PT Bitratex Semarang. Kemudian, pada 26 Februari 2025, PHK kembali terjadi dengan rincian: PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT Primayuda Boyolali 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT Bitratex Semarang 104 orang. “Jumlah total PHK 10.665 orang,” demikian keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    (cip)

  • Kurator Sritex Tempuh Jalan PHK Buruh, Wamenaker: Keputusan Tak Perhatikan Aspek Sosial – Halaman all

    Kurator Sritex Tempuh Jalan PHK Buruh, Wamenaker: Keputusan Tak Perhatikan Aspek Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyayangkan keputusan kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menempuh jalur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para buruh.

    Secara normatif, menurut pria yang akrab disapa Noel itu, PHK memang merupakan hak Kurator.

    Namun, Noel menyebut seharusnya yang ditempuh adalah going concern (kelangsungan usaha), daripada PHK hampir 11 ribu karyawan Sritex Group.

    “Keputusan PHK Sritex tidak memperhatikan aspek sosial. Apa konsekuensi bagi ekosistem buruh dan masyarakat setempat?” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/3/2025).

    Noel pun mempertanyakan kurator, apakah mereka melibatkan ahli ekonomi tekstil dan produk tekstil, serta ahli keuangan atau tidak.

    Ia juga mempertanyakan kurator apakah mereka mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk bangkit atau tidak.

    “Kalau kurator hanya menggunakan palu kekuasaan di tangan mereka, apakah memperhatikan aspek sosial?” ucap Noel. 

    “Bukankah sesungguhnya keputusan hukum selalu memperhatikan aspek sosial?” ujarnya.

    Ia mengaku telah mengajak para ahli terkait untuk memikirkan bagaimana aspek sosial juga masuk dalam pertimbangan kurator.

    Noel menyebut perlunya keseimbangan pertimbangan teknis ekonomi dan sosial. Jangan sampai perusahaan sesungguhnya masih bisa bangkit, tetapi diputus pailit.

    Ia pun mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan kementerian terkait beserta manajemen Sritex sesungguhnya sudah berusaha agar bisa menempuh jalan going concern yang dinilai merupakan pilihan ideal.

    Dengan perkembangan terakhir, Kemnaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” kata Noel.

    Pada 1 Maret ini, Sritex, yang tengah berada dalam kondisi pailit, telah resmi ditutup.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, jumlah karyawan Sritex Group yang terkena PHK sebanyak 10.669 orang.

    Detailnya, pada Januari 2025, sebanyak 1.065 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Lalu, pada 26 Februari 2025, 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo, 956 karyawan PT Primayuda Boyolali, 40 karyawan PT Sinar Pantja Jaya Semarang, dan 104 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Di surat Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya kepada karyawan, disebutkan bahwa para pekerja terkena PHK karena perusahaan dalam kondisi pailit.

    Kewenangan kurator melakukan PHK ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    Beleid tersebut menyebutkan bahwa pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya.

    Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.

    “Berdasarkan kewenangan Kurator sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit,” tulis keterangan dalam surat tersebut yang dilihat Tribunnews pada Jumat (28/2/2025). 

  • Bantah Tudingan Hasto Terkait Revisi UU KPK, Jokowi: Itu Karangan Cerita

    Bantah Tudingan Hasto Terkait Revisi UU KPK, Jokowi: Itu Karangan Cerita

    Surakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) merupakan inisiatif dirinya untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam kontestasi politik.

    “Itu karangan cerita. Semua orang bisa membuat karangan cerita,” ujar Jokowi di Solo, Rabu (16/2/2025).

    Jokowi membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam penyusunan RUU KPK demi kepentingan politik anak dan menantunya. Menurutnya, revisi UU KPK merupakan inisiatif seluruh fraksi DPR sejak 2015 dan bukan berasal dari dirinya.

    “Hubungannya apa? Pakai logika. Masa revisi UU KPK dilakukan hanya untuk pemilihan wali kota? Yang benar saja,” tegasnya.

    Jokowi kemudian menjelaskan kronologi pembahasan revisi UU KPK yang pertama kali diajukan oleh DPR pada 2015, tetapi tidak dibahas karena ketidaksepakatan dengan pemerintah.

    “Dari 2015 DPR sudah mengusulkan revisi ini ke Prolegnas. Namun, saat itu tidak ada kesepakatan dengan pemerintah, jadi tidak dibahas,” ujarnya.

    Pada 2016 hingga 2018, DPR kembali mengusulkan revisi, tetapi tetap tidak menemukan titik temu. Baru pada 2019, seluruh fraksi DPR menyetujui revisi UU KPK dan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan.

    “Semua fraksi di DPR setuju, lalu dibahas dan diketok palu di rapat paripurna atas inisiatif DPR,” jelas Jokowi.

    Terkait Surat Presiden (Surpres) yang dikeluarkan untuk menyukseskan revisi UU KPK, Jokowi menegaskan bahwa jika dirinya menolak, maka akan berkonflik dengan semua fraksi di DPR.

    “Kalau semua fraksi DPR setuju, lalu presiden menolak, maka itu sama saja bermusuhan dengan semua fraksi,” ujarnya.

    Namun, ia juga menekankan dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut, meskipun dalam aturan perundang-undangan, setelah 30 hari, UU tetap berlaku meski tanpa tanda tangan presiden.

    “Saya tidak tanda tangan. Tapi aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku,” tandasnya.

    Tudingan terhadap Jokowi muncul dalam video yang diunggah di kanal YouTube koreksi_org pada Sabtu (22/2/2025). Dalam video tersebut, Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi bertanggung jawab atas revisi UU KPK yang disahkan pada 2019.

  • BMKG sebut cuaca berawan-hujan masih meliputi mayoritas Indonesia

    BMKG sebut cuaca berawan-hujan masih meliputi mayoritas Indonesia

    Ilustrasi: Pengendara sepeda motor berusaha mengambil barangnya yang terjatuh saat menerobos genangan air di jembatan Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali, Sabtu (22/2/2025) ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nz (ANTARA FOTO/NYOMAN HENDRA WIBOWO)

    BMKG sebut cuaca berawan-hujan masih meliputi mayoritas Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 09:49 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI masih memprakirakan cuaca berawan hingga hujan masih meliputi mayoritas kota besar di Indonesia.

    Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Rabu, Prakirawan BMKG Yohanes Agung Kristomo memaparkan potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang. Sementara potensi hujan disertai petir diprakirakan mengguyur Pekanbaru dan Padang

    “Masih di Pulau Sumatera, secara umum diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Jambi, hujan ringan untuk wilayah Palembang, dan waspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung,” katanya.

    Yohanes memaparkan cuaca di Pulau Jawa secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Hujan sedang untuk wilayah Serang, Semarang, dan Surabaya, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Bandung. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjutnya, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Denpasar, serta hujan disertai petir untuk wilayah Mataram dan Kupang.

    “Beralih ke Pulau Kalimantan, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Waspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Palangka Raya dan Tanjung Selor,” ujarnya.

    Di wilayah Sulawesi, kata Yohanes, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Makassar, Palu, Gorontalo, dan Manado. Hujan sedang untuk wilayah Mamuju, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Kendari.

    Adapun di wilayah Indonesia bagian timur, secara umum diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Ternate, hujan ringan untuk wilayah Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Hujan sedang untuk wilayah Nabire, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Sorong dan Merauke.

    Yohanes mengimbau kepada masyarakat bahwa informasi yang disampaikan merupakan gambaran umum cuaca di masing-masing wilayah. Adapun untuk mendapatkan cuaca yang lebih spesifik dan diperbarui setiap 3 jam, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di AppStore dan PlayStore, atau laman web resmi BMKG di www.bmkg.go.id serta media sosial @infobmkg.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Sebut Deg-Degan Saat Bahas Kebijakan Anggaran, Ungkap Strategi ‘Ketok Palu’

    Prabowo Sebut Deg-Degan Saat Bahas Kebijakan Anggaran, Ungkap Strategi ‘Ketok Palu’

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya selalu merasa deg-degan saat membahas kebijakan anggaran. Pertimbangan itu terutama terkait rencana proyek dalam skala raksasa yang harus diputuskan.

    Prabowo mencontohkan paparan dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mengenai rencana ke depan di sektor teknis itu. Menurutnya presentasi yang disampaikan M. Iftitah sangat luar biasa dari tetapi di slide terakhir ada tiga skenario anggaran.

    Hal ini disampaikannya dalam Kongres Ke-VI Partai Demokrat yang bertajuk “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo” yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Sudirman, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    “Saya yang paling deg-degan kalau masalah anggaran itu. Jadi beliau sampai skenario minimal. Kalau nggak salah opsi 1, minimal sekian ratus miliar, opsi menengah sudah mendekati 1 triliun, opsi ketiga maksimal sekian triliun,” katanya dalam forum itu

    Prabowo kemudian menjelaskan dengan humor bahwa skenario anggaran seperti itu sudah menjadi strategi umum di Indonesia.

    “Ini adalah strategi orang Indonesia, kalau mengajukan saran proposal anggaran kasih yang minimal, optimal, abis itu kira-kira si pengambil keputusan akan kasih yang menengah. Kira-kira begitu kan? Bener kan? Strategimu begitu kan? Aaa.. kita ini satu guru, satu ilmu,” ucapnya dengan nada bercanda kepada para hadirin.

    Kendati demikian, Prabowo mengaku mengejutkan M. Iftitah dengan keputusannya. Karena mengambil keputusan untuk mengeluarkan anggaran dengan skema paling akhir.

    “Tapi beliau kecewa, saya tidak pilih opsi menengah, saya pilih opsi maksimal. Bahkan, saya kira harus ada opsi keempat, kaget, lebih dari kau harapkan, karena konsep beliau itu luar biasa,” imbuhnya.

    Prabowo juga menyampaikan pujian kepada M. Iftitah Sulaiman, yang menurutnya memiliki konsep yang sangat baik.

    “Pantes Adi Makayasa beliau ini, tidak keliru partai Demokrat, terima kasih,” kata Prabowo. Namun, ia melanjutkan dengan candaan, “Tapi benar, untuk apa saya muji-muji anda, ya kan?” pungkas Prabowo.

  • Babak Akhir Nasib Pemakzulan Presiden Korsel

    Babak Akhir Nasib Pemakzulan Presiden Korsel

    Jakarta –

    Nasib Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol usai dimakzulkan parlemen memasuki babak akhir. Nasib Yoon akan ditentukan oleh palu hakim.

    Sebagaimana diketahui, penetapan darurat militer singkat oleh Yoon pada Desember lalu telah menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik. Tak lama setelah itu, Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korsel.

    Namun nasib jabatan Yoon ada di tangan Mahkamah Konstitusi Korsel, yang menggelar sidang selama beberapa pekan terakhir untuk mempertimbangkan pemakzulan yang diloloskan parlemen.

    Mahkamah Konstitusi Korsel, seperti dilansir AFP, Selasa (25/2/2025), menggelar sidang terakhir di Seoul pada Selasa (25/2) waktu setempat, dengan delapan hakim konstitusi akan memberikan pertimbangan secara tertutup untuk memutuskan nasib jabatan Yoon.

    Sidang terakhir untuk pemakzulan Yoon dimulai pukul 14.00 waktu setempat, namun menurut laporan jurnalis AFP, Yoon tidak hadir di ruang sidang.

    Bagaimana nasib Presiden nonaktif Yoon selanjutnya? Baca halaman berikutnya.

    Dukungan Buat Yoon

    Foto: Presiden Yoon (REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

    Justru sejumlah anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, yang berkuasa di Korsel dan menaungi Yoon, tampak hadir dalam persidangan itu. Di luar gedung pengadilan, para pendukung Yoon meneriakkan slogan berbunyi: “Hentikan pemakzulan!”

    Dalam sidang terakhir ini, Yoon diperkirakan akan menyampaikan argumen penutup dalam pembelaannya, dengan perwakilan parlemen diberi tahu untuk menyampaikan argumen soal pemakzulannya.

    Putusan untuk sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi Korsel ini diperkirakan akan disampaikan pada pertengahan Maret.

    Beberapa Presiden Korsel sebelumnya yang juga dimakzulkan, Park Geun Hye dan Roh Moo Hyun harus menunggu masing-masing 11 hari dan 14 hari untuk mengetahui nasib mereka.

    Pilpres Ulang Jika Yoon Dicopot

    Foto: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

    Jika Yoon secara resmi dicopot dari jabatannya, maka Korsel harus menggelar pemilihan presiden (pilpres) terbaru dalam waktu 60 hari.

    Yoon yang berusia 64 tahun telah berada di balik jeruji besi sejak dia ditahan bulan lalu atas tuduhan pemberontakan, dalam penyelidikan pidana terkait penetapan darurat militer tersebut.

    Dalam kasus pidana ini, Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Persidangan kasus pidana ini baru dimulai pekan lalu.

    Yoon juga merupakan presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang menghadapi sidang seperti ini.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puan Maharani Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Didampingi Bambang Pacul – Page 3

    Puan Maharani Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Didampingi Bambang Pacul – Page 3

    Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi lewat Sidang Pleno II dalam Kongres VI Partai Demokrat yang digelar di Jakarta pada Senin (24/2/2025).

    Mulanya, seluruh DPD dan DPC menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat. Mereka juga meminta AHY kembali menjadi Ketum Demokrat periode 2025-2030.

    “Kami meminta Mas AHY untuk kembali memimpin Partai Demokrat 2025-2030,” kata perwakilan DPD, Cik Ujang.

    Selanjutnya digelar sidang pleno dengan agenda penetapan bakal calon Ketum Demokrat, dan AHY menjadi calon tunggal.

    “Oleh karena itu kami bertanya ke forum sidang Kongres VI Partai Demokrat, apakah Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketum Demokrat Periode 2025-2030?” tanya pimpinan sidang Herman Khaeron.

    “Setuju,” jawab peserta sidang, kemudian palu diketuk. Tepuk tangan memenuhi ruangan.

    Selain itu, sidang kongres juga menanyakan soal posisi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.DPD dan DPC menyampaikan usulan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada sidang.

    “Telah kami catat bahwa seluruhnya mempertegas permintaan Para ketua DPD dan DPC. Untuk itu kami tanyakan kepada forum kongres ke-6 Partai Demokrat Apakah dapat disetujui Bapak Profesor Doktor haji Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat?,” tanya Herman.

    “Setuju,” jawab peserta Kongres Demokrat.

  • AHY Soal Peluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029: Fokus ke Partai Dulu

    AHY Soal Peluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029: Fokus ke Partai Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membawa partainya bangkit dalam 5 tahun ke depan, terkhusus dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029.

    Dia ingin berfokus pada amanah dari kader Demokrat seusai dirinya secara aklamasi kembali menjadi Ketua Umum untuk periode mendatang.

    “Yang jelas, kita ingin Demokrat bangkit, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Kita ingin semakin banyak suara dan juga sekaligus kirsi di DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota,” katanya kepada awak media, di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Kala dirinya ditanyakan soal kans mendampingi Presidan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 nanti, dia hanya menyebut akan berfokus pada partai Demokrat dahulu.

    “Kita fokus di partai dulu saja, kita sukseskan [pemerintahan] Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dengan demikian, dia kembali memimpin partai berwarna biru ini untuk lima tahun ke depan.

    Peresmian ini bergulir dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat dengan tema “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”, yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Oleh karena itu, kami bertanya apakah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030?” tanya Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron.

    Setelah itu, para peserta kongres mengatakan setuju sembari meneriakan nama AHY dan saat bersamaan pun Herman mengetok palu, yang artinya telah sah.

  • Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dijadwalkan bakal hadiri agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Tak hanya Presiden dan Wapres, dalam agenda itu juga dipastikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya akan turut dihadiri oleh sederet menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Acara penutupan dihadiri oleh Presiden RI, Wakil presiden, Menteri Kabinet Merah Putih,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Ritz Carlton, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif RI tersebut memastikan, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga turut hadir dalam agenda kongres besok.

    Bahkan kata dia, seluruh ketua umum partai politik yang berada di parlemen dan non-parlemen juga akan turut hadir.

    Hanya saja, Riefky tidak membeberkan secara detail siapa saja ketua umum parpol yang sudah terkonfirmasi hadir nantinya.

    “Pimpinan lembaga tingkat tinggi negara dan para ketua umum partai politik, parlemen dan non parlemen (juga hadir),” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam hasil Kongres VI DPP Partai Demokrat telah memutuskan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat masa bakti 2025-2030.

    AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 secara aklamasi.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” kata Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

    “Apakah bisa disahkan?” tanya Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Herman Khaeron.

    “Sah,” jawab para kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Tak hanya memilih jabatan Ketua Umum, putusan Kongres VI Partai Demokrat itu juga memutuskan kalau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat untuk masa bakti yang sama.

    “Memutuskan, menetapkan bapak Profesor Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030,” kata Herman.

    “Apakah dapat disahkan?” tanya Herman kepada kader Demokrat peserta rapat pleno II Kongres VI Demokrat.

    “Sah,” jawab seluruh kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Keputusan hasil rapat pleno itu diambil atas sikap 616 suara yang terdiri dari 38×2 suara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, 5 Majelis Tinggi Partai (MTP), 9 DPP Partai Demokrat, dan sisanya organisasi sayap partai serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN).

    Keseluruhan dari pihak tersebut diketahui merupakan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Kami kader Partai Demokrat, Ketua DPC, Ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030,” kata Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Selatan, Cik Ujang mewakili seluruh Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia.

    “Dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat 2025-2030,” tandas Cik Ujang.