Xcloud.id

kab/kota: Palu

  • Bapenda Palu nilai realisasi pajak restoran belum capai target

    Bapenda Palu nilai realisasi pajak restoran belum capai target

    ANTARA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu mengungkapkan reasliasi pajak pada sektor makan – minum atau pajak restoran periode Januari – November 2025, telah mencapai 76,7 persen atau setara Rp43 Miliar. Plt Sekretaris Bapenda Kota Palu Syarifudin, pada Rabu (3/12), mengungkapkan bahwa nilai tersebut masih berada dibawah target tahunan yang sudah ditetapkan yakni sebesar Rp56,5 Miliar. (M.Izfaldi/Andi Bagasela/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp32,6 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut menjadi risiko penurunan (downside risk) bagi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun.

    Berdasarkan data Tim Ekonom Bank Mandiri, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga provinsi tersebut tercatat sebesar 7,8% terhadap total perekonomian nasional.

    “Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra terhadap PDB, one-off event ini diperkirakan memangkas pertumbuhan antara 0,08% hingga 0,12% percentage point. Jadi kalau ekspektasi awal di 5,1%, memang ada downside risk [risiko penurunan],” ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

    Asmo memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal yang membandingkan bencana serupa di masa lalu, dampak kerugian ekonomi kali ini terbilang cukup besar.

    Sebagai pembanding, gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 memberikan dampak kerugian ekonomi sekitar Rp15 triliun hingga Rp22 triliun. Sementara itu, dampak gempa Lombok pada tahun yang sama berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp7,7 triliun.

    “Estimasi awal kami, roughly [kasarnya] dari data yang ada, dampak banjir bandang di tiga provinsi itu nilainya sekitar Rp32,6 triliun,” jelasnya.

    Asmo menambahkan bahwa provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, menyumbang sekitar 50% dari total kerugian ekonomi tersebut. Hanya saja, dia menekankan bahwa perhitungan ini masih per awal Desember 2025 sehingga akan terus diperbarui seiring dengan pendataan di lapangan.

    Meski menekan pertumbuhan ekonomi, Asmo menilai dampak bencana ini terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, proporsi inflasi tiga provinsi itu terhadap inflasi nasional hanya sebesar 7%, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Jakarta dan Jawa Barat yang mencapai 55%.

    “Jadi harusnya kalau terhadap inflasi nasional memang tidak berdampak signifikan, tapi kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi nasional ini akan bisa berdampak. Paling tidak di akhir tahun ini ya,” pungkasnya

    Kendati demikian, Asmo mengingatkan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Apalagi, sambungnya, Sumatra Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional.

  • Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat.

    “Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo. 

    Dia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari negara-negara sahabat yang menyatakan keprihatinan dan menawarkan bantuan.

    “Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. 

    Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina memastikan pasokan BBM untuk segera distribusi ke seluruh wilayah, termasuk menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal, karena BBM juga kita usahakan dilakukan dropping melalui udara menyesuaikan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah pemerintah telah menerima bantuan internasional, Prasetyo mengatakan belum. 

    Dia menyampaikan bahwa penerimaan bantuan luar negeri akan dipertimbangkan sesuai perkembangan penanganan di lapangan.

    “Ya nanti kita lihat pada waktunya,” ujarnya singkat.

    Saat ditanya negara mana saja yang memberikan atensi, Prasetyo mengatakan ada banyak tanpa memerinci lebih jauh.

    “Banyak. Makasih,” tandas Prasetyo.

    Bencana Sumatra, Belum Jadi Bencana Nasional

    Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    Padahal, luas daerah yang terdampak lebih luas dari Pulau Jawa. Adapun luas pulau Jawa sebesar 128.297 km persegi. 

    Sementara itu, luas Sumut yakni 72.461 km persegi dan luas Aceh 56.839 km persegi, sehingga ditotal seluas 129.300 km persegi. Luas ini, belum ditambahkan dengan daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra Barat sekitar 10.312 km persegi. Maka bila ditotal mencapai 139.612 km persegi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

  • BMKG Prediksi Hujan Ringan hingga Petir Terjadi di Mayoritas Kota RI

    BMKG Prediksi Hujan Ringan hingga Petir Terjadi di Mayoritas Kota RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa sebagian besar kota di Indonesia akan mengalami hujan ringan pada Rabu (3/12/2025).

    Prakirawan cuaca BMKG Maharani Intan mengatakan potensi hujan ringan terjadi di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandarlampung, dan Samarinda.

    Kemudian potensi hujan ringan juga akan terjadi di Denpasar, Mataram, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Nabire.

    Sementara itu perlu mewaspadai potensi hujan petir di Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin.

    “Hujan lebat di Bandung, hujan sedang di Medan, Serang, Jakarta, Semarang, Palangka Raya, dan Tanjung Selor,” katanya, dikutip dari Antaranews, Rabu.

    Untuk bagian timur Indonesia, lanjut dia, perlu mewaspadai potensi hujan sedang di Mamuju, Makassar, dan Merauke.

    Di wilayah Aceh berpotensi berawan tebal, kemudian hal serupa juga diprediksi terjadi di Kupang.

    Maharani menyebutkan sirkulasi siklonik juga terpantau di Laut Banda Bagian Selatan yang membentuk daerah konvergensi dari perairan selatan Maluku hingga Maluku, dari Laut Banda hingga Laut Arafura, serta membentuk daerah konfluensi di Laut Banda atau di sekitar sistem.

    Daerah konvergensi lain diprakirakan terbentuk memanjang dari perairan Utara Aceh hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Riau, dari Kepulauan Riau hingga Kepulauan Bangka Belitung, dari perairan Barat Lampung hingga Bengkulu, dari Jawa Timur hingga Banten.

    Kemudian dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Samudera Pasifik Utara Papua, dari Laut Maluku hingga Maluku Utara, dan dari Papua Barat Daya hingga Papua Pegunungan.

    “Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut,” katanya.

    Dia mengatakan kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

    Menurutnya, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah.

    Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

  • Mentan himpun bantuan Rp75,85 miliar untuk korban banjir Aceh-Sumatera

    Mentan himpun bantuan Rp75,85 miliar untuk korban banjir Aceh-Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil menghimpun dana bantuan Rp75,85 miliar dalam gerakan donasi nasional untuk korban bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wujud kepedulian dan solidaritas seluruh pemangku kepentingan.

    Aksi kemanusiaan yang digelar di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa, berlangsung secara terbuka dan realtime, diikuti pegawai Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta para mitra usaha sektor pertanian.

    Dalam waktu hanya satu jam, ajakan Mentan berhasil menghimpun sekitar Rp75,85 miliar. Meski jumlahnya besar, Mentan menegaskan seluruh donasi terkumpul tanpa paksaan.

    Setiap orang diberi ruang untuk menyumbang sesuai kemampuan, dan itu terlihat jelas ketika sejumlah pegawai menyumbang mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp250.000.

    “Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” kata Mentan Amran.

    Dalam arahannya, Amran menekankan bahwa solidaritas sosial bukanlah seremoni, melainkan panggilan moral bangsa.

    “Setiap bantuan adalah harapan. Kementan peduli,” ujarnya, mengajak masyarakat membantu dengan tulus, bukan karena kewajiban.

    Ia menyebut bencana itu sebagai ujian kemanusiaan yang menggerakkan hati banyak orang.

    “Merah Putih memanggil! Saudara kita terkena bencana, dan sebagai anak bangsa kita wajib mengulurkan tangan,” tegasnya.

    Mentan Amran juga mengingatkan keberhasilan usaha seharusnya melahirkan budaya berbagi, terutama bagi mereka yang rentan.

    “Kepada semua, khususnya para mitra, kalau bisnisnya mau maju, rajin memberi apalagi kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang terkena bencana,” ucapnya.

    Antusiasme para donatur bahkan membuat Mentan Amran berkelakar.

    “Alhamdulillah baru kami terima tadi pagi, masih kecil tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah kurang lebih Rp75 miliar. Kalau begini saya mau berdiri di sini sampai sore,” ungkapnya.

    Untuk menjamin transparansi, Mentan Amran menantang jajarannya mengecek aliran dana secara langsung.

    “Jangan lihat besar kecilnya, yang penting ikhlas. Coba aku tes secara live, masuk nggak ke rekening itu. Coba Dirjen, masuk nggak sumbangannya,” ujarnya.

    Posko kemanusiaan Kementan membuka rekening khusus BRI 2123.01.000535.564 bagi masyarakat yang ingin membantu.

    Mentan kemudian memanjatkan doa agar gerakan kemanusiaan itu menjadi ladang amal bagi semua.

    “Kelak di akhirat nanti semoga kita bertemu atas kebaikan yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.

    Ia memastikan seluruh bantuan segera disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Kementan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapanas, dan lembaga kemanusiaan.

    “Kita harus bantu mereka. Ini musibah. Kalau kita bersama-sama, pasti lebih ringan,” ujarnya.

    Kepada panitia penggalangan dana, Mentan Amran memberikan pesan tegas agar segera salurkan dan tidak salah sasaran. Sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

    Diketahui, gerakan serupa bukan kali pertama dilakukan Mentan Amran. Saat gempa Palu tahun 2018, ia juga berhasil menghimpun hampir Rp50 miliar hanya dalam waktu 30 menit.

    Menurut Amran, tingginya partisipasi publik mencerminkan kepercayaan terhadap integritas Kementan yang ia pimpin, dan terbangun dari sikap tegasnya termasuk dalam memberantas pungli di semua lini pelayanan. Hingga berita ini diturunkan, posko donasi masih dibuka dan dana terus bertambah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural Nasional 2 Desember 2025

    Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural Nasional 2 Desember 2025

    Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan, reformasi Polri harus ditekankan pada aspek kultural, bukan struktural.
    Hal tersebut disampaikannya dalam rapat panitia kerja (panja)
    reformasi kepolisian
    , kejaksaan, dan pengadilan, di Ruang Rapat
    Komisi III
    , Kompleks Parlemen, Jakarta.
    “Reformasi ini memang kita harus maksimalkan di kultural, bukan struktural kalau di kepolisian,” ujar
    Habiburokhman
    , Selasa (2/12/2025).
    Habiburokhman mengatakan,
    Polri
    selama ini dicitrakan buruk oleh masyarakat karena perilaku anggotanya.
    Ia mencontohkan kasus meninggalnya tahanan yang sebelumnya dinyatakan bunuh diri di Polres Palu. Rupanya, tahanan tersebut tewas akibat dianiaya anggota kepolisian.
    Contoh lainnya adalah kasus penganiayaan oleh pemilik toko roti terhadap karyawannya di Jakarta Timur, yang saat itu tak kunjung ditangkap oleh kepolisian.
    “Pengaruh terbesar yang menciderai nama baik Polri itu adalah soal perilaku anggota. Kaya tadi kasus-kasus yang saya sampaikan, itu bukan persoalan struktural,” tegas Habiburokhman.
    Ia pun menyinggung DPR yang telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang.
    Di dalamnya ditekankan bahwa kepolisian juga diawasi oleh masyarakat, dengan memperkuat hak warga negara dalam KUHAP baru.
    “Tambah kita kunci lagi, ketentuan bahwa penegak hukum yang melampaui tugasnya, menjalankan tugas, melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugas, harus menghadapi sanksi administrasi, etik, dan pidana,” tegas Habiburokhman.
    ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S Ilustrasi polisi amankan demo di Jakarta pada 19 Oktober 2025
    Dalam kesempatan berbeda, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui, pekerjaan rumah terbesar dalam
    reformasi Polri
    berada di aspek kultural.
    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR yang membahas penegakan reformasi hukum di Indonesia, pada Selasa (18/11/2025).
    “Reformasi yang awalnya struktural, instrumental, yang masih menjadi PR kami yang kami rasakan hari ini dari semua saran, masukan, kritikan, dan harapam masyarakat adalah reformasi di bidang kultural,” ujar Dedi di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengakui bahwa demonstrasi pada akhir Agustus dan awal September 2025 menjadi titik balik Polri untuk melakukan perbaikan.
    “Namun demikian, nanti kami laporkan pada sebelumnya bahwa sebelum peristiwa Agustus kelabu dan black September, kami sebenernya sudah melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri,” ujar Dedi.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Dedi, berpesan agar institusi kepolisian tidak lelah untuk terus memperbaiki diri.
    “Reformasi Polri ini berjalan secara terus menerus hingga hari ini, sesuai dengan arahan dan perintah Kapolri, kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki diri,” ujar Dedi.
    Setidaknya terdapat empat fokus transformasi Polri, yakni di bidang organisasi, operasional, pengawasan, dan pelayanan publik.
    “Ini terus menjadi catatan kami untuk kami melakukan perbaikan-perbaikan juga,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III DPR sebut reformasi Polri harus kultural, bukan struktural

    Komisi III DPR sebut reformasi Polri harus kultural, bukan struktural

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan secara kultural, bukan struktural.

    Dia menilai pengaruh terbesar yang mencederai institusi Korps Bhayangkara itu adalah para anggotanya, bukan karena kedudukan lembaga atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan struktur.

    “Bukan persoalan struktural, polisi di bawah siapa, kemudian pengangkatan Kapolri oleh siapa, dengan persetujuan siapa, bukan itu. Tapi pengendalian,” kata Habiburokhman saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Aparat Penegak Hukum di kompleks parlemen, Selasa.

    Dia mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI pun sudah beberapa kali membongkar polemik penegakan kasus yang berkaitan dengan perilaku anggota kepolisian.

    Contohnya, kata dia, kasus meninggalnya tahanan Polres Palu yang semula disebut bunuh diri, ternyata ada penganiayaan yang dilakukan oleh polisi di sana, yang kemudian dipecat.

    Lalu ada juga kasus Ronald Tannur yang tak hanya melibatkan polisi, tetapi melibatkan aparat penegak hukum lainnya, bahkan pengadilan. Dan yang terbaru, kata dia, ada kasus pemilik toko roti yang menganiaya karyawannya di Jakarta Timur, tetapi tak kunjung ditangkap oleh polisi.

    Untuk persoalan struktural, menurut dia, kedudukan Polri di bawah langsung Presiden sudah tepat. Selain itu, dia mengatakan bahwa ketentuan itu merupakan Ketetapan (TAP) MPR RI Tahun 2000.

    Di sisi lain, dia pun menilai pengangkatan Kapolri oleh Presiden atas persetujuan DPR merupakan aturan yang sudah tepat.

    Menurut dia, ketentuan itu merupakan amanat reformasi supaya ada pemisahan kekuasaan.

    “Saat itu kita ingin benar-benar mempraktikkan, mengimplementasikan pemisahan kekuasaan, sebagaimana teori trias politica-nya Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato Satu Jam, Mentan Amran Galang Rp75,85 M untuk Bencana Sumatera

    Pidato Satu Jam, Mentan Amran Galang Rp75,85 M untuk Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin langsung gerakan donasi nasional untuk korban bencana alam di Sumatera. Aksi kemanusiaan yang berlangsung di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, digelar secara terbuka dan real-time, diikuti oleh pegawai Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta para mitra usaha sektor pertanian.

    Dalam waktu hanya satu jam, ajakan Mentan Amran berhasil menghimpun donasi sekitar Rp75,85 miliar. Meski jumlahnya besar, ia bahwa seluruh sumbangan diberikan secara sukarela. Setiap orang dipersilakan menyumbang sesuai kemampuan, terlihat dari variasi kontribusi pegawai yang mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp250.000.

    “Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” ujar Amran, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Dalam arahannya, Mentan Amran menekankan solidaritas sosial bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan moral bagi bangsa. Ia menyatakan setiap bantuan yang diberikan merupakan harapan bagi korban, menegaskan bahwa Kementerian Pertanian peduli.

    Menurutnya, bencana ini menjadi ujian kemanusiaan yang menggugah kepedulian banyak pihak. Amran juga menegaskan bahwa semangat merah putih memanggil, sehingga setiap warga bangsa memiliki kewajiban untuk mengulurkan tangan kepada saudara yang terdampak bencana.

    Amran juga mengingatkan keberhasilan usaha seharusnya melahirkan budaya berbagi, terutama bagi mereka yang rentan.

    “Kepada semua, khususnya para mitra, kalau bisnisnya mau maju, rajin memberi apalagi kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang terkena bencana,” ucapnya.

    Antusiasme para donatur bahkan membuat Mentan Amran berkelakar.

    “Alhamdulillah baru kami terima tadi pagi, masih kecil tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah kurang lebih Rp 75 miliar. Kalau begini saya mau berdiri di sini sampai sore, ” ungkapnya.

    Untuk menjamin transparansi, Amran mendorong jajarannya untuk mengecek langsung aliran dana yang masuk. Ia menegaskan bahwa besar kecilnya sumbangan bukan masalah, yang penting dilakukan dengan ikhlas, dan bahkan melakukan uji secara langsung untuk memastikan sumbangan tercatat di rekening.

    Posko kemanusiaan Kementan pun membuka rekening khusus BRI 2123.01.000545.564 bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan.

    Selain itu, Mentan Amran memanjatkan doa agar gerakan kemanusiaan ini menjadi ladang amal bagi semua, dengan harapan kelak di akhirat bisa bertemu atas kebaikan yang telah dilakukan.

    Ia memastikan seluruh bantuan segera disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Kementan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapanas, dan lembaga kemanusiaan.

    “Kita harus bantu mereka. Ini musibah. Kalau kita bersama-sama, pasti lebih ringan,” ujarnya.

    Kepada panitia penggalangan dana, Amran menegaskan agar seluruh sumbangan segera disalurkan dan tidak salah sasaran, karena kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan.

    Gerakan donasi serupa bukan kali pertama dilakukan Mentan Amran. Saat gempa Palu, ia berhasil menghimpun hampir Rp50 miliar hanya dalam waktu setengah jam. Menurutnya, tingginya partisipasi publik mencerminkan kepercayaan terhadap integritas Kementan yang dipimpinnya.

    Kepercayaan publik itu terbentuk dari sikap tegas Mentan Amran, termasuk dalam upaya memberantas pungli di seluruh lini pelayanan. Hingga berita ini diturunkan, posko donasi masih dibuka dan jumlah dana terus bertambah.

    (ega/ega)

  • Polres Lamongan Bersama Polda Jatim Gelar Inspeksi Kendaraan Jelang Nataru

    Polres Lamongan Bersama Polda Jatim Gelar Inspeksi Kendaraan Jelang Nataru

    Lamongan (beritajatim.com) – Satlantas Polres Lamongan bersama Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim, melaksanakan inspeksi kelayakan kendaraan angkutan penumpang maupun barang.

    Inspeksi tersebut dilaksanakan di Garasi Pool PO Bus MDC Trans Lamongan, dengan fokus pemeriksaan pada kondisi fisik kendaraan, kelaikan jalan, serta kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang maupun barang.

    Inspeksi yang juga melibatkan perwakilan Dishub Lamongan dan Perwakilan UPT P3 LLAJ Lamongan ini, sebagai langkah preventif untuk memastikan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Petugas memeriksa kendaraan Garasi Pool PO Bus MDC Trans Lamongan, Selasa (2/12/2025).

    “Kami bersama tim Polda Jatim dan instansi terkait memastikan setiap kendaraan memenuhi standar keselamatan. Ini demi memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Kasat Lantas Polres Lamongan melalui Kasi Humas Polres Lamongan IPDA M. Hamzaid, Selasa (2/12/2025).

    Komponen kendaraan yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi rem, lampu, ban, wiper, hingga perlengkapan keselamatan seperti alat oemadam api ringan (APAR), palu pemecah kaca, sabuk keselamatan, serta kesesuaian trayek dan dokumen kendaraan.

    Selain memeriksa kendaraan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengemudi dan operator angkutan, agar memperhatikan kondisi kendaraan sebelum beroperasi, tidak memaksakan diri ketika lelah, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas.

    “Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh armada angkutan umum di Kabupaten Lamongan siap beroperasi dengan aman, sehingga potensi kecelakaan maupun gangguan lalu lintas dapat diminimalisir selama periode Nataru,” ujarnya. (fak/but)

  • Mendagri Paparkan Skema Penyaluran Beras Bulog bagi Daerah Terdampak Bencana Nasional 1 Desember 2025

    Mendagri Paparkan Skema Penyaluran Beras Bulog bagi Daerah Terdampak Bencana Nasional 1 Desember 2025

    Mendagri Paparkan Skema Penyaluran Beras Bulog bagi Daerah Terdampak Bencana
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan tata cara penyaluran bantuan pangan, khususnya beras Badan Urusan Logistik (Bulog), bagi daerah yang terdampak bencana. 
    Ia menegaskan, stok beras berada dalam kondisi aman dan dapat segera disalurkan melalui prosedur yang telah disederhanakan.
    “Bulog itu memiliki mekanisme, tadi saya sudah umumkan, dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Amran [yang juga merupakan] Menteri Pertanian (Mentan), dan juga dengan Dirut Bulog Pak Rizal,” ujar Tito dalam siaran persnya, Senin (1/12/2025).
    Hal itu dikatakan Tito dalam konferensi pers setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
    Tito mengatakan, pemerintah menerapkan tiga skema dalam penyaluran
    beras Bulog
    , yaitu
    bantuan pangan
    berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, serta bantuan khusus untuk penanganan bencana. 
    Khusus skema terakhir, beras dapat segera disalurkan begitu ada permintaan resmi dari
    kepala daerah
    .
    Tito menegaskan, proses pengajuan bantuan sangat sederhana. Kepala daerah cukup mengirimkan surat permohonan dalam bentuk
    softcopy
    kepada Kepala Badan Pangan Nasional (
    Bapanas
    ).
    Setelah menerima permohonan tersebut, Bapanas akan meneruskan persetujuan kepada Bulog agar bantuan dapat segera dikirim sesuai kebutuhan daerah.
    “Contoh kemarin Lhokseumawe membutuhkan 100 ton, oke dia (Wali Kota Lhokseumawe) buat surat
    softcopy
    -nya saja, dikirim ke saya, kepada Mentan, Kepala Badan Pangan,” kata Tito. 
    Setelah itu, lanjut dia, Badan Pangan dan Mentan menyetujui sehingga tidak perlu berlama-lama dan langsung diteruskan kepada Dirut Bulog. 
    Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu juga menegaskan bahwa stok beras nasional berada pada tingkat yang aman. 
    Tito mencontohkan, di Lhokseumawe tersedia 28.000 ton beras Bulog. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan ke depan.
    Menanggapi kondisi di Sibolga, Tito menjelaskan, sebagian warga sempat mendatangi gudang Bulog karena khawatir terhadap ketersediaan logistik dan akses wilayah yang sebelumnya terhambat. 
    Ia menyebutkan, situasi serupa pernah terjadi di Palu ketika daerah tersebut terisolasi akibat bencana.
    “Kita tahulah bahwa terjadi
    panic buying
    , kemudian juga kesulitan apalagi kalau daerah itu terisolasi. Kita pernah mengalami dulu di Palu hari ketiga terjadi penjarahan karena semua akses tertutup,” ujar Tito.
    Dia menambahkan, pemerintah kini mendistribusikan logistik secara proaktif ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dengan memanfaatkan berbagai jalur yang tersedia. 
    Tito juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat bahwa seluruh penyaluran bantuan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan agar tepat sasaran.
    Terakhir, dia menyampaikan perkembangan mengenai penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. 
    Tito menjelaskan, pendataan terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat masih berlangsung. 
    Untuk sementara, warga masih menempati berbagai lokasi pengungsian, seperti masjid, gedung pemerintah, tenda darurat, atau kembali ke rumah masing-masing yang masih memungkinkan untuk dihuni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.