kab/kota: Palopo

  • Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar, Rabu (10/9/2025).

    Pertemuan itu berlangsung tertutup. Agenda utamanya membahas langkah hukum pasca aksi demonstrasi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.

    Yusril menyampaikan bahwa kedatangannya ke Makassar merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Ia akan menemui tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD Kota Makassar serta DPRD Sulsel di ruang tahanan Polda Sulsel.

    Diketahui, pengrusakan di DPRD Makassar menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

    “Jadi kami melaksanakan tugas dari yang diperintahkan Pak Presiden khususnya di bidang saya, bidang hukum HAM, imigrasi dan kemasyarakat dan memastikan semua itu sudah on the track,” ujar Yusril.

    Ia menegaskan telah menerima laporan jumlah tahanan terkait kerusuhan tersebut yang berlangsung anarkis, dan memastikan akan sesuai dengan hukum dan perlindungan HAM

    “Sekarang ini ada 42 orang yang ditahan dan sedang diproses hukum 40 ada di Makassar dan ada 2 orang di Palopo, kami ingin pastikan langkah hukum ditempuh sesuai dengan hukum berlaku dan sesuai perlindungan HAM,” jelasnya.

    Bahkan, Yusril itu juga menaruh perhatian khusus pada keberadaan pelajar yang ikut diamankan. Ia berencana meninjau langsung para tahanan di Polda Sulsel.

    “Harus dipercepat prosesnya dan dikembalikan ke orangtuanya. Kalau di Makassar, tunggu dulu saya nanti akan ke Polda untuk membahas masalah ini nanti kita ada press conference yang kedua sudah saya dari Polda, jadi lebih jelas tentang mereka yang ditahan,” jelasnya.

  • Ironi Warga Miskin Ekstrem di Palopo, Terlambat Dapat Bantuan Pemerintah karena Masalah Administrasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 September 2025

    Ironi Warga Miskin Ekstrem di Palopo, Terlambat Dapat Bantuan Pemerintah karena Masalah Administrasi Regional 10 September 2025

    Ironi Warga Miskin Ekstrem di Palopo, Terlambat Dapat Bantuan Pemerintah karena Masalah Administrasi
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com
    – Di sebuah rumah kontrakan sederhana di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Asriani (40) berjuang menjalani hidup dengan penuh keterbatasan.
    Sehari-hari ia bekerja sebagai pengikat rumput laut untuk menafkahi lima orang anak dan dua cucunya yang masih kecil.
    Penghasilan dari pekerjaan itu jauh dari cukup.
    “Pendapatanku tidak menentu, kadang ada, kadang juga tidak. Tapi apa boleh buat, harus tetap kerja demi anak-anak,” kata Asriani saat ditemui, Rabu (10/9/2025).
    Anak pertamanya sudah menikah namun masih tinggal bersama di rumah kontrakan seharga Rp 450 ribu per bulan.
    Empat anak lainnya berhenti sekolah karena terkendala biaya.
    “Tidak sekolah karena tidak ada uangku belikan baju sekolah sama keperluan lainnya,” kata Asriani lirih.
    Kondisi makin memprihatinkan ketika anak keempatnya diduga mengalami stunting.
    “Kecil sekali badannya, meski umurnya sudah tujuh tahun. Saya khawatir kesehatannya,” ucap Asriani.
    Di kontrakan kecil itu, ia bersama anak dan cucunya hanya tidur beralaskan matras tipis.
    “Yang penting bisa tidur, walaupun di lantai. Anak-anak sudah biasa begitu,” ujarnya.
    Lurah Ponjalae, Gerhani Djafar, mengakui keluarga Asriani masuk kategori miskin ekstrem. Namun, ia kerap terlewat dalam penyaluran bantuan.
    “Waktu diverifikasi, ternyata dokumennya bermasalah. Ia tidak punya dokumen perkawinan yang lengkap sehingga anaknya hanya tercatat sebagai tanggungan ibu. Akhirnya, kami bantu buatkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) agar bisa terbit Kartu Keluarga,” jelas Gerhani.
    Setelah dokumen diperbaiki, Asriani mulai mendapat akses bantuan, mulai dari pangan hingga BPJS.
    Tetapi hambatan baru muncul. Kuota bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikurangi drastis.
    Dari semula 430 penerima, kini berkurang sekitar 140 orang.
    “Kami kewalahan. Banyak warga yang memang benar-benar membutuhkan. Tapi setiap ada bantuan tambahan, misalnya dari Polres atau donatur lain, biasanya kami carikan nama warga yang paling layak, termasuk ibu Asrianii,” terang Gerhani.
    Keterbatasan biaya juga membuat anak bungsu Asriani yang berusia tujuh tahun belum bersekolah.
    “Waktu ada program pemberantasan anak putus sekolah, ibunya datang dan cerita kalau anaknya belum sekolah. Alasannya sederhana, tidak ada biaya untuk beli seragam,” imbuh Gerhani.
    Pihak sekolah sebenarnya sudah menerima anak itu meski tanpa seragam, sambil menunggu donasi warga.
    Namun, rasa malu membuat bocah tersebut enggan masuk sekolah dan sudah hampir dua pekan absen.
    Meski dihimpit kemiskinan, Asriani tetap berharap anak-anaknya bisa bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik.
    “Kalau bisa, ada bantuan supaya anakku bisa lanjut sekolah. Saya tidak mau mereka berhenti sampai di sini saja,” tuturnya.
    Kisah Asriani menunjukkan ironi kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di daerah. Bukan hanya soal terbatasnya penghasilan, tetapi juga peliknya urusan administrasi dan keterbatasan kuota bantuan yang membuat keluarga miskin kesulitan mendapat hak mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 September 2025

    Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan Regional 10 September 2025

    Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan ke Polda Sulsel untuk meninjau kondisi para tersangka dalam kasus pembakaran dua gedung DPRD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Kunjungan dilakukan di Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, pada Rabu (10/9/2025) sekitar pukul 13.30 WITA.
    Didampingi oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, Menko Yusril langsung mengecek beberapa ruang sel tempat 13 tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD ditahan.
    “Kami ingin memastikan bahwa langkah hukum yang tegas yang diarahkan oleh Bapak Presiden itu betul-betul dilaksanakan di lapangan oleh seluruh aparat penegak hukum,” kata Yusril Ihza Mahendra, usai meninjau para tahanan.
    Yusril juga menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
    “Selama proses itu berlangsung kami harus memastikan bahwa penegakan hukum itu telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana,” jelas Yusril.
    Sejauh ini, sebanyak 42 tersangka telah diamankan oleh jajaran Polda Sulsel.
    Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, menyebabkan kebakaran gedung DPRD Sulsel, DPRD Makassar, dan DPRD Palopo.
    “Saya sudah mendapatkan laporan bahwa ada 42 orang yang ditahan, dan ada dua orang di Kabupaten Palopo. Tadi kami sudah melihat di sini ada 13 orang yang ditahan di Rutan Polda Sulsel,” ujarnya.
    Setelah peninjauan, Yusril meminta agar para tahanan diperlakukan secara manusiawi, termasuk pemenuhan hak dasar seperti konsumsi makanan dan fasilitas istirahat.
    “Tadi saya menyarankan kepada Pak Kapolda supaya mereka dikasih makan yang cukup tiga kali sehari, ya disediakan juga karpet untuk bisa beristirahat. Jangan sampai mereka tidur di lantai semen begitu. Kita harus penuhi hak-hak mereka dan supaya mereka itu ditahan dan diperlakukan secara manusiawi,” ucap Yusril.
    “Secara umum sebenarnya sudah memenuhi perlakuan manusiawi, tapi apa yang kurang, misalnya masih tidak ada bantal, terus dikasih bantal saja, kurang karpet, dikasih karpet saja, biar mereka bisa tidur, istirahat,” jelas dia menambahkan.  
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Prosesi pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025.)

    Sebelumnya Fraksi NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

    Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    “Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

    RMS, demikian akronim namanya merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ia telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Artinya, ini adalah periode keduanya di DPR.

    Rusdi Masse berasal dari Daerah pemilihan Sulawesi Selatan III meliputi sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 8 kabupaten dan Kota Palopo.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kepemimpinan RMS mencatatkan rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel.

  • Diduga Dipicu Bakar Sampah, Satu Hektare Lahan Perbukitan di Palopo Terbakar
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        2 September 2025

    Diduga Dipicu Bakar Sampah, Satu Hektare Lahan Perbukitan di Palopo Terbakar Makassar 2 September 2025

    Diduga Dipicu Bakar Sampah, Satu Hektare Lahan Perbukitan di Palopo Terbakar
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Kebakaran lahan terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selasa (2/9/2025) sore, api melalap kawasan perbukitan di Kilometer 5, Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat.
    Asap pekat terlihat membubung tinggi, sementara kobaran api cepat merambat ke lahan kering di sekitarnya.
    Peristiwa itu diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh seorang pemilik kebun, hingga merembet ke rerumputan dan semak belukar yang mudah terbakar.
    Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Palopo yang dikerahkan ke lokasi sempat mengalami kesulitan. Medan perbukitan yang terjal membuat mobil pemadam tidak dapat menjangkau titik api.
    “Yang terbakar adalah lahan di atas gunung. Kendalanya memang jangkauan kendaraan. Unit yang bisa masuk ke lokasi hanya satu, itu pun tidak maksimal digunakan. Jadi kami melakukan pemadaman manual,” kata Rachmad, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palopo, saat dikonfirmasi di lokasi, Selasa.
    Petugas akhirnya hanya bisa melakukan pemadaman manual dengan peralatan seadanya.
    “Kami membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare. Sebagian besar merupakan rumput pakis dan semak kering yang cepat merambatkan api,” ucapnya.
    “Cara efektif yang kami lakukan adalah memutus mata rantai api ke jalanan. Untuk sementara sudah aman, kami sudah sisir supaya tidak menjalar lagi ke tempat lain,” tambahnya.
    Rachmad mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Sebab, selain berpotensi memicu kebakaran, api yang tidak terkontrol dapat menimbulkan kerugian lebih besar.
    “Sudah kami sampaikan kepada pemilik lahan. Jangan lagi membuka lahan dengan cara membakar. Sebaiknya dilakukan pemangkasan atau pembersihan dengan cara lain yang lebih aman. Kalau dibiarkan seperti ini, risikonya bisa luas dan berbahaya,” ujarnya.
    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kebakaran sempat menimbulkan kepanikan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Hingga Selasa petang, proses pemadaman masih terus berlangsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 terduga pelaku diamankan pascakerusuhan demostrasi di Makassar

    10 terduga pelaku diamankan pascakerusuhan demostrasi di Makassar

    “Sudah ada 10 (terduga) yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (dibakar),”

    Makassar (ANTARA) – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan sementara ini mengamankan 10 orang terduga pelaku pascakerusuhan demonstrasi yang berujung pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provisi Sulsel pada 29-30 Agustus 2025.

    “Sudah ada 10 (terduga) yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (dibakar),” kata Direktur Reskrimum Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Selasa.

    Kesepuluh orang tersebut diduga terlibat dalam aksi anarkis yang berujung kerusuhan pembakaran dua kantor dewan tersebut di Kota Makassar.

    Meski demikian, sejauh ini pihaknya belum memutuskan status 10 orang terduga pelaku tersebut karena penyelidikan dan pendalaman masih terus dilakukan pihak berwajib dan kemungkinan akan bertambah.

    Sedangkan peristiwa demonstrasi hingga terjadi kericuhan dan perusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Palopo, Sulsel, pada 1 September 2025, kata dia, polisi juga mengamankan terduga pelaku.

    “Dan dua orang (terduga perusak) untuk gedung DPRD di Palopo. Nanti di release semua, tunggu waktunya. Anggota terus bekerja untuk itu, (masih) ada tersangka lain,” ujar Setiadi menekankan.

    Selama proses penyelidikan, sementara ini polisi mengamankan 12 orang terduga pelaku kerusuhan baik di Kota Makassar, maupun di Kota Palopo, Sulsel.

    Sementara itu, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi menyatakan sampai saat ini timnya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kantor DPRD Kota Makassar usai dibakar massa. “Belum selesai,” tutur Wahyu dijawab singkat saat dikonfirmasi wartawan.

    Sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono disela pemantauan olah TKP menjelaskan, proses tersebut dilakukan untuk memperjelas apa yang terjadi termasuk rangkaian-rangkaiannya. Ia pun meminta dukungan masyarakat upaya yang dilakukan Polri.

    “Dan yang terpenting potensial suspek (dicurigai tersangka) sudah ada. Ke depan mudah-mudahan semua ini, kami bisa selesaikan sebaik-baiknya. Kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi, karena potensial suspek itu sudah ada,” ucapnya di Kantor DPRD Makassar kemarin.

    Sebelumnya, demonstrasi berujung kerusuhan terjadi pada 29-30 Agustus 2025 mengakibatkan Kantor DPRD Makassar dan Kantor DPRD Sulsel serta dua pos polisi dibakar massa. Selain itu sejumlah fasilitas umum juga turut dirusak dan dijarah massa.

    Sejumlah orang menjadi korban, empat diantaranya meninggal dunia. Tiga korban tewas terdampak kebakaran di Kantor DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani dan satu orang lainnya pengemudi ojol dikeroyok massa dituduh intelijen, di Jalan Urip Sumoharjo, selebihnya mengalami luka.

    Dari data BPBD Makassar estimasi kerugian negara pascapembakaran kantor DPRD Kota Makassar mencapai Rp253,4 miliar. Sebanyak 67 unit mobil dan 15 motor serta dokumen penting dan gedung tersebut hangus terbakar usai kejadian.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Sulsel Tangkap 10 Terduga Pelaku Pembakaran Kantor DPRD Makassar, Ini Sosoknya

    Polda Sulsel Tangkap 10 Terduga Pelaku Pembakaran Kantor DPRD Makassar, Ini Sosoknya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Setelah melakukan penyelidikan, tim Ditreskrimum Polda Sulsel meringkus sedikitnya belasan orang buntut pengerusakan dan pembakaran kantor DPRD.

    Ditreskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Setiadi Sulaksono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus 12 terduga pelaku.

    “Sudah ada 10 yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (di Makassar),” ujar Setiadi, Selasa siang (2/9/2025).

    Sementara dua lainnya, kata Setiadi, merupakan terduga pelaku pengerusakan di kantor DPRD Kota Palopo.

    “Dua orang (untuk kericuhan) gedung DPRD di Palopo,” tambah Setiadi.

    Hanya saja, Setiadi belum memberikan penjelasan mengenai keterlibatan belasan terduga pelaku tersebut.

    “Nanti direlease semua tunggu waktunya. Anggota terus bekerja untu ada tersangka lain,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Kriminolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Heri Tahir, menilai bahwa ada kelalaian dari pihak Kepolisian sebagai penanggungjawab keamanan saat terjadi pembakaran kantor DPRD kota Makassar.

    Seperti diketahui, kantor DPRD Sulsel, dua Poslantas milik Polrestabes Makassar, Masjid, hingga pos jaga Kejati Sulsel juga menjadi sasaran pembakaran para Jumat (29/8/2025) malam.

    “Sebenarnya ini kan pergerakan bisa diantisipasi. Misalnya kalau sudah dilihat pokok gejala tindakan destruktif dan sebagainya,” ujar Prof. Heri kepada fajar.co.id, Selasa (2/9/2025).

    Dikatakan Prof. Heri, aparat Kepolisian jika memang hadir di tengah massa aksi melakukan pengamanan, mestinya mengingatkan orang-orang yang ada di gedung DPRD kota Makassar.

  • Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 September 2025

    Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa Nasional 2 September 2025

    Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data kerusakan aset negara, termasuk fasilitas umum, pasca aksi demonstrasi pada Agustus 2025.
    Data ini dipaparkan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 lewat YouTube Kemendagri RI, Selasa (2/9/2025).
    Dari data tersebut, ada setidaknya 23 daerah yang fasilitas umum hingga kantor pemerintahannya dirusak dan dibakar.
    “DKI Jakarta, ini kita lihat datanya, kerusakannya. Kota Makassar, kemudian Kota Surakarta, Kota Surabaya, ini gedung pemerintah,” kata Tito dalam paparannya, Selasa.
    Sejumlah daerah juga melaporkan bahwa Gedung DPRD, museum, hingga kantor dan pos polisinya dirusak.
    Bahkan, ada sejumlah benda purbakala di Kediri yang dilaporkan hilang atau rusak.
    Berikut ini datanya:
    1. DKI Jakarta
    Sebanyak 22 halte rusak dengan kerugian Rp 33 miliar untuk MRT, Rp 416 miliar untuk Transjakarta, Rp 5,5 miliar untuk CCTV.
    2. Kota Makassar
    Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar
    3. Kota Surakarta
    Kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar
    4. Kota Surabaya
    Gedung Grahadi dibakar, 11 pos polisi rusak berat/terbakar
    5. Kota Kediri
    Gedung DPRD Kota dibakar dan dijarah, Kantor Satlantas Polres Kediri Kota dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak
    6. Kota Mataram
    Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya dibakar dan dirampas
    7. Kota Bandung
    Aset rumah dinas MPR dirusak dan Gedung DPRD dirusak
    8. Kota Semarang
    Gedung DPRD Jawa Tengah dibakar
    9. Kabupaten Brebes
    Gedung DPRD dibakar
    10. Kota Pekalongan
    Gedung DPRD dan Pemkot dibakar
    11. Kota Tegal
    Gedung DPRD dan polres dibakar
    12. Kabupaten Cilacap
    Gedung DPRD dirusak
    13. Kabupaten Kediri
    Gedung DPRD, Gedung Pemerintah Kabupaten, dan Samsat dibakar dan dijarah, Museum Baghawanta Bari serta sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
    14. Kabupaten Kebumen
    Kerusakan kaca Gedung DPRD.
    15. Kabupaten Jepara
    Kerusakan kaca pada kediaman Kapolres dan Wakapolres Jepara, pembakaran sebagian Gedung DPRD Jepara, penjarahan Kantor DPRD Jepara, kerusakan lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, serta pembakaran di sekitar Tugu Kartini.
    16. Kota Malang
    Ada 13 pos polisi dirusak dan 3 pos polisi dibakar
    17. Kota Cirebon
    Gedung DPRD Kota dirusak dan dijarah
    18. Kabupaten Banyumas
    Kantor Pemkab, pendopo bupati, dan eks Gedung DPRD dirusak
    19. Kota Banjar
    Gedung DPRD Kota Banjar dirusak
    20. Jambi
    Gedung DPRD Provinsi Jambi dirusak
    21. Kota Tasikmalaya
    Gedung DPRD dirusak
    22. Kota Palembang
    Gedung DPRD dirusak dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel dibakar
    23. Kota Palopo
    Gedung DPRD dirusak.
    Disclaimer:
    Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
    Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
    Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di DPRD Palopo Ricuh, Kaca Gedung Pecah, Polisi dan Jurnalis Terluka
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        1 September 2025

    Demo di DPRD Palopo Ricuh, Kaca Gedung Pecah, Polisi dan Jurnalis Terluka Makassar 1 September 2025

    Demo di DPRD Palopo Ricuh, Kaca Gedung Pecah, Polisi dan Jurnalis Terluka
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com – 
    Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berujung ricuh pada Senin (1/9/2025) sore.
    Akibat bentrokan antara massa dan aparat, seorang polisi dan seorang jurnalis dilaporkan terluka, serta sejumlah kaca jendela gedung pecah.
    Bentrokan terjadi antara massa demonstran dengan aparat kepolisian dari Polres Palopo dan personel Satpol PP di halaman Gedung DPRD Kota Palopo.
    Kericuhan dipicu setelah mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung untuk bertemu anggota DPRD, namun tidak ada satu pun legislator yang menemui mereka.
    Massa yang kecewa kemudian merusak pintu gedung dan melempari kantor DPRD dengan batu hingga menyebabkan sejumlah kaca jendela pecah.
    Situasi semakin memanas saat aparat berupaya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.
    Namun, para demonstran tetap bertahan, melempari aparat dengan batu, bahkan sempat terjadi aksi saling kejar antara kedua belah pihak di sekitar gedung DPRD.
    Akibat bentrokan tersebut, dua orang dilaporkan mengalami luka. Seorang jurnalis terkena serpihan kaca yang pecah, sementara seorang polisi terluka akibat lemparan batu dari massa.
    Menanggapi insiden ini, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, mengajak para pengunjuk rasa menghentikan aksi anarkistis dan menyalurkan aspirasi dengan cara yang lebih damai.
    “Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya lewat diskusi bersama, bukan dengan merusak fasilitas umum,” kata Syarifuddin.
    Hingga Senin petang, aparat masih berjaga ketat di sekitar Gedung DPRD Palopo guna mengantisipasi kericuhan susulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Sekarang! Lowongan Kerja di Bank BUMN, Fresh Graduate Bisa Daftar

    Cek Sekarang! Lowongan Kerja di Bank BUMN, Fresh Graduate Bisa Daftar

    Jakarta

    Bekerja di BUMN menjadi salah satu impian para pencari, contohnya di Bank BUMN. Selain stabilitas dan jenjang karier yang jelas, bekerja di perusahaan pelat merah juga menawarkan gaji dan tunjangan kompetitif.

    Saat ini, beberapa bank BUMN membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Berikut rinciannya:

    1. Lowongan Kerja BNI

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membuka lowongan kerja untuk dua posisi dan terbuka untuk lulusan baru. Hal ini berdasarkan unggahan di situs Kalibrr https://www.kalibrr.com/id-ID/c/pt-bank-negara-indonesia-persero-tbk/jobs.

    Disebutkan bahwa BNI membutuhkan talent-talent muda yang berbakat, kreatif, komunikatif untuk mengisi posisi Asisten Penagihan pada fungsi bisnis, administrasi, transaksi dan settlement untuk penempatan di wilayah – wilayah Bank BNI.

    a. Asisten Penagihan
    RCR – Regional Office 04 : Banjar, Garut, Purwakarta, Sumedang & Jawa Barat sekitarnya.
    RCR – Regional Office 06 : Gresik, Madura, Mojokerto, Siduarjo, Bojonegoro, & Jawa Timur sekitarnya
    RCR – Regional Office 07 : Ambon, Baubau, Bulukumba, Kendari, Mamuju, Mattoangin, Palopo, Pare pare, Sengkang & Makassar sekitarnya

    Kualifikasi Minimum:
    – Maksimal Usia: 26 tahun untuk fresh graduate, dan 31 tahun untuk yang berpengalaman
    – Memiliki pengalaman 1 tahun di bidang penagihan
    – Minimal pendidikan D3
    – IPK 2.75 skala 4
    – Tidak pernah terlibat narkoba atau pelanggaran hukum lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
    – Tidak memiliki hubungan darah langsung / kandung dengan pegawai aktif BNI.
    – Berpenampilan menarik serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
    – Bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia
    – Daftar Sebelum 1 September 2025

    b. Officer Development Program (ODP)
    Kualifikasi Minimum:
    1. Lulusan S1 atau S2 dengan IPK Minimum 3.00 untuk lulusan S1, dan 3.25 untuk lulusan S2 (skala 4.00).
    2. Usia maksimum saat seleksi: 25 tahun untuk lulusan S1 dan 28 tahun untuk lulusan S2
    3. Menguasai Bahasa Inggris dan melampirkan skor TOEFL resmi (minimal 450).
    4. Tidak memiliki anggota keluarga inti (orang tua/saudara kandung) yang bekerja di BNI.
    5. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama program berlangsung.
    6. Memiliki minat dan semangat untuk berkarier sebagai financial advisor.
    7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung bisnis Wealth Management.

    2. Lowongan Kerja BRI

    Bank BRI juga membuka lowongan kerja di beberapa wilayah untuk beberapa posisi, seperti tertera pada https://e-recruitment.bri.co.id/jobs. Misalnya, pembukaan rekrutmen Brilian Banking Associate Program Batch 6 tahun 2025, region 8/ RO Jakarta 3.

    Lokasi Penempatan mencakup Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang & Tangsel, Serang, Cilegon, Pandeglang, Labuan, Balaraja, Rangkasbitung. Lowongan kerja ini dibuka untuk jabatan Marketing, sebagai berikut:

    a. Junior Associate Mantri
    Tugas dan Tanggung Jawab Utama:
    Melaksanakan kegiatan pemasaran pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya, memprakarsai dan menganalisis usulan pinjaman, melakukan pembinaaan terhadap nasabah BRI Unit dan Agen BRILink.

    b. Relationship Manager (RM) Dana dan Transaksi
    Tugas dan Tanggung Jawab Utama:
    Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis dana, pemasaran terpadu (Integrated Banking Solution) dan monitoring portofolio dana serta jasa bank lainnya.

    KUALIFIKASI KANDIDAT
    a. Jabatan Junior Associate Mantri
    – Pendidikan minimal D3 dari PTN/PTS ter-akreditasi (IPK min 2.75).
    – Usia maksimal 24 tahun (belum berulang tahun ke-25 pada saat seleksi Screening awal).
    – Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
    – Mampu berkomunikasi dengan baik
    – Menyukai tantangan dan memiliki network yang luas.
    – Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja BRI.
    – Memiliki Etos Kerja Tinggi (Rajin, Jujur, dan Disiplin)
    – Tidak memiliki Catatan Negatif (SLIK OJK Lancar, Tidak memiliki pinjaman online, tidak terlibat Judol, Tidak memiliki catatan perilaku Negative / Criminal / Terrorism,dsb).
    – Diutamakan berdomisili di Unit Kerja setempat.
    – Tidak memiliki Hubungan Keluarga Inti (Suami/Istri/Ayah/Ibu/Anak/Saudara Kandung) dengan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

    b. Jabatan RM Funding and Transaction
    – Pendidikan minimal S1 dari PTN/PTS ter-akreditasi (IPK min 2.75).
    – Usia maksimal 25 tahun (belum berulang tahun ke-26 pada saat seleksi awal) bagi Fresh Graduate, dan usia maksimal 30 tahun (belum berulang tahun ke-31 pada saat seleksi awal) bagi yang memiliki pengalaman bekerja di bidang Perbankan minimal 1 tahun.
    – Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
    – Mampu berkomunikasi dengan baik
    – Menyukai tantangan dan memiliki network yang luas.
    – Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja BRI.
    – Memiliki Etos Kerja Tinggi (Rajin, Jujur, dan Disiplin)
    – Tidak memiliki Catatan Negatif (SLIK OJK Lancar, Tidak memiliki pinjaman online, tidak terlibat Judol, Tidak memiliki catatan perilaku Negative / Criminal / Terrorism,dsb).
    – Diutamakan berdomisili di Unit Kerja setempat.
    -Tidak memiliki Hubungan Keluarga Inti (Suami/Istri/Ayah/Ibu/Anak/Saudara Kandung) dengan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

    Pendaftaran dapat dilakukan hanya melalui website resmi rekrutmen Bank BRI di https://e-recruitment.bri.co.id dengan memilih Region 8 / RO Jakarta 3 yang sesuai dengan domisili dan posisi jabatan yang diminati.

    3. Lowongan Kerja Bank Mandiri

    Bank Mandiri juga membuka beberapa lowongan kerja, termasuk dalam program Officer Development Program (ODP) Regional Business. Program itu dirancang untuk mempersiapkan pekerja menempati peran strategis di berbagai level dan fungsi di Bank Mandiri.

    Program ini bertujuan membentuk pemimpin masa depan dan profesional perbankan ritel yang kompeten, dengan bekal keahlian dalam pendanaan ritel, pembiayaan, transaksi, dan layanan.

    Bagi yang tertarik bisa mendaftar sebelum tanggal 31 Oktober 2025. Rincian lengkapnya dapat dilihat di https://jobs.talentics.id/pt-bank-mandiri-persero-tbk/officer-development-program-regional-business-2025-national-roadshow-talent-pool?hide=other-opportunities.

    Kualifikasi:
    1. Lulusan S1 atau S2 dari perguruan tinggi terkemuka, baik dalam maupun luar negeri
    2. IPK minimum: 3.00 untuk lulusan S1, dan 3.20 untuk lulusan S2 (skala 4.00).
    3. Usia maksimum saat seleksi: 25 tahun untuk lulusan S1 dan 27 tahun untuk lulusan S2
    4. Memiliki sikap profesional, kemampuan komunikasi yang baik, serta jaringan relasi yang luas
    5. Menguasai Bahasa Inggris aktif, lisan dan tulisan
    6. Tidak memiliki anggota keluarga inti (orang tua atau saudara kandung) yang bekerja di Bank Mandiri
    7. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama tahun pertama program berlangsung
    8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

    Kemampuan yang Dibutuhkan:
    1. Kemampuan membangun jaringan dalam berbagai situasi formal maupun non-formal
    2. Jiwa wirausaha, proaktif menjalin relasi, dan aktif dalam kegiatan internal maupun eksternal organisasi untuk mencapai target
    3. Keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam menggali serta memahami informasi yang relevan dan komprehensif
    4. Mampu mengkomunikasikan ide secara jelas dan efektif guna memperoleh pemahaman dan dukungan dari pihak lain

    (ily/hns)