kab/kota: Palmerah

  • Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari kinerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Diketahui, pada 1 Februari 2025, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat.

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

    Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

    Di Pamulang, bahkan ada warga yang meninggal karena lelah mengantre.  

    Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025)

    Rocky Gerung menilai kebijakan Bahlil tidak mencerminkan sikap Pancasilais.

    “Keluarga miskin itu seharusnya diberikan kesempatan pertama, akhirnya kita lihat mereka antre ratusan meter, itu kan bukan peradaban yang Pancasilais,” ucap Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Rocky Gerung Official.

    Rocky Gerung menganggap dalam membuat kebijakan, Bahlil tidak mempersiapkan solusi ketika timbul permasalahan di masyarakat akibat aturan yang baru diterapkan.

    “Bahlil mengucapkan bersabar nanti akan diatur tidak ada kelangkaan, ya faktanya ada antrean,” kata Rocky Gerung.

    “Ya jadi mitigasinya tidak dipikirkan kalau ada perubahan kebijakan seharusnya ada modeling untuk melihat, pemerintah ini sering kali tanpa modeling. Ide-ide besar itu harus diturukan dengan teknikalitas, pemerintah harusnya menghitung konsekuensi dari kebijakannya,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Rocky Gerung menilai tak cuma Bahlil, beberapa Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak becus.

    “Menteri Prabowo itu tidak becus, tidak punya kapasitas, tidak punya strategi mitigasi. Perubahan kebijakan itu seharusnya disiapkan juga dengan strategi mitigasi,” ujar Rocky Gerun.

    Ia lalu membandingkan Menteri di Kabinet Merah Putih dengan zaman Presiden SBY dan Soeharto.

    “Beberapa menteri itu kurang, jika kita bandingkan dengan menteri zaman Pak SBY, saat itu ada krisis dengan mudah diatasi,” ucap Rocky Gerung.

    “Apalagi di zaman Pak Harto enggak ada anrean beginia, di zaman orde baru yang dipentingkan adlaah kebutuhan dasarf,”

    “Energi itu harus tersedia 24 jam,” imbuhnya.

    Bahlil Minta Maaf

    Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya seorang warga akibat mengantre membeli elpiji 3 kilogram. 

    Bahlil mengatakan, antrean itu terjadi karena pemerintah melakukan penataan regulasi. 

    “Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan,” ujar Bahlil di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025) pagi. 

    Bahlil mengatakan, perbaikan aturan dilakukan agar rakyat mendapat elpiji dengan baik dan gampang. 

    “Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons, untuk kami ingin rakyat kita mendapat elpiji dengan baik dan gampang,” kata Bahlil. 

    Adapun per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu dijalankan setelah mendapat instruksi Prabowo Subianto. 

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil. 

    Bahlil mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan. 

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen. 

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil. 

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis. Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan (Kementerian) ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Bahlil Minta Maaf Ada Warga Meninggal saat Antre LPG 3 Kg

    Bahlil Minta Maaf Ada Warga Meninggal saat Antre LPG 3 Kg

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta maaf atas adanya warga yang meninggal dunia saat mengantre membeli tabung gas elpiji 3 kilogram. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta maaf atas adanya warga yang meninggal dunia saat mengantre membeli tabung gas elpiji 3 kilogram. Bahlil mengungkapkan, langkah penertiban ini dilakukan semata-mata untuk penataan distribusi yang lebih baik.

    “Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan,” kata Bahlil usai meninjau langsung di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menegaskan, penataan pembelian tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. “Yang kita lakukan untuk kita ingin rakyat kita mendapatkan elpiji dengan baik dan gampang,” jelas dia.

    Sebelumnya, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) tewas mendadak diduga akibat kelelahan, saat antre membeli gas elpiji 3 Kg di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

    Berdasarkan unggahan akun Instagram @viralciledug, disebutkan bahwa ibu tersebut meninggal dunia setelah antre selama berjam-jam sejak pagi pada Senin 3 Februari 2025.

    “Dia nyari gas muter dari pagi ga dapat, dia antre di agen berjam-jam,” bunyi keterangan unggahan akun instagram tersebut.

    Berdasarkan informasi, sebelum meninggal, korban terlihat sedang duduk di rumah setelah capek memburu gas melon tersebut. “Sempat dibawa ke RS buat mastiin ternyata (korban) memang sudah meninggal,” katanya.

    (cip)

  • Pengecer di Seluruh Indonesia Sudah Bisa Jual Gas Elpiji 3 Kg Lagi, Begini Caranya – Halaman all

    Pengecer di Seluruh Indonesia Sudah Bisa Jual Gas Elpiji 3 Kg Lagi, Begini Caranya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pengecer bisa kembali menjual gas elpiji 3 kilogram (kg).

    Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kini, pengecer elpiji 3 kg di seluruh Indonesia itu bisa kembali aktif menjual dengan nama sub-pangkalan.

    “Jadi, mulai hari ini, pengecer seluruh Indonesia dengan nama sub-pangkalan,” katanya ketika memberi keterangan pers usai meninjau pangkalan penjual elpiji 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Caranya nanti, para sub-pangkalan itu akan dibekali oleh Kementerian ESDM dan Pertamina dengan aplikasi yang tidak dikenakan biaya.

    Pembekalan aplikasi itu bertujuan agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga penjualan elpiji 3 kg tersebut.

    Selain itu, agar pemberian gas bersubsidi itu juga tepat sasaran.

    Untuk para pengecer elpiji 3 kg yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan, akan dibantu pendaftarannya.

    Bahlil memastikan, pengecer yang ingin mendaftar menjadi sub-pangkalan penjual elpiji 3 kg tidak dikenakan biaya, alias gratis.

    “Proses mereka (pengecer) menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka menjadi UMKM,” ucap Bahlil, dilansir Kompas.com.

    Sejauh ini, total ada 370 ribu pengecer yang akan diangkat menjadi sub-pangkalan.

    “Kriterianya yang sudah beroperasi semuanya kita angkat jadi sub-pangkalan sambil kita lihat ke depan,” kata Bahlil.

    “Andai kalau ada yang tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, harus dikasih sanksi, jangan harga dibuat semau-maunya,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Pertamina juga telah membuatkan aplikasinya dan akan disampaikan kepada mereka agar bisa digunakan.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol.”

    “Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak terjadi lagi,” ujar Bahlil.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa 370 ribu pengecer tersebut telah otomatis terdaftar menjadi sub-pangkalan.

    “Otomatis kemarin kategorinya sudah kami ubah menjadi sub-pangkalan. Jadi hari ini seperti arahan pak menteri, sudah bisa seperti biasa, bisa membeli langsung dari pangkalan,” kata Simon.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

    Nantinya, pengecer elpiji akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3 kg tidak mahal.

    “Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

    “Jadi, pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya.

    Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025. Kini elpiji 3 kg hanya dijual melalui pangkalan.

    Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kg di pangkalan resmi.

    Alasan Kebijakan 

    Sebelumnya, mengenai alasan di balik kebijakan yang mewajibkan pembelian elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina, Bahlil menjelaskan hal ini untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran.

    Selain itu, juga untuk menertibkan permainan harga yang membuat elpiji kerap dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

    Bahlil juga menjelaskan, seharusnya setelah disubsidi oleh pemerintah, harga elpiji 3 kg di pangkalan resmi berkisar antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per tabung.

    Harga tersebut setara dengan harga per kilogram yang seharusnya antara Rp5.000 hingga Rp6.000.

    Namun, laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM menunjukkan adanya permainan harga.

    “Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur saja,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Selain itu, Bahlil menyebutkan ada kelompok tertentu yang membeli Elpiji dalam jumlah yang tidak wajar, sehingga menyebabkan harga naik dan distribusi menjadi tidak tepat sasaran.

    “Ya mohon maaf tidak termasuk curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli elpiji dengan jumlah yang tidak wajar.”

    “Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ujar Bahlil.

    Karena hal tersebut, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan aturan yang mewajibkan pembelian elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina.

    Dengan cara ini, maka pemerintah dapat mengontrol harga dan memastikan harga yang berlaku sesuai HET.

    “Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” ucap Bahlil.

    Bahlil juga mengungkapkan permainan harga ini biasanya terjadi di tingkat pengecer.

    Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan distribusi dan memastikan elpiji 3 kg hanya bisa dibeli di pangkalan resmi, bukan di pengecer.

    Lebih lanjut, terkait dengan jarak pangkalan resmi yang mungkin lebih jauh dari lokasi pembeli dibanding ke pengecer, Bahlil memahami kesulitan yang mungkin timbul.

    “Sekarang saya dapat memahami. Contoh di Jakarta Timur di tempat saya tinggal. Pengecer itu biasanya cuman 100 meter saya bisa dapat elpiji di pengecer itu,” tutur Bahlil.

    “Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 meter atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu karena di pangkalan itu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan,” lanjutnya.

    Bahlil lantas mengimbau agar pengecer dapat meningkatkan status mereka menjadi pangkalan resmi.

    Dengan begitu, pemerintah dapat mengontrol harga dan memastikan bahwa elpiji 3 kg dijual sesuai HET yang ditetapkan.

    “Ini transisi aja sebenarnya. Saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini.”

    “Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung,” pungkas Bahlil.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim/Chaerul Umam/Fersianus Waku) (Kompas.com)

  • 7
                    
                        Bahlil: Mulai Hari Ini Pengecer Kembali Aktif Jual Elpiji 3 Kg
                        Megapolitan

    7 Bahlil: Mulai Hari Ini Pengecer Kembali Aktif Jual Elpiji 3 Kg Megapolitan

    Bahlil: Mulai Hari Ini Pengecer Kembali Aktif Jual Elpiji 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    mengatakan, mulai hari ini pengecer akan diizinkan kembali menjual elpiji 3 kilogram (kg)
    Nantinya, para pengecer itu akan dijadikan subpangkalan penjualan gas 3 kg oleh pemerintah dan PT Pertamina
    “Jadi mulai hari ini pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif (jual
    elpiji 3 kg
    ) dengan nama subpangkalan,” ujar Bahlil saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).
    Nantinya pemerintah akan memfasilitasi para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk mengontrol penjualan elpiji 3 kg agar tepat sasaran.
    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menajdi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Bahkan kami akan pro aktif mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka menjadi UMKM,” kata Bahlil.
    Bahlil mengaku sudah dihubungi Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan kebijakan baru ini. 
    Kepala Negara mengarahkan agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran dan harganya harus terjangkau bagi masyarakat.
    Maka dari itu, mulai hari ini para pengecer akan diperbolehkan lagi menjual gas 3 kg bersubsidi itu.
    “Atas saran Bapak Presiden (Prabowo) yang pertama adalah semua
    supplier
    yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi subpangkalan. Tujuannya apa, mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol, supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dari arah subsidi ini tidak lagi terjadi,” ucap dia.
    Berdasarkan data yang dimiliki Bahlil, saat ini tercatat ada 370.000 supplier elpiji 3 kg di seluruh Indonesia. Nantinya semuanya akan diangkat sebagai subpangkalan elpiji 3 kg.
    “Kriterianya yang sudah beroperasi semuanya kita angkat jadi subpangkalan sambil kita lihat ke depan. Andai kalau ada yang tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, harus dikasih sanksi, jangan harga dibuat semau-maunya,” ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VIDEO Cerita Warga Lenteng Agung Kesulitan Mencari Gas Elpiji 3 Kg: Tolong Pak, Untuk Berdagang – Halaman all

    VIDEO Cerita Warga Lenteng Agung Kesulitan Mencari Gas Elpiji 3 Kg: Tolong Pak, Untuk Berdagang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Warga mengeluhkan kebijakan baru pemerintah terkait tata niaga liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji subsidi tabung 3 kg.

    Dalam kebijakan baru tersebut, mulai 1 Februari 2025, pemerintah melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

    Masyarakat diwajibkan membelinya di pangkalan resmi Pertamina.

    Aturan ini membuat warga kesulitan mendapatkan gas melon karena kini tidak lagi dijual di warung-warung dekat rumah.

    “Tolong Pak, Buat Berdagang”

    Bergeser ke kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, warga harus keliling untuk mencari gas melon.

    Nita, seorang warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tak bisa menutupi rasa senangnya setelah berhasil mendapatkan satu tabung gas melon 3 kg pada Senin (3/2/2025) siang.

    Pada pukul 11.30 WIB, Nita langsung mendatangi agen elpiji di Jalan Raya Lenteng Agung.

    Dengan usaha keras, ia berhasil menukarkan tabung gas 3 kg yang kosong dengan yang baru.

    Sebelumnya, sejak pukul 07.00 WIB, Nita yang berprofesi sebagai pedagang, sudah kesulitan menemukan gas berukuran 3 kg di sekitar tempat tinggalnya.

    Bahkan, dia harus berkeliling menggunakan sepeda motor bersama suaminya untuk mencari gas melon ke beberapa warung.

    “Nyari sampai dekat Kelurahan (Jagakarsa), ke warung-warung juga enggak ada,” kata suami Nita, mengungkapkan kesulitan mereka saat berburu gas melon.

    “Nyari ke warung-warung nggak ada,” timpal Nita,.

    Kesulitan tersebut membuat Nita merasa terganggu dalam berdagang. Ia bahkan sampai meminta tolong kepada agen elpiji untuk memberikan satu tabung gas 3 kg.

    “Minta tolong satu (tabung) saja, Pak.”

    “Kesusahan buat dagang soalnya,” ujar Nita, memohon kepada pengelola agen elpiji.

    Beruntung, pengelola agen tersebut bersedia memberikan tabung gas 3 kg yang baru.

    Suami Nita pun merasa sangat bersyukur.

    “Untuk di sini boleh ngasih, berarti agennya baik ini. Kadang ada yang enggak ngasih,” kata suami Nita dengan nada lega.

    Sementara itu, pekerja di agen elpiji Lenteng Agung mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kelangkaan gas 3 kg di masyarakat.

    Sebab, agen tersebut hanya beroperasi untuk mendistribusikan gas ke distributor.

    Antrean Gas 3 kg

    Tribunnews pun menemui sejumlah antean elpiji 3 kg di salah satu agen di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin siang.

    Sejumlah distributor tengah mengantre kedatangan truk pembawa gas.

    Para distributor ini terdiri dari bapak dan ibu yang membawa kendaraan roda dua dengan kurang lebih 10 tabung gas kosong.

    Sekira pukul 11.40 WIB, truk pembawa gas 3 kg pun tiba di agen tersebut. 

    Para pembeli gas pun langsung menurunkan gas 3 kg yang telah kosong dari atas kendaraannya.

    Petugas langsung mengatur antrean untuk para pembeli gas 3 kg agar tetap tertib saat membeli.

    Di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, beberapa pangkalan sudah kehabisan stok. Masyarakat yang ingin membeli elpiji terpaksa mencari di lokasi lain.

    Pangkalan gas di Kemanggisan, Palmerah, sudah kehabisan stok elpiji 3 kg dan akhirnya menolak warga yang terus berdatangan untuk membeli.

    Petugas di Pangkalan Gas Kemanggisan juga menyampaikan bahwa mereka sudah tidak melayani pembelian untuk pengecer.

    Sementara itu, sebuah pangkalan gas elpiji 3 kg yang berada di Jalan Palmerah 1, Inspeksi Slipi, mengalami hal serupa, di mana stok gas melon sudah habis sejak pagi.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut memberikan penjelasan mengenai kebijakan gas elpiji 3 Kg.

    Menurutnya, pemerintah sedang memperbaiki tata kelola penyediaan elpiji 3 Kg.

    Hal itu, kata Bahlil, untuk mencegah adanya oknum pengecer yang menaikkan harga elpiji 3 Kg. 

    Bahlil pun membantah terjadi kelangkaan elpiji 3 kg. 

    “Oh gini, kalau dibilang LPG langka, enggak. LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi ditata kelolanya diatur, agar tidak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kg,” ucap Bahlil saat ditemui di Bogor, Sabtu.(*)

  • Seribu lebih personel amankan penyampaian pendapat di DPR

    Seribu lebih personel amankan penyampaian pendapat di DPR

    Petugas saat menjaga aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR di Jakarta, Senin (3/2/2025). ANTARA/Ho-Polres Metro Jakpus

    Seribu lebih personel amankan penyampaian pendapat di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Februari 2025 – 11:51 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 1.394 personel gabungan akan mengamankan penyampaian pendapat oleh Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

    “Kami melibatkan 1.394 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI. Selain itu, kata Susatyo, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

    Susatyo melanjutkan, untuk pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan dengan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas sekitaran Gedung DPR RI,” katanya.

    Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya. Saat berita ini dilaporkan, sedang berlangsung kegiatan penyampaian pendapat dari Aliansi Honorer di depan Gedung DPR/MPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat.

    Dari keterangan TMC Polda Metro Jaya melalui laman X resminya, untuk situasi arus lalu lintas menuju arah Slipi maupun arah Palmerah terpantau cukup padat. Honorer R2 dan R3 yaitu tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK pada 2024, namun belum mendapatkan formasi.

    Sumber : Antara

  • 8
                    
                        Tenaga Honorer Demo di Gedung DPR Pagi Ini, Tuntut PPPK Penuh Waktu
                        Nasional

    8 Tenaga Honorer Demo di Gedung DPR Pagi Ini, Tuntut PPPK Penuh Waktu Nasional

    Tenaga Honorer Demo di Gedung DPR Pagi Ini, Tuntut PPPK Penuh Waktu
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tenaga kerja honorer menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Senin (3/2/2025) pagi. 
    Berdasarkan foto yang diunggah @TMCPoldaMetro di X, massa tenaga honorer memadati pagar depan Gedung DPR. Mereka mengenakan pakaian berwarna putih dan hitam.
    Selain itu, mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan-tuntutan.
    “Belasan tahun mengabdi, masa jadi honorer abadi,
    ” isi salah satu spanduk.
    “PPPK penuh Waktu Harga mati!”
    isi spanduk lainnya.
    Demo tersebut membuat jalan di sekitar Gedung DPR menjadi padat. 
    “Saat ini sedang berlangsung kegiatan Penyampaian Pendapat dari Aliansi Honorer di depan Gedung DPR/MPR RI Jl. Gatot Subroto Jakpus, Untuk situasi arus lalu lintas menuju arah Slipi maupun arah Palmerah terpantau cukup padat,”
    tulis akun TMC Polda Metro Jaya.
    Sebelumnya, demo tenaga honorer juga sempat berlangsung di daerah lain, salah satunya Sukabumi.
    Ribuan guru honorer R3 di Kabupaten Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (30/1/2025).
    Mereka menolak skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
    “Seharusnya R3 ini
    full
    , bukan paruh waktu,” kata Deri, ketua korlap aksi, pada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/1/2025).
     
    Dalam aksinya, para guru itu mengenakan pakaian hitam putih. Mereka juga kemudian menyuarakan sejumlah tuntutan lainnya.
    Selain menyuarakan permintaan status honorer R3 menjadi penuh waktu, mereka juga meminta agar tahapan-tahapan pemberkasan calon PPPK yang akan datang tidak dipersulit.
    Mereka juga meminta agar dibuka formasi PPPK di Kabupaten Sukabumi sebanyak-banyaknya serta senantiasa memberikan afirmasi masa kerja dan usia pada jumlah honorer yang dapat diprioritaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sepakat Berdamai, Kasus Anak ASN Kemenhan Tabrak 4 Orang di Palmerah Berakhir
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Januari 2025

    Sepakat Berdamai, Kasus Anak ASN Kemenhan Tabrak 4 Orang di Palmerah Berakhir Megapolitan 31 Januari 2025

    Sepakat Berdamai, Kasus Anak ASN Kemenhan Tabrak 4 Orang di Palmerah Berakhir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus kecelakaan mobil berpelat dinas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dikendarai oleh MSK (24), anak ASN Kemenhan di
    Jalan Palmerah Barat
    , Jakarta Barat, Senin (21/1/2025) berakhir damai.
    Seluruh keluarga korban disebut sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.
    “(Damai) kemarin siang. Jadi semua yang terlibat sudah ada kesepakatan berdamai secara kekeluargaan,” kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).
    Joko sendiri mengaku tidak ikut campur dalam kesepakatan damai keluarga MSK dengan para korban.
    Termasuk, tak tahu menahu besaran kompensasi yang diberikan keluarga MSK kepada korban.
    “Kalau terkait hal itu (kompensasi) itu bukan ranah kita. Kita kan menangani kasus laka lantasnya. Kalau itu kan harus ada pihak-pihak yang terlibat beperkara,” tambah Joko.
    Joko juga enggan mengungkapkan pihak mana yang terlebih dahulu meminta berdamai dalam kasus tersebut.
    “Ya intinya kan banyak yang terlibat, beberapa korban dan pihak dari pengemudi,” kata dia singkat.
    Sementara itu, dari video yang diterima
    Kompas.com
    dari Joko, tampak MSK menyampaikan permintaan maaf atas insiden kecelakaan tersebut. 
    Dalam video itu, MSK terlihat menggunakan perban di mata kirinya. Selepas meminta maaf, MSK menyalami beberapa pria yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
    Salah satu pria tampak menggunakan tongkat bantu jalan ketika disalami oleh MSK.
    “Atas kejadian ini, semua yang menimpa korban dan keluarga korban, mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Mudah-mudahan nantinya teman-teman akan memaafkan saya,” kata MSK dalam video itu.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah mobil dinas Kemenhan merek Toyota Innova menabrak sejumlah orang dan pengendara di Jalan Palmerah Barat II, Jakarta Barat, Senin (20/1/2025) dini hari.
    Setelah menabrak, MSK malah terus melajukan kendaraannya ke Jalan Palmerah Barat Raya hingga kembali menabrak sepeda motor.
    “Mobil itu tetap melaju. Sesampainya di dekat apotek Rawa Belong, (mobil) oleng ke kanan, masuk ke jalur berlawanan dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah sebaliknya,” kata Joko.
    Akibat kejadian itu, empat orang terluka, yakni TR (26), TN (23), S (29), dan ME (26). TR akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (22/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak Pegawai Kemhan Pakai Mobil Pelat Dinas Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor Berakhir Damai, Status Tersangka Gugur

    Anak Pegawai Kemhan Pakai Mobil Pelat Dinas Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor Berakhir Damai, Status Tersangka Gugur

    loading…

    Kasus mobil pelat dinas yang disopiri anak pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) berinisial MSK (24) menabrak pejalan kaki dan motor berakhir damai. Foto/Ist

    JAKARTA – Kasus mobil pelat dinas yang disopiri anak pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pertahanan (Kemhan) berinisial MSK (24) menabrak pejalan kaki dan motor berakhir damai.Dalam kasus ini, restorative justice dilakukan.

    “Iya restorative justice, udah selesai secara kekeluargaan,” kata Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto, Jumat (31/1/2025).

    Joko menuturkan, korban dan pelaku memutuskan untuk berdamai pada Kamis (30/1/2025) siang. Status tersangka pun dinyatakan gugur.

    “Intinya kami penyidikan kasusnya sudah selesai, sudah clear semua, restorative justice. Kasusnya intinya selesai, otomatis kan sudah satu paket (status tersangka gugur),” jelas dia.

    Sebagai informasi, pengemudi mobil plat dinas yang menabrak pejalan kaki hingga pemotor di Palmerah, Jakarta Barat yakni MSK (24). Dia diketahui anak dari pegawai negeri sipil (PNS) Kemhan.

    Peristiwa tersebut terekam video dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat mobil berpelat dinas Kementerian Pertahanan tersebut sudah terhenti dan dalam keadaan rusak usai kecelakaan.

    Di video itu juga terlihat pria diduga sopir mobil tersebut tergeletak di jalan. Dalam narasi video, sopir mobil tersebut diduga dalam kondisi mabuk.

  • Kasus Anak ASN Kemhan yang Tabrak Orang di Jakbar Berakhir Damai, Simak Penjelasan Polisi – Halaman all

    Kasus Anak ASN Kemhan yang Tabrak Orang di Jakbar Berakhir Damai, Simak Penjelasan Polisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi membenarkan kasus anak aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berinisial MSK yang menabrak orang dan sejumlah kendaraan di Palmerah, Jakarta Barat, berakhir damai.

    MSK diketahui menggunakan mobil pelat dinas Kemenhan.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto membenarkan hal tersebut.

    Namun, dirinya mengaku tak ikut campur mengenai kompensasi apa yang diberikan oleh pelaku terhadap para korban.

    “Itu tentunya pihak keluarga (yang hadir) dari yang buat testimoni itu pengendara mobil (pelaku),” kata Joko saat dihubungi Warta Kota, Kamis (30/1/2025).

    “Intinya kami berani menyelesaikan masalah karena sudah ada kesepakatan di antara semua pihak yang berperkara,” pungkasnya.

    Diketahui, MSK menabrak sejumlah pengendara hingga alami luka serius.

    Bahkan, salah seorang pejalan kaki bernama Teguh Ramadhan atau TR (25) meninggal dunia akibat pelaku melajukan mobilnya secara ugal-ugalan. 

    Dalam video yang beredar, nampak pelaku mengenakan kaos biru garis-garis, menyampaikan permohonan maafnya kepada korban dan keluarga korban.

    Ia juga tampil dengan satu mata yang tertutup perban lantaran sebelumnya babak belur dihajar massa. 

    “Kepada korban dan keluarga korban, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bersedia memaafkan saya,” kata Slamet di hadapan para korban, Kamis.

    Ia kemudian menyalami sejumlah korban yang mengalami luka serius akibat perbuatannya.

    Korban pertama yang ia salami bahkan kini mengenakan tongkat sebagai alat bantu jalan. 

    Sementara korban lainnya nampak sudah sehat.

    Slamet menyalami masing-masing dari korban dan menerima sejumlah nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya.

    “Udah ya terakhir, jangan diulangi lagi, kasihan yang enggak bisa jalan,” kata salah satu korban yang kakinya masih dibalut perban.

    Jadi Tersangka

    Polisi sebelumnya telah menetapkan MSK (24) sebagai tersangka. Walau demikian, tersangka belum sempat ditahan polisi.

    Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengatakan, penahanan terhadap MSK belum dilakukan lantaran yang bersangkutan masih menjalani perawatan di rumah sakit. 

    “Sementara belum karena masih dalam perawatan,” kata Joko saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).

    Terkait penetapan tersangka tersebut, Joko hanya memberikan keterangan singkat. 

    “Intinya sudah naik tersangka,” kata ujar Joko.

    Pelat dinas dicabut

    Kemenhan mencabut pelat dinas dari ASN setelah anaknya menjadi tersangka.

    MSK diduga mengemudikan mobil berpelat dinas Kemenhan milik orangtuanya yang menabrak empat orang di Palmerah. 

    “Untuk PNS Kemenhan sudah dicabut pelat dinasnya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Selain mencabut pelat dinas, Kemenhan juga memberikan sanksi administratif lain kepada orangtua MSK.

    “Tidak akan diberikan perpanjangan maupun kesempatan untuk menggunakan pelat dinas Kemenhan lagi,” tegas Frega.

    Sebelumnya, sebuah mobil merek Toyota Innova yang dikemudikan MSK menabrak sejumlah orang dan pengendara di Jalan Palmerah Barat II, Jakarta Barat, pada Senin (20/1/2025) dini hari.

    Setelah menabrak, MSK terus melaju ke Jalan Palmerah Barat Raya dan kembali menabrak sepeda motor.

    “Mobil itu tetap melaju. Sesampainya di dekat apotek Rawa Belong, (mobil) oleng ke kanan, masuk ke jalur berlawanan dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah sebaliknya,” jelas Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto.

    Setelah kecelakaan, MSK sempat dikeroyok massa saat mencoba melarikan diri. Akibat kejadian ini, empat orang mengalami luka-luka, yaitu TR (26), TN (23), S (29), dan ME (26), yang langsung dilarikan ke rumah sakit.

    Korban meninggal di rumah sakit

    TR (26), korban kecelakaan tersebut  meninggal pada Selasa (21/1/2025) saat dirawat di Rumah Sakit Pelni.

    “Betul (meninggal) sore kemarin sekitar jam 14.30 WIB. Lanjut dibawa ke kampung di Indramayu,” ujar Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).

    TR mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Perutnya mengalami luka robek setelah ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan anak dari seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu.

    “Saudara TR mengalami luka di bagian perut robek, selanjutnya dirawat di RS Pelni, Petamburan,” tambah Joko.

    Namun, Joko tidak mengetahui dengan pasti penyebab kematian TR. Pihak kepolisian saat ini sedang memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Kendati demikian, Joko enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan tersebut.

    “Meninggal kan medis yang tahu, kalau saya kan peristiwa laka, penyidik urusannya,” jelasnya.

    (Warta Kota/Kompas.com/Tribunnews)