Xcloud.id

kab/kota: Palmerah

  • Tak Perlu ke Dukcapil, Ini 5 Cara Mudah Cek NIK KTP Online

    Tak Perlu ke Dukcapil, Ini 5 Cara Mudah Cek NIK KTP Online

    Jakarta, CNBC Indonesia — Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas unik yang melekat pada setiap penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 poin 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

    NIK tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga (KK), dan kerap dibutuhkan untuk berbagai keperluan administratif, mulai dari pembukaan rekening, pendaftaran BPJS, seleksi CPNS, hingga ikut pemilu. NIK terdiri dari 16 digit kode yang penyusunannya terdiri dari 6 digit pertama yaitu kode provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, 6 digit kedua yaitu tanggal, bulan, tahun kelahiran, dan 4 digit terakhir yaitu nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

    Namun tidak jarang NIK belum tercatat atau belum tersinkronisasi dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nasional. Hal ini bisa menyulitkan proses administrasi. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat disarankan melakukan pengecekan NIK secara mandiri.

    Kini, cek NIK tidak harus ke kantor Dukcapil. Ada lima cara mudah yang bisa dilakukan secara online, dikutip Kamis (29/5/2025):

    1. Via Situs Dukcapil Daerah

    Cek NIK bisa dilakukan lewat laman resmi Disdukcapil di kota atau kabupaten sesuai domisili kamu. Cari situs resmi Dukcapil daerah, lalu masukkan NIK dan data pribadi lainnya sesuai petunjuk di laman tersebut.

    Anda juga bisa mengakses situs pengaduan publik milik Kemendagri di:
    – https://kemendagri.lapor.go.id
    – Lalu klik menu “Sampaikan Laporan Anda”
    – Setelah itu, klik “Permintaan Informasi”
    – Tuliskan pengajuan informasi pada kolom “Permintaan Informasi”
    – Ketik kota dan domisili asal
    – Pilih kategori laporan atau permintaan informasi dan klik “Kependudukan”
    – Langkah selanjutnya adalah klik “Lapor”.

    2. Via Media Sosial Resmi Dukcapil

    Dukcapil memiliki akun resmi di media sosial yang bisa dihubungi untuk cek NIK:

    X (Twitter): @ccdukcapil

    Facebook: facebook.com/cc.dukcapil

    Gunakan format:
    #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_KK#Nomor_Telepon#Keluhan
    Kirim melalui pesan pribadi (DM) ke akun resmi.

    3. Via Call Center Halo Dukcapil

    Selain itu, Anda juga bisa menghubungi call center Halo Dukcapil ke nomor 1500-537. Namun, untuk melakukan cek NIK KTP lewat call center ini memang diperlukan pulsa telepon yang cukup.

    Melalui call center, Anda bisa mengemukakan permasalahan yang dialami dan menanyakan beberapa hal terkait yang diperlukan. Petugas Halo Dukcapil akan merespons cepat dan membantu sinkronisasi data NIK jika ditemukan nomor KTP tersebut tidak terdaftar

    Jangan lupa untuk menyiapkan nomor NIK dan Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan informasi dan verifikasi.

    4. Via WhatsApp atau SMS

    WhatsApp: Kirim pesan ke 0813-2691-2479 dengan format:
    Nama/NIK/Kelurahan/Kecamatan/Kota

    Contohnya: Nia Salsabila/317123456780001/Palmerah/Palmerah/Jakarta Barat.

    SMS: Kirim ke 0815-3636-9999 dengan format:
    Cek#KTP#NIK

    Pastikan pulsa cukup jika menggunakan SMS.

    5. Via Email

    Kirim email ke [email protected]
    Format email:
    #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_KK#Nomor_Telepon#Keluhan
    Balasan umumnya akan diterima dalam waktu 1×24 jam.

    Masyarakat diimbau untuk tidak membagikan NIK dan data pribadi ke akun tidak resmi guna menghindari penyalahgunaan. Semua pengecekan sebaiknya dilakukan hanya melalui kanal resmi milik pemerintah atau instansi Dukcapil daerah.

    (mkh/mkh)

  • Hampir 70 ribu keluarga di Jakarta Barat berisiko stunting

    Hampir 70 ribu keluarga di Jakarta Barat berisiko stunting

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat menjalani penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 di kantor wali kota setempat pada Selasa.

    Penilaian itu untuk menyampaikan upaya Pemerintah Jakarta Barat (Jakbar) dalam aksi penurunan stunting berdasarkan delapan indikator penilaian, menyusul keluarga berisiko stunting di Jakarta Barat telah mencapai 69.553 keluarga.

    “Jakarta Barat berkomitmen dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara komprehensif pada setiap aksi konvergensi dengan penanganan intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan seluruh pihak yang berasal dari UKPD, dunia usaha, media, akademisi serta masyarakat,” ungkap Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Adapun delapan aksi yang telah dilaksanakan, ujar Uus, dimulai dari aksi 1 dengan analisis situasi. Kelurahan yang menjadi lokasi fokus (lokus) sebanyak 8 kelurahan, yakni Cengkareng Barat.

    Kemudian Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, Duri Kosambi dan Rawa Buaya (Kecamatan Cengkareng), Kelurahan Kalideres (Kecamatan Kalideres) dan Kelurahan Jati Pulo (Kecamatan Palmerah).

    Sedangkan aksi 2 penyusunan rencana kegiatan, aksi 3 rembuk stunting, aksi 4 peraturan wali kota dan aksi 5 pembinaan pelaku dan pemerintahan.

    Lalu aksi 6 sistem manajemen data stunting, aksi 7 pengukuran dan publikasi stunting dan terakhir aksi 8 review kinerja tahunan.

    Uus berupaya untuk mengoptimalkan pelibatan lintas sektor, peningkatan kapasitas kader terlatih 25 kompetensi dasar kader dan perluasan daerah sasaran intervensi.

    Selanjutnya memastikan ketersediaan anggaran dalam dukungan penurunan stunting, monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

    “Adapun rekomendasinya adalah terintegrasinya sistem manajemen data antar OPD tingkat kota, provinsi dan nasional,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan pelajar ikuti O2SN tingkat SD Jakarta Barat

    Ratusan pelajar ikuti O2SN tingkat SD Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan pelajar mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang Sekolah Dasar (SD) tingkat Kota Jakarta Barat tahun 2025 di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tanjung Duren, Grogol Petamburan, pada Selasa.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, Diding Wahyudin menyebutkan bahwa peserta OS2SN merupakan para pelajar SD dari empat kecamatan lingkup Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat.

    Keempatnya, yakni Kecamatan Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah dan Grogol Petamburan.

    “O2SN jenjang SD tingkat Jakarta Barat Sudis Pendidikan Wilayah II diikuti sebanyak 381 peserta,” ungkap Diding.

    Kegiatan berjenjang hingga tingkat nasional ini digelar satu hari ini dan untuk perorangan atau individu. “Juara I, II dan III akan dapat sertifikat dan piala,” ungkap Diding.

    Diding mengatakan peserta O2SN umumnya siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar (SD). Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan adalah pencak silat, karate dan senam lantai.

    “Juara I akan maju ke tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan serupa pada 15 dan 16 Juni 2025 mendatang. O2SN ini berjenjang hingga ke tingkat nasional,” katanya.

    Diding menambahkan, O2SN bertujuan mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga, meningkatkan jiwa sportivitas, kompetitif dan rasa tanggung jawab.

    Selain itu juga untuk memupuk persahabatan dan semangat sportivitas antar pelajar, serta mencari bibit unggul atlet untuk dikembangkan ke tingkat provinsi dan nasional.

    “Semoga Jakarta Barat bisa meraih prestasi ditingkatkan provinsi dan nasional,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hunian vertikal dan penataan RW kumuh masuk RPJMD DKI 2025-2029

    Hunian vertikal dan penataan RW kumuh masuk RPJMD DKI 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa peningkatan akses hunian layak di Jakarta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 masih mengandalkan hunian vertikal dan penataan kawasan rukun warga (RW) kumuh.

    “Peningkatan akses hunian layak diarahkan pada hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, akses hunian layak yang dipertanyakan beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta atas RPJMD tahun 2025-2029, terdapat beberapa program seperti hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan.

    Selain itu kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta juga memperbaiki sistem tata kelola bagi warga Jakarta untuk mengakses hunian layak dan terjangkau, baik berupa sewa maupun milik.

    Tidak hanya itu, Pramono juga menyatakan bahwa penataan RW kumuh di Jakarta dengan pendekatan partisipatif dari berbagai kalangan.

    “Penataan RW kumuh dengan fokus pada perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman melalui pendekatan partisipatif,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan program konsolidasi tanah vertikal (KTV) selain berfungsi membenahi fisik hunian di kawasan kumuh dan tak layak juga bertujuan agar kondisi sosial dan ekonomi dari penghuninya dapat meningkat.

    “Program perbaikan rumah dan KTV tidak hanya fisik dan sertifikat saja, tetapi juga sosial dan ekonominya kami benahi,” ujar Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum dalam seminar daring (webinar) di Jakarta, Selasa (18/1).

    Hunian Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) ini merupakan bangunan berkonsep vertikal empat lantai.

    Hal itu merupakan program penataan dan perbaikan rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memberikan kepastian hukum bagi penghuni rumah.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI sudah membangun dua hunian melalui skema KTV yakni di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga 2024, terdapat 445 RW kumuh di DKI Jakarta yang menjadi target penataan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 RW telah dibenahi melalui program penataan permukiman.

    Pada 2025, Pemprov DKI berencana menata terhadap 55 RW kumuh tambahan. Artinya, hingga akhir tahun ini masih diperkirakan masih menyisakan 161 RW yang masih menunggu penataan.

    Program penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi kawasan kumuh di Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan seluruh RW kumuh selesai pada 2027.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan pencari kerja di Jakbar ikuti pelatihan

    Ratusan pencari kerja di Jakbar ikuti pelatihan

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan pencari kerja telah mengikuti pelatihan kerja yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah (PPKD) Jakarta Barat sejak awal 2025.

    “Sebanyak 440 orang warga Jakbar sudah dilatih. Sasarannya para pencari kerja,” kata Kepala PPKD Jakbar Siti Nurbaiti di Jakarta, Kamis.

    Melalui pelatihan kerja itu, Siti berharap para peserta bisa mengembangkan keterampilannya, sehingga memiliki kualifikasi yang cukup untuk dunia kerja.

    “Ini menindaklanjuti program kerja Pak Gubernur (Pramono Anung) mengenai pelatihan kerja di tiap kelurahan. Harapannya, bisa menambah keterampilan untuk pengembangan diri dan semakin banyak lagi warga yang ingin mengikuti pelatihan kerja,” ujarnya.

    Salah satu pelatihan yang tengah berlangsung itu di Ruang Publik Terpadu ramah Anak (RPTRA) Bambu Kuning, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, yang diikuti 10 peserta.

    “Alhamdulillah selama 20 hari warga mendapatkan pelatihan perbaikan Air Conditioner (AC),” kata Siti.

    Seorang peserta, Imam (42) mengikuti pelatihan Mobile Training Unit (MTU) Asisten Teknisi Refrigasi Residental tersebut.

    Dirinya berencana mengembangkan bekal materi dan praktik selama 20 hari mengikuti pelatihan servis pendingin ruangan, sehingga bisa memiliki usaha perbaikan AC sendiri.

    “Saya berencana kembangkan ilmunya. Mudah-mudahan punya usaha servis AC,” tuturnya usai mengikuti penutupan pelatihan MTU Asisten Teknisi Refrigasi Residental di RPTRA Bambu Kuning.

    Untuk bisa memiliki usaha tersebut, lanjut Imam, butuh kesiapan yang matang. Selain bekal pelatihan, dirinya juga membutuhkan kelengkapan peralatan servis AC.

    “Saya belum punya alat untuk servis AC, seperti mesin steam, alat mengisi freon (refrigent) dan sebagainya. Pelan-pelan dulu, yang penting saya sudah tau (paham) cara servis AC,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakbar bongkar puluhan lapak liar PKL di Jalan Kota Bambu Selatan

    Jakbar bongkar puluhan lapak liar PKL di Jalan Kota Bambu Selatan

    Ada sekitar 75 pedagang, dengan pendekatan persuasif bersedia kita bongkar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat membongkar sebanyak 75 lapak liar pedagang di sepanjang Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah tepatnya sebelah Rumah Sakit Dharmais dan Rumah Sakit Harapan Kita, Rabu.

    Sekretaris Kota Jakbar Firmanuddin Ibrahim menyebut sebelum pembongkaran, sejak awal tahun sudah dilakukan pendekatan serta sosialisasi secara bertahap kepada tokoh masyarakat dan pedagang.

    “Ada sekitar 75 pedagang, dengan pendekatan persuasif bersedia kita bongkar. Sedang kita laksanakan melibatkan 275 personel. Pembongkaran dilaksanakan karena lapak tersebut berdiri di atas saluran air,” ucap dia di lokasi, Rabu.

    Lebih lanjut, Firman mengatakan bahwa penertiban itu dilakukan dalam rangka penataan kawasan dan tindak lanjut permohonan dari Kementerian Kesehatan RI untuk pembangunan tiga rumah sakit terintegrasi di kawasan tersebut.

    “Permintaan dari Kemenkes yang intinya akan membangun tiga rumah sakit di sini, di jalan Kota Bambu Selatan yang diapit dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kota Bambu Utara dan Kota Bambu Selatan. Pelaksanaan pembangunan untuk Rumah Sakit Dharmais, Rumah Sakit Jantung dan Rumah Sakit Anak. Nah, kita melakukan penataan atas permohonan tersebut,” jelas Firman.

    Firman menambahkan, setelah penertiban lapak pedagang langsung dilanjutkan dengan pembersihan kawasan, termasuk pengurasan lumpur saluran di kedua sisi Jalan Kota Bambu Selatan.

    Pantauan di lokasi, umumnya lapak yang dibongkar lapak semi permanen di lokasi merupakan para pedagang kuliner. Di sisi kiri dan kanan kawasan yang ditertibkan merupakan saluran air tertutup dari beton.

    Penertiban diawali apel yang dipimpin Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim dengan peserta sekitar 270 personel gabungan serta mengerahkan empat armada pengangkut bekas lapak dan alat berat ekskavator mini.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satpol PP Jakarta amankan ribuan butir obat keras ilegal

    Satpol PP Jakarta amankan ribuan butir obat keras ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengamankan ribuan butir obat keras ilegal yang dijual tanpa izin di sejumlah wilayah selama penertiban dilakukan sejak Senin (5/5).

    “Hasil operasi yang digelar sejak awal pekan ini berhasil mengamankan sedikitnya 1.766 butir obat keras. Kami menindak penjual, baik perorangan maupun toko obat yang tidak dapat menunjukkan izin usaha,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, bekerjasama dengan unsur TNI, Polri, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Dinas Kesehatan.

    Satriadi menyebut, razia akan terus dilakukan secara rutin dan masif, serta bersifat acak (random) agar tidak mudah terdeteksi oleh penjual obat-obatan ilegal.

    “Pengawasan akan dilakukan bersama tim terpadu. Satpol PP sendiri fokus pada penegakan Perda, sementara indikasi pidana akan dilimpahkan ke kepolisian dan BBPOM,” ujarnya.

    Dalam beberapa kasus, lanjut dia, pihaknya mengamankan individu yang dikategorikan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan langsung dibawa ke Panti Sosial.

    “Penertiban ini dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, memang sudah dipetakan karena menyangkut perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat keras dan ilegal,” kata dia.

    Satriadi mengimbau agar masyarakat tidak membeli atau mengonsumsi obat tanpa resep dokter, terutama obat-obatan keras seperti Tramadol dan Heximer.

    Tak hanya itu, masyarakat diminta melaporkan aktivitas penjualan obat ilegal kepada pihak berwenang bila menemukan indikasi di lingkungan sekitar.

    “Selalu membeli obat di apotek resmi dan pastikan terdaftar di BBPOM,” tegas Satriadi.

    Operasi penertiban yang digelar di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada Senin (5/5) menyasar tiga toko obat tanpa izin di tiga lokasi berbeda. Yakni, Jalan Kelapa Dua Wetan sebanyak158 butir tablet yang disita; Jalan Malaka, Kelapa Dua Wetan 1.295 butir tablet; dan Jalan Raya Ciracas 213 butir tablet.

    Ketiga pengelola toko tersebut berdomisili di luar Jakarta dan tidak bisa menunjukkan surat izin penjualan obat. Mereka langsung dikenakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di lokasi dan akan menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) pada 15 Mei 2025.

    Sedangkan Satpol PP Jakarta Barat bersama unsur TNI/Polri menggelar razia di Jalan KS Tubun, Palmerah pada Kamis (8/5). Hasilnya, dua orang penjual obat keras jenis tramadol dan heximer diamankan dengan barang bukti berupa 60 butir tramadol dan 40 butir heximer.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperluas akses rehabilitasi melalui peningkatan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik Kementerian Kesehatan pada 2025.

    “Jumlahnya pada tahun lalu kurang lebih 900 IPWL. Tahun ini Kementerian Kesehatan menambah menjadi 1.494 IPWL,” ungkap Marthinus kepada wartawan dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, bertambahnya jumlah IPWL juga sebagai bukti kehadiran negara untuk menyembuhkan para pecandu narkoba.

    “Artinya ada peningkatan kemauan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan rehabilitasi,” ujar mantan Kepala Detesemen Khusus 88 itu.

    Marthinus memastikan pengguna narkoba yang hendak melapor untuk mendapatkan rehabilitasi tidak bakal dihukum.

    Hal itu disampaikan Marthinus menyusul banyak pengguna narkoba yang sebenarnya ingin direhabilitasi, namun enggan melapor atau menghubungi lembaga seperti BNN lantaran takut dihukum.

    “Hukum atau undang-undang narkotika itu mengatur pengguna harus direhabilitasi. Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum. Jadi tolong ditulis, tidak akan dihukum kalau orang itu melapor,” ungkap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Selain karena takut dihukum, kata Marthinus, para pengguna juga takut dimarjinalkan atau terkena sanksi sosial jika melapor untuk menjalani rehabilitasi.

    “Ketika melapor, stigma masyarakat terhadap orang yang menggunakan narkoba ini, stigma negatif. Akhirnya mereka termarjinalkan,” ucap Marthinus.

    Lebih lanjut, Marthinus mengungkap BNN memiliki enam unit pusat pelayanan rehabilitasi yang bisa diakses secara gratis oleh pengguna narkoba.

    “Yang pertama adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ada di Lido, Bogor. Itu menampung sekitar 500 orang per hari. Kemudian ada Balai Rehabilitasi di Tanah Merah, Samarinda bisa 200 orang lebih. Kemudian ada Loka di tiga tempat, yakni Lampung, Batam, dan Medan,” ujar Marthinus.

    Martinus menambahkan, sebanyak 15 ribu masyarakat mengikuti program rehabilitasi setiap tahunnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lapangan di Kampung Boncos Jakbar bakal dibangun fasilitas olahraga

    Lapangan di Kampung Boncos Jakbar bakal dibangun fasilitas olahraga

    Dengan kita membersihkan (lapangan Kampung Boncos), kemudian dilanjutkan dengan mendirikan pusat olahraga diharapkan tidak ada lagi narkoba di kawasan ini

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Marthinus Hukom mengungkapkan lapangan di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat yang kerap dipakai berkumpulnya pecandu narkoba bakal dibangun fasilitas olahraga.

    “Kita ketahui bahwa lahan ini dimiliki oleh PT. Djarum. Dengan kita membersihkan (lapangan Kampung Boncos), kemudian dilanjutkan dengan mendirikan pusat olahraga diharapkan tidak ada lagi narkoba di kawasan ini,” ucap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, fasilitas olahraga yang dibangun dapat mengatasi masalah narkoba di lokasi tersebut dan mengubah kebiasaan warga sekitar menjadi lebih positif.

    “Sudah barang tentu kehadiran pusat olahraga di sini adalah bentuk bagaimana kita menyalurkan aspirasi generasi muda dari mabuk-mabukan, dari kebiasaan menggunakan narkoba, beralih ke kegiatan-kegiatan yang positif,” ungkap Marthinus.

    Lebih lanjut, kata Marthinus, fasilitas olahraga di lapangan itu bisa menjadi kantong ekonomi bagi warga sekitar, yakni dengan disediakannya kantong parkir.

    “Dan juga sudah barang tentu akan membawa pendapatan (income) baru di lingkungan sini, karena pasti parkir akan hadir di sini,” ujar dia.

    Kendati demikian, Marthinus belum dapat merinci kapan pastinya fasilitas olahraga itu bakal dibangun.

    “Nah itu nanti tanya ke PT. Djarum,” ucap Marthinus.

    Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menghadirkan youtuber makan besar Bobon Santoso dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom mengatakan kehadiran Bobon Santoso merupakan simbol dari internalisasi nilai-nilai produktif, termasuk kesehatan melalui konsumsi makanan, bukannya konsumsi narkoba.

    “Chef Bobon ini simbol bahwa manusia sehat adalah yang mengonsumsi makanan sehat, produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti menjual narkoba,” kata Marthinus kepada pers.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini Cara Tepat Menolong Orang Henti Jantung, Bukan Ditepuk atau Dipijat!

    Begini Cara Tepat Menolong Orang Henti Jantung, Bukan Ditepuk atau Dipijat!

    Jakarta –

    Henti jantung merupakan kondisi darurat ketika jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba, sehingga darah berhenti mengalir ke organ vital. Tanpa pertolongan segera, pengidap henti jantung bisa meninggal dalam hitungan menit.

    Spesialis jantung dan pembuluh darah dr Susetyo Atmojo, SpJP mengatakan, memijat atau menepuk-nepuk tubuh pasien yang terjatuh akibat henti jantung tidak memberikan dampak apapun. Nyatanya, langkah ini justru dapat membuang-buang waktu dan membahayakan pasien.

    “Kalau hanya sekedar dipijat, sekedar dikasih minyak angin, bahkan dikasih minum, kemudian ditepuk-tepuk pipinya itu sebenarnya tidak menolong. Yang menolong secara penelitian atau evidence base itu hanya melakukan resusitasi jantung-paru atau pijat jantung yang baik,” katanya ketika berbincang dengan awak media di Puskesmas Palmerah, Jakarta Barat, Senin (5/5/2025).

    Menurut dr Susetyo, resusitasi jantung-paru seharusnya sudah menjadi pengetahuan umum. Ia juga membandingkan dengan sekolah-sekolah di luar negeri yang sudah mengajarkan resusitasi sejak dini.

    Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan siap dalam menghadapi kasus henti jantung secara mendadak.

    “Teman kita misalnya kena, lingkungannya juga sudah siap. Kalau cuma diurut, tepuk-tepuk, minyak kayu putih, terus dikasih air, saya rasa tidak terbukti menyelamatkan yang bersangkutan,” tandasnya.

    Sembari melakukan resusitasi atau pijat jantung, segera hubungi ambulans untuk membawa pasien ke rumah sakit. Hal perlu dilakukan agar resusitasi tidak terputus sampai mendapat penanganan.

    Berikut ini adalah tahapan resusitasi jantung paru (CPR) yang perlu dilakukan jika menemukan pasien henti jantung:

    Pastikan lokasi pasien aman.Coba panggil pasien, apakah responsif atau tidak.Jika tidak responsif, segera hubungi ambulans.Letakkan kedua tangan di area tulang ada bagian bawah.Tekan hingga kedalaman 5-6 cm, kecepatan 100-120 kali per menit.Lakukan tekanan sebanyak 30 kompresi, diselingi 2 kali napas buatan, dan lakukan secara berulang.Periksa denyut jantung dan napas korban.Jangan hentikan CPR sampai tenaga medis datang. Bila penolong sudah kelelahan, harus bergantian dengan orang lain di lokasi.

    (avk/kna)