Xcloud.id

kab/kota: Palembang

  • Warga Bekasi Keluar Duit Rp 1,9 Juta Tiap Bulan Cuma Buat Ongkos Transportasi

    Warga Bekasi Keluar Duit Rp 1,9 Juta Tiap Bulan Cuma Buat Ongkos Transportasi

    Jakarta –

    Warga yang tinggal di Bekasi harus merogoh duit Rp 1,9 juta setiap bulan untuk ongkos transportasi. Ini membuat Bekasi jadi wilayah dengan ongkos transportasi tertinggi.

    Ongkos transportasi untuk warga yang tinggal di Bekasi rupanya paling tinggi di Indonesia. Setiap bulan, warga Bekasi harus merogoh duit Rp 1,91 juta. Data survei biaya hidup Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ongkos transportasi warga Bekasi itu sekitar 14 persen dari total biaya hidup. Dirjen Integrasi Tranportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengungkap mahalnya ongkos transportasi itu lantaran belum banyak terintegrasi dengan transportasi umum.

    “Ini karena kita first miles-last miles yang nggak bagus. Ya, artinya masih mahal. Orang ke kantor harus naik ojek atau naik apa, menuju ke public transport-nya. Dari public transport kalau dia bawa mobil harus parkir, parkirnya mahal. Padahal naik keretanya cuma Rp 3.500,” kata Risal dikutip detikFinance.

    Idealnya, biaya transportasi di bawah 10 persen dari total biaya hidup dalam sebulan. Namun pada kenyataannya, di kota-kota besar Indonesia, biaya transportasi itu di atas 10 persen dari total biaya hidup.

    Selain Bekasi, ongkos transportasi tinggi juga harus dikeluarkan warga di Depok. Bahkan persentase dari total biaya hidup justru lebih besar dari warga di Bekasi. Warga yang tinggal di Depok harus keluar duit Rp 1,8 juta per bulan atau 16,3 persen dari total biaya hidup.

    Di posisi ketiga ada Surabaya. Warga di Kota Pahlawan itu mengeluarkan duit Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6 persen dari total biaya hidup. Ongkos transportasi di Jakarta pun tak kalah tinggi. BPS mencatat warga Jakarta keluar duit Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8 persen dari total biaya hidup.

    10 Kota dengan Ongkos Transportasi Tertinggi di Indonesia

    Selanjutnya adalah warga Bogor. 12,54 persen dari total buaya hidup warga Bogor adalah untuk ongkos transportasi. Besarannya yaitu Rp 1,23 juta per bulan. Untuk tahu lebih lengkapnya, berikut ini 10 kota dengan ongkos transportasi tertinggi di Indonesia.

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup
    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup
    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup
    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup
    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup
    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup
    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup
    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup
    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup
    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (dry/din)

  • Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg

    Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Menyikapi imbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran LPG subsidi 3 kilogram (Kg), Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menegaskan komitmennya dalam memastikan distribusi LPG subsidi tepat sasaran.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya pengawasan, baik secara internal maupun melalui kerja sama lintas sektor.

    “Pengawasan dilakukan tidak hanya kepada lembaga penyalur resmi, tetapi juga melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Rusminto dalam keterangan resminya, jum’at (01/08).

    Sebagai bentuk pengawasan di lapangan, Pertamina secara rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak), baik secara mandiri maupun bersama pemerintah daerah dan kepolisian. 
    Beberapa lokasi yang telah disidak antara lain:

    -Pangkalan Nano Suratno di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (22 April 2025)

    -Pangkalan Beny di Kota Palembang (19 Mei 2025)

    -Agen LPG 3 Kg PT Cahya Megah Penyimbang di Kota Prabumulih (25 Juli 2025).

    Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian takaran isi tabung serta kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

    Kedepan, Pertamina berharap kegiatan sidak dapat diperluas tidak hanya ke lembaga penyalur, tetapi juga kepada konsumen yang tidak berhak menerima LPG subsidi, seperti pengusaha laundry, rumah makan, restoran, hotel, dan usaha komersial lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022.

    Selain pengawasan, Pertamina juga telah mengembangkan sistem pencatatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak yang menerima LPG subsidi.

    Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi yang tersebar di setiap desa atau kelurahan. Informasi lokasi pangkalan resmi dapat diakses melalui laman ptm.id/infolpg3kg.

    Rusminto juga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak dan sesuai peruntukannya. “Subsidi LPG 3 Kg ditujukan bagi masyarakat miskin. Bagi yang tidak berhak, silakan menggunakan LPG nonsubsidi seperti produk BrightGas,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Jumat (01/08). 

    Pertamina terus melakukan edukasi publik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial @pertaminasumbagsel. 

    Masyarakat juga diimbau melaporkan setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam distribusi LPG subsidi kepada pihak berwenang, termasuk melalui Pertamina Call Center 135.

    Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel dan juga menjabat sebagai Kasatgas, Basaraudin, mengungkapkan serta menyoroti keprihatinannya terhadap praktik penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di lapangan, sehingga penyaluran menjadi tidak tepat sasaran yang diharapkan.

    “Pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM, tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Tapi faktanya, LPG bersubsidi ini justru banyak digunakan oleh pelaku usaha non-rumah tangga, bahkan ditemukan di laundry atau warung-warung makanan, kalau dilihat dari omsetnya sudah tidak tepat gunakan Gas LPG 3 kg,” ujarnya.

    Menurut Basarudin, lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan pangkalan, atau ada semacan dugaan kenakalan di tingkat tersebut membuat penyaluran diduga tak tepat sasaran.

    “Orang bisa bolak-balik membeli LPG pakai KTP berbeda-beda, atau pakai orang suruhan, itu artinya satu rumah atau tempat usaha rumahan bisa dapat lebih dari jatahnya,” katanya. “Ini tidak sesuai dengan amanat kebijakan yang menekankan distribusi tepat sasaran.” tegasnya. 

    Oleh karenanya perlu ada pengawasan yang ketat agar amanat bisa dilaksanakan dengan baik, masyarakat yang berhak bisa mendapatkan haknya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sriwijaya Expo 2025 di BKB jadi ajang promosi songket Palembang

    Sriwijaya Expo 2025 di BKB jadi ajang promosi songket Palembang

    Palembang (ANTARA) – Pergelaran Sriwijaya Expo 2025 di Benteng Kuto Besak (BKB) menjadi ajang promosi kain songket khas Kota Palembang, Sumatera Selatan.

    Kegiatan Sriwijaya Expo 2025 itu memang menjadi sederet rangkaian kegiatan Swarna Songket Nusantara di Palembang, Jumat, yang dihadiri secara langsung oleh Ketua Umum Dekranas RI, Selvi Ananda istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas kehadiran langsung dari istri dari Wakil Presiden Indonesia ke-14 tersebut dalam kegiatan Swarna Songket Nusantara tersebut

    Menurutnya, kehadiran istri dari Wakil Presiden Indonesia ke-14 tersebut merupakan sesuatu yang spesial, khususnya dalam membuka langsung kegiatan Pameran Sriwijaya Expo Tahun 2025.

    Dalam kegiatan tersebut, semua pejabat yang hadir, mulai dari para camat, kepala dinas, kepala badan, mengenakan pakaian songket, bahkan semua Bupati dan wali kota melakukan fashion show didampingi pasangan masing-masing.

    Sriwijaya Expo juga memamerkan Produk Kriya dan Wastra, pengunjung dapat menyaksikan berbagai produk kriya dan wastra unggulan daerah. Kemudian cerita malam budaya. Acara ini menyuguhkan pertunjukan seni dan tradisi Sumatera Selatan.

    Kegiatan itu bertujuan meningkatkan eksistensi songket Palembang dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

    Juga menjadikan Palembang sebagai sentra wastra Indonesia dan memperkuat posisi ekonomi kreatif di bidang wastra dan kriya

    Sementara kegiatan itu akan berlangsung pada tanggal 1-5 Juli 2025.

    Pewarta: M. Imam Pramana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Semen Baturaja catat laba bersih Rp79,62 miliar hingga semester I 2025

    Semen Baturaja catat laba bersih Rp79,62 miliar hingga semester I 2025

    Palembang (ANTARA) – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) selaku anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mencatatkan laba bersih perusahaan itu mencapai Rp79,62 miliar hingga semester I Tahun 2025.

    “Laba bersih SMBR melesat menjadi Rp79,62 miliar atau naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp7,32 miliar,” kata Vice President of Corporate Secretary SMBR Hari Liandu di Palembang, Jumat.

    Ia menjelaskan peningkatan itu menandai keberhasilan SMBR keluar dari level satu digit dan mencatatkan pertumbuhan laba bersih dua digit pada semester pertama tahun 2025.

    Pertumbuhan laba bersih itu didukung oleh peningkatan kinerja operasional secara menyeluruh, mulai dari volume penjualan semen mencapai 1,13 juta ton, naik sekitar 21 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar 928.646 ton.

    “Kenaikan penjualan tersebut turut mendorong pendapatan perusahaan tumbuh menjadi Rp1,09 triliun, atau naik 31 persen dari sebelumnya Rp835,18 miliar,” jelasnya.

    Peningkatan kinerja ini juga tercermin dari laba usaha yang naik signifikan menjadi Rp133,79 miliar, atau meningkat 168 persen dibandingkan Rp49,84 miliar pada periode yang sama tahun lalu. EBITDA Perseroan turut naik 60 persen menjadi Rp236,67 miliar dari Rp147,91 miliar.

    Kinerja ini turut mendorong peningkatan EBITDA Margin menjadi 22 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 18 persen, mencerminkan efisiensi operasional yang semakin optimal.

    “Capaian ini adalah hasil strategi yang tepat dan sinergi solid dengan SIG, yang memberikan banyak nilai tambah bagi efisiensi dan kinerja kami,” ujarnya.

    Prtumbuhan kinerja perusahaan tidak lepas dari strategi efisiensi berkelanjutan dan peningkatan penetrasi pasar di wilayah Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel), yang merupakan pangsa pasar utama perusahaan.

    Pihaknya melihat pertumbuhan yang kuat terutama di wilayah Sumbagsel, karena berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), demand semen di wilayah itu tumbuh sebesar 14,2 persen (yoy) pada Triwulan II-2025, jauh melampaui pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 2,7 persen (yoy). Hal ini membuka peluang besar bagi SMBR untuk terus memperkuat posisi di pasar regional.

    Selan itu, peningkatan kinerja tidak hanya disebabkan oleh kenaikan permintaan, tetapi juga berkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan strategi operasional yang terukur dan sinergi dengan SIG selaku induk usaha.

    “Kami fokus pada efisiensi biaya di seluruh lini, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengelolaan energi. Penggunaan bahan bakar alternatif, optimalisasi rute pengiriman, serta integrasi sistem logistik menjadi bagian dari langkah kami dalam menekan biaya dan meningkatkan margin. Selain itu, kami terus menjaga kualitas layanan dan optimalisasi jaringan penjualan,” kata Hari.

    SMBR optimistis tren positif ini akan terus berlanjut di Semester II-2025. Perusahaan juga terus memperkuat strategi operasional melalui diversifikasi produk, transformasi digital dalam proses bisnis, serta penerapan prinsip keberlanjutan guna menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang sehat.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komplotan Pembobol 30 Showroom Lintas Provinsi Ditangkap Poolres Serang

    Komplotan Pembobol 30 Showroom Lintas Provinsi Ditangkap Poolres Serang

    SERANG – Tim Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polres Serang meringkus komplotan pencuri kendaraan bermotor (curanmor) yang membobol 30 showroom di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, hingga Jakarta. 

    Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan dalam operasi tersebut pihaknya menangkap empat pelaku utama dan dua orang penadah. Komplotan ini memiliki modus operandi spesifik, yakni membobol showroom motor pada malam hari dengan merusak rolling door menggunakan pahat dan obeng. 

    “Pelaku mengaku telah beraksi di 30 TKP. Setelah berhasil membongkar pintu, mereka bisa membawa kabur tiga hingga tujuh unit motor sekaligus dari dalam showroom,” katanya.

    Empat eksekutor yang ditangkap adalah VSP (26), AH (22), BOH (26), dan KS (26), seluruhnya warga Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka diringkus di sebuah warung kopi di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, pada Senin (21/7) malam saat sedang merencanakan aksi berikutnya.

    Pengungkapan kasus besar ini berawal dari laporan seorang pemilik showroom di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, yang kehilangan tiga unit motor pada Sabtu (19/7).

    “Berbekal laporan tersebut, tim kami bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku utama dalam waktu kurang dari 2×24 jam,” jelasnya.

    Dari keterangan para pelaku, motor hasil curian dijual kepada dua penadah, RS (23) dan MAS (36), dengan harga berkisar antara Rp5 juta hingga Rp12 juta. Tim Resmob kemudian mengejar kedua penadah yang sempat bersembunyi sebelum akhirnya ditangkap di Bandung, Jawa Barat.

    Rantai kejahatan ini tidak berhenti di situ. Motor-motor hasil curian tersebut selanjutnya dibawa oleh para penadah ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk dijual kembali.

    “Kasus ini masih terus kami kembangkan karena identitas pelaku lain yang terlibat dalam jaringan ini sudah kami kantongi dan sedang dalam pengejaran,” tegas Kapolres.

    Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun.

  • Korban Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi Akan Diperiksa Polisi Malam Ini Megapolitan 1 Agustus 2025

    Korban Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi Akan Diperiksa Polisi Malam Ini Megapolitan 1 Agustus 2025

    Korban Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi Akan Diperiksa Polisi Malam Ini
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Penyidik Polres Metro
    Bekasi
    Kota dijadwalkan memeriksa sejumlah korban dugaan penipuan
    jual beli Vespa fiktif
    pada Jumat (1/8/2025) malam.
    Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang diajukan oleh para korban terhadap AWP, pemilik bengkel Vespa ternama yang berlokasi di Jalan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi.
    “Iya nanti malam saya diperiksa sekitar jam 20.00 WIB–21.00 WIB,” kata salah satu korban, Andree Noviar Pradana (32), kepada
    Kompas.com.
    Andree menyebutkan, dirinya akan mendatangi
    Polres Metro Bekasi
    Kota bersama tujuh korban lainnya yang berasal dari Bogor dan Jakarta.
    “Iya sekitar tujuh orang, mereka dari Bogor dan Jakarta, yang Bekasi paling dua orang,” ujar dia.
    Ia berharap pemeriksaan ini dapat menjadi langkah awal pengungkapan kasus dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh AWP.
    “Harapannya ini menjadi titik terang, menjadi pintu awal agar pelaku ditangkap dan dimintai pertanggungjawabannya,” imbuh Andree.
    Kompas.com
    telah menghubungi pihak kepolisian untuk mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum mendapat respons.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 63 orang menjadi korban dugaan penipuan jual beli Vespa oleh AWP, pemilik bengkel di Jalan Cipendawa, Rawalumbu.
    Modus yang digunakan beragam, mulai dari jual beli Vespa, jasa servis dan restorasi, hingga penjualan suku cadang dan aksesori Vespa.
    Korban berasal dari berbagai daerah, seperti Kota Bekasi, Jakarta, Bogor, Palembang, Riau, Karawang, Cikarang, Subang, Wonosobo, hingga Makassar.
    Para korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota pada 17 Juli 2025, yang teregistrasi dengan nomor laporan: LP/B/1.722/VII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/
    POLRES METRO BEKASI
    KOTA/PMJ.
    Kompas.com
    juga telah mencoba mengonfirmasi laporan tersebut kepada Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, namun belum mendapatkan tanggapan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap melakukan kajian untuk mereduksi tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.

    “Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal porsi pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak lebih dari 10 persen menurut World Bank.

    Menurut data BPS, biaya transportasi paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta/bulan, diikuti Depok sebesar Rp1,8 juta/bulan, lalu Surabaya Rp1,6 juta/bulan, dan Jakarta Rp1,59 juta/bulan serta Bogor sebesar Rp1,2 juta bulan.

    Lalu biaya transportasi di Batam sebesar Rp1,17 juta/bulan, kemudian Makassar sebesar Rp1,15 juta/bulan, Jayapura Rp1,12 juta/bulan, Balikpapan Rp981 ribu/bulan, Palembang Rp918 ribu/bulan, Bandung Rp868 ribu/bulan, Banjarmasin Rp852 ribu/bulan, Medan Rp780 ribu/bulan, dan Surakarta sebesar Rp712 ribu/bulan.

    “Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya,” kata Risal.

    Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin.

    Dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

    Sumber : Antara

  • Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran

    Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Perekonomian menggelar kegiatan Sosialisasi Tata Kelola dan Rapat Evaluasi Satuan Tugas Pengawasan LPG 3 Kg Bersubsidi di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Rabu (31/7). 

    Kegiatan yang dihadiri oleh para agen dari kabupate/kota dan pihak terkait ini bertujuan memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel dan juga menjabat sebagai Dansatgas, Basaraudin, mengungkapkan serta menyoroti keprihatinannya terhadap praktik penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di lapangan, sehingga penyaluran menjadi tidak tepat sasaran yang diharapkan.

    “Pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM, tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Tapi faktanya, LPG bersubsidi ini justru banyak digunakan oleh pelaku usaha non-rumah tangga, bahkan ditemukan di laundry atau warung-warung makanan seperti warung mie ayam, yang kalau dilihat dari omsetnya sudah tidak tepat gunakan Gas LPG 3 kg,” ujarnya.

    Basaraudin mengaku dirinya sendiri menyaksikan langsung pelanggaran tersebut. “Saya pernah mampir di tempat makan, pas ke toilet, tabung-tabung LPG bersubsidi berjejer di dapur. Saya tidak bisa langsung menegur, tapi ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.

    Ia menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan pangkalan, atau ada semacan dugaan ada kenakalan di tingkat tersebut. “Orang bisa bolak-balik membeli LPG pakai KTP berbeda-beda, pakai orang suruhan, itu artinya satu rumah bisa dapat lebih dari jatahnya,” katanya.

    “Ini tidak sesuai dengan amanat kebijakan yang menekankan distribusi tepat sasaran.” tambahnya. 

    Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai perlunya wadah khusus sebagai ruang evaluasi dan koordinasi rutin antar Satgas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan kegiatan seperti ini akan dijadikan agenda rutin guna memperkuat sinergi dan mempercepat perbaikan sistem distribusi.

    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumsel, Hengki, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah regulasi yang telah diterbitkan, antara lain:

    Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Sumsel Tahun Anggaran 2025, Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025, Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Monitoring, Pengendalian, dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG di Provinsi Sumsel,

    Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 19 Tahun 2025 berdasarkan Standar Daerah Provinsi Sumsel, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota segera membentuk Satgas pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di wilayah masing-masing.

    Kegiatan ini dirancang dengan tiga tujuan utama, yaitu: Mensosialisasikan kebijakan terbaru dan pedoman pengawasan distribusi LPG bersubsidi, Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh Satgas kabupaten/kota, Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penegakan aturan distribusi LPG 3 Kg.

    “Kami berharap Satgas di setiap daerah segera terbentuk dan aktif bekerja. Kami juga akan mengawal kebijakan ini agar benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” pungkas Hengky seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Kamis (31/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bengkel Vespa yang Jadi Modus Penipuan Ternyata Sudah Digadaikan ke Bank Rp 1,2 Miliar Megapolitan 31 Juli 2025

    Bengkel Vespa yang Jadi Modus Penipuan Ternyata Sudah Digadaikan ke Bank Rp 1,2 Miliar Megapolitan 31 Juli 2025

    Bengkel Vespa yang Jadi Modus Penipuan Ternyata Sudah Digadaikan ke Bank Rp 1,2 Miliar
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Bengkel Vespa milik AWP di Jalan Cipendawa, Rawalumbu, Kota
    Bekasi
    , yang digunakan sebagai kedok dalam
    penipuan
    jual beli Vespa, ternyata telah digadaikan ke sebuah bank senilai Rp 1,2 miliar.
    Fakta ini terungkap setelah salah satu korban, Andree Noviar Pradana (32), menelusuri aset pelaku yang dijanjikan akan dijual untuk mengganti kerugian korban.
    Andree mengatakan, AWP sempat berjanji akan menjual bangunan bengkel dua lantai tersebut senilai Rp 1,7 miliar guna menutup kerugian para korban.
    Namun, setelah ditelusuri, sertifikat hak milik (SHM) bengkel tersebut telah dijaminkan ke bank.
    “Setelah ditelusuri, ternyata sertifikat hak milik bengkelnya telah dijaminkan ke sebuah bank senilai Rp 1,2 miliar,” kata Andree saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/7/2025).
    Andree merupakan satu dari 63 orang yang diduga menjadi
    korban penipuan
    oleh AWP, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar.
    Korban berasal dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Palembang, Riau, Karawang, Cikarang, Subang, hingga Wonosobo.
    Andree sendiri tertipu saat AWP menawarinya bisnis jual beli Vespa senilai puluhan juta rupiah pada Januari 2025.
    “Korbannya ada dari Jakarta, Bogor, Palembang, Riau, Karawang, Cikarang, Subang, Wonosobo, dengan kerugian Rp 1,5 miliar,” ujarnya.
    Setelah mentransfer dana sebesar Rp 25,5 juta ke rekening AWP, Andree tidak pernah mendapatkan kejelasan soal unit Vespa yang dijanjikan.
    Pelaku diduga kabur ke Jawa Tengah dan menutup bengkel miliknya secara mendadak pada Maret 2025.
    Dari penelusuran lebih lanjut di kalangan komunitas Vespa, diketahui bahwa AWP juga diduga menipu puluhan orang lainnya.
    Modus yang digunakan pelaku bervariasi, mulai dari jual beli Vespa, servis, restorasi, hingga investasi spare part dan aksesori.
    Bahkan, beberapa unit Vespa milik konsumen diduga telah dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya.
    “Jadi modusnya itu, ada jual beli, servis, restorasi, sama investasi spare part,” ujar Andree yang merupakan warga Jatibening, Pondok Gede.
    Setelah mencari keberadaan pelaku selama berbulan-bulan, Andree berhasil menemui AWP di Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada 29 Juni 2025.
    Dalam pertemuan itu, pelaku mengakui perbuatannya namun berdalih tidak bisa mengembalikan uang karena sedang mengalami masalah ekonomi.
    “Dia mengaku salah, bahkan dia ngaku siap dipenjara,” ungkap Andree.
    Namun, karena aset utama pelaku telah dijaminkan, Andree dan belasan korban lainnya merasa tidak akan bisa mendapatkan pengembalian dana secara utuh.
    Mereka pun melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota pada 17 Juli 2025. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor: LP/B/1.722/VII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/PMJ.
    “Kami berharap laporan diproses dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya,” kata Andree.
    Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi laporan tersebut kepada Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, namun hingga kini belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaring Truk ODOL, Kemenhub Pasang Alat Weight in Motion

    Jaring Truk ODOL, Kemenhub Pasang Alat Weight in Motion

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan perangkat Weight in Motion (WIM) dalam upaya pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading atau truk ODOL.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan perangkat tersebut telah dipasang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kertapati dan Talang Kelapa di Palembang, Sumatra Selatan.

    Dia menjelaskan WIM merupakan teknologi yang dipasang di badan jalan untuk mengukur berat kendaraan secara otomatis saat melaju tanpa berhenti (dinamis).

    “Alat ini berfungsi sebagai sistem seleksi awal sebelum kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk proses verifikasi dan penindakan lebih lanjut,” katanya dalam siaran pers, Kamis (31/7/2025).

    Dia menambahkan UPPKB merupakan gerbang utama dalam pengawasan kendaraan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan. Jika berfungsi optimal, maka akan berdampak besar pada tingkat keselamatan lalu lintas dan usia infrastruktur jalan.

    Aan menekankan peran penting integrasi data di seluruh titik pengawasan yang berpotensi dilintasi truk ODOL. Dashboard MitraDarat pada sistem JTO UPPKB idealnya terhubung dengan data kendaraan dari BLUe dan Regident Polri.

    Menurutnya dengan ekosistem data yang terintegrasi, penegakan hukum terhadap pemenuhan ketentuan operasional angkutan barang dapat dilakukan secara digital, akurat, dan real-time.

    “Dengan integrasi sistem, pengawasan kendaraan angkutan barang menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan arah transformasi digital sektor transportasi darat,” ujarnya.

    Selain itu, Kemenhub terus mendorong potensi pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di UPPKB untuk mendukung modernisasi secara berkelanjutan, sekaligus memperluas cakupan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.