Xcloud.id

kab/kota: Palembang

  • Malindo Air buka rute penerbangan Malaysia dari Bandara Palembang

    Malindo Air buka rute penerbangan Malaysia dari Bandara Palembang

    Plembang (ANTARA) – Pengelola Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang menyebutkan maskapai Malindo Air membuka rute penerbangan internasional Palembang-Malaysia pada 13 September 2025.

    “Pada tanggal 13 September akan ada penambahan maskapai Malindo yang terbang dari Palembang ke Malaysia dan sebaliknya,” kata General Manager Bandara SMB II Palembang R Iwan Winaya di Palembang, Rabu.

    Ia menjelaskan penerbangan perdana maskapai ini akan dilakukan pada akhir pekan nanti. Pihaknya juga akan melihat antusias masyarakat terhadap rute penerbangan internasional ini. Sebab, pada rute yang sama juga ada AirAsia yang lebih dulu membuka rute ini.

    “Nanti kita lihat, karena penerbangan perdana Malindo nanti kan saat hari libur (akhir pekan). Jika tinggi, artinya minat masyarakat yang ingin ke luar negeri cukup tinggi,” jelasnya.

    Namun, pihaknya belum dapat memastikan asal penumpang yang berangkat dari Bandara SMB II Palembang apakah berasal dari Sumsel atau bukan.

    “Bisa jadi, mereka yang berangkat dari bandara kita merupakan warga Jambi, Bengkulu atau Pangkal Pinang. Kalau data detilnya ada di imigrasi yang melakukan verifikasi paspor,” ujarnya.

    Ia mengatakan untuk penerbangan internasional dari AirAsia masih cukup tinggi hingga saat ini. Load factor atau tingkat keterisian kursi pada penerbangan internasional masih di kisaran 90 persen baik pada hari kerja maupun akhir pekan, tingkat keterisiannya tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh waktu.

    Tingginya okupansi tersebut salah satunya karena terbatasnya jumlah maskapai yang melayani penerbangan internasional di bandara tersebut.

    “Saat ini baru satu maskapai yang melayani rute internasional, yaitu AirAsia. Mudah-mudahan setelah bertambah okupansinya tetap tinggi,” kata Iwan.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjaga Keberlanjutan Transformasi PT KAI

    Menjaga Keberlanjutan Transformasi PT KAI

    Bisnis.com, JAKARTA -Perusahaan Ter batas Kereta Api Indonesia atau PT KAI (Persero) berganti nakhoda, dari Didiek Hartantyo kepada Bobby Rasyidin dan Wakil Direktur Utama Dody Budiawan. Munculnya jabatan wadirut ini mengulang pada masa Ignatius Jonan menjadi Dirut KAI yang pertama kali dulu.

    Jika pada periode sebelum nya Dewan Komisaris (Dekom) ada 9 orang dan 9 direksi, maka saat ini ada 8 dekom dan 10 direksi. Sayangnya, dari 10 direksi hanya 3 orang saja yang berasal dari internal KAI (organik), yaitu Direktur Pengelola Sarana & Prasarana Heru Kuswanto, Direktur Operasi Awan Hermawan, dan Direktur Keselamatan dan Keamanan Dadan Rudiansyah. Memang ketiga jabatan tersebut lebih pas diemban oleh mereka yang berkarier di KAI karena mereka mengetahui detail persoalan-persoalan teknis operasional. Catatan lain adalah adanya penggabungan Direksi Pengelola Prasarana dan Sarana yang dijabat oleh satu orang saja. Sesungguhnya ini terlalu berat, baik pekerjaan maupun tanggung jawab moralnya. Bila terjadi insi-den/accident pada sarana dia akan kena, demikian pula bila terjadi insiden/accident di prasarana, orang yang ber-sangkutan juga akan kena. Sungguh kasihan bila tidak segera dipisahkan antara Direksi Pengelola Prasarana dengan Pengelola Sarana ini.

    Kunci operasional KAI itu ada di prasarana (rel, stasiun, dan sejenisnya) dan sarana (kereta api), sehingga tidak bijak membebankan masalah tersebut pada pundak satu orang saja.

    Sebagai seorang pengguna setia layanan KAI, baik jarak jauh maupun dalam kota, harapan terhadap pergantian kepemimpinan di PT KAI ini adalah tetap mampu melanjutkan proses transformasi yang dimulai oleh Ignatius Jonan dengan mengubah wajah layanan KAI ke customer centris, dan dari perusahaan yang sebe-lumnya merugi terus, dalam waktu 3 tahun bisa untung dengan pelayanan yang jauh lebih baik. Transformasi itu terus berlanjut ketika Ignatius Jonan menjadi Menteri Perhubungan (Oktober 2014—Juli 2016) dan kepemimpinan di KAI dilanjutkan oleh Edi Sukmoro. Demikian pula ketika pergantian kepemimpinan dari Edi Sukomoro ke Didiek Hartantyo, proses transformasi terus berlanjut. Didiek Hartantyo sebetul-nya menghadapi masa yang amat sulit karena menjadi Dirut KAI pada saat mulai pandemi Covid-19, yaitu mulai Juni 2020. Namun, latar belakangnya sebagai bankir, kemampuan mana-jerialnya teruji saat itu. Meskipun pelanggan KAI ngedrop sampai 70%, tetapi tidak terjadi PHK sehingga tidak muncul gejolak selama pandemi Covid-19 dan recovery berlangsung cepat sehingga performanya tetap terjaga. Bagi pelanggan, legacy Didiek Hartantyo yang dapat dirasakan langsung adalah pertama, inovasi bisnis dengan pengembangan sarana baru, seperti misalnya KA Luxury, Panoramic, dan kompartemen yang membidik pangsa pasar baru dari orang-orang berduit.

    Ketiga jenis layanan itu amat diminati dan menjadi salah satu sumber cuan baru bagi PT KAI (Pesero). Kedua, Didiek Hartantyo melakukan beutifikasi (mem-percantik) stasiun-stasiun dan di sejumlah stasun besar seperti Gambir, Pasar Senen, Bandung, Yogyakarta, dan Gubeng Surabaya tersedia sejumlah meja di ruang tunggu yang dilengkapi dengan colokan listrik, sehingga calon penumpang kereta bisa menunggu di stasiun sambil bekerja.

    Bukan hanya mengubah wajah stasiun menjadi lebih cantik, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik dengan menyedikan fasilitas isi ulang air minum yang langsung dapat diminum di sejumlah stasiun, sehingga dapat mengurangi ongkos transportasi, khu-susnya untuk pembelian air minum selama di perjalanan. Salah satu strategi untuk menjaga proses transformasi KAI itu terus berlanjut adalah mengoptimalkan peran SDM organik masuk ke dalam jajaran direksi, karena mereka itu telah mengenali kultur perusahaan dengan baik, sehingga tidak memer-lukan waktu lama untuk penyesuaian.

    TANTANGAN BARU

    Keberlanjutan transformasi di KAI sangat diperlukan mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik secara bisnis maupun pelayanan. Secara bisnis, KAI mengha-dapi tantangan besar terkait dengan adanya penugasan yang diberikan oleh peme-rintah kepada KAI seperti pengelolaan LRT Palembang dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Kedua entitas ini secara finansial akan menjadi beban perusahaan karena memerlukan subsidi sepanjang massa untuk dapat mempertahankan operasionalnya. Hal itu mengingat jumlah pelanggan kedua moda itu memang jauh di bawah target, sehingga konsekuensi logisnya pendapatan tiket juga rendah. Hanya dengan subsidi sepanjang masa keduanya dapat ber-operasi. Memang ada layanan kereta regular jarak jauh dan kereta perkotaan yang disubsidi melalui PSO (public service obligation), tetapi itu sebetul-nya lebih ke pertimbangan politik saja. Artinya, tanpa ada subsidi pun akan tetap bisa beroperasi dengan menerapkan tiket komersial. Akan tetapi, untuk LRT Palembang dan KCJB kasusnya berbeda, mereka tidak akan bisa lanjut operasional tanpa ada subsidi, karena kalau diterapkan tarif komersial makin sedikit yang naik.

    Jadi, ada dua pekerjaan rumah (PR) direksi KAI saat ini, yaitu pertama, bagai-mana melakukan creative financing agar biaya operasional LRT Palembang dan KCJB itu tidak terlalu banyak menguras APBN, tetapi juga tidak menjadi beban baru KAI secara keseluruhan. Ini PR yang tidak mudah diselesaikan tapi perlu dibuat milestone agar pada saatnya bisa tercapai. Kedua, bagaimana agar KAI tetap untung tetapi juga layanan untuk kaum bawah tidak terabaikan.

    Saat ini layanan KAI untuk jarak jauh didominasi oleh tarif komersial. Tarif komersial ini sebetulnya amat berat bagi para pensiunan, petani, pedagang kecil, atau peker-ja komuter jarak jauh yang dikenal dengan Kelompok PJKA (Pulang Jumat Kembali Ahad). Mereka hanya dapat menggunakan layanan KA jarak jauh yang bersubsidi, tetapi itu sarananya terbatas sehingga beli tiketnya harus jauh sebelumnya. Kalau mereka ada kepentingan mendadak, sulit mendapatkan tiket bersubsidi tersebut. Di tengah kondisi ekonomi yang makin terpuruk, ketersediaan layanan KA jarak jauh yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat itu makin dibutuhkan.

    Apalagi Presiden Prabowo itu secara ideologis adalah seorang sosialis sehingga berharap layanan KAI terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

    Ketiga, untuk menjawab tantangan pertama dan kedua di atas, KAI perlu menggenjot angkutan logistik sehingga dapat melakukan subsidi silang terhadap layanan penumpang. Peningkatan angkutan logistik ini sekaligus untuk mengurangi moda share angkutan barang yang saat ini didominasi oleh truk. Moda share KAI untuk angkutan barang masih dibawah 10%. Dalam waktu 5 tahun ke depan semoga dapat ditingkatkan menjadi 15%. 

    Kalau ini dapat dilakukan maka keuntungan korporasi akan tetap tercapai dan subsidi silang untuk angkutan penumpang bisa tetap dilakukan.

  • Menimipas Serahkan Langsung SK Kenaikan Grade Petugas Lapas Batu Nusakambangan – Page 3

    Menimipas Serahkan Langsung SK Kenaikan Grade Petugas Lapas Batu Nusakambangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tiga petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Batu, Nusakambangan, resmi menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan grade dari jabatan lama menjadi jabatan Nahkoda. Mereka adalah Badari dan Raka Ady Zulismayanto yang sebelumnya bertugas sebagai Petugas/Anggota Jaga, serta Melda Subondi yang sebelumnya menjabat Penjaga Tahanan.

    Momen ini menjadi istimewa karena SK tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di atas kapal Pengayoman. Penyerahan dilakukan bersamaan dengan kegiatan penanaman 360 ribu bibit pohon kelapa, serta peninjauan Balai Latihan Kerja dan program ketahanan pangan kemandirian Warga Binaan di kawasan Nusakambangan, Selasa (9/9).

    Menteri Agus menegaskan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat baru bagi para petugas.

    “Agar mereka lebih semangat lagi dalam menunjukkan kinerjanya sebagai petugas (nahkoda) dalam memberikan pelayanan PRIMA kepada sesama petugas dan keluarga warga binaan,” ujar Menteri Agus.

    Sebagai penunjang operasional pelayanan penyeberangan petugas Pemasyarakatan se-Nusakambangan, Lapas Batu Nusakambangan mempunyai dua Armada Kapal Besar, yaitu Pengayoman VII dan Pengayoman VIII serta 1 (satu) Kapal Patroli/ RIB Pengayoman V. Demi keselamatan dan kelancaran operasional transportasi laut sehari-hari yang mana melayani trayek penyeberangan petugas Pemasyarakatan, Armada Kapal Pengayoman V, VII, dan VIII memerlukan Nahkoda.

    Untuk itu, ketiganya diperbantukan sebagai Nahkoda Kapal Pengayoman sebagaimana Surat Perintah Kepala Lapas Kelas I Batu Nomor: W.13.PAS.PAS.2.SA.04.01-193 tanggal 20 januari 2025. Selanjutnya, pihak Lapas mengusulkan kenaikan grade bagi ketiganya dari grade 5 menjadi grade 7 untuk Jabatan Nakhoda melalui surat Kepala Lapas Kelas I Batu Nomor: W.13.PAS.PAS.2.SA.03.04-301 tanggal 25 Januari 2025.

    Ketiga petugas tersebut juga telah mengikuti dan lulus sejumlah pelatihan pengoperasian kapal yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

  • Ini Duduk Perkara Kasus Ferry Irwandi yang Bikin TNI Marah

    Ini Duduk Perkara Kasus Ferry Irwandi yang Bikin TNI Marah

    GELORA.CO – Nama Youtuber Ferry Irwandi Kembali menjadi sorotan publik. Tak tanggung-tanggung, Ferry kini diadukan oleh jenderal TNI atas dugaan pencemaran nama baik institusi.

    Lantas apa yang membuat Ferry dilaporkan? Sejumlah perwira TNI enggan menjelaskan detail soal perkara pencemaran nama baik dimaksud.

    Namun kuat dugaan terkait video yang ditunjukkan Ferry saat diskusi di salah satu televisi nasional. Saat itu Ferry menunjukkan cuplikan video yang menggambarkan polisi menangkap perusuh dengan kartu anggota TNI.

    “Di situ jelasnya,ya oang yang punya name tag ikut merusuh,” kata Fery.

    “Kapolri-kapolri ikut rusuh ini, saya laporan Panglima TNI” ujar polisi. “Terus orangnya bilang, ‘bukan cuma saya pak, kata orang TNI ini’,” kata Ferry.

    Sejumlah warganet lantas ada yang mempertanyakan mengapa Ferry harus menambah kalimat ‘bukan cuma saya pak, kata orang TNI’.

    Kalimat ini dinilai tidak ada di video dan menyudutkan TNI seakan tentara menjadi bagian dari orkestrasi kerusuhan.

    Purnawirawan TNI Soleman Ponto juga menggugat kesimpulan Ferry. Karena yang disebut di sana itu ‘Kaveleri Kaveleri (bukan Kapolri) ikut rusuh di Palembang.”

    Dalam tayangan itu juga disebut, bukan kata ‘perusuh’ tapi ‘rusuh’. Menurut Soleman Ponto kata-kata itu berbeda maknanya.

    “Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi,” ucap Ponto dilansir Antara.

    Ia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas atas pernyataan Ferry guna menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan nasional.

    Sejumlah perwira TNI lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Irwandi pada Senin (8/9/2025).

    Pasalnya, hasil temuan patroli siber yang dilakukan TNI ada dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project itu.

    Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan, perwakilan TNI itu datang untuk melaporkan Ferry terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam konsultasi itu Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pelaporan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan oleh pribadi, mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami sampaikan, kan menurut putusan MK, institusi kan enggak bisa melaporkan. Harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” kata dia, Selasa (9/9/2025).

    Ia menjelaskan, dalam konsultasi itu, Ferry diduga melakukan pencemaran nama baik. Pihak yang dicemarkan nama baiknya adalah institusi negara.

    Setop provokasi

    Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

    Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

    “TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bahkan, lanjut dia, yang dilakukan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution dan pasukannya pada tahun 1952 di depan Istana Presiden pertama RI Soekarno, yang oleh pengamat asing dianggap percobaan kudeta, bukan merupakan upaya kudeta seperti di Thailand, Filipina, atau Myanmar.

    Kendati demikian, disebutkan bahwa hal itu merupakan bentuk pernyataan sikap kecewa TNI melihat korupsi politik di parlemen yang begitu marak dan menyengsarakan rakyat.

    Boni tak membantah adanya kelompok penumpang gelap yang bermain di dalam aksi massa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu, hanya saja dirinya membantah dengan tegas adanya keterlibatan TNI dalam isu tersebut.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap provokasi penciptaan darurat militer yang disampaikan beberapa pihak untuk didalami oleh komunitas intelijen guna mencegah terciptanya persepsi yang salah di pikiran masyarakat, salah satunya yang berasal dari pegiat media sosial Ferry Irwandi.

    “Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh,” tutur dia.

  • 2 Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus Nasional

    2 Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus Nasional

    Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kaget Presiden Prabowo Subianto turut me-
    reshuffle
     Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan.
    “Kalau dari sudut politik agak kaget juga ya saya,” katanya dalam Podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official, dikutip Selasa (9/9/2025).
    Mahfud tidak mengetahui secara pasti pertimbangan Prabowo mengganti Budi Gunawan.
    Namun dia menilai penggantian Budi Gunawan sebagai Menkopolkam kemungkinan besar tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.
    “Saya tidak tahu alasannya, tapi saya kira terlalu sederhana kalau itu alasannya,” tuturnya.
    Karena menurut Mahfud, seorang pemimpin tidak harus selalu tampil dan bisa berkoordinasi dalam senyap.
    Terlebih, latar belakang Budi Gunawan adalah intelijen yang biasa bergerak dalam senyap.
    Dia meyakini ada pertimbangan lain di balik pergantian Budi Gunawan yang lebih mengarah pada pertimbangan politis.
    “Saya kira pertimbangan politis lain,” katanya.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah reshuffle Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) imbas demo ricuh akhir Agustus 2025 lalu.
    Ia menyatakan, tidak ada hal yang spesifik terkait kericuhan hingga membuat Presiden Prabowo me-reshuffle Budi Gunawan.
    “Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik,” kata Prasetyo Hadi usai pelantikan menteri baru dan menteri pengganti di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Prasetyo menyatakan, reshuffle menteri adalah bagian dari evaluasi menyeluruh Presiden.
    “Ini semua bagian dari evaluasinya menyeluruh,” ucap dia.
    Sebagai informasi, Prabowo mereshuffle lima menterinya pada Senin (8/9/2025) sore.
    Lima menteri yang diganti yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono.
    Sedangkan Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya.
    Budi Gunawan sendiri lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 11 Desember 1959. Kariernya dimulai dari jabatan Kapolsekta Tanjung Karang Barat, Poltabes Bandar Lampung, pada 1986.
    Setelah itu, Budi banyak berkecimpung di bidang lalu lintas, di antaranya Kasat Lantas Poltabes Palembang (1992) dan Kabag Lantas Polwil Lampung (1995).
    Nama Budi Gunawan sendiri dikenal setelah menjadi ajudan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada 2000-2004.
    Selepas itu, ia menjabat berbagai posisi penting di Polri, mulai dari Kapolda Jambi (2008-2009), Kapolda Bali (2012), hingga Wakapolri (2015-2016).
    Puncak kariernya datang ketika ditunjuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2016.
    Jabatan ini diembannya hingga 2024 sebelum akhirnya dipercaya Presiden Prabowo menjadi Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Hujan Ringan Sore Sampai Malam – Page 3

    Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Hujan Ringan Sore Sampai Malam – Page 3

    BMKG memperkirakan mayoritas kota-kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan ringan hari ini.

    Prakirawan cuaca BMKG, Miftah Ali mengatakan, untuk Pulau Sumatera awan tebal diperkirakan terjadi di Kota Banda Aceh, kemudian hujan ringan diprakirakan terjadi di Pekanbaru, Padang, dan Tanjung Pinang, serta hujan lebat diprakirakan terjadi di Kota Medan.

    Selain itu, hujan ringan diperkirakan turun di Kota Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Kemudian dia memperkirakan Pangkal Pinang hujan berpetir.

    Adapun di Pulau Jawa, kata dia, awan tebal diperkirakan terjadi di Surabaya, kemudian hujan ringan di Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, serta hujan sedang diperkirakan turun di Jakarta.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Kupang dan Mataram.

    “Waspada terhadap hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di Kota Denpasar,” kata Miftah Ali.

    Untuk Pulau Kalimantan, lanjut dia, hujan ringan diperkirakan turun di Samarinda, lalu hujan sedang diperkirakan terjadi di Tanjung Selor.

  • PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, subholding PTPN III (Persero) menyalurkan 195 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi menjaga stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan distribusi beras murah melalui program SPHP dilakukan guna membantu Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di tengah stok beras nasional dalam kondisi surplus dan aman menjelang akhir 2025.

    “Salah satu BUMN yang aktif mendukung program ini adalah PTPN IV PalmCo, dengan menyalurkan lebih dari 195 ton beras SPHP ke tiga pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” kata Jatmiko dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyebutkan hingga awal September 2025, pihaknya telah menyalurkan 195,6 ton beras SPHP melalui 107 titik distribusi yang tersebar di wilayah operasionalnya. Jumlah itu merupakan bagian dari target distribusi sebesar 900 ton beras melalui 150 titik hingga akhir tahun.

    “PalmCo selalu bergerak cepat memperluas jangkauan distribusi beras SPHP. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Jatmiko.

    Beras SPHP yang dipasarkan salah satu BUMN tersebut dipatok dengan harga Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di beberapa wilayah. Skema itu dilakukan guna meredam potensi kenaikan harga akibat spekulasi atau praktik penimbunan.

    Ke depan, lanjut Jatmiko, pihaknya menargetkan perluasan titik distribusi hingga ke wilayah pelosok, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses yang sama terhadap bahan pangan pokok.

    “Dengan distribusi yang merata dan harga yang terjangkau, masyarakat tidak hanya mendapat akses terhadap pangan berkualitas, tetapi juga dilindungi dari fluktuasi harga yang bisa memicu inflasi,” imbuh Jatmiko.

    Sanim (38), seorang pengemudi ojek daring di Palembang mengaku terbantu dengan harga beras yang lebih terjangkau.

    “Biasanya harga beras cukup tinggi, apalagi menjelang akhir bulan. Tapi beras SPHP ini harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Ini sangat membantu untuk kami yang penghasilannya tidak tetap,” kata Sanim.

    Program beras SPHP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah melalui Perum Bulog dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas strategis nasional.

    Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras SPHP disalurkan pihaknya melalui berbagai kanal distribusi mulai pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah pusat dan daerah, kios binaan dan gerakan pangan murah (GPM), TNI-Polri, termasuk BUMN.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali. Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton selama periode Juli-Desember 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Bakal Hadirkan Wakil Bupati OKU di Sidang Korupsi Proyek PUPR Besok

    KPK Bakal Hadirkan Wakil Bupati OKU di Sidang Korupsi Proyek PUPR Besok

    Jakarta –

    Sidang terkait kasus pemberian suap atau kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU) untuk terdakwa Umi Hartati dkk berlanjut besok. KPK akan menghadirkan Wakil Bupati OKU, Marjito Bachri sebagai saksi.

    “Karena kami memerlukan keterangan beberapa pihak dari lingkup eksekutif di Pemkab OKU sebagai saksi dalam persidangan Terdakwa Umi Hartati (anggota DPRD Kabupaten OKU) dkk,” kata Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

    “Marjito Bachri (Wakil Bupati OKU periode 2025 sampa dengan 2030),” tambahnya.

    Persidangan sendiri akan berlangsung di pengadilan Tipikor, di Museum Tekstil Palembang. Selain itu akan dihadirkan sejumlah saksi lain, yaitu:

    1. Indra Susanto (Asisten Daerah I Pemkab OKU)
    2. Yudi Purna Nugraha (mantan Wakil Ketua I DPRD Kab. OKU)
    3. Yoni Risdianto (Anggota DPRD Kabupaten OKU Fraksi Golkar)
    4. Romson Fitri (Asisten Daerah III Pemkab OKU)

    Dalam sidang tersebut, JPU dan hakim menanyakan kepada Bupati OKU Teddy Meilwansyah terkait fee anggota DPRD Kabupaten OKU tetap sebesar 20% dan 2% untuk dinas PUPR dari paket pekerjaan dana aspirasi (Pokir) DPRD di dinas PUPR.

    “Saksi Teddy apakah saksi tahu soal fee anggota DPRD Kabupaten OKU tetap sebesar 20% dan 2% untuk dinas PUPR dari Pokir DPRD di dinas PUPR sebesar Rp 35 miliar,” ucap JPU KPK dalam persidangan, dikutip dari detikSumbagsel, Senin (30/6).

    Menjawab pertanyaan JPU KPK, Teddy pun menegaskan tidak mengetahui soal fee anggota DPRD Kabupaten OKU terkait Pokir DPRD di dinas PUPR menjadi sejumlah Rp 35 miliar.

    “Saya tidak mengetahui soal itu, saya juga saat penyusunan anggaran itu berada di Jakarta, masalah fee anggota DPRD Kabupaten OKU terkait dana aspirasi (Pokir) DPRD saya tidak tau,” tegasnya.

    (ial/azh)

  • Daftar Proyek Jalan Tol Baru, Perjalanan Jauh Terasa Sejengkal

    Daftar Proyek Jalan Tol Baru, Perjalanan Jauh Terasa Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memasuki usia delapan dekade kemerdekaan, pembangunan jalan tol di Indonesia terus menunjukkan perkembangan.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan target penambahan ruas tol baru sepanjang 203 kilometer pada tahun ini. Sebagian di antaranya telah siap digunakan, bahkan beberapa ruas sudah resmi beroperasi sejak kuartal pertama 2025.

    Hingga saat ini, tercatat ada empat ruas tol yang mulai beroperasi pada tahun berjalan.

    Berikut daftar tol baru yang sudah beroperasi di semester pertama 2025:

    • Tol Binjai-Langsa Seksi 3 ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km.

    • Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,6 km.

    • Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo Paket 1.2 Segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 km

    • Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura sepanjang 10,15 km.

    Selain itu, ada ruas tol yang menjelang Hari Kemerdekaan RI, konstruksinya sudah rampung hingga atau nyaris 100%. Atau, tinggal hanya tinggal melakukan ujicoba operasional, di antaranya:

    • Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 ruas Tempino-Interchange Ness sepanjang 18,49 km, saat ini tengah dalam Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO).

    • Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A ruas Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 9,27 km, tahap konstruksi sudah rampung 100%, rencana akan dilakukan ULFO.

    • Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Padang Tidji-Seulimeum sepanjang 24,67 km, sudah mencapai 99,46% per Juni 2025.

    • Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 6 Kuto Baro-Simpang Baitussalam sepanjang 5 Km, sudah 100% per Juni 2025.

    Sementara itu, beberapa ruas tol yang saat ini masih dalam pembangunan namun sempat dioperasikan secara fungsional pada masa arus Mudik dan Balik Lebaran Lebaran 2025.

    Berikut ini daftarnya:

    • Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo Segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,78 km

    • Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 (Gending-Kraksaan) sepanjang 12,88 km dan Seksi 2 (Kraksaan-Paiton) 11,2 km

    • Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Seksi 3 Sadang-Sukabungah sepanjang 27,85 km, digunakan secara fungsional pada arus Balik Lebaran 2025.

    Tak hanya itu saja, masih cukup banyak ruas tol yang saat ini masih dibangun oleh pemerintah.

    Berikut ini daftarnya:

    • Tol Palembang-Betung Seksi 1 dan Seksi 2

    • Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 1A, Seksi 1B, Seksi 2A, Seksi 2B, Seksi 4

    • Tol Lingkar Pekanbaru sepanjang 30,5 km.

    • Tol Padang-Pekanbaru Seksi 2, Seksi 3, Seksi 4, dan Seksi 5

    • Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 (sebagian), Seksi 5, dan Seksi 6

    • Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1, Seksi 2, dan Seksi 3

    • Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan sepanjang 62 km

    • Tol Semarang-Demak Seksi 1 Sayung-Kaligawe sepanjang 10,64 km

    • Tol Pelabuhan 2 (Harbour 2) Pluit-Ancol Timur sepanjang 9,6 km

    • Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,1 km

    • Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo Paket 1.2 Segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,78 km

    • Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 Sleman-Banyurejo sepanjang 8,8 km

    • Tol Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 37,05 km.

    • Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 75,62 km.

    • Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Seksi 3 Cibadak-Cisaat sepanjang 13,7 km.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ginting Jaya Energi (WOWS) Raih Kontrak Rp300 Miliar, Optimistis Prospek 2026

    Ginting Jaya Energi (WOWS) Raih Kontrak Rp300 Miliar, Optimistis Prospek 2026

    Bisnis.com, PALEMBANG – PT Ginting Jaya Energi Tbk (WOWS), perusahaan yang bergerak di bidang sektor jasa penunjang migas yaitu jasa work over (WO) dan well service (WS), telah berhasil memperoleh kontrak kerja senilai Rp300 miliar dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada tahun 2025.

    Direktur Utama Ginting Jaya Energi Jimmy Hidayat menuturkan kontrak strategis ini menjadi bukti nyata kepercayaan mitra kerja terhadap kinerja serta kapabilitas Ginting Jaya Energi dalam menghadirkan layanan dan solusi berkualitas.

    “Pencapaian tersebut diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan profitabilitas perseroan sepanjang tahun 2025,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (5/9/2025).

    Dalam menyongsong tahun 2026, ujar Jimmy, Ginting Jaya Energi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

    Pertama, mendapatkan proyek baru dan perpanjangan kontrak. “Menargetkan peningkatan portofolio kontrak yang lebih besar dan cakupan kerja yang lebih luas,” ungkapnya.

    Kedua, penguatan operasional. Perseroan akan melakukan optimalisasi armada, peralatan, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

    Ketiga, komitmen terhadap keberlanjutan. “Mengedepankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

    Keempat, peningkatan nilai pemegang saham yang berfokus pada pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor.

    “Dengan fondasi yang kuat dari pencapaian di tahun 2025, perseroan optimistis pada tahun 2026 akan menjadi periode pertumbuhan yang lebih agresif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Prospek Bisnis Work Over (WO) dan Well Service (WS)

    Menurutnya, bisnis jasa penunjang migas yaitu jasa work over (WO) dan well service (WS) ini dinilai sangat prospektif seiring dengan upaya pemerintah yang menargetkan produksi minyak nasional sebanyak 1 juta barel per hari pada 2029-2030 untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas).

    Peraturan ini dinilai menjadi landasan hukum yang solutif dalam penataan ribuan sumur minyak rakyat yang tersebar di sejumlah daerah.

    Bahkan, Sumatra Selatan (Sumsel) termasuk daerah yang memiliki sumur minyak terbanyak se-Indonesia dengan jumlah 21.400 sumur minyak dari total 33.000 sumur minyak yang telah didata dan dilaporkan ke Kementerian ESDM. Jumlah ini menunjukkan bahwa potensi migas di Bumi Sriwijaya begitu luar biasa.