kab/kota: Palembang

  • Alimin Ribut, Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo Dapat 0 Suara Saat Uji Kelayakan di DPR, Warganet Kecewa

    Alimin Ribut, Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo Dapat 0 Suara Saat Uji Kelayakan di DPR, Warganet Kecewa

    GELORA.CO – Hakim yang ikut memvonis mati Ferdy Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir J yang sempat heboh di tahun 2023 tersebut gagal menjadi calon hakim agung.

    Hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati pada Ferdy Sambo tersebut mendapatkan 0 suara ketika uji kelayakan calon hakim agung di DPR RI.

    Hakim tersebut bernama, Alimin Ribut Sujono. Ia juga sempat disindir oleh anggota DPR, Benni K Harman kemudian menyoroti soal hukuman mati tersebut.

    Benny menyebut, tidak benar jika Alimin menjatuhkan vonis mati dengan berdalih sebagai wakil Tuhan.

    “Pertanyaan saya simpel saja. Pak Alimin tadi bilang wakil Tuhan di dunia. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu, bertemu dengan Tuhannya dan merasa benar menjatuhkan vonis mati? Seperti apa prosesnya?” cecar Benny saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada Kamis, 11 September 2025.

    Meski begitu, pada akhirnya Ferdy Sambo tidak dijatuhkan hukuman mati, yakni berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

    Terdapat 16 kandidat yang mengikuti proses uji kelayakan hakim agung tersebut. Di antaranya Alimin Ribut yang pada akhirnya ia tidak mendapatkan suara dari DPR.

    Profil Alimin Ribut

    Alimin lahir pada 29 November 1967, yang kini berusia 58 tahun.

    Hakim yang memvonis mati suami dari Putri Candrawati ini diangkat menjado CPNS pada Desember 1992.

    Selain itu, ia pernah ditempatkan bekerja di beberapa daerah, di antarnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Palembang, termasuk ditunjuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bantul pada 2020 lalu.

    Alimin saat ini adalah hakim yang bergolongan atau pangkat Pembina Utama Madya (IV/d).

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tercatat alimin melaporkan jumlah harta kekayaan pada Desember 2024 sebesar Rp2.097.189.268.

    Sebelumnya, pada tahun 2023 ia melaporkan dengan jumlah Rp2.011.453.000, sementara untuk tahun 2022 ia melaporkan sebanyak Rp1.878.062.425.

    Reaksi Warganet

    Melihat tidak terpilihnya Alimin Ribut sebagai calon hakim agung, banyak warganet yang semakin kecewa dengan anggota DPR yang hingga saat ini masih menjadi sorotan. Seperti dilihat dari unggahan akun X @txtdrimedia.

    “Negara ini emang udah terlalu banyak hal kotor sampe-sampe yang dibersihin bukan yang kotor, tapi yang bersih disingkirkan,” kata akun X @dandelio*****

    “Mereka takut sama hakim yang memvonis Sambo karena kalo mereka ketahuan korupsi yang jumlahnya fantastis biar aman terbebas dari vonis berat,” ungkap @pawliti***.

    “Jelas kualitas DPR hari ini, hakim yang jujur dan punya integritas tidak diberikan apresiasi.. gimana gak pada hancur penegakan hukum di Indonesia,” kata @yantieee_***.

  • Paradoks Perawat Indonesia

    Paradoks Perawat Indonesia

    Jakarta

    Perawat memegang peranan yang penting dalam sistem kesehatan Indonesia, bukan hanya sebagai tenaga pendamping dokter, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan pelayanan kesehatan berlangsung dengan manusiawi dan berkesinambungan. Keberadaan perawat di Indonesia tidak sekadar tentang jumlah, tetapi juga kualitas, dedikasi, dan pengakuan akan perannya sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan.

    Data Kementerian Kesehatan 2025 menunjukkan Indonesia membutuhkan sekitar 40.000-50.000 perawat baru setiap tahun, sedangkan lulusan perawat baru setiap tahun yang berhasil dicetak sekitar 60.000. Sepintas, angka ini menunjukkan “surplus”, tapi ada yang janggal dengan data statistik tersebut.

    Kilas Balik Profesi Perawat di Indonesia

    Sejarah profesi perawat Indonesia dimulai dari era kolonial Belanda. Perawat waktu itu difungsikan untuk melayani tuan-tuan Eropa dan rumah sakit militer. Pasca kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem pendidikan keperawatan nasional melalui Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), yang kemudian berkembang ke jenjang diploma dan sarjana seiring modernisasi pada 1970-2000-an dan saat ini bahkan sudah ada spesialis dan jenjang doktoral.

    Pendirian Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada 1974 dan pengesahan Undang-Undang Kesehatan serta Keperawatan membuat landasan perawat sebagai tenaga profesional semakin kuat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan proporsi tenaga kesehatan di Indonesia masih jelas terlihat, meski perawat mendominasi dengan persentase 38,80% atau sejumlah 582.023 orang.

    Namun, laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dirangkum oleh William Russell pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rasio perawat di Indonesia hanya 2,28 per 1.000 penduduk, padahal idealnya menurut WHO 4 per 1.000 penduduk, menempatkan Indonesia di peringkat keempat terendah di dunia.

    Berjuang Dalam Senyap

    Kita coba masuk lorong waktu ke tahun 2020, saat bencana biologis COVID-19 menerjang Indonesia, disinilah ketahanan infrastruktur kesehatan suatu negara diuji. Gelombang COVID-19 mengubah rumah sakit menjadi “gelanggang tempur”.

    Dokter dan perawat berguguran karena kelelahan dan terinfeksi, sementara pasien berjejal di lorong-lorong tanpa tempat tidur dan oksigen. Nakes terpaksa harus “memilih” siapa yang hidup atau mati akibat keterbatasan ventilator, sementara masyarakat panik berebut ambulans dan tabung oksigen.

    Di balik APD yang pengap, air mata perawat bercampur keringat demi memberi penghormatan terakhir bagi pasien tanpa keluarga yang boleh mendekat. Layanan kesehatan kolaps, dokter junior dipaksa handle ICU, perawat bekerja 24 jam nonstop, dan mayat-mayat dibungkus plastik menumpuk.

    Dalam momen heroik itu banyak dari kita (masyarakat) baru merasa terhubung ikatan emosionalnya dan terharu melihat betapa kerasnya perjuangan para perawat.

    Mereka seperti pahlawan tanpa tanda jasa terutama di saat negara sedang menghadapi krisis kesehatan. Namun, begitu pandemi mereda, kesadaran dan ikatan batin itu kembali mulai longgar dan goyah, profesi ini kembali mendapat stigma pahit sebagai profesi “kelas 2”.

    Surplus Perawat Yang Semu

    Pulau Jawa-Bali menyerap sekitar 70% perawat, sehingga distribusi secara nasional menjadi timpang. Banyak wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) mengalami “kekeringan” perawat. Akibatnya, fasilitas kesehatan di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kesehatan, di sisi lain di kota besar terjadi surplus.

    Dalam penelitian dari Ferry Efendi (2022) Indonesia menghadapi ketimpangan antara surplus dan defisit tenaga perawat. Kebijakan terkait jenjang pendidikan keperawatan, penempatan, dan remunerasi belum sepenuhnya optimal. Program Nusantara Sehat dan pengiriman perawat ke luar negeri masih berdampak minimalis

    Berkaca dari Negara Tetangga

    Indonesia butuh berkontemplasi sejenak, negara-negara tetangga (Asia), seperti Jepang, Taiwan, dan Thailand, yang menghadapi tantangan serupa tetapi memiliki cara berbeda dalam menanggulanginya.

    Menurut International Council of Nurses (ICN) dalam Asia Workforce Forum: highlights widening gap in global supply and demand of nurses menjelaskan bahwa Jepang, menghadapi peningkatan populasi lansia yang signifikan, mereka merespons tantangan ini dengan mengembangkan jalur karier berjenjang bagi perawat, mulai dari Registered Nurse (RN), Certified Nurse (CN), hingga Certified Nurse Specialist (CNS).

    Taiwan mengambil pendekatan berbeda. Mereka memiliki dua jalur pendidikan, yakni Technical and Vocational Education (TVE) dan General University Education (GUE). Sejak awal 2000-an, Taiwan bahkan mengembangkan program Nurse Practitioner (NP) untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis. Dengan pendekatan pada kurikulum internasional dan kemampuan berbahasa Inggris, perawat Taiwan kini sangat diminati di pasar internasional.

    Sementara itu, Thailand mensyaratkan pendidikan minimal Bachelor of Nursing Science (BSN) untuk perawatnya. Pemerintah Thailand secara aktif memberikan insentif khusus dan beasiswa agar perawat mau bertugas di daerah-daerah terpencil. Walaupun demikian, isu “brain drain” ke perkotaan masih menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana dengan Indonesia?

    Pentingnya “Merawat Perawat” Indonesia

    Dunia keperawatan Indonesia memiliki catatan kelam akan tindak korban kekerasan, mulai dari cacian, ancaman, pukulan, hingga pelecehan seksual. saat mengalami segala sesuatu yang tidak memuaskan maka perawat yang akan menjadi “samsak”. Berikut sebagian cuplikan kasus kekerasan terbaru yang dialami nakes perawat:

    Fakta Baru Kasus Pengeroyokan Perawat Saat Pertahankan Tabung Oksigen, 3 Pengeroyok Perawat Puskesmas di Bandar Lampung Mengaku Keluarga Pejabat Dinkes (Kompas, 2021), Perawat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari inisial EL dianiaya keluarga pasien yang meninggal dunia (Detik, 2023), Perawat dianiaya Keluarga Pasien Gara-gara Cabut Jarum Infus di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang (Kompas, 2021) hingga berita Perawat di Garut Dianiaya Keluarga Pasien COVID-19, Terekam CCTV hingga Kronologi (Kompas, 2021).

    Fenomena tidak mengenakkan ini seringkali dipicu oleh emosi keluarga pasien yang tidak terkendali atau mispersepsi terhadap layanan kesehatan. Dampaknya bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi seorang perawat. Data tersebut membuka mata kita bahwa dibalik megahnya rumah sakit ada pejuang kesehatan yang nasibnya memprihatinkan.

    Tantangan kian pelik saat masuk ke urusan dapur (kesejahteraan), masih banyak perawat berstatus honorer atau kontrak dengan gaji yang jauh di bawah standar, padahal tanggung jawab yang mereka pikul sama besarnya dengan para pegawai tetap. Baru-baru ini publik dihebohkan demonstrasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Insentif 2025 nakes RSUP Sardjito yang hanya dibayar 30% (Kompas, 2025), ini menambah daftar panjang catatan kelam kesejahteraan profesi perawat

    Melihat fenomena yang terjadi, maka sudah waktunya Indonesia serius memperhatikan konsep “Merawat Perawat.” Ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi memang kebutuhan mendesak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dengan jelas, jika kesejahteraan perawat ditingkatkan, angka kesalahan medis dan burnout dapat berkurang signifikan.

    Ketika seorang perawat diperlakukan dengan adil, jam kerjanya wajar, dan pendapatannya cukup, ia dapat bekerja lebih tenang dan fokus pada perawatan kesembuhan pasien dan diharapkan tidak akan ada lagi menemukan stigma “perawat galak/perawat judes”

    Refleksi dan Harapan

    Pemerintah sebagai regulator seyogyanya membuat perubahan kebijakan yang berkeadilan. Pertama pemerintah perlu memikirkan strategi insentif yang efektif bagi perawat yang rela bertugas di daerah 3T, beasiswa pendidikan lanjut yang terus digalakkan, serta fasilitas tempat tinggal layak, Kedua, penerapan jalur advanced practice nurse, sebagaimana di Jepang dan Taiwan, bisa memotivasi perawat untuk terus belajar dan naik tingkat pendidikan.

    Ketiga, standar gaji dan tunjangan yang pantas akan berdampak langsung pada kualitas hidup dan layanan yang mereka berikan, Keempat, inovasi layanan di tengah modernisasi praktik mandiri perawat di bidang tertentu, misalnya klinik luka, perawatan geriatrik, atau homecare. Di sinilah regulasi yang jelas soal kewenangan dan perlindungan hukum menjadi krusial.

    Dalam beberapa tahun terakhir, profesi keperawatan di Indonesia telah mengalami sejumlah kemajuan yang cukup membuat optimis. diantaranya adalah berdirinya Kolegium Keperawatan Indonesia, yang menjadi tonggak penting dalam upaya untuk memajukan profesi ini. Kolegium ini berperan sebagai wadah untuk mengembangkan standar pendidikan, praktik, dan penelitian di bidang keperawatan, serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan profesi perawat di Indonesia.

    Menanam pohon, tidak tumbuh dalam sehari, sehingga merawat profesi perawat butuh perjalanan maraton yang panjang dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang terbaik. Maju terus perawat Indonesia.

    Yayu Nidaul Fithriyyah. Ahli di bidang keperawatan onkologi. Dosen Departemen Keperawatan Medikal-Bedah, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, UGM.

    (rdp/imk)

  • Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih Capai Rp17 Miliar, Viral gegara Isu Kepsek Dicopot

    Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih Capai Rp17 Miliar, Viral gegara Isu Kepsek Dicopot

    GELORA.CO – Harta kekayaan Wali Kota Prabumulih Arlan menjadi sorotan publik usai viral terseret isu dugaan pencopotan kepala sekolah (Kepsek). Berdasarkan data LHKPN yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arlan tercatat memiliki kekayaan senilai Rp17 miliar.

    Dalam laporan tersebut, Arlan memiliki 18 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Prabumulih dan Ogan Ilir dengan nilai Rp5,87 miliar. Selain itu, dia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi berupa motor, mobil, truk hingga buldoser senilai Rp4,92 miliar.

    Tak hanya itu, harta bergerak lain tercatat Rp202 juta, kas dan setara kas mencapai Rp8 miliar serta memiliki utang berjalan sebesar Rp2 miliar.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap LHKPN Arlan. Menurutnya, masyarakat berperan penting dalam mengawasi kewajaran isi laporan harta pejabat publik.

    “Terkait informasi yang viral di media terkait dengan LHKPN di Kota Prabumulih. Yang pertama KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada masyarakat yang telah meramaikan informasi itu di platform media sosial,” ujar Budi, Rabu (17/9/2025).

    Dia menegaskan, pengecekan LHKPN tidak hanya soal kepatuhan pelaporan, tetapi juga keakuratan dan kelengkapan isi laporan.

    Budi menjelaskan, LHKPN merupakan instrumen pencegahan korupsi yang efektif karena bisa diakses terbuka oleh publik. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut mengawasi profil harta pejabat negara.

    “Di situ peran-peran dari masyarakat untuk ikut mengawasi soal kewajaran ataupun kebenaran dari aset yang dimiliki, apakah sudah sesuai atau belum,” katanya.

    Wali Kota Arlan sebelumnya menjadi sorotan setelah kabar pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiansyah, viral di media sosial. Publik menduga langkah itu terkait teguran Roni terhadap anak wali kota yang membawa mobil ke sekolah.

    Namun Arlan membantah keras isu tersebut. Dia menegaskan hanya memberi teguran kepada Roni karena persoalan internal sekolah, bukan permasalahan anaknya.

    “Di media Pak Roni sudah digantikan dan dipindahkan ke tempat sekolah yang lain. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni,” kata Arlan dikutip dari iNews Palembang.

    Arlan juga meminta maaf secara terbuka kepada Roni dan masyarakat atas simpang siur kabar yang beredar terkait anaknya yang diduga membawa mobil ke sekolah. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan publik.

    “Lalu berita soal anak saya, itu berita hoaks. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolah dan anak saya diantar. Kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabumulih, mengucapkan minta maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat,” katanya

  • Dapat Kucuran Rp 55 Triliun, Bank Mandiri Bakal Sebar Kredit ke Sektor Prioritas – Page 3

    Dapat Kucuran Rp 55 Triliun, Bank Mandiri Bakal Sebar Kredit ke Sektor Prioritas – Page 3

    Sebelumnya, PT Bank Mandiri Tbk akan merayakan hari jadinya yang ke-27 dengan menggelar Livin’ Fest 2025, sebuah expo berskala nasional yang mempertemukan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu ekosistem inklusif. 

    Dengan mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri”, Livin’ Fest menjadi perayaan yang tidak hanya menampilkan hiburan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

    Rangkaian program Livin’ Fest meliputi hiburan internasional dan nasional, gaya hidup, otomotif, sportainment, serta pariwisata, yang dikolaborasikan dengan layanan finansial unggulan seperti KPR, Auto, dan transaksi digital. 

    SEVP Corporate Relations Bank Mandiri M. Wisnu Trihanggodo mengatakan Bank Mandiri ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri membawa nilai tambah yang memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing ekonomi rakyat.

    “Sekaligus menjadi sajian khusus kepada nasabah yang telah setia menemani Bank Mandiri selama 27 tahun,” ujar Wisnu Trihanggodo, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Gelaran utama akan berlangsung pada 16–19 Oktober 2025 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, dan berlanjut di sembilan kota besar lainnya yakni Medan, Bandung, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Semarang, dan Jayapura.

    Sebagai expo, Livin’ Fest 2025 menghadirkan lebih dari 700 tenant nasional, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup terkini. Zona UMKM binaan Bank Mandiri akan menampilkan produk-produk lokal unggulan, sedangkan Government Hub disediakan untuk membantu masyarakat mengakses berbagai layanan publik, termasuk paspor, surat izin mengemudi, edukasi sertifikat pertanahan, layanan perpajakan dan layanan lainnya.

     

     

     

  • AirAsia Buka Rute Internasional Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur

    AirAsia Buka Rute Internasional Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur

    Bisnis.com, JAKARTA — AirAsia Malaysia melakukan ekspansi rute yakni Pontianak-Kuching dan Pontianak-Kuala Lumpur dari Bandara Supadio Pontianak, setelah status internasional bandara tersebut dipulihkan pada Juni 2025.

    CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Kapten Fareh Mazputra mengatakan setelah keberhasilan peluncuran rute terbaru ke Palembang dan destinasi lainnya, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar terpenting. Penerbangan tersebut sekaligus memperkuat konektivitas antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di Kalimantan.

    “Rute ini tidak hanya memberikan kemudahan lebih bagi para penumpang, tetapi juga membuka peluang baru bagi pariwisata dan bisnis antara Malaysia dan Indonesia,” katanya dalam siaran pers, Rabu (17/9/2025)

    Penerbangan perdana pada 12 September 2025 mencatat tingkat keterisian rata-rata sebesar 80,7% di enam sektor rute Kuala Lumpur – Pontianak dan Kuching – Pontianak. Angka ini menunjukkan tingginya minat penumpang terhadap konektivitas baru ini sejak hari pertama diluncurkan.

    “Dengan jaringan luas dan tarif terjangkau, AirAsia berkomitmen mempererat hubungan antarnegara tetangga sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan,” katanya.

    AirAsia Malaysia terus memperkuat konektivitasnya ke Indonesia dengan melayani penerbangan ke 18 destinasi. Saat ini penerbangan dari Kuala Lumpur telah melayani rute ke Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang, Semarang, serta Pontianak, dengan rute baru ke Banjarmasin yang akan dibuka pada 20 Oktober 2025.

    Selain itu, AirAsia juga menghubungkan Kuching dengan Pontianak, serta Penang dengan Jakarta dan Medan, sehingga semakin memudahkan akses perjalanan antara Malaysia dan Indonesia.

    Sebelumnya, AirAsia membuka rute baru Kuala Lumpur–Semarang seiring dengan kembalinya Bandara Jenderal Ahmad Yani mengoperasikan penerbangan internasional.

    Semarang menjadi salah satu jaringan kota sekunder yang memiliki potensi warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia.

  • PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

    PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“Moratelindo”) (BEI: MORA), salah satu perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan keberhasilan dalam meraih penghargaan sebagai Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah (MidCap PLCs) dalam acara The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di Ballroom Pullman Hotel Thamrin Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.

    Penghargaan ini diberikan kepada emiten atau perusahaan publik yang dinilai berhasil menerapkan praktik governansi korporat yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) secara konsisten untuk mendukung perkembangan kinerja perusahaan, serta mendorong peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan.

    Direktur Utama Moratelindo, Jimmy Kadir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Bagi kami, praktik governansi korporat yang baik bukan hanya sebuah kewajiban untuk memenuhi peraturan, melainkan juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan standar perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap proses bisnis di Moratelindo,” ujar Jimmy Kadir.

    IICD Corporate Governance Conference and Award merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia atas penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IICD yang ke-16 dengan mengusung tema “Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times” yang menekankan pentingnya GCG dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

    Tentang PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo)

    Berdiri pada tahun 2000, PT Mora Telematika Indonesia Tbk bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (network access provider atau NAP) dan data center, Moratelindo diposisikan sebagai salah satu penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam melayani berbagai segmen pelanggan seperti Telekomunikasi, Pemerintah, Usaha Kecil Menengah, dan Perumahan.

    Bersinergi dengan perusahaan besar telekomunikasi dan perusahaan media streaming digital live TV – Video, dan perusahaan TV berlangganan, Moratelindo menyediakan bermacam produk dan jasa berupa connectivity, data center, internet services dan value added solutions. Layanan connectivity dimulai dari International Private Leased Circuit (IPLC) dan Domestic Leased Circuit (DLC), seperti Local Loop, Metro-E, dan Mobile Operator Interconnection. Kabel Moratelindo dengan Teknologi DWDM menjangkau seluruh Jawa, Sumatera, Bali, Batam, Bangka, Bintan, Dumai hingga Singapura. Nusantara Data Center (NDC) Moratelindo menggunakan jaminan standar Internasional dan SLA serta didesain dengan konsep data center modern yang berlokasi di 6 kota besar meliputi Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, Palembang, dan Bali, dengan tingkat keamanan serta keandalan tertinggi. NDC Moratelindo juga terhubung dengan semua operator telekomunikasi besar, Data Center Singapura (Equinix dan Global Switch), APJII Exchange, Open-IXP, POP-Gedung lainnya, jaringan LTE, dan banyak gedung bertingkat tinggi.

    Dengan menggunakan kabel bawah laut milik sendiri yang memiliki redundansi penuh ke internet cloud internasional, Moratelindo menjadi Penyedia Layanan Internet yang paling dapat diandalkan di Indonesia dan melayani sebagian besar Internet Service Provider, Perusahaan Telekomunikasi, Enterprise, Sektor Pemerintahan, Usaha Kecil Menengah, dan bisnis Ritel.

    Moratelindo Solutions seperti Cloud Video Conference, VOIP / IP-PBX / Virtual IP-PBX, IPTV Service, Smart Home & Smart Office, E Mail Security and Anti Spam, Cloud Application (SaaS – Software as a Services), Managed Services, dan BTS Hotel / Micro Cell Pole (MCP) merupakan layanan yang berorientasi pada pelanggan dengan manfaat untuk mengurangi opex dan capex pelanggan, harga layanan rendah yang terjangkau, skalabilitas, stabil dan aman, keamanan dan implementasi yang mudah.

    Moratelindo memiliki 9 backbone domestik yaitu Dumai-Medan (DAMAI); Jambi-Batam Cable-system (JIBA); Sumatera Backbone (SBB); Ultimate Java Backbone (UJB); Jayabaya; Palapa Ring Barat (PRB); Palapa Timur Telematika (PTT); Surabaya-Denpasar; dan Bali-Nusa Tenggara, dan 5 backbone internasional yaitu Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapura (B3JS), International Cable-System One (MIC-1), Batam-Dumai-Malaka (BDM), 3rd Route dan Rising8. Sampai saat ini, Moratelindo mengelola jaringan fiber optic backbone baik inland dan submarine serta jaringan akses dengan total lebih dari 56.000 km, lebih dari 788.000 homepass, subscriber lebih dari 227.000, dan memiliki 6 Data Center, serta network data capacity yang telah mencapai lebih dari 32.000 G.

  • Waka MPR dorong perbaikan tata kelola sampah cegah banjir terulang

    Waka MPR dorong perbaikan tata kelola sampah cegah banjir terulang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen sampah segera dilakukan untuk mencegah banjir, khususnya di Bali, tidak terulang di kemudian hari.

    Eddy dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan krisis sampah di tengah anomali cuaca akibat perubahan iklim membuat banjir menjadi tidak terhindarkan. Di Bali, permasalahan itu menyebabkan sebagian besar wilayah tergenang.

    “Semua faktor ini yang membuat banjir di Bali sedemikian parah dampaknya bagi masyarakat dan menimbulkan korban. Situasi ini tidak boleh terulang dan harus ada langkah antisipasi segera,” ujarnya.

    Menurut dia, krisis sampah yang saat ini melanda kota-kota besar harus diselesaikan dengan manajemen krisis. Jika penanganannya sekadar manajemen biasa tanpa ada urgensi antisipasi segera, potensi bencana ekologis bisa terulang.

    Dia mengingatkan, jangan sampai bencana ekologis kembali terjadi karena tidak adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Keselamatan masyarakat harusnya jadi prioritas utama. Karena itu manajemen mengatasi krisis sampah ini membutuhkan intervensi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

    Sebagai bagian dari inisiatif membantu pemerintah menangani isu sampah, Eddy mengaku sudah bertemu dengan kepala daerah di berbagai wilayah untuk meminta masukan, antara lain, dari Wali Kota Bandung, Tangerang Selatan, Yogyakarta, Solo, Palembang, Makassar, dan Manado.

    Ia menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi daerah, menyerap aspirasi yang diberikan, serta adanya masukan untuk merevisi peraturan presiden (perpres) terkait sampah.

    “Masukan untuk revisi perpres sampah mengenai penanganan sampah dengan teknologi waste to energy. Ini masukan yang sangat penting agar krisis sampah ini bisa dihentikan dan tidak berkembang menjadi bencana lingkungan dan kesehatan,” ucapnya.

    Menurut Eddy, wali kota dari berbagai wilayah tersebut berkomitmen untuk menangani masalah sampah. Selain itu, kata dia, mereka berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan agar penanganan sampah bisa lebih cepat serta terintegrasi.

    “Semoga kolaborasi dengan semua pihak ini bisa membantu mengatasi krisis sampah dengan segera agar tidak menjadi ancaman bencana yang bisa membahayakan masyarakat,” kata Eddy.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sumsel kawal usulan pemekaran dua daerah

    Pemprov Sumsel kawal usulan pemekaran dua daerah

    Usulan pemekaran wilayah da pembentukan daerah otonom baru itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengawal usulan pemekaran dua daerah di provinsi tersebut, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Lahat.

    Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Senin, mengatakan OKI akan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten OKI dan Pantai Timur. Lahat dipecah menjadi, yaitu Kabupaten Lahat dan Kikim Area.

    “Usulan pemekaran wilayah da pembentukan daerah otonom baru itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” katanya.

    Proses pemekaran tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama di daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

    “Kami akan terus memperjuangkannya karena ini menyangkut kepentingan daerah. Kita tahu betul bahwa banyak daerah mengalami kesulitan pelayanan karena letaknya jauh dari pusat layanan,” katanya.

    Namun demikian, tindak lanjut pemekaran masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat, khususnya terkait moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku, kata Deru

    Anggota DPD RI asal Sumsel Abcandra Muhammad Akbar Supratman, mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan tertulis dari Pemprov Sumsel untuk selanjutnya dibawa ke rapat koordinasi bersama kementerian terkait.

    “Kita juga sudah menanyakan hal-hal terkait pemekaran dan menunggu jawaban tertulis dari Pemprov Sumsel. Nantinya, catatan tersebut akan kita bawa ke rapat bersama kementerian,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kendaraan Berat Diperketat, Wali Kota Palembang: Truk Tak Boleh Sembarangan Masuk Kota
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 September 2025

    Kendaraan Berat Diperketat, Wali Kota Palembang: Truk Tak Boleh Sembarangan Masuk Kota Regional 15 September 2025

    Kendaraan Berat Diperketat, Wali Kota Palembang: Truk Tak Boleh Sembarangan Masuk Kota
    Tim Redaksi
    PALEMBANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperketat aturan lalu lintas kendaraan berat di jalan protokol.
    Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 20 Tahun 2019 tentang operasional kendaraan berat akan direvisi.
    Dengan demikian, kendaraan berat yang melintas di jalan protokol akan lebih tertib dan meminimalkan angka kecelakaan.
    “Kami bentuk tim kecil untuk merumuskan poin-poin penting agar truk dan kontainer tidak lagi sembarangan masuk ke jalan protokol. Penindakan di lapangan harus tegas dan terukur,” kata Ratu Dewa saat menggelar rapat koordinasi bersama
    stakeholder
    , Senin (15/9/2025).
    Menurut Ratu Dewa, sering terjadinya kecelakaan di Palembang akibat kendaraan yang parkir di bahu jalan atau masuk ke dalam kota sebelum waktunya.
    Padahal, perwali sebelumnya telah mengatur kendaraan berat hanya diperbolehkan melintas di dalam kota pukul 21.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB.
    “Untuk itu, Pemkot bersama kepolisian akan menyiapkan kantong parkir khusus kendaraan berat, salah satunya di kawasan Karya Jaya,” ujarnya.
    Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono menambahkan, kendaraan berat seharusnya masuk kota setelah pukul 21.00 hingga 06.00 WIB.
    Namun, kenyataannya, banyak yang sudah antre sejak sore.
    Mereka pun menyiapkan tiga pos pengamanan agar tidak kecolongan truk melintas di jalanan protokol di Palembang.
    “Kami siapkan pos pengawasan di Kebun Sayur, Kramat Jaya, dan akses Tanjung Api-api. Jangka pendeknya, penyekatan akan dilakukan lebih ketat,” jelasnya.
    Harryo juga menyampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada Agustus sempat menurun berkat operasi patuh.
    “Ke depan, kolaborasi antar-instansi akan diperkuat melalui pembentukan satgas gabungan, evaluasi per tiga bulan, serta penerapan tilang elektronik (ETLE),” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNN Bekuk 53 Tersangka dari 11 Jaringan Pengedar, 503 Kg Narkoba Disita

    BNN Bekuk 53 Tersangka dari 11 Jaringan Pengedar, 503 Kg Narkoba Disita

    Jakarta

    Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar 11 jaringan pengedar narkoba di sejumlah wilayah. Puluhan orang tersangka ditangkap BNN.

    “BNN pusat dan provinsi bersinergi dengan stakeholder terkait, berhasil melumpuhkan 11 jaringan narkotika di berbagai daerah strategis dengan 53 tersangka,” kata Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto dalam jumpa pers di kantor BNN, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Dia mengatakan pengungkapan kasus dilakukan pada periode Agustus-September. Total barang bukti yang diamankan 503.715,65 gram (503 kg) narkoba atau 0,5 ton lebih. Narkoba yang disita terdiri dari:
    – sabu 60.226,71 gram
    – sabu cair 352 ml
    – ganja 441.376,17 gram
    – ekstasi 2.134 butir atau 791,77 gram
    – kokain seberat 1.321 gran
    – ganja sintetik 80 mm
    – bahan kimia padat 4.674,37 gram
    – bahan kimia ciar 5.483 gram

    BNN juga membongkar klandestin laboratorium sabu dengan skala home industry kemudian mengamankan vape mengandung narkotika dan obat berbahaya.

    Dalam kesempatan ini, BNN juga memusnahkan barang bukti yang sudah mendapatkan penetapan dari kejaksaan.

    “Kasus-kasus itu berasal dari perkara BNN yaitu BNNP Sumsel, Kepri, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulsel,” rincinya.

    Barang bukti barkoba yang dimusnahkan terdiri dari sabu 109.896,98 gram, ganja 326.553,88 gram, ekstasi 2.086 butir, kokain 1.310,40 gram, serta bahan kimia prekursor 4.638 gram dan 5.573 ml.

    Kasus TPPU Rp 52 M

    Suyudi mengatakan BNN juga mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Nilai TPPU dalam kasus tersebut lebih dari Rp 52 miliar.

    “BNN mengungkap hasil TPPU jaringan Sutarnedi dkk di wilayah hukum Palembang Sumsel. Total aset diestimasikan Rp 52.788.500.000,” katanya.

    Dia menegaskan narkoba merupakan ancaman nyata yang merongrong generasi muda bangsa. Dia mengatakan pemberantasan narkoba akan terus digencarkan.

    “Tindakan nyata yang dilakukan BNN telah menyelamatkan 1,1 juta jiwa anak bangsa, mencegah ekonomi negara sebesar Rp 130 miliar. Angka ini bukan sekadar barang bukti, melainkan cermin ancaman yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (jbr/dhn)