Xcloud.id

kab/kota: Palembang

  • Peneliti KIC: UMKM perlu bangun cerita menarik di balik “brand”

    Peneliti KIC: UMKM perlu bangun cerita menarik di balik “brand”

    Cerita yang menarik merupakan poin krusial bagi brand lokal untuk meningkatkan penjualan di live shopping

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC) Gundy Cahyadi mengatakan pelaku UMKM perlu membangun cerita, yang kuat untuk membangun brand atau jenama mereka agar menarik konsumen.

    Sebab, menurut Gundy, dalam paparan survei yang dilakukan KIC, persepsi cerita yang menarik bukan hanya memberikan nilai lebih, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi konsumen.

    “Cerita yang menarik merupakan poin krusial bagi brand lokal untuk meningkatkan penjualan di live shopping,” kata Gundy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut survei, sebanyak 36 persen responden merasa persepsi cerita di balik produk lokal sangat penting, sementara 51 persen menganggapnya penting.

    Survei bertajuk “Consumer Behavior on Live Shopping” itu dilakukan 5 hingga 18 November 2024 terhadap 1.381 responden berusia 18-44 tahun dan telah melakukan belanja secara live shoppinp dalam satu tahun.

    Survei ini mencakup responden di kota-kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Denpasar, dan Makassar.

    Lebih lanjut, kata Gundy, keterjangkauan harga menjadi alasan utama masyarakat berbelanja produk lokal dalam aktivitas berbelanja online secara langsung melalui siaran (live shopping). Sebanyak 31 persen responden menyatakan hal ini berdasarkan temuan KIC.

    Hal ini menunjukkan bahwa jenama lokal memiliki keunggulan daya saing dalam menawarkan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen Indonesia.

    Alasan lain responden belanja produk lokal di live shopping adalah sebagai upaya mendukung jenama Indonesia (28 persen), mudah mencari produk lokal (10 persen), memiliki kualitas yang baik (10 persen), kenyamanan (9 persen), pembawa acara dapat dipercaya (6 persen), produk cocok untuk orang Indonesia (5 persen), dan lainnya (0,4 persen).

    “Bagi jenama lokal, ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan tren live shopping dan memperkuat cerita mereka agar bisa lebih dekat dengan konsumen, membangun hubungan yang lebih kuat, dan meningkatkan penjualan,” kata Gundy.

    Survei yang dilakukan KIC juga menyebutkan masifnya promo menarik merupakan faktor pemikat bagi masyarakat untuk mengikuti live shopping.

    “Konsumen cenderung masih membuka platform e-commerce untuk melihat-lihat dan mencaritahu deskripsi produk. Sementara fitur live shopping digunakan untuk mencari promo terbaik dan mengetahui deskripsi produk yang lebih dalam,” ujar Gundy.

    Merujuk hasil survei, pada indikator produk dan penawaran, sebanyak 99 persen responden mengakui jika faktor penawaran, diskon, harga, dan gratis ongkos kirim membuat mereka tertarik belanja melalui live shopping.

    Sementara, 97 persen responden mengaku tertarik karena ragam produk yang ditawarkan dan 75 persen karena produk yang ditawarkan hanya dijual saat live shopping.

    Hal ini juga berlaku bagi mereka yang belum pernah belanja daring di e-commerce. Sebanyak 63 persen mengaku mau mencoba live shopping dengan pertimbangan banyak penawaran, diskon, harga terbaik, dan gratis ongkos kirim.

    Selanjutnya, sebanyak 40 persen responden beralasan live shopping lebih dipercaya dengan kualitas produknya karena bisa diperlihatkan langsung dan 37 persen menilai bisa mengetahui spesifikasi produk secara lebih rinci.

    “Di platform live shopping, host bisa membahas produk yang diinginkan konsumen untuk dipraktekkan penggunaannya,” kata Gundy.

    Dalam hasil survei juga terungkap, kemudahan melihat penjelasan produk secara langsung menjadi alasan konsumen merasa nyaman belanja produk-produk lokal. Tren ini membuka peluang besar bagi jenama lokal untuk semakin berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

    Konsumen aktif minta penjelasan

    Terkait kebiasaan dalam live shopping, sebanyak 50 persen responden mengaku aktif meminta pembawa acara live shopping untuk membahas produk yang mereka incar ketika ingin mencari tahu deskripsi atau spesifikasi produk.

    Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin terlibat aktif dan berkomitmen untuk mendapatkan informasi yang lengkap sebelum membuat keputusan pembelian.

    “Dalam aktivitas interaksi dengan host, konsumen paling sering berinteraksi untuk menanyakan deskripsi produk dan ketika ada produk yang menarik perhatian,” kata Gundy.

    Selain itu, mayoritas responden melakukan pembayaran saat produk yang diincar selesai dibahas atau hingga mendapatkan penawaran yang terbaik. Adapun, momen favorit responden dalam berbelanja melalui live shopping adalah ketika terdapat promo tanggal kembar (66 persen) dan ketika terdapat promo flash sale (63 persen).

    Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendukung perekonomian domestik, live shopping bukan hanya memudahkan konsumen, tetapi juga menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar digital yang terus berkembang.

    Hal ini, kata Gundy, membuka peluang besar bagi jenama lokal untuk lebih dikenal dan mendapatkan kepercayaan konsumen melalui interaksi langsung dan penawaran yang menarik.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ahli di Sidang Timah Sebut Ada Putusan yang Adopsi BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara – Halaman all

    Ahli di Sidang Timah Sebut Ada Putusan yang Adopsi BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ahli Hukum Keuangan Negara, Dian Puji N Simatupang mengatakan BUMN bukan jadi bagian dari keuangan negara.

    Pernyataan ini disampaikan Dian saat dihadirkan sebagai saksi ahli dengan terdakwa Harvey Moeis, Direktur Utama PT RBT Suparta, dan Direktur Pengembangan Bisnis PT RBT Reza Ardiansyah, dalam sidang lanjutan dugaan korupsi timah, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (4/12/2024).

    Mulanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya mengenai pernyataannya yang menyebutkan perusaahaan BUMN bukan termasuk keuangan negara.

    “Selama saudara memberikan keterangan, pernah ada tidak putusan pengadilan yang mengadopsi keterangan saudara bahwa putusan keuangan negara itu memang bukan bagian dari BUMN,” tanya jaksa.

    Dian menjawab, hal tersebut pernah diterapkan dalam putusan di PN Pangkalpinang pada kasus PT Timah yang berlanjut sampai ke putusan Mahkamah Agung (MA).

    Selain itu, ada juga putusan di PN Palembang karena mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020.

    “Kalau di putusan PT Timah ada, dari PN, PT, Mahkamah Agung. Kemudian yang Bukit Asam baru-baru ini, Yang Mulia, tahun lalu itu juga di Pengadilan Negeri Palembang mengatakan, karena mengacu pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020,” jawab Dian.

    Dian mengungkap jika MA memiliki pendapat yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 4862, maka MA tidak akan menerbitkan SEMA 10/2020.

    “Kalau misalnya MA juga sependapat dengan putusan MK 4862, nggak mungkin MA mengeluarkan SEMA yang mengatakan dua kriteria anak perusahaan BUMN itu rugi, kalau dua itu. Kalau MA sependapat dengan MK, ya sudah, bahwa anak perusahaan BUMN merugikan keuangan negara karena mendapat penyertaan modal dari BUMN. Kalau begitu ya berarti similar. Tapi kan ternyata tidak juga,” jelas Dian.

    Selain itu lanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, tertuang bahwa penyertaan modal tidak mengalihkan kepemilikan kepada pemerintah.

    Di sisi lain menurutnya negara tidak seharusnya mengurus perusahaan BUMN.

    Sebab ada hal yang lebih penting untuk diurusi untuk dapat memberikan dampak kepada masyarakat atas pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

    Tapi lanjutnya, meskipun BUMN dan anak usahanya bukan jadi bagian dari keuangan negara, bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan untuk mengontrol.

    “Awasi itu BUMN dan anak perusahaan BUMN. Bahwa bukan berarti tidak menjadikan dia keuangan negara itu negara tidak mengendalikan. Itu keliru. Kita itu lebih mementingkan soal kepemilikan. Tapi melemahkan pengendalian. Itu yang keliru yang selalu kita lakukan selama ini,” kata Dian.

    Sebagai informasi, berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun. 

    Perhitungan itu didasarkan pada Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tertanggal 28 Mei.

    Kerugian negara yang dimaksud jaksa, di antaranya meliputi kerugian atas kerja sama penyewaan alat hingga pembayaran bijih timah. 

    Tak hanya itu, jaksa juga mengungkapkan, kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan nilainya mencapai Rp 271 triliun. Hal itu sebagaimana hasil hitungan ahli lingkungan hidup.

     

  • BEI sosialisasikan Single Stock Futures tingkatkan pemahaman investor

    BEI sosialisasikan Single Stock Futures tingkatkan pemahaman investor

    Produk ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan memberi pilihan investasi yang lebih beragam sehingga investor dapat menerapkan strategi investasi yang lebih kompleks

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan BEI terus melakukan sosialisasi produk Single Stock Futures (SSF), sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman investor di pasar modal Indonesia.

    Ia mengatakan pengembangan SSF merupakan bentuk upaya BEI untuk mengikuti perkembangan bursa dan tren investasi di tingkat global.

    “Produk ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan memberi pilihan investasi yang lebih beragam sehingga investor dapat menerapkan strategi investasi yang lebih kompleks,” ujar Jeffrey di Jakarta, Kamis.

    Jeffrey menjelaskan, peluncuran SSF dilakukan dalam rangka memperluas alternatif produk investasi yang lebih terjangkau dan mudah diakses, terutama bagi investor ritel yang ingin mendapatkan eksposur pada saham perusahaan besar dengan modal yang lebih kecil.

    Sebagai produk derivatif, Ia menerangkan bahwa SSF menawarkan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh para investor, seperti modal transaksi yang lebih rendah dari saham. yaitu hanya dengan dana mulai dari 4 persen dari nilai transaksi saham, investor sudah dapat bertransaksi SSF yang setara dengan nilai 1 lot saham.

    Selain itu, lanjutnya, SSF juga memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan baik saat harga saham naik maupun turun.

    “Mekanisme perdagangan SSF yang relatif mirip dengan saham, yang sudah dikenal baik oleh para investor, serta adanya penjaminan dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) memungkinkan transaksi SSF dilakukan oleh investor dengan mudah dan aman,” ujar Jeffrey.

    Untuk memastikan edukasi dan pemahaman investor terkait produk SSF, Ia mengatakan BEI senantiasa aktif melakukan edukasi dan sosialisasi secara langsung ke berbagai daerah, baik melalui daring maupun luring.

    Ke depan, lanjutnya, BEI juga akan terus melakukan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan “awareness” dan “knowledge” terkait produk SSF bagi para investor.

    “Pada tahun ini kami telah melakukan Sekolah Pasar Modal (SPM) online di berbagai kantor perwakilan, serta melakukan roadshow sosialisasi produk ke berbagai kota, seperti Bandung, Bali, Pontianak, Surabaya dan Palembang bersama Anggota Bursa (AB),” ujar Jeffrey.

    Melalui edukasi dan sosialisasi, Ia berharap investor pasar modal mulai memanfaatkan SSF untuk mengoptimalkan keuntungan portofolio dan meningkatkan likuiditas di pasar modal Indonesia.

    Selain itu, pihaknya juga mengajak para Anggota Bursa (AB) yang belum menjadi AB derivatif untuk berpartisipasi dalam meramaikan perdagangan produk derivatif di Bursa.

    Namun demikian, pihaknya mengakui adanya sejumlah tantangan dalam mengembangkan produk baru, terutama produk derivatif, diantaranya adopsi dan partisipasi pasar, seiring investor pasar modal perlu mendapat pemahaman dan literasi yang memadai agar bisa mulai memanfaatkan SSF.

    “Untungnya, SSF memiliki kemiripan dengan saham dari sisi mekanisme jual dan beli, sehingga diharapkan adopsi produk ini lebih cepat bagi investor yang sudah terbiasa berinvestasi saham,” ujar Jeffrey.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hakim Vonis Mati Dua Kurir Sabu 35 Kg Milik Fredy Pratama

    Hakim Vonis Mati Dua Kurir Sabu 35 Kg Milik Fredy Pratama

    Liputan6.com, Lampung – Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada dua narapidana (napi) asal Lapas Banyuasin, Sumatera Selatan, yang terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 35 kilogram milik jaringan internasional, Fredy Pratama.

    Kedua terdakwa, Hendra Yainal Mahdar dan Muhammad Nazwar Syamsu, dijatuhi hukuman tersebut setelah terbukti bersalah melanggar undang-undang narkotika.

    Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Yulia Susanda membacakan putusan terhadap kedua terdakwa yang berasal dari dua daerah berbeda.

    Hendra Yainal Mahdar adalah warga Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sementara Muhammad Nazwar Syamsu berasal dari Kelurahan Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

    Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu sore (4/12/24), hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

    “Menyatakan, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Hendra Yainal Mahdar dan Muhammad Nazwar Syamsu dengan hukuman mati,” kata Hakim Yulia dalam putusannya.

    Menanggapi putusan tersebut, baik kedua terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding.

    Penasihat hukum kedua terdakwa, Rusli Bastari, menyampaikan keberatannya atas keputusan tersebut dan menyatakan bahwa kliennya hanya berperan sebagai penghubung, bukan pelaku utama. 

    “Kami akan mengajukan banding, mereka hanya mengenalkan, bukan pelaku utama,” ujar Rusli.

    Indra Sukma, penasihat hukum lainnya, menambahkan bahwa setiap terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum.

    “Saya merasa semua terdakwa punya hak untuk banding, apalagi Terdakwa Nazwar sudah divonis hukuman mati dalam perkara sebelumnya,” pungkasnya.

    Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Eka Aftarini menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa pun meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati atas perbuatan kedua terdakwa.

    Peristiwa ini bermula pada Januari 2023, ketika kedua terdakwa berkomunikasi dengan Kadapi Alyus Abdi, suami selebgram asal Palembang, Adelia Putri, yang sebelumnya telah divonis terkait tindak pidana pencucian uang. Mereka kemudian berkoordinasi untuk menyelundupkan narkotika jenis sabu sebanyak 35 kilogram dari Malaysia ke Indonesia.

    Sabu tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni 21 kilogram yang diterima oleh Rendi dan Abu (DPO) untuk diserahkan kepada Angga Alfianza (terpidana) atas perintah Hendra Yainal Mahdar, dan 14 kilogram lainnya diserahkan kepada Kadapi Alyus Abdi, yang kemudian diedarkan di wilayah Palembang.

    Pada Maret 2023, pengiriman narkotika dilanjutkan dengan melibatkan saksi-saksi lainnya, termasuk Fajar Reskianto dan Angga Alfianza, yang akhirnya ditangkap oleh Polda Lampung dengan barang bukti 21 kilogram sabu.

    Kasus ini menambah panjang daftar peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional, dan menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam memerangi penyelundupan narkotika di Indonesia.

     

  • KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
    2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
    3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
    5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
    6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
    7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
    8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
    9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
    10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
    11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
    12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
    13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
    14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
    15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
    16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
    17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
    18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
    19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
    20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
    21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
    22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
    23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
    24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
    25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
    26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
    27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
    28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
    29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    “Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.

    Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.

    Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:

    A. PSU

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
    2. Bali: Karangasem (1)
    3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
    5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
    6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
    7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
    8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
    9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
    10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
    11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
    12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
    13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
    14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
    15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
    16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
    17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
    18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
    19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
    20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
    21. Papua Tengah (5)
    22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
    23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
    24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
    25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
    26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
    27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)

    B. PSS

    1. Papua: Sarmi (5)
    2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
    3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
    4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)

    C. PSL

    1. Banten: Kota Tangerang (1)
    2. Jawa Barat: Karawang (1)
    3. Maluku: Maluku Tengah (1)
    4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
    5. Papua Selatan: Asmat (1)
    6. Papua Tengah: Paniai (53)
    7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Airlangga: Untuk Pacu Pariwisata Domestik

    Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Airlangga: Untuk Pacu Pariwisata Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat mencapai 10% bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri. 

    Airlangga menyampaikan bahwa penurunan tarif tiket pesawat merupakan sebagai upaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah sudah putuskan tiket dalam negeri harganya turun 10 persen. Sehingga kita dorong supaya turisme di dalam negeri meningkat,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa Presiden juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan domestik, misalnya di kawasan ekonomi Tanjung Kalayang di Pulau Bangka Belitung. 

    Dia menyebut apabila tidak ada penerbangan ke destinasi wisata tersebut, wisatawan akan sulit menjangkau destinasi wisata yang ada di wilayah tersebut.

    Dia mengungkapkan, dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan regional dengan tujuan agar destinasi turis bisa masuk kembali.

    “Sebagai contoh kawasan ekonomi di Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Belitung, itu kalau tidak ada penerbangan sulit bagi turis untuk datang karena dia harus ke Jakarta dulu baru ke Babel [Bangka Belitung] atau ke Palembang dulu baru ke Babel. Padahal secara regional itu turis bisa langsung datang kalau itu penerbangan dibuka,” ucap Airlangga.

    Lebih lanjut, dia menekankan pihaknya menjaga asas kesetaraan dalam industri penerbangan dalam negeri. Apalagi saat ini jumlah pesawat Indonesia hanya di bawah 400 unit. Di sisi lain, permintaan penerbangan domestik dalam negeri meningkat.

    “Karena sebelum Covid-19 jumlah penerbang, jumlah pesawat di Indonesia ini ada 500 unit, tapi setelah Covid-19 kurang di bawah 400 unit. Jadi supply dan demand tidak seimbang,” katanya.

    Apalagi, jumlah turis manca negara mencapai 17 juta, sedangkan warga Indonesia yang keluar negeri mencapai 7,5 juta.

    “Sehingga ini semuanya harus kita jaga dan angka pengungkit yang paling tinggi adalah dari sektor pariwisata. Nah ini yang kita minta untuk quick win yang kita dorong,” imbuh Airlangga.

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri mengatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara yang ada di Indonesia.

    Elba dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pesawat.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas [rapat terbatas] dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” kata Elba.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

  • Terungkap! Ini Alasan Prabowo Turunkan Tarif Tiket Pesawat

    Terungkap! Ini Alasan Prabowo Turunkan Tarif Tiket Pesawat

    Jakarta –

    Pemerintah telah memutuskan menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keputusan tersebut arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Airlangga menyebut penurunan tarif tiket pesawat merupakan sebagai upaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri.

    “Pemerintah sudah putuskan tiket pesawat dalam negeri harganya turun 10 persen sehingga kita dorong supaya turisme di dalam negeri meningkat,” kata Airlangga dalam acara Rapimnas Kadin Indonesia 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia menjelaskan Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan domestik, misalnya di kawasan ekonomi Tanjung Kalayang di Pulau Bangka Belitung. Dia menyebut apabila tidak ada penerbangan ke destinasi wisata tersebut, wisatawan akan sulit menjangkau ke sana.

    “Sebagai contoh kawasan ekonomi di Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Blitung, itu kalau tidak ada penerbangan sulit bagi turis untuk datang. Karena dia harus ke Jakarta dulu baru ke Palembang. Padahal secara regional itu turis bisa langsung datang kalau itu penerbangan dibuka. Demikian pula yang di Labuan Bajo,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, dia menekankan pihaknya menjaga asas kesetaraan dalam industri penerbangan dalam negeri. Apalagi saat ini jumlah pesawat Indonesia hanya di bawah 400 unit. Di sisi lain, permintaan penerbangan domestik dalam negeri meningkat.

    “Nah jumlah turis ke dalam negeri masuk 17 juta dan keluar negeri 7,5 juta sehingga ini semuanya harus kita jaga dan angka pengungkit yang paling tinggi adalah dari sektor pariwisata. Nah ini yang kita minta untuk quick win yang kita dorong,” imbuh Airlangga.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri mengatakan Presiden Prabowo mengadakan ratas dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Elba menjelaskan untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    (kil/kil)

  • Ayam Broiler Banting Harga di Transmart Full Day Sale

    Ayam Broiler Banting Harga di Transmart Full Day Sale

    Jakarta –

    Ayo merapat ke Transmart terdekat karena besok ada diskon gila-gilaan bertajuk Transmart Full Day Sale yang berlaku dari toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat pada Minggu (1/12). Ayam broiler diobral murah meriah!

    Di Transmart Full Day Sale Jabodetabek, ayam broiler diobral cuma Rp 28.400/ekor dari harga normal Rp 35.500/ekor. Harga itu bisa didapatkan jika melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

    Ayam broiler bahkan ada yang ditawarkan Rp 26.320/ekor, dari harga normal Rp 32.900/ekor jika pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Harga itu berlaku di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Di Jawa Timur dan Pekanbaru, ayam broiler ditawarkan dengan harga promo Rp 27.120/ekor dari harga normal Rp 33.900/ekor. Sementara di Denpasar dan Mataram harganya Rp 29.600/ekor dari harga normal Rp 37.000/ekor.

    Di Palembang dan Lampung, ayam broiler berlaku harga promo Rp 28.720/ekor dari harga normal Rp 35.900/ekor. Kemudian di Pangkal Pinang dan Padang diobral menjadi Rp 29.520/ekor dari harga normal Rp 36.900/ekor.

    Perlu diingat bahwa ada syarat dan ketentuan untuk mendapatkan diskon produk tersebut. Pembelian tidak berlaku untuk pembelian partai besar, minimal transaksi Rp 300.000 dan diskon ini hanya bisa didapatkan dengan transaksi menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

    Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir karena ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup klik ini dan upgrade ke Allo Prime.

    Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (ara/ara)

  • Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

    Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

    Liputan6.com, Palembang – Di pertenganan November 2024 sebelum pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan (Sumsel) 2024, ada belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumsel yang dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

    Sebanyak 12 ASN di Sumsel diduga tidak netral dan memberikan dukungannya secara terang-terangan ke paslon-paslon di Pilkada Sumsel 2024. Dari laporan tersebut, Bawaslu Sumsel sudah merekomendasikan laporan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang.

    Ketidaknetralan tersebut juga jadi hal serius yang disoroti oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel ke para anggotanya di 17 kabupaten/kota di Sumsel.

    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto berkata, tim Polda Sumsel terus memastikan netralitas Polda Sumsel dan jajaran yang masih tetap terjaga. Tak ada pandang bulu terhadap anggota yang terlibat dalam politik praktis.

    Hal itu sesuai dengan MK 136/2024 telah menegaskan bahwa jika anggota Polri yang tidak netral, bisa dikenakan sanksi pidana. Sama halnya dengan pejabat negara, ASN dan kepala desa (kades), yang sesuai pasal 188 UU No 1 tahun 2015 tentang pilkada.

    “Ini norma baru dan secara langsung efektif berlaku. Artinya jika ditemukan anggota Polri tidak netral maka selain bisa dipidana juga dapat diberi sanksi kode etik Polri,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Dia berkata, hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu dan Pilkada Sumsel serentak agar berjalan aman, damai dan bermartabat.

    Kombes Pol Sunarto meminta agar masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks yang sudah berseliweran di media sosial. Apalagi banyak narasi maupun foto dan video yang tersebar soal klaim pemenang Pilkada. Sementara, tahapan di KPU hingga kini masih berjalan.

    “Hoaks atau berita bohong bisa memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya,” ujarnya.

    Mantan Kabid Humas Polda Riau tersebut juga mengaku, Polda Sumsel bersama TNI dan elemen terkait akan terus menjaga keamanan selama Pilkada Sumsel 2024 berlangsung.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan situasi tetap kondusif. Jika ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat terdekat,” ungkapnya.