Xcloud.id

kab/kota: Palembang

  • Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

    Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
    Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura)
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • BPOM Ungkap 5 Wilayah RI dengan Temuan Terbesar Kosmetik Ilegal-Berbahaya di 2025

    BPOM Ungkap 5 Wilayah RI dengan Temuan Terbesar Kosmetik Ilegal-Berbahaya di 2025

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) di awal tahun 2025 ini melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. Dari kurun waktu satu minggu, BPOM menyita 205.133 pieces kosmetik ilegal berbahaya dari 91 merek dengan nilai ekonomi lebih dari Rp31,7 miliar.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan target sarana dari pengawasan ini adalah pabrik, importir, badan usaha pemilik notifikasi kosmetik, pemilik merek, distributor, klinik dan salon kecantikan, reseller, serta retail kosmetik. Dengan target produk kosmetik dengan bahan terlarang, tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan penggunaan yang tidak sesuai aturan.

    “Kita mendengarkan aspirasi masyarakat, kita lakukan surat edaran ke seluruh unit pelaksana Badan POM yang ada 76 dari Sabang sampai Merauke,” kata Ikrar dalam konferensi pers di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    “Pengawasan di tahun 2025 ini meningkat signifikan, mencapai lebih dari 10 kali lipat dibanding kegiatan yang sama dibanding tahun 2024,” lanjut dia.

    Taruna menambahkan ada beberapa wilayah yang paling banyak ditemukan peredaran kosmetik ilegal berbahaya. Menurutnya, data ini bisa menjadi bantuan untuk masyarakat agar lebih waspada terkait kosmetik yang beredar di wilayahnya.

    Berikut adalah 5 Unit Pelaksana Temuan (UPT) BPOM RI dengan temuan kosmetik ilegal berbahaya dengan nilai ekonomi terbesar.

    BBPOM Yogyakarta – Rp 11,2 miliarBBPOM Jakarta – Rp 10,3 miliarBBPOM Bogor – Rp 4,8 miliarBBPOM Palembang – Rp 1,7 miliarBBPOM Makassar – Rp 1,3 miliar

    “Sebanyak 4 kasus akan ditindaklanjuti secara pro justitia, kami akan lanjut bukan sekadar sanksi administrasi, bukan sekadar sanksi mengumumkan. Tapi, kami akan lanjutkan ke kepolisian,” tegas Ikrar.

    “Sementara temuan lainnya ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi, serta perintah penarikan dan pemusnahan. Kalau tidak dimusnahkan, ya kami cabut izin edar dan penghentian sementara kegiatan,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Komisaris Utama Pusri, Siti Nurizka Puteri Jaya Tinjau Langsung Stok dan Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    Komisaris Utama Pusri, Siti Nurizka Puteri Jaya Tinjau Langsung Stok dan Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG – Komisaris Utama PT Pusri Palembang, Siti Nurizka Puteri Jaya, melakukan kunjungan langsung ke beberapa gudang pupuk yang dimiliki oleh Pusri di Banyuwangi dan Probolinggo. 

    Tujuan kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang optimal selama musim tanam Oktober-Maret tahun 2025.

    PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), berkomitmen untuk memastikan stok pupuk bersubsidi dapat terdistribusi dengan baik dan tepat waktu kepada petani untuk mendukung keberhasilan sektor pertanian Indonesia.

    Dalam kunjungan tersebut, Siti Nurizka Puteri Jaya didampingi oleh Dewan Komisaris, Komite Investasi & Manajemen Risiko, serta Komite Audit PT Pusri Palembang.

    “Kami sangat senang bisa turun langsung meninjau kesiapan stok pupuk bersubsidi pada musim tanam ini, kami juga tentunya dapat mengevaluasi langsung kesiapan operasional gudang-gudang pupuk di kedua wilayah tersebut, sekaligus memverifikasi kelancaran proses distribusi pupuk”, kata Siti Nurizka Puteri Jaya.

    Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu tugas dan fungsi Dewan Komisaris Pusri yaitu melaksanakan pengawasan.

    Beberapa aset dan gudang pupuk milik Pusri yang ditinjau yaitu GPP Kabat 1 & 2 Karangrejo, UPP Meneng, Kalipuro dan Rumah Dinas Pusri di Mojopanggung, Giri.

    Dilanjutkan dengan meninjau GPP Pusri Situbondo dan GPP Pusri Sumberrejo, Purbolinggo.

    Dengan adanya tinjauan langsung ini, diharapkan dapat memperkuat sistem distribusi dan mencegah potensi kekurangan stok pupuk yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.

    Pusri menyiapkan stok pupuk urea bersubsidi untuk seluruh Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 15.230 ton per tanggal 21 februari 2025. Stok ini setara dengan 106 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah yaitu 14.340 ton.

    Sementara Terkait alokasi pupuk bersubsidi di seluruh rayon PT Pusri s.d Februari, alokasi yang ditetapkan pemerintah yaitu 259.543 ton urea dan 45.246 ton NPK. Dengan realisasi penyaluran yaitu 173.983 ton urea dan 36.024 ton NPK.

    Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas distribusi dan pelayanan khususnya ke petani.

    Dengan adanya sinergi yang lebih baik antara Pusri dan petani, serta pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi, diharapkan sektor pertanian Indonesia dapat semakin berkembang, mendukung ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani. 

    Selain itu, Pusri juga berkomitmen untuk menjaga ketepatan distribusi pupuk guna meminimalisir penyelewengan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi para petani.

  • Kemenag: Hampir 80.000 Jemaah Telah Lunasi Biaya Perjalanan Haji

    Kemenag: Hampir 80.000 Jemaah Telah Lunasi Biaya Perjalanan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mencatat hampir 80.000 jemaah telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sejak proses pelunasan dibuka pada 14 Februari 2025.

    “Sore ini, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat mencatat ada 79.219 jemaah haji reguler yang melunasi biaya haji 1446 H,” kata Direktur Layanan Haji dalam Negeri Muhammad Zain lewat siaran pers, Kamis (20/2/2025).

    Kemenag mencatat kuota jemaah haji reguler terdiri atas 190.897 kuota yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 kuota pembimbing ibadah, serta 1.572 kuota petugas haji daerah.

    Adapun, terdapat 2 kriteria jemaah haji reguler yang masuk dalam alokasi kuota haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Pertama, jemaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. Kedua, prioritas jemaah haji reguler lanjut usia.

    “Jemaah yang sudah melunasi sampai sore ini terdiri atas 77.807 jemaah berhak lunas sesuai urutan nomor porsi dan 1.411 jemaah yang masuk kategori lanjut usia prioritas,” paparnya.

    Secara keseluruhan, Kementerian mencatat kuota haji yang dimiliki Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus.

    Adapun, proses pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler ini akan berlangsung hingga 14 Maret 2025. Berikut biaya haji reguler per embarkasi:

    – Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333
    – Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531
    – Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751
    – Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751
    – Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751

    – Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751
    – Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501
    – Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751
    – Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421
    – Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751

    – Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921
    – Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801
    – Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751

    Perlu diketahui, besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Mekah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, serta biaya hidup (living cost).

  • Lisa Blackpink Jadi Mentor Utama, Chuang Asia Season 2 Tayang Perdana di BTV

    Lisa Blackpink Jadi Mentor Utama, Chuang Asia Season 2 Tayang Perdana di BTV

    Jakarta, Beritasatu.com – Ajang pencarian bakat internasional Chuang Asia Season 2 akan segera tayang perdana di BTV pada Sabtu (22/2/2025) pukul 20.00 WIB. Acara yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, ini akan diikuti oleh para bintang muda pria dari berbagai negara.

    Chuang Asia bertujuan mencari talenta terbaik untuk membentuk boy group baru. Para finalis akan menjalani serangkaian tantangan di bidang vokal, tari, dan kepribadian.

    Indonesia patut berbangga hati karena dua peserta asal Tanah Air, Bianura Azka Ghifari dan Ryan Winter Jaegar Ignatius, juga ikut serta dalam kompetisi ini. Nantinya, mereka akan bersaing dengan bintang muda berbakat lainnya dari berbagai negara seperti Korea, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

    Ajang pencarian bakat tersebut akan menjadi sebuah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan talenta terbaiknya di kancah internasional.

    Menariknya, para peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari mentor-mentor berpengalaman di industri musik dan hiburan. Salah satu mentor tamu yang akan hadir adalah Lisa Blackpink.

    Sebagai sosok yang telah membuktikan kesuksesannya dalam berkarier di industri musik K-Pop dan internasional, Lisa Blackpink akan memberikan pelajaran berharga kepada para peserta.

    Jangan lewatkan keseruan Chuang Asia Season 2 hanya di BTV yang dapat disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, dan Serang, kanal 29 untuk Bandung dan Palembang, kanal 35 untuk Yogyakarta dan Surakarta, kanal 38 untuk Balikpapan, kanal 39 untuk Semarang, kanal 30 untuk Banjarmasin, kanal 31 untuk Lebak, kanal 32 untuk Surabaya, kanal 34 untuk Medan, dan kanal 48 untuk Batam.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai Chuang Asia Season 2, ikuti akun media sosial BTV @btvidofficial di Instagram, TikTok, Facebook, dan X, serta subscribe channel YouTube @BeritaSatuChannel.

  • Sejarah Akmil Magelang yang Jadi Lokasi Retret Kepala Daerah seusai Dilantik

    Sejarah Akmil Magelang yang Jadi Lokasi Retret Kepala Daerah seusai Dilantik

    Jakarta, Beritasatu.com – Seluruh kepala daerah yang resmi dilantik Presiden Prabowo pada Kamis (20/2025), akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Timur. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Sebelumnya, kabinet Merah Putih Presiden Prabowo juga menjalani retret di Akmil Magelang pada 24-27 Oktober 2024. Selama tiga hari tersebut, anggota kabinet menjalani jadwal yang padat, termasuk senam pagi, sarapan bersama, latihan baris-berbaris, serta pengarahan langsung dari presiden dan wakil presiden.

    Selain itu, mereka menerima materi mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi. Lantas, bagaimana sejarah Akmil ini? Dilansir dari laman resmi Akademi militer, berikut ulasan lengkapnya!

    Sejarah Awal Pembentukan

    Akademi Militer (Akmil) Magelang memiliki sejarah panjang yang bermula dari pendirian Militaire Academie (MA) di Yogyakarta pada 31 Oktober 1945. Akademi ini dibentuk atas perintah Letnan Jenderal TNI Oerip Soemohardjo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat.

    Setelah meluluskan dua angkatan, MA Yogyakarta mengalami penutupan sementara pada 1950 akibat kendala teknis. Taruna angkatan ketiga kemudian melanjutkan pendidikan di Koninklijke Militaire Academie (KMA) Breda, Belanda.

    Pada periode yang sama, berbagai daerah seperti Malang, Mojoagung, Salatiga, Tangerang, Palembang, Bukittinggi, Brastagi, dan Parapat mendirikan Sekolah Perwira Darurat guna memenuhi kebutuhan perwira di TNI AD dan ABRI.

    Pada 1 Januari 1951, Bandung menjadi lokasi pendirian Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat (SPGi AD), yang kemudian berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) pada 23 September 1956. Selain itu, Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat (P3AD) juga didirikan di Bandung pada 13 Januari 1951.

    Banyaknya lembaga pendidikan perwira saat itu memunculkan gagasan untuk membentuk satu akademi militer terpadu, yang pertama kali disampaikan oleh menteri pertahanan dalam sidang parlemen tahun 1952.

    Akademi Militer Nasional Diresmikan

    Setelah melewati berbagai tahap, Presiden Soekarno meresmikan Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang pada 11 November 1957, menggantikan MA Yogyakarta. Taruna yang masuk pada 1957 diakui sebagai angkatan keempat AMN. Pada 1961, AMN Magelang bergabung dengan Atekad Bandung dengan tetap menggunakan nama Akademi Militer Nasional dan pusat pendidikannya berlokasi di Magelang.

    Pada 16 Desember 1965, seluruh akademi militer dilebur menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri). Kemudian, pada 29 Januari 1967, Akabri Magelang berubah menjadi Akabri Udarat, yang terdiri dari Akabri Bagian Umum dan Akabri Bagian Darat.

    Pendidikan dasar keprajuritan Chandradimuka dilaksanakan di Akabri bagian umum, sedangkan pendidikan lanjutan untuk taruna tingkat dua hingga empat berada di Akabri bagian darat. Selanjutnya, pada 29 September 1979, Akabri Udarat berganti nama menjadi Akabri Bagian Darat.

    Sebagai bagian dari reorganisasi ABRI, pada 14 Juni 1984, Akabri Bagian Darat secara resmi berubah nama menjadi Akademi Militer (Akmil). Setelah Polri dipisahkan dari TNI pada 1 April 1999, ABRI berganti nama menjadi TNI, sementara Akademi Kepolisian berdiri secara mandiri. Sejak saat itu, Akabri menjadi Akademi TNI yang mencakup Akmil, AAL, dan AAU.

    Pada 12 Mei 2008, berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/28/V/2008, Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka dan Pendidikan Integratif Akademi TNI dengan sistem 12 bulan berada di bawah Markas Komando Akademi TNI. Sementara itu, Akmil tetap berperan sebagai lembaga pendidikan perwira TNI AD untuk taruna tingkat dua hingga empat.

    Hingga kini, Akmil Magelang terus menjadi institusi pendidikan militer strategis dan lokasi berbagai kegiatan, termasuk program retret bagi kepala daerah guna meningkatkan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.

  • BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia

    BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia

    logo BMKG

    BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kota-kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan beragam intensitas pada hari ini.

    Dalam prakiraan cuaca daring yang dipantau dari Jakarta, Kamis, Prakirawan BMKG Sentia Arianti menyebut potensi hujan dengan beragam intensitas diprakirakan terjadi di sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia mulai dari hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Jambi.

    Dia menyatakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di wilayah sekitar Padang dan Bengkulu serta hujan disertai petir di Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandarlampung.

    “Diprakirakan akan terjadi hujan ringan di kota Serang, Jakarta dan Semarang sedangkan untuk kota Yogyakarta akan terjadi hujan sedang dan waspadai potensi hujan disertai petir di kota Bandung dan Surabaya,” tuturnya.

    Kemudian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dia menyebut BMKG memprakirakan terjadinya hujan ringan di wilayah Denpasar dan Mataram serta hujan dengan intensitas sedang di Kupang. Lalu untuk wilayah Kalimantan, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat pula potensi hujan petir yang perlu menjadi perhatian bagi mereka yang tinggal di Banjarmasin dan Tanjung Selor.

    Hujan ringan juga berpotensi turun turun di sejumlah kota di Sulawesi, mulai dari Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju dan Makassar. Wilayah Indonesia bagian timur, semua kota-kota besarnya berpotensi mengalami hujan. Dengan BMKG memperingatkan kemungkinan hujan intensitas ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Terdapat pula kemungkinan hujan intensitas sedang di Nabire serta hujan disertai petir di Ambon dan Merauke.

    Sumber : Antara

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bareskrim Polri Diminta Ungkap Pelaku Lain Kasus Pemalsuan Risalah RUPSLB BSB – Halaman all

    Bareskrim Polri Diminta Ungkap Pelaku Lain Kasus Pemalsuan Risalah RUPSLB BSB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri diminta mengungkap pelaku lain kasus dugaan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel (BSB).

    Kasus ini dilaporkan oleh korban bernama Mulyadi Mustofa dan teregister dengan nomor LP/B/342/X/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Oktober 2023. 

    Pihak terlapor merupakan eks Gubernur Sumsel Herman Deru dan Komisaris BSB Eddy Junaidy.

    “Intinya memang dalam kasus ini memang masih ada orang yang harus terus diungkap karena memang kami lihat di sini,” kata kuasa hukum Mulyadi Mustofa, Ferdy Rizky Adilya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Hingga saat ini, menurutnya, penyidik telah transparan.

    Pihaknya tengah mempelajari arahan P19 yang dilakukan Jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.

    Ferdy berharap kasus ini ke depan semakin terang termasuk Kejati dapat mengundang tim dari Bareskrim agar segera melakukan ekspose.

    “Agar semua nanti terkait peran-peran orang yang menyuruh melakukan tadi, baik turut serta itu, semua terbongkar juga,” ucapnya.

    Naik Penyidikan

    Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. 

    Hal itu setelah dilakukan gelar perkara pada Jumat (6/9/2024) dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

    “Ketiga tersangka melakukan perbuatan memalsukan surat akta otentik yaitu salinan risalah akta Nomor. 10 tanggal 9 Maret 2020 perihal RUPS-LB Bank BSB,” kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya.

    Adapun ketiga tersangka itu yakni seorang Notaris di Pangkal Pinang berinisial WT, kemudian E selaku notaris di Palembang dan IHC selaku staf dari tersangka E.

    Trunoyudo membeberkan ketiganya terbukti melakukan manipulasi pencatatan salinan akta RUPSLB yang tidak sesuai dengan dokumen asli RUPSLB BSB. 

    Dengan manipulasi itu, kata Trunoyudo, ketiga tersangka itu menghilangkan frasa persetujuan pengusulan korban Mulyadi Mustofa sebagai calon Direksi BSB.

    “Perbuatan memalsukan salinan risalah akta No. 10 tanggal 9 Maret 2020 yang menghilangkan klausul yaitu menyetujui untuk mengusulkan calon Direksi atas nama Mulyadi Mustafa pada RUPSLB berikutnya,” jelasnya.

    Atas perbuatannya, Truno menyebut ketiga tersangka itu dijerat dengan Pasal 49 ayat 1 dan/atau Pasal 50 dan/atau Pasal 50A UU Nomor 10 Tahun 1996 tentang Perbankan jo Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan dokumen otentik.

  • 8 Siswa Dirawat Usai Santap MBG Berulat, BBPOM Palembang Turunkan Tim Regional 19 Februari 2025

    8 Siswa Dirawat Usai Santap MBG Berulat, BBPOM Palembang Turunkan Tim Regional 19 Februari 2025

    8 Siswa Dirawat Usai Santap MBG Berulat, BBPOM Palembang Turunkan Tim
    Tim Redaksi
    PALEMBANG, KOMPAS.com
    –
    Menu Makan Bergizi Gratis
    (MBG) yang ditemukan berulat hingga menyebabkan delapan murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten
    Empat Lawang
    mengalami
    sakit perut
    , kini sedang diperiksa oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang.
    Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan penyebab makanan tersebut yang membuat delapan murid mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsinya.
    Kepala
    BBPOM Palembang
    , Yanni Ardianti, menjelaskan bahwa sampel MBG yang bermasalah telah diterima dari Polres Empat Lawang dan saat ini masih dalam tahap analisis di laboratorium.
    “Benar ada sampel MBG yang dibawa oleh Polres Empat Lawang telah kami terima, tepatnya pada hari ini pukul 08.00 WIB di BBPOM di Palembang,” ungkap Yanni Ardianti, Rabu (19/2/2025).
    Ia menambahkan, hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada Polres Empat Lawang.

    “Hasil uji belum dapat diberikan dan jika pun telah selesai uji, maka hasil uji akan disampaikan melalui pemilik sampel,” jelas Yanni.
    Sebelumnya, sebanyak delapan siswa di Sekolah Dasar Negeri 7 Tebing Tinggi mengalami sakit perut setelah menyantap MBG pada Selasa (18/2/2024).
    Selain sakit perut, ulat ditemukan di dalam ompreng yang digunakan sebagai wadah makanan, sehingga para siswa menolak untuk melanjutkan makan.
    Delapan murid yang mengalami sakit perut tersebut sempat dilarikan ke Puskesmas Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan.
    Kapolres Empat Lawang, AKBP Abdul Aziz Septiadi, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab sakit perut yang dialami oleh para murid, termasuk temuan ulat di dalam MBG.
    “Kami masih mendalami adanya dugaan mengingat adanya korban dari pihak anak-anak. Intinya kami belum bisa bicara lebih lanjut karena masih kita dalami dan dalam tahap penyelidikan,” kata Abdul Aziz, Rabu (19/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.