“Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,”
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sriwijaya Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.
“Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu
Pandangan strategis tentang arah tatanan dunia baru tersebut disampaikan orasi ilmiah bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Sumatera Selatan.
Menurut Tito, dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.
Mengutip pemikiran Prof. Sait Yilmaz dalam buku State, Power, and Hegemony, Tito menjelaskan bahwa kapasitas produksi masif suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama.
Pertama angkatan kerja yang besar, sebagai mesin produksi utama. Kedua, sumber daya alam yang melimpah, untuk menopang bahan baku produksi. Ketiga, bentangan wilayah luas, sebagai ruang penyimpanan dan distribusi hasil produksi. Serta letak geografis strategis, yang berperan sebagai choke point dalam perdagangan internasional.
“Saya menambahkan faktor keempat, yaitu letak geografis strategis. Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” tegasnya.
Dengan empat modal besar itu, Tito menilai hanya segelintir negara yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan dunia, yaitu China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia.
Tito sendiri optimistis, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun, ia mengingatkan bahwa keunggulan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Kunci utama untuk melompat menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” ujarnya.
Ia mencontohkan Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew yang berhasil menjadi negara maju tanpa SDA melimpah, hanya dengan mengandalkan pendidikan unggul dan beasiswa bagi generasi terbaiknya.
Menurut Tito, arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui program pendidikan dan kesehatan rakyat, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan beasiswa kedokteran.
Untuk itu, Tito mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi menara gading, tetapi tampil sebagai penggerak inovasi dan transformasi nasional. Perguruan tinggi harus berani berinvestasi pada riset, teknologi, dan pengembangan SDM agar mampu mendukung Indonesia dalam menghadapi tatanan dunia baru yang berbasis pengetahuan dan ekonomi digital.
“Perguruan tinggi harus bertransformasi. Dunia berubah cepat, dan kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus jadi pemain utama dalam tatanan global baru,” kata Tito.
Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta Triyana Yohanes menilai pandangan Tito relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menyebut, Tito berhasil menghadirkan narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang sejalan dengan tantangan politik internasional modern.
Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.
Triyana menilai Tito telah menghadirkan kerangka konstruktivisme modern yang berpijak pada data, riset, dan pengalaman empiris.
Ia juga menilai orasi itu bisa menjadi landasan konseptual bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.
“Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” tambahnya.
Lebih jauh, Triyana juga mengaitkan gagasan Tito dengan pandangan ekonom Ray Dalio dalam buku How Countries Go Broke, negara yang ingin bertahan di tengah siklus utang global harus memperkuat SDM, teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, orasi Tito mengandung pesan moral bahwa pemerintahan yang visioner dan bebas korupsi adalah prasyarat bagi Indonesia menjadi kekuatan dominan pada 2045.
“Pembangunan hukum dan tata kelola bersih harus menjadi fondasi. Tanpa itu, potensi besar yang disampaikan Tito akan sulit diwujudkan,” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5406534/original/027758900_1762580205-Jimly_Asshiddiqie_saat_dilantik.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Profil Jimly Asshiddiqie: Cendekiawan Hukum yang Kini Ditunjuk Pimpin Komisi Reformasi Polri")
