kab/kota: Ngawi

  • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sorak-sorai warga bergemuruh saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono tiba di lokasi Merdeka Run, Komplek Museum Reog, Ponorogo, yang masih dalam proses pembangunan.

    Jalan menuju lokasi museum itu masih berupa batu dan tanah. Derap kaki ribuan pelari saat melintas membuat debu berterbangan memenuhi udara. Antusias warga cukup tinggi untuk mengikuti hajatan Merdeka Run. Dari 2.000 kuota yang disediakan panitia, sebanyak 32.000 orang menyerbu pendaftaran secara online.

    Museum Reog diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Ponorogo, setelah kesenian daerah itu diganjar warisan budaya tak benda oleh Unesco pada pengujung tahun lalu. Namun, lokasi wisata yang terpencil dan infrastruktur yang buruk menjadi masalah baru.

    “Saya mau di ajak ke situ [Merdeka Run] biar melihat akses jalan yang masih berbatu. Biar ada perhatian dari Menko IPK,” ujar menteri yang biasa disapa AHY tersebut dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo (Pawitandirogo) di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025).

    Sarasehan menjadi acara penutup rangkaian acara Paguyuban Pawitandirogo, wadah bagi diaspora dari daerah tersebut, untuk sumbangsih membangun kawasan Mataraman itu.

    Adapun rangkaian acara dimulai dengan Merdeka Run di Ponorogo pada pagi hari. Kemudian dilanjutkan peresmian bukit sampah yang disulap menjadi tempat wisata di Desa Winongo, Madiun. Selanjutnya peresmian Kopdes Merah Putih di Nambangan Lor, Madiun.

    Dalam acara sarasehan, disampaikan kawasan Pawitandirogo dalam kondisi perkembangan ekonomi yang lambat terutama karena akses terkunci. Meskipun demikian, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lewat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua Paguyuban Pawitandirogo yang juga Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Sekjen KEK Edwin Manangsang hingga para kepala daerah dari kawasan Mataraman, mengharapkan ada sinergi ekosistem wilayah.

    Kabupaten Ngawi yang memiliki ikon kawasan industri agrowisata, Magetan identik dengan UMKM, Madiun sebagai kota jasa, Ponorogo memiliki budaya adiluhung dan Pacitan terkenal dengan pantai serta goa perlu bersinergi dalam mengembangkan kawasan.

    “Perlu ada kolaborasi untuk mengembangkan kawasan ini. Apalagi tiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, mari kita dorong bersama-sama,” kata AHY, anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagai penggagas Paguyuban Pawitandirogo.

    Sementara itu, Emil Dardak menambahkan bahwa kawasan Pawitandirogo memiliki kontribusi ekonomi cukup signifikan bagi Jawa Timur. Apalagi, sambungnya, jumlah penduduk di kawasan itu mencapai 4,09 juta jiwa.

    “Dari enam daerah ini rata-rata PDRB-nya Rp20 triliun. Total lebih dari Rp100 triliun. Potensinya sangat besar dengan jumlah penduduk sebanyak itu,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah provinsi terus mengembangkan akses ke kawasan Pawitandirogo itu. “Kami mau melakukan reaktivasi jalur kereta Madiun-Ponorogo yang mencapai Slahung. Ini sudah mendekati Pacitan.”

    Perlu Dukungan Pusat

    Kawasan Pawitandirogo ini memiliki luas lebih dari 6.000 km2, dengan sebagian besar wilayah berada di posisi geografis yang ‘kurang strategis’ karena berada di tengah pulau (land-lock), kecuali Pacitan di pinggir laut selatan, dan beberapa kabupaten tidak berada di jalur logistik utama Pulau Jawa, hanya Madiun dan Ngawi yang dilewati Tol Trans Jawa.

    Susiwijono menyampaikan dengan karakteristik seperti itu, pilihan terbaik adalah mengoptimalkan sektor pariwisata. Apalagi kawasan Pawitandirogo memiliki  banyak destinasi wisata, tetapi perlu infrastruktur dan integrasi destinasi.

    “Perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi wisata, dan perlu integrasi antar lokasi wisata sehingga bisa lebih menarik wisatawan,” ujarnya.

    Selain itu, sambungnya, perlu dukungan program dan event dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, seperti program kegiatan dari Kementerian Pariwisata, untuk menjaga agar obyek wisata tetap hidup dan berkegiatan.

    “Perlu dukungan adanya event-event bertaraf nasional dan global yang bisa masuk di KEN [Karisma Event Nusantara] di Kementerian Pariwisata.”

    Dia menambahkan kawasan khusus juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti KEK di Gresik dan di Singhasari. Hal itu dapat mendorong perekonomian daerah dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Sependapat dengan Susiwijono, Edwin Manangsang menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus bakal mendapatkan keringanan fasilitas fiskal dan non-fiskal dari pemerintah, sehingga mempunyai daya saing untuk menarik investasi.

    “Perlu dikembangkan juga kawasan khusus yang tidak hanya berbasis industri, tetapi bisa sektor jasa pariwisata, saya tantang kepala daerah di sini untuk mewujudkan itu,” ujarnya.

  • Jual Rokok Ilegal, Seorang Pemuda di Madiun Didenda Rp 326 Juta
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        21 Agustus 2025

    Jual Rokok Ilegal, Seorang Pemuda di Madiun Didenda Rp 326 Juta Surabaya 21 Agustus 2025

    Jual Rokok Ilegal, Seorang Pemuda di Madiun Didenda Rp 326 Juta
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Tertangkap basah menjual rokok ilegal, seorang pemuda berinisial RA (22) harus membayar denda kepada negara hingga Rp 326 juta.
    Sanksi pembayaran denda diberlakukan setelah Tim Bea Cukai Madiun menggerebek rumah milik RA (22), oknum pesilat salah satu perguruan pencak silat yang berada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
    Kepala Kantor Bea Cukai Madiun, P Dwi Jogyastara yang dikonfirmasi Kamis (21/8/2025) membenarkan penangkapan RA beserta ratusan ribu batang rokok ilegal.
    Selain menangkap RA, tim juga menyita ratusan ribu batang rokok ilegal yang dikemas dalam berbagai merek rokok tanpa pita cukai.
    “Kami bersama Denpom berhasil mengamankan satu orang pelaku yang menjual rokok ilegal dengan inisial RA (22) dengan barang hasil penindakan sejumlah 144.200 batang pada Jumat (15/8/2025). Potensi kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 141.133.091. Pemuda ini dikenakan sanksi administratif dengan membayar denda sebesar tiga kali nilai cukai yakni uang sebesar Rp 326.521.200,” kata Dwi.
    Dwi mengatakan, timnya menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Cukai.
    Atas pelanggaran tersebut, RA mengajukan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan atau melalui mekanisme ultimatum remidium.
    “Pemuda berinisial RA itu telah menyetorkan uang denda sebesar Rp 326.521.200 ke rekening negara,” kata Dwi.
    Ia mengatakan, proses penyelesaian melalui mekanisme ultimum remidium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.
    Dwi mengungkapkan, prinsip ultimum remedium diterbitkan untuk mengatasi pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera. Bentuknya, melalui penerapan sanksi administratif berupa denda agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana.
    Untuk mencegah rokok ilegal, Dwi menyatakan timnya rutin melakukan operasi dan patroli pada daerah-daerah yang rawan peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan Bea Cukai Madiun.
    Daerah yang diawasi yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan.
    Ia mengatakan, tahun 2025 hingga 20 Agustus 2025, tim Bea Cukai Madiun sudah melakukan penindakan 56 kali. Dari penindakan itu disita 4.361.224 batang rokok dan 21 liter miras ilegal.
    “Potensi kerugian negara sebesar Rp 4.193.738.635,” kata Dwi.
    Ia menambahkan, capaian itu hasil kerja sama lintas sektoral antara Bea Cukai Madiun, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        14 Agustus 2025

    Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka Surabaya 14 Agustus 2025

    Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    NGAWI, KOMPAS.com
    – Satreskrim Polres Ngawi menangkap mafia pupuk bersubsidi ilegal yang sudah beroperasi 2 tahun di wilayah Jawa Timur.
    Dari penyidikan kasus itu, polisi menahan dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka.
    Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon yang dikonfirmasi Kamis (14/8/2025) menyatakan 7 tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda-beda.
    Ketujuh tersangka ditahan setelah polisi berhasil mengamankan 2 truk berisi 356 sak atau 17,8 ton pupuk subsidi ilegal di Kabupaten Ngawi.
    “7 tersangka yang ditangkap yakni inisial MR dan AF sebagai sopir truk, ZH dan AM sebagai pengecer kios pupuk bersubsidi, ZA dan NH sebagai perantara dan B sebagai pemilik pupuk,” ujar Charles.
    Charles mengatakan kasus itu terungkap saat tim Satreskrim Polres Ngawi mendapatkan informasi pengiriman pupuk bersubsidi ilegal dari Madura yang masuk ke Kabupaten Ngawi pada akhir Juli 2025.
    Dari informasi itu, tim berhasil mengamankan 2 truk membawa muatan pupuk bersubsidi jenis NPK Merk Phonska dari Probolinggo untuk dikirim ke Kabupaten Ngawi.
    Dari keterangan sopir truk tersebut, polisi mendapatkan informasi pupuk subsidi ilegal itu diperoleh dari pengecer (kios) resmi penyalur pupuk subsidi yang berada di Kabupaten Probolinggo.
    Selanjutnya Unit Pidsus Satrekrim Polres Ngawi melakukan pengembangan ke Probolinggo hingga akhirnya menangkap 3 orang pengecer (kios), 2 orang selaku perantara dan seorang pemilik pupuk.
    “Jadi pupuk subsidi tersebut merupakan sisa jatah gapoktan yang tidak diambil oleh petani di pengecer (kios) penyalur pupuk subsidi lalu dijual ke Kabupaten Ngawi,” ungkap Charles.
    Charles mengatakan para tersangka menjual pupuk subsidi ilegal dengan lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
    Satu sak pupuk NPK merk Phonska seberat 50 kilogram dijual Rp 180.000.
    Padahal HET satu sak pupuk NPK merk Phonska hanya Rp 115.000.
    Ia menambahkan tersangka NH sudah dua tahun menjual pupuk subsidi di luar RDKK dan di atas HET kepada petani disekitar rumahnya di Kabupaten Probolinggo.
    Sementara mata rantai mafia penjualan pupuk bersubsidi ilegal dimulai dari pengecer (kios) yang menjual di atas HET menjadi Rp 120.000.
    Selanjutnya dijual oleh tersangka NH, warga Kabupaten Probolinggo kepada B, warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan harga Rp 135.000.
    Terakhir tersangka B menjual pupuk bersubsidi ilegal itu di Kabupaten Ngawi dengan harga Rp 180.000 per sak.
    Terhadap kasus itu, para tersangka dijerat dengan pasal 110 juncto Pasal 35 (2), Pasal 36 UU RI Nomor 7/2014 tentang Perdagangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemberantasan Truk Obesitas Tak Kunjung Beres, AHY Buka Suara – Page 3

    Pemberantasan Truk Obesitas Tak Kunjung Beres, AHY Buka Suara – Page 3

    Pada akhir Juni 2025 lalu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk memonitor bahwa lebih dari separuh truk angkutan logistik yang melintas di jalan tol milik perseroan, terindikasi berlebih muatan alias Over Dimension Over Load (ODOL).

    Temuan ini didapat melalui teknologi Weight In Motion (WIM) yang dipasang di 7 titik. Mulai dari Karang Tengah Tol Jakarta-Tangerang, lalu di JORR Seksi C Cakung, Jagorawi di Ciawi, Padaleunyi, Semarang Seksi C, Ngawi-Kertosono, dan Surabaya Gempol.

    Jasa Marga mencatat ada sebanyak 3.353 truk ODOL yang melintasi 7 pos WIM tersebut. Jumlah tersebut sekitar 75 persen dari total truk angkutan barang yang melintas di ruas tol Jasa Marga. Sayangnya, perseroan belum bisa melakukan penegakan hukum terhadap truk-truk tersebut, lantaran program Zero ODOL saat ini tengah memulai fase sosialisasi.

  • Marak Tren Pendaki Fomo, Usaha Sewa Alat Camping Banjir Pesanan, Ingin Rasakan Sensasi 17an di Gunung
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        9 Agustus 2025

    Marak Tren Pendaki Fomo, Usaha Sewa Alat Camping Banjir Pesanan, Ingin Rasakan Sensasi 17an di Gunung Surabaya 9 Agustus 2025

    Marak Tren Pendaki Fomo, Usaha Sewa Alat Camping Banjir Pesanan, Ingin Rasakan Sensasi 17an di Gunung
    Editor
    MAGETAN, KOMPAS.com
    – Pemilik Usaha Persewaan Alat Camping Van Adventure, Kecamatan Sidorejo, Magetan, Jawa Timur, Ika Yuliana, menyebut ada lonjakan pesanan rental alat camping mulai meningkat setelah bulan Puasa 2025.
    Lonjakan terus bertambah pada libur panjang sekolah,dan menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80.
    “Bisa mencapai hampir dua kali lipat dibanding hari biasa. Kalau hari biasa 30 order penyewaan per hari, sekarang 30 sampai dengan 50 order per hari,” ujar Ika, Jumat (8/8/2025).
    Dirinya tidak memungkiri, jika rata rata para penyewa mengikuti fenomena Fomo, demi merasakan sensasi mendaki gunung.
    Pasalnya, banyak anak muda mengikuti tren mendaki karena viral di media sosial.
    “Mereka menyewa alat dengan sistem tektok, tidak menginap. Barang yang paling laris disewa itu trekking pole, hydropack, sepatu gunung, sama jaket. Mayoritas penyewa adalah pelajar dan mahasiswa dari daerah seperti Ngawi, Bojonegoro, Pati, hingga Blora,” imbuhnya.
    Ika juga memperkirakan, jumlah penyewa bisa tembus lebih dari 100 orang.
    Mengingat, HUT RI Ke 80 selalu identik, dengan pelaksanaan upacara di Gunung.
    Salah satu penyewa alat pendaki, Najwa Ramadhani, 18, pelajar asal Dolopo Kabupaten Madiun, mengaku akan mendaki Gunung Lawu bersama lima temannya.
    “Rencana naik Sabtu ini, tapi cuma tektok saja, tidak menginap. Ini pertama kali saya naik gunung. Kami sewa jaket, jas hujan, sama trekking pole. Kami penasaran saja bagaimana rasanya naik gunung. Memilih jalur Cemoro Kandang yang dikenal lebih ramah bagi pemula,” tuntasnya .
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Tren Pendaki ‘Fomo’ Naik Signifikan, Usaha Sewa Alat Camping di Magetan Banjir Pesanan
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kekayaan Berlipat Kepala PPATK Disorot saat Viral Blokir Rekening Nganggur, Ini Jumlah Hartanya

    Kekayaan Berlipat Kepala PPATK Disorot saat Viral Blokir Rekening Nganggur, Ini Jumlah Hartanya

    GELORA.CO – Berikut sosok Ivan Yustiavandana yang menuai sorotan usai kebijakan blokir rekening dormant dilakukan. 

    Selain sosoknya yang menyita perhatian, hal lain yang jadi buah bibir publik yakni kekayaannya.

    Harta dari  Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga mendadak dicari tahu oleh netizen.

    Netizen justru menyoroti harta kekayaan pribadi Ivan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Tak sedikit pula netizen yang sekaligus mempertanyakan konsistensi dengan posisinya sebagai pengawas keuangan nasional.

    Menurut LHKPN periode tahun 2023, total kekayaan Ivan mencapai Rp9,3 miliar.

    Rinciannya menunjukkan sebagian besar berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp6,9 miliar yang tersebar di Depok dan Ngawi.

    Beberapa di antaranya dari warisan dan hasil sendiri.

    Selain itu, Ivan tercatat memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Innova Zenix SUV 2023 (Rp550 juta) dan VW Beetle Sedan 1972 (Rp100 juta).

    Ditambah harta bergerak lain, surat berharga, kas, serta simpanan lain-lain yang jika dijumlahkan mencapai total kekayaan bersih Rp9,3 miliar

    Data historis dari laporan sebelumnya (periode 2022 atau sebelumnya) mencatat total kekayaan Ivan berkisar antara Rp4,095–4,111 miliar.

    Publik pun menyorot lonjakan tajam dalam dua tahun terakhir.

    Dari sekitar Rp4,1 miliar menjadi Rp9,3 miliar menurut LHKPN terbaru per 31 Juli 2025.

    Untuk itu ada sebagian netizen yang meminta klarifikasi transparan dari Ivan mengenai perbedaan tersebut, mempertanyakan konsistensi antara laporan kekayaan dengan posisinya yang mengawasi integritas sistem keuangan.

    Ketegangan ini memuncak bersamaan dengan program PPATK yang memblokir sementara sekitar 140 ribu rekening dormant sepanjang pertengahan 2025, yang memiliki saldo gabungan sekitar Rp428,61 miliar.

    Namun Ivan menjelaskan bahwa rekening-rekening tersebut rentan disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang, transaksi narkotika, judi online, atau penipuan, terutama ketika rekening dikelola oleh pihak ketiga tanpa izin pemilik asli.

    Selain itu ia juga menegaskan bahwa dana dalam rekening yang dibekukan tetap aman dan nasabah dapat mengajukan reaktivasi ke bank sesuai prosedur.

    PPATK bahkan membuka jalur layanan dan menyediakan formulir online bagi yang ingin menyampaikan keberatan atau memperjelas status rekening mereka.

    Proses ini memicu protes dari berbagai masyarakat, termasuk beberapa anggota DPR yang menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

    DPR menyoroti bahwa banyak nasabah memilih tidak melakukan transaksi bukan karena niat buruk, melainkan karena memang tidak memiliki dana.

    Mereka meminta PPATK mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan pada sistem perbankan

    Ivan Yustiavandana dilantik presiden sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Jakarta, Oktober 2021. Ivan menggantikan Dian Ediana Rae.

    “Mengangkat Doktor Ivan Yustiavandana SH, LLM, sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan masa jabatan tahun 2021-2026,” demikian bunyi petikan Keputusan Presiden Nomor 48M Tahun 2021.

    Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK.

    Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020.

    Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari lama resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006.

    Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan.

    Ivan merupakan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude. Ia meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat.Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi Hasil Pemeriksaan dan Riset Strategis di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

    Ia menjadi koordinator yang memimpin dan mengarahkan penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering (NRA-ML) dan National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA-TF), Financial Integrity Rating (FIR), Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, hingga Indeks Persepsi Publik terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

    Di lingkup regional dan internasional, Ivan aktif dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG), Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Work Stream di kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.

    Berikut rincian harta kekayaanya:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp6.900.000.000 

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.800.000.000 

    2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.500.000.000 

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 2070 m2/1200 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN 1.000.000.000 

    4. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.000.000.000 

    5. Tanah Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 250.000.000 

    6. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.100.000.000 

    7. Tanah Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 250.000.000 

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 650.000.000 

    1. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX SUV Tahun 2023, HASIL SENDIRI 550.000.000 

    2. MOBIL, VW BEETLE SEDAN Tahun 1972, HASIL SENDIRI 100.000.000 

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 255.000.000 

    D. SURAT BERHARGA Rp 87.375.874 

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 3.700.462.261 

    F. HARTA LAINNYA Rp 688.900.000 

    Sub Total Rp 12.281.738.135 

    II. HUTANG Rp 2.900.467.629 

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 9.381.270.506 

    Dipanggil Prabowo

    Kini Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Pemanggilan itu dilakukan di tengah memuncaknya keluhan masyarakat soal pemblokiran massal rekening bank tidak aktif atau dormant oleh PPATK. Ivan tiba lebih dulu sekitar pukul 17.06 WIB.

     Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pertemuan.

    “Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan singkat. 

    Tak lama berselang, Gubernur BI Perry Warjiyo menyusul masuk ke Kompleks Istana tanpa memberikan komentar kepada jurnalis.

    Pertemuan ini berlangsung seiring meningkatnya keresahan publik terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant yang dinilai menyulitkan, tidak tepat sasaran, dan kurang memahami realitas keuangan masyarakat bawah.

    Sebelumnya, PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif (dormant) dalam jangka waktu tiga bulan.

  • Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent

    Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent

    Foto: AH Sugiharto/Radio Elshinta

    Kepala BKN: Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 20:53 WIB

    Elshinta.com –  Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak maka sangat bisa merespon setiap program pemerintah. sebagai penggerak maka sangat bisa merespon setiap program pemerintah.

    “Seperti koperasi merah-putih maka yang bergerak dinas koperasi, MBG dan sekolah gratis maka yang bergerak dinas pendidikan demikian juga dengan dinas lainnya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakrulloh saat hadiri acara Rapat Koordinasi Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta di pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (24/7).

    Didepan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa dan Bupati / Walikota se – Jawa Timur, mantan PJ Bupati Gorontalo 2016 ini memaparkan metode pengisi jabatan.

    “Ada beberapa metode jalur cepat, jalur biasa dan jalur lambat,” imbuhnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto.

    Saat ini BKN tengah kembangkan menajemen talenta dimana akan memudahkan langkah melalui kaderisasi yang telah disiapkan.

    “Sehingga jika walikota / bupati  atau pejabat yang habis masa jabatan dapat segera di siapkan Pj tanpa harus melalui panitia seleksi dan seterusnya,sehingga dapat bertindak cepat, efisiensi dan lebih mudah diterapkan dan agar manajemen telantar bisa cepat maka BKN berharap ada semangat apalagi dengan adanya data ASN yaitu ASN Digital dimana satu server satu sistem,” jelas kepala BKN.

    Sementara itu Gubernur Jawa Timur mengapresiasi acara yang di gelar BKN kantor regional II Jawa Timur.

    “Manajemen telenta termasuk yang digagas oleh Pemprov Jatim, dan baru Pemkab.Ngawi yang telah secara sempurna memiliki manajemen telenta dan ini akan di susul Pemkot/Kab lain di Jawa Timur dan Jawa Timur siap untuk itu,” singkat Khofifah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Cerita Sopir Bus AKAP: Meski Jarang Pulang, Tak Masalah asal Bisa Kuliahkan Anak
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        19 Juli 2025

    Cerita Sopir Bus AKAP: Meski Jarang Pulang, Tak Masalah asal Bisa Kuliahkan Anak Surabaya 19 Juli 2025

    Cerita Sopir Bus AKAP: Meski Jarang Pulang, Tak Masalah asal Bisa Kuliahkan Anak
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Muhammad Zardi (50) baru bangun dari istirahatnya di “kandang macan”, sebutan bagi ruangan di baris jok paling belakang penumpang yang biasanya digunakan sopir untuk tidur.
    Kebiasaan ini sudah dilakoni Zardi selama bertahun-tahun selama menjadi sopir bus. Ia jarang pulang ke rumah dan jarang bertemu keluarganya. 
    Dia lebih sering melihat wajah penumpang dan kru, atau orang-orang yang berlalu lalang di terminal ketimbang melihat wajah anak dan istrinya.
    Pria asal Malang ini juga lebih sering menenteng kantong plastik berisi nasi bungkus yang dibeli dari warung sederhana. Rindu masakan istri, itu sudah pasti.
    Baginya, rindu keluarga menjadi teman perjalanan setiap hari sejak menekuni pekerjaan sebagai sopir mulai tahun 1994.
    “Biasanya satu sampai dua bulan tidak ketemu keluarga,” kata Zardi dengan nada pasrah.
    Zardi menyadari, jarang bertemu keluarga merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung setiap sopir bus. Apalagi, bus tempat dia bertugas jurusan
    Surabaya
    -Ngawi.
    “Betul jarang kumpul keluarga. Kalau sudah tugas jalan itu tidak bisa pulang karena harus jalan sesuai jadwal yang keluar. Seperti kemarin Hari Raya tidak pulang sama sekali,” ujarnya.
    Bus yang dia kendarai tidak melewati jalur Malang, kota di mana keluarganya menanti di rumah.
    Oleh karena itu, dia sulit curi-curi waktu bertemu keluarga saat ngetem di tengah jalur.
    “Biasanya kalau ada kesempatan libur, kita pulang. Selama ada jadwal ya tetap jalan. Karena saya sudah statusnya sopir batangan, istilahnya bus ini ya sopirnya saya saja,” ungkapnya.
    Beruntungnya, zaman yang serba digital ini membantunya sedikit mengobati kerinduannya terhadap anak istri. Mengirim pesan teks atau
    video call
    baginya cukup untuk sekadar memberi kabar.
    Kalau kerinduannya sudah memuncak, barulah dia mengambil cuti di tengah padatnya jam operasional bus. “Kangen,” katanya.
    Meski jarang bertemu keluarga, Zardi tetap memantau perkembangan keenam anaknya, terutama masalah pendidikan. Tiga anaknya kini sudah menempuh pendidikan kuliah.
    Rasa haru bercampur bangga tak terbendung. Tanpa dia sadari, bulir air matanya yang tertahan jatuh juga.
    “Mau bagaimana pun, saya seorang ayah pasti menginginkan anaknya berhasil semua. Saya juga berharap keluarga bisa hidup bahagia,” tuturnya. 
    Perasaan yang sama juga dirasakan oleh sopir bus asal Yogyakarta, Budi Santoso. Dia sopir bus Sugeng Rahayu yang melaju dari Surabaya menuju Bandung.
    Ratusan kilometer dia tempuh setiap hari selama 10 tahun terakhir. Wajar bila jarang bertemu dengan keluarga, apalagi tak melewati jalur lokasi tempat tinggalnya.
    “Sudah tidak ketemu satu minggu setelah libur, kangen ke anak ya sudah pasti. Namanya juga tuntutan kerja,” ujarnya.
    Dia juga bersyukur sekarang bisa bebas menghubungi keluarganya lewat telepon atau pesan singkat selama ada sinyal. 
    “Susahnya kalau melewati daerah hutan kita tidak bisa komunikasi karena tidak ada sinyal dan warung juga jauh,” katanya. 
    Pada usianya yang tak lagi muda, Budi berencana pensiun sebagai sopir bus. Namun, sekarang ia tengah mengumpulkan modal untuk biaya di masa tua dengan membuka usaha kecil-kecilan.
    Kulitnya sudah menitip, keriput di wajahnya tidak dapat disamarkan. Namun, hatinya bangga sebagai sopir yang tak pernah merasakan duduk di bangku perkuliahan tetapi mampu mengantarkan kedua anaknya menjadi sarjana.
    “Bangga sekali pastinya. Kita bekerja tanpa gelar bisa menyekolahkan anak itu terharu. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Dan saya bisa bekerja tetap sehat,” ujar dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air

    Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air

    Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Erika Retnowati (dua kiri) saat pemantauan SPBU di Ngawi, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya anak bangsa mengelola sumber daya alam Indonesia seperti minyak dan gas bumi (migas).

    “Siapa yang mengelola sumber daya migas ini semua? Harapan saya dan atas arahan Bapak Presiden, kita ingin putra-putri terbaik, yang akan mengelola sumber daya alam kita dan salah satu di antaranya ada pada kalian yang hari ini diwisuda,” katanya di hadapan ratusan wisudawan saat menghadiri wisuda ke-54 PEM Akamigas di Cepu, Jawa Tengah, Kamis (17/7).

    Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 39.000 sumur minyak, namun hanya 16.000 yang aktif berproduksi. Sisanya merupakan sumur idle yang belum dikelola. Bahlil menilai hal ini merupakan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam sektor migas nasional.

    Ia juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap tingginya partisipasi tenaga kerja dalam negeri di berbagai proyek migas strategis.

    “Saya bersyukur, dalam tiga bulan terakhir, kami resmikan peningkatan lifting (migas) di Natuna (Kepri), 99 persen tenaga kerjanya anak-anak domestik, pribumi Indonesia asli. Bulan lalu, kami resmikan lifting 30 ribu barel per hari di Cepu oleh Exxonmobil dan Pertamina, lagi-lagi, 99 persen tenaga kerjanya anak-anak Indonesia,” ungkapnya.

    Bahlil menegaskan kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak kalah dengan tenaga kerja asing. Ia menilai hal ini menjadi bukti bahwa sumber daya manusia Indonesia siap mengambil alih tongkat estafet pembangunan nasional. Bahlil juga mendorong pentingnya hilirisasi migas untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.

    Peningkatan kapasitas teknis harus dibarengi dengan penguatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi seperti yang dilakukan PEM Akamigas. Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Erika Retnowati yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada para wisudawan.

    “Untuk adik-adik tadi yang diwisuda hari ini, saya ucapkan selamat dan dan bersiap-siaplah untuk mengamalkan ilmu kalian dan juga berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk, juga untuk memajukan sektor migas di Indonesia,” ujarnya.

    Erika turut bangga atas prestasi akademik yang diraih para wisudawan, termasuk dominasi lulusan perempuan dalam capaian akademik tertinggi.

    “Meskipun ini adalah sekolah teknik, tetapi ternyata yang paling unggul adalah wanita. Jadi, untuk wanita-wanita jangan ragu untuk berkarir di bidang migas. Saya juga sangat bangga karena ternyata mahasiswanya itu berasal dari seluruh pelosok Indonesia, termasuk dari Pulau Tanimbar,”tuturnya.

    Wisuda juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ESDM, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono,
    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae, Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid, dan Bupati Blora Arief Rohman.

    Pemantauan SPBU

    Selain menghadiri wisuda, Erika juga melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) di Ngawi, Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah pada Rabu-Kamis (16-17/7/2025).

    “Secara umum pelayanan beberapa SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) sudah cukup baik,” katanya.

    Di samping itu, Erika menyarankan sejumlah perbaikan teknis, seperti penempatan closed circuit television (CCTV) agar nomor polisi kendaraan terlihat jelas dan penyediaan genset yang andal agar pelayanan tidak terganggu jika listrik padam.

    “Kami juga meminta agar operator SPBU memastikan bahwa kendaraan yang diisi tersebut memiliki nomor polisi yang sama dengan data di EDC (electronic data capture). Kami sampaikan juga supaya para operator SPBU diberitahu walaupun di EDC sudah ada fotonya, tapi tetap harus dipastikan kembali nomor polisi sama,” ujarnya.

    Turut mendampingi dalam monitoring SPBU tersebut Sales Branch Manager Kediri III Fuel PT Pertamina Patra Niaga Muhammad Tsaqif Fauzan Suwardi dan Sales Branch Manager Semarang IV Fuel PT Pertamina Patra Niaga Nur Fitriany.

    Sumber : Antara

  • Turun ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

    Turun ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kegiatan blusukan yang rutin ia lakukan ke berbagai wilayah di Indonesia bukanlah untuk kepentingan pencitraan politik.

    Menurut Gibran, kehadiran langsung di tengah masyarakat sangat penting untuk menyerap aspirasi warga.

    “Turun ke lapangan itu bukan demi pencitraan atau sekadar mencari eksposur. Dialog langsung dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan petani sangat krusial,” ujar Gibran saat memberikan materi dalam Pembekalan Peserta Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68, dalam siaran daring Setwapres, dikutip Rabu (16/7).

    Gibran menyampaikan bahwa belum lama ini ia melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Ia menyebut kunjungan ke Jogjakarta dan Banyuwangi untuk mengikuti panen tebu, serta ke Ngawi untuk memantau panen raya padi secara langsung.

    Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyampaikan rasa bangganya terhadap kemajuan sektor pertanian nasional.

    Ia menyebut bahwa cadangan beras nasional saat ini mencapai 4,25 juta ton—angka tertinggi dalam 23 tahun terakhir.

    “Stok beras kita saat ini yang tertinggi selama 23 tahun terakhir, mencapai 4,25 juta ton. Ini luar biasa. Saat negara lain kekurangan, kita justru mengalami surplus. Soal beras sudah kita tanganitinggal air, pupuk, dan mafia beras,” jelasnya.

    Ia juga membahas upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi sektor pertanian, khususnya menyangkut pupuk bersubsidi.

    Gibran menyoroti masih banyaknya aturan yang tumpang tindih yang memperlambat proses birokrasi.

    “Kami telah memangkas 145 regulasi terkait pupuk. Saya titip kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini bukan hanya di pertanian. Aturan yang berbelit harus dikaji ulang. Peserta pendidikan juga harus memberi masukan,” ujar Gibran.

    Lebih jauh, Gibran menekankan pentingnya reformasi regulasi di berbagai bidang agar sistem birokrasi pemerintah menjadi lebih cepat dan tanggap terhadap kebutuhan publik.

    “Kita maunya yang cepat-cepat saja,” tutupnya.