kab/kota: Nganjuk

  • Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu (9/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

  • Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat in

    Jakarta (ANTARA) – Wacana mengenai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian sejarah yang menyeluruh.

    Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS) Yusup Rahman Hakim dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan pembacaan terhadap kontribusi Soeharto sebaiknya dilakukan berdasarkan dampak kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang, bukan semata pada persepsi politik yang terfragmentasi.

    Menurut Yusup, sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan.

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Yusup.

    Ia menyatakan perluasan akses pendidikan dasar saat itu mendorong mobilitas sosial yang lebih luas dan memunculkan kenaikan tingkat literasi penduduk.

    Sementara, keberhasilan mencapai kecukupan pangan pada pertengahan 1980-an memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memperbaiki kesejahteraan petani.

    Kendati demikian, Yusup menekankan bahwa catatan kritis pada masa tersebut, seperti pembatasan ruang demokrasi dan praktik korupsi dalam lingkar kekuasaan tetap harus dicatat sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia.

    “Pengakuan terhadap kontribusi tidak berarti menghapus kritik. Sejarah harus dicatat lengkap, dengan capaian dan konsekuensinya. Dari sanalah bangsa ini belajar,” ujarnya.

    Yusup melanjutkan bahwa mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang berlapis sehingga diskusi publik mengenai Soeharto sebaiknya dilakukan secara terbuka dan berbasis kajian.

    “Diskusi mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” ujar Yusup.

    Menurutnya, kedewasaan berdemokrasi tercermin ketika masyarakat mampu membaca sejarah secara berimbang, tanpa terjebak glorifikasi maupun penolakan total.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, termasuk ada nama Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan itu menjelaskan dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

    Selain Soeharto dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan, antara lain aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Jatim Tangkap Perampok Spesialis Minimarket

    Polda Jatim Tangkap Perampok Spesialis Minimarket

    Surabaya (beritajatim.com) – Perampok spesialis minimarket ditangkap Subdit Jatanras Direktorat Reserse Krimina Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Dalam melakukan aksi, para perampok ini menggunakan senjata api (Senpi) dan juga senjata tajam (Sajam).

    Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Abraham Jules Abast mengatakan, di Jawa Timur terjadi di empat lokasi berbeda, yakni Kabupaten Magetan, Nganjuk, Lamongan, dan Tuban.

    “Dari hasil ungkap, di Jawa Timur, kasus pencurian terjadi di beberapa mini market wilayah Kabupaten Magetan, Nganjuk, Lamongan, dan Tuban. Dua tersangka berhasil kita amankan dan dua lainnya dalam pengejaran alias DPO, ” ujar Kombes Pol Abraham Jules Abast, Kamis (6/11/2025).

    TKP pertama, terang Kombes Jules, terjadi pada Kamis, 4 September 2025, di sebuah minimarket di Jalan Raya Solo-Mas, Kabupaten Magetan. Pada hari yang sama, perampokan juga terjadi di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, pada Minggu, 7 September 2025, minimarket di Jalan Raya Babat, Lamongan, menjadi sasaran. Terakhir, pada Senin, 8 September 2025, perampokan terjadi di Jalan Martadinata, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

    “Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah pencurian dengan kekerasan. Mereka mengincar uang yang ada di laci kasir, brankas, serta rokok yang ada di toko. Dalam aksinya, para pelaku membawa dua buah golok sebagai senjata dan juga senjata api,” terangnga.

    Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu unit mobil yang digunakan para pelaku, BPKB, dua buah golok, dua buah tas, dan dua buah lakban berwarna merah dan juga Senpi.

    “Para tersangka dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 hingga 15 tahun penjara,” tegas Jules.

    Sementara Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur menambahkan, bahwa kelompok ini merupakan spesialis perampok minimarket yang dikenal sebagai kelompok Jabar. Mereka berasal dari Depok, Srengseng Sawah, dan Bogor. Sebelumnya, kelompok ini beraksi di Jawa Tengah, sebelum akhirnya menyasar wilayah Jawa Timur.

    “Mereka tidak langsung masuk ke semua lokasi. Jika ada banyak orang, mereka tidak berani. Sasarannya adalah minimarket yang sepi dengan hanya ada dua atau tiga pegawai,” kata AKBP Arbaridi Jumhur.

    Dari hasil perampokan, para pelaku rata-rata mendapatkan uang sekitar 20 hingga 40 juta rupiah. Selain uang, mereka juga mengambil rokok mahal yang kemudian dijual kembali. “Para pelaku ini juga memiliki gaya hidup yang mewah dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,” pungkas AKBP Arbaridi Jumhur. [uci/aje]

  • Pengendara Honda Vario Asal Lamongan Tewas saat Menabrak Pick Up Milik Kampus Unirow Tuban

    Pengendara Honda Vario Asal Lamongan Tewas saat Menabrak Pick Up Milik Kampus Unirow Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Peristiwa kecelakaan kembali terjadi melibatkan kendaraan motor dengan kendaraan Pick Up L300 milik kampus Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban di Jalan Tuban-Palang, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban hingga mengakibatkan satu orang tewas di lokasi kejadian.

    Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Tuban IPTU Eko Sulistiono mengatakan bahwa semula kendaraan Honda Vario No Pol S-5961-EY yang dikemudikan oleh Romadi (43) berboncengan dengan Sutadi (40), keduanya asal Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ini berjalan dari arah barat ke timur.

    “Kemudian mereka mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak dari belakang kendaraan Pick Up L300 No Pol S-8763-HE yang dikemudikan oleh Wahyu Tri Suseno (35) warga Kelurahan Kingking, Kecamatan/Kabupaten Tuban yang berhenti searah di depannya saat menunggu belok,” ujar Eko Sulistiono. Sabtu (01/11/2025).

    Lalu, saat itu kendaraan SPM Honda Vario No Pol S-5961-EY mengalami oleng ke kanan masuk di lajur kanan hingga mengalami kecelakaan lalu lintas lagi dengan kendaraan Mobil Suzuki DelVan No Pol B-9763-PCY yang dikemudikan oleh Moh Erik Santoso asal Dusun Sumber, Desa Sonoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jatim yang berjalan dari arah timur ke barat.

    “Akibatnya Romadi meninggal dunia di TKP,” terang Eko sapanya.

    Atas peristiwa tersebut, korban Romadi dan Sutadi yang mengalami luka-luka segera dilarikan ke RSUD Koesma Tuban. Adapun jenis laka lantas yakni tabrak depan, belakang depan, kemudian tabrak depan.

    “Untuk kerugian materi diperkirakan Rp 3 juta, sedangkan faktor yang mempengaruhi laka lantas yakni diduga pengemudi kendaraan Honda Vario kurang penuh konsentrasi depan,” pungkasnya. [dya/ian]

  • KAI Daop Madiun inisiasi program wisata bertajuk Rail Tour Jawa Timur

    KAI Daop Madiun inisiasi program wisata bertajuk Rail Tour Jawa Timur

    Madiun (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menginisiasi program wisata bertajuk Rail Tour Jawa Timur yang merupakan sinergisitas pemerintah daerah dan BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

    VP Daop 7 Madiun Suharjono di Madiun, Jawa Timur, Kamis, mengatakan program Rail Tour Jawa Timur tersebut merupakan langkah strategis kolaborasi antara KAI dengan 12 pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata (Dispar) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di wilayah Jawa Timur yang masuk wilayah kerjanya untuk promosi pariwisata. Di antaranya Kabupaten Magetan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, Kediri, Tulungagung, dan Blitar.

    “PT KAI hadir sebagai penyedia akses transportasi massal yang aman, efisien, dan terintegrasi, sekaligus sebagai mitra yang memungkinkan penyampaian informasi wisata daerah kepada audiens nasional,” ujar dia dalam peluncuran Program Rail Tour Jawa Timur melalui kampanye Keliling Dunia Tanpa Paspor Bersama Kereta Api tersebut.

    Ia mengatakan inisiatif program tersebut bertujuan untuk menciptakan paket wisata unggulan berbasis moda kereta api yang akan berfungsi sebagai gerbang utama pergerakan wisatawan menuju destinasi-destinasi di Jawa Timur, utamanya di wilayah Daop 7 Madiun.

    “Melalui program ini, Kami ingin kereta api bukan hanya menjadi moda transportasi, tetapi juga bagian integral dari pengalaman berwisata itu sendiri,” katanya.

    Seluruh inisiatif tersebut nantinya akan ditempatkan di bawah payung kampanye publik yang menarik wisatawan dengan judul “Keliling Dunia Tanpa Paspor dengan Kereta Api”.

    Suharjono mengatakan program tersebut berfokus pada empat pilar kolaborasi utama untuk memastikan integrasi layanan dan informasi. Pertama yakni, promosi konten digital yang terintegrasi dan sinkronisasi penyebaran konten wisata dan paket melalui media Kominfo, Dispar, dan KAI untuk memperkuat promosi digital.

    Kedua, penyelenggaraan ajang atau kegiatan dan kunjungan tematik, di antaranya berupa wisata edukasi, wisata budaya, ataupun festival kuliner untuk menarik minat masyarakat.

    Ketiga, branding ruang stasiun dengan ikon kota berupa pemasangan instalasi visual tematik kota di area publik stasiun dengan pedoman KAI untuk memberikan kesan kota sejak kedatangan.

    Serta, keempat berupa penyediaan transportasi lanjutan dan keberadaan pemandu wisata. Pilar ini membutuhkan komitmen dukungan shuttle/bus dari pemda dari stasiun menuju destinasi wisata serta penyediaan pemandu wisata di daerah untuk penguatan citra pelayanan wisata.

    “Program Rail Tour Jawa Timur melalui kampanye Keliling Dunia Tanpa Paspor Bersama Kereta Api tersebut diharapkan menjadi model kolaborasi wisata lintas wilayah berbasis transportasi publik yang dapat dicontoh secara nasional,” kata Surharjono.

    Melalui kolaborasi tersebut juga akan membuka ruang sinergisitas untuk meningkatkan dampak ekonomi wisata daerah serta memperluas layanan publik transportasi secara bersama.

    “Kami menyambut kesediaan pemerintah daerah untuk menyelaraskan langkah dalam mewujudkan visi program ini,” katanya.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Juanda Ingatkan Warga Jawa Timur Cuaca Ekstrem 30 Oktober-5 November 2025

    BMKG Juanda Ingatkan Warga Jawa Timur Cuaca Ekstrem 30 Oktober-5 November 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda mengeluarkan peringatan kepada masyarakat Jawa Timur agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diprakirakan terjadi pada periode 30 Oktober hingga 5 November 2025.

    Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, menyatakan bahwa selama periode tersebut, sejumlah wilayah di Jawa Timur berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi. Bencana yang diwaspadai meliputi hujan lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan hujan es.

    “Peningkatan cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan ini diprakirakan akan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat,” kata Taufiq Hermawan, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Taufiq, fenomena ini bisa terjadi didorong oleh beberapa faktor, terutama karena adanya aktivitas atmosfer dan kondisi laut yang mendukung pembentukan awan hujan skala luas.

    “Saat ini, sebagian wilayah Jawa Timur berada pada masa pancaroba, sementara sebagian lainnya telah memasuki awal musim hujan,” urainya.

    Menurut prakiraan BMKG, gangguan atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Gelombang Rossby yang melintasi Jawa Timur saat ini, turut memperkuat potensi pertumbuhan awan konvektif.

    “Selain itu, suhu muka laut yang masih hangat di sekitar Selat Madura (24-31 derajat Celsius dengan anomali mencapai +2 derajat) juga meningkatkan penguapan, sehingga memperbesar peluang terbentuknya hujan lebat,” rincinya.

    Wilayah yang diimbau untuk waspada antara lain mencakup Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lumajang, Pasuruan, Jember, Probolinggo. Kemudian, Blitar, Kediri, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

    Secara khusus, BMKG juga mengingatkan wilayah dengan topografi curam atau bergunung agar lebih waspada terhadap dampak bencana lanjutan, seperti banjir, longsor, pohon tumbang, jalan licin, hingga jarak pandang terbatas.

    “Oleh karena itu, masyarakat dan instansi terkait untuk senantiasa waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, serta potensi hujan disertai petir dan angin kencang,” tegas Taufiq.

    Untuk memantau kondisi terkini, BMKG Juanda menyediakan citra radar cuaca WOFI dan peringatan dini melalui situs stamet-juanda.bmkg.go.id, media sosial @infobmkgjuanda, serta layanan telepon dan WhatsApp 24 jam. (rma/ted)

  • 2 WNA Iran Dideportasi Karena Mencuri di Nganjuk Jatim, Ini Modusnya 
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        30 Oktober 2025

    2 WNA Iran Dideportasi Karena Mencuri di Nganjuk Jatim, Ini Modusnya Surabaya 30 Oktober 2025

    2 WNA Iran Dideportasi Karena Mencuri di Nganjuk Jatim, Ini Modusnya
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Bapak dan anak, dua warga negara asing (WNA) asal Iran dideportasi Imigrasi Kediri, Jawa Timur pada Oktober 2025, usai terlibat pencurian di sebuah toko di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Mei 2025.
    Kepala Humas Imigrasi Kediri, Pandapotan, mengatakan, aksi pencurian yang dilakukan pelaku berinisial ZAR dan ER, anaknya, di sebuah toko di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk itu sempat viral di media sosial.
    “Iya dulu itu sempat viral di Kabupaten Nganjuk. Akhirnya mereka ditangkap pihak berwajib,” ujar Pandapotan pada
    Kompas.com
    , Kamis (30/10/2025).
    Adapun modus operandi yang mereka lakukan adalah melakukan pembelian barang di toko atau warung dengan berbagi peran.
    Peran sebagai pembeli dilakukan oleh ZAR. Setelah membayar, pelaku ZAR akan meminta kembalian uang pecahan kecil atau menukar uang pecahan kecil.
    Dalam kondisi ini, penjaga toko akan teralihkan perhatiannya dan kemudian sang anak berinisial ER akan mencuri uang di dalam laci kasir atau mengambil barang berharga di atas meja kasir.
    Dari laporan pemilik toko selaku korban, kedua pelaku berhasil ditangkap polisi pada 19 Mei 2025.
    Pelaku kemudian menjalani proses hukum dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan penjara.
    Keduanya diputuskan bersalah melanggar pasal pasal 363 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan putusan Nomor: 216/Pid.B/2025/PN NJK.
    Lalu pada 16 Oktober 2025 setelah keduanya menjalani masa hukuman, dilakukan sera terima oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk kepada Kantor Imigrasi Kediri.
    Mereka kemudian dideportasi pada 24 Oktober 2025.
    Selain deportasi, mereka juga dikenakan sanksi administratif berupa penangkalan nama atau blacklist.
    Kepala Imigrasi Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, mengatakan, deportasi dan sanksi yang ada sudah melalui pemeriksaan dan kekuatan hukum tetap.
    “Bagi kedua warga negara Iran ini, tindakan deportasi ini dilakukan setelah mendapat kekuatan hukum tetap dan setelah selesai menjalani hukum pidana” ujar Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra.
    Frizky, panggilan akrab Kepala Imigrasi Kediri ini menambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan permasalahan dengan warga negara asing.
    “Mari kita pastikan bahwa hanya warga negara asing yang memberikan manfaat saja yang boleh beraktifitas di wilayah kita.” pungkas Frizky.
    Sebelumnya diberitakan, Kantor Imigrasi Kediri, Jawa Timur, mendeportasi dua warga negara asing asal Iran usai terlibat pidana.
    Keduanya berinisial ZAR dan ER yang merupakan bapak dan anak, yang dipulangkan ke negara asalnya pada 24 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Berasal dari Kabupaten-Provinsi

    Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Berasal dari Kabupaten-Provinsi

    SEMARANG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari bawah dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

    “Usulan gelar pahlawan disampaikan dari kabupaten/ kota, naik ke provinsi, sampai ke Kementerian Sosial,” kata Mensos di Semarang, Rabu, 29 Oktober.

    Menurut dia, mantan Presiden Soeharto pernah diusulkan oleh Kabupaten Sragen pada 2010 namun saat itu belum memenuhi syarat.

    Pada tahun ini, lanjut dia, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sudah memenuhi syarat.

    Ia menuturkan Presiden Ke-2 RI tersebut merupakan satu dari 40 nama yang diusulkan untuk meraih gelar Pahlawan Nasional.

    40 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat, kata dia, telah disampaikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Ia menilai adanya perbedaan pendapat tentang usulan pahlawan nasional dapat dimaklumi, dipahami, dan didengarkan sebagai pertimbangan.

    Mensos mengatakan para calon Pahlawan Nasional yang memiliki kelebihan maupun kekurangan sebagai sesuatu yang wajar.

    Sebelumnya, terdapat 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, yakni aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

    Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

    Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

  • Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini…

    Surabaya (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengecek secara langsung kualitas bahan bakar minyak (BBM) pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur, menindaklanjuti banyaknya aduan sepeda motor terkendala mesinnya setelah mengisi pertalite.

    SPBU yang dikunjungi, di antaranya adalah SPBU 54.601.79 di Jalan Kayoon, Surabaya, dan SPBU 53.611.01 di Gresik.

    “Saya bersama Direktur Utama Pertamina Patra Niaga hari ini menjalankan salah satu amanah dari Bapak Menteri terkait pelayanan terbaik kepada masyarakat, yaitu dugaan atas terdapatnya kandungan air pada BBM,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Surabaya, Rabu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini dengan mengoleskan pasta ke dalam pipa yang dimasukkan ke dalam BBM.

    Apabila tetap berwarna kuning, maka BBM yang diuji tersebut tidak terdapat kandungan air di dalamnya.

    Pengecekan di SPBU Kayoon dilakukan terhadap BBM yang ada pada truck, tangki pendam, serta dispenser hingga didapati hasil seluruhnya tetap berwarna kuning yang menandakan bahwa BBM tersebut tidak mengandung air.

    “Apabila dia terdapat kandungan air, tadi kami sudah perlihatkan juga, itu dia akan berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan ini tidak ditemukan (pencampuran air),” kata Laode.

    Tak hanya uji pasta air, Kementerian ESDM juga melakukan uji visual yang penting untuk mengetahui ada atau tidaknya pengotor atau kontaminan lain di dalam BBM.

    Dari dua SPBU yang dilakukan uji visual ini, tidak ditemukan kontaminan di dalam BBM, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya free water atau air yang tercampur di dalam BBM.

    Berdasarkan catatan terbaru Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus per Rabu (29/10), terdapat 162 kendaraan terkendala mesin meliputi 155 sepeda motor dan tujuh mobil yang terjadi pada 13 daerah di Jatim.

    Berikut rinciannya:

    1. Kabupaten Bojonegoro 59 kendaraan
    2. Kabupaten Tuban 44 kendaraan
    3. Kota Surabaya 23 kendaraan
    4. Kabupaten Sidoarjo 13 kendaraan
    5. Kabupaten Lamongan 5 kendaraan
    6. Kota Kediri tiga kendaraan
    7. Kabupaten Gresik tiga kendaraan
    8. Kabupaten Malang tiga kendaraan
    9. Kabupaten Pasuruan tiga kendaraan
    10. Kabupaten Jombang dua kendaraan
    11. Kabupaten Kediri dua kendaraan
    12. Kabupaten Nganjuk satu kendaraan
    13. Kabupaten Pasuruan satu kendaraan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.