kab/kota: Nganjuk

  • Wayang Timplong, Kesenian Wayang Asli Nganjuk yang Terancam Punah

    Wayang Timplong, Kesenian Wayang Asli Nganjuk yang Terancam Punah

    Selain disebut wayang timplong, orang Nganjuk juga menyebutnya dengan nama wayang kricik karena saat dimainkan menimbulkan bunyi kricik-kricik. Banyak pula yang menyebutnya dengan nama wayang gung karena kesan bunyi kempul pada gamelan.

    Berakar dari wayang klithik, beberapa orang memasukkan wayang timplong sebagai salah satu varian wayang klithik. Namun, ada pula yang beranggapan berbeda karena menganggap keduanya memiliki beberapa perbedaan mendasar.

    Wayang timplong dibuat dari kayu sengon laut atau mentaos. Tak seperti wayang kulit, bentuk wayang timplong yang pipih tampil tanpa ukiran. Adapun bagian tangannya terbuat dari kulit binatang.

    Sebagai penekanan wajah dan karakter, wajah wayang timplong ditandai dengan pemberian warna hitam dan putih. Dalam satu pagelaran terdapat sekitar 70 tokoh wayang. Jumlah tersebut meliputi beberapa tokoh, binatang, dan senjata. Namun yang pakem tokohnya ada sembilan, yakni tokoh Ksatria (prajurit), Satria Muda, Putri Sekartaji, Ratu (Putri), Panji, Satrio Sepuh, Patih, Tumenggung, dan Ratu (Kediri, Majapahit, Jenggala).

    Tokoh-tokoh wayang timplong tak memiliki penokohan khusus, kecuali Panji, Sekartaji, dan Kilisuci. Sedangkan tokoh lainnya hanya sebagai pemeran biasa. Selain itu, terdapat dua Panakawan, yakni Kedrah dan Gethik Miri.

    Wayang timplong dimainkan oleh seorang dalang dengan dibantu lima orang panjak atau pemain gamelan. Pagelaran wayang timplong tidak ada pesinden untuk mengiringi pementasan.

     

  • Sah-sahan Massa PSHT di Tulungagung Gelar Konvoi, Seorang Ibu Ditabrak hingga Meninggal Dunia
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        29 Juni 2025

    Sah-sahan Massa PSHT di Tulungagung Gelar Konvoi, Seorang Ibu Ditabrak hingga Meninggal Dunia Surabaya 29 Juni 2025

    Sah-sahan Massa PSHT di Tulungagung Gelar Konvoi, Seorang Ibu Ditabrak hingga Meninggal Dunia
    Editor
    TULUNGAGUNG, KOMPAS.com

    Pengesahan anggota baru PSHT
    atau sah-sahan pesilat di Tulungagung, Sabtu (28/6/2025) malam, masih diramaikan konvoi sepeda motor.  
    Bahkan rombongan penggembira bermotor menabrak seorang warga perempuan di Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol pukul 21.00 WIB.
    Korban diketahui bernama Nafiatul Khozimah (44), warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan yang tertabrak konvoi sepeda motor para anggota persilatan sampai meninggal dunia.
    Kejadian ini satu dari sejumlah insiden di seluruh wilayah Tulungagung di waktu yang sama.
    Rombongan pesilat ini adalah massa penggembira yang akan menghadiri
    pengesahan anggota baru PSHT
    di Kecamatan Kauman.
    Kasi Humas
    Polres Tulungagung
    , Ipda Nanang Murdianto mengatakan, kejadian bermula saat AEP (19) ikut dalam rombongan dari Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol.
    Remaja asal Kabupaten Nganjuk ini mengendarai Kawasaki KLX AG 4288 VBO, membonceng LP (19). 
    “Mereka dalam satu konvoi besar melaju dari arah Selatan ke Utara di Jalan Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol,” kata Nanang, Minggu (29/6/2025).
    Saat itu AEP akan mendahului kendaraan di depannya namun manuvernya terlalu ke kanan dan masuk ke lajur berlawanan.
    Setir sepeda motornya berbenturan dengan warga yang mengendarai sepeda motor Honda Beat AG 4757 RAK.
    Akibatnya, kedua kendaraan ini sama-sama terjatuh ke aspal jalan.
    “Pengemudi sepeda motor Honda Beat mengalami luka di bagian kaki. Sementara korban yang dibonceng mengalami luka berat di bagian kepala,” sambung Nanang.
    Nafiatul sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia dalam perawatan karena luka berat yang dialami.
    Sementara AEP mengalami luka lecet di kaki dan tangan, sementara LP mengalami lecet serta bengkak di kaki kanan.
    AEP akhirnya berhasil diamankan, dan dibawa ke kantor Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Tulungagung.
    “Yang bersangkutan ternyata tidak mempunyai SIM C. Ia masih dimintai keterangan untuk proses hukum lebih lanjut,” ungkap Nanang.
    Di malam yang sama, sekitar pukul 22.00 WIB sebuah mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BG 1385 FR juga terlibat insiden dengan rombongan pesilat.
    Setidaknya ada 3 sepeda motor yang terlibat tabrakan dengan mobil yang dikemudikan MDP (28) ini.
    Masing-masing Honda PCX AG 4397 RFA, Honda Verza AG 2886 RFR, dan Honda CRF AG 6773 REU.
    Saat itu, MDP mengendarai mobilnya dari arah Utara ke Selatan, dengan membawa 5 penumpang.
    “Saat itu pengemudi mobil ini melihat
    konvoi massa PSHT
    dari arah berlawanan. Sebagian massa masuk ke lajur kanan,” ungkap Nanang.
    Menurut Nanang, melihat konvoi pesilat ini, MDP sudah berusaha menepikan mobilnya ke kiri jalan.
    Namun barisan konvoi dari belakang yang melaju cepat dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobilnya.
    Akibat kejadian ini, satu pengendara sepeda motor mengalami patah tangan, sementara yang lain luka ringan.
    Melihat kejadian itu MDP dan para penumpangnya sempat ketakutan dan tidak berani keluar mobil. 
    “Setelah kejadian itu, pengemudi mobil dan para penumpang mencari panitia dari pihak PSHT untuk minta perlindungan,” tutur Nanang. 
    Pada pukul 22.30 WIB, satu peserta konvoi massa PSHT juga mengalami kecelakaan tunggal di jalan umum Desa/Kecamatan Boyolangu.
    MZ (21) yang mengendarai Honda Vario W 6224 NAW terjatuh saat melaju dengan membonceng AIF (21).
    Keduanya mengalami luka ringan, sepeda motornya juga mengalami kerusakan ringan.
    Sementara sejumlah pengemudi mobil di jalan Raya Gondang-Trenggalek mengeluhkan perilaku tidak terpuji massa pesilat.
    Mereka memukul mobil meski sudah melaju di lajurnya.
    Bahkan berusaha minggir hingga turun aspal jalan. 
    Para pengemudi memilih turun dari jalan dan menghentikan kendaraannya sampai massa konvoi lewat.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Sah-Sahan Massa Pesilat di Tulungagung Gelar Konvoi Motor, Tabrak Seorang Ibu Sampai Meninggal Dunia
    .
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FAMI Laporkan Dugaan Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang di Wisata Jolotundo Nganjuk

    FAMI Laporkan Dugaan Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang di Wisata Jolotundo Nganjuk

    Nagnjuk (beritajatim.com)  – Forum Aliansi Mahasiswa Intelektual (FAMI) resmi melaporkan dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Wisata Alam Jolotundo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang diduga kuat akibat aktivitas pertambangan pasir dan batu (sirtu).

    Laporan tersebut disampaikan langsung ke Dinas Kehutanan Jawa Timur di Sidoarjo.

    “Kami harapkan Dinas Kehutanan Jatim memeriksa kondisi kawasan hutan dan lingkungan desa,” ujar Dimas Tri Kurniawan, anggota FAMI, usai menyerahkan laporan di Kantor Dinas Kehutanan Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin (16/6/2025).

    Menurut Dimas, FAMI menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di sekitar kawasan wisata.

    Mereka mengaku resah dengan dampak buruk aktivitas pertambangan, yang dinilai menyebabkan kerusakan parah pada akses jalan desa serta merusak area hutan yang menjadi bagian penting dari ekosistem wisata Jolotundo.

    “Jalan desa menuju lokasi pertambangan penuh lubang dan rusak parah. Bahkan sudah bertahun-tahun belum ada perbaikan meskipun warga telah meminta audiensi,” jelasnya.

    FAMI juga menyoroti dampak kerusakan pada kawasan hutan. Penebangan pohon yang dilakukan untuk kepentingan aktivitas tambang dinilai mengancam kelestarian alam Jolotundo, yang selama ini menjadi andalan wisata berbasis lingkungan dan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Nganjuk.

    “Wisata Alam Jolotundo mengandalkan kelestarian alam. Kalau lingkungan rusak, potensi wisata pun ikut terancam,” tegas Dimas.

    Dalam laporannya, FAMI mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, evaluasi pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pelaku tambang, termasuk kompensasi lahan dan ganti rugi atas pohon yang ditebang.

    Kedua, peninjauan ulang koordinat batas kawasan dan akses jalan tambang guna memastikan tidak terjadi pelanggaran tata ruang. Ketiga, permintaan klarifikasi terbuka atas hasil evaluasi Dinas Kehutanan terkait aktivitas pertambangan di lokasi tersebut.

    “Kami menyadari bahwa kewenangan penyelidikan dan penindakan ada pada aparat dan instansi terkait. Namun aduan ini adalah bentuk ajakan untuk menjaga lingkungan bersama,” terang Slamet Hartanto, anggota FAMI lainnya.

    FAMI berharap Dinas Kehutanan Jawa Timur dan aparat penegak hukum segera bertindak jika ditemukan pelanggaran. “Kami mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk turun tangan,” pungkas Dimas. (ted)

     

  • Hampir 7.000 Koperasi Merah Putih Telah Terdaftar di Jatim, 13 Daerah Capai 100%

    Hampir 7.000 Koperasi Merah Putih Telah Terdaftar di Jatim, 13 Daerah Capai 100%

    Surabaya (beritajatim.com) – Progres percepatan pembentukan dan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga pertengahan Juni 2025, tercatat sebanyak 6.984 koperasi telah resmi terdaftar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Timur.

    “Jumlah tersebut setara 82,2 persen dari total 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jatim, Haris Sukamto, Senin (16/6/2025).

    Berdasarkan data resmi dari Kanwil Kemenkum HAM Jatim, terdapat 13 kabupaten/kota yang telah menuntaskan pendaftaran SABH untuk seluruh KD/KMP-nya. Daerah tersebut meliputi Ponorogo, Nganjuk, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, Trenggalek, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, dan yang terbaru Kota Blitar.

    Sementara itu, sejumlah daerah lain mencatatkan progres tinggi dan hampir mencapai 100 persen. Beberapa di antaranya adalah Jombang dengan capaian 99,7 persen, Jember 99,6 persen, Surabaya 99,3 persen, Bangkalan 98,6 persen, dan Gresik 98,3 persen. Wilayah-wilayah ini hanya menyisakan 1 hingga 6 berkas untuk diselesaikan.

    Namun demikian, Haris juga menyoroti beberapa daerah yang menunjukkan progres lambat dan membutuhkan intervensi segera. Wilayah tersebut di antaranya adalah Bojonegoro (10,9 persen), Kota Pasuruan (20,6 persen), Kota Batu (37,5 persen), dan Kabupaten Pasuruan (41,4 persen).

    “Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan penganggaran, revisi berkas notaris, hingga keraguan pengurus,” terang Haris.

    “Perlu langkah percepatan dan pendampingan lebih intensif, terutama pada kabupaten/kota yang stagnan,” imbuhnya.

    Tren pertambahan pendaftaran koperasi melalui SABH harian menunjukkan angka rata-rata lebih dari 280 koperasi per hari. Dengan laju ini, Kemenkum HAM Jatim optimistis target 100 persen dapat tercapai pada pekan ketiga Juni 2025.

    Untuk mendukung target tersebut, sejumlah strategi percepatan tengah dilakukan. Di antaranya penandatanganan akta secara massal di hadapan notaris, audit kelengkapan dokumen secara kolektif, serta intervensi langsung ke daerah prioritas seperti Bojonegoro, Kota Batu, Sampang, dan Situbondo.

    “Kami tentu mengapresiasi seluruh mitra kerja kami yang terlibat, mulai dari Pemprov dan Pemkab, Notaris dan Ditjen AHU dengan keandalan sistem yang dimiliki,” tutup Haris.

    Program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbadan hukum. Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah koperasi berbadan hukum terbanyak secara nasional. [uci/beq]

  • Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Jakarta, Beritasatu.com – Muhammad Yahya Zaini merupakan salah satu politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

    Ia menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR untuk periode 2024–2029, yang membidangi isu-isu terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Lalu, bagaimana sosok Muhammad Yahya Zaini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Muhammad Yahya Zaini

    Muhammad Yahya Zaini lahir di Dusun Teluk Jati, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada 24 April 1964. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Airlangga, Surabaya, dengan memperoleh gelar sarjana hukum pada 1990.

    Sejak masa kuliah, Yahya Zaini aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar HMI untuk periode 1992–1994.

    Keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan berlanjut ketika dia menjadi wakil ketua umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada periode 1996–1999. Jejak organisasi ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya di dunia politik nasional.

    Karier politik Yahya Zaini dimulai pada 1997 saat dia pertama kali menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW). Ia kemudian terpilih kembali melalui pemilihan umum secara langsung pada 1999, 2004, 2019, dan 2024 sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar.

    Pada periode 2024–2029, Yahya Zaini kembali duduk di kursi parlemen sebagai wakil dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun.

    Ia ditugaskan di Komisi XI DPR yang fokus pada isu-isu strategis, seperti kesehatan masyarakat, tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial nasional. Dalam komisi ini, dia dipercaya menjabat sebagai wakil ketua.

    Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, Yahya Zaini aktif selama beberapa periode. Pada masa kepemimpinan Airlangga Hartarto, dia menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang keorganisasian.

    Setelah terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024 dan posisi ketua umum dipegang oleh Bahlil Lahadalia, Yahya Zaini tetap berada di lingkaran inti partai. Ia kembali ditunjuk sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang organisasi untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Yahya Zaini juga memiliki pengalaman di bidang bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Intelegensia Graha Pratama pada 1995 hingga 1997.

    Ia juga tercatat sebagai komisaris utama PT Savindo Karya Perdana dari 1996 hingga 2019, serta PT Jaya Abadi Sukses dari 2010 hingga 2019.

    Pengalaman dalam dunia usaha tersebut menjadi bagian dari kiprah profesional Yahya Zaini di luar aktivitas politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan keterlibatannya dalam sektor swasta yang cukup panjang sebelum kembali fokus ke dunia politik.

  • Sunrise Mall 2 Diresmikan, Wali Kota Berharap Jadi Destinasi Wisata Belanja di Kota Mojokerto

    Sunrise Mall 2 Diresmikan, Wali Kota Berharap Jadi Destinasi Wisata Belanja di Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Setelah sembilan tahun hadir sebagai pusat destinasi belanja dan bisnis terbesar di Kota Mojokerto, Sunrise Mall kembali menghadirkan kejutan baru. Pada Juni 2025, pusat perbelanjaan ini memperluas areanya dengan membuka Sunrise Mall 2 (SM 2), yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 12.000 meter persegi.

    Peresmian SM 2 digelar pada Selasa (10/6/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, atau yang akrab disapa Ning Ita, bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Kehadiran pusat bisnis baru ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta budaya lokal di Mojokerto.

    Peresmian SM 2 juga menjadi momen perayaan ulang tahun ke-9 Sunrise Mall di Kota Mojokerto. Dengan mengusung tema ‘Ninesantara’, manajemen ingin mengangkat makna keberagaman dan keindahan Nusantara, yang sejalan dengan keberagaman pengunjung dan tenant yang tumbuh bersama di Sunrise Mall.

    “Keberagaman ini seperti Indonesia mini, bertemu dan bertumbuh bersama di satu ruang. Harapannya SM 2 mampu memperkuat daya tarik Kota Mojokerto sebagai destinasi belanja modern,” ujar Chief Marketing Sunrise Mall, Andiyanto Vino.

    SM 2 menghadirkan sekitar 35 unit toko baru, mulai dari gerai makanan, fesyen, aksesori, hingga hiburan keluarga. Beberapa tenant yang sudah buka di antaranya Marugame Udon, Solaria, OhlSome, dan berbagai gerai menarik lainnya yang siap menyapa warga Mojokerto dan sekitarnya.

    Tak hanya itu, pembukaan SM 2 juga dimeriahkan dengan pameran produk-produk UMKM unggulan Kota Mojokerto, hasil kerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen Sunrise Mall dalam mendukung ekonomi kreatif dan pelaku usaha lokal.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi atas hadirnya SM 2 di tengah perlambatan ekonomi nasional. Ning Ita berharap SM 2 bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Mojokerto. Meski saat ini belum 100 persen terisi, ia yakin tenant-tenant akan bertambah seiring waktu.

    “Kami juga mendorong agar ruang bagi pelaku UMKM lokal diperluas, agar sinergi antara pengusaha besar dan usaha mikro benar-benar terwujud. Saya punya harapan yang sangat besar, Sunrise Mall bisa menjadi destinasi wisata belanja di Kota Mojokerto di tengah kondisi perokonomian nasional yang mengalami keterlambatan,” harapnya.

    Sementara itu, Direktur Sunrise Mall, Silvy Damayanti Setiawan, menjelaskan bahwa SM 1 dan 2 kini berdiri di lahan seluas 5.000 meter persegi. Kedepan, manajemen berencana mengembangkan kawasan hingga sekitar 10 hektar, termasuk pembangunan outdoor area “Oasis” dan sebuah hotel untuk menunjang kebutuhan wisatawan.

    “Kami ingin menciptakan destinasi wisata belanja dan gaya hidup yang lengkap. Selama ini pengunjung kami tak hanya dari Mojokerto, tapi juga dari Jombang, Kediri, Nganjuk, hingga Surabaya. Kami juga berharap dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar Sunrise Mall bisa terus berkontribusi bagi kemajuan Kota Mojokerto,” harapnya. [tin/kun]

  • Remaja  Tewas Terlindas Truk di Jalan Nasional Madiun, Ini Kronologinya

    Remaja Tewas Terlindas Truk di Jalan Nasional Madiun, Ini Kronologinya

    Madiun (beritajatim.com) – Seorang remaja tewas usai terlindas truk di Jalan Nasional Surabaya-Ngawi, masuk Desa Muneng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Senin (9/6/2025) pukul 06.30 WIB.  Peristiwa nahas ini melibatkan dua kendaraan yang berjalan beriringan dari arah barat ke timur.

    Kendaraan pertama adalah sepeda motor Honda dengan nomor polisi AE 5154 MW yang dikendarai NA (18), warga Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Sementara kendaraan kedua adalah mobil barang jenis truk tractor head bernomor polisi L 9024 UN yang dikemudikan Fathul Huda Ali Mahmud (29), warga Nganjuk.

    Berdasarkan keterangan awal, kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor berusaha mendahului truk dari sisi kiri. Namun, kondisi badan jalan yang basah serta permukaan jalan yang tidak rata menyebabkan sepeda motor tersebut tergelincir dan jatuh ke bahu jalan.

    Akibat insiden itu, “Pengendara motor, yakni Saudari NA, terjatuh ke kanan, kemudian terlindas ban belakang sebelah kiri Kendaraan Jenis Mobil Barang Model Truck Tractor Head No.Pol: L 9024 UN,”kata Ipda Roni.

    Korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. Sementara pengemudi truk dilaporkan dalam kondisi sehat tanpa luka fisik.

    Pihak kepolisian dari Polres Madiun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan saat ini tengah menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan untuk proses hukum lebih lanjut. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Kantor Unit Gakkum Satlantas Polres Madiun sebagai barang bukti. [fiq/beq]

  • TOS Smart Gate Dukung Digitalisasi dan Optimalisasi 4 Terminal di Jatim

    TOS Smart Gate Dukung Digitalisasi dan Optimalisasi 4 Terminal di Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur terus berinovasi dalam pelayanan angkutan jalan, salah satunya melalui implementasi Terminal On System (TOS) Smart Gate.

    Inovasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset terminal.

    Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jawa Timur, Ainur Rofiq menjelaskan bahwa uji coba TOS akan dilakukan di empat terminal, yakni Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, Terminal Anjuk Ladang Nganjuk, Terminal Maospati Magetan, dan Terminal Bunder Gresik. Uji coba akan diberlakukan pada, Jumat (6/6/2025) besok.

    “Setiap bus yang masuk terminal akan melakukan transaksi sebagai bentuk pemanfaatan aset daerah. Pembayaran dapat dilakukan secara digital, seperti melalui QRIS, e-money, dan metode pembayaran elektronik lainnya. TOS Smart Gate juga dilengkapi teknologi RFID yang memungkinkan gate terbuka secara otomatis,” ungkapnya, Kamis (5/6/2025).

    Alat khusus akan dipasang di bagian depan bus dan terhubung dengan sistem di gerbang pembayaran. Rofiq menjelaskan, jarak pembukaan gate bisa diatur, misalnya 50 meter atau 25 meter, tergantung kebutuhan. Menurutnya, sistem ini memberikan banyak manfaat, antara lain pendataan otomatis, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tertib lalu-lintas.

    “Pertama, pendataan otomatis karena setiap bus yang masuk akan terdata secara otomatis, mulai dari nama PO, jurusan, jam kedatangan, hingga jam keberangkatan. Kedua, peningkatan PAD karena pemanfaatan terminal secara maksimal akan meningkatkan PAD yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas terminal,” katanya.

    Ketiga, lanjutnya tertib lalu-lintas karena semua bus diwajibkan masuk ke terminal sehingga tidak ada lagi penumpang yang naik atau turun sembarangan di jalan. Dengan TOS, petugas terminal tidak perlu lagi melakukan pendataan manual terhadap bus yang masuk ke terminal.

    “Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) bisa dihitung otomatis melalui sistem. Ini akan sangat memudahkan pekerjaan teman-teman di lapangan. Kami berharap penerapan TOS Smart Gate ini dapat mendukung digitalisasi pelayanan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan ketertiban angkutan umum di Jawa Timur,” tegasnya. [tin/ted]

  • Empat Terminal di Jatim Terapkan TOS Smart Gate Termasuk Terminal Kertajaya Mojokerto

    Empat Terminal di Jatim Terapkan TOS Smart Gate Termasuk Terminal Kertajaya Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan Terminal On System (TOS) Smart Gate di empat terminal tipe B. Empat terminal yang akan menerapkan sistem ini adalah Terminal Kertajaya Mojokerto, Terminal Anjuk Ladang Nganjuk, Terminal Maospati Magetan, dan Terminal Bunder Gresik.

    Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jawa Timur, Ainur Rofiq, mengatakan, penerapan TOS tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penerapan tersebut juga sebagai bagian dari digitalisasi layanan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

    “Terminal On System (TOS) Smart Gate ini adalah wujud dari inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkait layanan angkutan yang ada di terminal. Kita akan merealisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ada empat terminal yang akan menerapkan TOS Smart Gate ini,” ungkapnya, Rabu (4/6/2025).

    Menurutnya, setiap bus yang masuk ke terminal akan tercatat dalam sistem secara otomatis dan diwajibkan melakukan transaksi retribusi karena telah memanfaatkan aset daerah berupa terminal. Transaksi retribusi dilakukan secara non tunai menggunakan QRIS, e-money, dan kartu uang elektronik seperti e-Toll, Flazz, E-Money, Brizzi, dan TapCash.

    Caption : Uji coba penerapan TOS Smart Gate di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. [Foto : ist]“TOS Smart Gate juga dilengkapi dengan teknologi RFID, di mana setiap bus akan dipasangi alat yang terhubung dengan gate payment. Ketika kendaraan mendekat dalam radius tertentu (25–50 meter), gate akan terbuka otomatis. Dengan TOS, semua data akan tercatat otomatis. PO, jurusan, jam kedatangan dan keberangkatan akan terbaca sistem,” jelasnya.

    Selain itu, lanjutnya, petugas tidak perlu lagi mencatat secara manual sehingga lebih efisien. Dishub Jatim berharap sistem tersebut dapat mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi terminal, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

    “Selama ini banyak bus yang tidak masuk ke terminal. Dengan TOS, petugas terminal tidak perlu lagi melakukan pendataan manual. Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) bisa dihitung otomatis melalui sistem. Ini akan sangat memudahkan pekerjaan teman-teman di lapangan. engan sistem ini, semua bus nantinya wajib masuk, sehingga penumpang tidak tercecer di jalan,” tegasnya.

    Uji coba sistem TOS Smart Gate di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto akan dimulai pada, Jumat (9/6/2025) besok dan selama uji coba restribusi digratiskan. Ia berharap, penerapan TOS dapat mendukung digitalisasi pelayanan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan ketertiban angkutan umum di Jawa Timur. [tin/ted]

    Adapun tarif retribusi per sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

    Bus Besar: Rp 3.000

    Bus Sedang: Rp 2.000

    MPU/Lyn: Rp 1.000

  • Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        3 Juni 2025

    Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih Surabaya 3 Juni 2025

    Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji akan membebaskan biaya notaris pembentukan badan hukum untuk 3.000
    koperasi merah putih
    bagi desa yang sudah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebelum 31 Mei 2025.
    Menurut Sekretaris Daerah Pemprov
    Jatim
    Adhy Karyono, semula pihaknya mengalokasikan hanya untuk 1.500 pengajuan badan hukum koperasi merah putih.
    “Kebijakan terbaru, kami tingkatkan alokasinya untuk 3.000 pengajuan badan hukum koperasi merah putih. Ini agar kepercayaan terhadap program ini tetap terjaga,” katanya, Selasa (3/6/2025).
    Saat ini, pihaknya sedang menunggu perubahan anggaran atau P-APBD untuk memberikan kepastian pembayaran jasa kepada para notaris.
    “Kita sedang menunggu P-APBD untuk kepastian alokasinya,” terangnya.
    Berdasarkan data Ditjen AHU per 1 Juni 2025, sebanyak 3.011 koperasi desa merah putih di Jatim resmi memperoleh SK pengesahan.
    Bahkan di empat daerah, SK pengesahan koperasi yang dimiliki tercatat 100 persen.
    Berdasarkan data Ditjen AHU per 1 Juni 2025, jumlah koperasi yang memperoleh SK pengesahan setara dengan 35 persen dari total desa atau kelurahan yang ada di Jatim.
    Jumlah tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pengesahan koperasi terbanyak di Indonesia, melampaui Jawa Tengah sebanyak 1.674 koperasi, Aceh sebanyak 837 koperasi, dan Jawa Barat sebanyak 749 koperasi.
    Adapun empat daerah yang telah mencapai 100 persen pengesahan koperasi desa merah putih adalah Nganjuk (tuntas pada 27 Mei 2025), Ponorogo (tuntas pada 30 Mei 2025), Sidoarjo (tuntas pada 1 Juni 2025), dan terbaru adalah Kota Mojokerto.
    “Jika sudah selesai aspek hukumnya, mari kita pikirkan bersama agar koperasi merah putih ini benar-benar dapat beroperasi secara sehat, produktif, dan mendukung ketahanan ekonomi,” terangnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.