Komisi I DPR Sebut Kapasitas 12 Calon Dubes Sangat Mumpuni
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi I
DPR
RI dari Fraksi Gerindra,
Budisatrio Djiwandono
, mengatakan bahwa kapasitas 12
calon duta besar
yang ikut dalam uji kelayakan dan kepatutan atau
fit and proper test
sudah sangat mumpuni.
Pria yang akrab disapa Budi ini menyebutkan bahwa kapasitas yang mumpuni tersebut bisa terlihat saat uji kelayakan berjalan secara tertutup bersama Komisi I DPR RI.
“Kami menilai kalau rekan-rekan melihat, calon-calon dubes yang diajukan ini kapasitasnya itu sangat-sangat mumpuni,” kata dia saat ditemui usai acara fit and proper test calon dubes di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
Menurut Budi, kapasitas yang mumpuni tersebut kemungkinan didapat karena banyak calon dubes sudah berkarier sebagai diplomat sejak lama di
Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu).
Selain itu, para dubes ini dinilai memiliki pemahaman situasi geopolitik kekinian.
“Dan paham mengenai keperluan program prioritas pemerintah ke depan,” katanya.
Salah satunya adalah sikap politik bebas aktif pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik global dan mengutamakan perdamaian ketimbang kekerasan.
“Presiden Republik Indonesia selalu mengedepankan pertemanan, persahabatan; selalu beliau mengingatkan kita seribu kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak,” tandasnya.
Sesi Pertama
1. Calon Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
2. Calon Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
3. Calon PTRI New York, Umar Hadi
4. Calon Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
5. Calon Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
6. Calon Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo
Sesi Kedua
1. Calon Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
2. Calon Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
3. Calon Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi), Judha Nugraha
4. Calon Perwakilan Kantor PBB di Swiss (Jenewa), Sidharto Reza Suryodipuro
5. Calon Dubes RI untuk Brasil (Brasilia), Andhika Chrisnayudhanto
6. Calon Dubes RI untuk Qatar (Doha), Syahda Guruh Langkah Samudera.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: New York
-
/data/photo/2025/07/05/686919c15a51e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komisi I DPR Sebut Kapasitas 12 Calon Dubes Sangat Mumpuni
-

Alasan DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes RI di Akhir Pekan, Termasuk Dubes untuk AS
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan alasan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi para calon duta besar (dubes) RI dilakukan pada akhir pekan ini atau Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025).
Dia menceritakan dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kemarin, Komisi I sempat mempertanyakan kenapa ada banyak posisi dubes yang kosong, khususnya Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS).
“Karena sudah masuk suratnya [surat presiden] dan juga kita tidak ingin terlalu lama, maka kita gelar segera mungkin,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).
Dave berjanji bahwa proses calon dubes RI untuk beberapa negara sahabat akan dapat selesai dalam waktu satu minggu ke depan.
Setelah fit and proper test 24 calon dubes RI selesai, pihaknya akan mengembalikan kembali ke pimpinan DPR RI.
“Pimpinan DPR sahkan hasil keputusannya, keputusan Komisi I di Rapat Paripurna, dan habis itu namanya akan dikembalikan ke pemerintah,” tuturnya.
Sebagai informasi, hari ini Komisi I DPR RI telah melakukan fit and proper test 12 calon dubes, termasuk untuk AS. Sementara 12 sisanya akan dilakukan esok hari.
Berikut Daftar Nama 12 Calon Dubes RI yang Jalani Fit and Proper Test Hari Ini, Sabtu (5/7/2025):
Sesi 1 (10:00–13:00 WIB)
Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono SoesiloSesi 2 (14:00–17:00 WIB)
Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto -

Komisi I DPR Minta Para Calon Dubes Perkuat Peluang Kerja Sama Ekonomi untuk RI
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR telah selesai melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi 12 calon duta besar (dubes) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (5/7/2025).
Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono membeberkan beberapa pesan yang pihaknya sampaikan bagi para calon dubes RI dalam fit and proper test hari ini.
Dia mengatakan para calon dubes RI harus memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia di negara yang nantinya akan menjadi tugas mereka.
“Tentu selaras dengan visi-visi Presiden Republik Indonesia dengan program-program prioritasnya. Dan mengedepankan prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu prinsip politik luar negeri bebas aktif,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).
Selain itu, lanjutnya, Komisi I DPR juga berpesan supaya para calon dubes terus membangun jaringan (networking) yang luas dan mampu mengidentifikasikan semua peluang yang dapat memajukan perekonomian Indonesia.
“Mengidentifikasikan semua kesempatan peluang bagi kemajuan perekonomian Indonesia, kemajuan bidang ekonomi, politik, ekonomi kreatif, budaya. Tadi kami titipkan kepada calon-calon duta besar yang akan bertugas nanti,” katanya.
Lebih lanjut, legislator Gerindra ini berharap khusus untuk calon dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Komisi I sangat berharap dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai dubes.
“Jadi ini lagi momentum saya rasa yang tepat juga. Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo mulai bulan Oktober, Januari kemarin Presiden Trump dilantik juga. Kita sama-sama mengawal hubungan penting Indonesia dan Amerika Serikat. Moga-moga ke babak yang baru, ke babak yang lebih baik,” harapnya.
Lebih jauh, Budi berujar bilamana 24 calon dubes RI sudah selesai menjalani fit and proper test, Komisi I akan langsung menggelar rapat internal guna merangkum hasilnya dan memberikan masukan-masukan.
Nantinya, imbuh dia, hasil rangkuman Komisi I DPR itu akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI.
“Saya rasa kalau memang dimungkinkan besok sore kalau jam segini sudah selesai sih ya [rapat internal digelar]. Sembari kita berkumpul ya kita bisa rapat besok sore,” pungkasnya.
Berikut Daftar Nama 12 Calon Dubes RI yang Jalani FnP Hari Ini, Sabtu (5/7):
Sesi 1 (10:00–13:00 WIB)
Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono SoesiloSesi 2 (14:00–17:00 WIB)
Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto -

One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani paket besar Undang-undang (UU) pajak dan belanja yang dia namakan One Big Beautiful Bill Act, pada Jumat (4/7/2025). Penandatanganan UU tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-249 kemerdekaan AS
Undang-undang ini akan membawa perubahan besar bagi keuangan masyarakat Amerika. Setelah Senat mengesahkan versi mereka pada Selasa, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini pada Kamis dan mengirimkannya ke meja Trump.
Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya.
Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil. Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, menghapus insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.
Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapatan rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.
Dikutip dari CNBC, Sabtu (5/7/2025) berikut beberapa poin penting yang diatur dalam One Big Beautiful Bill Act.
Perpanjangan Pemotongan Pajak 2017
Selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017 yang mengubah sistem perpajakan di AS secara besar-besaran dan menurunkan tarif pajak untuk banyak rumah tangga.
Beberapa ketentuannya mencakup tarif pajak yang lebih rendah, pengurangan standar yang lebih besar, kredit pajak anak yang lebih tinggi, batas pajak warisan dan hadiah yang lebih longgar, dan lainnya.
Ketentuan-ketentuan tersebut awalnya hanya berlaku sampai 2025. Tapi lewat undang-undang baru yang diteken Trump menjadikan pemotongan pajak 2017 itu kini bersifat permanen dan sekaligus memperbesar beberapa keringanan pajak.
Misalnya, pengurangan pajak standar dinaikkan dari US$ 15.000 menjadi US$ 15.750 untuk wajib pajak lajang, dan dari US$ 30.000 dolar menjadi US$ 31.500 dolar untuk pasangan menikah, dan angka itu akan disesuaikan dengan inflasi.
Batas pajak warisan dan hadiah juga naik dari US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta untuk lajang, serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta untuk yang sudah berpasangan. Kebijakan ini mulai berlaku tahun 2026.
Pengurangan Pajak SALT
Jika seseorang merinci potongan pajaknya, maka potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) bisa dipakai untuk mengurangi pajak federal atas pendapatan dan properti. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 membatasi potongan SALT hanya sampai US$ 10.000, dan ini jadi isu penting bagi politisi dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California.
Sebelum 2018, potongan SALT tidak dibatasi, walaupun pajak minimum alternatif (AMT) mengurangi manfaatnya bagi warga berpenghasilan tinggi. Undang-undang baru sementara menaikkan batas SALT jadi US$ 40.000 mulai 2025, tapi akan mulai berkurang bagi orang dengan penghasilan lebih dari US$ 500.000.
Batas itu naik 1% per tahun sampai 2029, lalu kembali ke US$ 10.000 pada 2030. Rata-rata potongan SALT di 2022 hampir US$ 10.000 di negara bagian seperti Connecticut, New York, New Jersey, California, dan Massachusetts. Angka ini menunjukkan banyak orang sudah menyentuh batas maksimum yang berlaku saat ini.
Kredit Pajak Anak
Kredit pajak anak berlaku untuk keluarga dengan anak yang memenuhi syarat, berusia di bawah 17 tahun, dan punya nomor jaminan sosial yang sah. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 menaikkan kredit ini dari US$ 1.000 ke US$ 2.000, dan seharusnya berakhir setelah 2025.
Undang-undang baru membuat kredit ini permanen dan naik menjadi US$ 2.200 mulai 2025. Nilainya akan disesuaikan dengan inflasi mulai 2026. Bagian yang bisa dikembalikan (refundable), yaitu additional child tax credit, juga jadi permanen dengan nilai US$ 1.700 pada 2025.
Tapi perubahan ini tetap tidak membantu sekitar 17 juta anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak cukup berpenghasilan untuk klaim penuh kredit itu, kata Elaine Maag dari Urban-Brookings Tax Policy Center.
Bonus untuk Lansia
Warga lansia bisa mendapat potongan pajak tambahan lewat “bonus” sementara untuk usia 65 tahun ke atas. Potongan penuh US$ 6.000 berlaku bagi individu dengan penghasilan hingga US$ 75.000, atau US$ 150.000 untuk pasangan menikah yang melaporkan bersama.
Di atas itu, potongannya dikurangi secara bertahap. Bonus ini berlaku untuk tahun pajak 2025 sampai 2028. Howard Gleckman dari Urban-Brookings Tax Policy Center bilang, justru kelas menengah yang paling diuntungkan dari bonus ini.
Pemangkasan Anggaran Medicaid
Dalam upaya menekan belanja negara, Partai Republik menargetkan Medicaid atau program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang untuk mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.
Aturan baru mengharuskan penerima manfaat berusia 19 hingga 64 tahun, baik yang mendaftar maupun yang telah tergabung melalui perluasan program Affordable Care Act untuk bekerja minimal 80 jam per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2026 di sebagian besar negara bagian.
Beberapa kelompok seperti orang tua yang memiliki anak di bawah usia 14 atau yang memiliki kondisi medis tertentu dapat dikecualikan dari aturan ini. Namun, undang-undang membatasi pengecualian tersebut, termasuk hanya berlaku bagi orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke bawah.
Selain itu, negara bagian diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang kelayakan penerima manfaat setiap enam bulan, bukan setiap 12 bulan seperti kebijakan saat ini. Undang-undang ini juga membatasi kemampuan negara bagian untuk menaikkan pajak penyedia layanan, yang bisa berdampak pada berkurangnya cakupan Medicaid.
Sebanyak 7,8 juta orang diperkirakan akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan akibat pemotongan ini, menurut proyeksi CBO terhadap versi sebelumnya dari rancangan undang-undang ini.
Pemangkasan Anggaran Program Bantuan Pangan
Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi memengaruhi lebih dari 40 juta orang.
Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.
Jika mereka tidak mampu menutup kekurangan ini, manfaat SNAP bisa dipangkas atau bahkan beberapa negara bagian bisa memutuskan keluar dari program tersebut sama sekali.
Undang-undang juga memperluas syarat kerja untuk penerima manfaat, kini mencakup individu berusia 55 hingga 64 tahun serta orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke atas. Berdasarkan aturan saat ini, sebagian besar orang tidak bisa menerima manfaat lebih dari tiga bulan dalam kurun waktu tiga tahun, kecuali mereka bekerja minimal 20 jam per minggu atau memenuhi syarat pengecualian tertentu.
Selain itu, kelayakan untuk menerima manfaat SNAP dibatasi hanya untuk warga negara AS dan penduduk tetap yang sah. Diperkirakan 5,3 juta keluarga akan kehilangan setidaknya US$ 25 manfaat SNAP per bulan, dengan rata-rata kehilangan mencapai US$ 146 setiap bulan.
Trump Accounts untuk Tabungan Anak
Undang-undang ini memperkenalkan akun tabungan baru untuk anak-anak, dengan satu kali setoran awal sebesar US$ 1.000 dari pemerintah federal bagi anak-anak yang lahir antara tahun 2025 hingga 2028. Akun ini disebut sebagai “Trump accounts”, dan merupakan jenis rekening tabungan dengan keuntungan pajak yang ditujukan untuk seluruh anak warga negara AS.
Orang tua dapat menyetor hingga US$ 5.000 per tahun ke dalam akun tersebut, dan dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio terdiversifikasi yang mengikuti indeks saham AS. Pemberi kerja juga diperbolehkan memberikan kontribusi hingga US$ 2.500, yang tidak akan dihitung sebagai pendapatan bagi penerima.
Keuntungan dari investasi akan tumbuh tanpa dikenakan pajak selama dana tidak ditarik, dan jika ditarik untuk keperluan yang memenuhi syarat, maka dikenakan pajak sebagai capital gain jangka panjang.
Batas Pinjaman dan Manfaat Pinjaman Mahasiswa
Undang-undang ini juga membawa perubahan besar dalam sistem pinjaman mahasiswa. Salah satu langkahnya adalah memperluas akses terhadap Pell Grant, yakni bantuan biaya pendidikan dari pemerintah federal bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah.
Spesifiknya adalah bagi mereka yang mengikuti pelatihan kerja jangka pendek yang berorientasi ke dunia industri. Namun, ada batasan baru terkait jumlah pinjaman yang bisa diambil:
Undang-undang ini membatasi pinjaman tanpa subsidi untuk mahasiswa pascasarjana maksimal US$ 20.500 per tahun, dan US$ 100.000 seumur hidup.
Pinjaman untuk program gelar profesional seperti dokter atau pengacara dibatasi US$ 50.000 per tahun, dengan maksimum US$ 200.000 seumur hidup.
Total maksimum pinjaman mahasiswa federal ditetapkan sebesar US$ 257.500. Pinjaman orang tua melalui program Parent PLUS dibatasi US$ 20.000 per tahun per anak, dan US$ 65.000 seumur hidup.
Selain itu, program Grad PLUS, yang sebelumnya memungkinkan mahasiswa pascasarjana meminjam hingga seluruh biaya kuliah dikurangi bantuan lain, dihapuskan.
Mulai pertengahan 2026, peminjam baru hanya memiliki dua pilihan rencana pembayaran, yakni rencana pembayaran standar dengan cicilan tetap, atau rencana pembayaran berbasis pendapatan yang dikenal sebagai Repayment Assistance Plan (RAP).
Potongan Pajak Bunga Pinjaman Mobil
Undang-undang ini memperkenalkan potongan pajak untuk bunga pinjaman mobil. Rumah tangga tertentu dapat mengurangi hingga US$ 10.000 per tahun dari bunga pinjaman mobil baru dalam penghitungan penghasilan kena pajak mereka. Potongan ini bersifat sementara dan berlaku mulai tahun 2025 hingga 2028.Meski begitu tetap ada batasan tertentu. Misalnya, nilai potongan mulai berkurang bagi individu yang penghasilannya melebihi US$ 100.000, atau US$ 200.000 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama. Selain itu, kendaraan yang dibeli harus dirakit di Amerika Serikat.
Potongan Pajak atas Penghasilan Tip
Undang-undang ini juga menciptakan potongan pajak penghasilan federal hingga US$ 25.000 per tahun atas penghasilan dari tip yang memenuhi syarat. Potongan ini berlaku untuk pekerja yang secara rutin menerima tip tunai dan melaporkannya kepada pemberi kerja untuk pemotongan pajak penghasilan dan jaminan sosial.
Namun, keringanan ini tidak berlaku bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih dari US$ 150.000, atau US$ 300.000 untuk pelapor gabungan. Potongan untuk penghasilan tip ini akan berlaku dari tahun 2025 hingga 2028.
Potongan Pajak untuk Lembur
Undang-undang ini juga memberikan potongan pajak untuk penghasilan dari lembur, yang sempat dijanjikan Trump saat kampanye. Pemotongan ini memungkinkan potongan di atas garis sebesar US$ 12.500 untuk pekerja individu dan US$ 25.000 bagi pasangan menikah yang mengajukan bersama, selama tahun 2025 hingga 2028.
Nilai potongan ini mulai berkurang jika penghasilan individu melebihi US$ 150.000, atau US$ 300.000 bagi pelapor bersama. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pekerja dengan jam kerja tambahan yang signifikan.
Kredit Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Energi Bersih
Undang-undang ini menghapus sejumlah insentif pajak yang selama ini diberikan untuk energi bersih. Salah satunya adalah penghentian kredit pajak sebesar US$ 7.500 bagi rumah tangga yang membeli atau menyewa kendaraan listrik baru, serta kredit US$ 4.000 untuk pembeli kendaraan listrik bekas. Kedua insentif ini akan berakhir setelah 30 September 2025.
Tak hanya itu, berbagai kredit pajak untuk konsumen yang melakukan perbaikan rumah ramah lingkungan juga akan dihapus. Misalnya, insentif untuk pemasangan panel surya, pompa panas listrik, serta jendela dan pintu hemat energi. Seluruh potongan pajak ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.
(ily/hns)
-

Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut
Jakarta –
Beberapa calon duta besar baru mulai melakukan fit and proper test di DPR hari ini. Totalnya hari ini ada 12 duta besar yang melakukan ‘ujian’ di depan wakil rakyat.
Beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test hari ini. Misalnya saja nama Nurmala Kartini Sjahrir yang merupakan adik kandung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Kartini hari ini melakukan fit and proper test untuk mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Jepang yang berkantor pusat di Tokyo. Kartini dikenal luas sebagai peneliti antropologi.
Karier diplomatnya juga cukup mentereng. Dia sebelumnya sudah pernah menjadi duta besar mewakili Indonesia di Argentina pada era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) atau tepatnya sejak 2010 hingga 2014.
Selain Kartini, ada juga nama eks Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo. Dia menjabat sebagai Menteri Koordinator pada tahun 2014 hingga 2015 pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Indroyono banyak berkecimpung pada jabatan yang berhubungan dengan sumber daya kelautan di pemerintah. Mulai dari di Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga di organisasi pangan PBB, Food and Agriculture (FAO).
Dirinya juga sempat menjadi Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisata yang kala itu dijabat oleh Arief Yahya pada tahun 2015 hingga 2019.
Calon dubes lainnya kebanyakan merupakan pejabat yang ada di Kementerian Luar Negeri. Ada juga yang memiliki latar belakang mantan dubes, militer, hingga politisi.
Total ada sekitar 24 calon dubes yang akan melakukan fit and proper test di DPR. Hari ini 12 orang melakukan ujian itu duluan. Berikut ini daftarnya:
1. Dubes RI untuk Jerman (Berlin) Abdul Kadir Jaelani
2. Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava) Redianto Heru Nurcahyo
3. PTRI PBB New York Umar Hadi
4. Dubes RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan
5. Dubes RI untuk Jepang (Tokyo) Nurmala Kartini Sjahrir
6. Dubes RI untuk AS (Washington DC) Indroyono Soesilo
7. Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi) Adam Mulawarman Tugio
8. Dubes RI untuk Belanda (Den Haag) Laurentius Amrih Jinangkung
9. Dubes RI untuk UAE Judha Nugraha
10. PTRI PBB Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro
11. Dubes RI untuk Qatar Syahda Guruh Langkah Samudera
12. Dubes RI untuk Brasil Andhika Chrisnayudhanto
(hal/eds)
-

12 Calon Dubes Jalani Fit and Proper Hari Ini, dari Adik Luhut hingga Indroyono Soesilo
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR memulai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Agenda fit and proper test dijadwalkan berlangsung selama dua hari yakni pada Sabtu (5/7/2025) dan Minggu (6/7/2025). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengatakan fit and proper test dibagi menjadi empat sesi.
“Satu sesi nanti kira-kira ada 6 calon duta besar. Dimulai pagi ini jam 10 untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan nanti siang sampai sore dan dilanjutkan besok 2 sesi lagi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).
Budi melanjutkan, dalam fit and proper test ini Komisi I DPR akan mendengarkan pemahaman calon duta besar RI untuk negara-negara sahabat, terkhusus soal politik luar negeri Indonesia.
“Kita akan mendengarkan pengalaman mereka selama ini, mungkin cara-cara mereka nanti untuk menjalankan diplomasi luar negeri di negara-negara tersebut,” jelasnya.
Nantinya, lanjutnya, setelah fit and proper test ini selesai, Komisi I DPR akan melakukan rapat internal untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi kepada pimpinan DPR RI.
Berikut Daftar Nama 12 Calon Dubes RI yang Jalani fit and proper Hari Ini, Sabtu (5/7):
Sesi 1 (10:00–13:00 WIB)
Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono SoesiloSesi 2 (14:00–17:00 WIB)
Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto -

Trump Teken UU Baru, Utang AS Diprediksi Bengkak Rp 53.000 T
Jakarta –
Paket undang-undang yang berisi pemangkasan pajak hingga anggaran Amerika Serikat (AS) atau One Big Beautiful Bill Act telah disahkan Presiden Donald Trump. Undang-undang itu ditandatangani Trump bertepatan dengan hari kemerdekaan AS pada Jumat, 4 Juli 2025.
Namun, regulasi yang baru disahkan itu dianggap kontroversial karena bakal membebani keuangan AS. Analisis terbaru dari Congressional Budget Office (CBO) undang-undang itu akan memperburuk kondisi utang nasional dan membuat banyak warga kehilangan akses layanan kesehatan.
Dilansir dari New York Times, Sabtu (5/7/2025), utang pemerintah AS diprediksi akan naik sebesar US$ 3,3 triliun atau Rp 53.460 triliun (kurs Rp 16.200). Saat ini utang nasional AS tercatat mencapai US$ 36,2 triliun.
Bahkan, angka US$ 3,3 triliun dari CBO disebut belum mencakup biaya bunga tambahan atas utang baru, yang bisa membuat total penambahan utang mendekati US$ 4 triliun.
Hitungan itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dinyatakan oleh sebagian anggota Partai Republik yang dikenal konservatif soal anggaran. Hitungan itu lebih tinggi dari versi DPR AS yang sebesar US$ 2,4 triliun.
Dari total utang nasional AS yang sebesar US$ 36,2 triliun, sebesar US$ 29 triliun di antaranya adalah jenis utang publik. Diproyeksi pemerintahan Trump akan meminjam tambahan US$ 21 triliun dalam dekade mendatang.
Selain itu, dilansir dari AFP, sekitar 11,8 juta warga AS diprediksi akan kehilangan asuransi kesehatan pada 2034. Jumlah itu meningkat dari 10,9 juta dalam versi sebelumnya.
Angka ini sebenarnya menambah tekanan bagi para pemimpin Partai Republik yang mengusung Trump. Bahkan sebelum laporan CBO keluar, Partai Republik sudah terpecah. Beberapa anggota menolak pemangkasan dana Medicaid dan bantuan pangan, sementara yang lain menganggap pemangkasan itu belum cukup besar.
Pemangkasan ini dimaksudkan untuk menutupi biaya perpanjangan pemotongan pajak senilai US$ 3,8 triliun dari era Trump. Namun, banyak anggota Republik meragukan proyeksi CBO, dan memilih menggunakan baseline anggaran alternatif.
(ily/hns)
-

6 Calon Dubes Jalani Fit and Proper Test Hari Ini, Berikut Daftar Namanya
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan ada enam calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat yang menjalani sesi pertama uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada pagi ini, Sabtu (5/7/2025) pukul 10.00 WIB.
Keenam calon tersebut menjalani fit and proper test di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Legislator Gerindra ini juga menuturkan bahwa para dubes yang akan melaksanakan fit and proper test pada hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR RI. Pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan pimpinan komisi dan seluruh fraksi yang ada di Komisi I DPR RI.
“Kira-kira rencana mekanisme jalannya rapat dibagi empat sesi, satu sesi nanti kira-kira ada enam calon duta besar. Dimulai pagi ini jam 10 untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan nanti siang sampai sore, dan dilanjutkan besok dua sesi lagi,” tuturnya.
Adapun, keenam calon dubes yang melakukan tes pada sesi pertama adalah Abdul Kadir Jaelani sebagai dubes Jerman (Berlin), Redianto Heru Nurcahyo sebagai dubes Slovakia (Bratislava), Umar Hadi untuk PTRI New York, Hotmangaradja Pandjaitan sebagai dubes Singapura, Nurmala Kartini Sjahrir untuk dubes Jepang, dan Indroyono Soesilo sebagai dubes AS (Washington DC).
“Kalau tidak salah, pagi ini ada beberapa negara yaitu calon duta besar Amerika Serikat, calon duta besar Jerman, calon duta besar PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia,” ucapnya.
Dia melanjutkan, materi yang akan pihaknya dalami dalam fit and proper test nanti adalah medengarkan pemahaman calon duta besar hingga mendengarkan pengalaman mereka hingga sejauh ini untuk menjalankan diplomasi luar negeri.
Nantinya, lanjutnya, setalah fit and proper test ini selesai, Komisi I DPR akan melakukan rapat internal untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi kepada pimpinan DPR RI.

/data/photo/2019/09/11/5d7872200abd3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)