Xcloud.id

kab/kota: New York

  • India Kabarnya Nggak Takut Ancaman Trump, Tetap Beli Minyak Rusia

    India Kabarnya Nggak Takut Ancaman Trump, Tetap Beli Minyak Rusia

    Jakarta –

    Pemerintah India kabarnya tidak takut terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal beli minyak dari Rusia. Kabarnya, India tetap membeli minyak mentah dari Rusia, tidak peduli ancaman sanksi dari Trump.

    Menurut laporan Reuters yang mengutip New York Times, Sabtu (2/8/2025), dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump sebelumnya menyampaikan bahwa India akan menghadapi hukuman tambahan atas pembelian senjata dan minyak Rusia.

    Dalam hal ini Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia kecuali Moskow mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina.

    Padahal Rusia adalah pemasok utama minyak India, yang bertanggung jawab atas sekitar 35% dari total pasokan minyak India. Namun, tidak lama setelah itu Trump kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak peduli terkait apa pun yang dilakukan India dengan Rusia.

    Hingga Jumat (1/8) kemarin, Trump kembali mengatakan kepada wartawan bahwa ia mendengar India tidak akan lagi membeli minyak dari Rusia. Mengindikasikan ancamannya kepada India berhasil meski ia sudah tidak perduli lagi.

    Menanggapi pernyataan itu, dua pejabat senior India mengatakan tidak ada perubahan kebijakan terkait importasi minyak mentah negaranya. Menunjukkan bagaimana India akan tetap membeli minyak dari Negeri Beruang Merah itu.

    “Pemerintah tidak memberikan arahan apa pun kepada perusahaan minyak untuk mengurangi impor dari Rusia,” kata seorang pejabat India kepada New York Times, dikutip dari Reuters, Sabtu (2/8/2025).

    Meski begitu, Reuters belum memverifikasi laporan tersebut. Sebab baik Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri India, dan Kementerian Perminyakan dan Gas Alam tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Getok Tarif 25% & Ancam Hukum India

    Sebelumnya pada Kamis (31/7) kemarin Trump juga sudah menggetok tarif 25% untuk semua barang-barang dari India ke AS, berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Tarif 25% tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2025. Tarif yang dijatuhkan Trump kepada India, salah satu mitra dagang utama AS, sedikit lebih rendah dari sebelumya sebesar 26%.

    Bukan cuma tarif 25%, Trump juga akan menjatuhkan penalti alias hukuman kepada India. Alasannya, pertama, Trump menilai India menerapkan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap AS.

    Kedua, karena India membeli peralatan militer dan energi dari Rusia. Namun, Trump tidak menegaskan hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan kepada India.

    “Selain itu, mereka selalu membeli sebagian besar peralatan militer mereka dari Rusia, dan merupakan pembeli energi terbesar Rusia, bersama China, di saat semua orang ingin Rusia menghentikan pembunuhan di Ukraina – semuanya tidak naik!” tegas Trump, dikuti dari CNBC.

    (igo/hns)

  • John Krasinski Jadi Produser, Penulis, Sutradara ‘A Quiet Place 3’

    John Krasinski Jadi Produser, Penulis, Sutradara ‘A Quiet Place 3’

    JAKARTA – Aktor John Krasinski kembali ke posisinya sebagai sutradara untuk film keempat dari dunia A Quiet Place. Melalui akun media sosialnya, ia mengunggah logo angka romawi tiga dengan tanggalnya.

    Ia kembali bekerja sama dengan rumah produksi Paramount. Tidak hanya menyutradarai, ia juga menulis naskah dan memproduseri film ini.

    Dalam unggahannya, Krasinski juga menulis “7.9.27” mereferensikan tanggal rilis 9 Juli 2027 di bioskop.

    Belum diketahui siapa yang akan memerankan waralaba ini, begitu juga dengan Krasinski yang belum mengungkap apa ia kembali berakting.

    Dengan tiga filmnya, waralaba A Quite Place memperoleh 900 juta dolar AS menjadikan salah satu waralaba tersukses. John Krasinski menyutradarai dua film pertama sebelum Michael Sarnoski mengarahkan spin-off berjudul A Quiet Place: Day One.

    John Krasinski menyutradarai film pertamanya dan memerankan karakter keluarga bersama Emily Blunt, Noah Jupe, dan Millicent Simmonds, menceritakan keluarga yang berjuang hidup di tengah ancaman bunyi di sekitar mereka.

    Film spin-off-nya A Quiet Place: Day One menceritakan kisah serangan apokalips di New York yang diperankan Lupita Nyong’o dan Joseph Quinn.

    Film ini menjadi proyek terbarunya selain Fountain of Youth dan Jack Ryan dalam proses produksi.

  • India Tetap Beli Minyak Rusia Meski Diancam Trump

    India Tetap Beli Minyak Rusia Meski Diancam Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – India akan tetap membeli minyak dari Rusia meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi.

    Melansir Reuters, Sabtu (2/8/2025), sikap India tersebut disampaikan oleh dua pejabat pemerintah India yang enggan disebutkan namanya.

    “Ini adalah kontrak minyak jangka panjang,” kata salah satu sumber. “Tidak semudah itu untuk menghentikan pembelian secara tiba-tiba.”

    Bulan lalu, dalam posting di Truth Social, Trump mengindikasikan bahwa India akan menghadapi sanksi tambahan atas pembelian senjata dan minyak Rusia. Pada Jumat, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia mendengar India tidak akan lagi membeli minyak dari Rusia.

    The New York Times pada Sabtu memberitakan bahwa dua pejabat India senior yang tidak disebutkan namanya, mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan pemerintah India. Salah satu pejabat mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan arahan kepada perusahaan minyak India untuk mengurangi impor dari Rusia.

    Pekan ini, Reuters melaporkan bahwa perusahaan pengolah minyak milik negara India menghentikan pembelian minyak Rusia dalam sepekan terakhir setelah diskon menyempit pada Juli.

    “Dalam hal kebutuhan pasokan energi kami … kami melihat apa yang tersedia di pasar, apa yang ditawarkan, dan juga situasi atau kondisi global yang berlaku,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal kepada wartawan selama briefing rutin pada Jumat.

    Jaiswal menambahkan bahwa India memiliki kemitraan yang stabil dan teruji waktu dengan Rusia, dan bahwa hubungan New Delhi dengan berbagai negara didasarkan pada nilai-nilai masing-masing dan tidak boleh dilihat melalui kacamata negara ketiga.

    Pemerintah AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal tersebut.

    Perusahaan pengolahan minyak India mulai mengurangi impor minyak mentah Rusia karena diskon menyusut ke level terendah sejak 2022, saat sanksi Barat pertama kali diberlakukan terhadap Rusia, akibat penurunan ekspor Rusia dan permintaan yang stabil, menurut sumber yang dikutip awal pekan ini.

    Perusahaan pengolahan minyak negara India – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp, dan Mangalore Refinery Petrochemical Ltd,- tidak mencari pasokan minyak mentah Rusia dalam seminggu terakhir, kata empat sumber yang familiar dengan rencana pembelian perusahaan pengolah minyak kepada Reuters.

    Pada 14 Juli 2025, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia kecuali Rusia mencapai kesepakatan damai besar dengan Ukraina. Rusia merupakan pemasok utama minyak ke India.

    Rusia tetap menjadi pemasok minyak terbesar ke India selama 6 bulan pertama tahun 2025, menyumbang sekitar 35% dari total pasokan minyak India, diikuti oleh Irak, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

    India, sebagai importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, menerima sekitar 1,75 juta barel per hari minyak Rusia pada Januari-Juni 2025, naik 1% dibandingkan tahun lalu, menurut data yang diberikan kepada Reuters oleh sumber-sumber.

    Nayara Energy, pembeli utama minyak Rusia, baru-baru ini dikenai sanksi oleh Uni Eropa karena kilang tersebut mayoritas sahamnya dimiliki oleh raksasa migas Rusia, Rosneft.

  • Eks Direktur Pertamina Ingatkan Pemerintah Jangan Impor LNG AS Lagi Usai Ditahan KPK

    Eks Direktur Pertamina Ingatkan Pemerintah Jangan Impor LNG AS Lagi Usai Ditahan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengimpor gas alam cair atau LNG dari Amerika Serikat (AS) lagi. 

    Hal itu disampaikan Hari usai resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi pengadaan LNG Pertamina 2013-2020 sebagai tersangka, Kamis (31/7/2025).

    Bersama dengan mantan Direktur Gas Pertamina lainnya, Yenni Andayani, keduanya ditahan KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara US$113,83 miliar atas impor LNG dari anak usaha perusahaan AS, Cheniere Energy, Inc., yakni Corpus Christie Liquefaction atau CCL. 

    Sebelum resmi dibawa ke Rutan KPK, Hari menyampaikan kepada awak media agar pemerintah tidak lagi mengimpor LNG dari Negeri Paman Sam itu. Dia menyinggung rencana pemerintah untuk membeli produk energi dari AS senilai US$15 miliar, sebagai kesepakatan dari penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19%. 

    “Sebaiknya jangan beli LNG dari Amerika lagi. Pemerintah kan mau beli dari Amerika lagi untuk negosiasi tarif,” kata Hari kepada awak media, dikutip Sabtu (2/8/2025). 

    Meski demikian, pemerintah menyebut rencana pembelian produk energi dari AS sebagai kesepakatan dagang dengan Presiden Donald Trump berupa di antaranya liquefied petroleum gas (LPG), minyak mentah, serta bensin, dengan perkiraan nilai US$15 miliar.

    Produk energi itu menjadi salah satu kesepakatan antara Indonesia dengan AS untuk penetapan tarif impor terhadap produk-produk asal Indonesia menjadi 19%, dan sebaliknya produk asal Amerika 0% atau bebas tarif. 

    Total komitmen belanja Indonesia, termasuk produk energi itu, mencapai US$22,7 miliar atau sekitar Rp370,17 triliun (asumsi kurs Rp16.307 per US$). Perincian kesepakatan pembelian tersebut diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis White House, dikutip Rabu (23/7/2025).

    Kasus Jalan Terus 

    Pada Kamis (31/7/2025), KPK resmi menahan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani. Mereka adalah bekas anak buah dari Direktur Utama Pertamina 2009-2014, Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama sejak Kamis (31/7/2025).

    Hari sebelumnya menjabat Direktur Gas Pertamina 2012-2014, sedangkan Yenni memegang jabatan Senior Vice President Gas and Power Pertamina 2013-2014 sekaligus Direktur Gas Pertamina 2015-2018. 

    Keduanya diduga berperan dalam pembelian atau impor LNG dari pemasok Corpus Christie Liquefaction (CCL), yang merupakan anak usaha perusahaan energi Amerika Serikat (AS) yang terdaftar di Bursa New York, Cheniere Energy, Inc. 

    Pengadaan itu merugikan keuangan negara sebesar US$113.839.186,60 atau setara sekitar Rp1,8 triliun. 

    “Bahwa Tersangka HK dan YA diduga memberikan persetujuan pengadaan LNG Import tanpa adanya pedoman pengadaan; memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi dan analisa secara teknis dan ekonomi,” jelas Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (31/7/2025).

    Berdasarkan konstruksi perkaranya, pembelian LNG impor dari CCL dilakukan dengan penandatangan kontrak pembelian tahun 2013 dan 2014, yang selanjutnya kedua kontrak digabungkan menjadi satu kontrak pada 2015.

    Jangka waktu kontrak pembelian yang diteken yaitu selama 20 tahun, dan pengiriman pasokan gas alam cair itu untuk periode 2019-2039. Artinya, kontrak pembelian untuk 20 tahun dan saat ini masih berjalan. 

    “Nilai kontrak kurang lebih dari US$12 miliar tergantung harga gas. [Kontrak pembelian] berjalan sampai dengan sekarang,” ungkap Asep. 

    Selain diduga memberikan persetujuan tanpa pedoman pengadaan maupun izin prinsip, Hari dan Yenni bersama-sama Karen diduga mengadakan impor LNG itu tanpa ‘back to back’ kontrak di dalam negeri, atau dengan pihak lain sehingga LNG yang diimpor tersebut tidak punya kepastian pembeli dan pemakainya.

    “Jadi membeli impor LNG tapi belum jelas siapa konsumennya. Seharusnya sudah jelas, sudah bisa diprediksi keuntungannya. Faktanya LNG tidak pernah masuk dan harganya lebih mahal dari produk gas di Indonesia,” terang Asep. 

    Selain itu, lembaga antirasuah menduga bahwa pembelian LNG dari CCL itu tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian ESDM. 

    Hal itu diduga berpotensi memiliki implikasi pada iklim bisnis migas di dalam negeri. Saat ini, Indonesia tengah mengembangkan sejumlah blok migas seperti Masela, Andaman, Teluk Bintuni, serta sejumlah blok di Kalimantan. 

    Di luar itu, penyidik turut mengendus dugaan kedua tersangka sengaja melakukan impor LNG itu tanpa persetujuan RUPS dan Komisaris, serta memalsukan dokumen persetujuan direksi Pertamina. 

    Kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Banjir Lumpuhkan New York, Rembes Sampai Kereta Bawah Tanah

    Banjir Lumpuhkan New York, Rembes Sampai Kereta Bawah Tanah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hujan deras dan banjir lumpuhkan kota New York, Amerika Serikat.

    Dari video tangkapan Reuters, pada Jumat (31/7) tampak jaringan kereta bawah tanah tak luput dari kepungan banjir.

    Air hujan yang lebat merembes ke infrastruktur kereta bawah tanah sehingga melumpuhkan jaringan kereta bawah tanah New York.

    Melansir Reuters, Gubernur New York Kathy Hochul dan Pelaksana Tugas Gubernur New Jersey Tahesha Way kemudian menetapkan status darurat untuk wilayah-wilayah yang terdampak parah.

  • Alasan Negara-Negara Arab Mendadak Desak Hamas Serahkan Gaza

    Alasan Negara-Negara Arab Mendadak Desak Hamas Serahkan Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Gaza, sejumlah negara Arab dan Muslim secara terbuka menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA). Seruan tersebut bukan hanya mencerminkan tekanan politik, namun juga cerminan kepentingan kawasan Arab untuk mendorong stabilitas jangka panjang dan menghidupkan kembali solusi dua negara.

    Desakan ini tertuang dalam deklarasi bersama yang diumumkan dalam konferensi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (29/7/2025). Dokumen itu ditandatangani oleh 22 anggota Liga Arab, seluruh negara anggota Uni Eropa, dan 17 negara lainnya.

    “Seluruh aspek tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah Palestina harus kembali berada di bawah kendali Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai,” demikian bunyi deklarasi bersama tersebut seperti dikutip dari CNN International.

    “Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina.”

    Langkah ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam sikap negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, yang sebelumnya bersikap lebih berhati-hati terhadap Hamas. Kini, kepentingan untuk mencegah eskalasi regional dan membuka peluang rekonsiliasi Palestina tampaknya menjadi prioritas utama.

    Selain itu, deklarasi juga mengutuk serangan mengejutkan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023, serta menyerukan pembentukan misi stabilisasi internasional di Gaza di bawah mandat PBB.

    Prancis, yang menjadi salah satu tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi, menyebut deklarasi ini sebagai momentum sejarah baru.

    “Untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror pada 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di hadapan forum PBB.

    Di balik manuver ini, tersimpan pula tekanan diplomatik yang makin terasa terhadap Israel dan Amerika Serikat. Prancis bahkan menyatakan siap memberikan suara pengakuan negara Palestina pada September, sementara Inggris menyatakan sikap serupa dengan syarat Israel menyetujui gencatan senjata. Kedua langkah tersebut ditentang keras oleh pemerintahan Israel dan AS.

    Sinyal politik dari dunia Arab juga mendapat sambutan dari kalangan warga Israel yang terdampak perang. Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap deklarasi PBB tersebut.

    “Kami menyambut baik kemajuan penting ini dan pengakuan Liga Arab bahwa Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Penculikan warga sipil merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan harus dikutuk dengan tegas,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

    Sementara tekanan internasional meningkat, Hamas belum menunjukkan sikap yang jelas. Beberapa pejabatnya justru memberikan pernyataan yang saling bertentangan tentang siapa yang akan mengelola Gaza setelah perang berakhir.

    Di sisi lain, Mesir yang selama ini menjadi mediator utama bersama Qatar, telah menyiapkan rencana pemerintahan pascaperang tanpa peran Hamas. Salah satu draf yang dibocorkan media menunjukkan pembentukan komite transisi yang terdiri dari berbagai faksi Palestina untuk mengelola Gaza sebelum dialihkan ke PA.

    Arab Saudi, yang makin aktif memainkan peran geopolitik kawasan, juga terus mendorong implementasi solusi dua negara.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jawab tantangan global, kopi Indonesia siap rebut kembali pasar Jepang

    Jawab tantangan global, kopi Indonesia siap rebut kembali pasar Jepang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Jawab tantangan global, kopi Indonesia siap rebut kembali pasar Jepang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Pasar kopi Jepang tengah memasuki momentum baru yang terbuka bagi produk bernilai tinggi, konsisten dan berkelanjutan. Indonesia, sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk kembali menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global, terutama di Jepang yang memiliki sejarah panjang hubungan dengan kopi Indonesia.

    Sebagai bagian dari inisiatif strategisnya, Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia (KAPPI) secara aktif menggagas dialog lintas negara untuk membangun kembali kekuatan kopi Indonesia di pasar ekspor. Salah satu langkah konkret diwujudkan dalam penyelenggaraan forum internasional bertajuk “Global Coffee Market Insight 2025 : From Indonesia to Japan, for the World” di Paviliun Indonesia, World Expo Osaka. 

    Forum ini menjadi titik temu penting antara pakar global, pelaku industri dan pemangku kebijakan dalam meninjau ulang posisi kopi Indonesia dalam lanskap perdagangan dunia yang kian kompetitif dan penuh disrupsi. Salah satu pembicara utama dalam forum ini adalah Judith Ganes, analis komoditas ternama asal New York yang telah lebih dari dua dekade memimpin J. Ganes Consulting. 

    Ia dikenal luas sebagai sumber rujukan terpercaya bagi perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan dan pengambil kebijakan di industri kopi global. Kehadirannya dalam forum ini memberikan bobot strategis, terutama karena ia menyajikan analisis langsung dari lapangan setelah mengunjungi beberapa kebun kopi Indonesia.

    “Kunjungan saya ke perkebunan di Sekincau, Lampung dan Warnasari, Jawa Barat, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa bukan hanya dari sisi varietas dan kualitas, tetapi juga karena keterlibatan komunitas yang kuat dan kehadiran generasi muda petani yang menjanjikan,” ungkap Ganes pada Jumat (1/8). Ia menekankan bahwa ditengah gejolak harga dan tekanan global, negara produsen yang mampu menghadirkan kualitas, cerita dan keberlanjutan akan tetap relevan di pasar dunia.

    Menurutnya, Indonesia sedang membangun fondasi yang tepat untuk itu. Forum ini melanjutkan semangat dari forum sebelumnya yang juga diselenggarakan KAPPI di lokasi yang sama, bertajuk “Comeback with Confidence – Reviving the Glory of Indonesian Coffee in Japan”. Forum tersebut berfokus pada pemulihan hubungan dagang dengan Jepang pasca pengetatan regulasi Maximum Residue Limit (MRL) yang sempat menghambat ekspor kopi Indonesia. 

    Dalam forum tersebut, para eksportir dan pemangku kepentingan dari Jepang dan Indonesia membahas solusi nyata, mulai dari edukasi petani hingga sistem ketelusuran yang lebih transparan. Yayasan KAPPI, melalui dua forum ini, menegaskan pendekatannya yang berorientasi pada edukasi, regenerasi petani, peningkatan kualitas dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. 

    Strategi ini diyakini dapat menjawab tantangan sistemik dan sekaligus membuka kembali peluang pasar ekspor bernilai tinggi.

    Masataka Nakano, dari Key Coffee Inc., menyampaikan bahwa konsumen Jepang sangat sensitif terhadap stabilitas rasa dan mutu. Menurutnya, kopi Indonesia yang mampu menjaga konsistensi kualitas akan mendapat tempat khusus di pasar Jepang. 

    Pernyataan ini juga mencerminkan komitmen Key Coffee yang telah menjalin hubungan jangka panjang dengan Indonesia melalui PT. Toarco Jaya sejak tahun 1976 di Toraja.

    Dari sisi diplomatik, Dody S. Sembodo Kusumonegoro, Minister Counsellor KJRI Osaka, menekankan bahwa kopi telah menjadi medium penting dalam diplomasi budaya Indonesia. “Hubungan Indonesia-Jepang dalam kopi adalah kisah panjang yang menyatukan budaya, rasa dan nilai. Lewat forum ini, kita membuka kembali dialog strategis yang akan menguatkan posisi kopi Indonesia di hati masyarakat Jepang,” ujarnya.

    Ketua Kompartemen Kopi Spesialti AEKI, Moelyono Soesilo, menjelaskan bahwa tantangan seperti MRL telah menjadi pemicu perbaikan sistemik. Langkah-langkah nyata yang telah dijalankan mencakup pelatihan petani tentang penggunaan pestisida yang aman, penguatan uji laboratorium serta penerapan sistem tumpang sari. 

    Semua ini diarahkan untuk memastikan kopi Indonesia memenuhi persyaratan negara-negara tujuan ekspor. Roby Wibisono, perwakilan resmi KAPPI, menambahkan bahwa visi besar organisasi ini adalah membentuk komunitas kopi Indonesia yang berpengetahuan dan berdaya. 

    “Kami percaya bahwa masa depan kopi Indonesia bergantung pada generasi baru petani dan profesional kopi yang tumbuh bersama dari kebun hingga kafe, dari produsen hingga konsumen. Dengan riset, pelatihan dan penguatan standar mutu, kita tidak hanya membentuk masa depan kopi Indonesia, tapi mendefinisikannya untuk dunia,” tandas Roby.

    Dengan dukungan dari pelaku industri Jepang seperti UCC Japan dan Key Coffee serta kolaborasi antara pemerintah, asosiasi dan komunitas kopi lokal, Indonesia tengah membangun kembali jalur ekspor yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Tidak hanya untuk menjawab tantangan hari ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa kopi Indonesia tetap menjadi pilihan utama di masa depan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Respons Pertamina Usai KPK Tahan Mantan Anak Buah Karen Agustiawan pada Kasus LNG

    Respons Pertamina Usai KPK Tahan Mantan Anak Buah Karen Agustiawan pada Kasus LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menanggapi penahanan dua mantan Direktur Gas Pertamina oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG 2013-2020. 

    Dua mantan Direktur Gas Pertamina itu, Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani, adalah bekas anak buah dari Direktur Utama Pertamina 2009-2014, Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama sejak Kamis (31/7/2025).

    Melalui keterangan tertulis, perseroan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. 

    “Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, dikutip Jumat (1/8/2025).

    Selain itu, perseroan memastikan operasional perusahaan dan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

    Sebelumnya, KPK menahan Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani, Kamis (31/7/2025). Hari sebelumnya menjabat Direktur Gas Pertamina 2012-2014, sedangkan Yenni memegang jabatan Senior Vice President Gas and Power Pertamina 2013-2014 sekaligus Direktur Gas Pertamina 2015-2018. 

    Hari ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, sedangkan Yenni di Cabang Gedung Merah Putih. 

    Keduanya diduga berperan dalam pembelian atau impor LNG dari pemasok Corpus Christie Liquefaction (CCL), yang merupakan anak usaha perusahaan energi Amerika Serikat (AS) yang terdaftar di Bursa New York, Cheniere Energy, Inc. 

    Pengadaan itu merugikan keuangan negara sebesar US$113.839.186,60 atau setara sekitar Rp1,8 triliun. 

    “Bahwa Tersangka HK dan YA diduga memberikan persetujuan pengadaan LNG Import tanpa adanya pedoman pengadaan; memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi dan analisa secara teknis dan ekonomi,” jelas Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (31/7/2025).

    Berdasarkan konstruksi perkaranya, pembelian LNG impor dari CCL dilakukan dengan penandatangan kontrak pembelian tahun 2013 dan 2014, yang selanjutnya kedua kontrak digabungkan menjadi satu kontrak pada 2015.

    Jangka waktu kontrak pembelian yang diteken yaitu selama 20 tahun, dan pengiriman pasokan gas alam cair itu untuk periode 2019-2039. Artinya, kontrak pembelian untuk 20 tahun dan saat ini masih berjalan. 

    “Nilai kontrak kurang lebih dari US$12 miliar tergantung harga gas. [Kontrak pembelian] berjalan sampai dengan sekarang,” ungkap Asep. 

    Selain diduga memberikan persetujuan tanpa pedoman pengadaan maupun izin prinsip, Hari dan Yenni bersama-sama Karen diduga mengadakan impor LNG itu tanpa ‘back to back’ kontrak di dalam negeri, atau dengan pihak lain sehingga LNG yang diimpor tersebut tidak punya kepastian pembeli dan pemakainya.

    “Jadi membeli impor LNG tapi belum jelas siapa konsumennya. Seharusnya sudah jelas, sudah bisa diprediksi keuntungannya. Faktanya LNG tidak pernah masuk dan harganya lebih mahal dari produk gas di Indonesia,” terang Asep. 

    Selain itu, lembaga antirasuah menduga bahwa pembelian LNG dari CCL itu tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian ESDM. 

    Hal itu lantaran diduga berimplikasi pada iklim bisnis migas di dalam negeri. Saat ini, Indonesia tengah mengembangkan sejumlah blok migas seperti Masela, Andaman, Teluk Bintuni, serta sejumlah blok di Kalimantan. 

    Di luar itu, penyidik turut mengendus dugaan kedua tersangka sengaja melakukan impor LNG itu tanpa persetujuan RUPS dan Komisaris, serta memalsukan dokumen persetujuan direksi Pertamina. 

    Kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

    Sebelumnya, KPK telah menyeret mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan ke persidangan atas perkara tersebut. Karena akhirnya dijatuhi vonis pidana penjara 9 tahun dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

    Namun, Karen tidak dibebani uang pengganti kerugian negara US$113,83 juta. Hakim menyatakan uang pengganti itu dibebankan ke CCL.

    Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim justru memperberat hukuman Karen menjadi 13 tahun penjara. 

    “Tolak, Perbaikan kualifikasi dan pidana, terbukti pasal 3 TPK [UU Tindak Pidana Korupsi] jo Pasal 55 jo pasal 64, pidana penjara 13 tahun,” demikian dikutip dari situs resmi MA, Sabtu (1/3/2025). 

    Selain pidana badan, Majelis Hakim Kasasi turut memperberat pidana denda yang dijatuhkan ke Direktur Utama Pertamina 2009-2014 itu. Total hukuman denda yang dijatuhkan kepadanya yakni Rp650 juta subsidair 6 bulan kurungan.

  • Video: Israel Terpojok Saat RI, Inggris – UE Dukung Palestina Merdeka

    Video: Israel Terpojok Saat RI, Inggris – UE Dukung Palestina Merdeka

    Jakarta, CNBC Indonesia- Sebanyak 17 negara termasuk Indonesia, serta seluruh negara Uni Eropa dan Liga Arab mendesak agresi brutal Israel di Jalur Gaza segera berakhir, dan mendukung pendirian negara Palestina lewat solusi dua negara.

    Dukungan tersebut tertuang dalam Deklarasi New York yang merupakan hasil konferensi tingkat tinggi internasional, mengenai implementasi solusi dua negara di markas PBB, New York, Amerika Serikat.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 01/08/2025) berikut ini.

  • Portugal akan Akui Palestina Secepatnya pada September

    Portugal akan Akui Palestina Secepatnya pada September

    JAKARTA – Portugal berencana mengakui negara Palestina secepatnya pada September. Portugal menyusul Prancis, Inggris serta Kanada untuk menekan Israel terkait krisis kelaparan di Gaza.

    Kantor Perdana Menteri Luis Montenegro mengatakan jika persyaratan yang diajukan dan sebagian besar divalidasi oleh negara-negara yang hadir pada konferensi PBB terpenuhi, Portugal dapat mengakui negara Palestina secepatnya pada September, saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80″ di New York, lapor harian Diario De Noticias dan media lainnya.

    Namun, Montenegro mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Marcelo Rebelo de Sousa, presiden negara tersebut, dan partai-partai di parlemen.

    Dilansir ANTARA dari Anadoolu, Kamis, 31 Juli, kantor perdana menteri juga mengatakan sebelumnya mereka sudah menjelaskan asumsi atau persyaratan untuk memulai proses pengakuan, yaitu kesepakatan dengan sekelompok negara yang telah menjalin dialog permanen dengan kami dan yang telah berpartisipasi aktif dalam konferensi ini.