Xcloud.id

kab/kota: New York

  • Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan, bahwa Israel tak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

    Prancis adalah salah satu dari beberapa negara yang berencana untuk mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di New York. Belgia menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan akan mengambil langkah yang sama.

    “Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan dengan Putra Mahkota (Arab Saudi) – momentum yang telah diikuti oleh banyak mitra,” tulis Macron di media sosial X, setelah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

    Dilansir Al Arabiya, Rabu (3/9/2025), Macron mengatakan bahwa ia dan Pangeran Mohammed “akan memimpin bersama Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September.”

    “Tujuan kami jelas: untuk menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara – satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah baik rakyat Israel maupun Palestina,” kata pemimpin Prancis itu.

    “Ini akan membutuhkan penerapan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar kepada rakyat Gaza, dan pengerahan misi stabilisasi di Gaza,” tambahnya.

    “Kami juga berupaya memastikan bahwa, setelah itu, Hamas dilucuti dan dikeluarkan dari pemerintahan Gaza, Otoritas Palestina direformasi dan diperkuat, dan Jalur Gaza dibangun kembali sepenuhnya,” tutur Macron.

    Macron juga mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk tidak memberikan visa kepada pejabat-pejabat Palestina yang akan menghadiri Sidang Umum PBB mendatang, “tidak dapat diterima” dan harus dibatalkan.

    “Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan agar perwakilan Palestina dipastikan sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah,” kata Macron.

    “Sampai jumpa di New York pada 22 September. Bersama-sama, mari kita jadikan Konferensi Solusi Dua Negara ini sebagai titik balik yang menentukan bagi perdamaian dan keamanan bagi semua di kawasan ini,” tandas Macron.

    Tonton juga video “Pernyataan Sinis Trump soal Macron yang Mau Mengakui Palestina” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Viral Diaspora RI Ramai-ramai Demo, Bawa Tuntutan Rakyat 17+8

    Viral Diaspora RI Ramai-ramai Demo, Bawa Tuntutan Rakyat 17+8

    Jakarta, CNBC Indonesia – Diaspora Indonesia, baik dari kalangan mahasiswa maupun pekerja di luar negeri, kompak menggelar demonstrasi di negara domisili masing-masing.

    Pantauan CNBC Indonesia, seruan aksi demo dibagikan melalui media sosial gerakan atau lembaga seperti ‘Amerika Bergerak’ (Amerika Serikat/AS), ‘Aksi Kamisan Netherlands’ (Belanda), ‘Melbourne Bergerak’ (Australia), ‘Jerman Bergerak’ (Jerman), maupun Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di berbagai wilayah.

    Unggahan unjuk rasa masing-masing mendapat sorotan dari netizen Indonesia dan berbagai pihak. Banyak netizen yang menyampaikan dukungan dan rasa terima kasih atas partisipasi diaspora Indonesia untuk berekspresi dan menyuarakan pendapat.

    “Terimakasih telah lantang bersuara meskipun sudah tinggal nyaman di luar sana,” kata seorang netizen di Instagram.

    “terharu.. terima kasih untuk ikut berjuang,” ujar netizen lainnya.

    Pada 31 Agustus 2025, lebih dari 100 anggota diaspora Indonesia yang tinggal di Jerman berkumpul di Berlin untuk menggelar demo terkait situasi di Tanah Air.

    [Gambas:Instagram]

    Sementara itu, pada 28 Agustus hingga 1 September 2025, lebih dari 300 diaspora Indonesia di New York City menggelar long march memperingati korban yang tewas dalam unjuk rasa di Indonesia.

    [Gambas:Instagram]

    Sejumlah diaspora Indonesia di Australia juga turun ke jalan dan menyuarakan pendapat. Mereka membawa tuntutan rakyat 17+8 untuk pemerintah Indonesia, seperti yang digaungkan para demonstran di Tanah Air.

    [Gambas:Instagram]

    Di Jepang, seorang diaspora bernama Zhafira Aqyla berdiri di tengah jalan membawa poster berisi tuntutan rakyat 17+8.

    [Gambas:Instagram]

    Para diaspora di Belanda juga merencanakan unjuk rasa pada 4 September 2025 dengan berjalan dari ISS Erasmus University Rotterdam menuju KBBI Den Haag. Dalam poster yang beredar, aksi ini ditujukan sebagai bentuk solidaritas untuk driver ojek online (ojol) yang tewas, Affan Kurniawan, serta seluruh korban kekerasan negara.

    [Gambas:Instagram]

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terpeleset Saat Selfie, Wanita Ini Jatuh 90 Meter dan Meninggal

    Terpeleset Saat Selfie, Wanita Ini Jatuh 90 Meter dan Meninggal

    Jakarta –

    Seorang ibu di Rusia meninggal dunia di depan anak lelakinya karena lengah saat selfie. Selfie dengan smartphone di tempat berisiko tinggi memang berbahaya, bahkan kadang menghilangkan nyawa jika tidak waspada.

    Media setempat melaporkan, ibu berusia 45 tahun bernama Elizaveta Gushchina itu fanatik dalam olahraga ekstrim. Ia baru saja berhasil menyelesaikan bungee jumping di Pavlosk, wilayah dekat kota St Petersburg.

    Setelah selesai, dia kemudian kembali ke tempatnya memulai bungee jumping, di ketinggian sekitar 90 meter. Dia melepaskan tali pengamannya lalu untuk merayakan keberhasilan itu, dia selfie di depan anaknya.

    Malangnya, kakinya terpeleset dan dia pun jatuh. Badannya mengenai permukaan yang keras sehingga Elizaveta meninggal dunia seketika. “Dia menuju ke bagian pinggiran yang basah dan terpeleset, sehingga jatuh dari ketinggian dan meninggal,” tulis media setempat.

    Seperti dikutip detikINET dari New York Post, Elizaveta baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-45 pada hari sebelumnya. Anaknya menghadiahi perjalanan ke lokasi tersebut.

    Otoritas telah menyelidiki fasilitas olahraga ekstrim itu dan mereka tidak menemukan kejanggalan. Sang ibu dipastikan meninggal dunia karena kecelakaan yang tragis.

    “Kemarin, dalam situasi yang tragis, pelompat berpengalaman dan ibu dari dua orang anak, Liza, telah meninggal dunia,” sebut klub olahraga ekstrim yang diikuti oleh Elizaveta.

    “Elizaveta Gushchina, bersama dengan anaknya, adalah anggota dari klub olahraga kami. Saat ini, seluruh tim berduka atas kehilangan ini. Ini adalah tragedi yang sangat besar bagi kami,” tambah mereka.

    (fyk/fay)

  • Kallas Peringatkan Perpecahan Uni Eropa Terkait Gaza Merusak Kredibilitas Blok Tersebut

    Kallas Peringatkan Perpecahan Uni Eropa Terkait Gaza Merusak Kredibilitas Blok Tersebut

    JAKARTA – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memperingatkan pada Hari Senin, kredibilitas blok tersebut dirusak oleh perpecahannya di Timur Tengah, terutama serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

    Berbicara di Forum Strategis Bled di Slovenia, Kallas mengakui negara-negara anggota masih terpecah belah mengenai pendekatan mereka terhadap konflik ini, tidak seperti di Ukraina, di mana konsensus telah tercapai.

    “Saya terus mendesak, sangat keras, karena saya juga merasa kredibilitas Uni Eropa yang dipertaruhkan, bahwa kita harus, Anda tahu, bersatu dalam respons ini,” ujarnya, melansir Daily Sabah 2 September.

    Kendati demikian, Kallas menolak klaim Uni Eropa, yang tidak menangguhkan perjanjian asosiasinya dengan Israel atau menjatuhkan sanksi apa pun, tidak aktif di Gaza, menekankan blok tersebut merupakan salah satu penyedia bantuan kemanusiaan terbesar dan tetap menjadi pendukung terkuat Otoritas Palestina.

    “Kami melakukan semampu kami, tetapi itu tidak cukup, karena bencana kemanusiaan ini masih berlangsung. Jadi, saya terus bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mencapai posisi yang sama,” tandasnya.

    Diketahui, jumlah negara Uni Eropa yang mengakui dan berencana mengakui Negara Palestina terus bertambah. Terbaru, Belgia menyatakan rencananya mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.

    Dalam unggahannya di media sosial X Menteri Luar Negeri Maxime Prevot menuliskan, Belgia akan bergabung dengan para penandatangan Deklarasi New York, yang membuka jalan bagi solusi dua negara, atau Negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Keputusan ini diambil “mengingat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, dan sebagai tanggapan atas kekerasan yang dilakukan oleh Israel yang melanggar hukum internasional,” tambah Menlu Prevot, dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.

    Dikutip dari Anadolu, hingga rencana pengakuan Prancis, ada 12 negara UE yang sudah atau akan mengakui Negara Palestina. Sebelumnya Polandia, Hongaria, Rumania, Slovakia, Bulgaria, Spanyol, Swedia, Norwegia, Irlandia, Slovenia dan Siprus Yunani sudah terlebih dahulu mengakui Negara Palestina.

  • Prabowo Akhirnya Tetap Terbang ke China, Sempat Disebut Batal

    Prabowo Akhirnya Tetap Terbang ke China, Sempat Disebut Batal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan telah meninggalkan Indonesia dan bertolak ke China pada Selasa (2/9/2025) malam. 

    Keberangkatan Presiden itu untuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis.

     “Pada malam hari ini, bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Presiden Prabowo,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (2/9/2025).

    Sebelumnya, di tengah eskalasi demonstrasi pada akhir pekan lalu, Prabowo disebut memutuskan menunda kunjungan ke acara di China itu.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan sejatinya sepanjang September, Prabowo dijadwalkan meninggalkan Indonesia untuk menghadiri sejumlah agenda internasional termasuk Sidang Tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika Serikat.

    “Salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri Sidang Tahunan PBB di New York. Ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujar Mensesneg dalam keterangannya, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/08/2025).

    Selain faktor agenda internasional, dinamika yang terjadi di dalam negeri turut menjadi pertimbangan utama penundaan kunjungan tersebut. “Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin memonitor secara langsung. Kemudian beliau juga ingin memimpin secara langsung, kemudian mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” tuturnya.

  • Kapal Pesiar Terbesar Dunia Mulai Berlayar, Punya Teknologi Canggih

    Kapal Pesiar Terbesar Dunia Mulai Berlayar, Punya Teknologi Canggih

    Jakarta –

    Kapal pesiar terbesar di dunia saat ini, Star of The Seas, memulai pelayaran perdananya dengan para penumpang. Kapal ini adalah milik perusahaan Royal Carribean.

    Star of The Seas berangkat dari Port Canaveral di Miami. Kapal yang luar biasa jumbo ini punya 20 geladak dan dapat mengangkut sampai 5.000 penumpang.

    Star of The Seas mulai diluncurkan September 2024 dan setelah berbagai uji coba, kini dioperasikan. Setelah bertolak dari dermaga, kapal akan berlayar selama tujuh malam ke berbagai lokasi eksotik, termasuk San Juan, St. Kitts, dan pulau pribadi Royal Caribbean di Bahamas.

    Dengan tonase kotor 248.663, Star of the Seas berbagi gelar kapal pesiar terbesar di dunia dengan kapal saudaranya, Icon of the Seas. Ada berbagai teknologi mutakhir dibenamkan.

    Ditenagai oleh gas alam cair (LNG), kapal ini mengurangi emisi hingga 30% dibandingkan bahan bakar tradisional. Itu menjadi langkah strategis untuk menarik wisatawan yang sadar lingkungan, sebuah demografi yang diproyeksikan tumbuh sebesar 15% setiap tahun.

    Kapal Star of the Seas. Foto: Royal Carribean

    Ada software NAPA Stability generasi terbaru untuk mengukur stabilitas dan informasi kerusakan kapal, optimasi rute berbasis AI, sampai aplikasi tamu real time dengan pendekatan digital first.

    Kota mega terapung ini punya banyak fasilitas, termasuk sebuah aquadome dengan air terjun setinggi 17 meter. Ada 40 bar dan restoran, taman air terbesar di laut, dinding panjat tebing, lapangan golf mini, dan lainnya. Kemewahan tersebut dibanderol dengan harga yang mahal.

    Dikutip detikINET dari New York Post, tiket termurah mulai dari USD 951 per orang. Namun meskipun harganya mahal, permintaan liburan pesiar sedang mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

    “Ada lebih banyak orang yang memesan liburan kapal pesiar di masa mendatang dibandingkan periode yang sama dalam sejarah,”ujar Stewart Chiron, pendiri The Cruise Guy.

    (fyk/fay)

  • Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Mengikuti negara-negara Barat lainnya, Belgia juga akan mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh menteri luar negerinya pada hari Selasa (2/9).

    “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025).

    Prevot mengatakan keputusan itu diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Gaza, di mana serangan Israel telah menggusur sebagian besar penduduk dan PBB telah menyatakan bencana kelaparan.

    “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” tulis Prevot.

    “Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tambahnya.

    Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di sidang PBB, yang akan diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 23 September di New York.

    Banyak negara Barat lainnya sejak itu telah melakukan hal yang sama.

    Sementara itu, pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan Israel untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Lihat juga Video ‘Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • BMW Sudah Jual 3 Juta Kendaraan Elektrifikasi, Separuhnya Mobil Listrik!

    BMW Sudah Jual 3 Juta Kendaraan Elektrifikasi, Separuhnya Mobil Listrik!

    Jakarta –

    BMW Group resmi menorehkan pencapaian bersejarah. Produsen asal Jerman ini baru saja melakukan pengiriman mobil elektrifikasi ke-3 juta kepada konsumen, dengan setengahnya sudah berupa mobil listrik murni.

    Tonggak baru ini diraih lewat penyerahan BMW Seri 3 plug-in hybrid dari pabrik Munich, Jerman. Angka tersebut tercapai berkat meningkatnya penjualan mobil listrik penuh dan plug-in hybrid pada paruh pertama 2025.

    “Dengan tercapainya tiga juta kendaraan elektrifikasi, BMW Group menunjukkan bahwa mobil listrik dan plug-in hybrid sudah menjadi pilar utama dalam portofolio produk kami,” ujar Jochen Goller, Member of the Board of Management of BMW AG Customer, Brands, Sales.

    Tampang BMW iX M70 xDrive 2025 Foto: (dok. BMW/Fabian Kirchbauer)

    Saat ini, lebih dari satu dari empat kendaraan BMW Group yang terjual sudah menggunakan teknologi elektrifikasi,” lanjut Goller.

    Dari total penjualan, Eropa menyumbang porsi terbesar. Lebih dari 60% kendaraan elektrifikasi BMW Group mengalir ke konsumen di Benua Biru.

    Bahkan, di kawasan ini, pangsa kendaraan elektrifikasi dalam total penjualan BMW sudah melampaui 40%.

    Menariknya, bukan hanya mobil listrik penuh yang mencatat lonjakan penjualan. Model plug-in hybrid BMW juga semakin diminati, dengan pertumbuhan signifikan sepanjang paruh pertama 2025 dibandingkan periode tahun sebelumnya.

    BMW Group sebelumnya juga sudah merayakan pencapaian 1,5 juta unit mobil listrik murni. Momen itu ditandai dengan penyerahan MINI Countryman listrik dari pabrik Leipzig, Jerman kepada konsumen di Portugal pada Juli lalu.

    Fakta menariknya, BMW menggambarkan, jika seluruh mobil listrik yang dijual BMW sejak era i3 hingga sekarang disusun berbaris, panjangnya bisa mencapai 6.500 kilometer atau setara jarak dari markas mereka di Jerman ke New York, Amerika Serikat.

    Strategi BMW Group ke depan tetap berfokus pada mobilitas elektrik, digital, dan berkelanjutan. Saat ini, konsumen bisa memilih lebih dari 15 model mobil listrik penuh dari berbagai merek di bawah BMW Group, ditambah lebih dari 10 model plug-in hybrid.

    Salah satu yang jadi sorotan adalah BMW iX terbaru, yang kini menawarkan jarak tempuh lebih jauh ketimbang versi sebelumnya. Perlu diingat, model iX terbaru ini sudah dijual oleh BMW Indonesia per GIIAS 2025 lalu.

    Kehadiran model-model baru ini sekaligus menunjukkan konsistensi BMW dalam menghadirkan inovasi elektrifikasi yang praktis dan relevan untuk kebutuhan konsumen global.

    Lebih dari setengah abad BMW sudah bereksperimen dengan teknologi elektrifikasi. Dari pionir lewat BMW i3, hingga kini menjadi salah satu pemain kunci dengan 3 juta unit kendaraan elektrifikasi di tangan konsumen, perjalanan panjang ini seolah jadi bukti bahwa masa depan mobilitas memang tak bisa dilepaskan dari listrik.

    (mhg/dry)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    AS Tangguhkan Persetujuan Visa Bagi Hampir Semua Warga Palestina

    Washington DC –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah ini memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Kebijakan terbaru Washington tersebut, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times, dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah pejabat, pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Kebijakan terbaru ini akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, untuk kuliah, dan untuk perjalanan bisnis, setidaknya untuk sementara.

    Pembatasan ekstensif yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS yang dikirimkan ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu, menurut empat sumber AS, juga akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran.

    Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan “sepenuhnya dan menyeluruh”.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina.

    Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2 — yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS — kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina.

    Tonton juga video “Gebrakan Baru Trump! Pemohon Visa AS Wajib Setor Rp 245 Juta” di sini:

    Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini diambil menyusul penolakan dan pencabutan visa para pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pada September ini.

    Langkah Washington itu dilakukan setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Keempat negara itu akan bergabung dengan 147 negara lainnya yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)