Xcloud.id

kab/kota: New York

  • Dubes Pakistan Kecam Israel di DK PBB: Agresor Berpura-pura Jadi Korban

    Dubes Pakistan Kecam Israel di DK PBB: Agresor Berpura-pura Jadi Korban

    New York –

    Perwakilan tetap Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara terang-terangan mengecam Israel dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Islamabad menuduh Tel Aviv telah melanggar hukum internasional sambil berpura-pura menjadi korban.

    Duta Besar Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025), menyampaikan kecaman itu dalam sidang khusus Dewan Keamanan PBB pada Kamis (11/9) untuk membahas serangan mengejutkan Israel terhadap Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional — yaitu Israel — untuk menyalahgunakan ruang sidang ini dan tidak menghormati kesucian dewan ini,” kata Ahmad dalam pernyataannya.

    “Israel adalah penjajah yang tidak mendengarkan siapa pun, yang tidak mengindahkan nasihat apa pun, bahkan dari teman-temannya, jika memang masih ada,” sebutnya.

    “Israel membantah, dan bukan hanya membantah, Israel mengancam anggota komunitas internasional, media internasional, organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional… dan mengancam PBB dan para pejabat seniornya,” imbuh Ahmad.

    Lebih lanjut, Ahmad menuduh Israel telah bertindak “dengan impunitas, dilindungi oleh para pembelanya yang berulang kali, sama saja dalam tindakan ilegalnya dan pembangkangannya terhadap komunitas internasional”.

    Ahmad kemudian membandingkan Israel dengan “semua penjajah” yang “meskipun menjadi agresor, mereka berpura-pura dan berperan sebagai korban”.

    Kecaman itu menanggapi pernyataan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon yang membandingkan serangan Tel Aviv di Doha dengan operasi pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) atau US Navy SEAL tahun 2011 silam di Pakistan yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden.

    “Ketika bin Laden dilenyapkan di Pakistan, pertanyaan yang diajukan bukanlah, ‘Mengapa menargetkan teroris di wilayah asing?’” kata Danon dalam forum Dewan Keamanan PBB tersebut.

    Serangan Israel di wilayah Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat menuai kecaman banyak pihak. Tel Aviv mengklaim serangannya menargetkan para pemimpin senior Hamas, namun menewaskan korban sipil.

    Sidang khusus Dewan Keamanan PBB itu mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel tersebut dan menyatakan dukungan untuk kedaulatan Qatar serta perannya sebagai mediator dalam negosiasi Gaza.

    AS yang biasanya melindungi Israel, sekutu dekatnya, di forum PBB, turut mendukung pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB, yang hanya dapat disetujui melalui konsensus dari seluruh 15 negara anggotanya. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump terhadap serangan yang diperintahkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Ramallah –

    Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyambut baik resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina tanpa kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di New York, Amerika Serikat (AS), resolusi yang disebut “Deklarasi New York” — yang diajukan Prancis dan Arab Saudi — itu mendapatkan 142 suara mendukung, dengan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan AS, dan 12 suara memilih abstain.

    “Saya mengapresiasi diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa… tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur (yang dianeksasi Israel) sebagai ibu kotanya,” sebutnya.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan Hamas.

    Deklarasi New York ini secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Tel Aviv –

    Israel menolak mentah-mentah resolusi yang didukung oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal pembentukan negara Palestina yang bebas dari kelompok Hamas. Tel Aviv menyebut resolusi itu hanya akan mendorong Hamas untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menegaskan bahwa Tel Aviv “menolak mentah-mentah” resolusi yang juga disebut “Deklarasi New York” tersebut.

    Tel Aviv menyebut voting yang digelar Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) — dengan hasilnya menunjukkan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), dan 12 suara memilih abstain — sebagai “memalukan”.

    Marmorstein menyebut Deklarasi New York yang mendapat dukungan mayoritas itu sebagai bukti bahwa Majelis Umum PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan”.

    “Tidak ada referensi terhadap fakta sederhana bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya perang, melalui penolakannya untuk mengembalikan para sandera dan melucuti senjata,” kata Marmorstein dalam pernyataannya.

    “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian — sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” sebutnya.

    “Israel berterima kasih kepada semua negara yang tidak mendukung keputusan memalukan di Majelis Umum ini,” imbuh Marmorstein.

    Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut, secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    New York –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kompak mendukung resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang — termasuk Israel dan sekutu utamanya, AS — dan 12 suara memilih abstain.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan mereka untuk mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Hasil voting resolusi yang mendukung negara Palestina yang bebas dari Hamas ditampilkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Foto: AFP/ANGELA WEISS

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Lihat juga Video ‘Trump Didemo Massa Pro-Palestina di Restoran, Diteriaki Hitler’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Tak Perlu Kampus Elit, Sukses Ditentukan dari Hal Ini – Page 3

    Tak Perlu Kampus Elit, Sukses Ditentukan dari Hal Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Banyak data menunjukkan bahwa gelar sarjana tetap menjadi investasi berharga. Menurut Bank Sentral New York, lulusan perguruan tinggi rata-rata didirikan 68% lebih tinggi per dibandingkan tahun mereka yang hanya lulusan SMA.

    Selain itu, pemegang gelar umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, kepemilikan rumah yang lebih tinggi, serta peluang pernikahan yang lebih besar.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (13/9/2025), meski begitu, tidak semua gelar memberikan hasil yang sama.

    Pilihan jurusan dan kampus yang ditempuh sangat mempengaruhi prospek ke depan. Namun, menurut pakar pendidikan tinggi, Jeff Selingo, kesuksesan tidak selalu bergantung pada perjalanan studi di kampus bergengsi atau berbiaya mahal, seperti universitas Ivy League (contohnya Harvard) atau “Ivy-plus” seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT).

    “Meskipun Anda tidak bersekolah di salah satu sekolah elit tersebut, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang memuaskan dengan gaji tetap lulus kuliah dengan memanfaatkan dua cara berikut: memperoleh keterampilan yang paling diinginkan oleh para pemberi kerja dan mendapatkan magang,” tulis Selingo dalam buku barunya “Dream School: Menemukan Perguruan Tinggi yang Tepat untuk Anda.”

    Selingo menggunakan hasil penelitian dan survei terhadap lebih dari 3.000 orang tua untuk memberi panduan bagi siswa dan keluarganya agar gelar sarjana benar-benar bermanfaat. Ia menemukan bahwa ada dua hal penting yang harus dimiliki siswa, yaitu keterampilan dan pengalaman magang. Hal kedua ini bisa diperoleh di banyak perguruan tinggi, bukan hanya di kampus terkenal seperti Ivy League.

     

  • Majelis Umum PBB Akan Voting Resolusi Negara Palestina Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Akan Voting Resolusi Negara Palestina Bebas dari Hamas

    New York –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melakukan pemungutan suara atau voting untuk mendukung “Deklarasi New York”, sebuah resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara untuk Israel dan Palestina, namun tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan badan dunia itu mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” ini, seperti dilansir AFP, Jumat (12/9/2025), menyatakan di dalamnya bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”.

    Deklarasi itu kemudian menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Voting akan digelar dalam rangkaian Sidang Umum PBB yang digelar di markas besar badan dunia tersebut di New York, Amerika Serikat (AS).

    Deklarasi New York tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan pernyataan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Voting untuk Deklarasi New York itu akan mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB mendatang yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina selama Sidang Umum PBB berlangsung.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Data Inflasi AS Dorong Optimisme Pasar, Wall Street Ditutup Menguat

    Data Inflasi AS Dorong Optimisme Pasar, Wall Street Ditutup Menguat

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Kamis (11/9/2025) waktu setempat seiring dengan data inflasi dan tenaga kerja yang memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve bulan ini.

    Melansir Reuters pada Jumat (12/9/2025), indeks S&P 500 naik 0,85% ke level 6.587,47. Indeks Nasdaq menguat 0,72% menjadi 22.043,08, sedangkan Dow Jones Industrial Average melonjak 1,36% ke 46.108,00 dan menutup perdagangan di rekor tertinggi.

    Saham JPMorgan dan Goldman Sachs memimpin kenaikan Dow dengan penguatan lebih dari 1%. Dari 11 sektor S&P 500, sepuluh ditutup naik, dipimpin sektor material yang melesat 2,14% dan disusul kesehatan dengan kenaikan 1,73%.

    Data terbaru menunjukkan inflasi konsumen AS pada Agustus naik lebih tinggi dari perkiraan dengan kenaikan tahunan terbesar dalam tujuh bulan terakhir.

    “Inflasi tetap membandel. Apakah kita menyebutnya stagflasi atau tidak, tergantung definisi masing-masing. Yang jelas, saat ini kita berada pada periode yang berbeda dari beberapa tahun terakhir, dengan pasar tenaga kerja yang melambat signifikan sementara inflasi belum ikut turun,” ujar Atsi Sheth, Chief Credit Officer Moody’s Ratings di New York.

    Sheth memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga 25 basis poin pekan depan dan memangkas lagi 25 basis poin pada akhir tahun.

    Perdagangan kontrak berjangka menunjukkan pelaku pasar hampir pasti memperkirakan penurunan suku bunga minimal 25 basis poin pada rapat kebijakan pekan depan, dengan peluang sekitar 7% untuk pemangkasan lebih dalam sebesar 50 basis poin.

    Ekspektasi itu muncul setelah serangkaian data pasar tenaga kerja yang lemah serta rilis data inflasi produsen pada Rabu yang lebih rendah dari perkiraan.

  • Wakil Tetap RI Ungkap Negara-negara Dunia Sepakat PBB Harus Direformasi

    Wakil Tetap RI Ungkap Negara-negara Dunia Sepakat PBB Harus Direformasi

    Jakarta –

    Wakil Tetap RI (Watapri) untuk PBB di New York, Umar Hadi mengungkapkan negara-negara anggota sudah menyepakati reformasi PBB. Alasannya, menurut Umar Hadi, karena perubahan situasi global yang terjadi sejak PBB didirikan 80 tahun lalu.

    Umar menjelaskan setidaknya ada 3 hal yang berbeda kondisi PBB saat 80 tahun yang lalu dengan sekarang. Mulai dari jumlah negara anggota, perkembangan negara-negara anggota, hingga kehadiran dari berbagai perusahaan yang dapat mempengaruhi ekosistem dunia lewat sisi ekonomi.

    “Jadi memang banyak negara sepakat bahwa PBB ini sebagai organisasi harus mengalami reformasi karena perubahan situasi tadi,” kata Umar Hadi dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Umar meyakini faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau menjadi dasar keinginan negara anggota agar PBB melakukan reformasi. Sebabnya, kata dia, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya.

    “Saya kira itu sebagai latar belakang. Karena itu yang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini sepertinya tidak biasa-biasa saja,” ujar Umar.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, kata Umar, dalam sidang nanti menegaskan komitmen Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme melalui PBB. Sekaligus juga menjelaskan tentang perkembangan dan apa yang menjadi prioritas Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia.

    “Lalu juga tentunya kita perlu mengupdate negara-negara anggota PBB lainnya, mengenai perkembangan kita dan apa prioritas-prioritas kita ke depan yang tentunya adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” terang Umar.

    “Lalu kita juga kan perlu, faktanya sebetulnya Indonesia ini dalam berbagai isu global kita ada kepemimpinan dalam isu lingkungan hidup, dalam isu HAM, SDG, apalagi kalau isu Palestina, ada peran-peran kepemimpinan kita dan kontribusi kita kepada PBB termasuk dalam hal reformasi PBB itu sendiri,” pungkasnya.

    Sidang Umum ke-80 PBB sendiri telah dibuka pada 9 September 2025. Dua minggu setelahnya, akan digelar Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.

    Kehadiran Prabowo bakal menjadi kali pertama Presiden RI sejak 10 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

    Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di sidang tersebut. Prabowo akan berpidato pada Selasa (23/9) mendatang.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23 (September),” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (22/8).

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Charlie Kirk Tewas Ditembak, Netizen Terbelah

    Charlie Kirk Tewas Ditembak, Netizen Terbelah

    Jakarta –

    Aktivis sayap kanan Amerika Serikat (AS) Charlie Kirk meninggal dunia usai ditembak saat menjadi pembicara acara di Universitas Utah Valley di Orem, Utah. Charlie Kirk tewas dengan luka tembak di leher. Kabar ini sangat ramai di media sosial, khususnya X.

    Dilansir detikNews, Kamis (11/9/2025), rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan Kirk tengah berbicara di acara Universitas Utah Valley. Saat itu, Kirk sedang menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa dalam acara kampus.

    Setelah itu, tiba-tiba Kirk ditembak. Sebuah pernyataan oleh Universitas Utah Valley yang dikirimkan ke media AS, termasuk New York Times dan Fox News, mengatakan tembakan dilepaskan dari sebuah gedung sekitar 200 yard (182 meter) jauhnya.

    Para netizen terbelah, ada yang menyebut Charlie pantas mendapatkan hukuman, yang lain berduka untuknya. Ia memang kerap mengutarakan pendapat kontroversial, bahkan merendahkan beberapa kelompok masyarakat. Ia juga pembela kepemilikan senjata api.

    “Kita belum tahu apa yang memotivasi orang yang menembak dan membunuh Charlie Kirk, tapi kekerasan keji semacam ini tidak memiliki tempat dalam demokrasi kita. Michelle dan saya akan mendoakan keluarga Charlie malam ini, terutama istrinya, Erika, dan kedua anak mereka yang masih kecil,” tulis mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama di X.

    “Charlie Kirk adalah seorang ayah dan suami. Dia manusia. Saya tidak peduli jika Anda tidak sependapat dengannya secara politik, tidak ada yang membenarkan tindakan keji ini,” tulis sebuah akun.

    “Charlie Kirk baru-baru ini berkata kepada seorang Palestina bahwa tidak ada yang namanya orang Palestina. Nah, sekarang lihat… tidak ada lagi yang namanya Charlie Kirk,” sebut yang lain.

    “Jika Anda ngeri dengan penembakan Charlie Kirk, maka mungkin lihatlah kekerasan yang lebih mengerikan yang dilakukan Israel terhadap orang-orang (terutama anak-anak) di Gaza setiap hari, sebuah genosida yang kebetulan didukung oleh Charlie Kirk,” tegas sebuah akun.

    “Orang-orang ingin bersimpati atas insiden Charlie Kirk, tapi dia dan para pendukungnya tidak pernah menunjukkan simpati ke mereka yang mendorong perbaikan undang-undang senjata setelah penembakan massal dan penembakan di sekolah yang tak terhitung jumlahnya. Kini, dia menjadi contoh lain mengapa undang-undang senjata diperlukan dan ini adalah kenyataan pahit Amerika,” sebut sebuah akun.

    Ada pula yang menyebut teori konspirasi bahwa Kirk sengaja dikorbankan sebagai pengalihan isu. “Setelah melihat respons Trump, saya cukup yakin MAGA baru saja mengorbankan Charlie Kirk dalam upaya menyelamatkan Trump dari Epstein Files dan perang yang tidak dapat dihentikannya,” cetusnya.

    “Charlie Kirk bukanlah seorang martir. Ia adalah korban kekerasan yang ia picu,” sebut sebuah akun.

    (fyk/fyk)

  • Konflik Gaza Jadi Perhatian Dunia Perfilman

    Konflik Gaza Jadi Perhatian Dunia Perfilman

    Jakarta –

    Lebih dari 1.200 insan perfilman ternama, termasuk di dalamnya Tilda Swinton (Film “Narnia”), Olivia Colman (“The Favourite”), Mark Ruffalo (“Hulk”), dan sutradara Yorgos Lanthimos (“Poor Things”), menandatangani petisi yang digagas kelompok “Film Workers for Palestine”.

    Dalam petisi tersebut mereka menyatakan tidak akan bekerja sama dengan lembaga film Israel yang dianggap terlibat dalam tindakan genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina. Seperti festival-festival film besar di Israel yang masih bekerja sama dengan pemerintah.

    Namun, para penandatangan petisi menekankan bahwa boikot ini ditujukan pada institusi, bukan pada individu pembuat film asal Israel.

    Asosiasi produser film Israel menyebut petisi ini salah arah dan menyasar pihak yang keliru.

    Aksi ini terinspirasi dari inisiatif “Filmmakers United Against Apartheid” yang muncul di akhir tahun 1980an, menyerukan boikot budaya terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan. Aksi yang digagas sutradara Martin Scorsese.

    “The Road Between Us: The Ultimate Rescue” sempat batal tayang

    Film terkait konflik Gaza antara Palestina dan Israel turut hadir dalam Festival Film Internasional Toronto yang digelar 4-14 September 2025.

    Pada Rabu (10/09) film dokumenter “The Road Between Us: The Ultimate Rescue” akan tayang perdana. Film ini menceritakan kisah seorang pensiunan jenderal yang melakukan perjalanan ke Kibbutz Nahal Oz pada 7 Oktober 2023 untuk menyelamatkan putra dan keluarganya dari serangan Hamas.

    Film yang diproduksi di Kanada oleh sutradara Barry Avrich ini menggunakan rekaman dari pihak Hamas yang merekam serangan. Karena kurangnya “izin penggunaan material film secara hukum” film ini sempat batal tayang dan dihapus dari program festival, meski pada akhirnya kembali diputar setelah menghadapi serangkaian protes dan tuduhan penyensoran.

    Lebih dari 1.000 orang dari industri hiburan, termasuk warga Amerika Amy Schumer dan Debra Messing, menandatangani petisi yang menuduh Festival Film Toronto ingin membungkam suara Yahudi.

    Penyelenggara pun meminta maaf dan mengumumkan bahwa mereka telah menemukan solusi untuk mengatasi masalah hukum tersebut. Sutradara Barry Avrich, dalam wawancaranya dengan majalah film Deadline, berencana membawa tim keamanannya sendiri untuk menghadiri festival.

    “Standing Ovations” untuk ” The Voice of Hind Rajab”

    Film “The Voice of Hind Rajab” karya sutradara Tunisia, Kaouther Ben Hania, juga akan turut diputar di Toronto. Film yang digarap dari kisah nyata seorang gadis kecil yang tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Januari 2024 ini berhasil memenangkan penghargaan Silver Lion pada Festival Film Venesia di Italia. Film ini membuat para penonton yang hadir pada penayangan perdananya begitu terharu dan memberikan tepuk tangan meriah selama lebih dari 20 menit.

    Namun film ini juga memicu reaksi keras. Sutradara Kaouther Ben Hania mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa kru filmnya menerima “ribuan bahkan puluhan ribu” pesan intimidasi pasca pemutaran perdananya.

    Seruan atau petisi di industri film belum satu suara. Dalam sebuah opini di New York Times, jurnalis Sharon Waxman menulis bahwa Timur Tengah adalah “isu sensitif” bagi Hollywood, yang memicu “emosi yang mendalam dan kemarahan” di mana-mana.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Diserang Israel, Qatar Tegaskan Tetap Mediasi Gencatan Senjata Gaza” di sini:

    (ita/ita)