Xcloud.id

kab/kota: New York

  • Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

    Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pekan ini. Pengakuan akan disampaikan Inggris usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyelesaikan kunjungan dari negara itu.

    Dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9), rencana pengakuan Inggris atas negara Palestina itu diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    The Times melaporkan pemerintah Inggris akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Kunjungan Trump ke Inggris

    Trump berkunjung ke Inggris Selasa (16/09) malam atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer. Pemerintah di London menyebut kunjungan ini menunjukkan bahwa “hubungan Inggris-Amerika Serikat adalah yang terkuat di dunia, dan dibangun di atas sejarah selama 250 tahun.”

    Selama kunjungan berlangsung, kedua kepala negara dijadwalkan mengumumkan berbagai kesepakatan di bidang energi dan teknologi, termasuk perjanjian kerja sama untuk memperkuat energi nuklir.

    Puncak seremoni dilangsungkan pada Rabu (17/09), ketika Trump dan Ibu Negara Melania disambut dengan kemegahan kerajaan di Istana Windsor, diarak dalam prosesi kereta kuda bersama Raja Charles, Ratu Camilla, Pangeran William, dan Putri Catherine, yang dilengkapi jamuan kenegaraan, atraksi udara militer, dan tembakan meriam kehormatan.

    Pada Kamis (18/9), Starmer dijadwalkan menjamu Trump di Istana Chequers di pedesaan di luar kota London. Mereka akan membahas tarif impor baja Inggris ke AS yang masih tinggi di angka 25%.

    Trump menyebut kunjungan kenegaraan keduanya yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Inggris sebagai kehormatan tertinggi dalam hidupnya. Hal itu diungkap Trump saat berpidato di sebuah jamuan makan mewah yang diselenggarakan oleh Raja Charles III.

    “Salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” kata Trump dilansir AFP, Kamis (18/9).

    “Ini benar-benar salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” lanjutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/rfs)

  • Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan naik podium dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York.

    Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan urutan ketiga ini di luar tradisi PBB.

    Ini bukan sekadar urutan agenda tetapi dapat dipandang secara eksistensial, bahwa Indonesia sebagai negara non-blok, yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, ditempatkan di posisi yang jarang diberikan untuk aktor di luar hegemoni Barat-Latin Amerika.

    Secara filosofis, posisi ini mengingatkan kita pada dialektika Hegel: bahwa tesis Barat yang diwakili Amerika, antitesis Global South diwakili Brazil, dan sintesis potensial dari Indonesia menggambarkan betapa diperhitungkannya posisi Indonesia di percaturan internasional.

    Nampaknya dunia sedang mencari jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan antara Barat dan BRICS, Amerika dan Tiongkok, serta melemahnya multilateralisme global.

    Karena itu Presiden Prabowo diharapkan mampu membangun narasi sebagai jembatan bagi para pihak, bukan sekadar gema retorik di tengah erosi multilateralisme.

    Suara Jakarta di New York

    Secara historis, pidato Prabowo menandai kembalinya presiden Indonesia ke podium Majelis Umum setelah absen satu dekade. Presiden Joko Widodo, selama dua periode, memilih mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri, sebagai sebuah pilihan pragmatis. Prabowo menjadi presiden keempat RI yang berpidato langsung di sidang ini, setelah pendahulunya presiden Soekarno, Suharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tradisi PBB menempatkan Brasil dan AS di urutan pertama, sementara slot ketiga sering menjadi arena uji bagi aktor menengah yang berpotensi memediasi. Posisi ketiga lebih dilihat sebagai bobot diplomatik strategis dan simbol kehormatan. Peluang ini sekaligus merupakan pernyataan implisit bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan narasi global.

    Tesis ini menguji kredibilitas Prabowo dalam membangun narasi politik internasional: apakah ia bisa mengubah persepsi soal urutan berbicara menjadi amplifier bagi suara Jakarta di New York.

    Komunikasi multilateralisme

    Di tengah ketegangan Barat-BRICS, rivalitas AS-Tiongkok, dan pelemahan fondasi multilateralisme serta perang Rusia – Ukraina, pidato Presiden Prabowo tak hanya harus didengar, tapi juga diukur; apakah posisi Indonesia, yang dianggap unik, mampu menjadi jembatan ketegangan akibat benturan aliansi ekonomi, dan keberpihakan pada entitas global secara netral, seperti soal Palestina.

    Ini sangat tergantung dari pilihan materi atau narasi yang akan digaungkan Prabowo di arena sidang tersebut.

    Secara filosofis, Presiden Prabowo tetap dapat menggemakan gagasan tentang “perdamaian abadi” melalui federasi republik: multilateralisme, bukan utopia dalam konstruksi rasional yang rapuh.

    Prabowo juga harus mampu mendinginkan eskalasi BRICS dan Amerika, Trump dan Tiongkok, bukan sekadar mengutuk perang misalnya, tetapi mengusulkan kerangka pragmatis. Fokus pada isu Palestina, Qatar, dan stabilitas global lain, sebuah portofolio mencerminkan peran netral Indonesia sebagai aktor global.

    Narasi Internasional Prabowo harus tetap dalam dimensi komunikasi bergestur Indonesia, mencerminkan semangat ideologis Indonesia, seperti yang pernah dilakukan presiden Soekarno ketika itu. Setiap narasi yang disodorkan harus mencerminkan gagasan identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat baik secara: politik, ekonomi dan sosial dalam konstelasi global yang aktif, jauh dari jebakan polarisasi.

    Kiprah Indonesia

    Menurut Analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo ditandai “diplomatic charm offensive” di mana Indonesia berupaya memperbesar pengaruhnya secara global, fokus pada multi-alignment dan kebijakan “good neighbor” yang bisa jadi jembatan Barat dan Global South, tanpa mengabaikan orientasi regional dan domestik. Sebagai pemimpin informal ASEAN Prabowo harus menempatkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik kawasan seperti Laut China Selatan.

    Arah kebijakan luar negeri seperti itulah yang ditunggu dunia internasional di tengah ambisi besar, menciptakan perdamaian dunia. Dorongan Indonesia terhadap posisi ASEAN menuju peran global harus disisipkan sebagai upaya menciptakan kedaulatan, modernisasi pertahanan, dan keseimbangan ekonomi.

    Karena itu keputusan bergabung dengan BRICS harus memberi benefit pada kawasan ASEAN, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan baru dengan AS.

    Narasi Prabowo harus “big deal,” sehingga bisa lebih memorable daripada pidato Soekarno jika substansinya kuat.

    Maka Presiden Prabowo seharusnya mengangkat isu-isu strategis yang mencerminkan posisi netral Indonesia dan kontribusinya bagi multilateralisme.

    Pertama, isu Palestina harus menjadi prioritas utama, dengan dorongan kuat untuk pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termasuk kecaman serangan Israel baru-baru ini guna mendukung stabilitas Timur Tengah.

    Kedua, perubahan iklim dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia bisa mensponsori isu lingkungan global, termasuk transisi energi dan konservasi hutan hujan.

    Ketiga, hak asasi manusia sebagai bagian dari ujian politik, dengan merespons kritik internasional atas rekam jejak domestiknya.

    Keempat, eskalasi geopolitik seperti rivalitas AS-Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerangka “constructive pragmatism” sebagai model perdamaian, termasuk mediasi di konflik regional. Kelima, penguatan multilateralisme melalui BRICS dan ASEAN, dengan pengenalan konsep “Asta Cita” (delapan cita-cita) ke dunia untuk menekankan peran Indonesia sebagai jembatan. Isu-isu ini tidak hanya akan memperkuat “soft power” Indonesia, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pemimpin tangguh dari Asean.

    *) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Ramallah –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menilai pengakuan yang akan diberikan negara-negara Barat terhadap negara Palestina, selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel tentang “ilusi” mereka untuk melanjutkan pendudukan.

    Pernyataan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), disampaikan Shahin dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Pengakuan ini bukanlah simbolis. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan mereka selamanya,” kata Shahin, merujuk pada pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Palestina bahwa ‘kami mendukung hak Anda untuk menentukan nasib sendiri’. Dan ini memberdayakan dan memperkuat konsep dan solusi dua negara. Dan hal ini memberikan kami dorongan untuk masa depan, karena kami akan membangunnya,” ucapnya.

    Wawancara ini dilakukan menjelang langkah beberapa negara Barat, seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia, untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

    Pengakuan resmi akan disampaikan negara-negara tersebut dalam pertemuan puncak PBB yang diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis yang dijadwalkan pada 22 September mendatang.

    Lebih lanjut, Shahin menyebut setiap pengakuan yang diberikan oleh negara lainnya adalah penting bagi Palestina. “Setiap negara yang mengakui akan memiliki komitmen berdasarkan pengakuan tersebut,” sebutnya.

    “Setiap pengakuan penting. Kita tidak dapat meniadakan fakta bahwa pengakuan membawa kita lebih dekat pada perwujudan negara yang sebenarnya, tetapi kita juga perlu mengupayakan gencatan senjata permanen dan mengupayakan aspek-aspek lainnya yang perlu dilakukan agar rakyat dapat melihat masa depan di Palestina,” jelas Shahin dalam pernyataannya.

    Shahin, yang mengaku “terkejut” oleh ketidakpedulian Uni Eropa atas perang yang berkecamuk hampir dua tahun di Gaza, mengatakan bahwa dorongan diplomatik terbaru ini menjadi pemenuhan yang telah lama ditunggu-tunggu dari janji yang dibuat oleh komunitas internasional kepada Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa “tidak akan ada negara Palestina”. Bulan lalu, otoritas Tel Aviv menyetujui pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, yang telah menuai kritikan komunitas internasional karena dinilai akan mengancam kelangsungan negara Palestina.

    “Dunia saat ini memahami dan melihat apa yang mampu dilakukan Israel sebagai negara (pendudukan), sebagai negara ekspansionis dan pelaku aneksasi, dan memahami apa yang dikatakan Israel karena mereka tidak ragu untuk mengatakannya,” ujar Shahin merespons penolakan Israel terhadap negara Palestina.

    “Tidak adanya pengakuan akan memperkuat para ekstremis di pihak mana pun karena ekstremis tidak ingin melihat dua negara,” ucapnya.

    “Israel tidak bisa terus bertindak sebagai negara yang berada di atas hukum, karena jika ingin Israel hidup di wilayah tersebut dengan damai dan aman, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal,” cetus Shahin dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    London –

    Inggris akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir pekan ini. Pengakuan resmi akan diberikan Inggris setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang keputusan itu, telah meninggalkan negara tersebut di akhir kunjungan kenegaraannya.

    Rencana pengakuan resmi Inggris itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9/2025), diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    Pemerintah Inggris, sebut The Times, akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Langkah Inggris tersebut mencuat saat Starmer mendapat tekanan dari beberapa anggota Partai Buruh untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Pengakuan Pria Pilih ‘Bunuh Diri Medis’, Tak Ingin Menderita karena Penyakitnya

    Pengakuan Pria Pilih ‘Bunuh Diri Medis’, Tak Ingin Menderita karena Penyakitnya

    Jakarta –

    CATATAN: Depresi dan munculnya keinginan bunuh diri bukanlah hal sepele. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh atau fisik. Jika gejala depresi semakin parah, segeralah menghubungi dan berdiskusi dengan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun langsung mendatangi klinik kesehatan jiwa. Konsultasi online secara gratis juga bisa diakses melalui laman Healing119.id.

    Seorang penulis buku anak di Kanada bernama Robert Munsch (80), bakal menjalani ‘bunuh diri medis’ atau euthanasia setelah menerima persetujuan dari pemerintah. Munsch sebelumnya didiagnosis mengidap demensia dan parkinson pada tahun 2021.

    Penulis itu mengatakan pada New York Times Magazine, ia sudah menentukan waktu kematiannya.

    “Ketika saya mulai benar-benar kesulitan berbicara dan komunikasi. Saat itulah saya tahu (waktunya),” ucap Munsch dikutip dari BBC, Rabu (18/9/2025).

    Kanada pertama kali melegalkan euthanasia pada tahun 2016 untuk orang-orang yang mengalami penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Pada tahun 2021, undang-undang tersebut diperluas mencakup bagi mereka yang memiliki kondisi fisik serius dan kronis, meski belum mengancam jiwa.

    Munsch menceritakan keputusannya dipengaruhi oleh pengalaman melihat saudaranya meninggal akibat penyakit amyotrophic lateral sclerosis (ALS), bentuk umum dari penyakit saraf motorik.

    “Mereka terus mempertahankannya hidup lewat berbagai intervensi. Saya pikir, biarkan saja dia meninggal,” kata Munsch.

    Ada banyak syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa mendapatkan persetujuan euthanasia. Misalnya seperti, usia di atas 18 tahun, memiliki penyakit misterius yang tidak dapat disembuhkan, membuat permintaan secara sukarela (bukan paksaan), serta berada dalam kondisi penurunan kemampuan yang tidak dapat dipulihkan.

    Dua dokter atau perawat praktisi independen kemudian harus melakukan penilaian pada pasien untuk memastikan semua syarat terpenuhi. Menurut hukum Kanada, seseorang harus mampu memberikan persetujuan aktif pada hari kematiannya.

    “Saya harus memilih momen ketika saya masih bisa memintanya,” tandas Munsch.

    Kematian dengan euthanasia menyumbang 4,7 persen angka kematian di seluruh Kanada pada 2023. Sekitar 96 persen dari 15.300 orang yang menjalani prosedur tersebut pada 2023 memiliki kondisi medis parah seperti kanker, sehingga kematian mereka dapat ‘diperkirakan secara wajar’.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Survei: ChatGPT Berpeluang Jadi Medium Baru untuk Terapi Kesehatan Mental”
    [Gambas:Video 20detik]
    (avk/kna)

  • Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Brussels –

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan Uni Eropa (UE) akan mempercepat langkah menghentikan seluruh impor minyak dan gas Rusia. Ia menekankan bahwa pendapatan Moskow dari menjual energi fosil menjadi penopang utama ekonomi perang Rusia.

    Von der Leyen juga mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengaitkan sanksi tambahan AS terhadap Rusia dengan syarat Eropa menghentikan pembelian minyak Rusia serta menaikkan tarif impor dari Cina.

    Rencana yang ada saat ini menargetkan penghentian penuh impor minyak Rusia pada 2027 dan gas pada 2028. Namun, Ursula von der Leyen mengatakan Komisi Eropa akan segera mengajukan paket sanksi ke-19 yang mencakup sektor kripto, perbankan, dan energi.

    Protes ribuan warga Slovakia terhadap pemerintahan yang pro-Rusia

    Di saat yang sama, ribuan warga Slovakia turun ke jalan untuk memprotes kebijakan ekonomi dan sikap pro-Rusia Perdana Menteri Robert Fico.

    Aksi itu berlangsung ketika Fico melakukan perjalanan ke Cina untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini merupakan pertemuan ketiganya sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina dimulai.

    Para pengkritik menilai Fico mengikuti jejak Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang dikenal kerap menghambat upaya sanksi Uni Eropa terhadap Moskow.

    Sekjen PBB ‘tidak optimistis’ soal perdamaian Ukraina

    Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan pandangannya terkait situasi di Ukraina dalam sebuah konferensi pers di New York.

    “Saya tidak terlalu optimistis soal kemajuan upaya perdamaian dalam waktu dekat di Ukraina,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Guterres menambahkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina kemungkinan akan berlangsung “setidaknya untuk beberapa waktu,” menunjukkan bahwa konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir meski ada berbagai upaya diplomasi.

    Pernyataan ini muncul di tengah harapan yang sempat timbul setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus 2025, yang sempat dinilai bisa membuka jalan untuk negosiasi perdamaian, tapi hingga kini belum membuahkan hasil konkret.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya Rahman

    (nvc/nvc)

  • Crazy Rich Asia Dihujat Setelah Beli Rumah Rp 279 Miliar

    Crazy Rich Asia Dihujat Setelah Beli Rumah Rp 279 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mukesh Ambani dikenal sebagai ‘crazy rich’ Asia. Harta pengusaha asal India tersebut mencapai US$104,8 miliar atau setara Rp1.726 triliun, menurut laporan Forbes.

    Ambani menduduki peringkat ke-18 sebagai orang terkaya di dunia. Gurita bisnisnya berada di bawah payung ‘Reliance Industries’ yang menggarap beragam sektor, mulai dari petrokimia, minyak dan gas, telekomunikasi, ritel, media, dan layanan keuangan.

    Nama Ambani kerap disorot ketika anak-anaknya menggelar pesta pernikahan super mewah, dengan mengundang pengusaha-pengusaha AS dan diisi bintang kenamaan dunia.

    Baru-baru ini, Ambani kembali menjadi sorotan setelah RIL USA, cabang AS dari Reliance Industries Limited, membeli properti senilai US$17 juta (Rp279 triliun) dari miliarder teknologi Robert Pera. Letaknya di area Tribeca, New York City.

    Pera yang merupakan chairman Ubiquiti membeli properti di New York tersebut pada 2018 dengan harga US$20 juta (Rp329 triliun). Pera lantas meminta Eric Cobb untuk merenovasi properti tersebut menjadi mansion seluas 17.000 meter persegi.

    Namun, rencana renovasi tersebut tak menjadi kenyataan. Pera mendaftarkan properti itu untuk dijual pada 2021, beserta dengan rencana renovasi yang sudah disetujui.

    Sebelum membeli properti dari Pera, Ambani lebih dulu menjual kondominium miliknya di area Manhattan West Village, New York City. Kondominium tersebut dijual seharga US$9 juta (Rp148 miliar).

    Pembelian properti baru Ambani menjadi sorotan di media sosial. Banyak yang menghujat dan menjadikannya sebagai lelucon. Berikut dihimpun dari Mashable India, Selasa (16/9/2025):

    “Trik paling bodoh (dan karenanya paling brilian) yang dilakukan negara pasca-liberalisasi adalah mengajarkan orang-orang bahwa konversi sumber daya publik menjadi kekayaan pribadi adalah sesuatu yang patut dibanggakan jika miliarder tersebut adalah orang India,” kata seorang netizen.

    “US$ 17 juta di NY tak ada apa-apanya, hanya flat 3-4 kamar yang standar,” kata netizen lainnya.

    Netizen lainnya menyahut, “Anda cuma bisa dapat apartemen di New York dengan harga segitu, bukan gedung”.

    “Tidak mudah menjadi Ratan Tata. Semua industrialis besar lainnya mendapatkan uang dari India dan membangun istana mereka di luar negeri. Ini menunjukkan betapa egoisnya para industrialis besar. Mereka hanya menginvestasikan uang di India sebanyak yang diberikan pemerintah India sebagai pinjaman,” tulis netizen lainnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menghasilkan Uang dari Penjara

    Menghasilkan Uang dari Penjara

    Jakarta –

    Kriminalitas mungkin tidak menguntungkan tetapi penjara bisa jadi. Di balik jeruji besi dan tembok serta gerbang yang kokoh, ada kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Siapa yang benar-benar diuntungkan?

    Pemerintah di seluruh dunia menghabiskan triliun rupiah setiap tahunnya untuk menahan lebih dari 11,5 juta orang di penjara — sebagian besarnya adalah pria.

    Kisaran biaya yang dihabiskan tidak dapat dipastikan, tetapi di Amerika Serikat, negara dengan jumlah tahanan terbanyak di dunia, anggaran penjara mencapai $80,7 miliar (Rp 1.324 triliun) per tahun. Jika dibandingkan negara lainnya, Brasil sekitar $4 miliar (Rp 65 triliun) dan India, dengan jumlah tahanan penjara terbesar keempat di dunia, menghabiskan hampir $1 miliar (Rp 16 triliun).

    Perusahaan swasta di banyak negara meraup keuntungan dari penahanan-penahanan tersebut, mulai dari pembangunan sel hingga penjualan panggilan telepon. Di dalam penjara, sindikat kejahatan terorganisir mengendalikan ‘kerajaan’ barang selundupan dan melakukan praktik pemerasan. Sedangkan narapidana, di saat yang sama berjuang bertahan hidup dalam dalam ekonomi bawah tanah saat mie instan jadi mata uang dan upah kerja dihargai beberapa sen per jam.

    Selain tingkat rehabilitasi yang rendah, pemerintah juga gagal mengatasi krisis lainnya yang semakin parah, penjara yang terlalu padat. Penal Reform International melaporkan bahwa 155 negara memiliki penjara yang melebihi kapasitas maksimumnya. 11 negara melebihi batas kapasitasnya hingga lebih dari dua kali lipat. Fasilitas di Kongo, Kamboja, dan Filipina beroperasi dengan tingkat hunian 300% hingga 600%.

    Ambil untung dari mereka yang dihukum

    Sejak 1980-an, sektor swasta mulai mengelola penjara di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, dan Brasil. Sebagian besar negara di Eropa, Asia, dan Afrika menolak privatisasi demi menjaga akuntabilitas publik.

    Pemerintah AS menghabiskan lebih dari $3,9 miliar (Rp 63,9 triliun) per tahun untuk penjara yang dikelola swasta. Perusahaan-perusahaan ini meraup lebih banyak untung dari layanan seperti makanan, kesehatan, dan telekomunikasi para tahanan.

    Harga barang kebutuhan di dalam penjara bisa naik hingga 600% dan keluarga tahanan perlu membayar biaya telepon berdurasi 15 menit berkisar $16 (Rp 260 ribu).

    Di India, seluruh penjara dikelola negara. Di Brasil, skema “bayar per tahanan” mendorong operator swasta seperti Umanizzare untuk memperbanyak jumlah napi, bukan merehabilitasi, sehingga menyebabkan penumpukan jumlah tahanan dan kekerasan di penjara.

    Salah satu kasus paling tragis adalah kerusuhan penjara tahun 2017 di Manaus yang menewaskan hampir 60 orang. Biaya per tahanan di penjara tersebut dua kali lipat harga rata-rata tahanan secara nasional.

    Perusahaan swasta juga membangun dan mengelola fasilitas, memasok teknologi pengawasan, mengelola program kerja tahanan, dan memindahkan tahanan dari fasilitas penjara dan pengadilan. Demi menekan biaya, mereka sering mengurangi jumlah staf, sehingga pelayanan tahanan pun kualitasnya menurun.

    Namun ada juga contoh sukses, seperti di penjara yang dikelola pengelola asal Inggris, Serco, di Auckland, Selandia Baru, yang mencatat hanya 13,6% mantan napi mengulangi kejahatan dalam dua tahun. Angka ini lebih rendah dari rata-rata 34% di penjara yang dikelola negara, bahkan lebih baik dari Norwegia (20%), yang dijadikan standar global.

    “Perusahaan swasta cenderung menjalankan penjara lebih efisien dibanding negara,” kata Benjamin Lessing, profesor ilmu politik di University of Chicago. “Tapi mereka bukan obat mujarab dan butuh pengawasan ketat.”

    Tetapi penjara milik negara pun tidak bebas dari masalah. Salah satu hakim di New York bahkan mengancam akan mengurangi hukuman seorang napi kasus penipuan pajak agar tidak perlu dikirim ke penjara federal di Brooklyn yang disebutnya “barbar” karena banyak kasus pembunuhan dan penganiayaan berat.

    Jaringan kejahatan di balik tembok penjara

    Di balik sistem formal, terdapat ekonomi gelap yang dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Mereka mengatur perdagangan narkoba, pemerasan, hingga pembunuhan di dalam penjara.

    Di Brasil, geng PCC (Primeiro Comando da Capital) menjual narkoba dengan harga 10–20 kali lipat dari harga jalanan, dan ponsel seharga $1.500(sekitar Rp 25 juta), menghasilkan hingga jutaan dolar per tahunnya.

    Geng-geng terkadang mengelola penjara lebih baik daripada negara. Lessing mengatakan bahwa ketika pemerintah Brasil mencoba menindak geng, hal itu justru menyebabkan tingkat penahanan yang lebih tinggi dan pembangunan lebih banyak penjara. Ironisnya, penjara-penjara baru tersebut juga berada di bawah kendali geng.

    “Geng tersebut awalnya bukan kartel atau mafia,” kata Lessing. “Mereka muncul karena kondisi brutal di penjara. Mereka berinovasi menciptakan tatanan sosial dasar — melarang pemerkosaan, pencurian, dan pemerasan di penjara sambil merasionalisasi kekerasan.”

    Namun, tak semua geng punya “kode etik”. Di El Salvador, geng MS-13 memeras pedagang dan sopir taksi dari dalam penjara. Di AS, geng Aryan Brotherhood menguasai perdagangan narkoba dan makanan penjara.

    Di India, penjara seperti Tihar (Delhi) dan Sabarmati (Gujarat) menjadi pusat kejahatan terorganisir, mulai dari pembunuhan bayaran hingga penyelundupan narkoba dan pencucian uang.

    Bertahan hidup di penjara: pasar kebutuhan dan sistem pinjam brutal

    Karena kepadatan penjara yang ekstrem, napi membentuk pasar informal didorong oleh kebutuhan. Makanan instan, sabun, dan rokok jadi mata uang. Sistem pinjam brutal berlaku: ambil satu, bayar dua atau tiga. Dikenal sebagai “double bubble”, sistem ini menciptakan lingkaran utang dan kekerasan.

    Napi miskin sering harus berjualan narkoba atau jadi kurir demi bertahan. Keluarga mereka kadang dipaksa menyelundupkan barang lewat tubuh atau melunasi utang utang.

    Di Brasil, napi biasanya adalah laki-laki muda, miskin, tidak berkulit putih dan berasal dari favela (wilayah pinggiran). Ia mungkin tak ingin bergabung dengan geng, tapi tetap mengikuti aturannya. Saat bebas, ia punya koneksi untuk memulai bisnis narkoba. “Inilah cara geng membawa kekuasaan mereka kembali ke jalanan,” jelas Lessing kepada DW.

    Kerja napi digunakan untuk menekan beban operasional. Napi di AS dibayar $1–$4 (Rp 16-65 ribu) per hari untuk bekerja di dapur, membersihkan penjara, dan mencuci baju. Di India $0,10 (Rp 1,6 ribu) per hari sedang di Brasil napi mendapat bayaran 75% dari upah minimum (sekitar Rp 160 ribu) per hari.

    Sementara itu, keluarga napi di AS menghabiskan $2,9 miliar (Rp 47,5 triliun) per tahun hanya untuk makanan, telepon, dan biaya lain selama masa hukuman. Mereka juga sering dibebani biaya sidang, denda, atau ganti rugi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Bakal Ada Perumahan di Atas Lahan Penjara, Minat?

    (ita/ita)

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.

  • Intip Tanda-tanda Kehidupan Alien Kuno di Planet Mars

    Intip Tanda-tanda Kehidupan Alien Kuno di Planet Mars

    Bisnis.com, JAKARTA – Rover Perseverance menemukan Cheyava Falls pada Juli 2024 saat menjelajahi formasi ‘Bright Angel’, yang merupakan sekelompok bukit batu di tepi utara dan selatan Neretva Vallis.

    Neretva Vallis adalah lembah sungai kuno selebar sekitar 400 meter, yang terbentuk oleh aliran air ke Kawah Jezero, saat Mars masih memiliki air di permukaannya.

    “Penemuan ini merupakan hasil langsung dari upaya NASA untuk merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan misi secara strategis yang mampu menghasilkan jenis ilmu pengetahuan ini,” kata Nicky Fox, wakil administrator Direktorat Misi Sains di Markas Besar NASA di Washington, dikutip dari BBC Astronomy, Selasa (16/9/2025).

    Penemuan tersebut disebut sebagai studi lebih lanjut untuk membenarkan potensi kehidupan kuno di Mars.

    “Dengan publikasi hasil yang telah direview oleh rekan sejawat ini, NASA membuat data ini tersedia bagi komunitas ilmiah yang lebih luas untuk studi lebih lanjut guna mengonfirmasi atau membantah potensi biologisnya” sambung Nicky Fox.

    Rover Perseverance menemukan batuan sedimen yang terdiri dari lempung dan lumpur, yang, ketika ditemukan di Bumi, dapat mengandung bukti kuno kehidupan mikroba masa lalu. Batu-batuan tersebut kaya akan karbon organik, belerang, besi teroksidasi (karat), dan fosfor.

    “Kombinasi senyawa kimia yang kami temukan di Formasi Bright Angel berpotensi menjadi sumber energi yang kaya bagi metabolisme mikroba,”

    “Namun, hanya karena kami melihat semua tanda kimia yang meyakinkan dalam data tersebut tidak berarti kami memiliki tanda biologis potensial. Kami perlu menganalisis apa arti data tersebut” kata Joel Hurowitz, ilmuwan dari Universitas Stony Brook, New York, dan penulis utama makalah tersebut.

    Penemuan oleh Rover Perseverance

    Rover Perseverance NASA dilengkapi dengan sejumlah alat untuk menganalisis sampel yang ditemukan di Planet Merah.

    Instrumen PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) dan SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) digunakan dalam penemuan ini.

    Di Cheyava Falls, ditemukan batu berbentuk panah berukuran sekitar 1 meter x 0,6 meter, yang mengandung bintik-bintik berwarna. Para ilmuwan mengatakan bintik-bintik ini mungkin dihasilkan oleh kehidupan mikroba yang menggunakan bahan kimia dalam batu sebagai sumber energi.

    Perseverance menemukan bukti visual reaksi kimia yang terjadi pada batu, yang tim ilmuwan sebut sebagai ‘bintik-bintik macan tutul’. Bintik-bintik ini mengandung dua mineral kaya besi: vivianite dan greigite.

    NASA mengatakan vivianite ditemukan di Bumi dalam sedimen, rawa gambut, dan materi organik yang membusuk, sementara beberapa kehidupan mikroba di Bumi dapat menghasilkan greigite. Artinya, ini adalah jejak potensial kehidupan mikroba yang menghasilkan energi dan tumbuh.

    Namun, diperlukan bukti lebih lanjut, karena mineral-mineral ini juga dapat terbentuk tanpa adanya kehidupan. Mereka mungkin bisa saja terbentuk akibat suhu tinggi, kondisi asam, dan ikatan dengan senyawa organik. Namun, NASA mengatakan bahwa batuan di Bright Angel tidak menunjukkan bukti bahwa mereka mengalami suhu tinggi atau kondisi asam.  

    Kehidupan yang penuh vitalitas  

    Dulu dianggap bahwa tanda-tanda kehidupan kuno di Mars terbatas pada formasi batuan yang lebih tua, tetapi penemuan ini dilakukan pada beberapa batuan sedimen termuda yang dianalisis oleh Perseverance.

    Ini dapat berarti Mars, mungkin pernah layak huni untuk periode yang lebih lama, atau pada tahap sejarah planet yang lebih akhir daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    “Klaim astrobiologi, terutama yang terkait dengan penemuan kehidupan extraterrestrial di masa lalu, memerlukan bukti yang luar biasa” 

    “Meskipun penjelasan abiotik untuk apa yang kita lihat di Bright Angel kurang mungkin berdasarkan temuan dalam makalah ini, kita tidak dapat mengesampingkannya” kata Katie Stack Morgan, ilmuwan proyek Perseverance di Laboratorium Propulsi Jet NASA di California Selatan.

    Jenis kehidupan Mars apa yang kita bicarakan? Bukan jenis yang datang dengan damai atau pergi ke mana-mana. NASA sedang menganalisis data, melakukan tes tambahan, dan berbagi hasil dengan ilmuwan di seluruh dunia untuk melihat apa yang dapat dipelajari lebih lanjut. 

    Ada banyak hal yang harus dikesampingkan, mulai dari kontaminasi sampel secara tidak sengaja hingga kemungkinan asal-asal non-kehidupan organik. Semuanya sulit dilakukan karena jarak jutaan kilometer antara Planet Bumi dengan Mars, tetapi NASA sedang berusaha memecahkannya. (Stefanus Bintang)