Xcloud.id

kab/kota: New York

  • Portugal Susul Inggris, Australia dan Kanada Umumkan Akui Negara Palestina

    Portugal Susul Inggris, Australia dan Kanada Umumkan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Portugal mengumumkan secara resmi mengakui negara Palestina. Sikap Portugal itu menambah deretan negara yang kini mengakui Palestina sebagai bangsa merdeka.

    “Oleh karena itu, mengakui negara Palestina merupakan pemenuhan kebijakan yang fundamental, konsisten, dan disepakati secara luas,” kata Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel kepada para wartawan di New York menjelang Sidang Umum PBB tahunan, dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    Paulo juga mengatakan negaranya mendorong solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Portugal mendesak ketegangan kedua negara tersebut segera diakhiri.

    “Portugal menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi, yang mendorong koeksistensi dan hubungan damai antara Israel dan Palestina,” tambahnya.

    Sebelumnya, tiga negara telah mengumumkan mengakui negara Palestina. Salah satunya ialah Inggris lewat pengumuman yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kei Starmer pada Minggu (21/9).

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/ygs)

  • Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    JAKARTA – Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali digelar di New York, Amerika Serikat, pada September ini.

    Dengan mengusung tema “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”, sesi pembukaan sudah dimulai sejak 9 September di Markas Besar PBB, Manhattan.

    Indonesia akan hadir dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala delegasi—menandai kembalinya kepala negara Indonesia di forum PBB setelah absen 10 tahun.

    Kehadiran ini menjadi sorotan, sebab dalam 16 tahun terakhir, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang relatif konsisten hadir dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo lebih memilih mengirim wakil, baik Menteri Luar Negeri maupun Wakil Presiden, sehingga Indonesia jarang tampil lewat pidato langsung kepala negara.

    Prabowo dijadwalkan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi tanggal 23 September, dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia di barisan awal pemimpin dunia yang menentukan arah pembahasan global.

    Sidang tahun ini juga menjadi momen krusial terkait isu Palestina. Sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Australia, hingga Portugal telah menyatakan niat mengakui kedaulatan Palestina di forum ini. Indonesia, yang konsisten vokal memperjuangkan Palestina, diperkirakan menjadikan isu tersebut sebagai prioritas utama dalam pidato Prabowo.

    Bagi Indonesia, kehadiran langsung presiden di forum PBB tidak hanya menyangkut simbol diplomasi, melainkan juga menyuarakan posisi bangsa di tengah krisis global—mulai dari perang, perubahan iklim, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Dengan tampilnya Prabowo di podium PBB setelah satu dekade vakum, publik menantikan apakah Indonesia akan kembali memainkan peran diplomasi aktif di level tertinggi, seperti era SBY, sekaligus menandai perbedaan gaya kepemimpinan luar negeri dibandingkan Jokowi yang lebih menekankan diplomasi bilateral dan kerja sama ekonomi regional.

    Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum

    Sesi ke-80 pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB akan dimulai pada 20-26 September. Tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, bertujuan untuk memperbaharui komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama untuk masyarakat dan juga planet.

    Kementerian Luar Negeri, per 11 September, mencatat 145 dari total 193 negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran pada Sidang Majelis Umum PBB. Secara rinci, 137 negara diwakili oleh kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden dan 3 wakil perdana menteri.

    Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sidang Majelis Umum PBB biasanya menghasilkan resolusi yang bukan bersifat mengikat secara hukum tetapi memiliki pengaruh moral yang kuat. Resolusi bersifat hukum jika berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti pengakuan negara.

  • BREAKING NEWS: Inggris Akui Negara Palestina

    BREAKING NEWS: Inggris Akui Negara Palestina

    GELORA.CO – Inggris menepati janjinya untuk mengakui keberadaan negara Palestina. Perdana Menteri Keir Starmer, Ahad (21/9/2025) mengumumkan bahwa Inggris kini secara resmi mengakui negara Palestina.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan jelas – sebagai perdana menteri negara besar ini – bahwa Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” ujarnya dalam sebuah pernyataan video.

    Starmer menekankan, hari ini Inggris bergabung dengan lebih dari 150 negara lain yang telah mengakui negara Palestina. Langkah tersebut, kata ia, merupakan janji kepada rakyat Palestina dan Israel bahwa akan ada masa depan yang lebih baik.

    “Saya tahu betapa kuatnya perasaan yang ditimbulkan oleh konflik ini,” tambah perdana menteri.

    “Kita telah melihatnya di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, dan dalam percakapan kita dengan teman dan keluarga. Konflik ini telah menciptakan perpecahan, beberapa orang telah menggunakannya untuk memicu kebencian dan ketakutan, tetapi itu tidak menyelesaikan apa pun,” katanya menambahkan. 

    Karena itu, Starmer mendorong upaya melipatgandakan cara untuk memerangi kebencian dalam segala bentuknya.

    Starmer menekankan bahwa pengakuan ini bukanlah hadiah bagi Hamas. Inggris tetap berpandangan bahwa Hamas tidak akan memiliki masa depan.

    Starmer juga menyerukan pembebasan segera para sandera yang ditahan pejuang Palestina di Gaza. Ia juga meminta otoritas Israel untuk mencabut pembatasan di perbatasan Gaza agar lebih banyak bantuan dapat masuk.

    Pemerintah Inggris selama enam bulan terakhir secara diam-diam telah menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah Palestina. Demikian dilaporkan New York Times (NYT) melaporkan, Ahad (10/8/2025).

    Jonathan Powell, penasihat keamanan Perdana Menteri Keir Starmer, mulai membagikan rencana delapan poin kepada sekutu Inggris sejak 29 Juli, bersamaan dengan konferensi di New York mengenai penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    Sejumlah pejabat Eropa, yang tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa rencana itu mencakup pembentukan pemerintahan di Jalur Gaza dan penempatan pasukan keamanan internasional di wilayah kantong Palestina itu. Pemerintahan yang berisi para teknokrat tersebut akan berhubungan dengan Otoritas Palestina yang telah direformasi.

    Pada 25 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina pada September. Inggris mengancam akan melakukan hal serupa jika Israel tidak menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Inggris pun menepati janjinya, karena hingga kini Israel gagal mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. 

  • Tiba di New York, Prabowo dijadwalkan berpidato dalam Sidang Umum PBB

    Tiba di New York, Prabowo dijadwalkan berpidato dalam Sidang Umum PBB

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9), pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Prabowo di New York dijadwalkan untuk menyampaikan pidato dalam sesi Debat Umum ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9). (Cahya Sari/Anggah/Rayyan/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hati-hati! Kesehatan Mulut yang Buruk Bisa Picu Kanker Pankreas

    Hati-hati! Kesehatan Mulut yang Buruk Bisa Picu Kanker Pankreas

    Jakarta –

    Ketidakseimbangan mikroba di dalam mulut, terdiri dari jutaan bakteri, virus, dan jamur, telah lama dikaitkan dengan berbagai penyakit sistemik, seperti Alzheimer, diabetes, hingga beberapa jenis kanker. Hal ini kembali diperkuat melalui sebuah penelitian terbaru.

    Dikutip dari laman New York Post, riset yang dilakukan tim NYU Langone Health dan Perlmutter Cancer Center menemukan adanya kaitan antara lebih dari dua lusin jenis mikroba mulut dengan peningkatan risiko kanker pankreas, salah satu penyakit paling mematikan di dunia.

    “Temuan kami memberi wawasan baru tentang hubungan antara mikrobioma oral dan kanker pankreas,” kata penulis utama studi, seorang peneliti pascadoktoral di Departemen Kesehatan Populasi di Fakultas Kedokteran NYU Grossman, Yixuan Meng.

    Peneliti melaporkan, bakteri tersebut menumpang melalui air liur yang tertelan ke pankreas, organ yang memerankan peran penting dalam pencernaan dan pengaturan gula darah. Dalam penelitian, para peneliti menganalisis DNA dan jamur dalam air liur 122.000 orang. Pemantauan dilakukan kurang lebih sembilan tahun untuk melihat apakah mereka mengembangkan tumor.

    Mereka membandingkan DNA 445 pasien kanker pankreas dengan 445 peserta studi bebas kanker yang dipilih secara acak, serta memperhitungkan faktor risiko kanker, seperti usia, ras, dan penggunaan rokok.

    Tim mengidentifikasi 24 spesies bakteri dan jamur yang bisa meningkatkan atau menurunkan risiko kanker pankreas. Sementara tiga jenis bakteri lainnya diketahui menyebabkan penyakit gusi.

    Penyakit gusi bisa melepaskan penanda peradangan ke dalam aliran darah yang bisa memicu kanker pankreas. Hal itu dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tumor.

    Kelompok 27 mikroba meningkatkan risiko berkembangnya kanker pankreas lebih dari tiga kali lipat.

    Sementara, membersihkan gigi bisa melindungi tubuh dari kanker. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal JAMA Oncology,

    “Lebih jelas dari sebelumnya bahwa menyikat dan membersihkan gigi dengan benang gigi tidak hanya membantu mencegah penyakit periodontal tetapi juga dapat melindungi dari kanker,” kata penulis studi senior Dr Richard Hayes , seorang profesor di Departemen Kesehatan Populasi.

    Kendati demikian, Hayes menentukan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat langsung antara bakteri mulut dan kanker pankreas.

    “Dengan membuat profil populasi bakteri dan jamur di mulut, ahli onkologi dapat mengidentifikasi bakteri yang paling membutuhkan skrining kanker pankreas,” ujar Jiyoung Ahn, salah satu penulis senior studi ini, seorang profesor di Departemen Kesehatan dan Kedokteran Populasi di Fakultas Kedokteran Universitas New York Grossman.

    (elk/suc)

  • 6 Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi "Memory of the World" Nasional

    6 Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi "Memory of the World" Nasional

    Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi “Memory of the World”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah berpandangan, pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) berpotensi menjadi ‘Memory of the World’.
    Reza meyakini, pidato Prabowo juga akan dikenang seperti itu, layaknya pidato Presiden Soekarno di masa lampau.
    “Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB tahun 2025 ini berpotensi menjadi kenangan dunia, atau ‘Memory of the World’, sebagaimana halnya pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 silam, yang dikenal sebagai ‘Memory of the World’,” ujar Reza kepada
    Kompas.com
    , Minggu (21/9/2025).
    Reza menjelaskan, pidato Prabowo ini akan memuat filosofi, konstitusi, tradisi diplomatik, dan tantangan yang sedang dihadapi.
    Selain itu, kata dia, juga mengenai optimisme dengan perkembangan terkini di dunia yang menyimpan banyak harapan mulia, di tengah banyaknya krisis yang tidak terselesaikan.
    Maka dari itu, Reza menyampaikan sejumlah saripati yang dapat Presiden Prabowo sampaikan dalam Sidang Umum PBB.
    Pertama, perlunya kerja sama berkelanjutan antar peradaban secara lintas generasi, terlepas dari perbedaan peradaban itu sendiri.
    Sebab, dunia sedang menghadapi tantangan yang sama, seperti kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, meluasnya kerusakan di muka bumi, krisis keamanan yang tidak kunjung terselesaikan, terus bertambahnya jumlah penduduk bumi tanpa mengedepankan perbaikan kualitas hidup, serta adanya potensi kepunahan umat manusia karena penggunaan nuklir secara tidak semestinya.
    “Kedua, PBB yang telah berusia 80 tahun ini hendaknya terus diperkuat, dengan mengambil hikmah dari kenyataan dalam hubungan antar bangsa, yang sangat berbeda dengan saat PBB itu berdiri. Dalam hal ini, PBB diharapkan mampu dengan cepat menjawab tantangan global yang mendesak, pada tingkatan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi,” paparnya.
    “Untuk itu, perlu dilakukan reformasi PBB, dengan memperkuat kedudukan Sekretaris Jenderal PBB, sehingga mampu memberdayakan Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, tanpa perlu tersandera oleh negara besar tertentu,” sambung Reza.
    Yang ketiga, masih dalam konteks reformasi PBB, Reza menyampaikan, perlu dilakukan pengubahan dalam komposisi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, dengan mengambil hikmah dari peran serta para anggota tidak tetap DK PBB selama ini, yang lazim dikenal sebagai Elected 10, yang bertugas masing-masing hanya 2 tahun.
    Menurutnya, dalam kenyataannya, idealisme 10 negara tersebut selalu kandas dalam Resolusi DK PBB, akibat Hak Veto yang digunakan secara serampangan.
    Dia berharap, ke depannya, DK PBB perlu diperkuat dengan penambahan 10 anggota baru.
    Kriterianya seperti perwakilan Peradaban Hindu dan Islam. Mengingat, China sudah mewakili peradaban Mandarin.
    Lalu, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga memiliki peradaban Greco-Judeo-Roman.
    Perwakilan selanjutnya adalah Benua Asia dan Afrika, yang merupakan bekas negara terjajah yang sekarang mulai mampu berkinerja secara modern.
    Kemudian, kata Reza, perwakilan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perwakilan negara pendukung perdamaian dunia lewat misi perdamaian PBB, hingga perwakilan negara yang mampu membangun secara berkelanjutan dan menjadi penyumbang bagi pertumbuhan dan perdamaian dunia.
    Sementara itu, terkait absennya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Umum PBB selama ini, Reza meyakini pasti ada penyebabnya.
    “Perihal absennya Presiden Joko Widodo, saya pikir disebabkan oleh beratnya masalah di dalam negeri, sehingga menuntut keberadaan beliau untuk secara langsung mengendalikan berbagai penyelesaian atas permasalahan tersebut,” kata Reza.
    “Karakter Presiden Prabowo adalah intermestik. Baginya, penyelesaian masalah di dalam negeri adalah mendesak dan harus selalu diprioritaskan. Namun, hendaknya diselesaikan berbarengan dengan penyelesaian atas masalah-masalah mendasar di luar negeri, sepanjang keduanya saling mempengaruhi, dan Indonesia mampu menanganinya sekaligus,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiba di New York, Prabowo Bakal Pidato di Sidang Majelis Umum PBB

    Tiba di New York, Prabowo Bakal Pidato di Sidang Majelis Umum PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat melalui Bandar Udara John F. Kennedy, Sabtu (20/9/2025) petang waktu setempat atau Minggu (21/9/2025) pagi waktu Indonesia.

    Lawatan Prabowo ke negeri Paman Sam itu untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setibanya di New York, Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam.

    Tak sendiri, dia ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dilansir laman presiden.go.id, pada Jumat (19/9/2025) Teddy mengatakan Prabowo berada diurutan ketiga untuk berpidato di sidang tersebut.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ungkap Teddy, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Teddy juga mengatakan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab Indonesia akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang gencar menyuarakan mengenai reformasi tata kelola dunia.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda, salah satunya yakni  pertemuan tentang solusi dua negara atau two state solution untuk Palestina-Israel pada 22 September 2025.

    Terkait apa isi pidato yang disampaikan  Prabowo, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, salah satu poin yang akan dibahas adalah dinamika global termasuk isu-isu Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, dia mengatakan, Prabowo juga akan membahas terkait realisasi berbagai program kerjanya serta visi Asta Cita. Adapun topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

  • Sidang Umum PBB Disebut Bakal Galang Pengakuan Dunia ke Palestina

    Sidang Umum PBB Disebut Bakal Galang Pengakuan Dunia ke Palestina

    Jakarta –

    Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York, Hari Prabowo, menyampaikan bahwa sesi mengenai Palestina pada rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara yang memberi pengakuan terhadap Negara Palestina. Indonesia direncanakan akan terlibat dalam proses sidang umum PBB di New York tersebut.

    PBB akan menyelenggarakan sesi khusus mengenai Palestina pada 22 September. Bertajuk ‘Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara’, konferensi akan berlangsung selama tiga jam yang dimulai pada pukul 15.00-18.00 waktu setempat.

    “High Level Conference Two State Solution ini tujuannya adalah untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap state of Palestine. Sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” kata Deputi Bowo dalam pengarahan media di PTRI New York, Amerika Serikat, dilansir ANTARA, Minggu (21/9/2025).

    Bowo menuturkan bahwa konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi berupaya untuk membuat posisi Palestina, di mata dunia, setara dengan Israel, sehingga tercipta kedamaian di kawasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia.

    Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina, lanjutnya, ditunjukkan melalui partisipasi Indonesia sebagai core group atau kelompok inti untuk menggalang pengakuan negara Palestina.

    “Main inisiatornya itu adalah Prancis sama Saudi, tapi ada core group. Nah Indonesia salah satu dari core group-nya, ini total ada 19. Nah 19 ini, terus terang saja, di luar layar juga melakukan berbagai upaya untuk menggalang sebanyak mungkin negara-negara yang memberikan pengakuan pada state of Palestine,” ucap Bowo.

    Dirinya pun menyampaikan optimisme bahwa jelang hari pelaksanaan konferensi mengenai masalah Palestina, akan ada lagi beberapa negara yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    Sejumlah negara, baru-baru ini, menyampaikan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina jelang sidang PBB. Sejumlah negara-negara itu adalah Inggris, Prancis, Portugal, hingga Malta.

    Sejumlah negara, sebelumnya, juga telah menyampaikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk segara mengakui Palestina, diantaranya adalah Kanada, Australia, dan Belgia.

    Adapun Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) telah mengadopsi sebuah draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York (New York Declaration) tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Resolusi tersebut lolos dengan perolehan suara 142 setuju, 10 tidak setuju, dan 12 abstain.

    Deklarasi New York, yang diedarkan dalam konferensi internasional tingkat tinggi yang diadakan di PBB pada akhir Juli, menetapkan sebuah jalur yang berorientasi pada tindakan menuju penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan perwujudan solusi dua negara.

    (dwr/gbr)

  • Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Presiden Prabowo, yang akan berbicara di hadapan para pemimpin dunia, menempati posisi strategis sebagai pemimpin negara yang dijadwalkan berpidato di awal sesi.

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, menjadi salah satu ikon diplomasi dunia.

    Kompleks besar di tepi East River itu, setiap bulan September, berubah menjadi pusat perhatian global ketika Sidang Majelis Umum PBB digelar.

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    ANTARA, pada Sabtu (20/9) waktu setempat, berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9).

    Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Pemandangan Jembatan Queensboro dilihat dari depan pusat media (media center) yang berada di area Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)Ruangan pusat media (media center) yang berada di area luar Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR yakin Presiden Prabowo bicara isu Palestina di Sidang PBB

    Anggota DPR yakin Presiden Prabowo bicara isu Palestina di Sidang PBB

    Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meyakini Presiden Prabowo Subianto akan berbicara isu kemanusiaan Palestina di Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

    Sejak awal, menurut dia, Indonesia konsisten menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Posisi Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas, yakni mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kedaulatan.

    “Saya berharap Bapak Presiden akan menggemakan semangat tersebut, sekaligus memperkuat suara Indonesia di forum global,” kata Amelia saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Dia menilai momentum Sidang PBB ini juga penting untuk menegaskan kembali komitmen dunia terhadap Two-State Solution atau solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan.

    Selain itu, Deklarasi New York terbaru yang memberikan dukungan semakin luas terhadap kemerdekaan Palestina adalah babak baru dalam hukum internasional. Indonesia, kata dia, punya peran strategis untuk memastikan dukungan itu terkonversi menjadi aksi nyata.

    “Jadi, bukan hanya sekadar kecaman, tetapi juga dorongan agar dunia internasional berani mengambil langkah konkret menghentikan agresi Israel dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengecam keras terhadap serangan darat yang dilancarkan militer Israel baru-baru ini ke Kota Gaza, Palestina. Serangan tersebut, menurut dia, telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar termasuk perempuan dan anak-anak, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

    Dia pun meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral, guna menekan Israel agar menghentikan agresinya.

    Menurut dia, jangan sampai Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional hanya terdiam dalam menanggapi serangan tersebut, tetapi harus segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional.

    “Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.