Xcloud.id

kab/kota: New York

  • Arab Saudi Puji Inggris Cs yang Akui Negara Palestina

    Arab Saudi Puji Inggris Cs yang Akui Negara Palestina

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi menyambut baik langkah empat negara Barat, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang mengakui secara resmi negara Palestina. Riyadh memuji keputusan negara-negara tersebut sebagai “komitmen serius untuk mendukung proses perdamaian”.

    Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (22/9/2025), menyebut pengakuan resmi yang diberikan keempat negara itu mencerminkan “komitmen serius… untuk mendukung proses perdamaian dan memajukan solusi dua negara”.

    “Kerajaan berharap lebih banyak negara mengakui negara Palestina dan mengambil langkah-langkah positif lebih lanjut, yang akan berkontribusi dalam memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk hidup damai di tanah mereka dan memungkinkan Otoritas Palestina untuk memenuhi tugasnya menuju masa depan yang aman, stabil, dan makmur bagi rakyat Palestina,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal kompak mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah tersebut didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).

    Israel memberikan reaksi kemarahan, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut langkah itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”.

    “Dan saya memiliki pesan lain untuk Anda: Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” tegasnya.

    Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pengakuan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pemimpin negara urutan ketiga yang akan berpidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), di New York, Selasa (23/9/2025).
    Prabowo akan berpidato setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di laman resmi Sekretariat Negara, Minggu (21/9/2025).
    Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, kata Teddy, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk kembali ke level tertinggi forum internasional tersebut.
    Kehadiran Prabowo di forum tersebut juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South.
    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ujar Teddy.
    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengungkap sejumlah isu yang akan disampaikan Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” ujar Nabyl.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri secara langsung Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)”.
    X @UN_News_Centre Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata perang Israel-Hamas pada Selasa (12/12/2023).
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum di New York, AS itu.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato di agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat. 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Gelaran kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Mengintip Ruang Sidang Majelis Umum PBB

    Beberapa jurnalis asal Indonesia berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9/2025).

    Dilansir dari Antara, pada Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Seusai meninjau pusat media, rombongan diarahkan menuju Gedung Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA). Dari sini, jurnalis Indonesia memperoleh akses ke lantai tiga, tepatnya menuju area balkon ruang Sidang Majelis Umum PBB. Balkon itu nantinya menjadi tempat untuk meliput pidato para kepala negara.

    Sebelum memasuki area balkon, para jurnalis bisa melihat beragam karya seni yang terpajang di kanan dan kiri lorong. Tampak pula dokumentasi-dokumentasi bersejarah, termasuk pesan kemanusiaan dan perdamaian yang terus digaungkan oleh PBB.

    Sayangnya, dalam tur kali ini, rombongan jurnalis Indonesia tidak bisa masuk ke dalam balkon. Area tersebut masih steril lantaran Sidang Majelis Umum baru akan digelar tiga hari mendatang. Rombongan jurnalis Indonesia hanya bisa mengintip dari sudut sempit di balik kaca yang mengarah langsung ke balkon dan ruang sidang

    Dari spot tersebut, nampak ruangan balkon berada di bagian atas, sementara di bawahnya berjejer kursi dan meja yang akan ditempati oleh para kepala negara maupun perwakilan dari 193 negara anggota. Kursi dan meja itu menghadap ke panggung besar yang berada di bagian depan.

  • AS Tegaskan Prioritas Keamanan Israel Usai Inggris Akui Negara Palestina

    AS Tegaskan Prioritas Keamanan Israel Usai Inggris Akui Negara Palestina

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) merespons keputusan sejumlah negara sekutu utamanya, termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Washington menyebut langkah tersebut hanyalah gestur “performatif”.

    “Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius, bukan gestur performatif,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Prioritas kami jelas: pembebasan para sandera, keamanan Israel, dan perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh kawasan yang hanya mungkin terjadi jika terbebas dari Hamas,” tegas juru bicara tersebut.

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan negara-negara Barat tersebut. Namun, Presiden Donald Trump sebelumnya telah memperjelas bahwa dirinya menentang langkah semacam itu.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal kompak mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah tersebut didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, seperti dilansir Reuters, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam pengumumannya saat mengakui negara Palestina, menyebut “krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah”. Dia juga menyebut kelaparan dan kehancuran di Gaza “benar-benar tidak tertahankam”.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” tegasnya.

    PM Kanada Mark Carney, dalam pernyataan terpisah, mengatakan pengakuan resmi untuk negara Palestina yang diberikan negaranya akan memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan mengakhiri Hamas.

    “Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, juga bukan imbalan untuk itu,” tegasnya.

    Dalam pernyataannya, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Penny Wong bahwa negaranya resmi mengakui negara Palestina.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Albanese, seperti dilansir CNN.

    Pengakuan resmi oleh Portugal disampaikan melalui Menlu Paulo Rangel di markas besar misi tetap Portugal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Rangel menegaskan bahwa pengakuan untuk negara Palestina menjadi “garis fundamental kebijakan luar negeri Portugal”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Paniknya Pekerja Asing di AS Usai Trump Naikkan Biaya Visa Jadi Rp 1,6 M

    Paniknya Pekerja Asing di AS Usai Trump Naikkan Biaya Visa Jadi Rp 1,6 M

    Jakarta –

    Kepanikan, kebingungan, dan amarah merebak ketika para pekerja pemegang visa H-1B atau visa kerja sementara asal India dan China terpaksa membatalkan rencana perjalanan mereka dan bergegas kembali ke Amerika Serikat (AS).

    Hal ini terjadi imbas keputusan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan biaya visa baru sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi. Sejumlah perusahaan teknologi dan bank mengirim memo darurat kepada karyawan.

    Dikutip dari Reuters, Senin (22/9/2025, perusahaan meminta karyawan segera kembali sebelum batas waktu pukul 12:01 dini hari waktu setempat pada Minggu, sekaligus mengingatkan agar tidak meninggalkan Negeri Paman Sam.

    Trump menuding banyak perusahaan di AS menyalahgunakan visa H-1B demi menekan pengeluaran mereka untuk upah. Hal ini dianggap merugikan pasar tenaga kerja bagi warga AS.

    “Sejumlah pemberi kerja, dengan praktik yang kini meluas di seluruh sektor, telah menyalahgunakan ketentuan H-1B dan regulasinya untuk menekan upah secara artifisial, sehingga merugikan pasar tenaga kerja bagi warga negara Amerika,” ujar Trump.

    Menteri Perdagangan Howard Lutnick sempat menyebut perusahaan harus membayar US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,66 miliar per tahun untuk visa pekerja H-1B. Namun, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklarifikasi bahwa biaya itu bukan tahunan, melainkan hanya biaya satu kali yang berlaku untuk setiap pengajuan.

    Pihak Gedung Putih pada Sabtu kemarin menjelaskan bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi pemohon baru, bukan bagi pemegang visa yang sudah ada atau yang mengajukan perpanjangan. Namun, pernyataan Trump sehari sebelumnya telah lebih dulu menimbulkan kegelisahan, khususnya di Silicon Valley.

    Takut tak bisa kembali setelah aturan baru berlaku, sejumlah warga India di Bandara San Francisco mengaku mempersingkat liburan mereka. “Ini situasi di mana kami harus memilih antara keluarga atau tetap di sini,” ujar seorang insinyur di salah satu perusahaan teknologi besar.

    Penerbangan itu tertunda lebih dari tiga jam setelah beberapa penumpang India yang mendapat kabar mengenai aturan baru atau memo dari kantor mereka meminta turun dari pesawat. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, sedikitnya lima penumpang akhirnya diizinkan turun.

    Sebuah video peristiwa tersebut beredar di media sosial, meski kebenarannya belum bisa diverifikasi secara independen. Istri sang insinyur, yang juga pemegang visa H-1B, memilih tetap menuju India untuk merawat ibunya yang sakit.

    “Ini benar-benar menyedihkan. Kami sudah membangun kehidupan di sini,” kata insinyur tersebut.

    Di aplikasi media sosial populer China, Rednote, banyak pemegang visa H-1B berbagi pengalaman mereka harus buru-buru kembali ke AS. Bahkan ada yang baru beberapa jam mendarat di China atau negara lain harus berangkat lagi ke AS.

    “Perasaan saya campur aduk antara kecewa, sedih, dan frustasi,” tulis seorang pengguna dengan nama Emily’s Life in NY.

    Ia menceritakan sudah berada di dalam pesawat United Airlines dari New York menuju Paris. Pesawat bahkan sudah bersiap lepas landas, tapi setelah bernegosiasi dengan pihak maskapai, kapten setuju kembali ke gerbang untuk menurunkannya.

    Merasa terguncang, ia akhirnya membatalkan perjalanannya ke Prancis, meninggalkan rencana bertemu teman-temannya, termasuk yang datang dari China, setelah menerima surat dari pengacara perusahaan yang meminta karyawan di luar negeri segera kembali ke AS.

    Perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Goldman Sachs termasuk di antara yang mengirim surel darurat berisi imbauan perjalanan kepada karyawan.

    Amazon pada Sabtu memberikan arahan tambahan setelah ada kejelasan soal siapa yang terdampak. Menurut sumber yang mengakses portal internal perusahaan, karyawan yang sudah memegang visa H-1B tidak perlu mengambil tindakan. Hingga berita ini diturunkan, Amazon belum merespons permintaan komentar di luar jam kerja.

    Tonton juga video “China Kecam AS Buntut Kebijakan Pembatasan Visa” di sini:

    (ily/rrd)

  • Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berpidato di perhelatan Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Sidang Majelis Umum PBB kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum. Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam satu dekade kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo telah tiba di New York untuk memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.

    Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

    Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir diantaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

    Bagi diaspora yang hadir, momen

    menyambut Presiden Prabowo di negeri seberang bukan sekadar acara seremonial, melainkan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa.

    “Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya dikutip dari Setpres RI, Senin (22/9/2025). 

    Misi Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan pihaknya belum dapat merinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global. Dia melanjutkan Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Wakil Tetap (Watap) Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi menuturkan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres melihat Jakarta sebagai mitra istimewa dari perserikatan.

    Pernyataan Sekjen Guterres tersebut disampaikannya kepada Watap Umar saat menyerahkan surat kepercayaan di Gedung Sekretariat PBB, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Jumat (19/9).

    Sekjen PBB, kata Watap Umar dalam pengarahan media di PTRI New York, Sabtu (20/9) malam, menyampaikan bahwa PBB terus mengikuti peranan aktif Indonesia dalam mendukung ide-ide reformasi sistem multilateral.

    “Ini terus diharapkan Indonesia berperan aktif. Karena PBB melihat Indonesia sebagai bagian atau salah satu negara yang emerging dan terus berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi Indonesia juga dianggap sebagai privilege partner of the UN,” katanya dilansir dari Antara, Senin (22/9/2025). 

    Umar turut menyampaikan bahwa PBB mengharapkan lebih banyak peran dan kontribusi Indonesia melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato pada sesi Debat Umum pada 23 September dan akan mendorong reformasi sistem multilateral.

    “Sebab memang kepentingan banyak negara untuk terus mendorong tatanan dunia yang didasarkan pada hukum internasional dan multipolar. Jadi ini bukan kata saya, tapi sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekjen PBB. Jadi tentunya hadir saja sudah hebat,” ucap Umar.

    Selain berbicara pada sesi Debat Umum, lanjut Umar, Kepala Negara akan hadir pada sesi yang membahas mengenai solusi dua negara Palestina pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang akan berlangsung pada 22 September sore waktu setempat. Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Guterres.

    Lanjutkan Diplomasi Sang Ayah Soemitro Djojohadikusumo 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu. 

  • YouTube Bagi-Bagi Duit Rp 1.600 Triliun ke Kreator Konten

    YouTube Bagi-Bagi Duit Rp 1.600 Triliun ke Kreator Konten

    Jakarta, CNBC Indonesia – YouTube mengumumkan telah membayar lebih dari US$100 miliar atau setara Rp1.642 triliun kepada kreator, musisi, dan perusahaan media sejak 2021.

    Lonjakan pembayaran ini didorong meningkatnya jumlah penonton melalui televisi pintar. YouTube mencatat kanal yang meraup pendapatan lebih dari US$100 ribu dari tayangan di TV melonjak 45% secara tahunan.

    Chief Product Officer YouTube Johanna Voolich menegaskan peran kreator yang mampu membentuk budaya dan hiburan global.

    “Para kreator yang mampu membentuk budaya dan hiburan dengan cara yang sebelumnya tak pernah terpikirkan,” ujar Voolich, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (18/9/2025).

    Pencapaian ini hadir bertepatan dengan ulang tahun ke-20 YouTube sekaligus upaya platform milik Google itu untuk mengukuhkan diri sebagai salah satu bisnis media paling menguntungkan di dunia.

    Dalam acara tahunan Made on YouTube di New York City, YouTube juga meluncurkan angka terbaru terkait pembayaran kepada kreator serta berbagai alat baru berbasis kecerdasan buatan (AI).

    Untuk YouTube Shorts, produk video pendek vertikalnya, YouTube memperkenalkan fitur AI yang memungkinkan kreator mengubah rekaman mentah menjadi klip yang sudah diedit lengkap dengan musik, transisi, dan sulih suara. Fitur lain termasuk mengubah dialog dari video tertentu menjadi lagu yang bisa dipakai di Shorts.

    Selain itu, generator video AI terbaru milik Google, Veo 3, juga akan diintegrasikan ke Shorts. Google sendiri menggunakan sebagian konten video YouTube untuk melatih Veo 3, yang sempat mengejutkan banyak kreator, menurut laporan pada Juni lalu.

    YouTube, yang resmi berusia 20 tahun pada April lalu, menyatakan telah menampung lebih dari 20 miliar video di platformnya, mulai dari musik, Shorts, podcast, hingga konten lainnya.

    Tahun lalu, CEO YouTube Neal Mohan juga menyebut perusahaan telah membayar US$70 miliar kepada kreator antara 2021 hingga 2024.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Disambut Diaspora Indonesia di New York

    Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Disambut Diaspora Indonesia di New York

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Prabowo dan Rombongan tiba pada Sabtu (20/9/2025) waktu setempat.

    Setelahnya, Prabowo bergegas menuju hotel untuk bermalam selama kunjungan kerja di negeri Paman Sam itu. Dilansir presiden.go.id, para diaspora Indonesia berjejer di jalan sekitar hotel tempat Prabowo menginap.

    Prabowo turun dari mobil untuk menyambut para diaspora yang telah menunggu kedatangannya. Para diaspora bertepuk tangan dan menyapa orang nomor satu di Indonesia itu.

    Tak hanya itu, di depan pintu hotel, dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan menyambut Prabowo dengan mengenakan pakaian adat Indonesia.

    Salah satu diaspora, Glory Lamria, mahasiswa Colombia University merasa bangga atas kedatangan Prabowo di Amerika sehingga diaspora bisa menyampaikan aspirasi langsung.

    “Pertama, tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” katanya, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut, Prabowo ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Teddy menjelaskan Prabowo mendapatkan urutan ketiga untuk menyampaikan Pidato di agenda tahunan yang digelar PBB itu. 

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ungkap Teddy, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Teddy juga mengatakan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab Indonesia akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang gencar menyuarakan mengenai reformasi tata kelola dunia.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS hingga 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda. Salah satunya, yakni agenda pertemuan tentang solusi dua negara atau Two State Solution, terkait Israel dan Palestina, pada 22 September 2025. 

    Terkait apa isi pidato yang disampaikan Prabowo, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, salah satu poin yang akan dibahas adalah dinamika global termasuk isu-isu Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, dia mengatakan Prabowo juga akan membahas terkait realisasi berbagai program kerjanya serta visi Asta Cita.

    Adapun, topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

  • 5 Ini Kisi-kisi Pidato Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Nasional

    5 Ini Kisi-kisi Pidato Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Nasional

    Ini Kisi-kisi Pidato Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (23/9/2025) besok.
    Nabyl pun membeberkan kisi-kisi dari isi pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo.
    “Betul, Bapak Presiden direncanakan menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September,” kata Nabyl kepada
    Kompas.com
    , Minggu (21/9/2025) malam.
    Nabyl menyampaikan, rencananya, Prabowo akan menyoroti perihal urgensi semangat inklusivitas.
    Selain itu, kata dia, Kepala Negara akan turut menyoroti optimisme kerja sama multilateral.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” imbuh dia.
    Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (20/9/2025) sekitar pukul 16.50 waktu setempat atau Minggu (21/9/2025), akan menjadi titik awal momen bersejarah.
    Sebab, kunjungan Kepala Negara ke AS kali ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, melainkan menghadiri secara langsung Sidang Umum PBB setelah 10 tahun lamanya kehadiran Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu).
    Prabowo juga akan berpidato di urutan ketiga dalam sidang itu.
    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai, kehadiran Prabowo dalam Sidang Umum PBB mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
    Ia menilai, ini merupakan kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi.
    Oleh karenanya, kehadiran Kepala Negara akan menjadi jejak perjuangan sang ayah.
    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino dalam keterangan yang disampaikan Badan Komunikasi RI, Sabtu (21/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi! Inggris-Australia-Kanada Akui Kedaulatan Negara Palestina

    Resmi! Inggris-Australia-Kanada Akui Kedaulatan Negara Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang perubahan besar dalam politik luar negeri Barat terjadi pada Minggu (21/9/2025) ketika Inggris, Australia, dan Kanada secara serentak mengakui kedaulatan negara Palestina.

    Langkah bersejarah itu menandai pergeseran dramatis dari posisi lama negara-negara Barat, memicu kemarahan keras dari Israel, sekaligus memberi tekanan baru pada Amerika Serikat (AS) yang tetap menolak pengakuan tersebut.

    Adapun ketiga negara itu menjadi anggota pertama dari kelompok ekonomi maju G7 yang mengambil langkah ini, dengan Prancis disebut akan segera mengambil langkah serupa.

    Portugal juga dipastikan mengikuti jejak tersebut dan akan secara resmi mengumumkan pengakuan negara Palestina di New York, bertepatan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum PBB.

    Langkah pengakuan ini muncul di tengah agresi besar-besaran Israel di Jalur Gaza, yang menurut data Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan sedikitnya 65.208 orang, sebagian besar warga sipil. Serangan itu merupakan balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.219 orang di Israel.

    “Untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina,” ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataannya di X.

    Kanada melalui Perdana Menterinya, Mark Carney, menyampaikan pengakuannya atas negara Palestina seraya menawarkan kerja sama.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami untuk membangun janji masa depan yang damai,” kata Carney.

    Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan keputusan negaranya “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.”

    Pengakuan itu disambut hangat oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyebutnya sebagai “langkah penting dan perlu menuju tercapainya perdamaian yang adil dan abadi sesuai legitimasi internasional.”

    Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengecam keras langkah tersebut. Ia menyebut pengakuan negara Palestina itu “absurd” dan memperingatkan bahwa hal itu akan “membahayakan keberadaan Israel.”

    Momen Penting Perjuangan

    Pengakuan negara Palestina oleh tiga kekuatan Barat ini dinilai sebagai momen penting bagi perjuangan Palestina. Meski bersifat simbolis, langkah itu tetap menjadi tamparan diplomatik bagi Israel dan menempatkan Inggris, Australia, dan Kanada dalam posisi berseberangan dengan sekutu utama mereka, Amerika Serikat.

    Presiden AS Donald Trump, usai bertemu Starmer dalam kunjungan kenegaraan pekan lalu, menyebut bahwa “salah satu dari sedikit perbedaan kami” dengan Inggris adalah soal status kenegaraan Palestina.

    Hingga kini, lebih dari 140 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui kenegaraan Palestina. Dengan masuknya tiga negara besar Barat, peluang bertambahnya dukungan dari negara-negara lain makin terbuka, terutama menjelang Sidang Majelis Umum PBB yang akan dimulai Senin (22/9/2025) waktu setempat di New York.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]