Xcloud.id

kab/kota: New York

  • 10 tahun, Presiden RI kembali berpidato di Sidang Umum PBB

    10 tahun, Presiden RI kembali berpidato di Sidang Umum PBB

    ANTARA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar agenda Sidang Majelis Umum ke-80 di New York, Amerika Serikat. Dalam agenda tahunan ini, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Indonesia diwakili oleh kepala negara yakni Presiden Prabowo Subianto yang berbicara di hadapan 190 lebih kepala negara dan delegasi negara-negara anggota PBB.

     

    Sejak era Presiden Sukarno pada 1960, pemimpin Indonesia telah menggunakan panggung dunia itu untuk menyuarakan pandangan bangsa. Pidato-pidato tersebut bukan hanya menjadi catatan sejarah diplomasi, tetapi juga cerminan arah politik luar negeri dan posisi Indonesia di kancah internasional.

     

    Kehadiran Presiden Prabowo kali ini pun dinilai semakin menegaskan komitmen RI untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia.

     

    Lalu siapa saja Presiden Indonesia yang pernah berpidato di Sidang Umum PBB? Dan bagaimana pidato mereka di mata dunia? Selengkapnya dalam PerANTARA! (Roy Rosa Bachtiar/Rina Anggraini/Syahrudin/Denno Ramdha Asmara/Farah Khadija)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia Bilang ‘I Don’t Care’

    Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia Bilang ‘I Don’t Care’

    New York –

    Presiden Kolombia Gustavo Petro mengaku tak peduli dengan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut visanya. Dia menuduh Washington melanggar hukum internasional atas kritiknya terhadap perang Israel di Gaza.

    Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), AS menyatakan akan mencabut visa Petro setelah dia turun ke jalan di New York pada Jumat (26/9) untuk bergabung dengan demonstrasi pro-Palestina dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    “Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa karena saya bukan hanya warga negara Kolombia tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya sebagai orang bebas di dunia,” kata Petro di media sosial.

    “Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional,” tambahnya.

    Petro, yang berbicara di hadapan kerumunan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York, menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan prioritas untuk membebaskan warga Palestina dan mendesak tentara AS ‘untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang. Jangan patuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan’.

    Departemen Luar Negeri AS mengunggah di X bahwa mereka akan ‘mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan menghasut’. Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin independensi negara-negara anggota di acara-acara PBB.

    “PBB harus mencari negara tuan rumah yang sepenuhnya netral yang akan memungkinkan Organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan izin memasuki wilayah negara tuan rumah baru tersebut,” kata kementerian tersebut.

    Petro bukanlah presiden Kolombia pertama yang visa AS-nya dicabut. Pada tahun 1996, visa Presiden Ernesto Samper saat itu dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan tuduhan bahwa kartel narkoba Cali telah mendanai kampanye kepresidenannya.

    Hubungan antara Bogota dan Washington telah merenggang sejak Trump kembali menjabat. Awal tahun ini, Petro memblokir penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan.

    Pada bulan Juli, kedua negara menarik duta besar mereka setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, sebuah klaim yang disebut Washington tidak berdasar.

    Israel telah berulang kali membantah tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza dan mengklaim mereka bertindak untuk membela diri. Gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan 65.000 orang.

    Serang Israel juga menyebabkan seluruh penduduk di wilayah tersebut mengungsi. Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB mengatakan hal ini merupakan genosida.

    Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Arab Saudi Desak PBB Bertindak dan Jamin Bantuan Masuk ke Gaza

    Arab Saudi Desak PBB Bertindak dan Jamin Bantuan Masuk ke Gaza

    New York –

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan sudah waktunya untuk menemukan solusi yang adil dan langgeng terhadap kemerdekaan Palestina. Dia mengatakan serangan besar-besaran Israel ke Gaza, Palestina, telah mengganggu stabilitas kawasan dan global.

    Dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Minggu (18/9/2025). hal itu disampaikan Faisal saat menyampaikan pidato Kerajaan pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Dia mencatat pendekatan terhadap perjuangan Palestina di luar kerangka hukum internasional dan sah merupakan faktor yang berkontribusi pada berlanjutnya kekerasan.

    “Kegagalan komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah tegas guna menghentikan agresi dan pelanggaran Israel hanya akan berkontribusi pada destabilisasi keamanan dan stabilitas regional dan global, membuka jalan bagi dampak serius, dan eskalasi kejahatan perang dan genosida,” ujar diplomat tinggi Saudi.

    Dia mengatakan ketidakpedulian dunia dalam menahan serangan Israel ke Gaza hanya akan membuat ketidakstabilan dunia. Dia mendesak PBB berperan dalam menyelesaikan konflik.

    “Kita semua harus bertindak serius untuk menghentikan agresi dan menjamin pengiriman bantuan kepada penduduk Gaza,” ujarnya.

    Sejak 2 Maret, Israel telah menutup sepenuhnya perlintasan Gaza, memblokir konvoi makanan dan bantuan. Hal itu memperparah kondisi kelaparan di wilayah tersebut.

    Pengeboman yang tak henti-hentinya telah membuat daerah kantong itu tak layak huni dan menyebabkan kelaparan serta penyebaran penyakit. Pangeran Faisal mendesak semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan mendukung upaya mencapai solusi dua negara.

    (haf/imk)

  • Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    New York –

    Singapura mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membatasi penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Singapura mendesak reformasi agar PBB lebih inklusif.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (28/9/2025), hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam Sidang Umum PBB di New York. Dia mengatakan hak veto semakin sering digunakan di tengah konflik yang semakin meluas.

    “Peningkatan, dan jika boleh saya tambahkan, penggunaan hak veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi,” kata Balakrishnan.

    Dia mengatakan anggota PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto ini akan digunakan di masa mendatang. Dia menyebut dunia saat ini sudah berubah.

    “Sebagaimana dunia telah berubah secara dramatis dalam 80 tahun terakhir, jelas juga bahwa PBB perlu melakukan reformasi agar sesuai dengan tujuannya untuk periode selanjutnya. Kita membutuhkan PBB yang lebih representatif dan inklusif yang mencerminkan realitas terkini,” ujarnya.

    Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto itu ialah China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Hak veto itu memungkinkan salah satu dari mereka untuk memblokir adopsi resolusi apa pun terlepas dari seberapa besar dukungan yang diperoleh resolusi itu dari anggota PBB lainnya.

    Balakrishnan mengakui peran anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Namun, dia juga menyerukan hubungan yang lebih kuat antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

    Dalam sebuah pernyataan pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB tahun lalu, Singapura juga telah menyerukan reformasi dewan, termasuk pembatasan penggunaan hak veto. Pernyataan Balakrishnan kali ini muncul saat PBB memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

    Tatanan dunia pascaperang, katanya, ‘telah berakhir’. Dia mengatakan distribusi bobot ekonomi, kecanggihan teknologi, dan kekuatan militer saat ini sangat berbeda dengan dunia tahun 1945.

    “Terkikisnya rasa hormat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sayangnya telah menjadi hal yang umum, demikian pula pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah,” ujarnya.

    Dia mengatakan perang di Timur Tengah, Ukraina, dan sebagian Afrika mencerminkan tragedi. Dia menyebut Singapura akan mempertimbangkan kembali posisinya dalam mengakui negara Palestina jika Israel ‘mengambil langkah lebih lanjut untuk memadamkan solusi dua negara’.

    (haf/imk)

  • Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    New York –

    Malaysia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Malaysia juga mendesak agar hak veto yang selama ini dimiliki lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB dibatasi atau bahkan dihapus.

    Dilansir Bernama, Minggu (28/9/2025), sikap Malaysia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2025 di New York, AS.

    Dia meyakini kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan berlanjut. Mohamad mengatakan serangan terbaru Israel di Doha, Qatar, bukan sekadar serangan terhadap perwakilan Hamas, tetapi merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain dan penghinaan terhadap semua upaya mediasi.

    Dia mengatakan serangan tersebut menandakan Israel akan terus mengganggu stabilitas kawasan. Dia menekankan dampak dari tindakan Israel akan meluas ke seluruh dunia.

    “Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup,” katanya.

    Dia menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Mohamad mengatakan tindakan nyata juga harus diambil untuk melawan pasukan penjajah.

    Menurutnya, dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk memastikan pembangunan negara Palestina yang dengan pemerintahan sendiri. Dia menyindir PBB yang seolah membiarkan kekejaman Israel selama ini.

    “Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional,” ujarnya.

    Mohamad juga menegaskan kembali seruan Malaysia untuk reformasi PBB. Dia menekankan bahwa PBB harus tetap relevan dalam mengatasi tantangan global, terutama masalah Palestina yang telah lama ada.

    Dia mengatakan Malaysia percaya tiga reformasi mendesak adalah kunci kelangsungan hidup PBB. Termasuk, katanya, kebutuhan untuk membatasi, jika tidak dihapus, hak veto.

    Sebagai informasi, hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis dan Inggris. Hak veto ini membuat salah satu negara itu punya kemampuan menggagalkan berbagai keputusan yang dibuat suara mayoritas anggota PBB.

    “Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan harus mengalir kembali ke Majelis Umum. Sebagai badan yang paling inklusif di majelis ini, PBB harus diizinkan untuk berfungsi sebagai hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan. Kita juga harus merancang ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang,” ujarnya sambil menekankan reformasi PBB merupakan keharusan.

    Mohamad mendesak PBB menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto, dengan menyebutkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali dalam memenuhi kehendak Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan keras.

    “Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini,” ujarnya.

    Dia mengatakan PBB harus tetap menjadi organisasi internasional yang relevan dan efektif serta penjaga perdamaian global. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

    Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Serangan militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kelaparan parah.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London –

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Negara-negara Lain Akui Palestina, Selandia Baru Enggan karena Hal Ini

    Negara-negara Lain Akui Palestina, Selandia Baru Enggan karena Hal Ini

    New York –

    Selandia Baru tidak akan mengakui negara Palestina saat ini. Namun, Selandia Baru mengaku berkomitmen pada solusi dua negara.

    “Dengan perang yang berkecamuk, Hamas tetap menjadi pemerintah de facto Gaza, dan belum ada kejelasan tentang langkah selanjutnya, masih terlalu banyak pertanyaan tentang masa depan negara Palestina sehingga Selandia Baru tidak bijaksana untuk mengumumkan pengakuan saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Winston Peters dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025).

    Peters mengaku khawatir jika negara-negara fokus pada pengakuan terhadap Palestina. Dia mengatakan hal itu akan mempersulit gencatan senjata.

    “Kami juga khawatir bahwa fokus pada pengakuan, dalam situasi saat ini, dapat mempersulit upaya untuk mengamankan gencatan senjata dengan mendorong Israel dan Hamas ke posisi yang lebih keras kepala,” ujar Peters.

    Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan ‘pengakuan negara Palestina adalah pertanyaan tentang kapan, bukan apakah’. Posisi Selandia Baru ini tidak sejalan dengan mitra tradisional mereka, Australia, Kanada, dan Inggris.

    Semuanya telah mengakui negara Palestina. Langkah ini sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang juga mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk tanah air yang merdeka dari wilayah pendudukan.

    “Tidak ada solusi dua negara atau perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara,” kata Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Peeni Henare.

    (haf/imk)

  • Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    New York –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran. Embargo itu menyusul proses yang dipicu oleh kekuatan-kekuatan utama Eropa yang telah diperingatkan oleh Teheran akan ditanggapi dengan respons keras.

    Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman memicu kembalinya sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB atas tuduhan negara itu melanggar kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan menghentikan pengembangan bom nuklir. Iran telah membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

    Berakhirnya kesepakatan nuklir selama satu dekade yang awalnya disepakati oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China kemungkinan akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Apalagi, Israel dan AS telah mengebom situs-situs nuklir Iran.

    Sanksi PBB yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 diberlakukan kembali. Upaya untuk menunda penerapan kembali semua sanksi terhadap Iran gagal di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB.

    “Kami mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi-resolusi ini,” ujar para Menteri Luar Negeri Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pernyataan bersama.

    Iran pun memperingatkan akan adanya respons yang keras. Meski demikian, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi.

    Iran mengatakan mereka akan memanggil duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi. Rusia telah menolak penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    “Itu melanggar hukum, dan tidak dapat dilaksanakan,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

    Dia juga mengaku telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang memperingatkan bahwa akan menjadi ‘kesalahan besar’ untuk mengakui penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    Negara-negara Eropa sendiri menawarkan penundaan penerapan kembali sanksi hingga 6 bulan untuk memberi ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang. Syaratnya, Iran harus memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.

    “Negara-negara kami akan terus menempuh jalur diplomatik dan negosiasi. Penerapan kembali sanksi PBB bukanlah akhir dari diplomasi. Kami mendesak Iran untuk menahan diri dari tindakan eskalasi apa pun dan untuk kembali mematuhi kewajiban perlindungan yang mengikat secara hukum,” kata para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.

    Presiden AS Donald Trump telah menegaskan diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Ternyata Olahraga Ini Bisa Cegah Demensia-Alzheimer, Bikin Otak Awet Muda

    Ternyata Olahraga Ini Bisa Cegah Demensia-Alzheimer, Bikin Otak Awet Muda

    Jakarta –

    Bersepeda ternyata terbukti menurunkan risiko demensia hingga 19 persen dan alzheimer 22 persen, dibandingkan mereka yang terbiasa memakai moda transportasi nonaktif seperti mobil, bis, kereta api..

    Studi dilakukan pada hampir 480.000 peserta dari Inggris Raya dan diterbitkan dalam jurnal JAMA Network Open.

    Olahraga sudah lama diketahui bermanfaat bagi otak. Jurnal The Lancet pada 2024 bahkan menyebut aktivitas fisik sebagai salah satu dari 14 faktor utama yang bisa mencegah atau menunda sekitar 45 persen kasus demensia. Saat ini lebih dari 55 juta orang di dunia hidup dengan demensia dan jumlahnya diprediksi hampir tiga kali lipat pada 2050.

    Bagaimana Studi Ini Dilakukan?

    Peserta penelitian berusia 40 hingga 69 tahun, direkrut antara 2006 sampai 2010 lewat program UK Biobank. Mereka mengisi kuesioner tentang moda transportasi yang paling sering digunakan dalam empat pekan terakhir, di luar perjalanan kerja. Pilihan transportasi dibagi menjadi:

    nonaktif (mobil, bus, kereta),berjalan kaki,kombinasi jalan kaki dan moda nonaktif,bersepeda,kombinasi bersepeda dengan moda lain.

    Setelah diteliti selama rata-rata 13 tahun, tercatat 8.845 orang mengalami demensia dan 3.956 orang terkena Alzheimer.

    Hasil Penelitian

    Bersepeda, baik dilakukan sendiri maupun campuran, paling kuat dikaitkan dengan risiko demensia lebih rendah. Peserta kelompok ini juga punya hipokampus lebih besar, bagian otak yang berperan dalam memori dan pembelajaran.

    Berjalan kaki memang menurunkan risiko demensia 6 persen, tetapi justru dikaitkan dengan risiko alzheimer 14 persen lebih tinggi. Hal ini kemungkinan karena sebagian peserta sudah memiliki masalah kesehatan atau mobilitas.

    Faktor genetik berperan besar. Peserta tanpa gen risiko Alzheimer APOE ε4 memiliki risiko demensia 26 persen lebih rendah, sementara pembawa gen tersebut risikonya turun 12 persen.

    “Studi ini adalah yang pertama menunjukkan bahwa bersepeda tidak hanya terkait dengan risiko demensia yang lebih rendah tetapi juga dengan hipokampus yang lebih besar,” kata dr Joe Verghese, profesor dan ketua neurologi di Stony Brook University di New York, dikutip dari CNN.

    Namun, para peneliti mengingatkan ada beberapa keterbatasan:

    Data transportasi hanya dikumpulkan sekali, jadi tidak mencerminkan perubahan kebiasaan jangka panjang. Mayoritas peserta adalah kulit putih dan relatif sehat, sehingga hasilnya belum tentu berlaku untuk semua populasi.

    Karena ini studi observasional, hubungan yang ditemukan tidak membuktikan sebab dan akibat secara langsung.

    Secara keseluruhan, olahraga seperti bersepeda memang terbukti meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperlancar aliran darah ke otak, mendukung neuroplastisitas (kemampuan otak membentuk koneksi baru), dan meningkatkan metabolisme.

    Selain itu, bersepeda menuntut koordinasi tubuh dan otak yang lebih kompleks dibanding jalan santai, sehingga memberi tantangan kognitif tambahan yang bisa membantu menjaga fungsi otak.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kesepian Ternyata Tingkatkan Risiko Pikun”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Tambah Lagi, San Marino Akui Negara Palestina Saat Sidang PBB

    Tambah Lagi, San Marino Akui Negara Palestina Saat Sidang PBB

    Jakarta –

    San Marino mengumumkan secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri San Marino, Luca Beccari, saat berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dilansir Al Jazeera, Minggu (28/9/2025), Beccari menyampaikan pidato di markas PBB pada Sabtu (27/9) waktu New York, Amerika Serikat. Beccari menyatakan San Marino mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    “Kami secara resmi mengakui Negara Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dengan batas-batas yang aman dan diakui secara internasional, sejalan dengan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

    Dia mengatakan memiliki negara yang merdeka merupakan hak dari warga Palestina. “Memiliki negara adalah hak rakyat Palestina,” tambahnya.

    Dengan lebih dari 80 persen komunitas internasional kini mengakui Negara Palestina, tekanan diplomatik terhadap Israel semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya perang di Gaza. Sejauh ini lebih dari 65.500 warga Palestina telah tewas dan wilayah Gaza telah berubah menjadi puing-puing.

    Sejumlah negara saat ini telah secara resmi mengakui negara Palestina. Beberapa negara Barat yang mengambil sikap tersebut mulai dari Inggris, Prancis, Kanada, Portugal, hingga Australia.

    12 Negara Dukungan Finansial untuk Palestina

    Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi dan Spanyol, saat ini juga telah mengumumkan koalisi baru untuk mendukung Otoritas Palestina secara finansial. Dukungan ini diberikan saat Otoritas Palestina sedang kekurangan pendanaan karena Israel menahan pendapatan pajak mereka.

    Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), menyebut koalisi baru itu bernama “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina”.

    “Dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina),” sebut Kementerian Luar Negeri Spanyol menjelaskan alasan pembentukan koalisi tersebut.

    Koalisi tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Spanyol, bertujuan untuk menstabilkan keuangan badan yang berbasis di Ramallah tersebut, mempertahankan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan-layanan penting, dan menjaga keamanan.

    “Semuanya sangat diperlukan bagi stabilitas regional dan untuk menjaga solusi dua negara,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol itu.

    Pernyataan itu juga menyebutkan “kontribusi keuangan yang signifikan” di masa lalu dan janji “dukungan berkelanjutan” dari koalisi tersebut.

    Koalisi 12 negara itu terdiri atas Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

    (ygs/imk)