kab/kota: New York

  • Berkendara Sambil Mabuk di New York, Artis Justin Timberlake Ditangkap

    Berkendara Sambil Mabuk di New York, Artis Justin Timberlake Ditangkap

    New York

    Artis ternama Justin Timberlake ditangkap oleh kepolisian New York City. Dia ditangkap lantaran mengemudi sambil mabuk.

    Dilansir AFP, Selasa (18/6/2024), Justin Timberlake ditangkap dan didakwa pada hari Selasa atas tuduhan mengemudi sambil mabuk di kota mewah di timur New York City. Pria berusia 43 tahun itu ditahan di Sag Harbor.

    CBS, mengutip dokumen pengadilan, yang menyebut Timberlake dalam kondisi mabuk ketika dia diberhentikan setelah melewati tanda berhenti.

    “Mata Timberlake merah dan berkaca-kaca, dan dia berperforma buruk pada semua tes kesadaran lapangan standar,” CBS melaporkan.

    Penyanyi sekaligus aktor tersebut mengatakan kepada polisi bahwa dia minum satu martini dan mengikuti teman-temannya pulang. Polisi setempat tidak segera mengkonfirmasi laporan penangkapan tersebut ketika dihubungi oleh AFP.

    (maa/maa)

  • DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    New York

    Israel terkesan menghindari untuk berkomentar soal resolusi terbaru yang disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang isinya mendukung proposal gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas di Jalur Gaza.

    Rusia memilih abstain dalam voting yang digelar pada Senin (10/6) waktu setempat, sedangkan 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara dukungan untuk resolusi yang isinya mendukung proposal gencatan senjata tiga fase yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 31 Mei lalu.

    Biden, pada saat itu, menggambarkan proposal tersebut sebagai inisiatif Israel. Setelah voting resolusi digelar oleh Dewan Keamanan PBB, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan “hari ini kami memilih perdamaian” dengan memberikan suara dukungan.

    Seperti dilansir Times of Israel dan Reuters, Selasa (11/6/2024), resolusi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB itu pada intinya menyambut baik proposal gencatan senjata terbaru, menyatakan bahwa Israel telah menerima proposal itu, dan mendesak Hamas juga untuk juga menyetujuinya.

    “Mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan persyaratannya tanpa penundaan dan tanpa syarat,” demikian bunyi penggalan draf resolusi tersebut.

    Resolusi tersebut juga merinci soal proposal gencatan senjata tiga fase, dan menyatakan bahwa “jika perundingan memakan waktu lebih dari enam pekan untuk tahap pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama perundingan berlangsung”.

    Usai resolusi itu disetujui Dewan Keamanan PBB, respons Israel disampaikan oleh diplomat karier Israel Reut Shafir Ben Naftali, meskipun Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan hadir langsung pada awal sidang digelar sebelum voting dilakukan.

    Hal tersebut, menurut Times of Israel, dinilai sebagai upaya nyata untuk mendepolitisasi respons Israel dengan tidak membiarkan pejabat yang ditunjuk secara politik untuk menyampaikan tanggapan resmi.

    Ben Naftali, dalam tanggapannya, terkesan menghindari untuk berkomentar langsung atau menyatakan penolakan terhadap resolusi tersebut. Padahal sebelumnya Tel Aviv telah menyampaikan penolakan mereka.

    Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Ben Naftali tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Israel memang mendukung proposal gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera seperti disebutkan dalam resolusi yang disetujui itu.

    Namun dia mengulangi kembali penegasan yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama sepekan terakhir.

    “Sejak hari-hari pertama setelah invasi dan pembantaian brutal Hamas pada 7 Oktober, tujuan Israel sudah sangat jelas: Memulangkan semua sandera kami dan melucuti kemampuan Hamas. Israel berkomitmen terhadap tujuan-tujuan ini — untuk membebaskan semua sandera, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan,” ucap Ben Naftali.

    Netanyahu diketahui menghindari untuk memberikan komentar signifikan soal proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Biden pada 31 Mei lalu.

    Proposal itu belum sepenuhnya dirilis ke publik, dan ditafsirkan oleh beberapa pihak bahwa proposal itu mengizinkan Hamas tetap berada di Jalur Gaza dalam beberapa bentuk, mengingat proposal itu mengatur soal gencatan senjata fase pertama dengan Hamas yang kemudian menjadi parmenen pada fase kedua.

    Hamas dan Otoritas Palestina Sambut Baik Resolusi DK PBB

    Kelompok Hamas belum menyatakan pihaknya menyetujui proposal gencatan senjata terbaru itu setelah menerima drafnya pada akhir Mei lalu. Namun Hamas merilis pernyataan yang isinya menyambut baik disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB itu.

    Hamas juga menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam proposal gencatan senjata itu.

    “Hamas menyambut baik apa yang tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan sepenuhnya (pasukan Israel), pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke area tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza,” ucap Hamas dalam pernyataannya.

    “Kelompok ini ingin menekankan kesiapan untuk bekerja sama dengan para mediator untuk melakukan perundingan tidak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip ini yang sejalan dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami,” sebut Hamas.

    “Kami juga menegaskan kelanjutan upaya dan perjuangan kami… untuk mencapai hak-hak nasional (kami), yang paling utama adalah mengalahkan pendudukan (Israel) dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” imbuh pernyataan Hamas tersebut.

    Respons positif juga diberikan oleh Otoritas Palestina, dengan Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut tanggung jawab ada pada Israel untuk menerapkannya, meskipun Hamas belum memberikan persetujuannya.

    Mansour juga mengatakan bahwa Palestina akan terus “mengejar keadilan” terhadap Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional (ICC).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PBB Tuntut Houthi Bebaskan 11 Stafnya yang Ditahan di Yaman

    PBB Tuntut Houthi Bebaskan 11 Stafnya yang Ditahan di Yaman

    New York

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut pembebasan segera 11 staf badan-badan PBB di Yaman yang ditahan oleh kelompok Houthi, yang didukung Iran. Para staf PBB itu ditahan oleh Houthi di beberapa wilayah berbeda di Yaman yang dilanda konflik berkepanjangan.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (8/6/2024), penahanan para staf badan PBB itu diduga dilakukan secara terkoordinasi di beberapa wilayah Yaman.

    Aksi Houthi itu menggarisbawahi tugas berbahaya yang dihadapi pekerja kemanusiaan di Yaman, yang dilanda perang sipil selama bertahun-tahun hingga memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

    “Otoritas de-facto Houthi telah menahan 11 personel nasional PBB yang bekerja di Yaman,” ucap juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam pernyataannya.

    “Kami mengupayakan semua saluran yang tersedia untuk menjamin pembebasan mereka semua secara aman dan tanpa syarat secepat mungkin,” ujarnya.

    Penahanan staf badan PBB ini terjadi ketika Houthi, yang merebut ibu kota Yaman hampir satu dekade lalu, menargetkan kapal-kapal komersial dan militer yang berlayar di Laut Merah dan sekitarnya. Houthi menyebut serangannya merupakan bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang digempur Israel.

    Namun meski mendapat lebih banyak perhatian internasional, kelompok Houthi melakukan penindakan keras terhadap setiap perbedaan pendapat di wilayahnya, termasuk baru-baru ini menjatuhkan hukum mati terhadap 44 orang.

    Organisasi Hak Asasi Manusia Mayyun Yaman, dalam pernyataannya, menyebut setidaknya 18 pekerja kemanusiaan Yaman diculik dan ditahan di empat wilayah yang dikuasai Houthi. Disebutkan bahwa penculikan itu terjadi secara “serentak” di Sanaa, pelabuhan utama Hodeida, Amran dan Saada.

    Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa kelompok Houthi “tampaknya secara sewenang-wenang menahan individu-individu berdasarkan pekerjaan mereka” dan menambahkan bahwa banyak dari mereka yang diculik itu yang keberadaannya masih belum diketahui.

    HRW menyebut bahwa mereka yang diculik dan ditahan Houthi mencakup suami dan anak-anak, yang berusia antara 3-9 tahun, dari seorang wanita yang bekerja untuk organisasi masyarakat sipil di Yaman.

    Belum ada komentar resmi dari kelompok Houthi mengenai laporan ini.

    Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengutuk “kampanye penculikan besar-besaran” yang disebut menargetkan “puluhan pegawai badan-badan PBB, kantor urusan PBB Hans Grundberg, dan beberapa organisasi internasional” yang bekerja di ibu kota Sanaa dan area lainnya yang dikuasai Houthi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Penjahat Calonkan Diri Sebagai Presiden Amerika

    Penjahat Calonkan Diri Sebagai Presiden Amerika

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, melontarkan sindiran keras kepada Donald Trump yang akan menjadi pesaingnya dalam Pilpres AS. Biden menyebut Trump sebagai penjahat yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden Amerika.

    Dilansir AFP, Selasa (4/6/2024), sindiran itu dilontarkan Biden kepada pendukungnya di Connecticut, Amerika Serikat. Pernyataan dari Biden itu menyusul status Trump yang telah dinyatakan bersalah dalam kasus uang tutup mulut oleh pengadilan.

    “Saudara-saudara, kampanye ini memasuki wilayah yang belum dipetakan,” kata Biden kepada para donor di Connecticut.

    Dia lalu mengatakan untuk pertama kali dalam sejarah Amerika ada seorang penjahat hendak maju dalam kontestasi pemilihan presiden.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, seorang mantan presiden yang merupakan penjahat kini mencalonkan diri sebagai presiden,” terang Biden.

    Biden juga menyoroti perilaku Trump yang kerap menyerang system peradilan Amerika. Tudingan itu merujuk pada status hukumnya yang dianggap penuh kecurangan.

    “Meskipun hal ini meresahkan, namun yang lebih merusak adalah serangan habis-habisan yang dilakukan Donald Trump terhadap sistem peradilan Amerika,” kata Biden.

    “Dia bilang kalau dia kalah akan terjadi pertumpahan darah di Amerika. Orang macam apa dia?” kata Biden kepada para pendukungnya.

    Trump Divonis Bersalah

    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 12 anggota dewan juri pengadilan New York, setelah melakukan pertimbangan selama dua hari, menyatakan Trump bersalah atas 34 dakwaan pidana yang dijeratkan terhadapnya dalam persidangan pada Kamis (30/5) waktu setempat.

    Secara garis besar, Trump dinyatakan bersalah telah memalsukan dokumen untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut sebesar US$ 130.000 guna membungkam seorang mantan bintang porno bernama Stormy Daniels menjelang pilpres 2016 lalu.

    (ygs/yld)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan akan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan depan. Netanyahu direncanakan menyampaikan pidatonya pada 13 Juni mendatang.

    Dilansir CNN, Selasa (4/6/2024), empat pimpinan utama Partai Republik dan Demokrat telah menyampaikan undangan tersebut ke Netanyahu sejak pekan lalu. Belum diketahui apakah Perdana Menteri Israel itu turut melakukan pertemuan di Gedung Putih.

    Namun peluang bertemunya Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan depan menipis. Pasalnya, Biden dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pemimpin G7 di Italia pada 13-15 Juni.

    Jika Netanyahu memenuhi undangan berpidato di depan Kongres AS pada 13 Juni mendatang, maka itu bukan kali pertama Netanyahu mengunjungi Washington tanpa bertemu presiden dari Partai Demokrat yang sedang menjabat. Di tahun 2015 silam, Partai Republik mengundang Netanyahu untuk menyatakan penolakannya terhadap perjanjian nuklir Iran dalam pidatonya di Kongres dan tidak melibatkan Gedung Putih pada masa Presiden Barack Obama dalam pidatonya.

    Keputusan untuk mengundang Netanyahu berbicara pada pertemuan Kongres juga tidak mendapat persetujuan bulat dari Partai Demokrat. Beberapa anggota partai menyatakan akan memboikot pidato tersebut.

    Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan menyerukan pemilu baru di Israel awal tahun ini, dengan implikasi Netanyahu meninggalkan kekuasaan. Namun Partai Demokrat New York tetap menandatangani surat yang mengundang perdana menteri untuk berbicara di depan Kongres.

    “Kami bergabung dengan Negara Israel dalam perjuangan melawan teror, terutama karena Hamas terus menahan warga Amerika dan Israel dan para pemimpinnya membahayakan stabilitas regional,” demikian isi surat dari Schumer, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Ketua DPR Mike Johnson dan DPR. Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries.

    Pidato di pertemuan gabungan Kongres oleh para pemimpin asing adalah suatu kehormatan langka yang umumnya hanya ditujukan kepada sekutu terdekat AS atau tokoh-tokoh utama dunia. Netanyahu telah memberikan tiga pidato serupa, terakhir pada tahun 2015.

    Pidato ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang berpidato di pertemuan gabungan Kongres sebanyak empat kali. Dia saat ini berada di peringkat yang dengan perdana menteri Inggris pada masa perang, Winston Churchill.

    (ygs/zap)

  • Demonstran Pro-Palestina Serbu Museum Brooklyn New York

    Demonstran Pro-Palestina Serbu Museum Brooklyn New York

    Jakarta

    Para demonstran pro-Palestina menyerbu dan sempat menduduki sebagian Museum Brooklyn di New York, Amerika Serikat pada hari Jumat (31/5) waktu setempat. Massa demonstran menggantungkan spanduk di atas pintu masuk utama, menduduki sebagian besar lobi dan bentrok dengan polisi.

    Dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (1/6/2024), museum seni di wilayah Brooklyn, New York City tersebut harus tutup satu jam lebih awal karena gangguan tersebut, termasuk bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang terjadi di dalam dan di luar gedung.

    Beberapa orang ditangkap dalam aksi tersebut. Namun, juru bicara Departemen Kepolisian New York mengatakan tidak akan ada penghitungan resmi tentang jumlah orang yang ditangkap sampai aksi protes selesai. Demonstrasi berlanjut di luar museum beberapa jam setelah konfrontasi awal, namun juru bicara kepolisian tersebut tidak dapat mengatakan apakah masih ada pengunjuk rasa yang berada di dalam museum.

    Salah satu yang ditangkap adalah seorang pria yang merusak patung di luar ruangan dengan grafiti, kata seorang saksi mata kepada Reuters. Beberapa pengunjuk rasa menuliskan pesan pada patung OY/YO di luar pintu masuk.

    “Ada kerusakan pada karya seni yang telah lama ada dan yang baru dipasang di plaza kami,” kata juru bicara museum melalui email. “Para pengunjuk rasa memasuki gedung, dan staf keselamatan publik kami dilecehkan secara fisik dan verbal.

    “Karena keprihatinan terhadap gedung, koleksi kami, dan staf kami, keputusan dibuat untuk menutup gedung satu jam lebih awal, dan masyarakat diminta untuk keluar dengan damai,” kata juru bicara museum dalam emailnya.

    Menurut saksi mata, ratusan pengunjuk rasa sedang berjalan melewati museum ketika beberapa dari mereka menyerbu masuk. Penjaga keamanan mencegah banyak orang untuk masuk tetapi beberapa berhasil masuk ke dalam museum.

    Sebuah spanduk digantung di atas fasad neoklasik yang berbunyi: “Bebaskan Palestina, Hentikan Genosida.”

    Sebuah organisasi pro-Palestina bernama Within Our Lifetime sebelumnya telah mendesak para demonstran untuk “memenuhi Museum Brooklyn demi Gaza.”

    Dikatakan bahwa para aktivis menduduki museum tersebut untuk memaksa museum tersebut mengungkapkan investasi apa pun yang terkait dengan Israel dan untuk melepaskan dana tersebut.

    Demonstrasi menentang tindakan Israel atas perang di Gaza hingga saat ini terus berlanjut di Amerika Serikat, sebagian besar terjadi di kampus-kampus universitas.

    Di Universitas Columbia di Manhattan, misalnya, para demonstran pada hari Jumat sempat mendirikan kemah-kemah di kampus selama reuni alumni untuk menunjukkan dukungan bagi warga Palestina. Video di media sosial menunjukkan pihak keamanan kampus kemudian membongkar tenda-tenda.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 5 Fakta Trump Divonis Bersalah di Kasus Uang Tutup Mulut

    5 Fakta Trump Divonis Bersalah di Kasus Uang Tutup Mulut

    New York

    Donald Trump (77) divonis bersalah dalam kasus uang tutup mulut oleh dewan juri Pengadilan New York. Trump menjadi mantan presiden Amerika Serikat (AS) pertama yang bersalah dalam kasus pidana.

    Seperti dilansir kantor berita AFP, BBC Indonesia dan CNN, Jumat (31/5/024), Petugas keamanan pengadilan bertanya kepada juri apakah mereka memutuskan Donald Trump bersalah atas 34 dakwaan.

    Para juri menjawab “Ya.” dalam persidangan hari Kamis (30/5) di Pengadilan New York.

    Berikut fakta-fakta vonis Trump:

    1. Terjerat Kasus Uang Tutup Mulut

    Trump dinyatakan bersalah atas masing-masing dari 34 dakwaan memalsukan catatan bisnis untuk menyembunyikan pembayaran yang dimaksudkan untuk membungkam bintang porno Stormy Daniels.

    Trump, yang hampir pasti akan mengajukan banding, tidak langsung bereaksi, namun hanya duduk diam, bahunya menunduk.

    Trump dihukum karena memalsukan catatan bisnis untuk mengganti biaya pengacaranya, Michael Cohen, sebesar $130.000 kepada Stormy Daniels pada malam pemilu 2016, ketika klaimnya untuk berhubungan seks dengannya bisa berakibat fatal secara politik.

    Persidangan tersebut menampilkan kesaksian panjang dari bintang porno tersebut, yang bernama asli Stephanie Clifford dan yang menjelaskan kepada pengadilan secara rinci apa yang dia katakan sebagai hubungan seksual pada tahun 2006 dengan Trump yang sudah menikah.

    Jaksa berhasil mengajukan kasus yang menuduh bahwa uang tutup mulut dan penyembunyian pembayaran secara ilegal adalah bagian dari kejahatan yang lebih luas untuk mencegah pemilih mengetahui perilaku Trump.

    Pengacara Trump membantah bahwa “mencoba mempengaruhi pemilu” hanyalah sebuah “demokrasi” dan bahwa mantan presiden tersebut tidak melakukan kesalahan apa pun.

    2. Identitas Juri Dirahasiakan

    Identitas 12 juri yang memutus kasus ini dirahasiakan, sebuah praktik yang jarang terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan mafia atau terdakwa kekerasan lainnya.

    Setelah berminggu-minggu menggoda prospek tersebut, Trump — yang membantah pernah berhubungan seks dengan Daniels di turnamen golf selebriti tahun 2006 — memilih untuk tidak memberikan kesaksian.

    Politisi Partai Republik, yang terkenal sebagai raja real estate sebelum menduduki jabatan tertinggi negara pada pemilu 2016, kini menghadapi hukuman penjara atau, kemungkinan besar, masa percobaan.

    Secara teori, dia bisa menghadapi hukuman hingga empat tahun penjara untuk setiap tuduhan memalsukan catatan bisnis, namun para ahli hukum mengatakan sebagai pelaku pertama kali dia tidak mungkin masuk penjara.

    3. Trump Salahkan Biden

    Donald Trump kemudian memberikan reaksi keras atas keputusan dewan juri pengadilan New York yang menyatakan dia bersalah atas 34 dakwaan pemalsuan dokumen dalam kasus pembayaran uang tutup mulut kepada seorang mantan bintang porno selama pilpres 2016 lalu.

    Trump menuding persidangan kasus uang tutup mulut itu “dimanipulasi” dan menyalahkan pemerintahan Presiden Joe Biden atas putusan tersebut. Dia juga menegaskan dirinya tidak bersalah.

    Trump, dalam tanggapannya, menyebut putusan dewan juri pengadilan New York itu menyebut sebagai “aib” dan menyebut “persidangan telah dimanipulasi”.

    “Kami tidak melakukan kesalahan apa pun. Saya orang yang tidak bersalah,” ucap Trump setelah meninggalkan ruang sidang.

    “Putusan sebenarnya akan diberikan pada 5 November oleh rakyat,” sebut Trump yang akan menjadi calon presiden Partai Republik untuk pemilu AS yang dijadwalkan 5 November mendatang.

    “Mereka mengetahui apa yang terjadi di sini, dan semua orang mengetahui apa yang terjadi di sini,” ujarnya.

    4. Trump Eks Presiden AS Pertama Diputus Bersalah di Kasus Pidana

    Setelah dua hari bermusyawarah, 12 juri yang merupakan warga New York memutuskan Donald Trump bersalah atas semua dakwaan dalam kasus uang tutup mulut itu.

    Ini adalah vonis bersejarah. Trump kini menjadi mantan presiden AS pertama yang diputus bersalah karena tindak pidana, dan kandidat partai besar pertama yang mencalonkan diri sebagai terpidana.

    5. Masih Bisakah Trump Nyapres?

    Usai dewan juri memutus Trump bersalah dan menjadi terpidana, apakah dia tetap bisa mencalonkan diri pada Pilrpes AS 2024 Jawabannya masih bisa.

    Konstitusi AS menetapkan persyaratan kelayakan yang relatif sedikit bagi kandidat presiden, yakni harus berusia minimal 35 tahun, warga negara AS yang “lahir di AS”, dan telah tinggal di AS selama setidaknya 14 tahun. Tidak ada aturan yang melarang kandidat dengan catatan kriminal.

    Namun, vonis bersalah ini masih dapat memengaruhi pemilihan presiden pada November mendatang. Sebuah jajak pendapat dari Bloomberg dan Morning Consult awal tahun ini menemukan bahwa 53% pemilih di sejumlah negara bagian yang menjadi penentu akan menolak memilih kandidat dari Partai Republik tersebut jika ia dinyatakan bersalah.

    Jajak pendapat lain, dari Universitas Quinnipiac, bulan ini, menunjukkan 6% pemilih Trump cenderung tidak akan memilihnya jumlah yang sangat signifikan dalam persaingan yang ketat.

    Lalu apa yang terjadi pada Trump saat ini?

    Trump bebas dengan jaminan selama persidangan berlangsung dan hal ini tidak berubah setelah putusan dibacakan pada hari Kamis (30/5). Ia akan kembali ke pengadilan pada 11 Juli – tanggal yang telah dijadwalkan oleh Hakim Juan Merchan untuk sidang vonis hukuman.

    Hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk usia Trump. Hukuman tersebut dapat berupa denda, masa percobaan atau pengawasan, atau mungkin hukuman penjara.

    Trump hampir pasti akan mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut – sebuah proses yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama. Tim pengacaranya kemudian akan menghadapi Divisi Banding di Manhattan dan mungkin Pengadilan Banding.

    Artinya, walau telah dijatuhi hukuman, sangat tidak mungkin Trump akan keluar dari pengadilan dengan tangan diborgol. Dia juga diperkirakan akan tetap bebas dengan jaminan saat mengajukan banding.

    Lalu apakah Trump bisa masuk penjara? Ada peluang, meskipun sangat tipis, bahwa Trump akan menjalani hukuman di balik jeruji besi.

    Sebanyak 34 dakwaan yang dihadapi Trump semuanya merupakan tindak pidana kelas E di New York, tingkatan terendah di negara bagian tersebut. Setiap dakwaan memiliki hukuman maksimal empat tahun.

    Seperti disebutkan di atas, ada beberapa alasan mengapa Hakim Merchan dapat memilih hukuman yang lebih ringan, termasuk usia Trump, tidak ada catatan pidana sebelumnya, dan fakta bahwa dakwaan tersebut melibatkan kejahatan yang tidak disertai kekerasan.

    Dia dapat mempertimbangkan pelanggaran Trump terhadap perintah pengadilan untuk tidak berbicara selama persidangan.

    Ada kemungkinan juga bahwa hakim akan mempertimbangkan bahwa kasus seperti ini belum pernah terjadi. Sehingga hakim mungkin memilih untuk menghindari menjebloskan mantan presiden sekaligus kandidat presiden ke penjara.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Mengenal Apa Itu ICJ atau Pengadilan Keadilan Internasional

    Mengenal Apa Itu ICJ atau Pengadilan Keadilan Internasional

    Jakarta

    International Court of Justice (ICJ) adalah Pengadilan Keadilan Internasional. Mahkamah Internasional atau Mahkamah Dunia ini merupakan sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations/UN).

    Berikut penjelasannya lebih lanjur:

    Apa Itu ICJ?

    Mengutip situs resminya, ICJ adalah badan peradilan utama PBB yang didirikan berdasarkan Piagam PBB, pada bulan Juni 1945 dan mulai bekerja pada bulan April 1946. Pembentukan ICJ ini merupakan puncak dari proses panjang pengembangan metode penyelesaian sengketa internasional secara damai.

    Tempat kedudukan kantor ICJ berada di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda. Ini merupakan satu-satunya badan PBB yang tidak berlokasi di New York, Amerika Serikat.

    Keanggotaan ICJ

    ICJ terdiri dari 15 hakim, yang dipilih untuk menjabat dengan masa jabatan selama 9 tahun, yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Mahkamah ini dibantu oleh sebuah Registry, yakni semacam badan administratif.

    Badan-badan tersebut memberikan suara secara bersamaan namun terpisah. Untuk dapat terpilih, seorang kandidat harus mendapatkan mayoritas mutlak suara di kedua badan tersebut, yakni Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.

    Untuk menjamin kesinambungan, sepertiga dari anggota ICJ dipilih setiap 3 tahun sekali. Para hakim dapat dipilih kembali. Apabila seorang hakim meninggal dunia atau mengundurkan diri selama masa jabatannya, pemilihan khusus diadakan sesegera mungkin untuk memilih seorang hakim untuk mengisi bagian masa jabatan yang belum berakhir.

    Peran dan Cara Kerja ICJ

    ICJ dapat menangani dua jenis kasus: sengketa hukum antara negara-negara yang diajukan oleh negara-negara yang bersangkutan (kasus-kasus yang disengketakan) dan permintaan pendapat penasehat mengenai masalah-masalah hukum yang diajukan oleh badan-badan khusus PBB (proses penasehat).

    Bedanya ICJ dengan ICC

    Sama-sama merupakan sebuah Mahkamah Internasional atau Mahkamah Dunia, lantas apa bedanya ICJ (International Court of Justice) dengan ICC (International Criminal Court)?

    Secara umum, ICJ menyelesaikan sengketa antar-negara, sedangkan ICC menuntut individu atas kejahatan. Dan baik ICJ maupun ICC memiliki peran penting dalam meminta pertanggungjawaban negara dan orang-orang di dalam negara tersebut atas tindakan mereka.

    ICC sendiri merupakan Pengadilan Pidana Internasional yang menyelidiki dan, jika diperlukan, mengadili orang-orang atau individu yang didakwa melakukan empat jenis tindak kejahatan terberat yang dilakukan oleh individu yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

    Empat kejahatan terberat yang dimaksud yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Sebagai pengadilan terakhir, pengadilan ini berusaha untuk melengkapi, bukan menggantikan, pengadilan nasional. (Sesuai Statua Roma)

    (wia/imk)

  • Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    New York

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional atau ICJ bersifat “mengikat” setelah pengadilan tinggi PBB itu memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Guterres juga mengingatkan bahwa putusan ICJ harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

    “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024).

    ICJ dalam putusan, yang diumumkan pada Jumat (24/5) waktu setempat, memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangannya di wilayah Rafah. Putusan ini berpotensi meningkatkan tekanan internasional untuk mewujudkan gencatan senjata setelah perang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Pengadilan yang berkantor di Den Haag, Belanda itu juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir. Perlintasan perbatasan itu ditutup sejak awal bulan ini saat militer Tel Aviv mulai melancarkan serangan darat terhadap Rafah.

    Dalam putusannya yang sangat ditunggu-tunggu, ICJ menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Ditegaskan juga oleh ICJ dalam putusannya bahwa Israel harus “menjaga perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza selama tujuh bulan terakhir dipicu oleh serangan Hamas terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Dilaporkan otoritas Tel Aviv bahwa serangan Hamas itu menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.

    Lebih dari 250 orang lainnya, menurut otoritas Israel, diculik dan disandera oleh Hamas di Jalur Gaza. Dengan puluhan orang dibebaskan selama kesepakatan gencatan senjata singkat pada November tahun lalu, Tel Aviv meyakini sekitar 121 sandera masih berada di Jalur Gaza, termasuk 37 orang yang diyakini tewas.

    Sementara itu, rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas dilaporkan telah menewaskan lebih dari 35.800 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak.

    Dalam tanggapan terhadap putusan ICJ, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera. Sedangkan Hamas memuji ICJ atas putusannya memerintahkan Tel Aviv menghentikan serangan di Rafah, namun menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • AS Serukan Iran Setop Pasokan Senjata untuk Houthi

    AS Serukan Iran Setop Pasokan Senjata untuk Houthi

    New York

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyerukan Iran untuk menghentikan pengiriman persenjataan dalam jumlah yang “belum pernah ada sebelumnya” kepada kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Washington menyebut pasokan senjata Teheran memungkinkan Houthi melancarkan “serangan sembrono” pada kapal-kapal di Laut Merah dan sekitarnya.

    Seperti dilansir Associated Press dan Al Arabiya, Selasa (14/5/2024), seruan itu disampaikan oleh Wakil Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Robert Wood, saat berbicara dalam forum Dewan Keamanan PBB pada Minggu (13/5) waktu setempat.

    Wood mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB jika mereka menginginkan kemajuan dalam mengakhiri konflik di Yaman, maka mereka harus secara kolektif “menegur Iran karena perannya yang mengganggu stabilitas dan bersikeras bahwa mereka tidak bisa bersembunyi di belakang Houthi”.

    Dia menyebut ada banyak bukti yang menunjukkan Iran memasok persenjataan canggih, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah, kepada Houthi yang jelas-jelas melanggar sanksi PBB.

    “Untuk menggarisbawahi keprihatinan dewan mengenai pelanggaran embargo senjata yang sedang berlangsung, kita harus berbuat lebih banyak untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah para pelanggar sanksi,” cetus Wood.

    Kelompok Houthi telah mengatakan bahwa rentetan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden dimaksudkan untuk menekan Israel agar mengakhiri perangnya melawan Hamas di Jalur Gaza, yang dimulai sejak Oktober tahun lalu dan sejauh ini menewaskan lebih dari 35.000 orang.

    Houthi, menurut data Otoritas Maritim AS pada akhir bulan lalu, telah melancarkan lebih dari 50 serangan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut, menyita satu kapal, dan menenggelamkan sebuah kapal lainnya sejak November tahun lalu.

    Serangan-serangan Houthi mulai berkurang dalam beberapa pekan terakhir karena kelompok pemberontak itu menjadi target serangan udara pimpinan militer AS di wilayah Yaman. Namun aktivitas pengiriman melintasi Laut Merah dan Teluk Aden telah menurun drastis karena ancaman serangan yang ada.

    Dalam forum yang sama, utusan khusus PBB untuk Yaman Hans Grundberg memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa “permusuhan terus berlanjut” meskipun terjadi penurunan serangan terhadap kapal komersial dan militer di Laut Merah, Teluk Aden dan Samudra Hindia, serta pengurangan jumlah serangan udara AS-Inggris terhadap Houthi di Yaman.

    Dia merujuk pada pengumuman yang dirilis Houthi bahwa mereka akan “memperluas cakupan serangan”. Grundberg menyebut pengumuman itu sebagai “provokasi yang mengkhawatirkan dalam situasi yang sudah bergejolak”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini