kab/kota: New York

  • Sesi Tukar Kado, Netanyahu Hadiahi Trump Pager Emas, Presiden AS Beri Sebuah Foto untuk PM Israel – Halaman all

    Sesi Tukar Kado, Netanyahu Hadiahi Trump Pager Emas, Presiden AS Beri Sebuah Foto untuk PM Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah berupa pager emas dan pager biasa kepada Presiden AS Donald Trump.

    Hadiah tersebut tampaknya merujuk pada serangan besar yang terjadi di Lebanon pada September 2024, dikutip dari Middle East Eye.

    Menurut laporkan, operasi tersebut menghancurkan jaringan komunikasi kelompok Hizbullah.

    Dikutip dari Channel 12, Trump membalas hadiah tersebut dengan memberikan Netanyahu sebuah foto mereka berdua yang diambil saat kunjungan perdana menteri ke Amerika Serikat.

    Foto itu disertai dedikasi, “Untuk Bibi, seorang pemimpin besar”.

    Trump Puji Serangan Pager di Lebananon: “Operasi Hebat”

    Serangan pager yang terjadi pada 17 September 2024 melibatkan ledakan ribuan pager yang digunakan oleh anggota Hizbullah di seluruh Lebanon.

    Ledakan ini menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai kurang lebih 4.000 orang lainnya.

    Para korban luka mengalami cedera di kepala dan perut.

    Sementara beberapa kehilangan penglihatan atau anggota tubuh, terutama jari.

    Di antara korban terdapat seorang gadis berusia 10 tahun yang terbunuh di Lembah Bekaa, Lebanon, ketika pager ayahnya, yang merupakan anggota Hizbullah, meledak.

    Putra seorang anggota parlemen Hizbullah juga dilaporkan termasuk di antara mereka yang tewas

    Keesokan harinya, serangkaian ledakan walkie-talkie turut terjadi, termasuk di sebuah pemakaman yang menewaskan lebih dari 20 orang yang sebelumnya tewas dalam ledakan pager.

    Trump merujuk serangan tersebut sebagai “operasi besar”, Times of Israel melaporkan.

    Presiden AS juga mengakui keberhasilan operasi yang berfokus pada anggota Hizbullah Lebanon, meskipun banyak individu yang tidak berafiliasi dengan kelompok tersebut juga menjadi korban.

    Beberapa non-kombatan yang tidak terkait dengan kelompok teroris itu juga turut menjadi korban.

    Serangan di Lebanon ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Israel dan Hizbullah, yang didukung oleh Iran.

    Serangan tersebut merupakan bagian dari respons Israel terhadap serangan balasan yang dilakukan oleh Hizbullah, yang dimulai setelah serangan dari kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Selama konflik ini, Israel memperintahkan serangan balasan terhadap kelompok Hizbullah sebagai bagian dari upaya untuk menanggapi ancaman yang terus meningkat dari kelompok teroris tersebut.

    Operasi yang merusak infrastruktur komunikasi Hizbullah ini telah mengundang pujian dari Trump yang menilai langkah tersebut sebagai operasi yang sangat berhasil.

    Meskipun menyebabkan korban jiwa di luar sasaran yang dimaksud, operasi tersebut dianggap sebagai sebuah keberhasilan besar.

    Trump Berniat Ambil Alih Gaza

    Dalam konferensi pers selama pertemuan Trump dan Netanyahu du Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025) waktu AS, keduanya membahas tentang Jalur Gaza.

    Presiden AS menyatakan akan mengambilalih Gaza dan memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

    “AS akan mengambilalih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pembangunan di sana,” kata Trump, dikutip dari The Guardian.

    “Kami akan bertanggung jawab untuk membersihkan wilayah tersebut dari bom-bom yang belum meledak dan senjata-senjata berbahaya lainnya.”

    “Kami akan meratakan wilayah tersebut dan menghilangkan bangunan-bangunan yang hancur.”

    “Jika diperlukan, kami akan melakukannya.”

    “Kami akan mengambilalih, mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan menjadikannya sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” tambahnya.

    Ketika ditanya siapa yang akan tinggal di Gaza, Trump menyatakan, tempat itu bisa menjadi rumah bagi “masyarakat dunia”.

    Ia bahkan menggambarkan Gaza sebagai calon “Riviera-nya Timur Tengah.”

    Seruan pengambilalihan Gaza mendapat kecaman masyarakat internasional, termasuk Hamas.

    Kelompok militan Hamas yang bermarkas di Gaza telah mengkritik pernyataan Trump, Indian Express melaporkan.

    Mereka mengatakan gagasan Trump adalah “resep untuk menciptakan kekacauan” di Timur Tengah.

    Perkembangan Terkini Perang Israel-Hamas di Gaza

    Utusan Palestina untuk PBB: Gaza Bukan Tanah Bebas yang Bisa Dirampas

    Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyampaikan pidato di hadapan wartawan di New York, menanggapi komentar Trump tentang “;pengambilalihan” Jalur Gaza.

    “Jalur Gaza bukanlah tanah bebas yang bisa direbut oleh siapa pun,” kata Mansour, dikutip dari Al Jazeera.

    “Hari-hari seperti itu sudah berlalu. Setiap bidang tanah di negara mana pun adalah milik orang-orang yang tinggal di bidang tanah tersebut.”

    “Oleh karena itu, Anda tahu, kami bertekad untuk tetap berada di Jalur Gaza.”

    Pasukan Israel Kepung Kamp Far’a

    Militer Israel telah melanjutkan pengepungan selama berhari-hari di kamp Far’a, selatan Tubas di Tepi Barat yang diduduki, menurut Al Jazeera Arabic.

    Mereka mencegah penduduk di kamp menerima makanan dan air, sementara kru ambulans juga diblokir untuk memasuki area tersebut.

    Pasukan Israel juga menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki, dengan ledakan dilaporkan di sana, sumber lokal mengatakan kepada Al Jazeera Arabic.

    Serangan Israel telah dilaporkan di lokasi lain di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk:

    Kota Attil, sebelah utara Tulkarem, tempat seorang pria Palestina ditangkap.
    Kota Jenin, tempat dua orang pria ditangkap.
    Kota Tammun, sebelah selatan Tubas, tempat seorang pria dan kedua putranya ditangkap.
    Kota Nablus.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • China Protes ke WTO soal Tarif AS

    China Protes ke WTO soal Tarif AS

    Jakarta

    China mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait tarif 10% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada impor dari China serta pembatalan pengecualian bea masuk untuk produk bernilai rendah pada Rabu (5/2). China menuduh tindakan tersebut sebagai proteksionis dan melanggar aturan WTO.

    Protes China datang di tengah kebingungan di kalangan pelaku pengiriman logistik mengenai pengecualian de minimis oleh Trump. Pengecualian ini berlaku untuk paket impor dengan nilai di bawah US$ 800 dan banyak digunakan oleh perusahaan e-commerce.

    Dikutip dari Reuters, Kamis (6/2/2025), pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan bahwa semua paket kecil dari China dan Hong Kong harus memiliki dokumen bea cukai sebelum tiba di AS. Hal ini memungkinkan beberapa barang dikembalikan jika dokumen tersebut tidak lengkap.

    WTO mengonfirmasi bahwa China telah mengajukan permintaan konsultasi dengan AS terkait tarif tersebut. Dalam dokumen yang diajukan, China berargumen bahwa tarif baru Trump, yang bertujuan menghentikan pengiriman opioid fentanyl dan bahan kimia prekursor ke AS didasarkan pada tuduhan tidak berdasar dan salah.

    China juga menyatakan bahwa tarif tersebut diskriminatif karena hanya berlaku untuk barang asal China, sehingga bertentangan dengan kewajiban AS di bawah aturan WTO. Permintaan konsultasi ini adalah langkah awal dalam proses sengketa yang bisa mengarah pada keputusan bahwa tarif Trump melanggar aturan perdagangan, seperti putusan WTO pada 2020 yang menyatakan bahwa tarif era pertama kepresidenan Trump melanggar regulasi perdagangan.

    Namun, hal tersebut kemungkinan tidak memberikan manfaat nyata bagi China, karena Badan Banding WTO telah lama tidak berfungsi akibat AS yang memblokir penunjukan hakim banding dengan alasan keberatan terhadap perluasan wewenang hukum WTO.

    Sementara itu, Layanan Pos AS (USPS) mengumumkan pada Rabu bahwa mereka akan kembali menerima paket dari China dan Hong Kong, membalikkan keputusan sebelumnya yang sempat menangguhkan layanan tersebut secara sementara. Pengumuman ini dibuat setelah sehari sebelumnya mereka akan menangguhkannya.

    Pemerintahan Trump melanggar pengecualian de minimis sebagai celah yang memungkinkan fentanyl dan bahan kimia prekursornya masuk ke AS tanpa pemeriksaan. Laporan terbaru juga menemukan bahwa para pengedar narkoba memanfaatkan pengecualian ini.

    USPS mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk menerapkan mekanisme pemungutan tarif baru terhadap China guna meminimalkan gangguan pengiriman.

    Di sisi lain, hingga Rabu belum ada jadwal panggilan telepon antara Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk membahas tarif baru AS dan langkah balasan dari China. Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Xi, sementara tarif baru mulai berlaku tepat setelah tengah malam waktu Timur AS.

    China merespons dengan memberlakukan tarif yang ditargetkan pada impor batu bara, gas alam cair (LNG), minyak mentah, dan peralatan pertanian dari AS. Selain itu, China juga membuka penyelidikan anti-monopoli terhadap Alphabet (perusahaan induk Google).

    Maureen Cori, salah satu pendiri perusahaan konsultasi Supply Chain Compliance yang berbasis di New York mengatakan adanya perang dagang baru ini membuat sektor ritel dan pengiriman tidak siap.

    “Tidak ada waktu sama sekali bagi siapa pun untuk bersiap menghadapi ini. Yang benar-benar kita butuhkan adalah arahan dari pemerintah tentang cara menangani kebijakan ini yang datang tanpa peringatan atau pemberitahuan,” katanya.

    Saat ini, paket de minimis dikonsolidasikan sehingga bea cukai dapat memproses ratusan atau ribuan kiriman sekaligus. Namun, dengan aturan baru, setiap kiriman harus melalui pemeriksaan individual, yang secara signifikan meningkatkan beban bagi layanan pos, broker, dan agen bea cukai.

    Ketentuan de minimis awalnya dimaksudkan untuk menyederhanakan perdagangan, tetapi penggunaannya melonjak seiring dengan meningkatnya belanja online. Pada 2024, sekitar 1,36 miliar pengiriman masuk ke AS menggunakan ketentuan ini, meningkat 36% dari 2023, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP).

    (ara/ara)

  • 5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menimbulkan kegaduhan usai mengatakan bahwa negaranya akan mengambil alih kepemilikan jangka Panjang atas Gaza, sehingga warga Palestina yang tinggal di sana harus dipindahkan.

    Ia menyampaikan klaim tersebut selama kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu.

    Ia ingin menerapkan kerangka kebijakan AS di kawasan tersebut, yang selama ini didasarkan pada kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina merdeka dapat hidup berdampingan.

    Dalam pidato serupa, Trump memicu kecemasan di berbagai kalangan politik dan dunia internasional, sebab ia menolak untuk menutup kemungkinan menggunakan militer AS dalam upaya ini. Artinya, pentagon bisa saja diturunkan.

    Saat ditanya mengenai hal tersebut, Trump menjawab, “Kami akan melakukan apa yang diperlukan.”

    Setelah pernyataan itu dirilis, guncangan lanjutan terdengar pada Rabu, 5 Februari 2025. Berikut ini lima poin utama dari pernyataan Presiden Trump mengenai Gaza dan Palestina, setelah 24 jam dikatakan:

    1. Kurangnya Detail Rencana

    Donald Trump mengusulkan pemindahan seluruh warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mengambil “kepemilikan” atas wilayah tersebut.

    Namun, hingga Rabu, 5 Februari 2025, sangat sedikit informasi yang diberikan mengenai bagaimana rencana ini akan dijalankan.

    Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan dan siapa yang akan memimpin atau melaksanakan langkah itu.

    Pertanyaan besar muncul, mengenai bagaimana rakyat Palestina yang sangat terikat dengan identitas dan tanah air mereka bisa dipindahkan, serta apakah tentara AS akan dilibatkan untuk memaksa mereka jika mereka menolak.

    2. Gedung Putih yang Plinplan

    Pada awalnya, Trump menyarankan bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza akan bersifat permanen dan diikuti dengan “kepemilikan jangka panjang” oleh Amerika Serikat atas Gaza.

    Namun, beberapa jam setelahnya, Gedung Putih mulai mengubah pernyataannya. Sekretaris Negara, Marco Rubio, dan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutkan bahwa pemindahan tersebut hanya bersifat sementara, dengan alasan untuk memberi ruang bagi pembangunan kembali Gaza.

    “Sementara itu, jelas bahwa orang-orang harus tinggal di suatu tempat sementara Anda membangunnya kembali,” kata Rubio, dalam konferensi pers di Kota Guatemala, dikutip dari Reuters, Kamis, 6 Februari 2025.

    3. Demokrat Ancam Pemakzulan atas Trump?

    Usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dan keterlibatan tentara AS dalam proses tersebut memicu kemarahan dari kalangan Demokrat.

    Beberapa politisi, seperti Perwakilan Rashida Tlaib, yang merupakan warga Palestina-Amerika, menyebutnya sebagai upaya pembersihan etnis.

    Senator Chris Murphy menilai bahwa rencana ini akan memicu ketegangan besar di Timur Tengah dan berdampak panjang.

    Bahkan, beberapa politisi berencana untuk mengajukan pemakzulan terhadap Trump karena usulannya yang dianggap berisiko dan melanggar hak-hak asasi manusia.

    4. Keraguan dari Partai Republik

    Meskipun Trump memiliki dukungan kuat dari Partai Republik, beberapa anggotanya mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana ini. Senator Rand Paul misalnya, menilai bahwa ini bertentangan dengan prinsip “America First”, yang seharusnya menghindari keterlibatan Amerika dalam konflik internasional yang merugikan.

    Senator Lindsey Graham juga menyatakan bahwa mayoritas warga di negaranya mungkin tidak mendukung pengiriman pasukan AS ke Gaza.

    Beberapa anggota Partai Republik merasa bahwa sumber daya negara tidak seharusnya dialokasikan untuk menangani Gaza, dan mereka meragukan manfaat rencana ini bagi kepentingan nasional AS.

    5. Adanya Motif Bisnis Keluarga Trump

    Rencana Trump ini juga menarik perhatian terkait hubungan bisnis keluarganya di Timur Tengah, terutama yang melibatkan menantunya, Jared Kushner.

    Kushner, yang pernah menyatakan bahwa “properti tepi pantai” Gaza dapat sangat bernilai, juga terlibat dalam kesepakatan bisnis besar di wilayah ini.

    Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa keluarga Trump telah memperluas bisnis real estate mereka di Timur Tengah, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

    Hal ini menambah kontroversi terhadap rencana Trump karena munculnya dugaan adanya motif ekonomi pribadi yang melibatkan keluarga presiden. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Mulai Terbangkan Imigran Ilegal ke Kamp Guantanamo

    AS Mulai Terbangkan Imigran Ilegal ke Kamp Guantanamo

    Washington DC

    Penerbangan pertama yang membawa imigran asing dari Amerika Serikat ke Teluk Guantanamo “sudah berlangsung” pada hari Selasa (4/2), menurut pernyataan Gedung Putih. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mengurangi arus migrasi.

    Pesawat dilaporkan membawa sekitar sepuluh orang migran, seorang pejabat keamanan mengatakan kepada kantor berita Reuters. Mereka adalah kelompok pertama dari sekitar 5.000 warga asing yang menurut Pentagon akan dideportasi dalam waktu dekat.

    Tidak jarang, pemerintah menggunakan pesawat militer untuk mendeportasi migran ke Guatemala, Peru, Honduras, dan India. Trump telah menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memperluas fasilitas kamp penahanan di Guantanamo agar bisa menampung lebih dari 30.000 migran.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menegaskan rencana menahan migran ilegal di Kamp Guantanamo bukan tanpa batas waktu, dan bahwa pemerintah akan mematuhi hukum AS.

    Kenapa Kamp Guantanamo?

    Teluk Guantanamo sejatinya adalah pangkalan angkatan laut AS di Kuba. Secara umum, ia dikenal sebagai kamp tahanan teroris yang mengurung jihadis dari seluruh dunia, tanpa proses pengadilan atau batas waktu penahanan. Kamp tersebut didirikan tahun 2002, sebagai buntut serangan teror 11 September 2001 di New York, AS.

    Namun, Guantanamo juga menampung fasilitas terpisah yang selama beberapa dekade digunakan untuk menahan warga Haiti dan Kuba yang berusaha menyeberang ke AS melalui jalur laut.

    Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang pernah ditugaskan di Teluk Guantanamo saat aktif di militer, menyebutnya sebagai “tempat yang sempurna” untuk menampung para migran.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Namun, Amy Fischer, Direktur Program Hak Pengungsi dan Migran di Amnesty International USA, mengecam penggunaan Guantanamo untuk menampung para migran sebagai “perilaku kejam.”

    “Kebijakan ini akan memutus akses para migran kepada pengacara, keluarga, dan dukungan sosial, serta melemparkan mereka ke dalam lubang hitam sehingga pemerintah AS dapat terus melanggar hak mereka tanpa diketahui,” katanya.

    Ekspansi fasilitas penahanan di Guantanamo

    Pemerintah AS sejak lama menahan para migran yang tertangkap di laut di Teluk Guantanamo. Trump menjadi presiden pertama yang menerbangkan para migran dari AS ke pangkalan tersebut.

    Menurut Komando Selatan militer AS, sekitar 300 serdadu saat ini ditempatkan di Guantanamo untuk mendukung “operasi penahanan imigran ilegal,” sementara pasukan tambahan telah tiba dalam beberapa hari terakhir.

    Pemerintahan Trump belum mengatakan berapa biaya yang diperlukan untuk memperluas fasilitas Guantanamo. Biaya penerbangan deportasi saja ditaksir tinggi. Reuters melaporkan bahwa penerbangan deportasi ke Guatemala minggu lalu kemungkinan menelan biaya setidaknya USD 4.675 atau sekitar Rp 76 juta per orang.

    Dalam sebuah memo kepada menteri pertahanan dan menteri keamanan dalam negeri pada 29 Januari silam, Trump meminta penambahan kapasitas “untuk menahan imigran kriminal yang memiliki prioritas tinggi dan berada secara ilegal di Amerika Serikat.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Lihat juga video: Dihantui Kebijakan Baru, Ribuan Imigran Bertaruh Nyawa Masuk AS

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Populer Internasional: Penguasa Gaza setelah Perang – Zelensky Minta Dikirimi Senjata Nuklir – Halaman all

    5 Populer Internasional: Penguasa Gaza setelah Perang – Zelensky Minta Dikirimi Senjata Nuklir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dalam 24 jam terakhir.

    Presiden Ukraina meminta Barat untuk dikirimi senjata nuklir untuk menghentikan invasi Rusia.

    Sementara itu, 45.000 tentara Ukraina tewas sejak dimulainya perang pada 2022 lalu.

    Di tengah gencatan senjata Gaza, muncul pertanyaan siapa yang nantinya akan memimpin wilayah tersebut.

    Berikut berita selengkapnya.

    1. Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.

    Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

    Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.

    Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.

    Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. 45.000 Tentara Ukraina Tewas Lawan Rusia, Zelensky Siap Negosiasi Damai dengan Putin

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan setidaknya 45.100 tentara Ukraina yang tewas.

    Dan total 390.000 tentara Ukraina terluka dalam perang.

    Zelensky menambahkan bahwa hampir setengah dari tentara Ukraina yang terluka kemudian kembali berperang di garis depan perang.

    Ukraina mengklaim Rusia telah menderita setidaknya 842.390 korban dalam perang, angka ini belum dikonfirmasi Moskow.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Kemarahan Elon Musk yang Memicu Keputusan Donald Trump Menutup USAID

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membubarkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang sudah 64 tahun berdiri.

    Pembubaran ini dilakukan Donald Trump setelah Elon Musk selaku Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah di kabinet baru Trump tak diberi akses masuk ke sistem USAID.

    Elon Musk mencurigai lembaga amal itu menjalankan praktik penyalahgunaan anggaran, termasuk jaringan penipuan yang mengalihkan dana ke pihak yang tidak berhak.

    Hal ini membuat Elon Musk murka, hingga menyebutnya sebagai “organisasi kriminal”, tak sampai di situ buntut pembatasan akses 60 pejabat tinggi USAID diberi sanksi cuti administratif.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Hamas Kecam Pernyataan Trump soal Gaza: Resep untuk Kekacauan di Timur Tengah

    Seorang pejabat senior Hamas mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2/2025).

    Bermula dari Trump yang mengatakan bahwa warga Palestina tidak ingin meninggalkan Gaza karena tidak memiliki alternatif.

    Pernyataan Trump tersebut membuat seorang pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri geram.

    Ia menyebut pernyataan Trump justru akan memicu ketegangan di Timur Tengah.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana,” kata Sami Abu Zuhri, dikutip dari Al-Arabiya.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    5. Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan

    Selama hampir 16 bulan perang di Gaza, banyak politisi dan analis memperdebatkan proposal yang muncul soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza pasca-Perang.

    Ulasan dari media Amerika Serikat (AS), The New York Times, Senin (3/2/2025) lantas menghadirkan empat analisis model pemerintahan Gaza pasca-perang tersebut.

    Meski begitu, ulasan tersebut menyatakan, kalau “Belum ada arah yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza selama pertempuran terus berlanjut.”

    Pada fase saat ini, Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • 5 Populer Internasional: Penguasa Gaza setelah Perang – Zelensky Minta Dikirimi Senjata Nuklir – Halaman all

    Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.

    Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

    Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.

    Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.

    Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.

    “Kembalikan senjata nuklir kepada kami, beri kami sistem rudal. Kawan, bantu kami membiayai satu juta tentara, kerahkan pasukan kalian ke area di negara kami, di tempat-tempat kami ingin menstabilkan situasi,” kata Zelensky dikutip dari Russia Today.

    Belakangan ini Zelensky mengaku kecewa karena Ukraina menyerahkan senjata nuklir buatan Uni Soviet yang ditempatkan di Ukraina. Sebagai ganti penyerahan itu, Ukraina mendapat jaminan keamanan.

    Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, Ukraina mewarisi sekitar 1.700 hulu ledak nuklir. Senjata itu tetap di bawah kontrol operasional Moskow.

    Rusia mengklaim Ukraina tak pernah punya senjata nuklir karena aset Soviet itu secara hukum dimiliki oleh Rusia.

    PRESIDEN ZELENSKY – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 4 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ikut serta dalam peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau pada bulan Januari. (President.gov.ua)

    Adapun dalam wawancara dengan penyiar podcast bernama Lex Fridman bulan lalu, Zelensky menyebut “senjata nuklir adalah jaminan keamanan yang dimiliki Ukraina”.

    Dia menyebut Ukraina menggunakan senjata itu untuk keperluan perlindungan sebelum menyerahkannya kepada Rusia.

    Pada bulan Oktober 2024 dia juga mengatakan Ukraina bisa melindungi diri dengan cara menjadi negara nuklir atau menjadi anggota NATO. Zelensky mengaku memilih opsi yang kedua.

    Setelah pernyataan itu, New York Times melaporkan ada pejabat AS yang mengklaim Presiden Joe Biden bisa kembali mengizinkan Ukraina memiliki senjata nuklir. Akan tetapi, Penasihat Keamanan AS Jake Sullivan menyebut ide itu tidak dipertimbangkan AS.

    Sementara itu, sebulan kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Rusia akan mengerahkan semua senjata penghancur yang tersedia jika Ukraina benar-benar mendapat senjata nuklir.

    “Secara logika, apa yang akan kalian pikirkan jika sebuah negara yang kini terlibat dalam operasi militer menjadi negara nuklir, apa yang harus kami lakukan?” tanya Putin.

    “Dalam kasus ini, saya ingin menekankan, penggunaan semua senjata penghancur yang dimiliki Rusia. Kami tidak akan mengizinkannya.

    Zelensky disebut sudah sinting

    Permintaan Zelensky agar Barat memberi Ukraina senjata nuklir itu memicu kecaman keras dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

    Dalam unggahan di media media, Zakharova menganggap Zelensky sebagai seorang yang “sinting”.

    “Pernyataan terbaru Zelensky bahwa dia ingin memiliki senjata nuklir telah menunjukkan dia adalah seorang yang sinting, yang menganggap planet ini adalah objek untuk khayalan sakitnya,” kata Zakharova.

    “Pernyataan itu juga membuktikan bahwa PLTN bagi dia bukanlah sumber energi yang damai, tetapi senjata kotor yang diperlukan oleh rezim Kiev demi pemerasan.”

    Beberapa hari sebelum invasi Rusia dimulai, Zelensky pernah menyebut Ukraina bisa membuat senjata nuklir.

    Pejabat Rusia khawatir karena Ukraina bisa saja mengembangkan bom nuklir di tengah hasil buruk yang didapatkannya di medan tempur.

    (*)

  • Palestina: Pemimpin Dunia Harus Hormati Keinginan Warga Tetap di Gaza    
        Palestina: Pemimpin Dunia Harus Hormati Keinginan Warga Tetap di Gaza

    Palestina: Pemimpin Dunia Harus Hormati Keinginan Warga Tetap di Gaza Palestina: Pemimpin Dunia Harus Hormati Keinginan Warga Tetap di Gaza

    New York

    Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, mengatakan bahwa para pemimpin dan komunitas dunia seharusnya menghormati keinginan warga Palestina untuk tetap tinggal di Jalur Gaza.

    Pernyataan Mansour itu, seperti dilansir AFP, Rabu (5/2/2025), disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan keyakinannya bahwa penduduk Gaza harus dimukimkan kembali atau direlokasi ke tempat lainnya “secara permanen”.

    Namun Mansour tidak menyebut nama Trump secara langsung dalam pernyataannya.

    “Tanah air kami adalah tanah air kami, jika sebagian hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina telah memilih pilihan untuk kembali ke sana,” ucap Mansour dalam pernyataannya.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan masyarakat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” tegasnya.

    Trump bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat. Dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut, Trump mengatakan dirinya meyakini warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel menghancurkan sebagian besar wilayah itu.

    Sementara dalam pernyataan kepada wartawan sebelum pertemuan dengan Netanyahu, Trump mengatakan dirinya menginginkan solusi yang menyediakan “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka bisa bahagia”.

    Di forum PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump, namun tampaknya dia menolak gagasan Presiden AS tersebut.

    “Negara kami dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” ucapnya menegaskan.

    “Kami tidak memiliki rumah. Bagi mereka yang ingin mengirimkan mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asli mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat yang bagus di sana, dan mereka akan dengan senang hati kembali ke tempat-tempat ini,” ujar Mansour.

    PBB melaporkan bahwa lebih dari 1.9 juta orang — sekitar 90 persen dari total populasi Gaza — terpaksa mengungsi akibat rentetan serangan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023 lalu. Perang antara Israel dan Hamas meratakan sebagian besar bangunan di Gaza, termasuk sekolah, rumah sakit dan infrastruktur sipil.

    Sejak gencatan senjata terbaru diberlakukan pada 19 Januari lalu, warga Gaza yang mengungsi itu berbondong-bondong kembali ke rumah-rumah mereka, meskipun sudah hancur.

    “Dalam dua hari, dalam waktu beberapa jam, sebanyak 400.000 warga Palestina berjalan kaki kembali ke bagian utara Jalur Gaza. Saya pikir kita harus menghormati pilihan dan keinginan rakyat Palestina, dan rakyat Palestina pada akhir akan mengambil keputusan, tekad mereka,” ucap Mansour.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan – Halaman all

    Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan – Halaman all

    Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Tak Bisa Sendirian, PA Cari Celah, Israel Minta Beking AS

    TRIBUNNEWS.COM – Selama hampir 16 bulan perang di Gaza, banyak politisi dan analis memperdebatkan proposal yang muncul soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza pasca-Perang.

    Ulasan dari media Amerika Serikat (AS), The New York Times, Senin (3/2/2025) lantas menghadirkan empat analisis model pemerintahan Gaza pasca-perang tersebut.

    Meski begitu, ulasan tersebut menyatakan, kalau “Belum ada arah yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza selama pertempuran terus berlanjut.”

    Pada fase saat ini, Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.

    Melalui tahap pertama gancatan senjata secara ringkih berhias berbagai insiden dalam putaran demi putaran pertukaran tahanan sandera dan tahanan,  Israel dan Hamas bersiap untuk negosiasi guna memperpanjang gencatan senjata.

    “Sementara itu terjadi, ada empat model mencuat untuk masa depan Gaza yang mulai terbentuk,” tulis ulasan tersebut dikutip, Rabu (5/2/2025).

    Secara garis besar, ulasan tersebut menggambarkan empat model yang dimaksud adalah:

    Pemerintahan Gaza yang dikendalikan Hamas
    Pemerintahan Gaza yang diduduki Israel
    Pemerintahan Gaza yang dikelola pihak Internasional
    Pemerintahan Gaza diserahkan ke Otoritas Palestina (PA)

    Membahas model pertama, ulasan tersebut Hamas, yang melemah tetapi tidak menyerah dan secara de facto tetap ada, masih menguasai sebagian besar wilayah dan berusaha untuk mempertahankan otoritas tersebut. 

    Adapun soal model kedua, berdasarkan ketentuan gencatan senjata, Israel memang diharuskan menarik diri secara bertahap dari Gaza, tetapi pasukannya masih menduduki bagian-bagian penting wilayah tersebut. 

    Terlebih, para pemimpin sayap kanan Israel ingin pasukan mereka memperluas kendali tersebut, bahkan jika itu berarti memulai kembali perang.

    Untuk model ketiga analisis pemerintahan Gaza pasca-perang, ulasan tersebut menyatakan kendali oleh kontraktor keamanan asing bisa jadi opsi model lain pemerintahan di Gaza nantinya.

    “Atas undangan Israel, mereka menjalankan pos pemeriksaan di jalan raya penting di Gaza utara, memeriksa kendaraan untuk mencari senjata. Beberapa pejabat Israel mengatakan bahwa aktivitas tersebut dapat berkembang menjadi pengelolaan internasional di wilayah yang jauh lebih luas, yang melibatkan negara-negara Arab, bukan kontraktor swasta,” kata ulasan tersebut.

    Ulasan juga menyertakan model pemerintahan Gaza yang dikelola oleh PA.

    “Di wilayah selatan, perwakilan Otoritas Palestina mulai bekerja di perbatasan dengan Mesir selama akhir pekan, bekerja sama dengan pejabat keamanan Eropa.  Otoritas tersebut, yang kehilangan kendali atas Gaza ke tangan Hamas pada tahun 2007, berharap bahwa pada waktunya nanti, mereka dapat meniru upaya tersebut di seluruh wilayah,” kata ulasan tersebut.

    Ulasan itu menjelaskan, ntuk saat ini, memang belum jelas pola mana yang akan muncul sebagai model yang dominan.

    Namun, seperti apa Gaza di masa depan kemungkinan besar akan sangat bergantung pada Presiden Trump, yang akan membahas masa depan Gaza di Washington dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel, Selasa kemarin. 

    Hal penting lainnya, kata tulisan itu, “Faktor Arab Saudi dapat mengubah keadaan jika untuk pertama kalinya setuju menjalin hubungan formal dengan Israel — sebagai imbalan atas struktur pemerintahan tertentu di Gaza.”

    Berikut ini adalah apa saja yang termasuk dalam model tersebut dan seberapa besar kemungkinan model tersebut akan berhasil.

    PANGLIMA HAMAS GUGUR – Foto yang diambil dari Press TV tanggal 1 Februari 2025 memperlihatkan anggota Brigade Al Qassam berdiri di atas panggung sambil membawa foto para panglima Hamas yang gugur. Wakil Kepala Politbiro Hamas Khalil Al Hayya mengklaim pembebasan seluruh tanah Palestina dari Israel kini sudah dekat. (Press TV)

    Hamas Berkuasa, Tak Bisa Sendirian

    Saat membebaskan sandera dalam beberapa minggu terakhir, Hamas berusaha menunjukkan kalau mereka tetap menjadi kekuatan Palestina yang dominan di lapangan.

    Ratusan militan Hamas bertopeng berkumpul di setiap titik pembebasan, menunjukkan kalau kelompok tersebut, meskipun babak belur karena perang selama 16 bulan, masih berkuasa.

    Pejabat keamanan Hamas juga muncul kembali untuk menegakkan ketertiban di seluruh wilayah, menghentikan dan memeriksa kendaraan, serta mencoba menjinakkan persenjataan yang belum meledak.

    Pejabat kota juga mulai memindahkan puing-puing.

    Bagi sebagian besar orang Israel, kehadiran Hamas dalam jangka panjang tidak mengenakkan dan mimpi buruk menakutkan atas status pendudukan mereka. 

    Sebagian entitas Israel mungkin menerimanya jika Hamas setuju untuk membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza.

    Namun bagi yang lain, khususnya di sayap kanan Israel, ingin melanjutkan perang, bahkan jika harus mengorbankan nyawa beberapa tawanan, untuk memaksa Hamas keluar.

    Atas variabel-variabel itu, Hamas diasumsikan tidak bisa sendirian berkuasa di Gaza.

    “Jika Hamas tetap berkuasa, akan sulit bagi kelompok tersebut untuk membangun kembali Gaza tanpa dukungan asing,” tulis ulasan itu. 

    Karena banyak donor asing kemungkinan besar akan berhati-hati dalam membantu kecuali Hamas mengundurkan diri, ada kemungkinan kelompok itu akan dengan sukarela menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin Palestina alternatif, alih-alih terus memimpin tanah terlantar yang tidak dapat diatur. 

    “Dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Mesir, utusan Hamas mengatakan mereka dapat menyerahkan tanggung jawab administratif kepada komite teknokrat Palestina, tetapi tidak mungkin kelompok itu akan dengan sukarela membubarkan sayap bersenjatanya bahkan jika mereka berhenti menjalankan urusan sipil Gaza,” kata analisis tersebut.

    AGRESI MILITER – Tentara Israel melalukan agresi militer di Jalur Gaza. Selama 15 bulan agresi Israel belum bisa memberangus Hamas. (Tangkap Layar/IDF)

    Pendudukan Israel

    Ketika gencatan senjata dimulai bulan lalu, Israel mempertahankan kendali atas zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza yang lebarnya beberapa ratus meter.

    Untuk mengakhiri perang dan mengamankan pembebasan semua sandera di Gaza, Israel pada akhirnya perlu mengevakuasi wilayah ini.

    Tetapi itu tidak terpikirkan oleh anggota penting koalisi Netanyahu, yang berarti bahwa ia dapat memperpanjang pendudukan Israel, atau bahkan memperluasnya, untuk menghindari keruntuhan pemerintahannya.

    “Namun, untuk melakukan itu, Netanyahu mungkin memerlukan dukungan dari pemerintahan Trump, yang telah mengisyaratkan bahwa mereka ingin memperpanjang gencatan senjata untuk memungkinkan pembebasan setiap sandera,” tulis laporan itu. 

    Kembali berperang juga akan menggagalkan peluang jangka pendek untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi — sebuah pencapaian internasional besar yang telah lama didambakan oleh Netanyahu.

    Pasukan Internasional

    Ketika pasukan Israel mundur minggu lalu dari sebagian besar Koridor Netzarim, wilayah strategis yang menghubungkan Gaza utara dan selatan, mereka mengizinkan sekelompok kontraktor keamanan asing untuk mengisi kekosongan tersebut.

    Dipimpin oleh penjaga keamanan Mesir, para kontraktor tersebut memeriksa lalu lintas ke utara untuk mencari senjata, dengan harapan dapat memperlambat upaya Hamas untuk mempersenjatai kembali militannya di Gaza utara.

    Dua perusahaan AS terlibat dalam proses tersebut, tetapi tidak jelas peran apa yang mereka mainkan di lapangan.

    Untuk saat ini, proses tersebut merupakan uji coba skala kecil yang tidak melibatkan keterlibatan resmi negara-negara Arab selain Mesir dan Qatar, dua negara yang menjadi penengah antara Israel dan Hamas.

    Namun, beberapa pejabat Israel mengatakan bahwa hal itu dapat diperluas — baik dari segi geografi maupun tanggung jawab — untuk mencakup peran administratif di wilayah yang lebih luas, yang didukung secara publik dan finansial oleh negara-negara Arab terkemuka seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

    Keduanya kemungkinan tidak akan mencari peran formal tanpa restu dari Otoritas Palestina (PA).

    Otoritas tersebut, yang dipaksa Hamas dari Gaza pada tahun 2007, masih menjalankan sebagian wilayah Tepi Barat dan dianggap sebagai satu-satunya alternatif serius Palestina bagi Hamas.

    “Namun, para pemimpin Israel melihat otoritas tersebut korup dan tidak kompeten dan telah menolak gagasan untuk memberinya peran utama di Gaza, setidaknya untuk saat ini. Kaum kanan Israel juga menentang pemberdayaan otoritas tersebut, agar tidak muncul sebagai negara yang kredibel,” kata laporan tersebut.

    Personel keamanan Otoritas Palestina di Jenin, Samaria utara, Tepi Barat yang diduduki Israel pada 16 Desember 2024. (Foto oleh Nasser Ishtayeh/Flash90.)

    Otoritas Palestina Cari Celah

    Meskipun begitu, perwakilan otoritas Palestina  diam-diam mulai bekerja di bagian lain Gaza selama akhir pekan, yang menunjukkan bahwa sebagian dari pimpinan Israel mungkin dalam praktiknya lebih fleksibel tentang keterlibatan otoritas tersebut.

    Israel mengizinkan pejabat dari Uni Eropa dan Otoritas Palestina untuk memulai kembali operasi di perlintasan Rafah — sebuah pos pemeriksaan di perbatasan antara Gaza dan Mesir. Perlintasan tersebut telah ditutup sejak Israel menginvasi wilayah Rafah Mei lalu.

    Secara terbuka, pemerintah Israel mengecilkan keterlibatan otoritas tersebut di pos pemeriksaan, sebagian untuk menghindari kemarahan anggota koalisi Netanyahu.

    “Namun, operasi di Rafah telah memicu spekulasi bahwa Netanyahu, di bawah tekanan dari Trump dan para pemimpin Arab di Teluk, mungkin dengan berat hati menoleransi peran yang lebih luas bagi otoritas tersebut, mungkin dalam kemitraan dengan pasukan penjaga perdamaian atau kontraktor asing,” kata ulasan tersebut.

     

    (oln/TNYP/*)

  • Farhan Dukung Sport Tourism Agar Kota Bandung Mendunia

    Farhan Dukung Sport Tourism Agar Kota Bandung Mendunia

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung terpilih, M. Farhan menegaskan salah satu upaya untuk untuk memperkenalkan Kota Bandung lebih mendunia adalah dengan sport tourism. Sebab Sport tourism ini bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pariwisata di kota-kota besar di Indonesia bahkan di dunia.

    Hal tersebut diungkapkan Farhan dalam acara Launching Jurnalis Lifestyle Bisnis (JLB) dan Bincang media “Membangun Ekosistem Sport Tourism di Bandung: dari Lokal hingga Mendunia” di Hotel Ibis Bandung Pasteur, Selasa (4/2/2025).

    Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pariwisata Kota Bandung yang juga Ketua Riung Priangan, Arief Bonafianto, General Manager Hotel ibis Bandung Pasteur, Ika Florentina, dan PR EIGER Adventura, Suhan Samsurijal.

    “Ada 3 alasan hal ini bisa terjadi. Pertama sport tourism bisa menggabungkan antara kegiatan hobi, prestasi dengan kegiatan perekonomian yang sangat besar di tempat event itu digelar,” kata Farhan.

    Kedua, katanya Sport tourism tidak hanya melibatkan atlet tapi para wisatawan pun bisa ikut aktif terlibat dan bergerak dalam kegiatan olahraga tersebut. Ketiga, sport tourism juga bisa menjadi branding yang luar biasa bagi sebuah kota atau tempat tersebut.

    Ia menyebutkan sport tourism sudah dicontohkan sejak sejak Piala Dunia pada tahun 1990-an. Dengan event tersebut akhirnya dunia terbelalak karena dampaknya yang sangat luar biasa. Penontonnya begitu banyak dan hal ini berdampak pada sektor lain, termasuk ekonomi.

    Contoh lainnya, kata Farhan adalah event World Marathon Majors (WMM) yang diselenggarakan di Tokyo, Berlin, London, Boston, Chicago, dan New York. Ke-6 kota ini menjadi terkenal bagi mereka yang hobi lari jarak jauh juga wisatawan lainnya. Ratusan ribu datang ke kota tersebut dan melakukan aktivitas lain, seperti membawa brand fesyen dan lainnya.

    “Akhirnya dari kegiatan olahraga ini membuat banyak orang terbuka lebar. Bagaimana sebetulnya sport tourism bisa menjadi sebuah alasan bagaimana kita bisa menggerakkan sebuah sektor ekonomi yang sangat besar,” tegas Farhan.

    Tahun ini Kota Bandung akan menggelar event lari terbesar. Dapat digambarkan event lari yang dihadiri ratusan ribu orang itu akan melibatkan banyak industri. Misalnya industri perbankan, di mana melalui event tersebut ada sistem pembayaran online.

  • Intelijen AS: Iran Jajaki Cara Lebih Cepat Kembangkan Senjata Nuklir    
        Intelijen AS: Iran Jajaki Cara Lebih Cepat Kembangkan Senjata Nuklir

    Intelijen AS: Iran Jajaki Cara Lebih Cepat Kembangkan Senjata Nuklir Intelijen AS: Iran Jajaki Cara Lebih Cepat Kembangkan Senjata Nuklir

    Washington DC

    Informasi intelijen terbaru Amerika Serikat mengenai program nuklir Iran telah membuat para pejabat Amerika Serikat meyakini bahwa tim rahasia, yang terdiri atas para ilmuwan Teheran, sedang menjajaki pendekatan yang lebih cepat dalam mengembangkan senjata nuklir.

    Informasi intelijen yang dikumpulkan pada bulan-bulan terakhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden itu, seperti dilaporkan New York Times (NYT) dan dilansir Al Arabiya, Rabu (5/2/2025), telah diteruskan kepada tim keamanan nasional Presiden Donald Trump selama masa transisi.

    Menurut sumber para pejabat dan mantan pejabat AS, informasi intelijen itu memperingatkan bahwa para ilmuwan senjata Iran sedang mencari semacam jalan pintas yang memungkinkan mereka mengubah persediaan bahan bakar nuklir mereka, yang terus bertambah, menjadi bom yang bisa digunakan dalam waktu hanya beberapa bulan, bukan satu tahun atau lebih.

    Namun, menurut informasi intelijen tersebut, hal itu hanya akan terwujud jika Teheran memutuskan untuk mengubah pendekatannya saat ini. Iran telah berulang kali menegaskan program nuklirnya bukan untuk tujuan militer.

    AS sejauh ini masih meyakini Iran belum mengambil keputusan untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun para pejabat Washington melihat indikasi bahwa Teheran sedang menjajaki cara untuk mencegah potensi serangan AS atau Israel, terutama setelah rentetan kemunduran sejak perang Gaza dimulai.

    Informasi intelijen soal program nuklir Iran itu diperkirakan turut dibahas dalam pembicaraan antara Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang bertemu di Gedung Putih, Washington DC, pada Selasa (4/2) waktu setempat.

    Jika Iran memilih untuk membuat bom nuklir, negara itu dilaporkan dapat memperkaya uranium hingga level senjata — dengan kemurnian 90 persen — hanya dalam beberapa hari. Namun, pengayaan uranium saja tidak cukup.

    Para pejabat AS memperkirakan masih diperlukan waktu sekitar 12 bulan hingga 18 bulan untuk mengembangkan hulu ledak canggih yang mampu dipasang ke dalam sebuah rudal balistik.

    Iran yang menyadari bahwa jangka waktu pengembangan yang panjang telah menjadikan proses itu rentan, diperkirakan sedang mempertimbangkan strategi yang berbeda.

    Para pejabat AS, menurut laporan NYT, meyakini Iran sudah memiliki pengetahuan untuk membuat perangkat nuklir yang lebih sederhana dan model lama — yang bisa dirakit jauh lebih cepat dibandingkan desain yang lebih canggih yang pernah dieksplorasi Teheran.

    Senjata mentah semacam itu, sebut NYT dalam laporannya, tidak cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam sebuah rudal, dan kemungkinan besar kurang dapat diandalkan dibandingkan hulu ledak modern.

    Namun demikian, dikatakan oleh para pejabat AS dalam laporan NYT, senjata mentah semacam itu merupakan jenis perangkat yang bisa diproduksi dengan cepat oleh Teheran, diuji coba dan diumumkan kepada dunia bahwa Iran telah menjadi negara dengan kekuatan nuklir.

    Meskipun perangkat semacam itu akan sulit digunakan untuk melawan Israel, keberadaannya dapat berfungsi sebagai alat pencegah, sehingga membuat calon penyerang Iran berpikir dua kali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu