Xcloud.id

kab/kota: New York

  • Trump Makin Beringas, Ancam Bakal Deportasi 240 Ribu Warga Ukraina yang Cari Perlindungan ke AS – Halaman all

    Trump Makin Beringas, Ancam Bakal Deportasi 240 Ribu Warga Ukraina yang Cari Perlindungan ke AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mendeportasi atau mencabut status hukum sementara untuk sekitar 240.000 orang Ukraina yang melarikan diri ke AS.

    Rencana Trump diungkap seorang pejabat senior Trump dan tiga sumber yang akrab dengan masalah tersebut pada Kamis (6/3/2025).

    Deportasi massal akan mulai dilakukan Trump paling cepat pada April 2025, sebagai bagian dari kebijakan luas pemerintahan Trump untuk mengakhiri program pembebasan bersyarat kemanusiaan yang diberikan Presiden  sebelumnya Joe Biden terhadap warga Ukraina.

    “Ini bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk mencabut status hukum lebih dari 1,8 juta migran yang diizinkan memasuki AS di bawah program pembebasan bersyarat kemanusiaan sementara yang diluncurkan di bawah pemerintahan Biden,” kata salah satu sumber, dikutip dari New York Post.

    Sebelum kebijakan deportasi diberlakukan, pada era presiden Joe Biden, Gedung Putih sempat membuka program pembebasan bersyarat bagi warga Ukraina yang ingin tinggal sementara di AS selama perang dengan Rusia berlangsung.

    Program ini mulai dibuka sejak 2022 silam, memungkinkan lebih dari 1,8 juta warga Ukraina untuk memasuki AS dengan status perlindungan sementara.

    Joe Biden merancang program pembebasan bersyarat ini untuk memberikan jalur hukum sementara guna mencegah imigrasi ilegal dan memberikan bantuan kemanusiaan. 

    Alasan Trump Depak Warga Ukraina

    Akan tetapi buntut perseteruan panas yang terjadi antara Presiden Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada pekan lalu, Trump kini semakin keras dengan Ukraina.

    Meski begitu, Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Tricia McLaughlin dengan tegas menolak pernyataan yang menyebut Trump melakukan deportasi karena ada kaitannya dengan adu mulut yang terjadi dengan Zelensky.

    Lantaran pencabutan perlindungan bagi warga Ukraina sedang berlangsung sebelum Trump secara terbuka berselisih dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky minggu lalu.

    Hal tersebut dilakukan sesuai perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari, meminta Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk menghentikan semua program yang terkait perlindungan era Biden.

    Termasuk mencabut pembebasan bersyarat bagi warga Ukraina.

    Tak hanya itu deportasi juga akan diberlakukan bagi 530.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang tiba di AS pada Mei 2023 dan menetap di DeWitt, Iowa.

    Menurut email internal Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), migran yang kehilangan status pembebasan bersyaratnya dapat menghadapi deportasi cepat tanpa batasan waktu tertentu.

    Adapun imigran yang dimaksud ialah mereka Mereka yang memasuki AS melalui jalur resmi tetapi tanpa status penerimaan resmi.

    Kebijakan Trump Picu Kekhawatiran

    Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan imigran yang sebelumnya dilindungi oleh kebijakan Biden.

    Bahkan banyak dari mereka kini menghadapi ketidakpastian mengenai status hukum mereka di AS.

    Seperti Liana Avetisian, salah satu warga Ukraina yang kabur ke AS bersama suaminya, dan putrinya yang berusia 14 tahun.

    Avetisian kini tengah dibayangi ketidakpastian. Avetisian yang bekerja di bidang real estate di Ukraina dan suaminya bekerja konstruksi melarikan diri dari Kyiv pada Mei 2023.

    Ia memutuskan untuk memulai kehidupan baru di AS dan membeli rumah di kota kecil DeWitt, Iowa.

    Namun saat ini mereka terancam harus angkat kaki dari AS padahal telah menghabiskan sekitar 4.000 dolar AS untuk biaya pendaftaran guna memperbarui pembebasan bersyarat dan mencoba mengajukan program lain yang dikenal sebagai Status Perlindungan Sementara.

    “Kami tidak tahu harus berbuat apa, saya merasa pusing karena khawatir dengan situasi ini,” kata Avetisian.

    Kekhawatiran serupa juga diungkap Rafi, mantan perwira intelijen Afghanistan yang memasuki AS secara legal pada Januari 2024 melalui aplikasi CBP One.

    Ia memperoleh status pembebasan bersyarat selama dua tahun. Namun, pada 13 Februari, saat menghadiri pertemuan rutin di kantor ICE, statusnya dicabut dan ia langsung ditahan.

    Rafi telah mengajukan permohonan suaka dan dijadwalkan menghadiri sidang pada April.

    Pengacaranya meminta ICE untuk membebaskannya, menekankan bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki kasus suaka aktif terkait pekerjaannya dengan militer AS di Afghanistan. 

    Namun, ICE menolak permintaan tersebut, dengan menyatakan bahwa kebijakan prioritas imigrasi saat ini berakhir pada 20 Januari 2025, bertepatan dengan pelantikan Trump.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Kemlu Ungkap 4 WNI di AS Ditangkap Imbas Kebijakan Trump, 1 Dideportasi

    Kemlu Ungkap 4 WNI di AS Ditangkap Imbas Kebijakan Trump, 1 Dideportasi

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut ada 4 WNI di Amerika Serikat (AS) yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran. Satu di antaranya telah dideportasi.

    “Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi,” ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (6/3/2025).

    Sementara, tiga WNI yang bermasalah lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York. Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing.

    Judha menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

    Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar ‘subject of interest’ oleh imigrasi RI. Sehingga mereka akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar ‘final order of removal’ dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

    Judha menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, mereka tidak ditangkap maupun ditahan dan diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

    Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

    Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

  • Seputar Perundingan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu – Halaman all

    Seputar Perundingan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu – Halaman all

    Seputar Pembicaraan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu

    TRIBUNNEWS.COM – Gedung Putih, Rabu (5/3/2025) mengonfirmasi kalau seorang utusan Amerika Serikat (AS) berbicara langsung dengan pihak gerakan Palestina, Hamas.

    Pembicaraan itu dilaporkan untuk mengamankan pembebasan sandera Amerika yang ada di tangan Hamas.

    Hal ini menandai perubahan kebijakan Washington yang telah melabeli Hamas sebagai organisasi teroris.

    Di sisi lain, pembicaraan langsung AS-Hamas ini membuat pihak Israel resah dan berbau ‘cemburu’ karena merasa tidak diberitahu secara jelas oleh pihak Washington.

    Namun, Gedung Putih menyatakan, Israel sudah diberitahui akan pembicaraan langsung AS dengan Hamas ini.

    “Israel telah diajak berkonsultasi mengenai masalah ini, dan lihatlah, dialog dan pembicaraan dengan orang-orang di seluruh dunia untuk melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan rakyat Amerika adalah sesuatu yang menurut Presiden adalah jal benar, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menuturkan kepada wartawan.

    Bagi banyak kalangan, kesediaan AS berunding dengan organisasi yang sudah mereka labeli sebagai ‘organisasi teroris’ adalah hal langka.

    Dalam kasus Hamas, terakhir kali AS berunding dengan gerakan perlawanan Palestina itu adalah 28 tahun silam.

    “Pemerintahan Donald Trump mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas, menandai komunikasi langsung pertama dengan kelompok Palestina itu sejak 1997,” demikian laporan Axios Kamis (6/3/2025), mengutip dua sumber yang mendapat informasi mengenai pembicaraan tersebut.

    Diskusi AS-Hamas dilaporkan fokus pada pembebasan tawanan Amerika yang ditahan Hamas di Gaza, dan kemungkinan kesepakatan yang lebih luas untuk mengakhiri perang.

    Utusan presiden AS untuk urusan penyanderaan Adam Boehler memimpin perundingan dari pihak AS, yang berlangsung di Doha, Qatar.

    Laporan tersebut mengatakan bahwa perundingan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya karena AS telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada tahun 1997.

    Selain membebaskan tawanan Amerika, pembicaraan tersebut mencakup pembahasan kesepakatan yang lebih luas untuk membebaskan semua tawanan yang tersisa dan mencapai gencatan senjata jangka panjang – menurut sumber tersebut.

    Ada 59 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza setelah fase pertama gencatan senjata yang rapuh berakhir.

    Intelijen Israel mengatakan hanya 22 yang masih hidup.

    Lima warga Amerika masih ditawan Hamas. Edan Alexander yang berusia 21 tahun diyakini masih hidup.

    Status sisa sandera lainnya masih belum pasti.

    TEMUI SANDERA ISRAEL- Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Gedung Putih pada 6 Maret 2025. Trump lalu mengeluarkan ultimatum ke Hamas setelah pertemuan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    Trump Temui Para Mantan Sandera

    Terkait situasi itu, Presiden AS, Donald Trump dilaporkan bertemu dengan para tawanan yang dibebaskan di Gedung Putih di tengah pembicaraan rahasia AS-Hamas

    Mantan tawanan yang pernah ditahan di Gaza bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu.

    Pada kesempatan itu, Trump mendengarkan langsung cerita dari para mantan sandera Hamas tentang penahanan.

    Trump kemudian menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan pembebasan sandera tersisa Israel yang masih ada di tangan Hamas.

    Menurut pernyataan dari Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, Trump “mendengarkan dengan saksama kisah-kisah memilukan dari para sandera.”

    Para mantan sandera, pada gilirannya, mengungkapkan rasa terima kasih atas usahanya. “Para sandera berterima kasih kepada Presiden Trump atas usahanya yang gigih untuk membawa semua sandera pulang,” tambah Leavitt.

    Delegasi mantan sandera Israel yang pernah ditawan Hamas tersebut antara lain Iair Horn, Omer Shem Tov, Eli Sharabi, Keith Siegel, Aviva Siegel, Naama Levy, Doron Steinbrecher, dan Noa Argamani.

    Setelah pertemuan tersebut, Trump dilaporkan mengeluarkan pesan tegas kepada Hamas, dengan menyatakan, “ini adalah peringatan terakhir,” sebagaimana dilaporkan oleh Ynet.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) mengamati situasi dalam agresi militer di Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Israel Gelisah Tak Diberitahu AS Secara Langsung

    Pembicaraan langsung rahasia antara pemerintahan AS dan Hamas, yang menandai komunikasi pertama antara AS dan kelompok Palestina tersebut sejak 1997, ini rupanya membuat Israel resah.

    Berbau kecemburuan, menurut New York Times, Israel mengetahui pembicaraan AS-Hamas ini melalui saluran tidak langsung.

    Artinya, laporan mengindikasikan kalau Israel tidak diberitahu langsung oleh AS, melainkan melalui pihak ketiga. 

    “Sementara Gedung Putih menyatakan bahwa Israel diajak berkonsultasi mengenai pembicaraan tersebut, sumber-sumber Israel menyatakan kalau mereka diberi tahu dengan cara yang berbeda,” tulis laporan yang dilansir RNTV, Kamis.

    Diskusi AS-Hamas ini, yang dipimpin oleh Adam Buehler, utusan Trump untuk urusan tawanan, berlangsung di Qatar tetapi gagal menghasilkan terobosan langsung. 

    Akan tetapi, sumber-sumber mengindikasikan kalau “para pihak (baik AS maupun Hamas) tetap membiarkan pintu terbuka (peluang negosiasi dan pembicaraan lanjutan.” 

    The Wall Street Journal melaporkan kalau kontak awal antara AS dan Hamas terjadi sebulan lalu di Doha, di mana Buehler meminta pembebasan tawanan Amerika.

    Sebagai tanggapan, Hamas membebaskan warga negara Amerika Sagi Dekel Chen pada tanggal 15 Februari.

    Meskipun hukum AS melarang negosiasi dengan organisasi teroris yang ditunjuk, dan Amerika Serikat secara resmi menggolongkan Hamas sebagai salah satu organisasi teroris, pengecualian memungkinkan utusan Presiden untuk urusan tawanan untuk terlibat dalam diskusi yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan warga negara Amerika.

    Israel telah menanggapi dengan keprihatinan atas keterlibatan Washington dengan Hamas.

    Pihak Tel Aviv menyiratkan, pembicaraan AS-Hamas tanpa memberitahu Israel secara langsung, menimbulkan pertanyaan tentang implikasi dari pembicaraan ini mengingat keselarasan yang erat antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Trump.

    Artinya, ketidaktransparanan AS ke Israel berbanding terbalik dengan keakraban yang ditunjukkan Trump dan Netanyahu.

    Sapaan dan Ancaman Trump ke Hamas Saat Israel Cemburu

    Seolah mengerti kegelisahan Israel, setelah bertemu dengan para mantan sandera Israel yang pernah ditawan Hamas, Trump mengeluarkan ultimatumnya kepada Hamas.

    Trump mengunggah pesan di platform media sosialnya, Truth Social, pada Kamis malam, yang ditujukan kepada Hamas, menuntut pembebasan segera para tawanan dan pemulangan jenazah orang-orang yang diduga dibunuh oleh kelompok tersebut.

    “Shalom Hamas, yang berarti Halo dan Selamat Tinggal — Anda dapat memilih. Bebaskan semua Sandera sekarang, jangan nanti, dan segera kembalikan semua mayat orang-orang yang telah Anda bunuh, atau semuanya BERAKHIR bagi Anda,” tulis Trump.

    Trump mengkritik Hamas karena menyimpan mayat orang-orang yang terbunuh, dengan mengatakan, “Hanya orang sakit dan bejat yang menyimpan mayat, sedangkan kalian sakit dan bejat!”

    Ia menegaskan kalau Israel akan menerima semua dukungan yang diperlukan untuk “menyelesaikan pekerjaan,”.

    Trump menyatakan, “Saya akan mengirimkan semua yang dibutuhkan Israel untuk menyelesaikan pekerjaan, tidak ada satu pun anggota Hamas yang akan selamat jika kalian tidak melakukan apa yang saya katakan.”

    Dalam postingannya, Trump juga menyebutkan pertemuannya dengan mantan sandera yang menurut Trump para mantan sandera itu hidupnya telah hancur.

    Ia mengeluarkan peringatan terakhir kepada pimpinan Hamas, mendesak mereka untuk meninggalkan Gaza: “Sekaranglah saatnya untuk meninggalkan Gaza, selagi Anda masih memiliki kesempatan.”

    Berbicara kepada rakyat Gaza, Trump memperingatkan, “Masa depan yang indah menanti, tetapi tidak jika Anda menyandera. Jika Anda melakukannya, Anda MATI! Buatlah keputusan yang CERDAS.” Ia mengakhiri dengan ultimatum yang tegas: “BEBASKAN SANDERA SEKARANG, ATAU AKAN ADA HUKUMAN YANG HARUS DIBAYAR NANTI!”

    Postingan Trump menandai peningkatan retorika yang signifikan, yang mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung seputar negosiasi pembebasan sandera dan konflik Gaza yang berlangsung di tengah ketidakpastian gencatan senjata.

    Berikut sapaan dan ancaman Trump ke Hamas secara lengkap di platform Truthsocial:

    “Shalom Hamas” means Hello and Goodbye – You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am sending Israel everything it needs to finish the job, not a single Hamas member will be safe if you don’t do as I say. I have just met with your former Hostages whose lives you have destroyed. This is your last warning! For the leadership, now is the time to leave Gaza, while you still have a chance. Also, to the People of Gaza: A beautiful Future awaits, but not if you hold Hostages. If you do, you are DEAD! Make a SMART decision. RELEASE THE HOSTAGES NOW, OR THERE WILL BE HELL TO PAY LATER!

    DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

    Respons Hamas Atas Ultimatum Trump

    Hamas kemudian menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump pada Kamis, yang disebutnya sebagai “ultimatum” tersebut.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Ancaman-ancaman ini memperumit masalah yang terkait dengan perjanjian gencatan senjata dan mendorong pemerintah Pendudukan Israel untuk menghindari pemenuhan kewajibannya.”

    Qassem menjelaskan bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Washington itu menguraikan pembebasan tahanan Palestina dalam tiga tahap.

    Ia menambahkan kalau Hamas telah menyelesaikan bagiannya pada tahap pertama, sementara Tel Aviv telah menghindari tahap kedua.

    Qassem menekankan, “Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah AS adalah menekan Pendudukan Israel untuk memulai negosiasi tahap kedua sebagaimana yang diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.”

    Sementara itu, juru bicara Hamas lainnya, Abdel Latif Al-Qanou, mengatakan kepada Kantor Berita Sawa, “Ancaman berulang Trump terhadap rakyat kami mendukung upaya Perdana Menteri “Israel” Netanyahu untuk menarik kembali perjanjian dan mengintensifkan pengepungan dan kelaparan terhadap rakyat kami.”

    Al-Qanou melanjutkan, “Cara terbaik untuk mengamankan pembebasan tawanan “Israel” yang tersisa adalah dengan melibatkan pendudukan dalam negosiasi tahap kedua dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian, yang dimediasi oleh pihak ketiga.”

    Ancaman-ancaman Donald Trump ini muncul di saat yang sensitif, dengan Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk memenuhi perjanjian gencatan senjata dan mendesak Tel Aviv untuk melaksanakan semua ketentuannya.

    Kelompok tersebut menyerukan para mediator untuk memulai tahap kedua negosiasi, yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total agresi.

     

    (oln/rntv/*)

  • Daftar 12 Buronan China Paling Dicari, Ketemu Dapat Rp 163 Miliar

    Daftar 12 Buronan China Paling Dicari, Ketemu Dapat Rp 163 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menetapkan 12 orang berkebangsaan China sebagai pelaku mata-mata berbahaya pada Rabu (5/3) kemarin. Sebanyak 2 di antaranya merupakan PNS China.

    Mereka dituduh berperan dalam aksi peretasan yang dibekingi pemerintahan Xi Jinping. Serangan siber besar-besaran itu telah mencuri data dari perusahaan-perusahaan AS, bahkan Departemen Keuangan AS.

    Kementerian Keamanan Publik Cina dan Kementerian Keamanan Luar Negeri China diduga telah membayar pegawai penuh dan paruh waktu di perusahaan keamanan siber bernama ‘i-Soon’ untuk melancarkan serangan siber secara masif tersebut.

    Penangkapan ini terjadi hampir setahun setelah seseorang secara misterius membocorkan dokumen yang diambil dari i-Soon. Dari dokumen itu diketahui bahwa i-Soon diduga memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok peretas yang dibekingi China.

    Temuan DOJ pada pekan ini menunjukkan bukti bahwa i-Soon dan beberapa kontraktor swasta China telah didanai untuk membantu mencuri data melalui peretasan komputer, dikutip dari PCMag, Kamis (6/3/2025).

    Secara spesifik, 12 oknum yang ditangkap terbagi atas 8 karyawan i-Soon dan 2 PNS China dari Kementeria Keamanan Publik. Aksi mereka dimulai sejak 2016.

    “Selama bertahun-tahun, 10 pelaku menggunakan teknik peretasan yang canggih untuk menargetkan organisasi, jurnalis, dan lembaga pemerintah, untuk mengumpulkan informasi sensitif ke pemerintah China,” kata Matthey Podolsky, Plt Pengacara di Pengadilan Distrik Selatan New York.

    Peretasan ini tak hanya mencoba mencuri data, tetapi juga profiling para pengkritik pemerintah China, termasuk masyarakat AS. Sebagai imbalan, China membayar biaya kontrak dengan jumlah besar.

    DOJ mengatakan i-Soon dan para pegawainya bisa mengumpulkan pendapatan sebesar puluhan juta dolar. Simpelnya, i-Soon mencuri data komputer dan menjualnya ke setidaknya 43 biro di 31 provinsi terpisah di China.

    i-Soon lantas menetapkan biaya di kisaran US$10.000-75.000 (Rp163 jutaan hingga Rp1,2 miliar) untuk setiap inbox email yang sukses dieksploitasi.

    AS Bagi-bagi Hadiah Rp 163 Miliar

    Untuk menjerat korban, i-Soon kerap menggunakan email phishing yang dirancang agar korban mau menginstal malware. Menurut dokumen persidangan, perusahaan juga menciptakan tool untuk mengirim penyerangan phishing ke platfrom secara spesifik.

    Para oknum berkebangsaan China hingga kini sepertinya masih berdomisili di China. FBI telah memasang identitas mereka ke daftar buronan.

    FBI juga menggunakan perintah pengadilan untuk menyita domain internet terkait aktivitas peretasan yang dilakukan pelaku. Departemen Luar Negeri AS juga menawarkan imbalan hingga US$10 juta (Rp163,3 miliar) untuk informasi terkait 10 pelaku.

    Dalam kasus yang berkaitan, AS juga telah menetapkan 2 orang berkebangsaan China bernama Yin Kecheng dan Zhou Shuai, yang merupakan anggota kelompok peretasan APT 27. Mereka mulai aktif sejak 2011.

    Foto: Wanted The FBI. (Dok FBI)
    Wanted The FBI. (Dok FBI)

    Foto: Wanted The FBI. (Dok FBI)
    Wanted The FBI. (Dok FBI)

    Seperti para pekerja i-Soon, Yin dan Zhou diduga mencuri banyak data dari perusahaan dan lembaga China dengan tujuan menjual informasinya ke pemerintah China.

    Target mereka termasuk perusahaan AS yang bergelut di industri pertahanan, firma hukum, penyelenggara layanan komunikasi, serta lembaga think tank. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan kerentanan zero-day pada software, serta malware berbahaya untuk membobol korban.

    (fab/fab)

  • Sosok Darren Wang, Aktor Taiwan Terseret Kasus Percobaan Pembunuhan

    Sosok Darren Wang, Aktor Taiwan Terseret Kasus Percobaan Pembunuhan

    Jakarta, Beritasatu.com – Media sosial dihebohkan dengan kabar aktor asal Taiwan, Darren Wang, yang tengah menjalani penyelidikan atas dugaan percobaan pembunuhan.

    Menurut laporan media Taiwan Ettoday, kasus ini telah diteruskan ke kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus bermula saat Darren Wang tiba di Taiwan sekitar April-Mei tahun lalu dan memesan mobil jemputan di bandara.

    Namun, dia diduga tidak puas dengan kondisi kendaraan yang disediakan. Karena kesal, Darren Wang dikabarkan menyewa seseorang untuk menyerang sopir dan petugas yang menangani pemesanannya.

    Akibat kejadian tersebut, kedua korban mengalami luka berat. Polisi pun menganggap insiden ini sebagai kasus percobaan pembunuhan. Sebelumnya, Darren Wang juga sempat diberitakan ditangkap karena berusaha menghindari kewajiban wajib militer.

    Bagaimana sosok Darren Wang? Berikut ini profilnya.

    Profil Darren Wang

    Darren Wang, yang memiliki nama asli Wang Talu, adalah seorang aktor dan model asal Taiwan. Ia lahir di Taipei pada 29 Mei 1991. Awalnya, Darren bersekolah di Dongshan Senior High School, tetapi setelah satu semester, ayahnya mengirimnya ke akademi militer di New York karena dianggap kurang tertarik belajar.

    Ia kemudian menyelesaikan pendidikannya di Taipei Fuhsing Experimental High School dan Juangjing Vocational High School. Darren sempat berkuliah di Daou Jiang Institute of Technology and Management, jurusan ilmu komunikasi, tetapi keluar sebelum lulus.

    Saat kembali ke Taiwan, dia ditemukan oleh seorang pencari bakat dan memutuskan untuk mengejar karier akting daripada kembali ke Amerika.

    Darren Wang memulai debut aktingnya melalui drama Mysterious Incredible Terminator (2008), kemudian membintangi film layar lebar pertamanya, In Case of Love (2010).

    Namanya semakin dikenal setelah membintangi film Our Times (2015), sebuah film romantis bertema SMA yang sukses besar. Berkat popularitasnya, dia terpilih sebagai GQ Man of the Year. Selain berakting, Darren juga berkontribusi dalam dunia musik dengan menyumbangkan beberapa lagu untuk soundtrack film yang dibintanginya, termasuk The Last Wish (2019).

    Pada tahun yang sama, dia menjadi pemeran utama dalam film Fall in Love at First Kiss, remake dari serial Taiwan populer dengan judul yang sama. Darren Wang diketahui pernah menjalin hubungan dengan aktris asal Malaysia, Joey Chua, dari Mei 2021 hingga November 2023. Kemudian, pada Januari 2024, dia mengonfirmasi hubungannya dengan Mu Xuan.

    Sebagai salah satu aktor berbakat, Darren telah meraih tujuh penghargaan sepanjang kariernya di industri hiburan.

    GQ Man of the Year Awards, kategori Fashion Award (2015).4th iQiyi All-Star Carnival, kategori Newcomer Film Ward (2015).20th China Music Awards, kategori Popular Star Award–Film (2016).5th APAN Star Awards, kategori Rising Star (2016).2nd Fashion Up Awards, kategori Popularity Award–Male (2017 ).Men’s UNO YOUNG Red Awards, kategori Best Actor (2017).GQ Man of the Year Awards, kategori Fashionista of The Year (2017) yang diraih Darren Wang.

  • Karyawan Google Diminta Kerja 60 Jam Seminggu, Harus Masuk Kantor

    Karyawan Google Diminta Kerja 60 Jam Seminggu, Harus Masuk Kantor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu pendiri Google, Sergey Brin, mengatakan bahwa perusahaan dapat mencapai Artificial General Intelligence (AGI) jika para karyawan bekerja lebih keras dan lebih banyak berada di kantor.

    Ia menyebut durasi kerja yang paling tepat untuk produktivitas menurutnya adalah 60 jam setiap minggu. Namun, ia juga tak mau pegawainya bekerja lebih dari 60 jam setiap minggunya.

    “60 jam seminggu adalah titik puncak produktivitas,” tulisnya dalam sebuah memo internal yang dilihat oleh The New York Times.

    Dalam memo yang dikirim ke karyawan di bagian Gemini AI Google, Brin mengatakan bahwa persaingan telah meningkat pesat, dan perlombaan terakhir menuju AGI sedang berlangsung.

    “Saya pikir kami memiliki semua bahan untuk memenangkan perlombaan ini, tetapi kami harus meningkatkan upaya kami,” ujar Brin, dikutip dari PCMag, Rabu (5/3/2025).

    Brin juga menyarankan agar karyawan datang ke kantor setidaknya setiap hari kerja. Kebijakan resmi Google untuk kembali ke kantor mewajibkan karyawan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu.

    AGI sendiri adalah jenis AI yang menyamai atau bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia. AI ini dapat memahami dan menerapkan pengetahuan di berbagai tugas seperti manusia, bukan hanya pada kasus penggunaan yang terbatas.

    Staf AI Google rupanya sudah terbiasa dengan beban kerja yang brutal. Bos Google Search, Prabhakar Raghavan, mengklaim bahwa staf Gemini pernah bekerja selama 120 jam dalam seminggu untuk memperbaiki cacat pada alat pengenalan gambar Google.

    (dem/dem)

  • Elon Musk Terus Berpolitik, Tesla Babak Belur

    Elon Musk Terus Berpolitik, Tesla Babak Belur

    Jakarta –

    Saat ini, Elon Musk secara penuh terjun ke dalam politik sayap kanan dan membuat beberapa kontroversi. Menurut beberapa ahli, hal itu menjauhkan calon pelanggan perusahaannya, yang tidak sependapat dengannya.

    “Jangan libatkan diri Anda dalam politik. Orang-orang akan berhenti membeli produk Anda,” kata konsultan merek asal New York. Robert Passikoff.

    Penjualan Tesla anjlok 45% di Eropa bulan Januari, menurut firma riset Jato Dynamics, bahkan saat penjualan kendaraan listrik secara keseluruhan meningkat. Itu terjadi setelah laporan penurunan penjualan di California, pasar Amerika Serikat terbesarnya, dan penurunan tahunan pertama secara global tahun lalu.

    “Saya bahkan tidak ingin mengendarainya,” kata pemilik Model 3 John Parnell, seorang Demokrat dari Ross, California. Ia juga membatalkan pesanan Cybertruc dan merelakan uang jaminan USD 100. “Ia menghancurkan merek tersebut dengan politiknya,” tambahnya yang dikutip detikINET dari Associated Press.

    Analis industri mengatakan masih terlalu dini menilai seberapa besar kerusakan alibat politik Musk pada Tesla karena banyak faktor lainnya. Kendaraan terlarisnya, Model Y, akan keluar versi barunya tahun ini, yang mungkin saja menyebabkan calon konsumen menunda pembelian saat ini.

    Persaingan juga memanas dari produsen asal China yang menawarkan mobil dengan daya tahan baterai dan keandalan yang kompetitif. Namun mungkin saja kiprah Musk di bidang politik memperparah keadaan.

    “Musk merasa ia dapat mengatakan apa pun yang ia inginkan dan tidak berpikir Tesla akan menanggung konsekuensi apa pun,” kata analis Morningstar Seth Goldstein.

    Angka penjualan Tesla sangat buruk di Jerman dan Prancis bulan Januari, masing-masing turun sekitar 60%. Penjualan di Prancis turun 26% lagi di Februari. Penjualan Model 3 Tesla juga turun 33% di semua negara Eropa. “Sebagian dari populasi tidak senang dengan pandangannya, aktivisme politiknya,” kata analis senior Jato Felipe Munoz.

    Banyak pembeli Tesla dulunya adalah profesional yang kaya, sadar lingkungan, sering kali liberal, yang tertarik dengan pembicaraan Musk tentang bagaimana EV-nya dapat membantu menyelamatkan planet ini dari kehancuran bahan bakar fosil.

    “Saya dulu dipuja oleh kaum kiri. Tidak demikian saat ini,” kata Musk dalam wawancara dengan Tucker Carlson pada tanggal 18 Februari ketika sahamnya berada di tengah-tengah penurunan hampir 30%.

    Keputusannya menghabiskan USD 270 juta untuk kampanye presiden Donald Trump dan mendukungnya secara terbuka cukup berisiko bagi bisnisnya. Kemudian dia menjalankan strategi PHK massal sebagai kepala tim efisiensi pemerintahan Trump dan banyak mengomentari politik luar negeri.

    Dia mendukung partai sayap kanan, pro-Rusia, dan anti-Muslim di Jerman, menyebut Perdana Inggris sebagai tiran jahat yang menjalankan “negara polisi dan baru-baru ini menyatakan Kanada bukanlah negara yang sebenarnya.

    Dealer Tesla di AS dikepung pengunjuk rasa, kendaraannya dirusak dan stiker menempel di mobil Tesla dengan tulisan seperti, “Saya membelinya sebelum Elon gila.” Sebuah patung Musk digantung di Milan dan gambar dirinya memberi hormat dengan lengan lurus diproyeksikan di pabrik Tesla di Jerman. Seorang menteri pemerintah Polandia menyerukan boikot Tesla.

    “Saya takkan membeli Tesla lagi,” kata Jens Fischer, warga di Witten, Jerman, yang menganggap Musk mengganggu stabilitas demokrasi. Ia menempelkan stiker “Elon menjadi gila” di Model 3-nya. “Saya akan menjual jika mendapat tawaran yang bagus,” katanya.

    Investor Tesla Ross Gerber mengatakan Musk entah bagaimana mengawinkan produk terbaik dunia dengan pemasaran terburuk di dunia. “Orang ingin membeli barang yang membuat mereka senang, Anda tidak ingin politik terlibat,” kata Gerber.

    Namun ada juga yang tidak terpengaruh. Warga London Harry Chathli mengatakan idak berniat menyingkirkan Tesla S miliknya. Ia memuji Musk sebagai visioner karena mengubah cara kita berpikir tentang transportasi dan masa depan Bumi.

    (fyk/afr)

  • Fan Bela Lisa Blackpink yang Dihujat karena Dituduh Lipsync dalam Oscar 2025

    Fan Bela Lisa Blackpink yang Dihujat karena Dituduh Lipsync dalam Oscar 2025

    Los Angeles, Beritasatu.com – Lisa Blackpink mencatatkan sejarah sebagai idola K-Pop pertama yang tampil dalam ajang Oscar 2025. Meski penampilannya menuai pujian, tetapi ia menuai kritikan karena aksinya di atas panggung saat bernyanyi dituduh melakukan lipsync.

    Idola asal Thailand tersebut dituduh melakukan lip-sync saat tampil dal ajang prestisius tersebut. Ketika tampil, Lisa berkolaborasi dengan Doja Cat dan Raye dalam segmen “Tribute to James Bond”, yakni membawakan lagu Live and Let Die.

    Penampilan Lisa segera menarik perhatian netizen dan menjadi perbincangan hangat di platform Reddit. Banyak warganet yang mengungkapkan kekecewaan mereka setelah mengetahui, idola yang berusia 27 tahun itu tidak bernyanyi secara langsung di atas panggung.

    “Sungguh mengecewakan, Lisa lipsync sementara Doja Cat dan Raye menyanyikan lagu secara langsung. Ini sangat tidak adil,” kata salah satu netizen dalam Reddit.

    “Lisa memang dancer dan rapper yang luar biasa, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan vokal yang memadai,” ujar seorang pengguna Reddit lainnya.

     “Setelah menonton ulang video penampilannya, saya semakin yakin dia lipsync,” timpal netizen lainnya.

    Namun, di tengah hujatan banyak penggemar yang membela Lisa Blackpink dengan membagikan video dari penonton yang merekam penampilannya di venue. 

    Fancam yang tersebar di media sosial (medsos) ini memperlihatkan rapper grup idola K-Pop Blackpink tersebut tidak lipsync_l tetapi benar-benar bernyanyi langsung.

    “Saya rasa kalau kalian masih mengatakan Lisa Blackpink lipsync setelah melihat video ini, artinya kalian berhalusinasi,” kata akun X @BeCoz*** dalam unggahannya dikutip pada Selasa (4/3/2025).

    Akun X tersebut juga mengatakan, para haters yang menuduh Lisa lipsync harus segera memeriksa kesehatannya karena semua yang dilihat mereka tidak nyata.

    Sebelumnya, Lisa Blackpink juga sempat menuai kritik karena diduga lipsync pada Global Citizen Festival, Central Park, New York, pada Minggu (29/9/2024) waktu setempat. Aksinya tersebut dianggap mengecewakan. Banyak penonton yang memberikan komentar negatif kepada idola berdarah Thailand itu.

  • Bantuan Militer yang Dihentikan AS untuk Ukraina Termasuk Senjata yang Sedang Dalam Perjalanan – Halaman all

    Bantuan Militer yang Dihentikan AS untuk Ukraina Termasuk Senjata yang Sedang Dalam Perjalanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS Donald Trump memerintahkan penangguhan semua bantuan militer ke Ukraina, ujar seorang pejabat senior Departemen Pertahanan kepada Bloomberg.

    Menurut pejabat tersebut, seluruh bantuan militer AS ke Ukraina ditangguhkan hingga Trump yakin bahwa para pemimpin Ukraina telah melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian.

    Arahan ini berlaku segera, dan berdampak pada lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk senjata dan amunisi.

    Seorang pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada New York Times bahwa keputusan tersebut diambil setelah serangkaian pertemuan antara Trump dan para penasihat keamanan nasional seniornya.

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa fokusnya adalah pada perdamaian. Kami juga membutuhkan mitra kami untuk berkomitmen pada tujuan itu. Kami menghentikan sementara dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan tersebut berkontribusi pada solusi,” kata seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/3/2025) malam waktu setempat, seperti yang dilaporkan oleh CNN.

    Penangguhan sementara bantuan militer ini tidak hanya memengaruhi bantuan di masa mendatang, tetapi juga senjata yang sedang dalam perjalanan, termasuk pengiriman melalui pesawat dan kapal, serta peralatan yang sedang transit di Polandia.

    AS telah memberikan bantuan senilai 119,8 miliar dolar AS sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia pada tahun 2022.

    Bantuan tersebut mencakup 67,1 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan militer, 49 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan keuangan, dan 3,6 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan kemanusiaan, menurut Kiel Institute for the World Economy.

    Keputusan ini diambil setelah pertemuan yang penuh ketegangan antara Trump dan Zelensky, di mana ketidaksepakatan mengenai bantuan militer dan sikap strategis Ukraina memicu ketegangan.

    Setelah pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa Zelensky “belum siap untuk perdamaian.”

    “Dia tidak menghormati Amerika Serikat di Ruang Oval yang disayanginya. Dia bisa kembali ketika dia siap untuk perdamaian,” tulis Trump di Truth Social pada 28 Februari.

    Gedung Putih belum menentukan langkah apa yang harus diambil Ukraina untuk memulihkan aliran bantuan militer, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai jadwal dan ketentuan untuk dimulainya kembali bantuan tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Associated Press bahwa Trump mengharapkan Zelensky untuk “berkomitmen” untuk merundingkan kesepakatan damai guna mengakhiri perang.

    Selain itu, AS menunda dan meninjau bantuan militernya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut memberikan kontribusi pada solusi.

    AS Berupaya Libatkan Rusia dalam Perundingan Damai

    Setelah laporan penghentian sementara bantuan ke Ukraina, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengisyaratkan bahwa langkah tersebut terkait dengan upaya diplomatik terhadap Rusia, dilansir Financial Times.

    “Kami ingin membawa Rusia ke meja perundingan. Kami ingin menjajaki kemungkinan terwujudnya perdamaian,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, tanpa secara langsung menyebutkan penangguhan bantuan tersebut.

    Keputusan Presiden Trump ini diperkirakan akan meningkatkan urgensi upaya di berbagai ibu kota Eropa untuk memperkuat dukungan militer mereka untuk Ukraina. 

    Pasalnya, jeda yang berkepanjangan dalam bantuan AS berpotensi memberikan keuntungan signifikan bagi pasukan Rusia di medan perang.

    Institut Studi Perang (ISW) mengeluarkan peringatan bahwa keputusan untuk menghentikan bantuan AS secara langsung akan merusak tujuan yang dinyatakan oleh Trump, yaitu mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Ukraina.

    “Rusia akan memanfaatkan penghentian bantuan AS ke Ukraina untuk merebut lebih banyak wilayah Ukraina dan berusaha melemahkan dukungan Eropa—pendekatan yang telah digariskan oleh Putin dalam teorinya tentang kemenangan,” tambah ISW.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Menang Oscar 2025, Kieran Culkin Tagih Janji Tambah Anak ke Istri

    Menang Oscar 2025, Kieran Culkin Tagih Janji Tambah Anak ke Istri

    JAKARTA – Aktor Kieran Culkin membuat audiens terkejut dengan pidatonya ketika berada di panggung Oscar 2025. Ia memenangkan Aktor Pendukung Terbaik melalui perannya dalam film A Real Pain.

    Ketika naik ke atas panggung, bintang Succession itu mengenang pidatonya di Emmy pada tahun 2024 di mana ia berkata sang istri, Jazz Charton berjanji memberinya anak ketiga jika ia memenangkan penghargaan.

    Ia melanjutkan pidato dengan menyebutkan janjinya kepada sang istri. Ia meminta kru tidak memotong pidato kemenangannya.

    “Setelah acara (Emmy), kami berjalan ke parkir dan dia berkata ‘Oh, Tuhan, aku bilang itu!’ ‘Aku rasa aku menjanjikanmu anak ketiga’ dan aku berkata ke dia ‘Aku ingin empat (anak)’” kata Kieran Culkin pada Minggu, 2 Februari waktu setempat.

    “Dia bilang ‘Aku akan berikan empat jika kamu memenangkan piala Oscar” katanya meniru kata-kata sang istri.

    Aktor 42 tahun itu melanjutkan pidatonya dengan berkata, “Tidak ada tekanan tapi ayo kita buat. Bagaimana pendapatmu?”

    Jazz Charton yang berada di barisan tamu terlihat terkejut sebelum ia mengangguk dan tertawa dengan pidato sang suami.

    Kieran Culkin dan Jazz Charton bertemu di bar di New York pada tahun 2012 dan dikaruniai dua anak, Kinsey Sioux dan Wilder Wolfe.

    Culkin memenangkan piala mengalahkan Guy Pearce, Yuriy Borisov, Edward Norton, serta Jeremy Strong yang menjadi lawan mainnya dalam serial Succession.