Xcloud.id

kab/kota: New York

  • Politik kemarin, RUU TNI dilanjut hingga Prabowo pimpin ratas

    Politik kemarin, RUU TNI dilanjut hingga Prabowo pimpin ratas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Panja RUU TNI akan melanjutkan pembahasan pada Senin, hingga Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Panja RUU TNI lanjutkan pembahasan revisi UU TNI pada Senin

    Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/3).

    “Senin akan dibahas kembali di parlemen,” kata anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan usai Panja RUU TNI Komisi I DPR bersama Pemerintah melakukan konsinyering di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta, pada Jumat-Sabtu (14-15 Maret).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Panglima rotasi 86 pati TNI mulai dari kapuspen hingga pangdam

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merotasi dan memutasi sebanyak 86 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra, diantaranya mulai dari jabatan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI hingga Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam).

    Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto mengungkapkan rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 86 perwira tinggi, dari 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU,” kata Hariyanto di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Bamsoet: Pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu Omnibus Law

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai bahwa upaya penataan kelembagaan pendapatan negara yang terpusat dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu pendekatan Omnibus Law.

    Menurut dia, untuk mewujudkan Badan Penerimaan Negara sebagai lembaga terpusat yang mengelola seluruh penerimaan negara tidaklah mudah, karena memerlukan revisi setidaknya 11 undang-undang. Terutama di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, serta tata kelola keuangan negara.

    “Pendekatan Omnibus Law dapat digunakan untuk merevisi berbagai UU sekaligus dalam satu regulasi agar lebih cepat dan terintegrasi. Ini bisa berbentuk RUU Konsolidasi Penerimaan Negara yang mengintegrasikan seluruh aturan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP ke dalam satu sistem terpadu di bawah Badan Penerimaan Negara,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

    4. Pinka Hapsari singgung peran Kartini dalam sidang CSW di Markas PBB

    Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menyinggung soal peran perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini dalam sidang sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) ke-69 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS).

    “Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” kata Pinka Haprani, sapaan karib legislator PDI Perjuangan itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya saat mengikuti sidang CSW ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

    5. Prabowo pimpin ratas hilirisasi, telaah proyek ciptakan lapangan kerja

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, guna membahas percepatan hilirisasi dan menelaah proyek yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek hilirisasi yang paling banyak menciptakan efek berganda (multiplier effect) menjadi prioritas.

    “Kami analisa semua, dan kami perintahkan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” kata Rosan dalam keterangan resmi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bikin Pasukan Infanteri Rusia Mati Kutu, Ukraina Targetkan Produksi 4,5 Juta Drone untuk Tahun 2025 – Halaman all

    Bikin Pasukan Infanteri Rusia Mati Kutu, Ukraina Targetkan Produksi 4,5 Juta Drone untuk Tahun 2025 – Halaman all

    Lebih Banyak dari Rusia, Ukraina Targetkan Produksi 4,5 Juta Drone untuk Tahun 2025

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Ukraina menargetkan jumlah produksi drone sebanyak 4,5 juta unit untuk tahun 2025—hanya dari pabrik-pabrik Ukraina.

    Kebutuhan perang, membuat Ukraina saat ini diklaim sebagai negara terdepan dalam produksi drone.

    “Ukraina sekarang menjadi pemimpin dunia dalam perang pesawat tanpa awak,” klaim Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky membanggakan capaian negaranya dalam masa perang dengan Rusia. 

    Adapun target Rusia untuk produksi pesawat nirawak pada tahun 2025 adalah antara 3 dan 4 juta, menurut The New York Times. 

    Dengan beberapa pengecualian penting, pesawat nirawak Ukraina dibuat dengan lebih baik, lebih andal, dan lebih tahan terhadap pertahanan utama terhadap pesawat nirawak: gangguan radio.

    Secara khusus, drone yang digunakan pada perang Rusia-Ukraina ini adalah drone dengan jenis pandangan orang pertama (First person view/FPV).

    Drone FPV saat ini berkontribusi sebagai penyebab lebih dari dua pertiga korban di garis depan sepanjang 800 mil dari perang Rusia yang berlangsung selama 37 bulan di Ukraina.

    Drone FPV memang cocok untuk medan perang, sifatnya yang berfungsi sebagai peledak, beratnya hanya beberapa pon dan bisa diterbangkan sejauh enam mil oleh operator jarak jauh dengan mengenakan kacamata yang menampilkan umpan dari kamera drone itu sendiri, menjadikan drone ini sebagai senjata mematikan di era perang modern.

    “Artinya, pesawat tanpa awak (drone) kecil yang mudah bermanuver—yang masing-masing harganya hanya beberapa ratus dolar—telah membunuh atau melukai ratusan ribu warga Rusia dan Ukraina serta menghancurkan ribuan kendaraan,” tulis ulasan Forbes, dkutip Minggu (15/3/2025).

    Drone naga Ukraina semprotkan lidah api serang parit tempat persembunyian tentara Rusia (X @ItsArtoir)

    Pasukan Infanteri Rusia Mati Kutu

    Pengerahan pesawat nirawak ini tidak merata dalam perang Ukraina-Rusia.

    Kedua pihak lazimnya memusatkan pesawat nirawak dan operator terbaik mereka di sektor-sektor yang menurut mereka akan memberikan dampak kehacuran terbesar bagi lawan.

    Bagi Ukraina, area prioritas meliputi tanah tak bertuan yang hancur di sekitar reruntuhan Chasiv Yar di Ukraina timur.

    “Alasan utama kurangnya keberhasilan tetaplah dominasi udara musuh,” keluh seorang blogger militer Rusia di sekitar Chasiv Yar dalam sebuah surat baru-baru ini yang diterjemahkan oleh analis Estonia WarTranslated.

    “Drone pengintai mereka berada di langit 24/7 (24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan), dan setiap gerakan dari pihak kami langsung disambut dengan gelombang besar pesawat pengintai (bersudut pandang orang pertama/FPV).”

    Dominasi drone Ukraina ini membuat pasukan infanteri Rusia tidak dapat meninggalkan parit mereka. 

    Ketika pasukan Rusia nekat ke luar dari parit, blogger itu mengatakan, “kami hanya kehilangan personel tanpa mencapai (meraih capaian) apa pun,” tulis blogger tersebut. 

    Kendaraan lapis baja apa pun Rusia yang keluar dari tempat persembunyian dan mengekspos diri mereka terhadap pesawat tanpa awak yang selalu ada, juga sangat rentan dihantam peledak dari drone Ukraina.

    “Pada dasarnya, (drone-drone Ukraina) beroperasi secara satu arah (kamikaze),” imbuh blogger tersebut.

    Namun pasukan Ukraina juga rentan di sektor-sektor tempat Rusia mengerahkan kelompok pesawat nirawak terbaiknya.

    Pada tanggal 25 Februari, serangkaian serangan pesawat nirawak Rusia yang akurat melumpuhkan puluhan kendaraan Ukraina di sepanjang jalan utama menuju Sudzha, kota yang merupakan pangkalan utama pasukan Ukraina yang saat itu menduduki wilayah penting di Kursk Oblast di Rusia bagian barat.

    Dalam dua minggu yang penuh kekacauan, Pusat Sistem Tak Berawak Canggih Rubicon Rusia menghancurkan ratusan kendaraan Ukraina, menyumbat jalan, membuat garnisun di Sudzha kelaparan—dan memaksa para penyintas mundur pada hari Senin atau Selasa.

    Drone sungai baru Ukraina dari kendaraan permukaan tak berawak Black Widow 2 (Tangkapan layar dari video Suspilne/Brave 1 via Kyiv Post)

    Peningkatan Skala Produksi

    Mengingat ketegasan perang drone-drone ini di medan tempur, masuk akal jika kedua pihak memprioritaskan produksi pesawat nirawak kecil.

    Hal ini bahkan lebih masuk akal bagi Ukraina, yang mana pesawat nirawak juga menawarkan tingkat tinggi dari apa yang digambarkan oleh kanselir terpilih Jerman Friedrich Merz sebagai “kemandirian strategis.”

    Ya, pabrik pesawat nirawak Ukraina mengimpor komponen—khususnya komponen Cina—dan mereka juga bergantung sebagian pada pembiayaan asing.

    Meski begitu, produksi kendaraan udara nirawak yang sebagian besar dinasionalisasi di Ukraina sebagian mampu membebaskan negara itu dari ketergantungan pada sekutu yang kadang-kadang tidak ada seperti Amerika Serikat.

    Dengan perintah eksekutif yang sederhana, Presiden AS Donald Trump dapat membekukan bantuan AS ke Ukraina—dan telah melakukannya.

    Trump menghentikan bantuan selama dua minggu setelah konferensi pers yang membawa bencana di Ruang Oval pada tanggal 28 Februari, di mana ia dan Wakil Presiden JD Vance mencaci Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena dianggap tidak cukup bersyukur atas bantuan AS di masa lalu ke Ukraina.

    Bantuan di masa lalu yang ditentang baik oleh Trump maupun Vance saat itu.

    Ketidakstabilan Amerika dapat merampas senjata butik tertentu dari Ukraina yang belum diproduksi oleh industri Ukraina: misalnya, rudal pertahanan udara jarak jauh terbaik.

    Namun, dengan ekspansi besar-besaran industri pesawat nirawak Ukraina, yang mungkin merupakan yang terbaik dan terbesar di dunia, Amerika tidak dapat merampas senjata yang paling banyak menimbulkan korban dari Ukraina.

    Peningkatan produksi UAV sangat pesat. Pabrik-pabrik Ukraina diharapkan memproduksi sekitar 1 juta drone kecil pada tahun 2024. Faktanya, mereka memproduksi 2,2 juta, menurut Zelensky. Target produksi tahun ini lebih dari dua kali lipat.

    Angka produksi untuk tahun 2026 bahkan bisa lebih tinggi.

     

    (oln/forbes/*)

  • Kritik Mengemuka Usai Kampus Top AS Malah Hukum Aktivis Pro-Palestina

    Kritik Mengemuka Usai Kampus Top AS Malah Hukum Aktivis Pro-Palestina

    New York –

    Columbia University mengikuti keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Trump dengan menghukum para aktivis pro-Palestina. Langkah kampus top AS itu pun menuai kritik.

    Sebagai informasi, otoritas Imigrasi AS menangkap pemimpin aksi pro-Palestina di Columbia, Mahmoud Khalil pada Minggu (9/3/2025. Khalil telah memimpin demonstrasi yang menentang perang Israel di Jalur Gaza.

    Penangkapan ini dilakukan menyusul tekad Presiden AS Donald Trump untuk mendeportasi para mahasiswa asing yang ikut aksi pro-Palestina atau kedapatan mendukung Hamas. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, mengumumkan penangkapan Khalil itu.

    Khalil menjadi wajah paling menonjol dari gerakan protes di universitas-universitas AS menanggapi perang Gaza. DHS menyebut Khalil ‘memimpin aktivitas terkait Hamas, sebuah organisasi teroris’. Namun, DHS tidak menjelaskan lebih lanjut soal tuduhan tersebut.

    DHS menyebut penangkapan dilakukan untuk mendukung perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang antisemitisme atau anti-Yahudi dan dalam koordinasi dengan Departemen Luar Negeri. Student Workers of Columbia Union mengatakan Khalil telah ditahan sejak Sabtu (8/3) waktu setempat. Organisasi itu menggambarkan Khalil sebagai seorang lulusan Columbia dari Palestina dan kepala negosiator untuk kamp solidaritas Gaza musim semi lalu.

    Kampus-kampus AS, termasuk Universitas Columbia yang ada di New York diguncang oleh aksi protes mahasiswa terhadap perang Israel di Jalur Gaza setelah serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta serangan mematikan Israel ke Gaza. Aksi protes pro-Palestina itu memicu tuduhan anti-Semitisme.

    Aksi-aksi protes tersebut, sebagian berubah menjadi aksi kekerasan dan menyebabkan gedung-gedung kampus diduduki dan kuliah diganggu, melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang memprotes aksi militer Israel melawan demonstran pro-Tel Aviv.

    “Kami akan mencabut visa dan/atau green card para pendukung Hamas di Amerika sehingga mereka dapat dideportasi,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dalam pernyataan via media sosial X.

    Selain itu, Trump juga membekukan hibah federal senilai USD 400 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun ke Columbia. Trump menuding Universitas Columbia gagal dalam meredam antisemitisme di kampusnya sebagai alasan di balik pembatalan tersebut.

    Picu Demo di New York

    Demonstrasi di New York tuntut pembebasan Mahmoud Khalil. (AFP/LEONARDO MUNOZ)

    Penangkapan Khalil itu memicu gelombang demonstrasi di New York. Pada Kamis (13/3/2025), ratusan demonstran Yahudi menyerbu Trump Tower di New York untuk mendukung warga Palestina serta menuntut pembebasan Khalil yang ditahan oleh otoritas AS. Mereka juga menuntut AS berhenti mempersenjatai Israel.

    Dilansir AFP, Minggu (16/3/2025), para demonstran mengenakan kaus merah dengan tulisan ‘Orang Yahudi katakan berhenti mempersenjatai Israel’. Kelompok tersebut berunjuk rasa selama lebih dari satu jam di dalam gedung pencakar langit Manhattan itu.

    Gedung tersebut merupakan tempat kantor pusat bisnis keluarga Presiden AS Donald Trump dan tempat tinggal pribadinya. Gedung tersebut juga merupakan lokasi di mana Trump menaiki eskalator emas pada tahun 2015 untuk mengumumkan pencalonan pertamanya sebagai presiden.

    Polisi menangkap 98 orang yang berdemo di bawah panji kelompok yang menamai dirinya sebagi ‘Jewish Voice for Peace’ atas kejahatan termasuk pelanggaran hukum. Kelompok tersebut meneriakkan ‘lawan Nazi, bukan mahasiswa’ yang merujuk pada tindakan keras Trump terhadap mahasiswa asing yang terlibat dalam protes pro-Palestina.

    Pembuat film dan Profesor Columbia, James Schamus, mengatakan orang-orang Yahudi di New York datang untuk menuntut pembebasan Khalil. Dia menuding Trump telah menangkap Khalil tanpa dasar.

    “Menuntut agar ke-Yahudian kita tidak dijadikan senjata untuk mencuri hak-hak warga negara Amerika dan mengakhiri demokrasi kita. Rezim Trump-Musk telah menjelaskan bahwa mereka tidak mendakwa Mahmoud Khalil dengan kejahatan apa pun, bahwa mereka menuduhnya memiliki pendapat yang mereka katakan ‘berpihak pada Hamas’,” ujarnya.

    Kepala Polisi setempat, John Chell, mengatakan protes tersebut berlangsung tanpa korban luka atau kerusakan dan atrium telah dibersihkan dari pengunjuk rasa dalam waktu 2 jam.

    “Sebagai orang Yahudi yang memiliki hati nurani, kami tahu sejarah kami dan kami tahu ke mana arahnya. Inilah yang dilakukan kaum fasis saat mereka memperkuat kendali,” kata anggota Jewish Voice for Peace, Jane Hirschmann, seorang Yahudi New York yang kakek dan pamannya diculik oleh Nazi.

    Penangkapan Khalil telah memicu kemarahan dari para kritikus pemerintahan Trump serta para pendukung kebebasan berbicara, termasuk beberapa dari kalangan politik kanan, yang mengatakan bahwa tindakan tersebut memiliki efek yang mengerikan terhadap kebebasan berekspresi. Selain di Trump Tower, demonstrasi juga terjadi di Times Square, New York, pada Sabtu (15/3). Para demonstran yang merupakan aktivis pro-Palestina memegang plakat dan melambaikan bendera dengan tema ‘Perjuangkan Hak Kami’.

    Demonstrasi juga terjadi di luar pengadilan New York untuk memprotes penangkapan dan penahanan Khalil. Seorang hakim federal di New York akan mendengarkan argumen yang mendukung dan menentang Khalil yang kini dipindahkan ke sebuah fasilitas di Jena, Louisiana, tempat dia ditahan.

    Columbia University Dikritik gegara Hukum Aktivis

    Demonstrasi di luar Pengadilan New York. (Getty Images via AFP/MICHAEL M. SANTIAGO)

    Columbia University, yang merupakan salah satu kampung elite di AS, memutuskan memberi hukuman kepada para mahasiswa dan alumninya yang terlibat demonstrasi pro-Palestina tahun lalu. Langkah kampus anggota Ivy League itu langsung menuai kritik.

    Dilansir Reuters dan NBC News, Minggu (16/3/2025), Columbia mengumumkan telah memberikan berbagai hukuman kepada mahasiswa yang menduduki gedung kampus pada musim semi lalu selama protes pro-Palestina. Pengumuman itu muncul seminggu setelah pemerintahan Trump membatalkan hibah dan kontrak federal senilai USD 400.

    Presiden atau Rektor sementara Universitas Columbia, Katrina Armstrong, menyebut kekhawatiran pemerintahan Trump sah dan mengatakan lembaganya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Protes di kampus dan protes balasan pro-Israel telah menuai tuduhan antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme.

    Universitas tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (13/3) bahwa ‘dewan peradilannya menetapkan temuan dan mengeluarkan sanksi kepada mahasiswa mulai dari penangguhan selama beberapa tahun, pencabutan gelar sementara, dan pengusiran terkait dengan pendudukan Hamilton Hall musim semi lalu’.

    Dewan peradilan universitas terdiri dari mahasiswa, fakultas, dan staf yang dipilih oleh senat universitas. Namun, Columbia tidak merilis nama-nama mahasiswa yang didisiplinkan dan tidak menyebutkan berapa banyak mahasiswa yang menghadapi hukuman dengan alasan pembatasan privasi hukum. Mahasiswa dapat mengajukan banding atas hukuman mereka.

    Serikat pekerja yang mewakili pekerja mahasiswa Columbia, UAW Lokal 2710, mengatakan mantan pemimpinnya, Grant Miner, termasuk di antara mahasiswa yang dikeluarkan satu hari sebelum negosiasi kontrak dengan universitas akan dimulai. Langkah itu disebut oleh serikat pekerja sebagai ‘serangan terbaru terhadap hak Amandemen Pertama’. Sementara, juru bicara universitas mengatakan mereka tidak mengomentari pernyataan serikat tersebut.

    Kampus Columbia menjadi pusat protes anti-Israel yang kemudian menyebar ke beberapa kampus di AS. Demonstrasi dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan puluhan ribu warga tewas. Saat itu, para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS mengakhiri bantuan militer ke Israel.

    Grant Miner yang mewakili ribuan pekerja mahasiswa Columbia yang dipecat dan diusir minggu ini telah menyampaikan pidato di hadapan publik. Dia menggambarkan penahanan Mahmoud Khalil gara-gara memimpin demo pro-Palestina sebagai ‘kampanye ketakutan’.

    “Kita harus bersatu untuk memberi tahu Trump dan kawan-kawan miliardernya bahwa kita tidak akan membiarkan intimidasi dan kemunduran hak-hak sipil di negara ini,” katanya.

    Dia juga mengkritik kampusnya gara-gara memilih mengikuti keinginan Trump. Dia menganggap Columbia hanya mementingkan uang.

    “Saya tidak terkejut bahwa universitas memilih untuk mengorbankan mahasiswa dan pekerjanya demi uang hibah. Kita tahu persis berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli moralitas Columbia,” ujar Miner.

    AS Bakal Gunakan UU Terorisme Terhadap Aktivis Pro-Palestina

    Bendera AS. (Tom Pennington/Getty Images)

    Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya sedang menyelidiki apa yang disebut sebagai kemungkinan pelanggaran undang-undang terorisme selama protes atas perang Gaza di Universitas Columbia. Dilansir Reuters, Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche mengatakan penyelidikan tersebut merupakan bagian dari ‘misi Presiden Donald Trump untuk mengakhiri antisemitisme di negara ini’.

    Dia menyebutnya sebagai tindakan balasan yang sudah lama tertunda. Pendukung hak-hak sipil langsung mengkritik langkah tersebut.

    Mereka mengatakan para pengunjuk rasa dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi hak-hak termasuk kebebasan berbicara. Pengumuman tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang tidak berniat melonggarkan tindakan keras terhadap aktivis mahasiswa pro-Palestina.

    Awal minggu ini, Departemen Pendidikan AS memperingatkan bahwa mereka sedang menyelidiki 60 sekolah karena dianggap menoleransi lingkungan yang tidak bersahabat bagi orang Yahudi. Mereka juga menyelidiki pengaduan bahwa 45 universitas terlibat dengan program keberagaman yang menetapkan kelayakan berdasarkan ras. Kegiatan itu dianggap melanggar undang-undang hak sipil tahun 1964.

    Pengacara senior di American Civil Liberties Union dan bagian dari tim hukum Khalil, Brian Hauss, mengatakan penyelidikan Departemen Kehakiman itu salah alamat.

    “Amandemen Pertama tidak memperbolehkan adanya alasan untuk mencampuradukkan antara pro-Palestina dan pro-Hamas,” katanya dalam sebuah pengarahan.

    Presiden sementara Columbia University Katrina Armstrong menyebut agen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melakukan penggeledahan asrama setelah memberikan surat perintah yang ditandatangani oleh hakim federal. Dia mengatakan tidak ada yang ditahan, tidak ada barang yang dipindahkan, dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.

    Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan apakah Universitas Columbia menampung imigran di kampusnya yang berada di negara itu secara ilegal. Mahasiswa mengatakan agen imigrasi federal telah berulang kali terlihat di asrama dan perumahan mahasiswa di sekitar kampus Manhattan Columbia.

    Di antara tuntutan dalam surat hari Kamis kepada sekolah tersebut, pemerintahan Trump mengatakan Columbia harus secara resmi mendefinisikan antisemitisme, melarang penggunaan topeng ‘yang dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas atau mengintimidasi’ dan menempatkan departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika di bawah ‘kepengurusan akademis’ yang akan mengambil alih kendali dari tangan fakultas mereka.

    Ratusan pendukung Khalil pun berdemonstrasi di gerbang utama Columbia pada hari Jumat (14/3). Seorang mahasiswa pascasarjana, Demetri, mengatakan suasana di kampus itu menyedihkan.

    “Pemerintah federal tidak dapat mendikte apa dan siapa yang diajarkan dan tidak diajarkan, seperti siapa yang dapat dan tidak dapat diterima,” katanya.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ini Pemilik Hotel Fairmont Jakarta, Lokasi Rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI: Layanan Bintang 5+ – Halaman all

    Ini Pemilik Hotel Fairmont Jakarta, Lokasi Rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI: Layanan Bintang 5+ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan TNI untuk merevisi Undang-Undang (UU) TNI digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025) menuai sorotan masyarakat.

    Pasalnya, rapat yang digelar di hotel mewah secara tertutup tersebut kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran.

    Sebelumnya, hotel Fairmont sempat menjadi lokasi menginap calon anggota DPR RI saat akan dilantik sebagai anggota DPR RI.

    Nah, berikut sejumlah fakta terkait hotel Fairmont termasuk juga pemiliknya.

    Mengutip situsnya, hotel dirancang untuk melebihi standar bintang lima dan layanan yang diberikan, hotel ini menawarkan akomodasi yang terdiri dari 108 Sky Suite yang menawarkan apartemen untuk tamu yang menginap dalam jangka waktu lama.

    Presidential Suite (303 meter per segi) juga merupakan salah satu kamar terewah di Jakarta dengan fasilitas berupa iPad, ruang tamu, ruang makan, dekorasi mewah bergaya Bali, lukisan karya Affandi, ruang kerja, dan ruang fitness canggih.

    Signature Suite terdiri dari 3 kamar dengan ukuran 129 meter per segi dan 2 kamar dengan ukuran 172 meter per segi, yang masing-masing memiliki 1 dan 2 kamar tidur.

    Juga tersedia 380 kamar hotel terdiri dari Fairmont Room (49 meter per segi), Deluxe Room (65 meter per segi ), Fairmont Suite (113 meter per segi).

    Tempat tidur mewah dan  kamar mandi yang elegan terinspirasi spa Jepang.

    Ada juga kamar dengan kategori Fairmont Gold yang mengusung konsep ‘hotel dalam hotel’ dan memberikan akses eksklusif ke Gold Lounge di lantai 21. 

    Sebagai hotel mewah, bangunan ini memiliki akses langsung ke Plaza Senayan dan perkantoran Sentral Senayan melalui terowongan bawah tanah. 

    Dengan lokasinya yang strategis di pusat kota, Fairmont juga menyediakan fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). 

    Terdapat ruangan seluas 3.500 meter per segi, termasuk Grand Ballroom seluas meter per segi. 

    Fairmont Jakarta menyediakan berbagai pilihan restoran untuk memenuhi selera kuliner yang beragam yakni 1945 Restaurant – Restoran bersertifikat halal yang menyajikan masakan Indonesia modern,  Peacock Lounge – Terkenal dengan layanan afternoon tea yang elegan.

    Kemudian K22 Bar  yakni  Bar rooftop dengan pemandangan kota yang spektakuler, cocok untuk menikmati koktail di malam hari.

    Tamu dapat menikmati berbagai fasilitas untuk bersantai maupun keperluan bisnis, termasuk Willow Stream Spa yang menawarkan berbagai perawatan untuk relaksasi dan penyegaran tubuh,  Pusat Kebugaran yang dilengkapi dengan peralatan olahraga modern.

    Juga kolam renang di luar ruangan yang nyaman untuk bersantai.

    Diketahui Fairmont Hotels & Resort, jaringan manajemen hotel yang sudah mendunia dan beberapa hotel yang dikelola seperti Raffles-Singapura, Savoy-London, The Plaza-New York.

    Hotel Fairmont Hotel diketahui mulai beroperasi tahun 2015.

    Ruang tamu untuk kamar akomodasi bertarif Rp 5 juta semalam di Fairmont Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM/ DANIEL NGANTUNG)

    Pemilik Hotel Fairmont Jakarta 

    Dirangkum dari berbagai sumber, pemilik Fairmont Hotel Jakarta ini adalah PT Senayan Trikarya Sempana (STS).

    PT STS ini menguasai kawasan Senayan Square.

    Pengembangan kawasan Senayan Square dimulai sejak tahun 1991 sesuai perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) selama 40 tahun yang dilakukan antara Senayan Trikarya Sempana dan PPK GBK (Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno).

    STS bertanggung jawab sebagai pengembang dan operator Senayan Square yang terdiri dari beberapa fasilitas, antara lain Plaza Senayan, Plaza Senayan Arcadia, Sentral Senayan I, II, III (menara perkantoran), Apartemen Plaza Senayan, dan hotel Fairmont.

    Proyek pertama Senayan Square yang diresmikan yakni Pusat Perbelanjaan Plaza Senayan (1996), Gedung Perkantoran Sentral Senayan I 1(1997) dan Apartemen Plaza Senayan, A&B (1998).

    Setelah 8 tahun, tepatnya 2006 proyek Plaza Senayan Arcadia (2005) diresmikan, lalu Gedung Perkantoran Sentral Senayan II (2008), Gedung Perkantoran Sentral Senayan III (2010), Apartemen Plaza Senayan, C&D (2012).

    PT STS merupakan perusahaan pengembangan patungan yang terdiri dari Kajima Overseas Asia, anak usaha dari Kajima Corporation, Jepang (90 persen saham) dan PPPK GBK (10% saham).

    Kala peresmian, Shuichi Oishi, Presiden Direktur PT Senayan Trikarya Sempana mengatakan, hotel ini akan memanjakan para tamu dengan semua layanan dan fasilitas yang diharapkan dari sebuah hotel internasional bintang 5+ dan membidik tamu-tamu kelas high end. 

    Alasan Rapat Kerja di Hotel Mewah

    Rapat Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang (UU) TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025) menuai sorotan masyarakat.

    Sebab, rapat yang digelar di hotel mewah secara tertutup tersebut kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran.

    Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar mengatakan, rapat tersebut sesuai Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 254, yang memungkinkan penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung parlemen dan atas seizin pimpinan DPR.

    “Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di Gedung DPR,” kata Indra saat dihubungi pada Sabtu (15/3/2025).

    Menurut Indra, pemilihan Hotel Fairmont dilakukan setelah pihak sekretariat menjajaki beberapa hotel.

    Dari lima hingga enam hotel yang dipertimbangkan, hanya Fairmont yang tersedia dan memenuhi kebutuhan teknis Panja revisi UU TNI.

    “Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tetapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format Panja RUU ini,” ujar Indra.

    Selain itu, Indra menuturkan bahwa Fairmont memiliki kerja sama dengan DPR melalui government rate sehingga biayanya tetap sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.”Yang kedua adalah hotel yang punya kerjasama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM kita,” ucapnya.

    Panja revisi UU TNI bersifat maraton dan berlangsung hingga dini hari, sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai.

    “Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat,” ungkap Indra.

    Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah memang tengah kebut membahas revisi UU tentang TNI.

    Revisi tersebut mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga. (Tribunnews.com/Fersianus Wakuu/esy)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Pinka Hapsari singgung peran Kartini dalam sidang CSW di Markas PBB

    Pinka Hapsari singgung peran Kartini dalam sidang CSW di Markas PBB

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menyinggung soal peran perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini dalam sidang sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) ke-69 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS).

    “Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” kata Pinka Haprani, sapaan karib legislator PDI Perjuangan itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya saat mengikuti sidang CSW ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu (12/3).

    Menurut dia, kesetaraan gender tetap menjadi isu yang belum terselesaikan meski sudah lebih dari satu abad sejak Kartini menyuarakan kesetaraan gender, serta 30 tahun Deklarasi Beijing dan satu dekade Agenda PBB untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) berlalu.

    “Kesetaraan gender masih menghadapi tantangan berat di dunia dengan struktur patriarki,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi tindakan afirmatif sangat penting dilakukan guna mengatasi hambatan sistematis yang meminggirkan kelompok perempuan.

    Dia juga menilai anggota parlemen harus memaksimalkan pengawasan legislasi dan fungsi anggaran untuk mempromosikan agenda SDGs kelima, yakni agenda untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

    Dia mengatakan DPR RI menyoroti tiga tindakan transformatif yang diambil oleh parlemen Indonesia dalam mengatasi kemunduran dan tantangan terhadap isu kesetaraan gender.

    Tiga hal itu, kata dia, memeriksa peran parlemen dalam memajukan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi; memobilisasi untuk melawan reaksi balik dan berkomitmen pada kebijakan dan rencana aksi untuk kesetaraan gender; serta fokus pada pencapaian kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

    Dia pun menilai tema pertemuan tahun ini yang diambil dalam sidang kali ini sangat relevan. Adapun tema sesi sidang untuk anggota parlemen CSW kali ini adalah “Parlemen dan Beijing +30: Melawan Kemunduran dan Mengubah Paradigma Menuju Kesetaraan Gender”.

    “Dalam sidang sesi 1, delegasi parlemen negara-negara global yang hadir di CSW membahas partisipasi perempuan dalam politik, dengan target representasi perempuan yang lebih setara dan inklusif dalam pengambilan kebijakan negara,” tuturnya.

    Diketahui, Sidang CSW ke-69 berlangsung pada 10-21 Maret 2025. Secara keseluruhan, negara-negara sedunia menyoroti 30 tahun perjalanan Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar 43 Negara yang Warganya Terancam Dilarang Berpergian ke Amerika Serikat, Indonesia Termasuk? – Halaman all

    Daftar 43 Negara yang Warganya Terancam Dilarang Berpergian ke Amerika Serikat, Indonesia Termasuk? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan pembatasan perjalanan bagi warga negara dari 43 negara.

    Menurut laporan The New York Times, pejabat keamanan AS telah menyusun daftar rekomendasi yang mengelompokkan negara-negara tersebut ke dalam tiga kategori, yakni merah, oranye, dan kuning.

    Daftar merah: Warga dari negara-negara ini akan menghadapi larangan total masuk ke AS.

    Daftar oranye: Warga negara akan menghadapi pembatasan tambahan, tetapi tidak sepenuhnya dilarang.

    Daftar kuning: Negara-negara ini memiliki waktu 60 hari untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem keamanan mereka sebelum berisiko dipindahkan ke kategori pembatasan yang lebih ketat.

    Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The New York Times bahwa daftar ini masih bersifat rancangan dan belum mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintahan Trump, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 20 Januari.

    Perintah ini memperketat pemeriksaan terhadap orang asing yang masuk ke AS guna mengidentifikasi potensi ancaman keamanan nasional.

    Berikut adalah daftar negara yang terancam menghadapi pembatasan perjalanan ke Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari Newsweek:

    Daftar Merah

    Rancangan memo ini mencantumkan 11 negara yang warganya akan sepenuhnya dilarang memasuki AS:

    1. Afghanistan
    2. Bhutan
    3. Kuba
    4. Iran
    5. Libya
    6. Korea Utara
    7. Somalia
    8. Sudan
    9. Suriah
    10. Venezuela
    11. Yaman

    Daftar Oranye

    Rancangan daftar ini mencakup 10 negara yang warganya akan menghadapi pembatasan tambahan.

    Pelancong bisnis kaya dapat diizinkan masuk.

    Individu yang mengajukan visa imigran atau turis kemungkinan besar akan ditolak.

    Warga negara dari negara-negara ini juga akan diwajibkan menjalani wawancara tatap muka sebelum diberi izin masuk.

    Negara-negara dalam daftar ini meliputi:

    12. Belarusia
    13. Eritrea
    14. Haiti
    15. Laos
    16. Myanmar
    17. Pakistan
    18. Rusia
    19. Sierra Leone
    20. Sudan Selatan
    21. Turkmenistan

    Daftar Kuning

    Daftar ini mencakup 22 negara yang diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki sistem keamanan perjalanan mereka.

    Beberapa masalah yang harus diperbaiki termasuk:

    Tidak berbagi informasi tentang pelancong yang masuk ke AS.
    Praktik keamanan yang tidak memadai dalam penerbitan paspor.
    Penjualan kewarganegaraan kepada warga dari negara-negara yang dilarang.

    Negara-negara dalam daftar ini meliputi:

    22. Angola
    23. Antigua dan Barbuda
    24. Benin
    25. Burkina Faso
    26. Kamboja
    27. Kamerun
    28. Tanjung Verde
    29. Chad
    30. Republik Kongo
    31. Republik Demokratik Kongo
    32. Dominika
    33. Guinea Khatulistiwa
    34. Gambia
    35. Liberia
    36. Malawi
    37. Mali
    38. Mauritania
    39. Saint Kitts dan Nevis
    40. St.Lucia
    41. São Tomé dan Principe
    42. Vanuatu
    43. Zimbabwe

    Dari daftar di atas, dapat dilihat Indonesia tidak termasuk dalam ketiga kategori di atas.

    Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

    Menurut The New York Times, para pejabat kedutaan besar, biro regional Departemen Luar Negeri, dan spesialis keamanan sedang meninjau rancangan kebijakan ini.

    Daftar negara yang terkena dampak masih dapat berubah sebelum keputusan final diambil oleh pemerintahan Trump.

    Belum jelas apakah individu dari negara-negara yang terkena dampak yang sudah memiliki visa akan tetap diizinkan masuk atau visanya akan dibatalkan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • 16 Maret 2002: Mengenang Umar Kayam

    16 Maret 2002: Mengenang Umar Kayam

    Liputan6.com, Yogyakarta – Umar Kayam dikenal sebagai seorang penulis, sastrawan, budayawan, dan sosiolog asal Indonesia. Semasa hidupnya, seorang priyayi bergelar Raden Mas ini telah menulis banyak karya-karya populer.

    Mengutip dari Ensiklopedia Sastra Indonesia, Umar Kayam lahir di Ngawi, Jawa Timur, pada 30 April 1932. Terkait pendidikannya, Umar Kayam lulus sebagai sarjana muda di Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada (1955), meraih M.A. dari Universitas New York (1963), dan meraih Ph. D. dari Universitas Cornell (1965).

    Ia pernah mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara dan Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film Departemen Penerangan RI (1966-1969); Ketua Dewan Kesenian Jakarta (1969-1972); senior fellow pada East-West Center, Hawaii, AS (1973); Direktur Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin; Ujungpandang (1975-1976).

    Kemudian, Direktur Pusat Penelitian Kebudayaan Universitas Gadjah Mada (1977); Ketua Dewan Film Nasional (1978-1979), Ketua Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (1981); Ketua Dewan Juri Festival Film Indonesia (1984); Guru Besar Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988-pensiun), anggota penyantun majalah Horison (mengundurkan diri sejak 1 September 1993), dan anggota Akademi Jakarta (1988-seumur hidup).

    Karier menulisnya dimulai ketika ia mendapat kesempatan memperdalam ilmunya di Amerika. Saat masih menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra UGM, ia lebih tertarik dengan jenis kegiatan di bidang seni lainnya, seperti teater dan film.

    Pada era 1954/1955, Umar Kayam dikenal sebagai aktivis teater Fakultas Sastra, pedagogik, dan filsafat UGM. Ia pernah menyutradarai lakon Hanya Satu Kali karya Sitor Situmorang yang peran utamanya dimainkan Rendra. Karya tersebut merupakan saduran dari karya Robert Middelmass.

    Umar Kayam juga menulis skenario film berjudul Jalur Penang dan Bulu-Bulu Cendrawasih yang difilmkan pada 1978. Ia bahkan pernah bermain sebagai aktor dalam film Karmila.

    Setelahnya, Umar Kayam bermain dalam film Pengkhianatan G-30-S/PKI memerankan tokoh Bung Karno. Perannya dalam film terlaris sepanjang 1984-1985 itu berhasil memenangi Piala Antemas pada FFI 1985 di Bandung.

    Adapun selama menjadi penulis, Umar Kayam telah melahirkan karya sastra berupa cerpen dan novel serta karya tulis lainnya, seperti esai, kolom, dan karya ilmiah. Umar Kayam memadukan ilmu dan seni, sehingga beberapa tulisannya sulit untuk dicari garis tegasnya yang membedakan antara karya fiksi atau karya ilmiah.

    Beberapa karya tersebut bisa dilihat dalam buku kumpulan cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan (1972). Selain itu, ada juga Sri Sumarah dan Bawuk (novelet, 1975), Para Priyayi (novel, 1997), dan Jalan Menikung (novel, 1999).

    Beberapa karyanya berhasil mendapat penghargaan bergengsi, salah satunya cerpen berjudul Seribu Kunang-Kunang di Manhattan yang mendapat hadiah majalah Horison 1996/67. Umar Kayam juga telah mendapat hadiah Sastra ASEAN (SEA Write Award) pada 1987 dari Kerajaan Thailand. Pada 1995, ia mendapat hadiah Yayasan Buku Utama Departemen P dan K atas karyanya Para Priyayi.

    Dalam peta kesusastraan Indonesia, Umar Kayam dikenal sebagai penulis prosa yang berhasil. Meskipun tidak tergolong sebagai penulis produktif, ia dianggap telah melahirkan karya sastra berupa cerpen dan novel yang berkualitas.

    Beberapa karya sastra yang telah dihasilkan Umar Kayam, di antaranya Seribu Kunang-Kunang di Manhattan (kumpulan cerpen, 1972); Sri Sumarah dan Bawuk (dua novel pendek, 1975); Para Priyayi: Sebuah Novel (novel, 1992); Parta Krama (kumpulan cerpen, 1997); dan Jalan Menikung: Para Priyayi 2 (novel, 1999). Beberapa karyanya juga diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris dan bahasa Belanda.

    Secara terpisah, cerpen-cerpen Umar Kayam telah disalin oleh orang lain ke berbagai bahasa asing, seperti Jepang, Jerman, dan Perancis. Cerpennya yang berjudul Seribu Kunang-Kunang di Manhattan juga telah disalin ke beberapa bahasa Nusantara, seperti Jawa, Sunda, Minang, dan Makassar.

    Antara rentang waktu penerbitan Sri Sumarah dan Bawuk (1975) dan Para Priyayi: Sebuah Novel (1992) yang sangat lama, Umar Kayam menerbitkan kumpulan kolomnya yang terbit setiap Selasa di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

    Kolom-kolom itu dihimpun dan diterbitkan dalam tiga kumpulan, yaitu Mangan Ora Mangan Kumpul (1995); Sugih Tanpa Banda: Mangan Ora Mangan Kumpul 2 (1994); dan Madhep Ngalor Sugih, Madhep Ngidul Sugih: Mangan Orang Mangan Kumpul 3 (1997). Umar Kayam meninggal dunia di Rumah Sakit MMC, Jakarta, pada 16 Maret 2002.

    Penulis: Resla

  • Times Square New York Dibanjiri Demonstran, Tuntut Pembebasan Aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil – Halaman all

    Times Square New York Dibanjiri Demonstran, Tuntut Pembebasan Aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para pengunjuk rasa memadati Times Square di jantung kota New York pada Sabtu (15/3/2025) sore waktu setempat, menuntut pembebasan aktivis pro-Palestina serta mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia, Mahmoud Khalil (30).

    Mengutip Newsweek, puluhan hingga ratusan pengunjuk rasa berkumpul dalam demonstrasi yang diorganisir oleh beberapa kelompok, termasuk The People’s Forum, ANSWER Coalition, dan New York Party of Socialism and Liberation.

    Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Bebaskan Mahmoud Khalil” serta melambaikan bendera Palestina sambil berbaris di jalan-jalan.

    Mereka meneriakkan slogan seperti “Bebaskan, Bebaskan, Bebaskan Palestina” dan “ICE Tidak Diterima di Sini.”

    Sebelumnya, Mahmoud Khalil ditangkap pada 8 Maret oleh petugas imigrasi berpakaian preman.

    Khalil adalah pemegang kartu hijau, yang berarti ia berstatus penduduk tetap di Amerika Serikat.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menuduh Khalil terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Hamas.

    Namun, pengacara Khalil menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

    PENANGKAPAN MAHMOUD KHALIL – Tangkap layar YouTube Al Jazeera English pada 13 Maret 2025, menampilkan foto Mahmoud Khalil dalam sebuah aksi protes pada Juni 2024. Aksi protes di New York, demonstran meminta pembebasan Mahmoud Khalil, aktivis pro-Palestina pemegang kartu hijau yang terancam dideportasi. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English – The Take)

    Penangkapan Khalil menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan mahasiswa, serta memicu perdebatan tentang hak untuk berunjuk rasa, kebebasan berbicara, advokasi politik, dan status imigrasi.

    Pemindahan Khalil secara tiba-tiba dari New York ke Louisiana semakin memperuncing perdebatan mengenai kebebasan sipil dan proses hukum yang adil.

    Sejak penangkapannya, aksi protes telah terjadi di New York dan berbagai kota lain, termasuk Washington, D.C.

    Sebuah petisi yang menuntut pembebasan Khalil telah mengumpulkan lebih dari 3,4 juta tanda tangan.

    Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya berjanji akan menindak tegas pengunjuk rasa pro-Palestina di kampus-kampus, menyebut penangkapan Khalil sebagai awal dari serangkaian tindakan serupa yang akan datang.

    Trump juga berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.

    Selain itu, ia mengungkapkan rencana untuk mengambil alih Jalur Gaza dan membangunnya kembali.

    Tahun lalu, perang antara Israel dan Hamas menjadi isu yang memicu ketegangan di kampus-kampus, termasuk Universitas Columbia, tempat Khalil menempuh pendidikan pascasarjana.

    Isu ini sempat menyebabkan bentrokan antara mahasiswa pro-Palestina dan pro-Israel, yang berujung pada intervensi serta peningkatan kehadiran polisi di kampus.

    Sebagai tanggapan, beberapa penyelenggara protes saat itu dikenai sanksi disipliner, termasuk pencabutan gelar akademik dan penangguhan kuliah.

    Mengutip The Guardian, Mahmoud Khalil (30) adalah aktivis Pro-Palestina terkemuka yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik, Universitas Columbia. 

    Selama masa studinya, Khalil menjadi pemimpin dalam protes kampus terhadap perang di Gaza.

    Ia bertugas sebagai negosiator antara pejabat administrasi dan pengunjuk rasa yang menuntut Universitas Columbia melepaskan diri dari Israel. 

    Khalil lahir di Suriah pada tahun 1995 dari pengungsi Palestina dari Tiberias.

    Ia meninggalkan Suriah ke Lebanon ketika berusia 18 tahun, dua tahun setelah dimulainya perang saudara Suriah.

    Khalil menikah dengan warga negara AS yang sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka bulan depan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Pinka Haprani Singgung Perjuangan RA Kartini Saat Ikuti Sidang Komite Status Perempuan di Markas PBB – Halaman all

    Pinka Haprani Singgung Perjuangan RA Kartini Saat Ikuti Sidang Komite Status Perempuan di Markas PBB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, AS – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menyinggung soal peran Raden Ajeng (RA) Kartini saat mengikuti sidang komite status perempuan di Markas PBB, Amerika Serikat (AS). 

    Perempuan yang karib disapa Pinka Haprani itu menyoroti masih banyaknya tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

    Pinka Haprani bersama sejumlah anggota BKSAP DPR RI mengikuti sidang Commission on the Status of Women (CSW) atau sidang Komite Status Perempuan ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu (12/3/2025). 

    Sesi sidang ini digelar oleh oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN-Women untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

    “Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini bersama Anda semua hari ini. Tema pertemuan tahun ini tepat waktu,” kata Pinka Haprani saat berbicara dalam salah satu sesi sidang CSW ke-69 bagi anggota parlemen seperti dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Adapun tema sesi sidang untuk anggota parlemen CSW kali ini adalah ‘Parlemen dan Beijing +30: Melawan Kemunduran dan Mengubah Paradigma Menuju Kesetaraan Gender’. 

    Dalam sidang sesi 1, delegasi parlemen negara-negara global yang hadir di CSW membahas partisipasi perempuan dalam politik, dengan target representasi perempuan yang lebih setara dan inklusif dalam pengambilan kebijakan negara.

    Ketika berbicara di forum CSW untuk anggota parlemen, Pinka Haprani pun mengatakan tema yang diambil dalam sidang kali ini sangat relevan.

    “Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini,” jelas cicit Bung Karno tersebut.

    “Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” imbuh Pinka.

    Menurut Pinka sudah lebih dari satu abad sejak Kartini menyuarakan kesetaraan gender, demikian pula sudah 30 tahun berlalu sejak Deklarasi Beijing dan satu dekade sejak Agenda PBB untuk SDGs (Sustainable Development Goals), namun kesetaraan gender tetap menjadi isu yang belum terselesaikan.

    “Kesetaraan gender masih menghadapi tantangan berat di dunia dengan struktur patriarki. Maka tindakan afirmatif sangat penting dalam mengatasi hambatan sistematis yang meminggirkan perempuan,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Pinka yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR itu menilai anggota parlemen harus memaksimalkan pengawasan legislasi dan fungsi anggaran untuk mempromosikan agenda SDGs ke-5 yakni agenda untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

    “Dalam mengatasi kemunduran dan bahaya atau tantangan terhadap isu kesetaraan gender, kami DPR RI ingin menyoroti tiga tindakan transformatif yang diambil oleh Parlemen Indonesia,” ungkap Pinka.

    Legislator dari Dapil IV Jawa Tengah tersebut mengungkap tiga hal penting yang dibahas delegasi BKSAP DPR RI pada Sidang CSW ke-69 di New York.

     Tiga hal itu, kata Pinka, yakni memeriksa peran parlemen dalam memajukan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi.

    “Kemudian memobilisasi untuk melawan reaksi balik dan berkomitmen pada kebijakan dan rencana aksi untuk kesetaraan gender, serta fokus pada pencapaian kesetaraan dalam pengambilan keputusan,” terangnya.

    Sidang CSW ke-69 berlangsung pada 10-21 Maret 2025, baik dari sisi pemerintahan maupun parlemen.

     Secara keseluruhan, negara-negara sedunia akan menyoroti 30 tahun perjalanan Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

  • Trump Larang Warga dari 41 Negara Datang ke AS, Indonesia Termasuk?

    Trump Larang Warga dari 41 Negara Datang ke AS, Indonesia Termasuk?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan pembatasan perjalanan menyeluruh bagi warga negara dari puluhan negara sebagai bagian dari larangan baru, mengutip Reuters, Sabtu (15/3/2025).

    Memo tersebut mencantumkan total 41 negara yang dibagi menjadi tiga kelompok terpisah. Kelompok pertama yang terdiri dari 10 negara, termasuk Afghanistan, Iran, Suriah, Kuba, dan Korea Utara, akan ditetapkan untuk penangguhan visa penuh.

    Pada kelompok kedua, lima negara — Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, dan Sudan Selatan — akan menghadapi penangguhan sebagian yang akan memengaruhi visa turis dan pelajar serta visa imigran lainnya, dengan beberapa pengecualian.

    Pada kelompok ketiga, total 26 negara yang mencakup Belarus, Pakistan, dan Turkmenistan, akan dipertimbangkan untuk penangguhan sebagian penerbitan visa AS jika pemerintah mereka “tidak melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dalam waktu 60 hari”, kata memo tersebut.

    Seorang pejabat AS memperingatkan, mungkin ada perubahan pada daftar tersebut dan bahwa daftar tersebut belum disetujui oleh pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    The New York Times pertama kali melaporkan daftar negara tersebut.

    Langkah tersebut mengingatkan kembali pada larangan masa jabatan pertama Presiden Donald Trump terhadap pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim, sebuah kebijakan yang mengalami beberapa iterasi sebelum ditegakkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018.

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari yang mengharuskan pemeriksaan keamanan intensif terhadap setiap orang asing yang ingin masuk ke AS untuk mendeteksi ancaman keamanan nasional.

    Perintah tersebut mengarahkan beberapa anggota kabinet untuk menyerahkan daftar negara-negara yang perjalanannya harus ditangguhkan sebagian atau seluruhnya sebelum 21 Maret karena “informasi pemeriksaan dan penyaringan mereka sangat kurang.”

    Arahan Trump merupakan bagian dari tindakan keras imigrasi yang ia luncurkan pada awal masa jabatan keduanya.

    Ia memaparkan rencananya dalam pidatonya pada Oktober 2023, berjanji untuk membatasi orang-orang dari Jalur Gaza, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan “tempat mana pun yang mengancam keamanan kita.”

    Daftar Negara yang bakal masuk dalam daftar pembatasan masuk AS, seperti dilansir Reuters:

    Afghanistan
    Kuba
    Iran
    Libya
    Korea Utara
    Somalia
    Sudan
    Syria
    Venezuela
    Yaman

    rencana pembatasan visa sebagian (turis, pelajar bisa terkena dampak)

    Eritrea
    Haiti
    Laos
    Myanmar
    Sudan Selatan

    rencana pembatasan sebagian jika tak mampu mengatasi kekurangannya:

    Angola
    Antigua and Barbuda
    Belarus
    Benin
    Bhutan
    Burkina Faso
    Cabo Verde
    Kamboja
    Kamerun
    Chad
    Republik Demokratik Kongo
    Dominika
    Guinea Ekuatorial
    Gambia
    Liberia.

    (dce)