kab/kota: New York

TRIBUNNEWS.COM – Ratusan mahasiswa telah menerima email yang menyatakan bahwa visa F1, M1, dan J1 mereka telah dibatalkan dan mereka harus mendeportasi diri mereka sendiri.

Hal ini terjadi saat pemerintahan Trump menindak tegas aktivisme pro-Palestina dan aktivitas anti-Semit di kampus-kampus universitas.

Pemerintah AS menggunakan teknologi AI untuk mengidentifikasi dan mendeportasi mahasiswa asing yang “tampaknya mendukung” Hamas dan kelompok lainnya.

Program untuk memata-matai mahasiswa internasional dengan teknologi AI tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, kata pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada Axios.

Lebih dari 300 mahasiswa internasional di AS telah dicabut visanya dalam waktu tiga minggu sejak inisiatif Departemen Luar Negeri tersebut.

Times of India mengatakan bahwa mahasiswa internasional menerima email yang menyatakan bahwa visa mereka telah dibatalkan, dan meminta mereka untuk mendeportasi diri menggunakan Aplikasi Rumah CBP.

“Pada suatu saat, saya harap kita kehabisan karena kita telah menyingkirkan mereka semua,” kata Rubio pada tanggal 27 Maret.

“Namun, kita mencari orang-orang gila yang merusak segalanya setiap hari.”

Ia menambahkan, “Ngomong-ngomong, saya mendorong setiap negara untuk melakukan itu, karena menurut saya sangat gila mengundang mahasiswa ke negara Anda yang datang ke kampus Anda dan mengacaukannya”, menurut laporan New York Times.

Secara total, menurut Laporan Pintu Terbuka 2024, AS menampung rekor 1,1 juta mahasiswa internasional pada tahun akademik 2023-24, dengan lebih dari 330.000 dari India.

Visa F1 diperuntukkan bagi mahasiswa akademis, M1 untuk mahasiswa kejuruan, dan J1 untuk pengunjung pertukaran ke AS.

Akun media sosial sedang dipindai untuk mencari bukti dugaan simpati yang diungkapkan setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 , Axios melaporkan.

Seorang pengacara imigrasi mengatakan kepada The Times of India bahwa email tersebut tidak hanya dikirimkan kepada mahasiswa internasional yang berpartisipasi secara fisik dalam protes kampus tetapi juga mereka yang mungkin saja membagikan atau menyukai unggahan yang dianggap “anti-nasional”.

Pengiriman email deportasi mandiri kepada mahasiswa internasional meningkat setelah adanya arahan internal pada tanggal 25 Maret oleh Rubio, yang mengarahkan peninjauan wajib atas akun media sosial mahasiswa asing di AS dan juga pelamar, kata pengacara imigrasi kepada TOI.

Pindai Media Sosial

TRUMP BATALKAN VISA – Momen Donald Trump menandatangai sejumlah perintah eksekutif baru pada hari Senin (27/1/2025). Pada hari Rabu (30/1/2025) Trump mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan visa studi bagi staf akademisi atau mahasiswa asing yang terlibat dalam unjuk rasa Pro-Palestina (Tangkap Layar Youtube/ Straight Arrow News)

Sebagai bagian dari upaya ini, peninjauan dengan bantuan AI telah dan sedang dilakukan pada ribuan akun media sosial pemegang visa pelajar, yang secara signifikan memperketat pengawasan pemerintah terhadap warga negara asing.

Hal ini terjadi karena di AS, berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan tahun 1952, Menteri Luar Negeri memiliki wewenang untuk mencabut visa orang asing yang dianggap sebagai ancaman.

Jika ditemukan “informasi yang merendahkan”, Unit Pencegahan Penipuan akan mengambil tangkapan layar apabila pelamar mengubah kehadiran daring mereka. Bahkan tanpa konten yang bermasalah, catatan tempat peninjauan dilakukan harus dinyatakan dalam catatan, tambah laporan TOI.

Pihak berwenang juga memeriksa basis data internal untuk mengidentifikasi pemegang visa yang ditangkap tetapi tetap berada di AS di bawah pemerintahan Biden sebelumnya.

Dalam pemberitahuan pencabutan visa, Departemen Luar Negeri AS memberi tahu mahasiswa bahwa, tanpa status imigrasi yang sah, mahasiswa tersebut mungkin akan ditahan, atau harus membayar denda atau tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan visa. Paspor AS mereka harus diserahkan ke kedutaan AS untuk pembatalan visa secara fisik.

Namun, kebijakan saat ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya mengenai pencabutan visa bagi pelajar, di mana pelajar F-1 dan J-1 memegang visa hingga “Duration of Status” (D/S), yang sering tercantum pada Catatan Kedatangan/Keberangkatan I-94, yang berarti mereka dapat tinggal di AS selama memiliki status visa terkini dan dokumen terkait. Di bawah pemerintahan Trump, pelajar mengalami pencabutan visa dan pengusiran langsung dari AS.

Sejak Oktober 2023, pejabat federal telah memindai profil 100.000 individu dalam Sistem Pertukaran Pelajar Pengunjung untuk menentukan apakah ada visa yang dicabut karena partisipasi dalam protes, penangguhan, atau penangkapan.

Setelah diberitahu tentang penangguhan atau penangkapan, petugas konsuler memutuskan pencabutan visa.

“Kami benar-benar tidak menemukan pencabutan visa sama sekali selama pemerintahan Biden,” kata seorang pejabat kepada Axios, yang menyebutnya sebagai “sikap menutup mata terhadap penegakan hukum”.

Marco Rubio telah mendorong pencabutan visa tersebut hanya delapan hari setelah serangan 7 Oktober, dengan menyatakan, “Kami melihat orang-orang berbaris di universitas-universitas kami dan di jalan-jalan negara kami…menyerukan Intifada, merayakan apa yang telah dilakukan Hamas… Orang-orang itu harus pergi.”

Donald Trump menyuarakan sikap ini pada tanggal 30 Januari: “Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami memberi peringatan. Kami akan menemukan Anda, dan kami akan mendeportasi Anda.”

Perintah eksekutif yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari juga merujuk pada warga negara asing yang “mengancam keamanan nasional dan menganut ideologi kebencian.”

Di tengah tindakan keras ini, beberapa organisasi mahasiswa di AS mulai merasa khawatir.

“Hal ini seharusnya membuat semua warga Amerika waspada. Ini adalah masalah Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara, dan pemerintah akan bertindak berlebihan,” kata Abed Ayoub, kepala Komite Antidiskriminasi Amerika-Arab.

“Orang Amerika tidak akan menyukai ini. Mereka akan menganggapnya sebagai pengorbanan hak kebebasan berbicara demi negara asing.”