Xcloud.id

kab/kota: New Delhi

  • Warga India yang dideportasi AS: “Mempertaruhkan Segalanya, Namun Gagal” – Halaman all

    Warga India yang dideportasi AS: “Mempertaruhkan Segalanya, Namun Gagal” – Halaman all

    Harwinder Singh banyak merenung dalam 40 jam penerbangan pulang dari Texas menuju Kota Amritsar, negara bagian Punjab, India. Perjalanan dengan pesawat militer AS ini adalah babak terakhir dari cobaan yang dihadapinya mulai Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Singh membayar seorang agen seharga lebih dari empat juta rupee (atau setara dengan sekitar 44.500 Euro) untuk menempuh perjalanan ke AS.

    Agen tersebut meyakinkan pria berusia 41 tahun itu bahwa ia dapat mencapai AS secara legal dalam waktu dua minggu. “Namun, perjalanan itu membawa saya melewati Qatar, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, Nikaragua dan Meksiko – sering kali dalam kondisi yang tidak menentu, dengan harapan dapat tiba di ‘the land of opportunity’,” kata Singh dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Agennya telah menyelundupkan Singh melalui “rute keledai” – istilah yang terkenal di India untuk rute migrasi ilegal dan berisiko.Rute ini digunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya tanpa dokumen yang sah. Perjalanan yang berbahaya ini biasanya melibatkan beberapa persinggahan di negara-negara yang berbeda.

    Singh melaporkan bahwa ia dan para migran lainnya bertahan hidup dengan makanan seadanya selama perjalanan mereka dan sering kali dipaksa untuk melintasi medan yang berat – dalam kondisi cuaca yang ekstrim.

    Sebagai contoh, ia dibawa bersama sekelompok migran dengan perahu kecil ke laut lepas menuju Meksiko. Selama penyeberangan, satu orang jatuh ke dalam air tanpa jaket pelampung – mereka tidak dapat diselamatkan. “Saya melihat seorang lagi meninggal di hutan Panama,” kata Singh.

    Gagal dan kehilangan segalanya

    Pada akhir Januari, tak lama sebelum rencana masuk ke Amerika Serikat, Singh ditangkap di Meksiko dan diserahkan kepada patroli perbatasan AS. Dia menghabiskan beberapa minggu di pusat penahanan sebelum akhirnya kaki dan tangannya dibelenggu lalu dimasukkan ke dalam pesawat militer AS.

    Bersama dengan lebih dari 100 migran yang dideportasi lainnya, yang berasal dari negara bagian Punjab, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh dan Maharashtra, Singh pun diterbangkan kembali ke India.

    Di antara penumpang yang dideportasi terdapat 19 wanita dan 13 anak di bawah umur – termasuk seorang anak laki-laki berusia empat tahun dan dua anak perempuan berusia lima dan tujuh tahun.

    “Saya sangat terpukul setelah mempertaruhkan segalanya – uang, keselamatan, dan bahkan martabat saya – dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga saya” kata Singh, ayah dua anak tersebut.

    Berapa banyak warga India di AS tanpa dokumen resmi?

    Berdasarkan data terbaru dari Pew Research Center yang berbasis di Washington di tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 725.000 imigran ilegal dari India di Amerika Serikat- menjadikan India ranking ketiga setelah Meksiko dan El Salvador.

    Sebaliknya, Migration Policy Institute memberikan angka yang jauh lebih rendah untuk tahun yang sama yakni 375.000 imigran ilegal dari India, mendudukkan India di rangking kelima.

    Terlepas dari angka-angka tersebut, India dan Amerika Serikat telah lama menegosiasikan deportasi. Menurut laporan eksklusif Bloomberg tahun 2024, pihak berwenang AS telah mengidentifikasi hampir 18.000 migran India tidak berdokumen akan dideportasi.

    Tantangan setelah “kembali”

    Banyak dari mereka yang telah kembali kini menghadapi tantangan yang sangat besar. Beberapa dari mereka telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka untuk bisa sampai ke AS, banyak yang kini terlilit hutang.

    “Ini sangat sulit dan saya tidak bisa memikirkan bagaimana ke depan. Satu-satunya yang melegakan adalah suami saya telah kembali meski hutangnya sangat banyak,” kata Kuljinder Kaur, istri Harwinder Singh. “Untuk saat ini, biarkanlah kami sendiri, sehat terlebih dahulu.”

    Migran yang ditinggalkan dalam kesulitan

    Akashdeep Singh, yang ikut dalam penerbangan deportasi, juga mengatakan kepada DW bahwa hal itu tak hanya beresiko secara keuangan tetapi juga kesehatan emosional keluarganya demi sebuah kesempatan untuk hidup di AS.

    Pria berusia 23 tahun dari sebuah desa dekat Amritsar itu menjual sebagian besar tanahnya dan mengambil pinjaman sebesar 6 juta rupee (setara dengan 66.000 euro) untuk membiayai perjalanannya.

    Sekitar delapan bulan sebelum dideportasi, ia pindah ke Dubai dengan harapan dapat bekerja sebagai sopir truk. Namun tidak berhasil, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan jaringan penyelundupan untuk sampai ke AS.

    “Saya ditangkap pada bulan Januari. Itu sangat mengerikan dan saya tidak ingin menceritakannya secara rinci – tetapi saya tidak akan pernah bisa melupakan aib ini,” kata Singh. Akashdeep tidak memberikan rincian: “Jangan tanya saya apa yang memotivasi saya untuk mengambil keputusan yang berisiko seperti itu.”

    Trump perketat kebijakan imigrasi

    Deportasi dari AS ke India ini merupakan bagian dari tindakan keras komprehensif terhadap migrasi ilegal di bawah Presiden AS Donald Trump,yang telah menjadikan penegakan hukum imigrasi yang ketat sebagai prioritas politiknya.

    Kali pertama penggunaan pesawat militer AS, bukan pesawat komersil untuk mendeportasi 104 warga negara India ini sangat kontroversial. Sebuah keputusan yang memberi pesan simbolis dan politis yang jelas.

    Deportasi ini terjadi sebelum kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Washington minggu depan. Waktu dan perlakuan terhadap para deportan oleh pihak berwenang AS memicu kritik tajam di India – terutama dari partai-partai oposisi India yang mempertanyakan tindakan AS.

    Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam sebuah pernyataan resmi di hadapan majelis parlemen menyatakan bahwa pembelengguan selama penerbangan deportasi sejalan dengan standar procedure di AS. Selanjutnya ia mengatakan bahwa New Delhi telah melakukan kontak dengan Washington, memastikan bahwa para deportan tidak diperlakukan dengan buruk.

    “Prosedur standar untuk deportasi dengan pesawat ICE [US Immigration and Customs Enforcement atau Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS], yang ada sejak tahun 2012, melibatkan penggunaan belenggu,” Jaishankar menjelaskan ketika ditanya tentang kondisi deportasi.

    Di bandara Amritsar, Swaran Singh (55), ayah dari Akashdeep Singh, menunggu kepulangan anaknya. Terlepas dari beban keuangan yang sangat besar, ia menekankan bahwa kepulangannya ke rumah dengan selamat adalah hal yang paling penting baginya.

    “Agen berjanji kepada saya bahwa perjalanan anak saya akan aman. Saya mempercayainya – tetapi sekarang semuanya hilang. Setidaknya, saya memiliki anak saya kembali, dan itulah yang terpenting. Masa depan kami tidak pasti dan mengkhawatirkan, karena kami memiliki utang yang sangat besar untuk dilunasi,” katanya. “Kenyataan pahitnya adalah bahwa kami – seperti banyak keluarga di Punjab dan di tempat lain di negara ini – menghadapi kehancuran finansial. Ditambah lagi dengan stigmatisasi sosial, yang begitu buruk ketika kerabat kami dikembalikan dengan cara seperti ini.”

  • Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

    Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menaikkan tarif baru sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium, pada Senin (11/02). Langkah ini berpotensi meningkatkan risiko perang dagang.

    “Hari ini saya menyederhanakan tarif baja dan aluminium negara ini,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif. “Ini 25% tanpa pengecualian atau pembebasan.”

    Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi, kebijakan ini akan berlaku mulai 4 Maret. Trump juga mengindikasikan akan mempertimbangkan pengenaan tarif tambahan pada mobil, farmasi, dan cip komputer.

    Pengecualian tarif baja dan aluminium untuk Australia

    Tarif baru Trump ini akan berlaku bagi jutaan ton impor baja dan aluminium dari Kanada, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan negara lain yang sebelumnya bebas bea masuk di bawah pengecualian.

    Namun, setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, Trump justru mengatakan ia memberikan “pertimbangan besar” untuk mengecualikan tarif baru impor baja dan aluminium dari Australia.

    Albanese berargumen, pengecualian tersebut merupakan kesepakatannya dengan Trump dalam panggilan yang dijadwalkan sebelum Presiden AS itu mengumumkan tarif barunya.

    Masih belum pasti apakah ada peran perjanjian kapal selam AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) senilai miliaran dolar, dalam pertimbangan pengecualian tarif Trump untuk Australia ini.

    “Baja dan aluminium kami adalah komponen penting bagi industri pertahanan di kedua negara kami, AS-Australia,” kata Albanese.

    Australia hanya menyumbang 1% dari sektor impor baja dan 2% dari impor bijih besi. Sumber utama impor baja AS adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam.

    Empat sekutu AS menyerah pada strategi koersif Trump

    Hanya dalam dua pekan setelah Trump kembali ke Gedung Putih, empat sekutu AS memilih menyerah pada strategi perdagangan koersif presiden AS itu, setelah diancam dengan tarif dan tindakan hukuman lainnya.

    Pekan ini, Meksiko dan Kanada bertekad memperketat keamanan di perbatasan negara mereka dengan AS guna menangani permasalahan imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Mereka mendapatkan penangguhan selama 30 hari atas tarif baru Trump itu.

    Kolombia, yang juga diancam dengan tarif baru dan sanksi, dengan cepat berbalik arah setelah awalnya menolak menerima migran yang dideportasi dari AS.

    Sementara itu, Panama tampaknya telah membuat konsesi terhadap Trump terkait Terusan Panama, jalur perairan penting yang menghubungkan Atlantik dengan Pasifik di Amerika Tengah.

    Strategi tarif Trump tidak konsisten, merugikan global

    Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

    “Apa yang telah ia [Trump] peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

    Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanyl yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

    “[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

    Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

    Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

    Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

    “Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

    Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

    Beberapa sekutu AS ambil langkah pencegahan

    India, yang telah menjadi sasaran kritik Trump karena hambatan perdagangan yang tinggi terhadap eksportir AS, kini memangkas tarifnya sendiri pada berbagai produk dari 13% menjadi 11%, termasuk sepeda motor dan instalasi darat satelit. New Delhi pekan ini mengumumkan rencana untuk mengurangi tarif di lebih dari 30 produk lainnya.

    Korea Selatan dan Jepang justru menyatakan pihaknya akan membeli lebih banyak energi dan barang lainnya dari AS, sementara Thailand mengumumkan akan meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk etana yang digunakan dalam pembuatan plastik.

    Selain itu, Uni Eropa juga tengah bersiap menghadapi langkah balasan terhadap tarif Trump dengan mempertimbangkan penggunaan Anti-Coercion Instrument (ACI) yang baru dibentuk, terutama terhadap perusahaan teknologi AS, seperti yang dilaporkan Financial Times pekan ini.

    “Saya sangat meragukan bahwa [membuat kesepakatan] akan cukup kali ini. Kita bisa mencoba bernegosiasi dan mengambil pendekatan damai, tetapi kita juga harus merancang strategi pembalasan yang kredibel dan berdampak besar,” kata Buti.

    Reputasi AS terancam

    Strategi tekanan penuh Trump ini mungkin berhasil dalam jangka pendek dengan terus memaksa banyaknya negosiasi untuk mencapai tujuan perdagangan, tetapi keberhasilannya dalam jangka panjang masih dipertanyakan.

    Dalam sebuah blog terbaru, Philip Luck, seorang ekonom di Center for Strategic and International Studies di Washington, menyamakan penggunaan strategi koersif presiden AS itu dengan antibiotik.

    “Mereka sangat efektif dalam menargetkan ancaman tertentu, tetapi jika digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan hasil yang semakin menurun. Sama seperti bakteri yang mengembangkan resistensi terhadap antibiotik, negara-negara yang berulang kali terkena sanksi akan mengembangkan kekebalan dengan mengurangi ketergantungan mereka pada pasar AS,” Luck memperingatkan.

    Menghadapi ketidakpastian yang meningkat dalam hubungan perdagangan dengan AS, banyak negara serta Uni Eropa harus mencari pasar perdagangan alternatif untuk mengimbanginya.

    Pemerintahan Biden sebelumnya telah menekan Brussel untuk mengurangi ketergantungannya pada Cina guna menahan kebangkitan kekuatan Asia tersebut. Namun, dengan potensi perang dagang dengan sekutu terdekatnya di cakrawala, para pembuat kebijakan UE mungkin dipaksa untuk mengubah arah.

    Meskipun mendapat penangguhan tarif, PM Kanada Justin Trudeau pekan ini mengadakan pertemuan puncak dengan para pebisnis utama demi membantu negaranya mendiversifikasi perdagangan dari AS.

    Sementara itu, mitra Kanada dari Meksiko, Claudia Sheinbaum, telah meluncurkan rencana yang juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada mitra dagang utamanya, AS.

    “Semua orang bertanya: ‘Apakah Amerika Serikat masih menjadi mitra yang dapat dipercaya?’” kata Niclas Poitiers, peneliti think tank yang berbasis di Brussel, kepada DW. “Kerusakan reputasi internasional Washington [dari tarif ini] begitu besar.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Inggris

    *informasi terbaru soal tarif baru impor baja dan aluminium sebesar 25% diambil dari Reuters

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Indonesia-India sepakat bermitra dalam bidang pengembangan digital

    Indonesia-India sepakat bermitra dalam bidang pengembangan digital

    Sabtu, 25 Januari 2025 19:56 WIB

    Menkomdigi Meutya Hafid (kiri) berjabat tangan dengan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar (kanan) saat menunjukan berkas memorandum of understanding (MoU) disaksikan Presiden Prabowo Subianto (belakang kiri) dan Perdana Menteri India Menteri India Narendra Modi (belakang kanan) usai pertemuan bilateral di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025). Menkomdigi Meutya Hafid bersama Menteri Elektronik dan Teknologi Informasi India, Jitin Prasada menandatangani MoU yang berisi perjanjian kemitraan di bidang pengembangan digital seperti pengembangan teknologi baru, kecerdasan artifisial (AI), Internet of Things (IoT) dan infrastruktur digital. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Menkomdigi Meutya Hafid (kiri) bersama Menlu India Subrahmanyam Jaishankar (kanan) menunjukan berkas memorandum of understanding (MoU) usai pertemuan bilateral di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025). Menkomdigi Meutya Hafid bersama Menteri Elektronik dan Teknologi Informasi India, Jitin Prasada menandatangani MoU yang berisi perjanjian kemitraan di bidang pengembangan digital seperti pengembangan teknologi baru, kecerdasan artifisial (AI), Internet of Things (IoT) dan infrastruktur digital. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

  • India Bunuh 31 Pemberontak Maois, 2 Pasukan Keamanan Tewas

    India Bunuh 31 Pemberontak Maois, 2 Pasukan Keamanan Tewas

    Raipur –

    Pasukan keamanan India membunuh sedikitnya 31 pemberontak Maois pada hari Minggu dalam salah satu bentrokan paling mematikan. Sementara itu, dua pasukan komando tewas, dan dua anggota pasukan keamanan lain terluka dalam peristiwa itu.

    Dilansir AFP, lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam pemberontakan selama puluhan tahun yang dilancarkan oleh para pemberontak. Maois mengatakan bahwa mereka memperjuangkan hak-hak orang-orang yang terpinggirkan di wilayah tengah India yang kaya akan sumber daya.

    “Sejauh ini 31 mayat Maois telah ditemukan,” kata perwira polisi senior Sundarraj P. kepada AFP.

    “Dua personel keamanan tewas dan dua personel keamanan lainnya terluka,” imbuhnya.

    Bantuan telah dikirim ke daerah itu, katanya, sambil memperingatkan bahwa jumlah korban bisa bertambah saat polisi melakukan operasi pencarian.

    “Pasukan tambahan telah dikerahkan ke lokasi bentrokan,” katanya.

    Polisi mengatakan mereka telah menyita senapan serbu dan peluncur granat dari tubuh pemberontak yang tewas.

    Adu tembak terjadi di daerah hutan distrik Bijapur di negara bagian Chhattisgarh, yang dianggap sebagai jantung pemberontakan.

    Pemberontak, yang juga dikenal sebagai Naxalite, berdasarkan distrik tempat kampanye bersenjata mereka dimulai pada tahun 1967, terinspirasi oleh pemimpin revolusioner Tiongkok Mao Zedong.

    “Ini adalah keberhasilan besar dalam upaya mencapai India yang bebas dari Naxal,” kata Amit Shah, menteri dalam negeri India, yang tahun lalu mengatakan pemerintah berharap dapat menghancurkan pemberontakan tersebut pada tahun 2026.

    Shah mengulangi sumpahnya untuk “memberantas Naxalisme sepenuhnya”.

    Tindakan keras oleh pasukan keamanan menewaskan sekitar 287 pemberontak tahun lalu, mayoritas di Chhattisgarh, menurut data pemerintah.

    Lebih dari 80 Maois telah terbunuh tahun ini, menurut penghitungan pada hari Minggu oleh kantor berita Press Trust of India.

    Maois menuntut tanah, pekerjaan, dan bagian dari sumber daya alam yang sangat besar di wilayah tersebut untuk penduduk setempat.

    Mereka membuat terobosan di sejumlah komunitas terpencil di seluruh India timur dan selatan, dan gerakan tersebut semakin kuat dan jumlahnya bertambah hingga awal tahun 2000-an.

    New Delhi kemudian mengerahkan puluhan ribu tentara di wilayah yang dikenal sebagai “Koridor Merah”.

    Konflik tersebut juga telah menyaksikan sejumlah serangan mematikan terhadap pasukan pemerintah. Sebuah bom pinggir jalan menewaskan sedikitnya sembilan tentara India bulan lalu.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Partai Bharatiya Janata Pimpinan Narendra Modi Menangkan Pilkada Delhi setelah ‘Puasa’ 27 Tahun – Halaman all

    Partai Bharatiya Janata Pimpinan Narendra Modi Menangkan Pilkada Delhi setelah ‘Puasa’ 27 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabar gembira menghinggapi sosok Perdana Menteri India, Narendra Modi setelah partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpinnya dipastikan memenangkan mayoritas kursi Parlemen di daerah Ibukota Delhi pada hari Sabtu ini (8/2/2025).

    Dikutip dari Reuters, Partai pimpinan Narendra Modi tersebut diperkirakan akan kembali merebut kekuasaan di ibu kota negara setelah mengalami “puasa selama 27 tahun.”

    Menurut data dari Komisi Pemilu India, BJP memimpin dengan raihan 48 dari 70 kursi di wilayah ibu kota Delhi.

    Raihan ini jauh melampaui capaian 22 kursi yang diraih oleh pesaing terdekatnya yakni Partai Aam Aadmi (AAP) yang dipimpin Arvind Kejriwal, yang dikenal sebagai oposisi pemerintahan Modi.

    AAP sendiri selama ini kerap memenangkan pemilihan kepala daerah di New Delhi semenjak mereka dilahirkan dari gerakan anti-korupsi pada 2012.

    Melalu keberhasilan elektoral pertamanya di Delhi tersebut, AAP telah memerintah wilayah Delhi yang mencakup parlemen India dan kantor pemerintahan federal, selama dua periode sejak 2015.

    AAP sendiri kerap menjadi partai mayoritas di parlemen karena janji kampanye mereka yang populer di masyarakat seperti kebijakan kesejahteraan sosialnya bagi warga miskin yang merupakan basis pemilih utamanya.

    Selama pemerintahannya, Masyarakat Delhi pun mendapatkan program seperti air dan listrik gratis khusus untuk warga miskin.

    Adapun menurunnya elektabilitas AAP beberapa waktu ini terjadi karena kasus yang menyeret sosok Kejriwal beberapa waktu lalu.

    Sosok politisi yang berusia 55 tahun tersebut ditangkap dengan tuduhan korupsi beberapa minggu sebelum pemilu nasional dimulai.

    Tak terima dengan penangkapan dirinya, Kejriwal menuduh adanya dendam politik dari pemerintah Modi kepada dirinya.

    BJP dan Narendra Modi sendiri membantah klaim sepihak dari Kejriwal tersebut.

    Kejriwal yang kemudian dibebaskan dengan jaminan pengunduran diri sebagai Menteri Utama Delhi untuk fokus pada kampanye pemilu negara bagian, akhirnya kalah di pemilihan kali ini.

    Untuk melawan AAP, BJP juga menjanjikan program populer seperti subsidi bulanan sebesar 2.500 rupee India untuk semua wanita miskin.

    Selain itu mereka juga menjanjikan subsidi 21.000 rupee untuk setiap wanita hamil dari keluarga miskin, pensiun bulanan sebesar 2.500 rupee untuk lansia, dan 15.000 rupee untuk pemuda yang mempersiapkan ujian kompetitif.

    Modi kehilangan mayoritasnya di parlemen India tahun lalu, namun demikian ia kembali menjadi perdana menteri untuk periode ketiga dengan dukungan dari partai-partai regional. 

    BJP sendiri telah memenangkan tiga dari empat pemilu negara bagian yang diadakan setelahnya.

    Kemenangan pemilu negara bagian membantu partai-partai politik meningkatkan jumlah kursi mereka di majelis tinggi parlemen, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • India Jaga Jarak dari China di BRICS, Setia Pakai Dolar AS

    India Jaga Jarak dari China di BRICS, Setia Pakai Dolar AS

    Jakarta –

    India secara resmi menolak pembentukan mata uang BRICS sebagai tandingan dolar Amerika Serikat (AS). Perdana Menteri India, Narendra Modi, menegaskan bahwa India tetap akan menggunakan dolar AS untuk transaksi lintas batas.

    India akan menyelesaikan pembayaran dalam mata uang lokal dengan negara-negara berkembang lainnya hanya jika dianggap sesuai. Kebijakan ini muncul setelah Donald Trump membebaskan India dari perang tarif, namun tetap memberlakukannya pada Kanada, Meksiko, dan China.

    China, salah satu anggota BRICS, bisa jadi tidak akan menganggap enteng sikap India lantaran negara komunis tersebut ingin meluncurkan mata uang baru untuk bersaing dengan dolar AS.

    China bekerja sama dengan Rusia dan Iran dalam pembentukan mata uang tersebut guna mencabut dominasi dolar AS secara global. Langkah tersebut dapat meredam pasar AS dan memicu inflasi di dalam negeri.

    Menteri Perdagangan Persatuan India, Piyush Goyal, menegaskan bahwa India tidak mendukung segala bentuk mata uang BRICS. Goyal menjelaskan bahwa India tidak ingin berbagi mata uang yang sama dengan China.

    Bagi yang belum tahu, India dan China telah berselisih selama lebih dari lima dekade karena sengketa perbatasan dan perang dagang. Menerima sikap China akan membuat pemerintahan PM Modi terlihat lebih lemah dan menghambat prospek pemilunya ke depan.

    “Kami tidak mendukung mata uang BRICS apa pun. Bayangkan kita mempunyai mata uang yang dibagi dengan China. Kami tidak punya rencana. Tidak mungkin memikirkan mata uang BRICS,” kata Menteri Perdagangan India Piyush Goyal saat konferensi pers di meja bundar IT-BT 2025 di New Delhi, dilansir dari Business Today pada Sabtu (8/2/2025).

    Namun, rencana untuk meluncurkan mata uang BRICS masih tetap berjalan seiring dengan upaya China, Rusia, dan Iran melakukan dedolarisasi. Dedolarisasi adalah tujuan pertama dan terpenting dari ketiga negara tersebut karena mereka bertujuan untuk mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

    (fdl/fdl)

  • Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Siap Mendorong Investasi Bidang Kesehatan – Halaman all

    Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Siap Mendorong Investasi Bidang Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan siap mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan segera diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas.

    Tak hanya itu, Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang Kesehatan. 

    Anin menjelaskan, bahkan saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melaluimodernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu diutarakan Anin saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis petang (6/2/2025). Anin hadir didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Melalui kerja sama yang dijalin Kadin Indonesia bersama Kemenkes dalam program PKG tersebut, Anin melihat besarnya manfaat program itu, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” kata Anin dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. 

    “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Kolaborasi Mendorong Investasi Bidang KesehatanDengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

    Selain itu, Anin mengatakan pembahasan bersama Menkes Budi juga menyasar perihal penyatuan platform kesehatan, serta rencana pembuatan laporan riset bersama terkait peluang investasi di sektor kesehatan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

    “Jadi saya rasa sangat seru, karena rapat dengan Pak Menkes ini bukan saja rapat biasa, tapi justru membuat suatu semangat untuk bisa berbuat langsung kepada masyarakat luas. Karena siapa yang tidak mau hidup lebih lama dan lebih sehat serta bisa membuat produktivitas,” kata dia.

    Anin juga menekankan, peningkatan kesehatan masyarakat berkontribusi langsung terhadap perekonomian. 

    Dengan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, Anim berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen per tahun.

    “Kalau masyarakat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif, maka pendapatan per kapita bisa meningkat. Mudah-mudahan target pertumbuhan ekonomi 8?pat tercapai,” ujar Anin.

    Dalam kesempatan itu, Menkes mengungkapkan, banyak peluang bisnis di bidang kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan berteknologi modern, bisnis farmasi hingga healthcare tourism. 

    Menkes mencontohkan, pembangunan rumah sakt di daerah perbatasan seperti di Kupang, NTT dan Papua akan berpotensi dapat menarik devisa.

    “Orang Timor Leste akan memilih berobat ke Kupang. Orang Papua Nugini dan negara sekitarnya akan memilih rumah sakit di Papua daripada rumah sakit di negara lain yang jauh,” ujarnya.

    Juga dibicarakan mengenai akan segera dibentuk Tim Khusus antara Kadin Indonesia dan Kemenkes untuk menyusun rencana kerja bersama agar para pelaku usaha ikut terlibat dalam pembangunan di bidang kesehatan dan ikut mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 8%.

    Sebelumnya, Pemerintah akan memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

    “Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Menurut Menkes tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

    Menurut Menkes program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia. Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya

    Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik. “Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” tuturnya.
     

     

     

  • Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    loading…

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas ini didukungKetua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie .

    Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang kesehatan. Anin menjelaskan, saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melalui modernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu disampaikan Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin , di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025). Kala itu, Anin didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Anin melihat besarnya manfaat program PKG, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” jelas Anin dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan Pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Dengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

  • Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) Presiden Prabowo  yang akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (10/2/2025). Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen Kadin dalam mendorong investasi di sektor healthcare. Hal ini disampaikan saat Forum CEO dan Business Matching Indonesia–India di New Delhi, India. Kadin melalui Mayapada Healthcare menandatangani MoU dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan rumah sakit bertaraf internasional di Batam.

    Dalam audiensi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Anindya, yang didampingi Shinta Widjaja Kamdani dan David Utama, menyatakan PKG merupakan program berskala nasional yang selaras dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan layanan kesehatan.

    “Total penduduk Indonesia mencapai 295 juta orang. Kolaborasi Kadin dengan Kemenkes dalam PKG ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan investasi sektor kesehatan,” ujar Anindya, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai bentuk dukungan awal, Kadin Indonesia akan memulai program PKG di lingkungan internalnya sebelum diperluas ke berbagai daerah.

    Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan langsung dijalankan tanpa seremoni berlebihan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sudah menyetujui pelaksanaan PKG mulai 10 Februari 2025. Beliau tidak suka seremoni, jadi langsung jalan saja,” ungkapnya.

    Selain mendukung PKG, Kadin dan Kemenkes juga membahas penguatan ekosistem investasi kesehatan, termasuk integrasi platform kesehatan, riset peluang investasi, serta pembangunan rumah sakit modern di wilayah strategis, seperti Kupang dan Papua untuk menarik pasien dari negara tetangga.

    “Peluang bisnis di sektor kesehatan sangat besar, mulai dari rumah sakit, alat kesehatan, farmasi, hingga medical tourism. Rumah sakit di perbatasan seperti Kupang dan Papua bisa menarik pasien dari Timor Leste dan Papua Nugini,” jelas Budi Gunadi Sadikin.

    Sebagai langkah konkret, Kadin dan Kemenkes akan membentuk tim khusus guna menyusun rencana kerja yang melibatkan pelaku usaha dalam pengembangan infrastruktur kesehatan.

    “Jika masyarakat lebih sehat dan produktif, maka ekonomi bisa tumbuh hingga 8 persen per tahun. Ini sejalan dengan visi Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambah Anindya.

    Dengan kolaborasi ini, diharapkan sektor kesehatan Indonesia tidak hanya meningkat dari segi layanan, tetapi juga menjadi peluang investasi strategis bagi pengusaha dalam dan luar negeri terutama dalam pemeriksaan kesehatan gratis.

  • Prabowo Suka Baca, tapi Perpusnas Sempat Mau Tutup Lebih Awal karena Efisiensi Anggaran

    Prabowo Suka Baca, tapi Perpusnas Sempat Mau Tutup Lebih Awal karena Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo suka baca buku, hal ini diketahui saat ia mengunjungi toko buku langganannya saat berada di luar negeri. Tak hanya membaca, ia juga memiliki sejumlah karya tulis yang masih bisa dibaca sampai sekarang.

    Pada saat yang sama, sang presiden mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kegiatan Perpusnas (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia). Lembaga itu adalah lembaga yang bergerak di bidang literasi dan budaya baca.

    Prabowo suka baca buku, tapi …

    Akun X (Twitter) sang presiden, @prabowo, pada Sabtu 25 Januari 2025 mengunggah momen dirinya mengunjungi sebuah toko buku di India. Hal itu dilakukannya di sela-sela kunjungan kerja ke negara beribukota New Delhi tersebut.

    “Singgah ke toko buku langganan saya di New Delhi,” demikian caption yang unggahan foto Prabowo di depan rak berisi ratusan buku tersebut.

    “Presiden @prabowo dan Buku. Presiden sedang berdinas di New Delhi, dan menyempatkan diri mampir di Toko Buku. Beliau pencinta buku, membaca adalah rutinitas beliau, buku sejarah, ekonomi, pertahanan dan militer semua jenis buku beliau lahap. Semoga 5 tahun kedepan dibawah kepemimpinan beliau tradisi baca menjadi watak utama pendidikan Indonesia. Dan menjadi wajah baru Indonesia. Indonesia yang rajin baca,” kata politisi Gerindra menjelaskan tentang karakter sang presiden.

    Terkait buku, Prabowo juga memiliki karya seperti Paradoks Indonesia, Kepemimpinan Militer, Strategi Transformasi Bangsa, dan Rekam Jejak Sang Patriot. Bagi yang ingin membacanya, bisa mengunjungi laman resmi Partai Gerindra, (KLIK DI SINI).

    Presiden @prabowo dan Buku. Presiden sedang berdinas di New Delhi, dan menyempatkan diri mampir di Toko Buku. Beliau pencinta buku, membaca adalah rutinitas beliau, buku sejarah, ekonomi, pertahanan dan militer semua jenis buku beliau lahap. Semoga 5 tahun kedepan dibawah… pic.twitter.com/2C0wDnkRxX— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) January 25, 2025 Tapi Perpusnas sempat mau tutup lebih awal akibat kebijakan Prabowo

    Sedangkan, belum lama ini presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun pada 22 Januari 2025 yang memuat efisiensi anggaran tahun ini. Instruksi itu menyebabkan Perpusnas sempat akan melakukan penyesuaian atau pengurangan jam operasional yang direncanakan mulai Senin, 10 Februari 2025.

    “Kami tentu sangat berat hati mengurangi jam layanan ini. Sebab, kami memang sedang giat-giatnya mengampanyekan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi. Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental,” kata akun X resminya, @perpusnas1, pada Jumat 7 Februari 2025 pukul 13.27 WIB.

    “Namun, ada kebijakan pemerintah yang harus diikuti dan mau bagaimana lagi. Ini dilakukan karena sangat terpaksa. Mohon maaf kepada masyarakat pengguna layanan Perpusnas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” ujarnya melanjutkan.

    Jadwal Perpusnas terbaru (kiri) yang tak jadi diberlakukan, hampir berlaku gara-gara efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo. Instagram dan X Perpusnas

    Pengurangan jam operasional Perpusnas ini dikecam publik. Ada sejumlah warganet yang menyebut sebelumnya perpustakaan nasional itu buka sampai malam dan Minggu juga tetap buka. Akan tetapi, gara-gara efisiensi anggaran dari Prabowo, perpus itu harus tutup lebih awal.

    “Katanya INDONESIA DARURAT MEMBACA. Tapi tempat sarana buat akses membaca malah dikurangu jam bukanya demi “efisiensi”. Kayaknya emg mau disuruh rebahan kunyah Bansos, main Judol dan Pinjol aja yah. Yg menengah disuruh brain rot main iPhone dan nonton konser artis2 Zion*s,” kata akun X @wan***

    “Efisiensi tuh gantiin mobil dinas pejabat jadi mobil yg murah aje, kalau perlu pakai transum aja ke kantor. Apaan lah malah dilimpahin ke rakyat lagi. Cut itu tunjangan² ga berguna buat pejabat alihin ke hal hal penting kek gini. Lu pemerintah emang tololnya kebangetan deh,” ujar akun lainnya, @org***

    “ya jelas. makanya ga bosen2 diingetin, kita semua tuh kudu melek politik, pas pemilu dulu kudu bener2 paham calon yg mau dipilih siapa. prinsip “siapapun yg menang, kita mah ttp cari duit sendiri” ya udh jelas salah. dah ya adick2, 5 tahun lg cerdas dikit, edukasiin org lain jg,” tulis akun @keb***

    Mengenai hal ini, Perpusnas kemudian menghapus pengumuman di atas dan mengumumkan bahwa jam bukanya tetap sama seperti sebelumnya. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram Story lembaga tersebut hari ini, Sabtu 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB.

    (1/2) Halo kak.
    Kami tentu sangat berat hati mengurangi jam layanan ini. Sebab, kami memang sedang giat-giatnya mengampanyekan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi. Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental…— Perpustakaan Nasional RI (@perpusnas1) February 7, 2025 Jadwal Perpusnas terbaru yang tak jadi berlaku Senin-Kamis: 8.00 – 16.00 WIB Jumat: 8.00 – 16.30 WIB Sabtu: 9.00 – 15.00 WIB Minggu: TUTUP Libur Nasional: TUTUP Cuti Bersama: TUTUP

    Jadwal Perpusnas baru (kiri) yang tak jadi berlaku, jadwal lama Perpusnas yang berlaku lagi (kanan). Perpusnas

    Jadwal Perpusnas lama yang berlaku lagi Senin-Jumat: 8.00 – 19.00 WIB Sabtu-Minggu: 9.00 – 16.00 WIB Libur Nasional: TUTUP Cuti Bersama: TUTUP

    Demikian penjelasan tentang Presiden Prabowo yang suka baca buku, tapi kebijakan efisiensi anggaran sempat menyebabkan Perpusnas berencana mengurangi jam operasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News