Xcloud.id

kab/kota: Moskow

  • AS Ingin Akhiri Perang Rusia-Ukraina Secara Adil dan Permanen

    AS Ingin Akhiri Perang Rusia-Ukraina Secara Adil dan Permanen

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa pihaknya ingin mencapai solusi yang “adil” dan “berkelanjutan” untuk perang Ukraina. Rubio mengungkapkan hal itu usai pertemuan pejabat Rusia di Riyadh, Arab Saudi.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2025), dalam sambutannya kepada wartawan Rubio mengatakan bahwa “tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik ini dengan cara yang adil, langgeng, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

    Sementara, Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua diplomat tinggi telah sepakat untuk “menunjuk tim tingkat tinggi masing-masing untuk mulai bekerja pada jalur untuk mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin”.

    Rubio mengatakan bahwa negara-negara Eropa harus terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang, dan bahwa “peluang luar biasa ada untuk bermitra” dengan Rusia.

    “Kunci untuk membukanya adalah mengakhiri konflik ini,” katanya.

    Bruce menyebut pertemuan itu sebagai “langkah maju yang penting” menuju perdamaian.

    Rubio dan Lavrov sepakat untuk “meletakkan dasar bagi kerja sama di masa mendatang mengenai masalah-masalah kepentingan geopolitik bersama dan peluang-peluang ekonomi dan investasi bersejarah yang akan muncul dari keberhasilan mengakhiri konflik di Ukraina”, kata juru bicara tersebut.

    Rubio mengatakan ia “yakin” bahwa Moskow bersedia terlibat dalam “proses serius” untuk mengakhiri perang. Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz mengatakan bahwa negosiasi akan difokuskan pada wilayah dan jaminan keamanan.

    “Ini harus menjadi akhir perang yang permanen dan bukan akhir sementara, seperti yang telah kita lihat di masa lalu,” kata Waltz.

    “Akan ada beberapa diskusi mengenai wilayah dan akan ada diskusi mengenai jaminan keamanan,” lanjutnya.

    (rfs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi mempertemukan perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Berikut sejumlah fakta terbaru pertemuan tersebut:

    1. Mengapa Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Lokasi pembicaraan ini, yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov sebagai lokasi yang ‘secara umum cocok’ bagi AS dan Rusia, secara luas dianggap sebagai kemenangan bagi pemimpin de facto kerajaan yang berusia 39 tahun, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.

    Diketahui, Mohammed Bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya yang kaya minyak dan masa lalunya yang beraliran Islam fundamentalis. Ia juga ingin menjadikan negara yang dapat mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar.

    “Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin,” kata komentator Saudi Ali Shihabi, seraya menambahkan bahwa bagi “Arab Saudi, (acara tersebut) bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global.”

    Itu semua adalah bagian dari perubahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai “Visi 2030”.

    Pangeran bin Salman telah menarik diri secara signifikan dari Yaman setelah bertahun-tahun berperang dengan tetangganya Houthi. Ia juga memperbaiki hubungan dengan saingan regional Iran dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan China dan Rusia, sambil menjaga hubungan dekat Riyadh dengan Barat.

    2. Penghubung Trump dan Putin

    Arab Saudi berupaya menampilkan citra sebagai penjaga perdamaian global dengan menyelenggarakan pertemuan donor bantuan dan konferensi perdamaian. Pada bulan Agustus 2023, negara ini menyelenggarakan pertemuan puncak perdamaian dua hari mengenai Ukraina dengan perwakilan dari lebih dari 40 negara (meskipun tanpa Rusia).

    Pada bulan Februari tahun yang sama, Saudi kemudian menjanjikan bantuan sebesar US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) untuk Ukraina.

    Peningkatan posisi Pangeran Bin Salman sebagai pialang kekuasaan dalam perundingan internasional dimulai dari hubungan dekatnya dengan Presiden AS Donald Trump, yang mendukung bangsawan muda tersebut ketika ia dikucilkan secara internasional setelah pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi.

    Pada tahun 2017, Trump melanggar tradisi dengan memilih Arab Saudi sebagai tempat kunjungan presiden internasional pertamanya. Bahkan setelah ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2020, Arab Saudi tetap menjalin hubungan bisnis yang erat dengan Trump

    Di sisi lain, Putra mahkota juga memiliki hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menolak mengisolasi sang pangeran setelah pembunuhan Khashoggi. Putin bahkan mengunjungi Saudi pada tahun 2023 dan telah merayu Riyadh untuk bergabung dengan BRICS.

    “Lindung nilai hubungan Arab Saudi di dunia yang semakin terpolarisasi telah terbukti bermanfaat. Pangeran bin Salman berperan penting dalam pembebasan guru Amerika Mark Fogel dari tahanan Rusia minggu lalu,” kata utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    3. Soal Gaza

    Dalam jangka panjang, Arab Saudi mungkin bermaksud menggunakan perannya sebagai mediator dalam pertemuan antara Rusia dan AS untuk memanfaatkan masalah regional yang mendesak, yakni soal isu Gaza. Persoalan ini semakin kompleks setelah Trump berniat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya secara permanen.

    Negara-negara Arab dengan cepat menolak gagasan tersebut. Akan ada pertemuan puncak pada akhir minggu ini di Arab Saudi di mana proposal balasan akan dibahas sebelum menyampaikannya kepada Trump.

    “Dengan memfasilitasi tujuan yang dinyatakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang Ukraina, Arab Saudi berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan niat baik di Washington,” kata Hasan Alhasan, peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain.

    Kerajaan Saudi, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak mini-Arab pada hari Jumat, dapat memanfaatkan peningkatan hubungan dengan pemerintahan Trump untuk membantu menjembatani kesenjangan antara posisi AS dan Arab mengenai nasib Gaza.

    Empat tahun ke depan, Pangeran Bin Salman dapat mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump. Namun sang pangeran mungkin masih menemukan dirinya dalam posisi sulit saat mencoba menyeimbangkan kepentingan regionalnya di tengah tuntutan agresif dari presiden Amerika yang transaksional.

    Trump ingin melihat hubungan Saudi-Israel dinormalisasi, tetapi di tengah meningkatnya kemarahan di Timur Tengah atas kampanye militer Israel di Gaza, mempertahankan jalan menuju negara Palestina secara politis tidak dapat dinegosiasikan bagi Pangeran Bin Salman.

    “Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini,” kata Saudi.

    4. Permintaan Rusia

    Di Riyadh, Rusia menggunakan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina sebagai daya ungkit untuk mendorong keringanan sanksi.

    Yang memimpin negosiasi ekonomi Moskow adalah Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang berusia 49 tahun dan teman dekat putri Putin. Sebagai mantan bankir investasi, Dmitriev telah memainkan peran penting dalam upaya Rusia menjangkau investor internasional.

    Meskipun ia tidak hadir selama pertemuan antara pejabat Rusia Sergei Lavrov dan Yuri Ushakov serta rekan-rekan mereka dari AS, Dmitriev mengadakan diskusi terpisah di Riyadh.

    “Perusahaan minyak besar AS telah melakukannya dengan sangat baik di Rusia,” kata Dmitriev dalam wawancara singkat pada Selasa pagi sebelum pembicaraan dimulai. “Kami percaya bahwa, pada suatu saat, mereka akan kembali. Mengapa mereka akan melewatkan kesempatan yang telah diberikan Rusia untuk mengakses sumber daya alamnya?”

    5. Putin Siap Temui Zelensky

    Saat perundingan di Riyadh terus berlanjut secara tertutup, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin akan siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky ‘jika perlu’. Namun Peskov masih tampaknya mempertanyakan legitimasinya.

    “Putin sendiri mengatakan bahwa dia akan siap untuk berunding dengan Zelensky jika perlu, tetapi dasar hukum perjanjian perlu didiskusikan mengingat kenyataan bahwa legitimasi Zelensky dapat dipertanyakan,” katanya kepada wartawan.

    Peskov juga mengatakan bahwa masalah aksesi Ukraina ke Uni Eropa adalah hak kedaulatannya dan bahwa Rusia tidak bermaksud untuk mendikte Kyiv bagaimana seharusnya mendekati masalah tersebut. Namun ia menegaskan Moskow akan menarik garis ketika menyangkut aliansi militer.

    “Kita berbicara tentang integrasi dan proses integrasi ekonomi. Dan di sini, tentu saja, tidak seorang pun dapat mendikte apa pun kepada negara mana pun, dan kami tidak akan melakukan itu.”

    Peskov kemudian mengatakan bahwa ‘resolusi yang langgeng dan layak dalam jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa pertimbangan yang komprehensif mengenai isu-isu keamanan di benua Eropa’.

    Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mungkin akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Akan tetapi, belum ada kesepahaman mengenai hal ini.

    6. Eropa Siap Bantu AS Akhiri Perang Ukraina

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada utusan AS untuk Ukraina Keith Kellog bahwa pihaknya ingin bekerja sama dengan Washington untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membantu mengamankan perdamaian yang adil dan abadi serta layak diterima Ukraina dan rakyatnya.

    Von der Leyen juga menyampaikan kepada Kellogg terkait rencana Eropa untuk meningkatkan produksi dan pengeluaran pertahanan, yang memperkuat kemampuan militer Eropa dan Ukraina.

    “Kami juga menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk perdamaian yang adil dan abadi, Kami menegaskan kembali bahwa resolusi apa pun harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina, yang didukung oleh jaminan keamanan yang kuat,” kata catatan itu.

    “Seperti yang dijelaskan Presiden von der Leyen: sekarang adalah saat yang kritis,” tambahnya.

    7. Hasil Pertemuan di Riyadh

    Rusia bahwa pembicaraannya dengan AS di Arab Saudi “tidak buruk”, tetapi masih sulit untuk menentukan apakah posisi kedua negara semakin mendekat.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa posisi kami semakin mendekat, tetapi kami telah membahasnya,” ujar Yuri Ushakov, saat ditanya apakah ada kemajuan dalam penyamaan sikap antara Moskow dan Washington.

    “Ada diskusi yang sangat serius mengenai semua isu yang ingin kami bahas.”

    Ushakov menambahkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai tanggal pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah Ukraina menjadi topik pembahasan, Ushakov mengonfirmasi hal tersebut.

    “Ya, kami mendiskusikannya dan menguraikan pendekatan prinsip kami. Kami juga sepakat bahwa tim negosiator khusus untuk isu ini akan tetap berkomunikasi pada waktunya.”

    Menurut laporan media pemerintah Rusia, pembicaraan berlangsung selama empat setengah jam.

    (luc/luc)

  • Zelensky Bertemu Erdogan di Tengah Perubahan Sikap AS ke Ukraina

    Zelensky Bertemu Erdogan di Tengah Perubahan Sikap AS ke Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ankara. Pertemuan terjadi saat Kyiv berupaya memperkuat posisinya dalam menanggapi perundingan Amerika Serikat (AS)-Rusia.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2025), Zelensky terbang ke ibu kota Turki dari Uni Emirat Arab (UEA). Lewat Telegram, ia mengatakan akan membahas pertukaran tahanan dan isu-isu lain dengan Erdogan.

    Perundingan di istana Presiden Erdogan, yang dimulai sekitar pukul 11.15 waktu setempat, terjadi beberapa jam setelah diplomat tinggi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk perundingan tingkat tinggi pertama mereka sejak Moskow menginvasi Ukraina hampir tiga tahun lalu.

    Zelensky, yang terakhir kali mengunjungi Turki pada Maret 2024. Ajudan utama Erdogan, Fahrettin Altun sebelumnya mengatakan bahwa keduanya akan membahas cara untuk “lebih memperkuat kerja sama” antara kedua negara mereka.

    Turki, anggota NATO, telah berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangganya yang bertikai di Laut Hitam, dengan Erdogan menempatkan dirinya sebagai perantara utama dan kemungkinan pembawa damai antara keduanya.

    Ankara telah menyediakan pesawat nirawak untuk Ukraina tetapi menghindar dari sanksi yang dipimpin Barat terhadap Moskow.

    Bersama Saudi dan UEA, Turki telah memainkan peran dalam menengahi beberapa kesepakatan pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina yang telah membuat ratusan tahanan kembali ke rumah meskipun konflik masih berlangsung.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu di Riyadh dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebagai bagian dari apa yang dikatakan Kremlin sebagai upaya untuk membuka kembali hubungan dengan Washington.

    Para pejabat AS dan Rusia sedang mengincar pertemuan puncak antara kedua pemimpin mereka, dengan Eropa dan Kyiv khawatir mereka akan mencoba mengakhiri perang di Ukraina tanpa mereka.

    (rfs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusia Ungkap Isi Pertemuan dengan Pejabat AS di Saudi: Sangat Konstruktif

    Rusia Ungkap Isi Pertemuan dengan Pejabat AS di Saudi: Sangat Konstruktif

    Jakarta –

    Penasihat kebijakan luar negeri Presiden Rusia Vladimir Putin, Yuri Ushakov, mengungkap isi pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat (AS) di Riyadh, Arab Saudi yang disebut membahas perang Ukraina. Apakah ada kesepakatan di antara kedua negara itu?

    Seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2025), pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu antara kedua negara adikuasa bersenjata nuklir itu terjadi setelah tiga tahun ketegangan atas konflik Ukraina. Kedua belah pihak melakukan pendekatan mereka untuk menyelesaikan pertempuran Ukraina.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa mereka semakin dekat, tetapi kami telah membicarakannya,” kata Ushakov ketika ditanya tentang apakah posisi Washington dan Moskow menyatu.

    “Ada pembicaraan yang sangat serius tentang semua masalah yang ingin kami bahas,” lanjutnya.

    Ia menambahkan bahwa masih belum mungkin untuk membicarakan tanggal pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah kedua pihak membahas Ukraina, Ushakov berkata: “Ya, kami membahas dan menguraikan pendekatan berprinsip kami dan sepakat bahwa tim negosiator terpisah mengenai topik ini akan menghubungi pada waktunya,”.

    Negosiasi berlangsung selama empat setengah jam, media pemerintah Rusia melaporkan.

    Di antara mereka yang mengambil bagian dalam pembicaraan tersebut adalah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan utusan Timur Tengah Donald Trump Steve Witkoff.

    Kepala dana kekayaan negara Rusia, Kirril Dmitriev mengatakan kepada TV pemerintah bahwa dialog tersebut “Sangat konstruktif,”.

    “Kami semua menjadi lebih mengenal satu sama lain. Ada banyak lelucon,” katanya.

    (rfs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Selesai Bertemu AS, Rusia Menuntut Eropa Agar Ukraina Tak Jadi Anggota NATO – Halaman all

    Selesai Bertemu AS, Rusia Menuntut Eropa Agar Ukraina Tak Jadi Anggota NATO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dan Rusia selesai melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025).

    Dalam pembicaraan pertama itu, AS dan Rusia membahas tentang berakhirnya perang di Ukraina.

    Mengutip Reuters, negosiator Rusia, Yuri Ushakov mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik, dan kondisi dibahas untuk pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin.

    Ushakov mengatakan pertemuan puncak tidak mungkin terjadi minggu depan.

    Namun, pembicaraan di Ibu Kota Saudi ini menggarisbawahi kecepatan upaya AS untuk menghentikan konflik, kurang dari sebulan setelah Trump menjabat dan enam hari setelah ia berbicara melalui telepon dengan Putin.

    Rusia, setelah bertemu dengan AS, memberikan tuntutan agar Ukraina tidak dilibatkan dalam keanggotaan NATO.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa “tidak cukup” bagi NATO untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggota.

    Zakharova mengatakan, aliansi tersebut harus melangkah lebih jauh dengan membatalkan perjanjian yang dibuatnya pada pertemuan puncak di Bucharest tahun 2008 tentang Kyiv yang akan bergabung dengan NATO pada tanggal yang tidak ditentukan.

    “Perlu dicatat bahwa penolakan untuk menerima Kyiv ke dalam NATO tidak cukup sekarang,” kata Zakharova.

    “Aliansi harus mengingkari janji-janji Bucharest tahun 2008,” tegasnya.

    “Jika tidak, masalah ini akan terus meracuni atmosfer di benua Eropa,” katanya lagi.

    Zakharova mengatakan bahwa Ukraina perlu kembali ke posisi deklarasi kedaulatannya tahun 1990 dari Uni Soviet, di mana Kyiv mengatakan bahwa mereka akan menjadi negara yang netral secara permanen, tidak berpartisipasi dalam blok militer dan tetap bebas nuklir.

    “Apa yang perlu dilakukan Ukraina adalah kembali ke asal muasal kenegaraannya sendiri dan mengikuti isi dan semangat dokumen tersebut,” kata Zakharova.

    “Ini akan menjadi jaminan terbaik bagi keamanannya,” ungkapnya.

    Zakharova menambahkan bahwa baik keanggotaan NATO maupun intervensi Barat “dengan kedok kontingen penjaga perdamaian” tidak dapat memberikan keamanan seperti itu kepada Ukraina.

    Pada pertemuan puncak di Bucharest pada April 2008, NATO mendeklarasikan bahwa Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan aliansi pertahanan yang dipimpin AS.

    Deklarasi tersebut merupakan kompromi yang menutupi keretakan antara Amerika Serikat, yang ingin menerima kedua negara, dan Prancis serta Jerman, yang khawatir hal itu akan membuat Rusia marah.

    Rusia telah berulang kali mengutip perluasan NATO pasca-Soviet, dan khususnya ambisi NATO-Kyiv, sebagai alasan perang di Ukraina.

    NATO menolaknya, dengan mengatakan bahwa itu adalah aliansi pertahanan yang selama tiga tahun terakhir telah membantu Kyiv untuk melawan invasi Rusia.

    Putin Siap Berbicara dengan Zelensky

    Sementara itu, Rusia tetap berkomitmen pada penyelesaian damai konflik Ukraina dan siap mengadakan pembicaraan langsung antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Masa jabatan Zelensky berakhir tahun lalu, yang mendorong Rusia mempertanyakan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian internasional atas nama Ukraina.

    Kendati demikian, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menekankan bahwa Putin terbuka untuk berdialog dengan Zelensky jika itu sesuai dengan tujuan mencapai perdamaian.

    “Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Zelensky,” kata Peskov, dikutip dari Russia Today.

    Peskov menggarisbawahi bahwa Putin secara konsisten berupaya memenuhi tujuan keamanan Rusia melalui cara diplomatik, dengan mengatakan bahwa pihak lain tidak melakukan pendekatan yang sama.

    “Ukraina, khususnya, telah melarang keterlibatannya dalam perundingan damai.”

    “Negara-negara Eropa telah mendukung kelanjutan perang dengan cara apa pun.”

    “Pemerintahan sebelumnya di Washington juga mendukung untuk melancarkan perang hingga ke Ukraina terakhir,” kata Peskov. (*)

  • Rusia Bantah Serang PLTN Chernobyl, Tuduh Provokasi Ukraina

    Rusia Bantah Serang PLTN Chernobyl, Tuduh Provokasi Ukraina

    Jakarta –

    Pemerintah Rusia membantah pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal serangan drone Moskow memicu kerusakan pada struktur pelindung di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Chernobyl. Moskow menyebutnya sebagai provokasi dari Kyiv.

    “Provokasi di ‘confinement shelter’ di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl jelas merupakan kelanjutan dari tindakan sembrono dan kriminal rezim Kyiv, yang sepenuhnya menyadari tindakannya,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataan yang dirilis Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Zelensky, pekan lalu, menyebut sebuah drone tempur Rusia dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi menghantam struktur pelindung beton-baja yang membatasi kontaminasi radioaktif dari radiasi pada reaktor nomor 4 pada PTLN Chernobyl, yang hancur dalam bencana nuklir tahun 1986 silam.

    “Kami berulang kali memperingatkan tentang persiapan Kyiv untuk provokasi semacam itu, dan sayangnya, kekhawatiran kami sekali terbukti,” ucap Zakharova.

    “Insiden-insiden ini semakin menunjukkan bahwa teknologi nuklir di tangan rezim kriminal Zelensky memberikan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

    Rekaman CCTV yang diposting oleh Zelensky pekan lalu menunjukkan ledakan terjadi di bagian samping struktur pelindung Chernobyl. Rekaman video CCTV itu tercatat diambil pada Jumat (14/2) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat.

    Video CCTV itu juga menunjukkan kobaran api kecil dan sebuah lubang di bagian atap struktur pelindung itu, serta menunjukkan momen ketika para petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.

    Tonton juga Video: Zelensky Ogah Ikut Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi

    Zelensky pada saat itu menyebut “tingkat radiasi tidak meningkat” akibat kerusakan itu.

    Sementara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan adanya “ledakan” di lokasi itu, dan menyebut “tingkat radiasi di dalam dan di luar tetap normal dan stabil”.

    IAEA yang mengerahkan tim ke Chernobyl sejak Rusia menginvasi Ukraina, telah berulang kali memperingatkan bahaya pertempuran di sekitar PLTN setelah serangan besar-besaran militer Moskow ke Kyiv pada Februari 2022.

    Tonton juga Video: Zelensky Ogah Ikut Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusia Ungkap Isi Pertemuan dengan Pejabat AS di Saudi: Sangat Konstruktif

    Pejabat AS-Rusia Bertemu di Saudi Bahas Perang Ukraina

    Riyadh –

    Para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (18/2) waktu setempat. Pertemuan ini membahas soal perang yang dipicu Moskow di Ukraina, namun tanpa kehadiran langsung para pejabat Kyiv.

    Pejabat kedua negara, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/2/2025), diperkirakan akan membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina dan memulihkan hubungan AS-Rusia. Pembicaraan itu juga bisa membuka jalan bagi pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin nantinya.

    Meski membahas perang Ukraina, para pejabat Kyiv tidak ikut menghadiri pertemuan di Riyadh ini. Otoritas Ukraina sebelumnya menegaskan tidak ada kesepakatan damai yang bisa dibuat atas nama Kyiv di Riyadh.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio memimpin delegasi Washington dalam pertemuan di Riyadh, bersama dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Mike Waltz dan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    Delegasi Moskow dipimpin oleh Menlu Sergey Lavrov, yang didampingi penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov. Kepala dana kekayaan negara Rusia, Kirril Dmitriev, juga turut hadir bersama delegasi Moskow di Riyadh.

    Dijelaskan oleh Ushakov bahwa Dmitriev bergabung dengan delegasi Rusia untuk membahas pertanyaan ekonomi yang mungkin muncul dalam pertemuan itu.

    Dmitriev yang mantan bankir Goldman Sachs lulusan AS ini, berperang dalam kontak awal antara Rusia dan AS pada masa jabatan pertama Trump tahun 2016-2020 lalu. Menjelang pertemuan di Riyadh, dia memuji Trump sebagai “pemecah masalah”.

    Pertemuan di Riyadh ini digelar setelah Trump dan Putin berbicara lewat telepon pekan lalu membahas soal isu Ukraina. Para pejabat AS disebut berupaya menjadikan pembicaraan pada Selasa (18/2) sebagai kontak awal untuk menentukan apakah Rusia serius dalam mengakhiri perang di Ukraina.

    “Ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan awal antara Putin dan Presiden Trump mengenai apakah langkah pertama itu mungkin dilakukan, apa kepentingannya, apakah hal ini dapat dilakukan,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, saat berbicara kepada wartawan di Riyadh.

    Namun Kremlin menyebut pembicaraan itu akan mencakup “seluruh kompleks” hubungan AS-Rusia, serta mempersiapkan pembicaraan mengenai kemungkinan penyelesaian mengenai Ukraina dan pertemuan antara kedua presiden.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei – Halaman all

    Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei – Halaman all

    Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei

    TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan kembali selama konferensi pers pada 17 Februari bahwa Teheran sedang berhubungan dengan otoritas baru di Suriah. 

    Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pihaknya sedang memantau situasi dan akan mengambil langkah lebih lanjut berdasarkan kinerja pemerintahan baru.

    “Fakta bahwa kami mengumumkan bahwa kami berhubungan melalui teman-teman dan partai-partai berkuasa di Suriah bukanlah hal baru,” kata juru bicara Ismail Baghaei. 

    “Pembahasan ini telah menjadi agenda sejak berdirinya pemerintahan Suriah. Kami telah melakukan kontak dengan berbagai negara dan pelaku, baik di Suriah maupun di tingkat regional, untuk memahami dan menganalisis situasi di Suriah dan di tingkat regional,” imbuh Baghaei. 

    “Di sisi lain, kami mencoba melakukan penilaian terhadap langkah-langkah tepat yang perlu diambil dalam kerangka diskusi bilateral,” lanjutnya. 

    “Posisi kami terhadap Suriah tidak dapat diubah. Nasib rakyat Suriah harus ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri dan tanpa campur tangan asing yang merusak. Suriah yang stabil dan aman, bebas dari terorisme dan ekstremisme kekerasan, merupakan kepentingan kawasan dan semua negara di kawasan tersebut,” lanjut juru bicara itu.

    Seraya menambahkan bahwa Iran “memantau dengan saksama perkembangan dalam diskusi bilateral, dan pada saat yang sama, kami tidak terburu-buru dan kami membuat keputusan mengenai langkah-langkah yang perlu kami ambil berdasarkan kinerja pihak-pihak yang berseberangan.” 

    Sejak jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, mantan afiliasi Al-Qaeda Hayat Tahrir al-Sham (HTS) telah mengambil alih kendali atas Suriah. 

    Pemimpinnya, Ahmad al-Sharaa – sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani – ditunjuk sebagai presiden transisi negara tersebut, sementara beberapa pemimpin dan pejabat kelompok ekstremis lainnya telah ditunjuk ke posisi puncak. 

    Pemerintahan baru di Suriah telah melancarkan kampanye kekerasan terhadap kaum minoritas, khususnya komunitas Alawite, dengan dalih untuk menumpas sisa-sisa pemerintahan sebelumnya. Ratusan orang telah terbunuh, ditahan, atau disiksa. 

    Rusia juga telah menjalin kontak erat dengan pemerintah baru Suriah. “Rusia kemungkinan akan mengurangi kehadiran militernya di Suriah,” kata Bloomberg mengutip sumber yang terpercaya pada hari Senin. 

    Laporan tersebut muncul setelah ketidakpastian baru-baru ini mengenai nasib pangkalan militer Moskow di Suriah. 

    “Moskow hampir mencapai kesepakatan dengan pemerintah baru Suriah yang akan memungkinkannya mempertahankan sejumlah staf dan peralatan di negara tersebut,” tambahnya. 

    Laporan dari bulan Desember menunjukkan bahwa Moskow telah berkomunikasi dengan pejabat di Damaskus untuk mempertahankan pangkalan militernya di Suriah, terutama pangkalan udara utama Hmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia dan pangkalan angkatan laut Tartous.

    Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Sharaa melalui telepon pada 12 Februari. 

    “Kedua belah pihak melakukan pertukaran pandangan yang substantif mengenai situasi terkini di Suriah,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Kremlin. “Pihak Rusia menekankan posisi berprinsipnya dalam mendukung persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial negara Suriah.”

    Baik Rusia maupun Iran memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah sebelumnya melawan kelompok-kelompok ekstremis selama perang 14 tahun yang didukung AS dan Turki melawan Suriah. 

    “Iran tidak menyembunyikan fakta bahwa ada komunikasi antara negara itu dan otoritas baru di Suriah, dan negara itu tetap pada pendiriannya tentang hak rakyat Suriah untuk menentukan nasib mereka dan bentuk rezim mereka. Sikap ini telah berlaku sejak awal krisis. Dan dalam fase keterlibatan, semua pihak adalah mitra,” tulis jurnalis Lebanon Khalil Nasrallah.

    “Namun, warga Suriah harus menyadari siapa yang mencampuri urusan mereka. Apa yang dilakukan Amerika di negara mereka, dan apa yang dilakukan entitas pendudukan Israel di wilayah selatan negara mereka?! Selain itu, beberapa negara regional juga,” lanjutnya.

    Sejak jatuhnya pemerintahan Assad, Israel dengan cepat memperluas pendudukannya di Suriah, menyapu wilayah selatan negara itu dan melancarkan kampanye serangan udara dan penyerangan yang merusak. 

    Tel Aviv telah berjanji untuk mempertahankan kehadirannya yang tidak terbatas di Suriah selatan. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB – Halaman all

    Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB – Halaman all

    Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB

    TRIBUNNEWS.COM- Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengisyaratkan bahwa “fase panas” krisis Ukraina akan segera berakhir, dengan mengutip perubahan upaya diplomatik global setelah pemerintahan Republik berkuasa di Amerika Serikat.

    Rusia telah menegaskan kembali posisinya bahwa Ukraina harus menjadi negara yang didemiliterisasi, netral, dan tetap berada di luar aliansi militer mana pun, menurut Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia. Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Senin, Nebenzia menyatakan:

    “Ukraina di masa depan seharusnya menjadi negara yang didemiliterisasi, netral, dan tidak tergabung dalam blok atau aliansi mana pun.”

    Komentarnya muncul di tengah meningkatnya diskusi internasional mengenai masa depan perang di Ukraina, karena pembicaraan diplomatik mendapatkan momentum menyusul perubahan politik di Washington.

    Rusia Melihat Berakhirnya Pertempuran, Namun Tidak Ada Jaminan Perdamaian
    Nebenzia menyarankan bahwa “fase panas” krisis Ukraina dapat segera berakhir, dengan mengutip upaya diplomatik global yang berubah setelah pemerintahan Republik berkuasa di Amerika Serikat. Ia berkomentar:

    “Kita semua melihat proses apa yang sedang berlangsung di dunia saat ini setelah Pemerintahan Republik di Amerika Serikat berkuasa. Seperti yang telah kita serukan selama beberapa bulan terakhir, diplomasi akhirnya terlibat aktif dalam permainan ini. Ada kemungkinan bahwa fase panas krisis Ukraina akan segera berakhir.”

    Meski demikian, Nebenzia memperingatkan bahwa gencatan senjata atau pembekuan konflik di sepanjang garis depan saat ini tidak akan cukup untuk memastikan resolusi yang langgeng.

    Moskow Nyatakan Wilayah Ukraina “Hilang Tak Terelakkan”

    Rusia juga menegaskan kembali kedaulatan atas beberapa bekas wilayah Ukraina, dengan Nebenzia menyatakan bahwa Ukraina telah kehilangan kendali secara permanen atas wilayah yang dianeksasi Moskow setelah invasi tahun 2022.

    “Ukraina kini telah kehilangan tidak hanya Krimea, tetapi juga Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye, yang menjadi bagian dari Rusia. Oleh karena itu, perlu untuk memperbaiki situasi di wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kendali Kiev.”

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak bermaksud merundingkan status wilayah tersebut, sehingga semakin mempersulit prospek perundingan damai.

    Ketegangan Diplomatik Meningkat di Tengah KTT Keamanan Paris
    Sikap baru Kremlin muncul saat para pemimpin Eropa bertemu di Paris untuk membahas keamanan Ukraina dan masa depan strategi pertahanan Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendesak negara-negara Eropa untuk meningkatkan upaya mereka, dengan memperingatkan bahwa perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap Ukraina berarti Eropa harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanannya sendiri.

    Kekhawatiran utama di antara para pemimpin Eropa adalah bahwa Washington telah setuju untuk mengadakan perundingan dengan Rusia di Arab Saudi tanpa melibatkan perwakilan Eropa atau Ukraina. Hal ini telah memicu kekhawatiran bahwa Moskow dapat memaksakan tuntutannya agar NATO menarik diri dari Eropa Timur, sementara tidak melibatkan Kyiv dalam proses pengambilan keputusan.

    Pada saat yang sama, negara-negara Eropa sedang memperdebatkan kemungkinan pengerahan 25.000 hingga 30.000 personel militer ke Ukraina, meskipun mereka tidak akan ditempatkan di dekat garis depan. Usulan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post , diharapkan akan dibahas pada pertemuan puncak Paris, di mana Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya sedang mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan keamanan Ukraina.

    Swedia juga telah mengisyaratkan keterbukaannya untuk mengirim pasukan sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian setelah kesepakatan resmi tercapai. Menteri Luar Negeri Maria Malmer Stenergard menyatakan:

    “Pertama-tama, kita harus sepakat tentang perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati hukum internasional dan Ukraina … Begitu perdamaian ini tercapai, kita harus memastikan bahwa perdamaian itu dipertahankan. Dalam hal ini, pemerintah kita tidak mengesampingkan apa pun.”

    Rusia Menolak Kehadiran Militer Barat di Ukraina

    Moskow telah bereaksi negatif terhadap setiap diskusi mengenai pasukan Barat yang dikerahkan di Ukraina, dengan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) sebelumnya mengklaim bahwa Barat sedang mempersiapkan untuk mengirim 100.000 tentara dengan kedok penjaga perdamaian.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa misi penjagaan perdamaian apa pun harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Ia menyatakan pada bulan November:

    “Pengerahan pasukan penjaga perdamaian hanya mungkin dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Zelensky Kunjungi Arab Saudi Usai Pertemuan Pejabat Rusia-AS di Saudi

    Zelensky Kunjungi Arab Saudi Usai Pertemuan Pejabat Rusia-AS di Saudi

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan mengunjungi Arab Saudi pada hari Rabu (19/2/2025), sehari setelah pertemuan di kerajaan tersebut antara para pejabat tinggi Rusia dan Amerika Serikat.

    Zelensky telah mengumumkan rencana kunjungan itu beserta persinggahan di Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki minggu lalu, tanpa menyebutkan tanggalnya. Pemimpin Ukraina itu menambahkan bahwa ia tidak punya rencana untuk bertemu dengan para pejabat Rusia atau AS di Saudi.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/2/2025), juru bicara Zelensky, Sergiy Nykyforov mengatakan Zelensky akan mengunjungi Arab Saudi bersama istrinya, sebagai bagian dari kunjungan resmi yang “telah direncanakan sejak lama”.

    Perjalanannya ke Saudi akan dilakukan satu hari setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan pejabat-pejabat AS, sebagai bagian dari apa yang dikatakan Kremlin sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan Moskow dengan Washington.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendarat pada hari Senin lalu di Arab Saudi, di mana ia akan berbicara dengan para pejabat Saudi tentang Gaza.

    Sementara itu, Zelensky mengatakan pada hari Senin lalu, bahwa ia telah mengadakan “percakapan yang berarti dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi.” UEA telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran tahanan Rusia dan Ukraina. Zelensky mengatakan mediasi UEA tersebut telah “menyelamatkan banyak nyawa.”

    Ia juga mengatakan kedua pihak telah menandatangani dokumen kerja sama ekonomi dan membahas isu-isu kemanusiaan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu