kab/kota: Moskow

  • Inggris Siap Kirim Militer untuk Jamin Keamanan Ukraina, AS Ogah Bantu jika Bentrok dengan Rusia – Halaman all

    Inggris Siap Kirim Militer untuk Jamin Keamanan Ukraina, AS Ogah Bantu jika Bentrok dengan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan AS enggan membantu Inggris jika Inggris mengerahkan pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian dengan Rusia.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih pada hari Kamis (27/2/2025), di mana mereka membahas rencana untuk mencapai apa yang disebutnya sebagai perdamaian yang tangguh dan adil.

    “Saya bekerja sama erat dengan para pemimpin Eropa lainnya dalam hal ini, dan saya yakin bahwa Inggris siap mengerahkan pasukan darat dan pesawat udara untuk mendukung kesepakatan ini, bekerja sama dengan sekutu-sekutu kami, karena itulah satu-satunya cara agar perdamaian dapat bertahan lama,” kata Keir Starmer kepada wartawan.

    Namun, Donald Trump mengabaikan pertanyaan mengenai apakah AS akan memberikan bantuan jika pengerahan pasukan tersebut menyebabkan bentrokan dengan pasukan Rusia, dan mengatakan Inggris tidak membutuhkan banyak bantuan.

    “Mereka dapat mengurus diri mereka sendiri dengan sangat baik… Kedengarannya seperti mengelak, tetapi sebenarnya tidak mengelak. Anda tahu, Inggris adalah tentara yang luar biasa, militer yang luar biasa, dan mereka dapat mengurus diri mereka sendiri,” kata Trump.

    “Jika mereka membutuhkan bantuan, saya akan selalu bersama Inggris, oke? Saya akan selalu bersama mereka – tetapi mereka tidak membutuhkan bantuan,” lanjutnya, seperti diberitakan Pravda.

    Keir Starmer kemudian memuji hubungan AS-Inggris sebagai aliansi terbesar di dunia untuk kesejahteraan dan keamanan.

    “Kapan pun diperlukan, kami benar-benar saling mendukung…” kata Keir Starmer.

    “Bisakah kalian melawan Rusia sendirian?” sela Donald Trump sambil menoleh ke Keir Starmer sambil tersenyum.

    Keir Starmer kemudian tertawa kecil dan disambut tawa hadirin sebelum Donald Trump beralih ke pertanyaan lain.

    Sebelumnya, Rusia mengomentari usulan Donal Trump untuk mengirim pasukan perdamaian jika Rusia-Ukraina mencapai perjanjian damai dan menolak jika ada pasukan negara Eropa terutama negara anggota NATO yang dikerahkan ke Ukraina.

    Rusia mengatakan pasukan tersebut akan diperlakukan sebagai kombatan reguler.

    “Kehadiran pasukan bersenjata dari negara-negara NATO, bahkan di bawah bendera Uni Eropa atau sebagai bagian dari kontingen nasional sama sekali tidak dapat diterima oleh Moskow,” kata Vassily Nebenzia, utusan Moskow untuk PBB, pada awal bulan ini.

    Rusia telah berulang kali menentang pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina, dengan memperingatkan bahwa tanpa mandat PBB, mereka akan dianggap sebagai target yang sah.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • AS Deportasi Pria Perampok 1,5 Juta Dollar AS Buronan Moskow

    AS Deportasi Pria Perampok 1,5 Juta Dollar AS Buronan Moskow

    JAKARTA – Amerika Serikat mendeportasi seorang pria Rusia yang dicari Moskow atas tuduhan perampokan bersenjata.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, jaksa agung Rusia mengatakan Dmitry Koshelev dideportasi dari AS dan akan tiba di Moskow, Rusia, melalui Kairo.

    Dilansir Reuters, Kamis, 27 Februari, Koshelev merupakan bagian dari kelompok yang mencuri $1,5 juta di bawah todongan senjata dari seorang kurir di bandara Pulkovo St Petersburg pada tahun 2014, saat berpakaian seperti anggota pasukan khusus Rusia.

    Pelaku kemudian muncul di AS, di mana dia dihukum karena pelanggaran imigrasi dan dideportasi atas inisiatif Rusia.

    Langkah ini dilakukan di tengah menghangatnya hubungan antara AS dan Rusia, di mana para diplomatnya bertemu di Turki pada Kamis sebagai bagian dari dialog yang lebih luas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan mengakhiri perang di Ukraina.

    Mencairnya hubungan juga menyebabkan pertukaran tahanan awal bulan ini, dengan AS membebaskan taipan mata uang kripto Rusia dengan imbalan seorang guru sekolah AS yang telah dipenjara di Rusia karena tuduhan narkoba.

  • Analisis – di Bawah Trump, Amerika Punya Teman Baru: Rusia, Korea Utara, dan Belarus – Halaman all

    Analisis – di Bawah Trump, Amerika Punya Teman Baru: Rusia, Korea Utara, dan Belarus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Langkah terbaru Presiden AS Donald Trump mungkin menunjukkan siapa saja sekutu barunya dalam masa jabatan keduanya, menurut analisis dari The New York Times.

    Dalam sebuah keputusan yang tak biasa, Trump meminta Amerika Serikat untuk memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina pada peringatan tiga tahun perang tersebut.

    Beberapa negara yang berpihak kepada Rusia dalam hal ini antara lain Korea Utara, Belarus, dan Sudan.

    Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, dan mayoritas dunia, mendukung resolusi tersebut.

    Hanya sebulan setelah menjabat, Trump mulai menggeser posisi Amerika di panggung internasional.

    AS kini berada di kubu negara-negara yang dianggap terisolasi oleh dunia, dan menjauh dari negara-negara sahabat tradisionalnya sejak Perang Dunia II.

    Pegeseran hubungan dengan sekutu lama ini memiliki dampak besar bagi kebijakan luar negeri Amerika di masa depan. 

    Meski para pemimpin Eropa seperti dari Polandia, Prancis, dan Inggris berusaha mendekati Trump, mereka kini menghadapi kenyataan bahwa nilai-nilai Trump berbeda dengan mereka, atau bahwa prioritas AS kini tidak sejalan dengan kepentingan mereka.

    Jika Amerika Serikat terus merangkul negara-negara yang terisolasi secara internasional seperti Rusia, maka Eropa, Kanada, dan sekutu Asia seperti Jepang dan Korea Selatan mungkin terpaksa mencari aliansi baru.

    Sementara itu, kedekatan Trump dengan Rusia memberikan kesempatan bagi Moskow untuk keluar dari isolasi diplomatik yang berusaha dibangun oleh Barat sejak invasinya ke Ukraina.

    Susan E. Rice, mantan duta besar PBB di bawah Barack Obama, menuduh Trump terang-terangan menuruti kehendak Rusia.

    “Trump menyelaraskan Amerika dengan musuh-musuh kita dan melawan sekutu-sekutu perjanjian kita,” kata Rice.

    “Kita semua harus bertanya mengapa?”

    Langkah Amerika untuk menentang resolusi PBB pada hari Senin (24/2/2025) mengejutkan para pemimpin Eropa.

    AS, bersama China dan Rusia, memberikan suara mentang resolusi, sementara Inggris, Prancis, dan sebagian besar negara Eropa lainnya abstain.

    Bahkan di dalam Partai Republik, beberapa anggota terpaksa menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka.

    Senator John Curtis dari Utah mengungkapkan kekhawatirannya.

    “Saya sangat prihatin dengan hasil pemungutan suara di PBB hari ini yang menempatkan kita di pihak yang sama dengan Rusia dan Korea Utara,” katanya di media sosial.

    Penasihat Trump berargumen bahwa sang presiden sedang melakukan negosiasi rumit untuk mengakhiri perang.

    Mereka mengklaim bahwa pendekatan Trump, yang berbeda dari presiden sebelumnya, pasti akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik.

    “Presiden Trump tahu cara membuat kesepakatan lebih baik dari siapa pun yang pernah memimpin negara ini,” kata Karoline Leavitt, juru bicara Gedung Putih.

    Namun, Trump tampaknya lebih memilih untuk mendekati Putin, bahkan menyalahkan Ukraina atas perang tersebut, dan menyebut Presiden Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilihan umum.”

    Sikap Trump yang lebih ramah terhadap otokrat seperti Putin dan Kim Jong Un semakin jelas ketika ia mengabaikan kritik terhadap Rusia.

    Sementara Trump dengan ramah menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, harapan Eropa untuk meyakinkan Trump tetap rendah.

    Pada akhirnya, Trump terlihat lebih tertarik pada aliansi dengan Rusia dan Korea Utara, daripada mempertahankan hubungan dengan sekutu tradisional Amerika.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Asa Zelensky Ingin Ukraina Masuk NATO Dihempaskan Trump

    Asa Zelensky Ingin Ukraina Masuk NATO Dihempaskan Trump

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menaruh asa agar Ukraina bisa bergabung dengan aliansi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghempaskan asa Zelensky.

    Pernyataan Zelensky ini, seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (24/2/2025), disampaikan Zelensky dalam konferensi pers yang digelar di Kyiv pada Minggu (23/2) waktu setempat, menjelang peringatan tahun ketiga invasi Rusia terhadap Ukraina, yang dimulai Februari 2022 lalu.

    “Jika ada perdamaian bagi Ukraina, jika Anda benar-benar membutuhkan saya untuk meninggalkan jabatan saya, saya siap,” kata Zelensky, yang tampak kesal ketika ditanya dalam konferensi pers apakah dia siap meninggalkan jabatannya jika itu berarti menjamin perdamaian.

    Zelensky rela menukar keanggotaan NATO dengan pengunduran dirinya.

    “Saya bisa menukarnya dengan (keanggotaan) NATO, jika kondisi itu ada, segera,” ucapnya menambahkan.

    Bagaimana tanggapan Donald Trump? Baca halaman selanjutnya.

    Ukraina Mau Jadi Anggota NATO

    Foto: Presiden Ukraina Zelensky (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)

    Selama ini, Zelensky menyerukan agar Ukraina diberikan keanggotaan NATO sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. Namun aliansi yang dipimpin AS itu enggan membuat janji.

    Baru-baru ini, Zelensky menghadapi kritikan keras dari pemerintahan baru AS. Dia juga mengatakan ingin bertemu Presiden Donald Trump sebelum sang Presiden AS itu melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Zelensky bahkan terlibat perang kata-kata dengan Trump sejak para pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi pekan lalu untuk membahas perang Ukraina, namun tanpa mengajak Kyiv.

    Pertemuan itu mengguncang kebijakan Barat yang mengisolasi Moskow dan memicu kemarahan Ukraina juga negara-negara Eropa.

    Trump Hempaskan Harapan Zelensky

    Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak untuk menawarkan jaminan keamanan AS ataupun keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hal ini disampaikannya seiring rencana lawatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke AS guna menandatangani kesepakatan penyerahan sumber daya alam.

    Trump mengatakan bahwa sekutu-sekutu Eropa yang akan bertanggung jawab atas keamanan Ukraina.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025), berpidato di hadapan wartawan dalam rapat kabinet, Trump mengatakan Zelensky akan berkunjung pada hari Jumat mendatang dan menandatangani perjanjian penyerahan mineral tanah jarang yang digunakan dalam kedirgantaraan dan teknologi lainnya.

    Trump pun mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan yang lebih formal, seperti yang diminta oleh pemerintah Ukraina.

    “Saya tidak akan memberikan jaminan keamanan yang berlebihan,” kata Trump.

    “Kita akan meminta Eropa untuk melakukan itu,” kata Trump. “Eropa adalah tetangga sebelah mereka, tetapi kita akan memastikan semuanya berjalan dengan baik,” imbuh Trump.

    Ketika ditanya konsesi apa yang perlu diberikan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, Trump mengesampingkan keanggotaan Ukraina di NATO. Dia bahkan mengulangi pendirian Rusia bahwa masalah tersebut menjadi pemicu invasi ke Ukraina.

    “NATO — Anda bisa melupakannya,” kata Trump. “Saya pikir mungkin itulah alasan semuanya ini dimulai,” cetus Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 3 Alasan AS Kini Dukung Rusia untuk Melawan Ukraina

    3 Alasan AS Kini Dukung Rusia untuk Melawan Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS), yang kini dipimpin oleh Presiden Donald Trump, telah berubah haluan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Washington kini mulai mendukung Moskow.

    Lalu apa sebabnya? Berikut beberapa alasan mengapa AS kini terlihat mendukung Ukraina, dirangkum CNBC Indonesia dari beragam sumber, Kamis (27/2/2025).

    AS Ingin Segera Akhiri Perang Ukraina

    Sejak menjabat, pemerintahan Trump mengatakan bahwa mereka setuju untuk mengadakan lebih banyak pembicaraan dengan pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini dilakukan untuk mengakhiri perang di Ukraina. 

    Pada pertengahan Februari lalu, AS dan Rusia telah melakukan pertemuan yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan, empat setengah jam di ibu kota Saudi berlangsung, Rusia memperkeras tuntutannya, terutama menegaskan tidak akan menoleransi aliansi NATO yang memberikan keanggotaan bagi Ukraina.

    Ini adalah pertama kalinya pejabat AS dan Rusia duduk bersama untuk membahas cara menghentikan konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II (PD 2). Perlu diketahui penghentian perang yang AS danai, termasuk Ukraina, menjadi salah satu program kampanye Trump.

    Meski demikian, sebenarnya pembicaraan itu sendiri tidak mengajak Ukraina di dalamnya. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa ia telah menunda kunjungan ke Arab Saudi yang direncanakan pada hari Rabu hingga bulan depan.

    Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan keputusan tersebut dibuat untuk menghindari pemberian “legitimasi” bagi perundingan AS-Rusia. Kyiv mengatakan perundingan tentang cara mengakhiri perang tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan Ukraina.

    Trump Buka-bukaan ‘Kangen’ Putin, Ingin Rusia Kembali Geng G-8

    Beberapa waktu lalu Trump mengaku menginginkan kehadiran Rusia kembali dalam kelompok negara-negara ekonomi terkuat dunia, G8. Hal ini terjadi saat Trump terus memberikan sinyal bahwa dirinya akan memperbaiki hubungan antara Washington dan Moskow yang memburuk pasca perang Ukraina.

    Dalam pernyataannya, Trump menegaskan kembali bahwa bergabungnya Rusia di G8 adalah sesuatu yang penting. Diketahui, Rusia sempat dikeluarkan dari kelompok itu pada tahun 2014 setelah melakukan aneksasi terhadap wilayah Semenanjung Krimea dari Ukraina.

    “Saya ingin mereka kembali. Saya pikir adalah sebuah kesalahan untuk menyingkirkan mereka. Begini, ini bukan masalah menyukai Rusia atau tidak menyukai Rusia. Ini adalah G8,” kata Trump di Gedung Putih pekan lalu, seperti dikutip Russia Today.

    Rusia menjadi anggota kelompok tersebut pada tahun 1997. Anggota kelompok itu sendiri juga meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS, dan UE.

    Trump telah berulang kali mengkritik pengecualian Rusia dari kelompok itu dan melontarkan gagasan untuk mengembalikannya selama masa jabatan pertamanya. Pada saat itu, usulan tersebut ditolak oleh anggota klub G7 lainnya. Sementara Moskow sendiri tampaknya tidak menunjukkan minat untuk kembali.

    Ingin Bekerja Sama di Bidang Ekonomi dengan Rusia

    Ekonomi Rusia diketahui mengalami tekanan seiring dengan stimulus fiskal yang besar, suku bunga yang melonjak, inflasi yang sangat tinggi, dan sanksi Barat berdampak buruk pascaserangan Moskow ke Ukraina. Namun, setelah tiga tahun perang, AS justru bisa memainkan peran baru sebagai juru selamat.

    Trump mendorong kesepakatan cepat untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan mengambil sejumlah pernyataan keras kepada Ukraina, yang disalahkan atas terjadinya perang itu. Trump juga disebut sedang mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap Moskow.

    “Dorongan Washington muncul saat Moskow menghadapi dua pilihan yang tidak diinginkan,” menurut mantan wakil ketua bank sentral Rusia, Oleg Vyugin, kepada Reuters, awal pekan ini.

    “Rusia dapat menghentikan peningkatan pengeluaran militer saat menekan untuk mendapatkan wilayah di Ukraina atau mempertahankannya dan membayar harganya dengan pertumbuhan yang lambat selama bertahun-tahun, inflasi yang tinggi, dan standar hidup yang menurun, yang semuanya membawa risiko politik.”

    Meskipun pengeluaran pemerintah biasanya merangsang pertumbuhan, pengeluaran non-regeneratif untuk rudal dengan mengorbankan sektor sipil telah menyebabkan pemanasan berlebihan. Hal ini kemudian membuat suku bunga sebesar 21% memperlambat investasi perusahaan dan inflasi tidak dapat dijinakkan.

    “Karena alasan ekonomi, Rusia tertarik untuk menegosiasikan akhir diplomatik dari konflik tersebut,” tutur Vyugin.

    “(Ini) akan menghindari peningkatan lebih lanjut dalam pendistribusian ulang sumber daya yang terbatas untuk tujuan yang tidak produktif. Itulah satu-satunya cara untuk menghindari stagflasi.”

    Meskipun Rusia tidak mungkin dengan cepat mengurangi pengeluaran pertahanan, prospek kesepakatan dengan AS akan meredakan tekanan ekonomi lainnya. Ini dapat membawa keringanan sanksi dan akhirnya kembalinya perusahaan-perusahaan Barat.

    “Rusia akan enggan menghentikan pengeluaran untuk produksi senjata dalam semalam, takut menyebabkan resesi, dan karena mereka perlu memulihkan angkatan darat,” tutur Alexander Kolyandr, peneliti di Pusat Analisis Kebijakan Eropa (CEPA).

    “Tetapi dengan melepaskan beberapa tentara, itu akan sedikit mengurangi tekanan dari pasar tenaga kerja. Tekanan inflasi juga dapat mereda karena prospek perdamaian dapat membuat Washington kurang mungkin memberlakukan sanksi sekunder pada perusahaan-perusahaan dari negara-negara seperti China, membuat impor lebih mudah dan, oleh karena itu, lebih murah.”

    (sef/sef)

  • Kim Jong Un Diam-Diam Kembali Kirim 10.000 Tentara Tambahan ke Rusia Untuk Gempur Ukraina – Halaman all

    Kim Jong Un Diam-Diam Kembali Kirim 10.000 Tentara Tambahan ke Rusia Untuk Gempur Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un kembali kepergok mengirimkan 10.000 tentara tambahan ke Rusia untuk membantu pasukan Putin melawan Ukraina.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Badan Intelijen Korea Selatan, Badan Intelijen Nasional (National Intelligence Service/NIS), Kamis (27/2/2025).

    NIS tak mengungkap berapa jumlah tentara yang dikirim Korut ke Rusia selama bulan Februari ini.

    Namun menurut informasi yang beredar menyebutkan, lebih dari 10 ribu tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia tepatnya ke wilayah Kursk sejak tahun lalu.

    Adapun para pasukan Korsel itu diberangkatkan menuju Kursk dengan menggunakan kapal kargo dan pesawat militer Rusia.

    “Pasukan Korea Utara dikerahkan kembali ke garis depan Kursk pada awal Februari setelah jeda sekitar satu bulan,” jelas laporan NIS mengutip dari The Korea Herald.

    “Jumlah pastinya masih dikaji, tetapi ada penambahan pengerahan,” imbuh badan tersebut.

    Sebelum isu ini mencuat, pada awal Januari lalu pasukan Korut yang dikerahkan Rusia sempat absen dari garis depan Kursk, tempat mereka terlibat aktif dalam pertempuran.

    Laporan dari Ukraina menunjukkan bahwa pasukan Korea Utara tengah berjuang untuk mempertahankan posisi mereka.

    Ini lantaran sebanyak 4.000 pasukan dilaporkan tewas di medan pertempuran, selain lonjakan korban tewas para pasukan yang berada di Kursk juga mengeluhkan kesulitan logistik.

    Alasan ini yang membuat Pyongyang harus menarik pasukannya dari medan pertempuran Kursk.

    Tentara Korut Diiming-Imingi Gaji Rp 31 Juta Per Bulan

    Rusia diketahui menjanjikan bayaran sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 31 Juta per bulan bagi tentara Korea Utara (Korut) yang bersedia untuk ditugaskan ke Kursk garda depan konflik Rusia dan Ukraina.

    Jumlah gaji yang dibayarkan oleh Moskow menunjukkan peningkatan fantastis hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan gaji sebelumnya.

    Di mana pada bulan lalu, Radio Free Asia melaporkan bahwa gaji rata-rata untuk personel militer Korut hanya berkisar antara 100 dan 300 won.

    Namun demi memikat prajurit Korut agar mau bergabung ke garda depan konflik Rusia, Presiden Vladimir Putin mulai menaikkan gaji para tentara bayaran asal Korut.

    Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, atau NIS, mencatat sejauh ini lebih dari 3.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia.

    Jumlah tersebut diperkirakan bertambah, mencapai 10.000 prajurit pada bulan Desember 2024.

    Alasan Korut Kirim Pasukan ke Rusia

    Namun tak berselang lama Korut kembali mengirim pasukannya ke Rusia.

    Selain mengirim pasukan, hubungan ini juga mencakup pertukaran teknologi militer dan senjata.

    Beberapa laporan menyebutkan bahwa Korea Utara mungkin mengirim amunisi atau peralatan militer lainnya ke Rusia sebagai imbalan atas bantuan teknologi atau senjata canggih dari Rusia.

    Kim Jong Un mungkin melihat perang Rusia-Ukraina sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Asia dan dunia dengan mendekatkan diri kepada Rusia.

    Melalui aliansi ini, Korea Utara bisa mendapatkan keuntungan lebih dalam hal sumber daya, teknologi, dan pengaruh politik di kawasan.

    Dengan mengirim pasukan ke Rusia, Kim Jong Un juga menunjukkan bahwa Korea Utara tetap berperan aktif dalam geopolitik dunia meskipun berada di bawah sanksi dan tekanan internasional.

    Ini memberikan pesan kepada negara-negara besar lainnya bahwa Korea Utara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan global, meskipun dalam keterbatasan.

    Lebih dari itu, dengan mengirim pasukan ke Rusia hal tersebut dapat memperkuat hubungan dengan Rusia, sebagai langkah strategis dalam menghadapi tekanan internasional, terutama dari negara-negara Barat yang memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Putin di Atas Angin, Trump Tak Mau Jamin Keamanan Ukraina

    Putin di Atas Angin, Trump Tak Mau Jamin Keamanan Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan memberikan jaminan keamanan yang signifikan kepada Ukraina, yang sedang berperang melawan Rusia. Hal ini disampaikan menjelang kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke AS untuk membuat kesepakatan mineral penting.

    Dalam pernyataannya, Rabu (26/2/2025), Trump mengatakan jaminan keamanan Ukraina akan diserahkan kepada negara-negara Eropa. Ia menyebut AS tidak akan melangkah lebih jauh lagi dalam mendukung Kyiv.

    “Saya tidak akan memberikan jaminan keamanan yang terlalu banyak. Kami akan meminta Eropa untuk melakukannya,” kata Trump dikutip Al Jazeera.

    Zelensky sebelumnya mengatakan bahwa perjanjian ekonomi awal antara Ukraina dan AS sudah siap. Namun ia mencatat bahwa kesepakatan itu belum mencakup jaminan keamanan AS yang dipandang Kyiv penting untuk mengakhiri perang dengan Rusia.

    “Kesepakatan penuh dapat bergantung pada hasil pembicaraan dengan Trump akhir minggu ini di Washington. Kesepakatan ini bisa menjadi sukses besar atau bisa lolos begitu saja. Dan keberhasilan besar itu bergantung pada pembicaraan kita dengan Presiden Trump,” ucapnya.

    Menurut laporan media, perjanjian tersebut akan memberikan Washington akses ke mineral penting di Ukraina sebagai kompensasi atas bantuan AS dalam perang Kyiv melawan Rusia yang dimulai pada Februari 2022. Gedung Putih telah memberikan tekanan berat kepada Kyiv untuk mengakses cadangan mineralnya yang sangat besar.

    Kesepakatan ini merupakan inti dari upaya Ukraina untuk memastikan dukungan kuat dari Trump saat presiden baru AS itu berupaya mengakhiri perang Rusia di Ukraina dengan cepat. Zelensky mengatakan kepada wartawan di Kyiv bahwa kerangka kesepakatan ekonomi dengan AS akan tunduk pada ratifikasi parlemen Ukraina.

    Di sisi lain, kunjungan ini juga dilakukan setelah seminggu yang dramatis saat kedua pemimpin saling bertukar pernyataan bermusuhan. Trump bahkan menyebut Zelensky sebagai ‘diktator’ dan meminta pembayaran kembali atas bantuan miliaran dolar kepada Kyiv selama perang.

    “Pemerintahan sebelumnya menempatkan kita dalam posisi yang sangat buruk, tetapi kita telah mampu membuat kesepakatan di mana kita akan mendapatkan kembali uang itu dan banyak uang di masa mendatang,” kata Trump.

    Trump juga mengesampingkan prospek Ukraina bergabung dengan aliansi militer NATO. Menurutnya, hal ini merupakan biang keladi serangan Moskow kepada Kyiv dimulai.

    “NATO, Anda dapat melupakannya. Saya pikir itu mungkin alasan semuanya dimulai,” pungkasnya.

    Melaporkan sebelumnya dari Kyiv, Charles Stratford dari Al Jazeera mengatakan tampaknya Zelensky ‘masih memiliki pertanyaan’ mengenai hubungan AS-Ukraina di masa depan. Menurutnya, masih banyak kesepakatan teknis yang diperlukan untuk menjelaskan lebih rinci kerangka kerja sama antara kedua negara.

    “Ukraina berharap jika AS memiliki aset besar di negara itu, maka AS akan lebih terbuka dalam memberikan dukungan. Namun, Zelensky masih memiliki pertanyaan mengenai apakah dukungan itu akan berupa, misalnya, pembelian senjata dari AS,” katanya.

    Sementara diskusi tentang kesepakatan mineral sedang berlangsung, Rusia juga berusaha merayu Trump dengan memberikan pujian kepada pemimpin AS tersebut dan mendorong investasi Amerika dalam sumber daya alam di wilayah Ukraina yang dikuasai oleh pasukan Rusia.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pejabat AS dan Rusia akan bertemu di Istanbul pada hari Kamis untuk membahas sengketa bilateral yang dianggap penting oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri perang Ukraina.

    (luc/luc)

  • Respons Uni Eropa usai Donald Trump Ancam akan Pungut Tarif Impor 25 Persen – Halaman all

    Respons Uni Eropa usai Donald Trump Ancam akan Pungut Tarif Impor 25 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan rencananya untuk mengenakan tarif impor sebesar 25 persen pada barang-barang dari Uni Eropa. 

    “Kami akan segera mengumumkannya,” kata Trump pada Kamis (27/2/2025), dikutip dari BBC.

    Tarif ini akan berlaku untuk mobil dan barang lainnya.  Uni Eropa merespons dengan tegas rencana Trump.

    Blok tersebut menyatakan akan segera bereaksi terhadap tarif yang dianggap tidak dapat dibenarkan. 

    Di sisi lain, Presiden AS juga mengkritik kebijakan Uni Eropa yang menurutnya merugikan eksportir AS, terutama di sektor makanan dan mobil. 

    Uni Eropa membantah klaim tersebut dengan menyatakan pasar regional mempermudah bisnis bagi perusahaan AS. 

    “Kami siap bermitra jika Anda mengikuti aturan, tetapi kami juga akan melindungi konsumen dan bisnis kami,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari Al Jazeera.

    Trump berencana menggunakan pungutan tarif ini untuk mendorong manufaktur AS, mengumpulkan dana, dan menekan negara-negara lain untuk mengubah kebijakan yang tidak disukainya. 

    Tobin Marcus, kepala kebijakan dan politik AS di Wolfe Research mengatakan, ancaman tarif 25 persen ini mencerminkan kisaran tertinggi yang pernah disebutkan Trump. 

    “Ini angka yang mengkhawatirkan dan dapat merusak hubungan perdagangan trans-Atlantik,” kata Marcus.

    ‘Menipu’ Amerika

    Trump mengatakan bahwa tarif akan dikenakan pada impor dari Uni Eropa, dengan klaim bahwa blok tersebut diciptakan untuk “menipu” AS. 

    Carl Bildt, mantan Perdana Menteri Swedia mengatakan, pandangan Trump tentang Uni Eropa sangat menyimpang, padahal tujuan pembentukannya adalah untuk mencegah perang di Eropa. 

    Serangan perdagangan Trump ini terjadi di tengah ketegangan antara Washington dan Brussels mengenai kebijakan “America First” yang diterapkan pemerintahannya. 

    Pada pertemuan kabinetnya, Trump menegaskan bahwa keputusan tarif telah dibuat dan akan segera diumumkan. 

    Ia juga mengkritik Uni Eropa karena tidak menerima mobil dan produk pertanian AS, sementara AS mengambil “segalanya dari mereka.” 

    Saat ini, Uni Eropa mengenakan tarif 10 persen pada kendaraan impor AS.

    Komisi Eropa menegaskan akan melindungi pasar dari hambatan yang tidak adil terhadap perdagangan bebas. 

    Trump juga menambah kekhawatiran terkait komitmennya terhadap keamanan Eropa dan masa depan NATO.

    Ia sempat dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyerang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. 

    Banyak pejabat di Kyiv dan Brussels khawatir Trump akan membuat kesepakatan damai yang menguntungkan Rusia, termasuk membiarkan Moskow mempertahankan wilayah Ukraina yang direbut. 

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, berusaha meredakan kekhawatiran tentang masa depan NATO dan mendorong negara-negara Eropa untuk lebih banyak berinvestasi dalam pertahanan mereka sendiri. 

    “NATO tidak dalam bahaya, namun negara-negara Eropa harus lebih serius dalam menginvestasikan dana untuk pertahanan mereka,” kata Rubio.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Serangan Drone Ukraina Hantam Belgorod Rusia, 1 Orang Tewas

    Serangan Drone Ukraina Hantam Belgorod Rusia, 1 Orang Tewas

    Jakarta

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa militernya telah menembak jatuh 19 drone Ukraina di seluruh negeri dan di wilayah Krimea yang dianeksasi. Di wilayah Belgorod, satu orang dilaporkan tewas akibat serangan drone Ukraina.

    Ukraina telah meningkatkan serangan udaranya terhadap fasilitas-fasilitas energi dan militer di wilayah Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Serangan ini disebut Ukraina sebagai respons atas gempuran gencar Moskow terhadap kota-kota dan infrastrukturnya.

    “Seorang warga setempat tewas akibat alat peledak yang diluncurkan oleh drone ke sebuah mobil di kota Graivoron,” tulis Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025).

    Tidak ada kerusakan besar lainnya yang segera dilaporkan oleh media atau otoritas Rusia.

    Sebelumnya, Rusia dan Ukraina saling meluncurkan ratusan drone pada hari Rabu (26/2). Di Ukraina, serangan udara Rusia itu mengakibatkan kerusakan pada fasilitas energi, satu orang tewas dan sedikitnya empat orang terluka.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/2/2025), suara ledakan terdengar di Kyiv, ibu kota Ukraina setelah angkatan udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan rentetan 177 drone berbagai jenis ke negara itu.

    Otoritas di wilayah Kyiv mengatakan satu orang tewas dan dua orang terluka di pinggiran ibu kota Ukraina tersebut.

    “Mayat seorang wanita ditemukan selama operasi pemadaman kebakaran di sebuah rumah pribadi berlantai dua di distrik Bucha,” kata gubernur Mykola Kalashnyk.

    Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan dua orang terluka di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, dan satu drone menghantam sebuah gedung hunian berlantai sembilan.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menembak jatuh 128 drone Ukraina dalam semalam di atas wilayah Rusia dan Krimea yang dianeksasi. Ini merupakan salah satu serangan Ukraina terbesar sejak dimulainya perang pada Februari 2022.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum

    Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum

    Jakarta

    Parlemen Rusia mengajak DPR RI bergabung dalam wadah perkumpulan Parlemen BRICS atau BRICS+ Parliamentary Forum menyusul bergabungnya Indonesia ke kelompok informal BRICS baru-baru ini. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Rusia.

    “Dewan Federasi menyambut baik kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dialog baik di ASEAN dan sekarang dalam format BRICS. Saya mengucapkan selamat 75 tahun Indonesia-Russia. Kami menganggap Indonesia sebagai mitra bersahabat dengan kerja sama yang baik,” kata Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia, Senator Grigory Karasin, dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Delegasi BKSAP DPR Mardani Ali Sera menyambut baik ajakan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan menindaklanjuti sesegera mungkin karena ke depan terbuka peluang kolaborasi lebih dalam antara Indonesia-Rusia dan BRICS.

    “BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” ucap Mardani.

    Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga mengundang Dewan Federasi untuk berkunjung ke Indonesia, memperkuat kontak antarparlemen dan merayakan 75 tahun Indonesia-Rusia. “Kami juga mendorong kontak dan frekuensi saling kunjung meningkat, seiring dengan telah dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral di DPR RI untuk Rusia,” imbuh Mardani.

    Kemudian, kembali ke Grigory Farasin. Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi hubungan kedua negara baik dalam konteks bilateral. Menurutnya dalam kerangka BRICS akan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Global South dan Global East secara lebih baik dan membantu perwujudan dunia yang lebih adil dalam realitas yang multipolar saat ini.

    “Kami juga menunggu kehadiran Presiden Prabowo ke Rusia baik pada Mei nanti untuk acara peringatan Kemenangan Perang Dunia ke-II dan Juli untuk hadir dalam St Petersburg Economic Forum,” tutur Grigory.

    Selain ajakan BRICS Parliamentary Forum, Dewan Federasi juga mengusulkan pembentukan grup geopolitik baru di Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen global. Grup geopolitik yang akan disebut BRICS+ itu bersifat terbuka bagi parlemen yang menjadi anggota blok BRICS dan yang akan bergabung ke blok dimaksud.

    Dewan Federasi juga mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia ke depan dan menggarisbawahi segera rampungnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU).

    Sementara BKSAP menyampaikan perlunya Dewan Federal mendorong finalisasi keputusan investasi kilang minyak di Tuban yang akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Sekaligus kami mendorong penguatan kapasitas Bahasa antarstaf parlemen kedua negara. Sehingga staf parlemen Indonesia dapat belajar Bahasa Russia dan sebaliknya,” tutur Mardani.

    BKSAP DPR RI melakukan lawatan kehormatan ke Moskow 22-27 Februari, sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarparlemen dalam 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Russia pada 2025 ini. Delegasi terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, dan Gde Sumarjaya Linggih.

    Mereka bertemu dan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia – Rusia yakni BRICS Expert Council, Dewan Federasi Majelis Federal, Duma Negara Majelis Federal, Kelompok Persahabatan Rusia-Indonesia Duma Negara Majelis Federal.

    (maa/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu