kab/kota: Moskow

  • Rusia Tolak Proposal AS untuk Akhiri Perang Ukraina, Trump Ngamuk?

    Rusia Tolak Proposal AS untuk Akhiri Perang Ukraina, Trump Ngamuk?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Ukraina karena tidak mencakup akar permasalahan yang menurut Moskow menjadi penyebab konflik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov yang mengindikasikan bahwa pembicaraan antara Rusia dan AS mengenai penyelesaian perang sedang mengalami kebuntuan.

    Pernyataan Ryabkov ini menggarisbawahi kegagalan kedua negara dalam menjembatani perbedaan yang telah disoroti oleh Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dari dua minggu lalu. Saat itu, Putin menekankan bahwa proposal yang diajukan AS perlu diperbaiki sebelum Rusia bisa mempertimbangkannya lebih lanjut.

    Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tampaknya semakin tidak sabar dengan lambatnya perkembangan negosiasi. Dalam beberapa hari terakhir, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin dengan mengatakan bahwa ia “sangat marah” atas sikap Rusia dalam pembicaraan damai.

    Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Moskow terus menghambat kesepakatan.

    Dalam wawancara dengan majalah International Affairs yang dirilis pada Selasa (1/4/2025), Ryabkov menegaskan bahwa Rusia tidak bisa menerima usulan AS dalam format yang ada saat ini.

    “Kami sangat serius dalam menanggapi model dan solusi yang diusulkan oleh Amerika, tetapi kami tidak dapat menerimanya dalam bentuk saat ini,” ujar Ryabkov.

    “Sejauh yang kami lihat, dalam proposal mereka tidak ada ruang untuk tuntutan utama kami, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi akar konflik ini. Itu sama sekali tidak ada, dan hal itu harus diatasi.”

    Putin sendiri telah menetapkan beberapa syarat untuk perdamaian, termasuk tuntutan agar Ukraina membatalkan keinginannya untuk bergabung dengan NATO, menyerahkan sepenuhnya empat wilayah yang diklaim Rusia sebagai bagian dari negaranya, serta membatasi ukuran angkatan bersenjata Ukraina.

    Namun, Kyiv menolak keras tuntutan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk kapitulasi total yang tidak bisa diterima.

    Trump Mulai Berubah Sikap

    Sementara itu, ketika ditanya tentang pernyataan terbaru Trump mengenai keinginannya agar Putin segera menyetujui kesepakatan damai, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa kontak dengan AS masih terus berlangsung.

    “Topik ini sangat kompleks. Substansi yang kami diskusikan terkait penyelesaian krisis di Ukraina sangat rumit dan membutuhkan banyak upaya ekstra,” ujar Peskov kepada wartawan pada Selasa.

    Sebelum akhir pekan lalu, Trump masih menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap Rusia, yang memicu kekhawatiran di antara sekutu-sekutu Barat. Namun, setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Finlandia yang mendesaknya untuk lebih keras terhadap Rusia, Trump mulai mengadopsi sikap yang lebih tegas.

    Dengan mandeknya negosiasi antara Rusia dan AS, situasi perang di Ukraina masih jauh dari kata selesai. Kedua pihak terus bersikeras dengan kepentingan masing-masing, sementara dunia internasional menanti apakah ada jalan keluar yang dapat mengakhiri konflik yang telah memasuki tahun keempat ini.

    (luc/luc)

  • Upaya Gencatan Senjata Rusia-Ukraina: Jerman Sebut Jalan Buntu – Halaman all

    Upaya Gencatan Senjata Rusia-Ukraina: Jerman Sebut Jalan Buntu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala diplomat Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan bahwa upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengamankan gencatan senjata dalam konflik Rusia-Ukraina telah menemui jalan buntu.

    Dalam pernyataannya pada Selasa, 1 April 2025, Baerbock menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari sekutu Eropa bagi Ukraina, di tengah serangan yang terus berlanjut dari kedua belah pihak.

    “Karena jalan buntu antara AS dan Rusia dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata, dukungan sekutu Eropa untuk Ukraina sangat penting,” ungkap Baerbock.

    Situasi di Medan Perang

    Serangan mematikan dari Rusia dan Ukraina masih berlangsung, dengan kedua negara bersiap untuk kampanye musim semi di sepanjang garis depan yang membentang sekitar 1.000 kilometer.

    Meskipun Rusia tidak meluncurkan pesawat nirawak Shahed ke Ukraina pada 31 Maret 2025, Andrii Kovalenko, kepala cabang antidisinformasi Dewan Keamanan Ukraina, menyatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam strategi Rusia.

    “Saat ini, ini tidak berarti apa-apa,” kata Kovalenko melalui Telegram.

    Teguran Trump kepada Putin dan Zelensky

    Pada 30 Maret 2025, Donald Trump menegur baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Trump menunjukkan frustrasinya terhadap pertempuran yang terus berlanjut dan mengeklaim bahwa kemajuan telah dibuat dalam negosiasi.

    Ia juga mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Moskow, sambil menuduh Zelensky berusaha menarik diri dari kesepakatan dengan AS terkait akses sumber daya mineral Ukraina.

    Putin, di sisi lain, menolak usulan AS untuk penghentian pertempuran selama 30 hari.

    Gencatan senjata parsial di Laut Hitam, yang diharapkan bisa memfasilitasi pengiriman yang lebih aman, juga tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negosiator Kremlin.

    Pandangan Kremlin

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjelaskan bahwa Rusia memandang upaya untuk mengakhiri perang sebagai proses yang berlarut-larut.

    “Kami tengah berupaya menerapkan beberapa ide terkait penyelesaian masalah Ukraina. Pekerjaan ini masih berlangsung,” ucap Peskov dalam konferensi pers.

    Ia menegaskan bahwa belum ada hal konkret yang dapat diumumkan dan proses ini terhambat oleh substansi yang kompleks.

    Seruan untuk Tekanan Internasional

    Sementara itu, Zelensky menyatakan bahwa serangan Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

    Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa kebrutalan serangan Rusia berlangsung setiap hari dan malam, menunjukkan ketidakpedulian Putin terhadap diplomasi.

    Zelensky mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan lebih lanjut terhadap Rusia, termasuk sanksi baru, untuk mendorong negosiasi.

    “Geografi dan kebrutalan serangan Rusia menunjukkan bahwa Putin tidak peduli dengan diplomasi,” tegasnya.

    Dengan situasi yang semakin memanas, dukungan dari sekutu Eropa dan tekanan internasional menjadi kunci dalam upaya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Menlu China Wang Yi Kunjungi Rusia, Dukung Normalisasi Hubungan AS-Rusia – Halaman all

    Menlu China Wang Yi Kunjungi Rusia, Dukung Normalisasi Hubungan AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menegaskan bahwa hubungan antara China dan Rusia adalah persahabatan yang abadi dan tidak pernah bermusuhan.

    Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan kantor berita Rusia, RIA Novosti, selama kunjungan tiga harinya ke Moskow.

    Wang Yi menyatakan, “Prinsip teman selamanya tidak pernah musuh berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat untuk memajukan kerja sama strategis pada tingkat yang lebih tinggi.”

    Pernyataan ini muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump untuk menengahi pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

    Normalisasi Hubungan AS-Rusia

    Dalam wawancaranya, Wang Yi juga menyambut baik tanda-tanda normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia.

    Ia menekankan pentingnya kekuatan besar dalam bertindak sebagai faktor stabilisasi di dunia saat ini.

    “Sangat menggembirakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat telah bergerak untuk memperbaiki hubungan,” ujarnya.

    Perundingan Gencatan Senjata Ukraina

    Wang Yi menyoroti bahwa perundingan gencatan senjata terbaru di Ukraina telah menunjukkan hasil yang positif.

    Ia menekankan perlunya melanjutkan dialog meskipun ada perbedaan pandangan dan tantangan di medan perang.

    “Langkah menuju perdamaian, meskipun tidak begitu besar, bersifat konstruktif. Ada baiknya untuk terus membangunnya,” tambahnya.

    Wang Yi juga menegaskan bahwa China siap memainkan peran dalam menyelesaikan konflik di Ukraina.

    Ia mengusulkan pemberantasan penyebab krisis melalui dialog dan negosiasi untuk mencapai perjanjian damai yang adil, jangka panjang, dan mengikat bagi semua pihak.

    “Dengan perdamaian, tidak ada rasa sakit dan tidak ada hasil. Anda perlu bekerja keras untuk mencapainya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kremlin mengumumkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan menerima kunjungan Wang Yi, yang juga dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Wang Yi: China dan Rusia Adalah Sahabat Selamanya, Tak Pernah Bermusuhan – Halaman all

    Wang Yi: China dan Rusia Adalah Sahabat Selamanya, Tak Pernah Bermusuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan Rusia dan China adalah sahabat selamanya dan tidak pernah bermusuhan.

    “Prinsip ‘teman selamanya, tidak pernah musuh’ … berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat untuk memajukan kerja sama strategis pada tingkat yang lebih tinggi,” kata Wang Yi dalam wawancara dengan kantor berita negara Rusia, RIA Novosti, selama kunjungannya ke Moskow pada Selasa (1/4/2025)

    Dalam pernyataanya, Wang Yi juga menyambut baik tanda-tanda normalisasi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

    Saat ini, Wang Yi sedang dalam kunjungan tiga hari ke Moskow untuk pembicaraan kerja sama strategis.

    Perjalanan tersebut terjadi di tengah upaya Presiden AS Donald Trump dalam menengahi pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

    Wang Yi mengatakan kondisi global saat ini mengharuskan kekuatan besar bertindak sebagai faktor stabilisasi, jadi sangat menggembirakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat telah bergerak untuk memperbaiki hubungan.

    “(Ini) bagus untuk menstabilkan keseimbangan kekuatan antara kekuatan-kekuatan besar dan menginspirasi optimisme dalam situasi internasional yang mengecewakan,” kata Wang Yi.

    Wang Yi mengatakan perundingan gencatan senjata Ukraina baru-baru ini telah membuahkan beberapa hasil dan harus dilanjutkan, meskipun terdapat perbedaan pandangan dan situasi sulit di medan perang.

    “Langkah menuju perdamaian, meskipun tidak begitu besar, bersifat konstruktif – ada baiknya untuk terus membangunnya,” kata Wang Yi.

    “Dengan perdamaian, tidak ada rasa sakit dan tidak ada hasil. Anda perlu bekerja keras untuk mencapainya,” lanjutnya.

    Menurutnya, kesepakatan damai harus mengikat dan dapat diterima oleh semua pihak.

    Ia juga menegaskan kembali bahwa China siap memainkan peran dalam menyelesaikan perang di Ukraina.

    “Kami menganjurkan pemberantasan penyebab krisis melalui dialog dan negosiasi, yang pada akhirnya mencapai perjanjian perdamaian yang adil, jangka panjang, dan mengikat yang dapat diterima oleh semua pihak,” kata Wang Yi.

    Sebelumnya, Kremlin mengatakan pada hari Senin (31/3/2025) bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menerima kunjungan Wang Yi, yang juga akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Rusia Umumkan Mobilisasi Massal, Targetkan 160.000 Warga untuk Wajib Militer – Halaman all

    Rusia Umumkan Mobilisasi Massal, Targetkan 160.000 Warga untuk Wajib Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Rusia, Vladimir Putin, akan merekrut 160.000 warga Rusia untuk program wajib militer yang dilaksanakan dua kali setahun.

    Pasukan baru ini, akan menggantikan sebagian dari mereka yang telah menyelesaikan masa wajib militer di Rusia, yang berlangsung selama 12 bulan bagi pria berusia antara 18 hingga 30 tahun.

    Dekrit terbaru yang dikeluarkan pada Senin, 31 Maret, menyebutkan bahwa 160.000 pria berusia 18 hingga 30 tahun yang bukan anggota cadangan akan dipanggil untuk bertugas dalam program mobilisasi musim semi tahun ini, yang dimulai pada 1 April hingga 15 Juli.

    “Untuk pelaksanaan, mulai 1 April hingga 15 Juli 2025, warga negara Rusia berusia 18 hingga 30 tahun yang tidak termasuk dalam cadangan dan wajib menjalankan dinas militer, akan dipanggil dalam jumlah 160.000 orang,” demikian bunyi dekrit tersebut, menurut Interfax Rusia.

    Mereka yang telah menyelesaikan masa tugas wajib militer juga akan dibebastugaskan, sesuai keputusan tersebut.

    “Pemecatan dari dinas militer bagi prajurit, pelaut, sersan, dan perwira rendahan yang masa tugas wajib militernya telah berakhir akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Federal 28 Maret 1998, 53-FZ ‘Tentang Tugas Militer dan Dinas Militer,’” demikian bunyi keputusan tersebut.

    Interfax melaporkan pada mobilisasi musim gugur tahun 2024, Rusia berhasil merekrut 133.000 personel baru.

    Warga yang dipanggil untuk bertugas dilarang meninggalkan negara dan akan dikenakan denda sebesar 30.000 rubel jika menghindari wajib militer, menurut laporan BBC pada Agustus 2023.

    Kyiv Post melaporkan bahwa dalam mobilisasi Putin pada tahun 2024, yang melibatkan hampir 150.000 wajib militer, aturan hukum menyatakan bahwa mereka tidak dapat ditempatkan di luar Rusia selama dua tahun.

    Namun, beberapa dilaporkan telah dikirim ke garis depan di Ukraina secara tidak sengaja.

    Wajib militer juga dapat ditekan atau dipaksa menandatangani kontrak dengan militer Rusia dan kemudian dikirim ke garis depan, menurut Andrii Kharuk, seorang profesor di Akademi Angkatan Darat Nasional Hetman Petro Sahaidachnyi, kepada Kyiv Post.

    Pada musim panas tahun 2024, media Rusia melaporkan bahwa setelah serangan di Kursk oleh Ukraina, rekrutan baru segera dikirim ke garis depan dalam upaya menahan serangan tersebut.

    Menurut Ukraina, jumlah korban personel militer Rusia sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022 telah mencapai 915.230 hingga 31 Maret 2025.

    Upaya Gencatan Senjata Rusia-Ukraina

    Amerika Serikat tengah mengupayakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang secara permanen.

    Namun, banyak kendala yang masih ditemui.

    Pada 31 Maret, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder pada ekspor minyak Rusia jika Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina, seperti dilansir Kyiv Independent.

    “Saya ingin melihat (Putin) membuat kesepakatan sehingga kita bisa menghentikan tentara Rusia dan Ukraina, serta orang-orang lainnya, dari terbunuh,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.

    “Saya ingin memastikan dia menindaklanjuti hal itu, dan saya pikir dia akan melakukannya. Saya tidak ingin menerapkan tarif sekunder pada minyaknya. Namun, saya pikir itu adalah sesuatu yang akan saya lakukan jika dia tidak melaksanakan tugasnya.”

    Komentar Trump mengenai Rusia muncul hanya sehari setelah ia mengatakan kepada NBC News bahwa dirinya “kesal” dan “sangat marah” terhadap obsesi Putin yang terus menuntut pemerintahan transisi untuk menggantikan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Trump sebelumnya telah mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap Rusia, termasuk tarif 25 persen untuk semua minyak.

    Perdagangan antara AS dan Rusia berada pada titik terendah sepanjang masa akibat sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan sekutu Barat lainnya sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.

    Namun, pemerintahan Trump telah memperluas diplomasi dengan Moskow dan menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk menjajaki kemitraan perdagangan.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada 31 Maret bahwa Trump menyampaikan ketidaksenangannya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina di tengah upaya untuk mengamankan gencatan senjata dalam perang skala penuh tersebut.

    Selama konferensi pers di Ruang Oval, Trump juga menyinggung upaya yang sedang dilakukan untuk mencapai kesepakatan mineral dengan para pejabat Ukraina.

    Seorang sumber di Kantor Kepresidenan Ukraina mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa keanggotaan Ukraina di NATO bukan bagian dari pembahasan seputar kesepakatan mineral.

    “Kami tidak mengaitkan (kesepakatan mineral dengan NATO), itu adalah kesalahpahaman,” kata sumber tersebut.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Jegal Bisnis Putin, AS Kenakan Tarif 25 Persen Bagi Negara Pembeli Minyak Rusia – Halaman all

    Jegal Bisnis Putin, AS Kenakan Tarif 25 Persen Bagi Negara Pembeli Minyak Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor 25 persen kepada negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia.

    Ancaman tarif sekunder ini diberlakukan setelah Presiden AS Donald Trump mengungkapkan kemarahannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Putin awalnya mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara di Ukraina di bawah pengawasan PBB.

    Akan tetapi usulan ini segera ditolak oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

    Merespon penolakan tersebut Pejabat Rusia terus menyebut (jabatan) Zelensky tidak sah karena Ukraina belum mengadakan pemilu sejak masa jabatannya berakhir.

    Ketegangan ini lantas membuat Trump murka, Trump menilai pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menghalangi upaya gencatan senjata, menghambat berlangsungnya proses penyelesaian perang di Ukraina.

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump.

    “Itu berarti, jika Anda membeli minyak dari Rusia, Anda tidak dapat berbisnis di Amerika Serikat. Akan ada tarif 25 persen untuk semua minyak, tarif 25-50 persen untuk semua minyak,” imbuhnya..

    Imbas perseteruan tersebut, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 25 persen hingga 50 persen untuk impor minyak Rusia. 

    Tak sampai disitu, jika Rusia tidak menunjukkan itikad baik, Trump berencana menerapkan sanksi tambahan yang serupa dengan kebijakan terhadap Venezuela.

    Dia menyatakan tindakan keras terhadap ekspor minyak Venezuela berhasil mengisolasi negara tersebut secara ekonomi. 

    Apabila sanksi tambahan yang direncanakan Trump benar-benar direalisasikan maka hal tersebut diproyeksi akan berdampak signifikan bagi bisnis minyak Rusia.

    Mengingat saat ini ekspor minyak Rusia sudah dikenai berbagai sanksi dari AS, Uni Eropa, dan negara-negara G7.

    Kesepakatan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina

    Terpisah, meskipun kecewa terhadap Putin, Trump menegaskan bahwa upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina terus mengalami kemajuan secara bertahap.

    Trump juga mengungkapkan bahwa ia berencana berbicara dengan Putin dalam waktu dekat. Namun, hingga kini Gedung Putih belum memberikan keterangan terkait waktu pasti perbincangan tersebut atau apakah Trump juga akan berbicara dengan Zelensky.

    Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, sesuai dengan usulan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam keterangan resminya Putin mengungkap bahwa Rusia bersedia menghentikan serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur energi di Ukraina selama 30 hari kedepan.

    Kendati Putin sepakat untuk berhenti menyerang infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari, akan tetapi Putin tetap menolak rencana Trump yang menginginkan penghentian penuh pertempuran selama 30 hari.

    Penolakan tersebut diungkap Putin lantaran adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri.

    Beberapa isu yang menjadi perhatian Moskow diantaranya terkait bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan serta kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

    Tak hanya itu, Kremlin juga mendesak sekutu AS agar memberikan izin bank milik negara Rusia yang terkena sanksi terhubung dengan sistem pembayaran internasional.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Rusia Umumkan Mobilisasi Massal, Targetkan 160.000 Warga untuk Wajib Militer – Halaman all

    Putin Genjot Rekrutmen, Tambah 160 Ribu Tentara Untuk Perkuat Pertahanan Negara   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin kembali memerintahkan negaranya untuk merekrut 160.000 prajurit baru pada 15 Juli 2025.

    Jumlah tersebut meningkat dari rancangan sebelumnya, di mana wajib militer musim semi tahun lalu hanya memanggil 150.000 orang sementara di tahun 2022 hanya merekrut 134.500.

    Rekrutmen tambahan direncanakan Putin sejalan dengan upaya Moskow yang tengah memperluas jajaran militernya.

    Setelah sebelumnya Putin  memerintahkan untuk menambah jumlah tentaranya menjadi 1,5 juta prajurit aktif, peningkatan sekitar 180.000 tentara selama tiga tahun.

    Tak hanya itu, Rusia juga turut menyelenggarakan wajib militer dua kali setahun, dengan pria berusia 18-30 tahun memenuhi syarat diwajibkan mengikuti wajib militer.

    Kremlin dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pasukan yang mengikuti wajib militer tidak dikirim ke medan perang melainkan bertugas menjaga pertahanan negara.

    “Kampanye wajib militer yang akan datang sama sekali tidak terkait dengan operasi militer khusus di Ukraina,” kata Kementerian Pertahanan di media sosial, dikutip dari The Moscow Times.

    Putin Tawarkan Gaji Tinggi

    Untuk meningkatkan jumlah pasukan yang bertugas menjaga pertahanan negara, Putin menawarkan gaji tinggi dan bonus pendaftaran yang besar bagi ratusan ribu orang yang mendaftar sebagai tentara kontrak berbayar.

    Siapa pun yang menerima tawaran tersebut akan mendapat 5,2 juta rubel atau sekitar Rp 973 juta.

    Sementara mereka yang bersedia bergabung dalam pertempuran di Ukraina juga bisa menerima pembayaran tunai satu kali sebesar sekitar 5.690 dolar AS – 11.390 dolar AS jika terluka saat perang.

    Bagi keluarga prajurit yang tewas dalam pertempuran juga akan menerima biaya sebesar 34.150 dolar AS atau sekitar Rp 554 juta.

    Pengumuman itu dirilis usai Presiden Rusia Vladimir Putin memerintah militer untuk menambah jumlah pasukan.

    Rusia Disebut Krisis Pasukan

    Mencuatnya isu rekrutmen ini membuat sejumlah pihak berspekulasi jika Rusia kini tengah mengalami krisis pasukan.

    Pada awal tahun AS mengungkapkan bahwa Rusia  tengah mengalami krisis pasukan setelah lebih dari 700.000 tentara menjadi korban sejak memulai invasi ke Ukraina pada tahun 2022.

    Hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin melalui laman resmi Menhan AS.

    “Sejak 2022, Rusia telah menderita lebih dari 700.000 korban di Ukraina. Jumlah itu lebih banyak dari yang dialami Moskow dalam semua konfliknya sejak Perang Dunia II digabungkan,” imbuh Austin melansir Defense.gov.

    “Korban Rusia di Ukraina kini melebihi dua pertiga dari total kekuatan tentara Rusia pada awal perang yang dipilih Putin. Pada bulan November 2024 saja, Rusia kehilangan hampir 1.500 tentara per hari,” imbuhnya

    Senada dengan proyeksi AS, Angkatan Bersenjata Ukraina memperkirakan 707.540 tentara Rusia tewas atau terluka hingga November 2024. 
     
    Sementara Pemerintah Inggris melaporkan sekitar 700.000 tentara Rusia tewas atau terluka pada November 2024.

    Korut Bantu Kirim Pasukan Tambahan ke Rusia

    Lebih lanjut, untuk menggenjot kekuatan pasukan Putin di medan perang, Presiden Korea Utara (Korut) kembali mengirimkan 3.000 tentara tambahan ke Rusia.

    Dengan tambahan pasukan ini, total prajurit Korut yang berada di Rusia diperkirakan mencapai sekitar 11 ribu tentara.

    Adapun para pasukan Korsel itu diberangkatkan menuju Kurs dengan menggunakan kapal kargo dan pesawat militer Rusia, sebagaimana dikutip dari CNN International.

    “Bala bantuan yang dikirim pada bulan Januari dan Februari itu menambah sekitar 11.000 pasukan yang telah dikirim Korea Utara ke Rusia sejauh ini,” ujar laporan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

    Tak hanya mengirim pasukan tambahan, Pyongyang juga memasok amunisi tambahan berupa rudal balistik jarak pendek.

    Serta sekitar 220 howitzer dan peluncur roket ganda 240 milimeter, yang diharapkan dapat memperkuat pertahanan Rusia di medan perang.

    (Tribunnews/Namira)

  • Harga Minyak Naik ke Level Tertinggi dalam 5 Minggu – Page 3

    Harga Minyak Naik ke Level Tertinggi dalam 5 Minggu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak naik sekitar 2% ke level tertinggi dalam lima minggu pada Senin (1/4) akibat kekhawatiran pasokan akan menurun jika Presiden AS Donald Trump menindaklanjuti ancamannya untuk memberlakukan lebih banyak tarif pada Rusia dan kemungkinan menyerang Iran.

    Kenaikan Harga Minyak Global

    Dikutip dari CNBC, Selasa (1/4/2025), harga minyak Brent naik USD 1,11 atau 1,5% dan menetap di USD 74,74 per barel.  Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik USD 2,12 atau 3,1% menjadi USD 71,48 per barel.

    Ini merupakan harga penutupan tertinggi Brent sejak 24 Februari dan tertinggi WTI sejak 20 Februari. Selisih harga antara Brent dan WTI turun menjadi USD 3,02 per barel, level terendah sejak Juli 2024.

    Menurut analis, ketika selisih harga Brent dan WTI turun di bawah USD 4 per barel, perusahaan energi kurang terdorong untuk mengirim kapal untuk mengambil minyak mentah AS, yang dapat mengurangi ekspor minyak dari AS.

    Ancaman Sanksi AS terhadap Rusia dan Iran

    Trump menyatakan pada Minggu bahwa ia “sangat marah” terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan akan mengenakan tarif sekunder 25%-50% kepada pembeli minyak Rusia jika merasa Moskow menghambat upayanya untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    “Ancaman Trump mengenai tarif sekunder pada minyak Rusia dan Iran menjadi faktor yang dipantau pelaku pasar minyak, meskipun ia mengindikasikan belum berencana menerapkannya saat ini,” kata analis UBS Giovanni Staunovo. “Namun, ada risiko pasokan yang lebih besar di masa depan.”

    Kremlin menyatakan bahwa Rusia dan AS sedang membahas kemungkinan penyelesaian damai di Ukraina. China dan India, sebagai pembeli utama minyak Rusia, akan memainkan peran kunci dalam efektivitas sanksi sekunder tersebut.

    Selain itu, Trump juga mengancam akan menyerang Iran dan memberlakukan tarif sekunder jika Teheran tidak mencapai kesepakatan dengan Washington mengenai program nuklirnya. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa AS akan menerima pukulan keras jika bertindak sesuai ancamannya. Sementara itu, Garda Revolusi Iran menyita dua kapal tanker asing di Teluk Persia yang diduga menyelundupkan lebih dari 3 juta liter minyak solar.

     

  • Kelakuan Putin Ini Bikin Trump Jengkel

    Kelakuan Putin Ini Bikin Trump Jengkel

    Jakarta

    Konflik Ukraina dan Rusia belum juga selesai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengaku jengkel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa sebabnya?

    Dilansir BBC, Senin (31/3/2025), hal itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan NBC News. Dia mengaku marah karena Putin menyerang kredibilitas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif sebesar 50% kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Putin tidak menyetujui gencatan senjata.

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, yang mungkin tidak benar, saya akan mengenakan tarif sekunder pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” katanya.

    Komentar tersebut menandai perubahan nada bicara Trump terhadap Putin dan Rusia. Selama enam minggu terakhir, Trump telah mencerca Zelensky di Ruang Oval dan menuntut banyak konsesi dari Presiden Ukraina.

    Trump juga telah menyanjung Putin dan sebagian besar mengalah pada tuntutan Presiden Rusia. Situasi itu telah membuat pemimpin Eropa khawatir.

    Namun, kondisi sepertinya telah berubah. Ini adalah pertama kalinya Trump secara serius mengancam Rusia dengan konsekuensi karena menunda-nunda negosiasi gencatan senjata yang tampaknya akan mengembalikan bola diplomatik ke tangan Moskow.

    NBC News melaporkan bahwa, dalam wawancara telepon selama 10 menit, Trump mengatakan bahwa dia sangat marah dan kesal ketika Putin mengkritik kredibilitas kepemimpinan Zelensky. Meskipun, Trump sendiri telah menyebut pemimpin Ukraina itu sebagai diktator dan menuntut agar dia menyelenggarakan pemilihan umum di Ukraina.

    “Bisa dibilang saya sangat marah, kesal, ketika Putin mulai menyinggung kredibilitas Zelensky, karena itu tidak tepat sasaran. Kepemimpinan baru berarti Anda tidak akan mendapatkan kesepakatan untuk waktu yang lama,” ujarnya.

    Ancaman Ekonomi dari Trump ke Produk Rusia

    Foto: Donald Trump (dailymail.co.uk)

    Trump mengatakan Kremlin mengetahui kemarahannya, tetapi menyatakan bahwa dia memiliki ‘hubungan yang sangat baik’ dengan Putin dan kemarahan itu akan cepat mereda jika Putin melakukan hal yang benar.

    Jika Rusia tidak menindaklanjuti gencatan senjata, Trump mengancam akan lebih menargetkan ekonominya. Dia mengatakan ada tarif tinggi yang akan diterapkannya terhadap produk-produk Rusia.

    “Akan ada tarif sebesar 25% untuk minyak dan produk lain yang dijual di Amerika Serikat, tarif sekunder,” kata Trump seraya menyatakan bahwa tarif terhadap Rusia akan berlaku dalam waktu 1 bulan tanpa kesepakatan gencatan senjata. Tarif sekunder adalah sanksi terhadap negara-negara yang berbisnis dengan negara lain.

    Tarif tersebut dapat mencapai 50% untuk barang-barang yang masuk ke AS dari negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia. Pembeli terbesar dengan selisih yang besar adalah China dan India.

    Zelensky juga menulis di media sosial setelah wawancara tersebut bahwa ‘Rusia terus mencari alasan untuk memperpanjang perang ini lebih jauh’. Dia mengatakan Putin memainkan permainan yang sama seperti yang telah dilakukannya sejak 2014 ketika Rusia secara sepihak mencaplok semenanjung Krimea.

    “Ini berbahaya bagi semua orang dan harus ada tanggapan yang tepat dari Amerika Serikat, Eropa, dan semua mitra global kita yang mencari perdamaian,” ujar Zelensky.

    Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Saat ini, Rusia telah menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina.

    Lebih dari 100.000 orang yang berjuang untuk militer Rusia telah tewas saat perang di Ukraina memasuki tahun keempat. Ukraina terakhir kali memperbarui angka korbannya pada Desember 2024, ketika Presiden Volodymyr Zelensky mengakui 43.000 kematian warga Ukraina di antara tentara dan perwira. Analis Barat yakin angka ini merupakan perkiraan yang terlalu rendah.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Trump Marah kepada Putin dan Mengancam Tarif Minyak Rusia? – Halaman all

    Mengapa Trump Marah kepada Putin dan Mengancam Tarif Minyak Rusia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengungkapkan kemarahannya terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Dia mengancam akan mengenakan tarif sebesar 25 persen pada minyak Rusia jika Moskow tidak mau menyetujui gencatan senjata untuk menghentikan konflik di Ukraina.

    Apa yang Memicu Kemarahan Trump?

    Dalam wawancara dengan NBC pada 30 Maret 2025, Trump menegaskan bahwa tarif ini dapat diberlakukan kapan saja, tergantung pada respons Rusia terhadap upaya damai. “Jika Rusia dan saya tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya menganggap itu kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” ujar Trump.

    Trump menjelaskan rencananya untuk berdialog dengan Putin dalam minggu ini.

    Dia merasa marah ketika Putin meragukan legitimasi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan membahas kemungkinan pergantian kepemimpinan di Ukraina.

    Bagaimana Respons Rusia?

    Sementara itu, Putin mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara di Ukraina yang berada di bawah pengawasan PBB.

    Namun, usulan tersebut ditolak secara tegas oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

    Pejabat Rusia menganggap jabatan Zelensky tidak sah, mengingat Ukraina belum mengadakan pemilu sejak masa jabatannya berakhir dan konstitusi negara tersebut melarang pemilu selama masa darurat militer yang berlaku sejak invasi Rusia tiga tahun lalu.

    Hingga saat ini, Rusia belum memberikan tanggapan resmi terhadap ancaman Trump.

    Pemerintah Rusia juga menganggap sanksi Barat sebagai tindakan ilegal yang bertujuan untuk menguntungkan negara-negara Barat dalam persaingan global.

    Apa Dampak dari Ancaman Tarif Terhadap Minyak Rusia?

    Dikutip dari Al Jazeera, ancaman Trump terhadap minyak Rusia ini muncul kurang dari seminggu setelah pemerintahannya memberlakukan tarif serupa terhadap impor dari negara mana pun yang membeli minyak atau gas dari Venezuela.

    Jika ancaman tarif ini diterapkan pada Rusia, dampaknya akan sangat besar, terutama bagi China dan India, yang merupakan dua pembeli utama minyak Rusia.

    Trump mengeluarkan pernyataan ini setelah pertemuan dengan Presiden Finlandia, Alexander Stubb, yang menyarankan agar batas waktu ditetapkan untuk mencapai gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina dengan target tanggal 20 April, di mana Trump sudah menjabat selama tiga bulan.

    Apa yang Terjadi dengan Perjanjian Mineral Ukraina?

    Sementara itu, pejabat Amerika Serikat terus mendorong Ukraina untuk menyetujui perjanjian mineral yang mengharuskan negara tersebut menyerahkan pendapatan dari sumber daya alamnya selama bertahun-tahun.

    Zelensky menyatakan bahwa pengacara Kyiv masih meninjau draf tersebut sebelum memberikan tanggapan resmi.

    Trump, dalam penerbangan Air Force One, mengungkapkan bahwa dia merasa Zelensky berusaha menarik diri dari kesepakatan. “Jika dia melakukan itu, dia akan menghadapi masalah yang sangat besar,” tegas Trump.

    Bagaimana Hubungan Trump dan Putin ke Depan?

    Meskipun mengungkapkan kemarahan, Trump mengaku masih memiliki hubungan baik dengan Putin, dan dia percaya bahwa kemarahannya dapat mereda jika Putin melakukan tindakan yang benar.

    Hal ini menunjukkan dinamika hubungan internasional yang kompleks di tengah ketegangan yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

    Dalam konteks ini, tindakan Trump mungkin akan memiliki dampak signifikan terhadap geopolitik dan ekonomi global, terutama jika tarif tersebut benar-benar diberlakukan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).