Xcloud.id

kab/kota: Moskow

  • AS Tingkatkan Kewaspadaan di Beberapa Pangkalan Militer di Eropa

    AS Tingkatkan Kewaspadaan di Beberapa Pangkalan Militer di Eropa

    Jakarta –

    Militer Amerika Serikat telah menaikkan tingkat kewaspadaan di beberapa pangkalan militer di Eropa ke tingkat tertinggi kedua.

    Media-media Amerika, ABC News dan CNN melaporkan pada Minggu (30/6) bahwa pangkalan-pangkalan militer Amerika, yang berlokasi di seluruh Eropa, dinaikkan ke tingkat siaga “Charlie”. Demikian dilaporkan kedua media AS tersebut mengutip pejabat-pejabat yang tidak disebutkan namanya.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (1/7/2024), tingkat kewaspadaan tersebut ditetapkan ketika “sebuah insiden terjadi atau informasi intelijen diterima yang menunjukkan kemungkinan adanya tindakan teroris atau menargetkan personel atau fasilitas,” kata Angkatan Darat AS di situs webnya.

    Tingkat tertinggi “Delta” diterapkan ketika serangan teroris telah terjadi atau “akan terjadi”.

    Komando Eropa AS (USEUCOM) tidak mengkonfirmasi perubahan status tersebut ketika dihubungi oleh AFP, namun mengatakan: “kami tetap waspada.”

    Sementara itu, Pentagon mengatakan bahwa “karena kombinasi berbagai faktor yang berpotensi berdampak pada keselamatan dan keamanan anggota militer AS dan keluarga mereka yang ditempatkan di kawasan Eropa, Komando Eropa AS melipatgandakan upayanya untuk menekankan kewaspadaan selama bulan-bulan musim panas.”

    Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan warga Amerika di Jerman, tempat USEUCOM bermarkas, untuk meningkatkan kewaspadaan akibat terorisme.

    Meskipun tidak ada ancaman spesifik yang disebutkan, negara-negara Eropa telah meningkatkan kewaspadaannya sejak kelompok pria bersenjata pada bulan Maret lalu, menewaskan hampir 150 orang di pinggiran Moskow, ibu kota Rusia. Serangan tersebut diklaim dilakukan oleh kelompok Negara Islam (ISIS).

    Otoritas Prancis juga telah meningkatkan kewaspadaannya menjelang Olimpiade Paris, sementara Jerman saat ini menjadi tuan rumah turnamen sepak bola internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Urusan Usia hingga Gaza Diprediksi Bikin Panas Debat Perdana

    Urusan Usia hingga Gaza Diprediksi Bikin Panas Debat Perdana

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan mantan Presiden AS Donald Trump bakal menjalani debat perdana Pilpres 2024. Urusan usia hingga perang di Gaza, Palestina, diprediksi akan membuat panas panggung debat.

    Dilansir CNN, Kamis (27/6/2024), debat akan dimulai pukul 21.00 waktu setempat atau besok pagi waktu Indonesia bagian barat (WIB). Ada sejumlah isu yang diprediksi akan membuat debat Biden versus Trump berlangsung panas.

    Rekam Jejak Biden atau Keluhan Trump

    Trump diperkirakan akan membahas rekam jejak pemerintahan Biden yang telah berjalan empat tahun terakhir. Trump telah berulang kali mencurahkan keluhan pribadinya seperti klaim atas kecurangan Pilpres AS 2020, menyebut kelompok yang menyerbu Capitol AS pada tanggal 6 Januari 2021 sebagai patriot dan mengecam tuduhan kriminal yang dia hadapi di Washington, Florida dan Georgia sebagai dampak politik. Serangkaian keluhan tersebut mungkin dapat membangkitkan semangat para pendukung Trump.

    Para penasihat dan sekutu Trump telah mendesaknya untuk fokus pada isu-isu seperti ekonomi, kejahatan, dan inflasi saat dia berdebat dengan Biden. Kondisi debat tanpa penonton di studio berpotensi membantu Trump tetap berada di jalur yang benar.

    Biden Akan Jawab soal Usia

    Sementara di posisi Biden diprediksi akan menjawab keraguan publik Amerika Serikat perihal usianya yang telah menyentuh 81 tahun. Angka itu membuatnya mencetak rekor sebagai calon presiden tertua yang maju dalam Pilpres AS. Setiap kesalahan langkah, pernyataan yang menyimpang, atau kehilangan pemikiran di panggung debat akan diawasi secara ketat atau bahkan diputarbalikkan oleh Trump yang berusia 78 tahun.

    Biden diyakini berupaya untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat memperkuat kekhawatiran mengenai usianya, sekaligus mengubah pertanyaan mengenai usia menjadi sebuah pertanyaan mengenai pengalaman. Dia telah meminta para pemilih untuk menaruh kepercayaan mereka pada seseorang yang akan berusia 86 tahun pada akhir masa jabatan keduanya.

    Sikap Trump tentang Aborsi

    Pada 2016, Trump berjanji untuk memberikan sedikit perhatian terhadap aborsi dan hak-hak reproduksi. Banyak kaum konservatif yang skeptis bahwa dia akan berusaha untuk memusnahkan Roe v Wade, sementara sebagian besar kaum liberal percaya bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal tersebut.

    Perang Israel dengan Hamas di Gaza

    Hal ini mungkin tidak dianggap sebagai isu utama bagi para pemilih di sebagian besar jajak pendapat. Namun, momok serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza telah membayangi kampanye Biden – khususnya, kemampuannya untuk menghidupkan kembali koalisi kiri-tengah yang beragam yang membawanya meraih kemenangan.

    Saat ini, tenda besar tersebut penuh dengan orang-orang dengan pendapat yang sangat berbeda mengenai konflik tersebut dan cara Trump menangani hubungan AS dengan Israel dan pemimpin sayap kanannya, Benjamin Netanyahu. Tidak ada pihak yang mau berkompromi dalam perdebatan dalam negeri, sehingga sulit membayangkan Biden menyenangkan semua pihak di sisi kiri Trump.

    Tim kampanye Biden diyakini telah mengetahui semua hal ini, sehingga akan menarik untuk mendengarkan pesannya dan menganalisis di mana pesan tersebut ditargetkan. Sulit untuk memprediksi apa yang akan Biden fokuskan karena Trump telah melontarkan sejumlah pendapat mengenai perang dan implikasi politiknya.

    Rusia dan Putin

    Kedekatan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bukan sebuah rahasia. Pandangannya mengenai bantuan AS dan NATO ke Ukraina, yang telah melawan invasi Rusia selama lebih dari 2 tahun, agak sulit untuk dijabarkan.

    Namun, apa yang diketahui menunjukkan bahwa pemerintahan Trump, jika menang, akan lebih diterima di Moskow dibandingkan di Kyiv.

    Lihat Video ‘Jelang Debat Capres, Joe Biden-Donald Trump Tiba di Atlanta AS’:

    (haf/ygs)

  • Upaya Kudeta Gagal, Jenderal Bolivia Mengaku Diperintah Presiden

    Upaya Kudeta Gagal, Jenderal Bolivia Mengaku Diperintah Presiden

    La Paz –

    Dalam hitungan jam, negeri berpopulasi 12 juta jiwa itu menyaksikan tentara menduduki istana negara Bolivia di bawah arahan Jenderal Juan Jose Zuniga, yang menolak diturunkan sebagai panglima militer, dan imbauan Presiden Luis Acre yang meneguhkan pergantian di pucuk pimpinan tentara. Para serdadu akhirnya mundur dari ibu kota setelah diperintahkan panglima militer baru.

    Kudeta yang dilancarkan Zuniga hanya bertahan selama tiga jam. Dia diyakini berkomplot dengan bekas wakil panglima angkatan laut, Juan Arnez Salvador. Keduanya ditangkap dan ditahan atas perintah kejaksaan. Buntutnya, pendukung pemerintah turun ke jalan untuk merayakan tegaknya supremasi sipil. Mereka terlihat mengibarkan bendera negara dan menyanyikan lagu-lagu nasional.

    “Apa tujuan kudeta ini? Tujuannya adalah untuk menjatuhkan otoritas yang terpilih secara demokratis,” kata Menteri Pemerintahan, Eduardo del Castillo kepada wartawan.

    Pada Rabu malam, Menteri Pertahanan Edmundo Novillo memastikan “situasi telah terkendali,” kata dia dalam jumpa pers, sembari ditemani oleh panglima militer Jose Wilson Snchez. Novillo mengatakan, “Bolivia telah menyintasi sebuah kudeta yang gagal”.

    Kudeta demi ‘demokrasi’?

    Sejak beberapa bulan terakhir, Bolivia didekap kegentingan akibat pertikaian antara Presiden Arce dan sekutunya sendiri, mantan presiden sayap kiri Evo Morales, yang berebut kursi di pucuk partai penguasa. Ketidakstabilan politik menggandakan tekanan di tengah gejolak ekonomi. Barisan pendukung Morales di Kongres, misalnya, mematahkan sejumlah inisiatif Presiden Acre yang ingin menambah utang untuk menghalau krisis.

    Jenderal Zuniga merujuk pada kelumpuhan di Bolivia sebagai dalih kudeta. Kepada wartawan, dia mengklaim telah muak dengan pertikaian politik dan mengambil jalan pintas “untuk memulihkan demokrasi.”

    “Kami mendengarkan tangisan rakyat karena selama bertahun-tahun, para elite telah mengambil alih kendali atas negeri ini,” kata dia, sembari menambahkan betapa para politisi “telah merusak negara. Lihatlah situasi saat ini, ke dalam krisis semacam apa mereka menjebloskan kita.”

    “Presiden mengatakan kepada saya bahwa situasinya memburuk dan kritis. Sangat penting untuk mempersiapkan sesuatu demi menaikkan popularitas saya,” kata dia mengutip Acre.

    Dia bahkan sempat menanyakan, “Apakah harus membawa serta unit kendaraan lapis baja?” yang dijawab sang presiden “Bawalah mereka keluar” dari barak.

    Klaim tersebut dibantah oleh Menteri Kehakiman Ivan Lima, yang menyebut Zuniga berbohong dan harus menjawab tindakannya di muka pengadilan. Kejaksaan dikabarkan sedang mempersiapkan dakwaan dengan ancaman penjara 15 sampai 20 tahun, “karena telah menyerang demokrasi dan konstitusi,” tulis Lima di platform X atau Twitter.

    “Keterlibatan” negara asing?

    Upaya kudeta di Bolivia mengundang kecaman internasional, terutama Rusia yang belakangan menjadi sekutu dekat pemerintahan di Sucre.

    “Kami mengecam keras upaya kudeta militer dan menawarkan dukungan penuh bagi pemerintahan Presiden Luis Acre,” tulis Kementerian Luar Negeri di Moskow, Kamis (27/6), seperti dilansir kantor berita AFP.

    “Rusia berdiri dalam solidaritas dan persaudaraan dengan Bolivia, mitra strategis kami yang selalu bisa diandalkan.”

    Arce sempat mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg awal bulan ini. Putin memuji “rasa hormat yang kuat” antara kedua negara dan berharap dapat meningkatkan hubungan ekonomi, menurut keterangan pers Kremlin. Kunjungan Acre tergolong langka di tengah isolasi internasional sejak Rusia menginvasi Ukraina.

    Bolivia belum lama ini bersepakat membeli minyak Rusia untuk menutupi kekurangan di dalam negeri. Langkah itu diambil ketika surutnya sumur lama disusul resesi yang mengekang investasi. Padahal, negeri di dataran tinggi Andes itu sejatinya menyimpan cadangan litihium terbesar di dunia, yang sebagian besar dikelola dengan dana investasi dari China dan Rusia.

    Moskow menuduh adanya keterlibatan pihak asing yang ingin mencampuri proses politik di ibu kota Sucre. “Kami memperingatkan terhadap upaya campur tangan asing yang merusak urusan dalam negeri Bolivia dan negara-negara lain, yang telah berulang kali menimbulkan konsekuensi tragis bagi sejumlah negara dan masyarakat, termasuk di kawasan Amerika Latin,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Meski tidak secara langsung, ungkapan tersebut di masa lalu acap dilayangkan terhadap Amerika Serikat, yang punya sejarah panjang memaksakan pergantian politik di Amerika Selatan lewat kudeta. Pada 1971, misalnya, AS mendukung kudeta Jenderal Hugo Banzer terhadap pemerintahan sosialis Bolivia.

    rzn/as (ap,afp,rtr)

    Lihat juga Video: Panglima Militer Bolivia Sebut Kudeta Cuma Settingan-Diperintah Presiden

    (nvc/nvc)

  • Kapal Militer Rusia Latihan Lacak Kapal Selam di Atlantik

    Kapal Militer Rusia Latihan Lacak Kapal Selam di Atlantik

    Moskow –

    Sebuah kapal militer Rusia yang berlayar ke Kuba pada awal Juni, melakukan latihan militer di perairan Samudra Atlantik. Latihan ini melibatkan pelacakan kapal selam di perairan dalam dengan menggunakan helikopter militer.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (25/6/2024), latihan militer di Atlantik itu dilakukan oleh kapal fregat Rusia bernama Laksamana Gorshkov, yang dua pekan lalu mendampingi kapal selam bertenaga nuklir Kazan, juga milik Moskow, berlayar ke pelabuhan Havana, Kuba.

    Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya menyebut para awak helikopter militer, yang merupakan bagian dari kapal Laksamana Gorshkov, melakukan “latihan teknik taktis untuk mencari dan melacak kapal selam di Samudra Atlantik”.

    Pada jarak lebih dari 50 kilometer ari kapal militer itu, sebut Kementerian Pertahanan Rusia, para pilot helikopter militer melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan melacak kapal selam tersebut.

    Disebutkan juga bahwa sebanyak lima pendaratan helikopter dilakukan pada dek kapal Laksamana Gorshkov dalam latihan tersebut.

    Kapal fregat Laksamana Gorshkov, pada 12 Juni lalu, mendampingi kapal selam bertenaga nuklir Kazan berlayar ke pelabuhan Havana. Misi itu dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).

    Pengerahan semacam itu disebut tidak biasa, mengingat lepas pantai Havana diketahui hanya berjarak 145 kilometer dari daratan Florida di AS.

    Otoritas Havana pada saat itu menyebut kapal selam nuklir Kazan tidak membawa senjata nuklir saat melakukan kunjungan selama lima hari di wilayah perairannya. Kapal selam Kazan dan kapal Laksamana Gorshkov disebut sebagai salah satu kapal perang paling modern Rusia.

    Pada saat itu disebutkan oleh Moskow bahwa kapal selam Kazan dan kapal Laksamana Gorshkov berlayar ke Havana setelah melakukan pelatihan “senjata rudal presisi tinggi” di Samudra Atlantik.

    Tak lama usai kapal selam nuklir Rusia tiba di Kuba, menurut laporan AFP, sebuah kapal selam bertenaga nuklir AS bernama USS Helena berlabuh di pangkalan laut AS yang ada di Teluk Guantanamo, Kuba.

    Komando Selatan AS dalam pernyataan pada 14 Juni lalu menyebut aktivitas itu merupakan “bagian dari kunjungan pelabuhan rutin”. “Lokasi dan transit kapal telah direncanakan sebelumnya,” sebut Komando Selatan AS pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Hijab, Ini Alasannya

    Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Hijab, Ini Alasannya

    Dushanbe –

    Tajikistan yang merupakan negara mayoritas Muslim di Asia Tengah baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian hijab. Apa alasannya?

    Seperti dilansir Euronews.com, Selasa (25/6/2024), pemerintah Tajikistan, yang merupakan negara bekas Uni Soviet di kawasan Asia Tengah, mengesahkan undang-undang yang melarang hijab di negaranya pada akhir pekan.

    Undang-undang itu sebelumnya telah disetujui oleh majelis tinggi parlemen Tajikistan, atau yang disebut Majlisi Milli, pada Kamis (20/6) pekan lalu.

    Disahkannya undang-undang larang hijab itu dipandang mengejutkan, karena menurut sensus terakhir tahun 2020 lalu, Tajikistan yang berpenduduk 10 juta jiwa ini memiliki sekitar 96 persen penduduk beragama Islam.

    Pada intinya, undang-undang itu melarang penggunaan “pakaian asing” yang termasuk hijab atau jilbab, atau penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Muslim. Sebaliknya, warga Tajikistan dianjurkan untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut.

    Mereka yang melanggar undang-undang itu akan dikenai hukuman denda dengan besaran yang bervariasi. Mulai dari denda sebesar 7.920 Somoni Tajikistan (Rp 12 juta) untuk warga negara biasa, denda 54.000 Somoni (Rp 82,6 juta) untuk pejabat pemerintah dan denda 57.600 Somoni (Rp 88 juta) untuk tokoh keagamaan.

    Undang-undang yang melarang pemakaian hijab itu merupakan yang terbaru dari serangkaian 35 tindakan terkait agama yang dilakukan pemerintah Tajikistan.

    Dalam penjelasannya, pemerintah Tajikistan menggambarkan langkah yang diambilnya tersebut sebagai tindakan untuk “melindungi nilai-nilai budaya nasional” dan “mencegah takhayul dan ekstremisme”.

    Undang-undang serupa telah disahkan awal bulan ini, dan berdampak terhadap sejumlah praktik keagamaan, seperti tradisi berabad-abad yang dikenal di Tajikistan sebagai “iydgardak” di mana anak-anak mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan uang saku pada Hari Raya Idul Fitri.

    Terlepas dari itu, menurut Euronews.com, larangan hijab di Tajikistan dan undang-undang yang berdampak pada praktik keagamaan itu dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang diupayakan oleh pemerintahan presiden seumur hidup, Emomali Rahmon, sejak tahun 1997 silam.

    Presiden Tajikistan Bertekad Berantas Ekstremisme Sejak Lama

    Diketahui bahwa Presiden Rahmon, yang berkuasa sejak tahun 1994, sudah sejak lama mengincar apa yang mereka gambarkan sebagai ekstremisme di Tajikistan.

    Setelah perjanjian damai tercapai untuk mengakhiri perang sipil selama lima tahun pada tahun 1997 silam, Presiden Rahmon pertama kali menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan oposisi, Partai Kebangkitan Islam Tajikistan (TIRP), yang mendapatkan serangkaian konsesi.

    Menurut perjanjian yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perwakilan TIRP yang pro-syariat Islam akan berbagi 30 persen pemerintahan, dan TIRP akan diakui sebagai partai politik pertama pasca-Soviet yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam.

    Namun, Presiden Rahmon berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaan, meskipun partai tersebut menjadi lebih sekuler seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2015, Presiden Rahmon membubarkan TIRP setelah menetapkannya sebagai organisasi teroris usai partai itu diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal.

    Upaya kudeta gagal itu menewaskan Jenderal Abdulhakim Nazarzoda, seorang birokrat penting pemerintah Tajikistan.

    Dalam situasi itu, Presiden Rahmon mengarahkan fokus pemerintahannya terhadap apa yang disebutnya sebagai pengaruh “ekstremis” di tengah masyarakat.

    Setelah memberlakukan larangan hijab untuk lembaga publik, termasuk universitas dan gedung pemerintahan, pada tahun 2009, rezim Presiden Rahmon mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang bertujuan mencegah negara-negara tetangga memberikan pengaruh tapi juga memperkuat kekuasaan.

    Meskipun tidak ada aturan hukum soal memanjangkan jenggot di Tajikistan, sejumlah laporan menyebut penegak hukum mencukur paksa pria-pria yang berjenggot lebat, yang dipandang sebagai tanda potensial untuk pandangan keagamaan yang ekstremis.

    Undang-undang Tanggung Jawab Orang Tua, yang diberlakukan sejak tahun 2011, mengatur hukuman untuk para orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan keagamaan di luar negeri.

    Undang-undang yang sama juga melarang anak-anak di bawah 18 tahun untuk memasuki tempat ibadah tanpa izin.

    Sementara itu, laporan tahun 2017 yang dirilis Komisi Urusan Agama Tajikistan menyebut 1.938 masjid ditutup dalam waktu setahun dan tempat-tempat ibadah dialihfungsikan menjadi kedai teh dan pusat medis.

    Rentetan undang-undang terbaru ini dinilai dipicu oleh serangan mematikan di Balai Kota Crocus di Moskow, Rusia, pada April lalu. Empat pelaku penyerangan yang ditangkap oleh otoritas Rusia disebut memiliki paspor Tajikistan dan dituduh sebagai anggota ISIS-Khorasan.

    Presiden Rahmon dalam pernyataannya menegaskan dirinya ingin menjadikan Tajikistan sebagai negara yang “demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum dan sekuler”. Dia bahkan mengutip kalimat pembuka dalam Konstitusi Tajikistan tahun 2016 yang menganjurkan masyarakat untuk “mencintai Tuhan dengan hati”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    Washington DC –

    Pemerintah China disebut mengkhawatirkan Korea Utara (Korut) akan semakin berani untuk memulai krisis regional setelah kunjungan langka Presiden Rusia Vladimir Putin. Kekhawatiran itu tetap dirasakan Beijing meskipun negara itu merupakan sekutu Pyongyang dan menjalin aliansi publik dengan Moskow.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2024), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Amerika Serikat (AS) Kurt Campbell mengungkapkan bahwa China telah mengindikasikan dalam interaksinya dengan AS jika mereka “cemas” setelah Putin pekan lalu menandatangani pakta pertahanan dengan Pyongyang.

    “Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa China mungkin khawatir jika Korea Utara akan terdorong untuk mengambil langkah-langkah provokatif yang dapat menyebabkan krisis di Asia Timur Laut,” ucap Campbell saat berbicara dalam forum Dewan Hubungan Luar Negeri.

    Dia merujuk pada peningkatan insiden militer skala kecil yang dilakukan Korut di area perbatasan dengan Korea Selatan (Korsel), serta “bahasa yang sangat provokatif” dan “tekad yang sangat jelas” dari Pyongyang untuk menghindari diplomasi dengan AS.

    Rusia, seperti diyakini oleh Washington, sedang mencari dukungan yang lebih besar untuk Korut, termasuk potensi dalam bidang nuklir.

    “Ini adalah serangkaian perkembangan yang berbahaya dan sedang kami pantau,” ujar Campbell dalam pernyataannya.

    Korut berada di bawah rentetan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir dan rudalnya. Namun negara itu menemukan mitra yang bersemangat, yaitu Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto.

    Pyongyang dilaporkan telah mengirimkan peluru-peluru artileri kepada Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina.

    Saksikan juga ‘Korsel: Parasit Terdeteksi di Balon Sampah yang Dikirim Korut’:

    Dalam kunjungannya pekan lalu, Putin menandatangani perjanjian dengan pemimpin Korut Kim Jong Un yang mencakup pakta bagi kedua negara untuk saling membantu jika diserang — yang tampaknya merupakan kembalinya aliansi era Perang Dingin.

    Sementara China, yang sejak lama menjadi mitra utama Pyongyang namun baru-baru ini menjaga jarak dengan Kim Jong Un, tidak banyak berkomentar secara terbuka mengenai kunjungan Putin.

    AS juga menuduh Beijing telah memicu peningkatan kekuatan militer Rusia melalui ekspor industri, meskipun bukan pengiriman senjata secara langsung.

    Campbell, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa meskipun China dan Rusia bersatu dalam hal antagonisme terhadap Barat, kedua negara itu memiliki pandangan yang berbeda tidak hanya soal Korut tapi juga soal hubungan Beijing dan Moskow.

    “Saya pikir di masa depan, kemungkinan besar akan terjadi kembali ketegangan antara Moskow dan Beijing,” sebut Campbell.

    Namun dalam jangka waktu dekat, menurut Campbell, China akan lebih unggul dan mungkin bisa mendapatkan kapal selam atau teknologi lainnya dari Rusia yang masih lebih canggih dari Moskow.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia ingin membangun “arsitektur keamanan yang dapat diandalkan” di kawasan Asia Pasifik, dalam kunjungan kenegaraannya ke Vietnam pada Kamis (20/06). Kunjungan ini adalah bagian dari lawatan Putin ke Asia, yang dianggap sebagai bentuk perlawanan Rusia terhadap Barat.

    Sehari setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Korea Utara, Putin menerima penghormatan militer di Vietnam, dan Putin terlihat dipeluk oleh Presiden Vietnam To Lam dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh.

    Kedua pemimpin negara ini menyepakati pertukaran 11 perjanjian dan nota kesepahaman, termasuk kesepakatan di bidang minyak dan gas, ilmu pengetahuan nuklir, dan pendidikan.

    Presiden Vietnam menyebut Putin telah ikut berkontribusi pada “perdamaian, stabilitas, dan pembangunan” di dunia.

    AS kritik kunjungan Putin ke Asia

    Kunjungan Putin ke Asia kali ini menuai kritik dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. AS memprotes bahwa Putin seharusnya tidak diberi panggung untuk membela invasi Rusia di Ukraina.

    Rusia dan Vietnam menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai berbagai isu termasuk energi, menggarisbawahi poros Moskow ke Asia setelah Barat menjatuhkan sanksi pada Moskow atas konflik di Ukraina.

    “Kami sangat berkomitmen untuk memperdalam kemitraan strategis yang komprehensif dengan Vietnam, yang tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia,” kata Putin, dikutip dari kantor berita TASS Rusia.

    Dalam sebuah konferensi pers untuk mengakhiri lawatannya di Asia, Putin juga menuduh aliansi militer NATO telah menciptakan ancaman keamanan bagi Rusia di Asia, lapor TASS.

    Pengadilan Kriminal Internasional pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, tuduhan itu dibantahnya.

    Zachary Abuza, seorang profesor di Sekolah Perang Nasional War AS. Abuza menggarisbawahi adanya kerbersamaan dalam sejarah Komunis antara Vietnam dan Rusia, di mana puluhan ribu kader Vietnam, termasuk anggota biro politik saat ini, pernah dilatih oleh Uni Soviet.

    AS akan perkuat hubungan dengan Vietnam

    Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan diplomatnya akan mengunjungi Vietnam pekan ini untuk menekankan komitmen Washington dalam bekerja sama dengan Vietnam dan memastikan Indo-Pasifik akan tetap bebas dan terbuka.

    Dalam kunjungan asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Daniel Kritenbrink ini “juga akan menegaskan kembali dukungan AS untuk Vietnam yang kuat, mandiri, tangguh, dan sejahtera”, kata departemen itu.

    Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen mengatakan bahwa mempererat kemitraan AS-Vietnam tidak mengharuskan Hanoi untuk memutus hubungannya dengan Rusia atau Cina.

    Seorang juru bicara delegasi Uni Eropa di Vietnam mengatakan bahwa Hanoi memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya sendiri, tetapi juga menegaskan bahwa perang Rusia di Ukraina itu membuktikan bahwa Moskow tidak menghormati hukum internasional.

    “Perjalanan hubungan masyarakat yang sukses”

    Putin telah mengubah kunjungannya ke Asia ini menjadi “perjalanan hubungan masyarakat yang sangat sukses”. Presiden Rusia itu telah berhasil menandatangani perjanjian yang dengan Korea Utara dan Vietnam, kata ilmuwan politik Klaus Larres.

    “Apa yang Putin lakukan ini adalah solusinya untuk mengatasi keterasingan dirinya, yang merupakan sanksi akibat perang di Ukraina, invasi brutalnya ke negara tetangganya itu, dan kurangnya keberhasilan militer Rusia,” kata Larres, Jumat (21/06).

    “Dia benar-benar kehabisan amunisi dan dia bergantung pada negara-negara lain untuk mendapatkan amunisi, peralatan militer, dalam upaya memerangi Ukraina. Dan saya pikir bagi Putin, seluruh perjalanan ini adalah tentang memperkuat militernya dan juga meningkatkan kinerja ekonomi negaranya,” jelasnya.

    Menurut Larres, kunjungan Putin ke Hanoi “tidak akan mengarah ke Vietnam yang anti-Barat”. Justru menurutnya, “Vietnam memiliki kecenderungan untuk mencoba bersikap netral, berteman dengan semua pihak dan juga tidak menjalin aliansi formal dengan pihak mana pun.”

    Sementara lawatan Putin ke Korea Utara untuk mendapatkan dukungan dalam program senjata nuklir Pyongyang ini justru sangat membingungkan, kata Larres.

    “Kunjungan itu sangat mengancam keamanan global karena Kim dan Korea Utara adalah outlier di dunia. Kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara berpikir Kim, apa yang akan dia lakukan, dan betapa impulsif dan emosionalnya dia,” ungkap Larres.

    Lebih lanjut, Larres mengatakan bahwa “semua pihak tahu, Rusia bukanlah negara yang didukung oleh AS. Secara struktural bahkan ekonomi negara itu lemah akibat invasinya ke Ukraina. Apakah Rusia akan berhasil dalam perang Ukraina, itu masih diragukan.”

    kp/hp (Reuters)

    (ita/ita)

  • Rusia Hancurkan 114 Drone Ukraina dalam Semalam, 1 Orang Tewas

    Rusia Hancurkan 114 Drone Ukraina dalam Semalam, 1 Orang Tewas

    Moskow –

    Rusia menyatakan pihaknya telah mencegat dan menghancurkan sedikitnya 114 drone tempur yang diluncurkan oleh militer Ukraina dalam semalam. Sedikitnya satu orang tewas akibat serangan drone Kyiv tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (21/6/2024), Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa drone-drone tempur Ukraina itu terdeteksi mengudara di atas wilayah Krasnodar, Volgograd, Crimea — wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia — dan Laut Hitam.

    “Sistem pertahanan anti-udara Rusia telah mencegat dan menghancurkan 70 drone di atas wilayah Crimea dan Laut Hitam, kemudian 43 drone di atas wilayah Krasnodar dan satu drone di wilayah Volgograd,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat (21/6) waktu setempat.

    Gubernur Daerah Krasnodar, Venyamin Kondratyev, dalam pernyataan via Telegram melaporkan bahwa seorang pegawai stasiun pemanas di wilayahnya tewas ketika sebuah drone menghantam fasilitas di dekat stasiun kereta Yuzhny.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal korban luka akibat serangan-serangan tersebut.

    Beberapa gedung administrasi di kompleks kilang minyak yang ada di distrik Severski, sebut Kondratyev, juga mengalami kerusakan.

    Belum ada pernyataan resmi dari militer Ukraina soal laporan serangan yang menghantam wilayah Rusia itu.

    Namun beberapa bulan terakhir, Ukraina yang telah berperang melawan Rusia selama lebih dari dua tahun terakhir, semakin meningkatkan serangan balasan terhadap Moskow. Serangan Kyiv dilaporkan kerap menargetkan target infrastruktur energi di wilayah Rusia.

    Sementara itu, rentetan serangan rudal dan drone Rusia yang juga ditargetkan terhadap infrastruktur energi Ukraina, telah melumpuhkan kapasitas pembangkit listrik di negara tersebut.

    Bahkan serangan-serangan Moskow memaksa Kyiv untuk memberlakukan pemadaman bergilir di beberapa wilayah dan mengimpor pasokan listrik dari kawasan Uni Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Momen Akrab Penuh Tawa Saat Putin Sopiri Kim Jong Un Pakai Limosin

    Momen Akrab Penuh Tawa Saat Putin Sopiri Kim Jong Un Pakai Limosin

    Pyongyang –

    Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyopiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un saat keduanya menaiki limosin mewah buatan Moskow di jalanan Pyongyang, ibu kota Korut. Kim Jong Un juga bergantian menyopiri Putin dalam limosin yang sama.

    Seperti dilansir Reuters dan CNN, Jumat (21/6/2024), rekaman video yang dirilis kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), pada Kamis (20/6) waktu setempat menunjukkan kedua pemimpin terlihat tertawa dan menikmati kebersamaan saat menyusuri jalanan Pyongyang dengan limosin mewah Aurus.

    Limosin mewah Aurus Senat yang berlapis baja merupakan kendaraan resmi kepresidenan Rusia. Pada Februari lalu, Putin menghadiahkan sebuah limosin yang sama kepada Kim Jong Un, saat pemimpin Korut itu berkunjung langsung ke Rusia.

    Video serupa juga ditayangkan oleh televisi pemerintah Rusia, di mana Putin terlihat duduk di kursi pengemudi dan Kim Jong Un duduk di kursi penumpang.

    Penerjemah tampak duduk di kursi belakang, dengan Putin dan Kim Jong Un yang ada di kursi depan terlihat mengobrol diwarnai senyuman dan tawa.

    Video yang dirilis KCNA itu menunjukkan Putin terlebih dahulu duduk di kursi pengemudi dan menyopiri Kim Jong Un, yang duduk di kursi penumpang. Setelah itu terlihat keduanya bertukar tempat.

    Video itu juga menunjukkan momen saat limosin mewah Aurus itu disorot dari udara ketika melaju di ruas jalanan yang kanan-kirinya dipenuhi taman yang terawat dan rapi, sebelum kendaraan itu akhir berhenti di sebuah tujuan. Seorang pria Korut yang mengenakan jas dan memakai sarung tangan putih terlihat membukakan pintu mobil untuk Kim Jong Un, sebelum bergegas membukakan pintu lainnya untuk Putin.

    Putin dan Kim Jong Un kemudian ditampilkan sedang berjalan berdampingan dan mengobrol di jalan setapak di area hutan dengan didampingi dua pria lainnya, kemungkinan penerjemah, yang berjalan di belakang kedua pemimpin itu.

    Momen Kim Jong Un bergantian menyopiri Putin dalam limosin mewah Aurus Senat Foto: KCNA/AP

    Simak selengkapnya momen akrab antara Putin dan Kim Jong Un di halaman berikutnya.

    Adegan selanjutnya dalam video itu menunjukkan Kim Jong Un, yang diyakini sebagai penggemar berat otomotif, menyopiri Putin dalam limosin yang sama.

    Video dan foto yang dirilis KCNA itu tampaknya dirancang untuk menyoroti ikatan erat di antara kedua pemimpin, yang sebelumnya mengatakan mereka telah meningkatkan hubungan ke “level baru” selama kunjungan langka dan pertama Putin dalam 24 tahun ke Pyongyang.

    Momen akrab itu disebut berlangsung pada Rabu (19/6) waktu setempat, tepatnya setelah keduanya menandatangani perjanjian yang mencakup pakta pertahanan bersama — salah satu langkah paling signifikan Rusia di Asia selama bertahun-tahun, yang menurut Kim Jong Un setara dengan “aliansi”.

    Sementara itu, dalam pernyataan pada Rabu (19/6) waktu setempat, salah satu ajudan Putin mengungkapkan bahwa Putin kembali menghadiahkan sebuah limosin Aurus buatan Rusia kepada Kim Jong Un. Ini berarti, sang pemimpin Korut itu telah memiliki dua limosin mewah Aurus.

    Limusin mewah Aurus Senat yang bergaya retro seperti limosin ZIL era Uni Soviet, merupakan mobil resmi kepresidenan Rusia dan digunakan Putin saat menghadiri seremoni pelantikannya sebagai Presiden Rusia untuk periode kelima di Kremlin pada Mei lalu.

    Ditambahkan ajudan Putin, Yuri Ushakov, bahwa Putin juga memberikan hadiah satu set cangkir teh mewah kepada Kim Jong Un dalam kunjungannya itu.

    Rekaman video KCNA, secara terpisah, menunjukkan Putin menerima sepasang anjing pemburu Pungsan sebagai hadiah balasan dari Kim Jong Un. Anjing jenis yang sama dihadiahkan Kim Jong Un kepada mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae In tahun 2018 lalu saat hubungan kedua Korea mengalami terobosan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Brigade Azov Ukraina yang Kontroversial Direstui AS Serang Rusia

    Brigade Azov Ukraina yang Kontroversial Direstui AS Serang Rusia

    Jakarta –

    Amerika Serikat dan beberapa negara barat seperti Prancis, kini mengizinkan Ukraina memakai senjata mereka untuk menyerang target militer di area Rusia. Nah terkait hal itu, sebuah batalion tempur Ukraina yang kontroversial pun menerima senjata dari AS untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

    Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Brigade Azov sekarang diizinkan menggunakan senjata Amerika untuk melawan Rusia. Brigade Azov, yang memiliki akar sayap kanan dan ultra nasionalis, adalah bagian Garda Nasional Ukraina dan evolusi dari batalion yang bertempur selama pendudukan Rusia di Krimea 10 tahun lalu.

    Namun dikutip detikINET dari Sky News, sebagai respons terhadap ideologi neo Nazi yang diusung para pendiri kelompok tersebut, AS telah melarang mereka menggunakan senjata Amerika pada tahun 2014.

    Namun kini, Deplu AS mengatakan mereka tidak menemukan bukti pelanggaran HAM berat oleh Brigade Azov, yang telah dimasukkan ke dalam Garda Nasional Ukraina sebagai Brigade Pasukan Khusus ke-12.

    Anggota kelompok tersebut saat ini memang menolak hubungan dengan kelompok sayap kanan, namun telah ditetapkan sebagai teroris oleh Rusia, yang terus mengatakan mereka adalah formasi bersenjata ultranasionalis.

    Menanggapi pencabutan larangan tersebut, Brigade Azov merasa senang. “Ini adalah halaman baru dalam sejarah unit kami. Azov menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan bahkan lebih berbahaya bagi penjajah,” tulis mereka.

    Adapun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut Moskow memandang sangat negatif terhadap keputusan Washington, dan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan AS siap menerima Neo Nazi.

    Hal ini terjadi ketika Walikota Kharkiv Ihor Terekhov mengatakan di Berlin bahwa keputusan AS untuk mencabut sebagian pembatasan penggunaan senjata Barat telah mengurangi jumlah serangan terhadap kota tersebut.

    “Ini telah membantu. Itulah sebabnya mungkin Kharkiv ada di periode tenang dalam beberapa minggu terakhir sehingga tidak ada serangan besar seperti yang terjadi misalnya, pada bulan Mei,” cetusnya.

    Dilaporkan akhir pekan lalu, pesawat perang Ukraina untuk pertama kalinya menembakkan senjata yang mengenai sasaran di wilayah Rusia. Sumber militer Ukraina mengatakan pusat komando Rusia diserang di daerah Belgorod, Rusia barat.

    (fyk/fay)