Xcloud.id

kab/kota: Moskow

  • Pengakuan Transpuan yang Diperdaya Ikuti Terapi Konversi di Siberia

    Pengakuan Transpuan yang Diperdaya Ikuti Terapi Konversi di Siberia

    Jakarta –

    Di peternakan terpencil di Siberia, laki-laki itu menyuruh Ada menggenggam sebilah pisau. Seekor babi menguik di depan mereka.

    “Cepat potong,” ujar si pria. “Kalau kamu mau lanjut dioperasi, kamu mesti paham apa artinya pengebirian.”

    Ada seorang transpuan kala itu baru berusia 23 tahun. Dia diperdaya masuk ke pusat terapi konversi setelah melela atau mengungkapkan orientasi seksual ke keluarganya sendiri.

    Pada musim panas 2021, sanak saudara Ada meminta ditemani ke Novosibirsk untuk menjalani operasi jantung.

    Seorang supir menyambut Ada dan saudaranya di bandara. Setelah perjalanan panjang, tiba-tiba saja mobil berhenti. Saudara Ada bergegas keluar dari kendaraan dan supir tadi mendesak Ada menyerahkan smartwatch dan ponselnya.

    “Sekarang kami akan menyembuhkan kamu dari penyimpangan,” ujarnya lugas.

    “Baru setelah satu paket baju hangat tiba dua pekan kemudian, saya sadar kalau waktu saya di sini bukan cuma untuk dua minggu atau satu bulan,” tutur Ada.

    Desakan untuk memotong organ babi tadi membuat Ada terkena serangan panik.

    Akhirnya, setelah sembilan bulan, dia berhasil keluar dari peternakan itu. Seseorang meninggalkan ponselnya begitu saja dan Ada menggunakannya untuk menelepon pihak yang berwajib.

    Polisi mengirim anggotanya ke pusat terapi konversi itu dan Ada diperbolehkan pergi karena dia disekap di sana.

    BBC mengontak pusat itu tetapi individu yang diwawancarai menyanggah dirinya tahu menahu soal program terapi konversi. Kami juga menghubungi saudara Ada tetapi tidak ada tanggapan.

    Ada berhasil angkat kaki dari peternakan terpencil di Siberia itu setelah sembilan bulan “menjalani terapi” (BBC)

    Bulan demi bulan yang dijalani Ada di peternakan itu adalah momen terendah dalam perjuangan hidupnya mulai dari keluarga, masyarakat luas, dan kini UU anti-LGBT Rusia yang semakin mencekik kaum minoritas gender di negara itu.

    Hak-hak asasi manusia komunitas transgender di Rusia kian terkikis secara sistematis oleh strategi politis pemerintah yang menyerang kelompok minoritas yang rawan, ujar pakar independen PBB, Graeme Reid.

    Menurut Reid, satu tahun setelah Rusia mengesahkan UU yang melarang operasi penggantian jenis kelamin, orang-orang transgender Rusia semakin terasing dari “hak-hak paling mendasar atas identitas legal dan akses ke layanan kesehatan”.

    UU yang baru juga melarang siapa pun untuk mengganti detail pribadi dalam dokumen-dokumen mereka. Ada adalah satu dari sekian banyak orang yang mengubah nama mereka secara resmi sebelum UU itu resmi berlaku pada Juli 2023.

    Sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, Presiden Vladimir Putin melampiaskan kemarahannya ke Barat dan hak-hak LGBT. Putin mengeklaim dirinya memperjuangkan nilai-nilai tradisional Rusia.

    Dalam sebuah forum kebudayaan di St Petersburg, Putin meremehkan orang-orang transgender dengan menyebut mereka “transformer atau trans apalah itu”.

    Pada akhir 2023, kementerian kehakiman Rusia mengeluarkan aturan baru yang mendeklarasikan “gerakan LGBT internasional” sebagai organisasi ekstremis.

    Ada berdiri di depan Mahkamah Agung di Moskow ketika lembaga itu mendeklarasikan “gerakan LGBT internasional” sebagai organisasi ekstremis (Reuters)

    Organisasi yang dimaksud otoritas itu tidaklah ada tetapi mereka tidak peduli. Siapa pun yang dinyatakan bersalah karena mendukung apa yang kini dianggap “aktivitas ekstrem” bisa dipenjara selama 12 tahun.

    Bahkan sekadar menampilkan bendera pelangi bisa berujung denda atau penjara empat tahun apabila kembali melanggar.

    UU baru itu sudah mulai memboyong orang ke meja hijau. Bulan Maret silam, dua anak muda menangis ketakutan di hadapan hakim di kota Orenburg.

    Tindak kriminal yang mereka lakukan adalah menjalankan usaha bar yang sering dikunjungi komunitas LGBT. Kasus ini masih berlangsung.

    Setelah Ada melarikan diri dari pusat terapi konversi di Siberia, dia pindah ke sebuah flat kecil di Moskow. Dia memberi ruang aman bagi orang-orang transgender yang membutuhkan bantuan. Namun, UU anti-LGBT ini membuat Ada habis kesabaran.

    “Saya tidak bisa lagi tinggal di sini… saya harus angkat kaki dari Rusia,” ujar Ada dari rumah barunya di Eropa.

    BBCOtoritas Rusia mengambil anak-anak yang diadopsi Francis setelah dia menjalani operasi mastektomi

    Selain Ada, seorang warga Rusia, Francis hengkang dari negaranya pada 2018. UU anti-LGBT ini membuatnya urung untuk pulang kampung.

    Bahkan sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, otoritas di kampung halamannya di Yekaterinburg sudah menindaknya.

    “Sejauh ingatan saya, saya tahu kalau saya ini bukan perempuan,” ujar Francis.

    Namun pada tahun 2017, dia menikah dengan Jack dan melahirkan tiga orang anak. Jack dan Francis juga mengadopsi dua orang anak.

    “Saya bilang ke suami saya, ‘Bisa saja ini keliru tapi rasanya saya ini transgender.’”

    Mereka sepakat bahwa Francis perlu berkonsultasi dengan dokter.

    “Mereka bilang, ‘Kamu ini transgender, 100%.’ Saya merasa jauh lebih baik. Semuanya sekarang masuk akal… saya mengerti sekarangini adalah jati diri saya.”

    Francis mulai menjalani proses transisi, tetapi tak lama kemudian aparat setempat mengintervensi. Mereka mengambil anak-anak yang Francis adopsi dan, menurut Francis, ketiga anak kandungnya juga akan diambil.

    Keluarga Francis kabur dari Rusia dan sejak itu mereka tinggal di Spanyol.

    BBC / Francis’s family archiveFoto Francis sewaktu masih kanak-kanak

    Ally, seorang non-biner yang menggunakan kata ganti orang “they”, meninggalkan Rusia pada tahun 2022 setelah negara itu menginvasi Ukraina.

    Keputusan Ally lebih bernuansa politis dan tidak terkait dengan tekanan terhadap komunitas LGBT. Namun, Ally mengaku dirinya tetap terkena dampak dari tekanan itu.

    Waktu Ally masih berumur 14 tahun, seseorang bertanya: “Kamu perempuan atau laki-laki?”

    “Pertanyaan itu membuat hati ini riangsaya senang karena dia tidak bisa membedakan saya ini laki-laki atau perempuan dari tampilan luar saja.”

    Bertahun-tahun kemudian, Ally berkata kepada seorang temannya: “Aku tidak merasa perempuan, tapi aku tidak merasa laki-laki juga.”

    Temannya itu memandang Ally dan berkata: “Oh, OK. Itu masuk akal.”

    “Kami kemudian melanjutkan makan seolah tidak ada apa-apa. Itu adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup saya.”

    Ally sekarang tinggal di Georgia dan tahun lalu dia memutuskan untuk menjalani mastektomi. Keluarga dekatnya masih belum tahu.

    “Kalau saya bilang ke orang tua saya, ‘Pa, Ma, aku lesbian,’ sepertinya lebih gampang dibandingkan, ‘Pa, Ma, saya sudah memotong payudara saya dan tolong panggil saya ‘they’.”

    Ally memperoleh diagnosa medis dan memilih nama yang netral gender sebelum Rusia mengeluarkan UU yang melarang operasi pergantian kelamin. Namun, Ally tidak bisa lagi mengganti paspor atau dokumen penting lainnya.

    Hal yang sama dirasakan Francis: semua dokumennya mencantumkan nama lamanya. Ini artinya setiap kali Francis dimintai identitas atau mengisi formulir, dia menghadapi kebingungan orang-orang.

    Meski begitu, Francis mengakui kehidupannya di Spanyol cukup baik. Dia menemukan pekerjaan yang disukainya di pabrik tekstil.

    Seperti Ally, Francis mengakui iklim intoleran yang digaungkan UU anti-LGBT ini memperburuk hubungannya dengan keluarganya sendiri.

    “Ibu sekarang tidak mau lagi bicara dengan saya.” ujarnya.

    “Dia merasa saya ini aib bagi keluarga, dia juga malu berhadapan dengan tetangga. Seolah-olah saya ini orang aneh, pencuri, atau pembunuh.”

    Di sisi lain, Ally menyebut tinggal di luar negeri di tengah perang Ukraina menimbulkan kompleksitas tersendiri.

    “Di Rusia, otoritas dan orang-orang konservatif tidak menyukai kami karena kami transgender. Orang-orang di luar Rusia tidak menyukai karena kami orang Rusia,” ujar Ally

    Bagi Ada, yang benar-benar diinginkan komunitas trans adalah “agar orang-orang bebas mau berpakaian seperti apa saja tanpa khawatir akan dihajar mentah-mentah… saya cuma ingin orang-orang tidak perlu memutar otak untuk bisa bertahan hidup.”

    (ita/ita)

  • Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Jakarta –

    Setelah pemilihan parlemen Eropa pada Juni, pemilih Perancis menyaksikan dua perkembangan mengejutkan di dalam negeri. Pertama, mengingat kekalahan yang dideritanya dalam pemilu Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk membubarkan parlemen Prancis, Majelis Nasional, dan menggelar pemilu cepat.

    Sehari kemudian, kelompok kiri politik Perancis, yang biasanya terpecah menjadi beberapa partai kecil, mengumumkan, mereka membentuk aliansi baru, Front Populer Baru / New Popular Front (NFP) untuk mencegah National Rally (RN) yang berhaluan sayap kanan untuk menang dalam pemilu.

    Kelompok kiri tampaknya telah mencapai tujuan tersebut, setelah berhasil memenangkan pemilu putaran kedua pada Minggu (07/7) dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen. “Front Populer Baru siap untuk memerintah,” kata Jean-Luc Melenchon, ketua partai terbesar NFP, partai sayap kiri France Unbowed (LFI), pada Minggu malam.

    Marine Tondelier, presiden Partai Hijau dan salah satu penggagas aliansi NFP, mendukung klaim Melenchon, “Kami menang, dan sekarang, kami akan memerintah,” katanya menanggapi hasil pemilu.

    Dia didukung oleh Olivier Faure, ketua Partai Sosialis, yang mengatakan, “Front Populer Baru harus memimpin babak baru dalam sejarah kita.” Pidatonya juga mengungkapkan hambatan apa yang mungkin ada di depan aliansi kiri. Faure tidak ingin berkolaborasi dengan aliansi ramah bisnis yang didukung oleh kelompok tengah yang diinisiasi Macron, “Together”.

    Siapa yang berada di aliansi kiri?

    Dalam aliansi NFP, Partai Sosialis memiliki pengalaman paling banyak dalam pemerintahan, dengan Francois Mitterrand (1981-1995) dan Francois Hollande (2012-2017), keduanya pernah menjabat sebagai presiden.

    Partai ini juga mempunyai pengalaman memerintah berdasarkan peraturan pembagian kekuasaan yang dikenal di Perancis sebagai “kohabitasi,” dimana partai yang dipimpin oleh presiden tidak memiliki mayoritas mutlak di parlemen dan harus bekerja sama dengan pemerintah oposisi. Hal ini terjadi antara tahun 1997 dan 2002, ketika Perdana Menteri Sosialis Lionel Jospin bertugas di bawah Presiden Konservatif Jacques Chirac.

    Di masa lalu, Melenchon menuai kritik dengan pernyataan tentang operasi militer Israel di Gaza yang ditafsirkan sebagai antisemit. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, ia mengaku memahami klaim Moskow yang merasa terancam oleh perluasan aliansi militer NATO.

    Secara keseluruhan, Melenchon mengkritik komando militer terpadu NATO, dan ia berulang kali merekomendasikan Prancis untuk mundur dari aliansi militer itu.

    Di belakang LFI dan Sosialis, Partai Hijau, yang secara resmi dikenal sebagai Ekologi Eropa – Partai Hijau (EELV), adalah partai terkuat berikutnya dalam aliansi tersebut. Diikuti oleh Partai Komunis Perancis (PCF) dan sejumlah partai kecil lainnya, termasuk sebuah faksi kecil yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah seberang laut Polinesia Prancis di Pasifik Selatan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Akankah aliansi baru ini mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya?

    Aliansi baru ini kini bergabung dengan daftar panjang upaya serupa di masa lalu yang menyatukan kelompok kiri untuk memerintah. Pada tahun 2022, misalnya, Melenchon meminta partai-partai sayap kiri Prancis untuk berkampanye bersama ketika Presiden Macron berhadapan dengan populis sayap kanan Marine Le Pen dari National Rally (RN) dalam pemilu terakhir di negara itu.

    Saat itu, Persatuan Ekologis dan Sosial Populer (NUPES) yang dipimpin Melenchon menjadi kelompok terkuat kedua di parlemen, namun gagal mewujudkan posisinya menjadi kekuatan politik, karena kaum Sosialis, Komunis, dan Hijau terbukti enggan mengorbankan kedaulatan partainya masing-masing untuk bergabung dengan kelompok tersebut yang beraliansi oposisi formal di bawah kepemimpinan Melenchon.

    Namun keadaannya berbeda kali ini. Melenchon tidak lagi menjadi tokoh utama dalam aliansi tersebut. Sebaliknya, para ketua dari masing-masing partai dalam aliansi tersebut telah berkumpul untuk membentuk kepemimpinan kolektif.

    Sophie Pornschlegel, pakar kebijakan di lembaga intelektual Eropa Jacques Delors yang berbasis di Brussels, yakin aliansi baru ini memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya.

    “Mereka mempunyai alasan yang lebih baik untuk tetap bersatu,” jelasnya, “karena mereka sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan kekuasaan eksekutif.” Dia juga menunjukkan bahwa Partai Sosialis telah memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam aliansi tersebut setelah pemilu, dan bahwa generasi muda dari politisi yang tidak terlalu egosentris kini telah mengambil alih kekuasaan di partainya masing-masing.

    Akankah aliansi menjadi koalisi?

    Masih harus dilihat apakah aliansi sayap kiri yang baru akan mampu mengubah keberhasilan pemilu hari Minggu menjadi kekuatan politik yang nyata. Sebelum pemilu, perwakilan dari beberapa partai dalam aliansi tersebut telah berbicara tentang sikap mendukung pemerintahan yang bersatu dengan Macron dan menentang Le Pen.

    Meskipun LFI yang dipimpin Melenchon tampaknya tidak mau berkompromi dengan beberapa tuntutan politiknya, Macron telah memberi isyarat bahwa ia tidak mau bekerja sama dengan Melenchon.

    “Pertanyaannya sebenarnya adalah, siapa yang akan menerima posisi apa di pemerintahan baru,” kata Pornschlegel. “Tidak mungkin [France Unbowed] akan menunjuk perdana menteri berikutnya, karena Macron tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun negosiasi masih berlangsung, jadi masih sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi.”

    Aliansi NFP mengatakan mereka ingin memilih calon perdana menteri minggu ini. Namun Tondelier menambahkan, pertanyaan yang lebih penting adalah, “Kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan baru?” (rs/as)

    (ita/ita)

  • Akankah Ambisi Ekonomi India Pertebal Kas Perang Rusia?

    Akankah Ambisi Ekonomi India Pertebal Kas Perang Rusia?

    Jakarta –

    India banyak menuai kritik dari negara-negara Barat karena memborong minyak Rusia di tengah invasi Ukraina. Pada tahun 2022, impor minyak dari Rusia meningkat sepuluh kali lipat, namun kemudian hanya tumbuh dua kali lipat pada tahun lalu.

    Langkah Kremlin menetapkan diskon tinggi, juga direspons India dengan menambah impor batu bara sebanyak tiga kali lipat dalam periode yang sama.

    Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Moskow, Senin (8/7), merupakan kelanjutan kebijakan tersebut. Lawatan ini merupakan kunjungan luar negeri yang kedua sejak dia memenangkan masa jabatan ketiga di India dalam pemilu legislatif silam.

    Juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan, kedua negara disatukan “keinginan politik bersama,” untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

    India harus menempuh titian yang sulit antara mempertahankan kedekatan dengan Barat dan hubungan perdagangan dengan Moskow, sembari mempertahankan posisi netral dalam konflik di Ukraina.

    DW mengulas kondisi hubungan India-Rusia saat ini dan apa yang kemungkinan akan disepakati kedua pemimpin.

    Lebih dari sekedar kerja sama pertahanan

    Selama Perang Dingin, Uni Soviet dan India membangun kemitraan strategis di bidang pertahanan dan perdagangan yang berlanjut setelah berakhirnya komunisme. Pada tahun 2000, Vladimir Putin, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Rusia, menandatangani deklarasi kerja sama baru dengan New Delhi.

    Selama dua dekade terakhir, Moskow memasok 65 persen sistem persenjataan India, dengan jumlah total penjualan melebihi USD60 miliar, menurut Stockholm International Peace Research Institute.

    Ikatan tersebut bertambah kuat sejak India memborong minyak Rusia yang dijual murah setelah diembargo Barat. Pada bulan April, misalnya, pengiriman minyak mentah Rusia ke India mencatatkan rekor baru sebesar 2,1 juta barel per hari, menurut lembaga riset pasar S&P Global.

    Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai rekor tertinggi hampir USD65,7 miliar pada tahun lalu, berdasarkan angka dari Departemen Perdagangan India. Sebaliknya, Rusia mengekspor barang senilai $61,4 miliar ke sekutunya itu, terutama minyak, pupuk, batu mulia dan logam.

    “Lama kami hanya melihat Rusia dari sudut pandang politik dan keamanan,” kata Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar pada konferensi industri pada bulan Mei lalu. “Tapi ketika Moskow beralih ke arah timur, peluang ekonomi baru mulai muncul. Lonjakan perdagangan dan bidang kerja sama baru ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena musiman.”

    Netralitas jamin keuntungan maksimal

    Meski dikritik soal impor minyak, adalah kebergantungan besar India atas persenjataan Rusia yang membuat gamang negara-negara Barat.

    “New Delhi telah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi konflik Rusia-Ukraina, yakni menjaga hubungan baik dengan Moskow dan Barat,” tulis Dr Aleksei Zakharov, peneliti India di Institut Hubungan Internasional Perancis, Ifri, menulis dalam sebuah makalah bulan lalu.

    Kendati demikian, dia mengaku melihat adanya “tantangan struktural yang masih menghalangi kedua belah pihak untuk memperkuat kembali hubungan ekonomi.”

    Menurutnya, kerja sama pertahanan antara Rusia dan India saat ini “dalam keadaan terkatung-katung,” karena embargo Barat yang menyita sebagian besar kapasitas produksi untuk menopang invasi di Ukraina.

    Hambatan perdagangan pangkas pangsa senjata

    India berulangkali mendapat pengalaman negatif dalam berbisnis dengan industri pertahanan Rusia. Kesepakatan tahun 2004 untuk membeli kapal induk era Soviet, yang seharusnya diremajakan oleh Rusia, berulangkali mengalami penundaan dengan tambahan biaya berlipat ganda.

    Militer India saat ini sedang menunggu dua dari lima sistem pertahanan udara S-400 dan sebuah kapal fregat buatan Rusia sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2018, lapor media India pada bulan April lalu.

    Tapi meski tetap menjadi tujuan utama transfer senjata antara tahun 2017 dan 2022, pangsa ekspor pertahanan Rusia ke India turun dari 65 persen menjadi 36 persen pada periode yang sama, menurut data SIPRI.

    Berkurangnya kapasitas ekspor senjata d Rusia dan embargo Barat diyakini memaksakan perubahan strategi di New Delhi, yang menguntungkan produsen senjata Perancis dan Jerman.

    Ambisi India untungkan Rusia?

    Kunjungan Modi ke Moskow usai pemilu di India ramai dipahami sebagai isyarat betapa pentingnya relasi kedua negara. Namun dengan berkurangnya perdagangan senjata, India melirik bidang ekonomi lain untuk digenjot dengan Rusia.

    Salah satunya adalah inisiatif “Made in India” yang digencarkan Modi untuk mempromosikan India sebagai pusat manufaktur. Proyek raksasa itu membuka peluang bagi Rusia untuk menjual bahan baku atau memindahkan sarana produksi senjata ke India.

    Moskow juga sudah mengisyaratkan tertarik untuk memperluas Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional, INSTC, sebuah proyek jalan raya, laut, dan kereta api yang menghubungkan Rusia ke India melalui Iran. Rusia mengirimkan tahap pertama ekspor batu bara melalui INSTC bulan lalu.

    Dengan hambatan ekonomi yang dihadapi Rusia akibat sanksi Barat, INSTC kini menjadi prioritas perdagangan utama bagi Kremlin.

    Proyek lain adalah Koridor Maritim Chennai-Vladivostok, yang pertama kali diusulkan pada tahun 2019. Rute laut sepanjang 10.300 kilometer dari Timur Jauh Rusia itu dapat membantu mengamankan pasokan energi dan bahan mentah ke India.

    Koridor ini diharapkan dapat mengurangi waktu pengiriman dari 40 menjadi 24 hari, dibandingkan dengan rute umum melalui Terusan Suez.

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Rusia Bantah Gempur Rumah Sakit Anak di Ukraina

    Rusia Bantah Gempur Rumah Sakit Anak di Ukraina

    Moskow –

    Otoritas Rusia membantah serangan rudalnya menghantam sebuah rumah sakit anak di Kyiv, ibu kota Ukraina. Moskow menuding rudal yang diluncurkan Ukraina sendiri, yang dimaksudkan untuk mencegat rudal Rusia, yang telah menghantam rumah sakit anak tersebut.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/7/2024), juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya menyebut rudal permukaan-ke-udara NASAMS yang diluncurkan pasukan Ukraina yang telah menghantam sebuah rumah sakit anak di Kyiv pada Senin (8/7) waktu setempat.

    Otoritas Ukraina sebelumnya menyebut Rusia menyerang rumah sakit anak utama di Kyiv dengan rudal Kh-101 Kalibr dan menghujani kota-kota Ukraina lainnya dengan lebih banyak rudal, hingga menewaskan sedikitnya 41 warga sipil. Serangan rudal Moskow itu tercatat sebagai yang paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir.

    Dalam pernyataan pada Selasa (9/7), Kremlin mengatakan bahwa tembakan anti-rudal Ukraina, bukan rudal Rusia, yang menghantam rumah sakit anak di Kyiv.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Namun dia menegaskan kepada wartawan di Moskow bahwa Rusia tidak menyerang target sipil di Ukraina.

    “Saya bersikeras, kami tidak melancarkan serangan terhadap target-target sipil,” tegas Peskov dalam pernyataannya.

    Saat ditanya lebih lanjut, dalam konferensi pers harian, soal bagaimana Rusia meyakini pihaknya tidak menyerang target sipil setelah tragedi di rumah sakit anak tersebut, Peskov kembali menegaskan rudal Ukraina yang diluncurkan untuk mencegat rudal Moskow-lah yang menghantam rumah sakit itu.

    “Saya mendorong Anda untuk berpedoman pada pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, yang benar-benar mengecualikan adanya serangan terhadap target-target sipil dan menyatakan bahwa kami sedang berbicara tentang sistem anti-rudal (Ukraina) yang jatuh,” ucapnya.

    “Kami terus bersikeras menyatakan bahwa kami tidak menyerang target-target sipil. Serangan dilancarkan terhadap fasilitas infrastruktur penting, terhadap target-target militer yang secara satu sama lain terkait dengan potensi militer rezim (Ukraina),” tegas Peskov.

    Ribuan warga sipil Ukraina terbunuh selama perang berkecamuk sejak Rusia mengirimkan pasukan militer ke Kyiv pada Februari 2020 lalu.

    Sejumlah kecil warga sipil tewas dalam rentetan serangan yang melanda wilayah Rusia dan wilayah-wilayah Ukraina yang dikuasai dan diklaim Moskow sebagai bagian wilayahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rusia Hancurkan 38 Drone Ukraina di Dekat Perbatasan

    Rusia Hancurkan 38 Drone Ukraina di Dekat Perbatasan

    Moskow –

    Pasukan militer Rusia menghancurkan sedikitnya 38 drone yang diluncurkan Ukraina semalam di berbagai wilayah dekat perbatasan kedua negara. Otoritas Rusia menyebut sebagian besar serangan Kyiv itu berhasil dihalau.

    Rentetan serangan drone Ukraina menghujani Rusia setelah serangan rudal besar-besaran Moskow menewaskan sedikitnya 41 orang di beberapa kota di wilayah Ukraina pada Senin (8/7) waktu setempat. Serangan rudal Rusia itu tercatat sebagai yang paling mematikan di Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

    “Sistem pertahanan udara yang bertugas telah menghancurkan dan mencegat tiga UAV (drone) di wilayah Belgorod, tujuh UAV di wilayah Kursk, dua UAV di wilayah Voronezh, 21 UAV di wilayah Rostov dan lima UAV di wilayah Astrakhan,” sebut Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir AFP, Selasa (9/7/2024).

    Gubernur Astrakkan, Igor Babushkin, dalam pernyataannya menyebut Ukraina telah melancarkan “upaya besar-besaran untuk menyerang target-target dengan drone” di wilayah utara negara tersebut. Dia menegaskan bahwa serangan-serangan drone itu “berhasil dihalau”.

    Baik Rusia maupun Ukraina telah menggunakan drone, termasuk pesawat yang bisa meledak sendiri dengan jangkauan ratusan kilometer, secara luas selama konflik berlangsung, yang dimulai pada Februari 2022 ketika Moskow mengirimkan pasukannya menginvasi Kyiv.

    Ukraina telah meningkatkan serangannya terhadap wilayah Rusia sepanjang tahun ini. Rentetan serangan Kyiv kebanyakan menargetkan lokasi infrastruktur energi, yang disebut sebagai penyedia bahan bakar untuk pasukan Rusia, juga menargetkan kota-kota dan desa-desa di seberang perbatasan.

    Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan darat terbaru secara besar-besaran di wilayah Kharkiv, Ukraina bagian timur laut, pada Mei lalu. Operasi militer itu dimaksudkan untuk menciptakan zona penyangga dan mendorong mundur pasukan Ukraina untuk melindungi wilayah perbatasan Belgorod dari gempuran.

    Rentetan serangan drone Ukraina ini terjadi sehari setelah Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa kota sekaligus di wilayah Ukraina. Serangan rudal Moskow yang terjadi pada siang hari bolong itu menewaskan sedikitnya 41 orang, termasuk beberapa anak-anak.

    Gedung permukiman hingga rumah sakit anak utama di wilayah Kyiv, ibu kota Ukraina, dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Rusia tersebit.

    Laporan Reuters menyebut para orang tua tampak bingung dan menangis sembari menggendong bayi mereka di jalanan di luar rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat serangan rudal. Kaca-kaca jendela pecah dan panel-panelnya terkoyak akibat serangan tersebut.

    Presiden Volodymyr Zelensky menyebut sedikitnya 37 orang, termasuk tiga anak, tewas akibat serangan Rusia itu. Lebih dari 170 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Namun laporan korban jiwa di area-area yang dihantam serangan menyebut sedikitnya 41 orang tewas akibat rentetan gempuran rudal Moskow tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Adik Kim Jong Un Kecam Latihan Tembak Korsel, Ancam Pembalasan!

    Adik Kim Jong Un Kecam Latihan Tembak Korsel, Ancam Pembalasan!

    Pyongyang –

    Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, mengecam keras Korea Selatan (Korsel) terkait latihan tembak di dekat perbatasan kedua negara baru-baru ini. Kim Yo Jong menyebut Seoul sama saja ingin bunuh diri dan memperingatkan adanya “bencana mengerikan” sebagai konsekuensi.

    Seperti dilansir AFP, Senin (8/7/2024), setelah Pyongyang mengirimkan ratusan balon sampah melintasi perbatasan, Seoul bulan lalu menangguhkan sepenuhnya kesepakatan militer untuk mengurangi ketegangan dan melanjutkan latihan tembak di pulau perbatasan dan zona demiliterasi yang memisahkan kedua negara.

    Kim Yo Jong, yang merupakan juru bicara penting rezim Korut, menyebut latihan tembak Korsel itu sebagai “latihan perang yang tidak disamarkan dan sebuah provokasi yang tidak bisa dimaafkan dan eksplisit yang memperburuk situasi”.

    Dia juga menyebut latihan di perbatasan oleh Korsel itu sebagai “histeria bunuh diri, yang membuat mereka harus menanggung bencana yang mengerikan”.

    “Jelas bagi semua orang… risiko dari latihan tembak langsung yang sembrono yang dilakukan pasukan ROK (Korsel-red) yang semakin mendekati perbatasan DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea),” ucap Kim Yo Jong dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).

    Jika latihan tembak yang dilakukan Korsel melanggar kedaulatan Korut, Kim Yo Jong memperingatkan: “Angkatan bersenjata kami akan segera melaksanakan misinya”.

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal “misi” yang disebutnya itu.

    Hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pyongyang meningkatkan uji coba senjata seiring semakin dekatnya hubungan negara itu dengan Rusia.

    Korsel dan Amerika Serikat (AS) menuduh Korut memasok senjata ke Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina — yang melanggar sanksi yang diberlakukan terhadap kedua negara tersebut.

    Awal tahun ini, Korut menyatakan Korsel sebagai musuh utamanya dan membubarkan lembaga-lembaga yang dirancang untuk melakukan interaksi dan diplomasi dengan Seoul, sembari meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan.

    Sejumlah tentara Korut, beberapa pekan terakhir, melintasi perbatasan Korsel sedikitnya tiga kali dalam insiden yang dinilai oleh Seoul sebagai tidak disengaja.

    Insiden itu disebut terjadi saat tentara-tentara Korut itu bertugas memasang ranjau, membersihkan dedaunan dan kemungkinan membangun penghalang anti-tank.

    Kim Yo Jong, dalam pernyataannya, juga mengkritik latihan trilateral yang dilakukan AS, Korsel dan Jepang, yang disebutnya sebagai “puncak histeria konfrontatif”.

    “Genderang perang jelas menunjukkan bahwa manuver gegabah AS dan pasukan musuh lainnya demi hegemoni militer di kawasan telah melanggar garis merah,” sebutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Drone Ukraina Serang Pabrik Mesiu Rusia

    Drone Ukraina Serang Pabrik Mesiu Rusia

    Kyiv –

    Serangan pesawat tak berawak (drone) Ukraina menargetkan pabrik mesiu di Rusia bagian barat. Sumber keamanan Ukraina mengatakan serangan ini bertujuan untuk merusak logistik militer Rusia.

    Dilansir AFP, Jumat (5/7/2024), Kyiv telah meningkatkan serangan udara terhadap fasilitas militer dan energi di Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Serangan ini dengan harapan melumpuhkan kemampuan Moskow untuk menyerang kota-kota Ukraina atau mendapatkan lebih banyak wilayah di kawasan industri timur.

    Sebuah sumber dari sektor pertahanan Ukraina mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu dilakukan menggunakan drone peledak. Sumber itu mengklaim salah satunya drone berhasil menghantam fasilitas militer di kota Kotovsk di wilayah Tambov, Rusia.

    Daerah tersebut kira-kira berjarak 350 kilometer dari perbatasan Ukraina. Tingkat kerusakan dan informasi mengenai kerugian musuh masih dikaji, menurut sumber tersebut.

    Sebuah outlet media lokal Rusia menerbitkan dugaan video insiden tersebut. AFP belum dapat memastikan keaslian rekaman tersebut.

    Sebelumnya, gubernur setempat Maxim Egorov dari Tambov mengatakan melalui Telegram bahwa dua drone telah dilaporkan di wilayah tersebut dan keduanya telah ‘hancur’, tanpa menimbulkan kerusakan atau korban jiwa.

    Sumber pertahanan Ukraina mengatakan situs tersebut memproduksi amunisi dan bubuk mesiu untuk senjata ringan dan telah menjadi sasaran drone pada bulan Januari dan November.

    Serangan ini terjadi ketika Rusia meluncurkan kampanye serangan sistematis yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Serangan itu menyebabkan kerusakan permanen pada fasilitas-fasilitas penting dan memicu dilakukannya pemadaman listrik terjadwal.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta sekutu Kyiv untuk memasok lebih banyak sistem pertahanan udara untuk menggagalkan serangan rudal dan drone Rusia.

    Zelensky mengatakan serangan sistematis Rusia terhadap fasilitas energi telah mengurangi separuh produksi listrik Ukraina dibandingkan tahun lalu.

    (lir/lir)

  • Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji hubungan negaranya dengan Cina, mengatakan bahwa hubungan keduanya ada pada “periode terbaik dalam sejarah.”

    Putin dan Presiden Cina Xi Jinping sebelumnya bertemu di ibu kota Kazakhstan, Astana, pada hari Rabu (3/7), saat menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Klub keamanan dan pertahanan Eurasia ini dipandang oleh Moskow dan Beijing sebagai instrumen untuk melawan pengaruh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam urusan internasional.

    Selain Rusia dan Cina, India, Iran, Pakistan, dan empat negara Asia Tengah lain, juga menjadi anggota SCO.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga diperkirakan hadir dalam pertemuan puncak SCO tersebut.

    Rusia dan Cina telah memperdalam hubungan politik, militer, dan ekonomi mereka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Apa isi pernyataan Putin dan Xi?

    Dalam pidato pembukaan saat bertemu dengan Xi, Putin memuji SCO karena “memperkuat perannya sebagai salah satu pilar utama tatanan dunia multipolar yang adil”.

    “Hubungan Rusia-Cina, kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis kami, sedang mengalami periode terbaik dalam sejarah,” kata Putin.

    Sementara itu, Xi menyebut Putin sebagai “teman lamanya” dan mengatakan bahwa hubungan Cina-Rusia berada pada “tingkat yang tinggi.”

    “Dalam menghadapi situasi internasional yang bergejolak dan lingkungan eksternal, kedua belah pihak harus terus menjunjung tinggi aspirasi asli dan persahabatan untuk generasi yang akan datang,” kata Xi.

    Putin juga bertemu Erdogan

    Putin juga bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela pertemuan SCO di Astana.

    Pemimpin Turki itu mengatakan Ankara dapat membantu membangun dasar untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Ia menambahkan bahwa perdamaian yang adil bagi kedua belah pihak bukan kemustahilan.

    Menurut pernyataan kepresidenan Turki, Putin dan Erdogan juga membahas perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, serta cara untuk mengakhiri konflik di Suriah.

    Selain bertemu dengan Xi dan Erdogan, Putin juga bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh di sela-sela pertemuan puncak SCO itu.

    mel/gtp (AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Sosok Dick Schoof, Mantan Kepala Mata-Mata Jadi PM Belanda

    Sosok Dick Schoof, Mantan Kepala Mata-Mata Jadi PM Belanda

    Jakarta –

    Mantan kepala intelijen Belanda, Dick Schoof, resmi dilantik menjadi perdana menteri (PM) pada Selasa (02/07). Dalam pemerintahan koalisinya dia berjanji untuk menerapkan kebijakan suaka dan imigrasi Belanda yang “paling ketat dalam sejarah”.

    Kandidat independen berusia 67 tahun itu menggantikan Mark Rutte, yang akan menjadi sekretaris jenderal NATO berikutnya setelah 14 tahun menjabat PM Belanda.

    Geert Wilders mengalah untuk membentuk koalisi

    Pelantikan Dick Schoof ini dilakukan setelah tujuh bulan digelarnya pemilihan umum (pemilu), di mana PVV (Partai untuk Kebebasan) yang beraliran populis kanan bentukan politisi kontroversial Geert Wilders berhasil menjadi partai terbesar di Belanda.

    Secara umum, pemimpin partai terbesar seharusnya jadi yang paling terfavorit untuk menjadi kandidat PM Belanda. Tetapi Geert Wilders, 60 tahun, politisi anti-Islam dan anti-Eropa tidak menjadi PM demi menenangkan mitra koalisi dari Partai Buruh (BBB), Partai VVD yang liberal-konservatif dan partai baru NSC. Semua pemimpin partai koalisi juga setuju untuk tidak mencalonkan diri sebagai perdana menteri.

    Sebagai gantinya, mereka mengajukan calon independen milih Dick Schoof untuk dilantik oleh Raja Willem-Alexander.

    Schoof bertekad akan menjadi “perdana menteri untuk semua warga Belanda” dan berjanji untuk tidak akan membiarkan dirinya “dikendalikan oleh Tuan Wilders.”

    Schoof juga berjanji untuk menerapkan “kebijakan penerimaan suaka yang paling ketat yang pernah ada di negara ini dan solusi paling komprehensif untuk mengatasi masalah migrasi.”

    Siapa PM Belanda yang baru?

    Sebagai mantan kepala dinas intelijen, Dick Schoof memimpin penyelidikan Belanda atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada Juli 2014 di atas wilayah timur Ukraina yang dikuasai kelompok separatis.

    Semua 298 orang di dalam pesawat, termasuk 196 warga negara Belanda, tewas dalam insiden pesawat yang ditembak jatuh oleh rudal BUK buatan Rusia, yang ditembakkan dari wilayah yang dikuasai militan pro-Moskow.

    Dick Schoof harus mampu mengumpulkan semua pengalaman dan kekuatannya untuk bisa menjaga pemerintahan koalisinya. Pelari maraton amatir di waktu luangnya itu juga harus bisa menahan tekanan publik, yang kemungkinan besar akan dia dapatkan dari Geert Wilders, yang tidak asing lagi dengan pernyataan-pernyataan kontroversial di media sosial.

    “Dia akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga konflik ideologis dan pribadinya tetap terkendali, tetapi mengingat pengalamannya yang banyak sebagai kepala lembaga pemerintah, dia akan mampu mempertahankan diri dengan baik,” kata Sarah de Lange, profesor politik di Universitas Amsterdam.

    “Masih harus dilihat bagaimana dia akan bereaksi jika Wilders mencoba untuk menempatkannya di bawah tekanan dengan mengkritiknya di X,” kata Sarah de Lange kepada kantor berita AFP.

    kp/hp (AFP, dpa)

    (ita/ita)

  • AS Tingkatkan Kewaspadaan di Beberapa Pangkalan Militer di Eropa

    AS Tingkatkan Kewaspadaan di Beberapa Pangkalan Militer di Eropa

    Jakarta –

    Militer Amerika Serikat telah menaikkan tingkat kewaspadaan di beberapa pangkalan militer di Eropa ke tingkat tertinggi kedua.

    Media-media Amerika, ABC News dan CNN melaporkan pada Minggu (30/6) bahwa pangkalan-pangkalan militer Amerika, yang berlokasi di seluruh Eropa, dinaikkan ke tingkat siaga “Charlie”. Demikian dilaporkan kedua media AS tersebut mengutip pejabat-pejabat yang tidak disebutkan namanya.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (1/7/2024), tingkat kewaspadaan tersebut ditetapkan ketika “sebuah insiden terjadi atau informasi intelijen diterima yang menunjukkan kemungkinan adanya tindakan teroris atau menargetkan personel atau fasilitas,” kata Angkatan Darat AS di situs webnya.

    Tingkat tertinggi “Delta” diterapkan ketika serangan teroris telah terjadi atau “akan terjadi”.

    Komando Eropa AS (USEUCOM) tidak mengkonfirmasi perubahan status tersebut ketika dihubungi oleh AFP, namun mengatakan: “kami tetap waspada.”

    Sementara itu, Pentagon mengatakan bahwa “karena kombinasi berbagai faktor yang berpotensi berdampak pada keselamatan dan keamanan anggota militer AS dan keluarga mereka yang ditempatkan di kawasan Eropa, Komando Eropa AS melipatgandakan upayanya untuk menekankan kewaspadaan selama bulan-bulan musim panas.”

    Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan warga Amerika di Jerman, tempat USEUCOM bermarkas, untuk meningkatkan kewaspadaan akibat terorisme.

    Meskipun tidak ada ancaman spesifik yang disebutkan, negara-negara Eropa telah meningkatkan kewaspadaannya sejak kelompok pria bersenjata pada bulan Maret lalu, menewaskan hampir 150 orang di pinggiran Moskow, ibu kota Rusia. Serangan tersebut diklaim dilakukan oleh kelompok Negara Islam (ISIS).

    Otoritas Prancis juga telah meningkatkan kewaspadaannya menjelang Olimpiade Paris, sementara Jerman saat ini menjadi tuan rumah turnamen sepak bola internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)