Jakarta, CNBC Indonesia- Perang Rusia dan Ukraina masih memanas. Kemenangan baru diperoleh Rusia di Ukraina, sementara Kyiv masih terus berusaha membombardir fasilitas minyak di Moskow.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (06/02/2025).
Moskow –
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya siap untuk melakukan dialog langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas konflik yang terus berlanjut. Kremlin menanggapi dingin, dengan menyebut perkataan Zelensky itu hanyalah “omongan kosong”.
Pembicaraan mengenai perundingan untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina, yang sudah berlangsung hampir tiga tahun terakhir, semakin meningkat ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Trump telah berjanji untuk mengakhiri pertempuran antara kedua negara bertetangga itu.
Demikian seperti dilansir AFP, Kamis (6/2/2025).
Kesiapan untuk berdialog dengan Putin disampaikan Zelensky dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan yang dipublikasikan pada Selasa (4/2) waktu setempat. Pada saat itu, Zelensky ditanya soal bagaimana perasaannya jika dia duduk berhadapan dengan Putin di meja perundingan.
“Jika itu adalah satu-satunya cara di mana kita dapat membawa perdamaian untuk warga Ukraina dan tidak kehilangan banyak orang, tentu saja kami akan melakukan hal itu,” jawab Zelensky dalam wawancara tersebut.
Kremlin menanggapi pernyataan Zelensky itu pada Rabu (5/2) waktu setempat, dengan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan: “Sejauh ini, hal ini tidak dapat dilihat sebagai apa pun, selain omongan kosong.”
Putin, pekan lalu, mengatakan Moskow akan melakukan pembicaraan dengan Kyiv, namun menolak untuk berbicara langsung dengan Zelensky.
Dekrit yang ditandatangani oleh Zelensky tahun 2022 lalu mengesampingkan dialog langsung dengan Putin. Hal itu disinggung oleh Peskov dalam tanggapannya dan secara rutin, disoroti oleh Kremlin setiap kali ditanya apakah siap untuk melakukan pembicaraan dengan Ukraina.
Juru bicara Kremlin itu juga menegaskan kembali klaim Rusia yang sering menyebut Zelensky sebagai presiden tidak sah, karena mandat lima tahun jabatannya telah berakhir tahun lalu. Di bawah darurat militer, Ukraina melarang penyelenggaraan pemilu.
“Zelensky mempunyai masalah besar secara de jure (secara hukum) di Ukraina. Namun meskipun demikian, kami tetap siap untuk melakukan perundingan,” ucap Peskov dalam pernyataannya.
Namun dia juga mengatakan bahwa “kenyataan di lapangan” berarti Kyiv harus “menjadi pihak pertama yang menunjukkan keterbukaan dan minat dalam perundingan semacam itu”.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dalam 24 jam terakhir.
Presiden Ukraina meminta Barat untuk dikirimi senjata nuklir untuk menghentikan invasi Rusia.
Sementara itu, 45.000 tentara Ukraina tewas sejak dimulainya perang pada 2022 lalu.
Di tengah gencatan senjata Gaza, muncul pertanyaan siapa yang nantinya akan memimpin wilayah tersebut.
Berikut berita selengkapnya.
1. Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.
Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.
Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.
Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.
BACA SELENGKAPNYA >>>
2. 45.000 Tentara Ukraina Tewas Lawan Rusia, Zelensky Siap Negosiasi Damai dengan Putin
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan setidaknya 45.100 tentara Ukraina yang tewas.
Dan total 390.000 tentara Ukraina terluka dalam perang.
Zelensky menambahkan bahwa hampir setengah dari tentara Ukraina yang terluka kemudian kembali berperang di garis depan perang.
Ukraina mengklaim Rusia telah menderita setidaknya 842.390 korban dalam perang, angka ini belum dikonfirmasi Moskow.
BACA SELENGKAPNYA >>>
3. Kemarahan Elon Musk yang Memicu Keputusan Donald Trump Menutup USAID
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membubarkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang sudah 64 tahun berdiri.
Pembubaran ini dilakukan Donald Trump setelah Elon Musk selaku Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah di kabinet baru Trump tak diberi akses masuk ke sistem USAID.
Elon Musk mencurigai lembaga amal itu menjalankan praktik penyalahgunaan anggaran, termasuk jaringan penipuan yang mengalihkan dana ke pihak yang tidak berhak.
Hal ini membuat Elon Musk murka, hingga menyebutnya sebagai “organisasi kriminal”, tak sampai di situ buntut pembatasan akses 60 pejabat tinggi USAID diberi sanksi cuti administratif.
BACA SELENGKAPNYA >>>
4. Hamas Kecam Pernyataan Trump soal Gaza: Resep untuk Kekacauan di Timur Tengah
Seorang pejabat senior Hamas mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2/2025).
Bermula dari Trump yang mengatakan bahwa warga Palestina tidak ingin meninggalkan Gaza karena tidak memiliki alternatif.
Pernyataan Trump tersebut membuat seorang pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri geram.
Ia menyebut pernyataan Trump justru akan memicu ketegangan di Timur Tengah.
“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana,” kata Sami Abu Zuhri, dikutip dari Al-Arabiya.
BACA SELENGKAPNYA >>>
5. Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan
Selama hampir 16 bulan perang di Gaza, banyak politisi dan analis memperdebatkan proposal yang muncul soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza pasca-Perang.
Ulasan dari media Amerika Serikat (AS), The New York Times, Senin (3/2/2025) lantas menghadirkan empat analisis model pemerintahan Gaza pasca-perang tersebut.
Meski begitu, ulasan tersebut menyatakan, kalau “Belum ada arah yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza selama pertempuran terus berlanjut.”
Pada fase saat ini, Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.
BACA SELENGKAPNYA >>>
(Tribunnews.com)
Jakarta, CNBC Indonesia – Ukraina kembali melancarkan serangan ke wilayah Rusia, Rabu (5/2/2025). Kali ini sebuah depot bahan bakar yang terletak di Rusia Barat Daya menjadi sasaran pesawat nirawak Kyiv.
Mengutip AFP, serangan ini tepatnya terjadi di dusun Novominskaya, yang terletak di Negara Bagian Krasnodar. Gubernur Krasnodar Veniamin Kondratyev menyebut ledakan terjadi di kilang minyak setelah militer Rusia menghalau drone Ukraina, yang membuat puing-puingnya jatuh ke kilang dan terbakar.
“Kebakaran telah terjadi dengan 55 petugas pemadam kebakaran dikirim ke tempat kejadian. Menurut informasi awal, tidak ada yang terluka,” kata Kondratyev, menambahkan bahwa depot tersebut berisi ‘beberapa sisa produk minyak bumi yang tidak signifikan’
Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dua pesawat nirawak Ukraina telah menghantam wilayah Kursk dan dua di Belgorod, kedua wilayah yang berbatasan dengan Ukraina.
Kyiv telah mengintensifkan serangan udaranya terhadap instalasi energi dan militer Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Manuver ini menurut Ukraina merupakan respons yang ‘tepat’ terhadap pemboman terus-menerus oleh Moskow terhadap jaringan energi dan kota-kotanya.
Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.
Langkah ini pun akhirnya menyeret sejumlah negara Barat dalam konflik, termasuk AS, Inggris, dan sejumlah sekutunya di Eropa. Mereka memberikan bantuan besar kepada Kyiv untuk melawan pasukan Rusia, dan di sisi lain, menjatuhkan ribuan sanksi ekonomi kepada Moskow agar tak memiliki anggaran untuk perang.
Sementara itu, sejauh ini, dinamika di medan perang terus terjadi, dengan militer Rusia baru-baru ini dilaporkan berhasil merebut kota kunci logistik Ukraina, Pokrovsk. Tentara Ukraina di kota itu mengatakan bahwa Rusia mengubah taktik dengan menyerang sisi-sisi mereka alih-alih maju menyerang untuk membentuk gerakan menjepit di sekitar kota.
Di sisi lain, Ukraina juga mengalami kekurangan pengalaman di antara rektrutan barunya. Kondisi ini kemudian menambah tekanan pada brigade terlatih guna menstabilkan garis depan.
“Rekrutan baru terus-menerus memperluas garis depan karena mereka meninggalkan posisi mereka, mereka tidak menahannya, mereka tidak mengendalikannya, mereka tidak memantaunya. Kami melakukan hampir semua pekerjaan untuk mereka,” kata Wakil Komandan Batalion Da Vinci Wolves, yang dikenal dengan tanda panggilan Afer.
“Karena itu, dengan awalnya memiliki area tanggung jawab sepanjang 2 kilometer, Anda berakhir dengan 8-9 kilometer per batalion, yang sangat banyak dan kami tidak memiliki cukup sumber daya.”
(sef/sef)
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.
Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).
“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”
Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”
Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.
“Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.
Kata Utusan Palestina untuk PBB
Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.
“Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.
“Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.
“Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.
Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.
“Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.
“Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.
Pada hari Selasa, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.
Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.
Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”
Respons Hamas
Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.
“Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).
Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.
Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.
“Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.
“Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.
Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.
MASA DEPAN GAZA – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), menampilkan Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pengumuman yang mengejutkan, Trump mengatakan AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube White House)
Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.
“Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.
Diketahui, perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.
Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.
PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.
PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.
Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.
Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.
Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.
Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.
Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.
Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.
Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.
Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.
Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.
Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.
Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.
“Kembalikan senjata nuklir kepada kami, beri kami sistem rudal. Kawan, bantu kami membiayai satu juta tentara, kerahkan pasukan kalian ke area di negara kami, di tempat-tempat kami ingin menstabilkan situasi,” kata Zelensky dikutip dari Russia Today.
Belakangan ini Zelensky mengaku kecewa karena Ukraina menyerahkan senjata nuklir buatan Uni Soviet yang ditempatkan di Ukraina. Sebagai ganti penyerahan itu, Ukraina mendapat jaminan keamanan.
Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, Ukraina mewarisi sekitar 1.700 hulu ledak nuklir. Senjata itu tetap di bawah kontrol operasional Moskow.
Rusia mengklaim Ukraina tak pernah punya senjata nuklir karena aset Soviet itu secara hukum dimiliki oleh Rusia.
PRESIDEN ZELENSKY – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 4 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ikut serta dalam peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau pada bulan Januari. (President.gov.ua)
Adapun dalam wawancara dengan penyiar podcast bernama Lex Fridman bulan lalu, Zelensky menyebut “senjata nuklir adalah jaminan keamanan yang dimiliki Ukraina”.
Dia menyebut Ukraina menggunakan senjata itu untuk keperluan perlindungan sebelum menyerahkannya kepada Rusia.
Pada bulan Oktober 2024 dia juga mengatakan Ukraina bisa melindungi diri dengan cara menjadi negara nuklir atau menjadi anggota NATO. Zelensky mengaku memilih opsi yang kedua.
Setelah pernyataan itu, New York Times melaporkan ada pejabat AS yang mengklaim Presiden Joe Biden bisa kembali mengizinkan Ukraina memiliki senjata nuklir. Akan tetapi, Penasihat Keamanan AS Jake Sullivan menyebut ide itu tidak dipertimbangkan AS.
Sementara itu, sebulan kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Rusia akan mengerahkan semua senjata penghancur yang tersedia jika Ukraina benar-benar mendapat senjata nuklir.
“Secara logika, apa yang akan kalian pikirkan jika sebuah negara yang kini terlibat dalam operasi militer menjadi negara nuklir, apa yang harus kami lakukan?” tanya Putin.
“Dalam kasus ini, saya ingin menekankan, penggunaan semua senjata penghancur yang dimiliki Rusia. Kami tidak akan mengizinkannya.
Zelensky disebut sudah sinting
Permintaan Zelensky agar Barat memberi Ukraina senjata nuklir itu memicu kecaman keras dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.
Dalam unggahan di media media, Zakharova menganggap Zelensky sebagai seorang yang “sinting”.
“Pernyataan terbaru Zelensky bahwa dia ingin memiliki senjata nuklir telah menunjukkan dia adalah seorang yang sinting, yang menganggap planet ini adalah objek untuk khayalan sakitnya,” kata Zakharova.
“Pernyataan itu juga membuktikan bahwa PLTN bagi dia bukanlah sumber energi yang damai, tetapi senjata kotor yang diperlukan oleh rezim Kiev demi pemerasan.”
Beberapa hari sebelum invasi Rusia dimulai, Zelensky pernah menyebut Ukraina bisa membuat senjata nuklir.
Pejabat Rusia khawatir karena Ukraina bisa saja mengembangkan bom nuklir di tengah hasil buruk yang didapatkannya di medan tempur.
(*)
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut siap untuk menegosiasikan akhir perang Ukraina dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Hal ini diperlukan jika hal itu menjadi jalan satu-satunya metode untuk membawa perdamaian ke Ukraina.
“Jika itu adalah satu-satunya pengaturan di mana kita dapat membawa perdamaian bagi warga Ukraina dan tidak kehilangan orang, pasti, kita akan pergi untuk pertemuan ini (negosiasi damai)” kata Zelensky, mengutip independent.co.uk, Rabu (5/2/2025).
Namun Zelensky menekankan dirinya tidak akan bersikap baik pada Putin nantinya.
Lantaran dirinya menganggap Putin sebagai musuhnya.
“Aku tidak akan bersikap baik padanya. Aku menganggapnya sebagai musuh. Dan sejujurnya, saya percaya dia menganggap saya musuh juga,” kata Zelensky.
Pernyataan Zelensky ini terjadi tak lama setelah dia mengatakan Ukraina telah kehilangan lebih dari 45.000 tentara di medan perang sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022.
Zelensky mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan setidaknya 45.100 tentara Ukraina yang tewas.
Dan total 390.000 tentara Ukraina terluka dalam perang.
Zelensky menambahkan bahwa hampir setengah dari tentara Ukraina yang terluka kemudian kembali berperang di garis depan perang.
Ukraina mengklaim Rusia telah menderita setidaknya 842.390 korban dalam perang, angka ini belum dikonfirmasi Moskow.
Serangan Rusia ke Ukraina
Dalam serangan Rusia ke Ukraina terbaru, telah menewaskan lima warga sipil termasuk seorang remaja hamil.
Serangan Rusia juga melukai 55 orang, di kota Izium di wilayah timur laut Ukraina Kharkiv, Selasa (4/2/2025), mengutip The Guardian.
Dalam serangan itu sebagian menghancurkan gedung dewan kota.
Di sisi lain sebuah rudal balistik menghantam gedung di distrik pusat kota, kata gubernur, Oleh Syniehubev.
Tiga anak termasuk di antara yang terluka, yang juga termasuk banyak pemerintah daerah dan pekerja layanan sosial, katanya.
Tak hanya itu penembakan Rusia menewaskan dua warga sipil di berbagai bagian selatan Ukraina, kata para pejabat setempat, Selasa (5/2/2025).
Jaksa di wilayah Dnipropetrovsk di tenggara mengatakan satu orang tewas di sebuah distrik di sebelah timur kota besar Dnipro.
Gubernur wilayah Kherson lebih jauh ke selatan, Oleksandr Prokudin, mengatakan satu orang tewas dalam penembakan di sebuah kota di utara kota terbesar di wilayahnya, yang juga disebut Kherson.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan AS akan mengambil alih kendali Jalur Gaza yang dilanda perang.
Donald Trump mengklaim AS akan mengembangkan Jalur Gaza secara ekonomi setelah warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain.
Namun, tindakan tersebut dinilai akan menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina dan membuat marah negara-negara Arab.
Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.
“Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).
Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.
Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.
“Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.
“Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.
Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.
Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.
“Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.
Pernyataan Trump
Pada Selasa (4/2/2025), Donald Trump berjanji, AS akan mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina dipindahkan ke tempat lain dan mengembangkannya secara ekonomi.
Trump juga berencana untuk mengunjungi Gaza, Israel, dan Arab Saudi selama perjalanan mendatang ke Timur Tengah.
“Saya cinta Israel. Saya akan berkunjung ke sana, saya akan mengunjungi Gaza, saya akan mengunjungi Arab Saudi, dan saya akan mengunjungi tempat-tempat lain di seluruh Timur Tengah,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, tanpa menyebutkan jadwalnya, dilansir Arab News.
Diketahui, Trump mengungkap rencananya yang mengejutkan, tanpa memberikan rincian, pada konferensi pers bersama pada Selasa, dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sedang berkunjung ke AS.
“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana,” kata Trump kepada wartawan.
“Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi itu.”
“Jika diperlukan, kami akan melakukannya, kami akan mengambil alih bagian itu, kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan dan ribuan lapangan pekerjaan, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa membuat seluruh Timur Tengah bangga,” lanjut Trump.
“Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang dan saya melihatnya membawa stabilitas besar ke bagian Timur Tengah tersebut,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan para pemimpin regional dan mereka mendukung gagasan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Saudi, dalam sebuah pernyataan, menegaskan penolakannya terhadap segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan mengatakan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina.
MASA DEPAN GAZA – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), menampilkan Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pengumuman yang mengejutkan, Trump mengatakan AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube White House)
Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel
Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.
Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.
Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.
Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.
Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.
Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.
Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.
Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.700 orang, menurut jumlah korban yang direvisi oleh Kantor Media Pemerintah Gaza, yang menyatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.
Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel
Jakarta –
Kelompok Hamas menyatakan siap menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini diberitakan oleh kantor berita Rusia, RIA mengutip pernyataan seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Rabu (5/2) pagi waktu setempat.
“Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (5/2/2025).
“Sebelumnya, kami tidak keberatan untuk melakukan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan semua pihak internasional,” ujarnya.
Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow, Rusia pada hari Senin lalu untuk melakukan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.
Marzouk mengatakan kepada RIA, bahwa pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.
“Itulah sebabnya kami menyambut baik pembicaraan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.
Pada Selasa (4/2) waktu setempat, Trump mencetuskan relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut “masalah Gaza tidak pernah selesai”.
Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.
Gagasan-gagasan Trump ini akan menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.
Trump mengulangi seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).
Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.
“Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan.
“Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai,” sebutnya.
“Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Trump.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
Jakarta –
Ada kekhawatiran yang berkembang di Korea Selatan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan cenderung untuk mengabaikan Seoul dan mendekat ke pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, seperti yang ia lakukan selama pemerintahan pertamanya.
Contohnya pada Juni 2018, setelah bertukar 27 “surat cinta”, Trump dan Kim secara tak terduga mengumumkan penangguhan penuh latihan militer gabungan AS-Korea Selatan selama pertemuan puncak di Singapura.
“Ia menulis surat-surat yang indah untuk saya, dan itu surat-surat yang hebat,” kata Trump pada September 2018. “Kami saling jatuh cinta.”
Tak lama setelah dilantik untuk masa jabatan kedua, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 23 Januari bahwa ia bersedia menghubungi Kim, dengan mengatakan, mereka berdua “akrab,” sambil menyebut diktator Korea Utara itu sebagai “orang pintar.”
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Setelah wawancara Trump di Fox News, Lee Jae-Myung, kepala partai oposisi Partai Demokrat, mengatakan, pembicaraan bilateral AS-Korea Utara tanpa masukan dari Seoul dapat membahayakan Korea Selatan.
“Jika dialog AS-Korea Utara dilanjutkan, ada kemungkinan besar Republik Korea akan dikesampingkan dan ini merupakan masalah yang signifikan,” kata Lee dalam konferensi pers di Seoul.
“Kita tidak dapat membuat asumsi tergesa-gesa tentang bagaimana pemerintahan baru AS akan menangani masalah nuklir Korea Utara,” tambahnya.
Korea Utara protes disebut negara ‘nakal’
Hubungan AS-Korea Utara tetap tegang setelah Trump mengakhiri jabatan pertamanya, dengan Pyongyang memperluas pengembangan misilnya, termasuk klaim uji coba hipersonik. Selain itu, Korea Utara juga mendekati Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyediakan senjata dan tenaga kerja untuk membantu mengobarkan perang Moskow di Ukraina.
Setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Korea Utara sebagai negara “nakal” dalam sebuah wawancara televisi baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menanggapi dengan mengatakan bahwa “pernyataan kasar dan tidak masuk akal itu menunjukkan secara langsung pandangan yang salah dari pemerintahan baru AS” terhadap Korea Utara. Menlu Korea juga menambahkan bahwa pernyataan ini tidak akan membantu memajukan kepentingan AS.
Pada bulan Desember, Kim mengatakan Pyongyang akan menerapkan kebijakan anti-AS “terberat” sebelum Trump menjabat.
Korea Selatan mengatakan selalu menyambut baik upaya diplomatik. Namun negara itu juga bersikeras untuk diikutsertakan dalam perundingan yang menyangkut kepentingannya.
“Saya tidak berpikir ada yang menentang dialog konstruktif atau upaya diplomatik ke Korea Utara dan negara-negara lain,” kata Lim Eun-jung, profesor madya studi internasional di Universitas Nasional Kongju di Korea Selatan.
“Pada dasarnya, ketakutannya adalah Trump akan melakukan sesuatu, membuat janji kepada Kim tanpa memberi tahu sekutunya di kawasan itu,” katanya kepada DW.
Dia menambahkan, mantan Presiden AS Joe Biden bekerja sangat keras untuk meningkatkan pencegahan dan membangun kemitraan keamanan tiga arah di kawasan itu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
“Kami khawatir Trump bersikap transaksional dan semua kerja keras itu akan sia-sia,” kata Lim.
Lim menyebutkan, para analis khawatir dapat membuat kesepakatan dengan Korea Utara yang mencakup penghapusan rudal jarak jauh Korea Utara, tapi tetap mempertahankan senjata jarak pendek yang dapat mengancam Korea Selatan.
Masalah di Korea Selatan semakin parah karena kekosongan politik yang terjadi di Seoul sejak Presiden Yoon ditangkap setelah mengumumkan darurat militer yang berlaku sementara pada Desember 2024.
Kebijakan luar negeri transaksional Trump
Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Universitas Troy, Seoul, mengatakan Trump belum menyatakan tindakan yang jelas terhadap Korea Selatan. Namun, ia menambahkan, jelas Trump frustrasi selama masa jabatan pertamanya, karena tidak punya waktu untuk memaksa Seoul membayar lebih untuk pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.
“Namun, memaksa sekutu untuk membayar lebih, tampaknya lebih penting daripada memastikan keamanan regional,” kata Pinkston kepada DW.
“Kemitraan dan aliansinya bersifat transaksional dan jika dia bersedia menentang Kanada dan Meksiko dalam perdagangan, bagaimana dia bisa dipercaya untuk membantu Korea Selatan jika mereka membutuhkannya di masa mendatang?” tanya Pinkston.
“Sikapnya adalah, sekutu Amerika sedang menipu dan dia harus menghentikannya.”
Pinkston menambahkan, saat Trump memulai masa jabatan keduanya, Korea Selatan berusaha untuk menjauh dari sorotan.
“Mereka tampaknya berharap Trump terlalu fokus pada perang dagang dengan Kanada, Meksiko, dan Cina,” katanya. “Korea Selatan berharap diabaikan selama mungkin, meskipun mereka tahu giliran mereka akan tiba.”
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris dengan tambahan materi dari AP
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu