Xcloud.id

kab/kota: Mojokerto

  • Kota Mojokerto Targetkan STBM Paripurna Nasional 2025

    Kota Mojokerto Targetkan STBM Paripurna Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memaparkan capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Mojokerto. Kota Mojoketyp menargetkan STBM Paripurna Nasional 2025 dengan implementasi lima pilar STBM di Kota Mojokerto menunjukkan hasil signifikan.

    Hal tersebut disampaikan Ning Ita (sapaan akrab, red) kepada tim verifikator secara daring dalam agenda Verifikasi Dokumen STBM Award Tingkat Nasional 2025, Rabu (28/5/2025). “Pilar pertama, Stop Buang Air Besar Sembarangan, sudah 100 persen. Pilar kedua, Cuci Tangan Pakai Sabun, 93 persen,” ungkapnya.

    Pilar ketiga, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, 81,9 persen. Pilar keempat, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, 78 persen dan pilar kelima, Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga, sudah mencapai 93,1 persen. Menurutnya, seluruh capaian tersebut merupakan hasil dari intervensi berkelanjutan.

    “Yakni melalui pendekatan promotif, preventif, serta dukungan kebijakan anggaran dalam pengelolaan lingkungan sehat. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewariskan Kota Mojokerto yang tetap layak huni bagi generasi selanjutnya. Harapannya, kali ini kami bisa menjadi yang terbaik secara nasional,” tegasnya.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto sendiri telah menunjukkan konsistensinya sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2020, Kota Mojokerto meraih STBM Award untuk kategori Percepatan ODF, Lurah Terbaik, Sanitarian, dan Natural Leader STBM. Tahun 2021, penghargaan STBM Berkelanjutan sebagai Kota Terbaik Nasional peringkat dua.

    Yakni dalam kategori Enabling Environment. Kemudian pada 2024, Kota Mojokerto menerima STBM Award kategori Madya Terbaik 2. Selanjutnya, pada April 2025, Kota Mojokerto dinyatakan lolos verifikasi lima pilar STBM oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai syarat mengikuti STBM Award Paripurna.

    Untuk mendukung implementasi STBM, Pemkot Mojokerto juga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi STBM, baik melalui edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur sanitasi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan. [tin/but]

  • Ngoro Mojokerto Jadi Pilot Project Pengawasan Orang Asing Berbasis Kecamatan

    Ngoro Mojokerto Jadi Pilot Project Pengawasan Orang Asing Berbasis Kecamatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pengawasan orang asing berbasis komunitas. Program ini menjadi yang pertama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya yang melibatkan langsung elemen desa dalam sistem pelaporan dan pengawasan terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA).

    Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Dodi Gunawan Ciptadi menyebutkan, bahwa semangat kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Ngoro menjadi alasan utama wilayah ini dipilih sebagai percontohan. “Dari camat, perangkat desa, hingga aparat TNI-Polri sangat responsif terhadap isu pengawasan WNA,” ungkapnya, Rabu (28/5/2025).

    Melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kecamatan, program tersebut melibatkan unsur Imigrasi, Kecamatan, Koramil, Polsek, dan Kepala Desa binaan untuk bersinergi dalam mendeteksi, melaporkan, hingga menindak pelanggaran oleh orang asing. Termasuk potensi penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

    Sementara itu, Camat Ngoro, Satrio Wahyu Utomo menegaskan pentingnya keharmonisan antara regulasi desa dan aturan nasional. Ia menyebut pengawasan WNA tidak cukup hanya dari pusat, tetapi harus ditopang partisipasi aktif masyarakat di tingkat bawah. “Kami pastikan produk administrasi desa tidak bertentangan dengan ketentuan izin tinggal,” ujarnya.

    Mengingatkan pentingnya keselarasan antara produk administrasi desa/kecamatan dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Sehingga, lanjutnya, diharapkan surat izin desa jangan sampai berlaku melebihi masa berlaku izin tinggal WNA, karena akan menjadi kontraproduktif.

    “Jangan sampai surat desa justru memperkuat keberadaan WNA ilegal. Ada 9 desa di Kecamatan Ngoro tang menjadi desa binaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya yakni Desa Wonosari, Candiharjo, Lolawang, Sedati, Purwojati, Kutogirang, Watesnegoro, Ngoro dan Manduro MG,” jelasnya usai Rapat Koordinasi dan Penguatan TIMPORA Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    Sekedar diketahui wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada dalam pengawasan administratif dan operasional keimigrasian. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

    Keempat wilayah ini menjadi cakupan utama bagi pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, baik dalam hal pelayanan keimigrasian (paspor, izin tinggal WNA, visa, dsb.) maupun pengawasan terhadap orang asing, termasuk operasi TIMPORA dan penegakan hukum keimigrasian seperti deportasi dan tindakan administratif. [tin/but]

  • Komisi E dan BPBD Jatim Bahas Percepatan Pembukaan Jalan Cangar-Pacet

    Komisi E dan BPBD Jatim Bahas Percepatan Pembukaan Jalan Cangar-Pacet

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh perhatian kini tertuju pada pentingnya percepatan pembukaan jalan Cangar-Pacet yang masih menjadi prioritas utama.

    Jalan ini merupakan akses vital bagi petani dari Malang Raya menuju zona utara, serta jalur utama yang mendukung perekonomian masyarakat di wilayah Mojokerto dan Jawa Timur secara keseluruhan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung antara Komisi E DPRD Jatim dengan BPBD Jawa Timur, termasuk Dinas Perhubungan Jatim, sejumlah pihak menegaskan perlunya menindaklanjuti rencana percepatan akses 24 jam dan memastikan kondisi jalan saat ini sudah layak digunakan secara permanen.

    Dukungan penuh dari berbagai fraksi pun disampaikan, termasuk komitmen akan mengusulkan agar Dinas Perhubungan dan pihak terkait segera mempercepat proses perbaikan dan pendesainan jalan tersebut agar dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

    “Betapa pentingnya akses jalan di Mojokerto ini, karena menurut kami itu adalah akses jalan utama bagi petani kita dari arah Malang Raya untuk akses ke utara, jadi ini perlu ada percepatan untuk pembukaan akses 24 jam dan tentu perlu mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini betul-betul sudah layak atau siap untuk menjadi akses 24 jam,” kata anggota komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso.

    Cahyo menambahkan, DPRD Jatim siap mendukung dan akan mendiskusikan dengan Komisi D terkait dinas perhubungan agar segera mempercepat akses jalan tersebut untuk memperlancar ekonomi di wilayah Mojokerto dan Malang Raya.

    “Selain aspek infrastruktur, perhatian besar juga diberikan pada kesiapan sistem peringatan dini dan penanganan bencana. Wilayah Jawa Timur yang termasuk kategori rawan bencana seperti longsor dan aktivitas gunung berapi menuntut kesiapan infrastruktur pendukung seperti Early Warning System (EWS). Namun, evaluasi terkini menunjukkan kapasitas EWS masih perlu ditingkatkan dalam hal jumlah, kualitas, dan SDM yang mampu mengoperasikannya secara efektif,” tambahnya.

    Cahyo pun menerangkan, untuk penanganan bencana maka diperlukan perhatian secara khusus dan DPRD Jawa Timur juga telah menyetujui anggaran untuk BPBD Jatim yang merupakan salah satu terbesar secara nasional.

    “Tetapi kita perlu memperhatikan kondisi geografis Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah rawan bencana, baik bencana longsor, gempa bumi, banjir maupun gunung berapi,” imbuhnya.

    Kelaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto menyatakan, jalur Cangar tersebut masih ada kekurangan pengerjaan penerangan jalan, sehingga ketika sudah terpasang maka bisa dioperasikan secara optimal.

    “Tetapi dengan catatan khusus, apabila dirasa membahayakan dan cuaca tidak memungkinkan, maka dilakukan penutupan ruas jalan tersebut,” terangnya.

    Longsor, erupsi gunung berapi, dan banjir menjadi tantangan besar yang harus mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, upaya peningkatan anggaran menjadi kebutuhan mendesak, bersamaan dengan penguatan pelatihan relawan seperti Tagana dan Destana, serta pemberdayaan tokoh masyarakat termasuk karang taruna dan kepala desa dalam sistem evakuasi dan mitigasi bencana.

    “Karyawan dan masyarakat harus bersinergi, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto demi perlindungan maksimal bagi masyarakat. Negara wajib melindungi rakyatnya sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.

    Dia menambahkan, kolaborasi yang solid akan memperkuat keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan dan sistem mitigasi bencana, sehingga tidak hanya memajukan perekonomian tapi juga memastikan keselamatan warga di daerah rawan bencana.

    Kunjungan ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan aman bagi semua masyarakat di Mojokerto dan Jawa Timur. [tok/beq]

  • Hilal 1 Zulhijjah 1446 H Tak Terlihat di Mojokerto

    Hilal 1 Zulhijjah 1446 H Tak Terlihat di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hilal penentu awal Zulhijjah 1446 H tidak terlihat di Pusat Observasi Bulan (POB) Masjid Agung Darussalam, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan pantauan di lokasi pengamatan cukup cerah, namun hilal tetap tidak tampak di ufuk barat.

    Pemantauan dilakukan oleh Lembaga Falakiyah (LF) Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto. Koordinat lokasi pengamatan hilal berada di ketinggian 50 mdpl, lintang : -7° 31′ 46.7″ LS dan bujur : 112° 24′ 32.5″ BT.

    Ketua LF Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Syamsul Ma’arif menjelaskan bahwa meskipun elongasi sudah mencukupi, namun ketinggian hilal di Mojokerto masih di bawah syarat minimal. “Hilal tidak terlihat karena ketinggiannya masih di bawah 1 derajat,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

    Padahal, kriteria imkan rukyat membutuhkan minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Menurutnya, potensi terlihatnya hilal justru ada di wilayah barat Indonesia seperti Sabang, Aceh, yang memiliki ketinggian hilal di atas 3 derajat dan elongasi 7 derajat.

    “Hasil rukyatul hilal dari Mojokerto ini akan dilaporkan ke LF PWNU Jatim dan diteruskan ke Kementerian Agama RI sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1446 H,” jelasnya. [tin/ian]

  • Pemkot Mojokerto Genjot PAD di Tengah Penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

    Pemkot Mojokerto Genjot PAD di Tengah Penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga kestabilan pendapatan daerah. Proyeksi penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp23 miliar, turun drastis dari realisasi Rp36 miliar pada 2023.

    Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis guna mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya dana transfer. “Situasi ini menuntut kita untuk lebih serius menggali potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap optimal, seperti PKB, BBNKB, pajak reklame, dan pajak papan nama,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

    Dalam Sosialisasi Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah kepada Ketua RT dan RW se-Kota Mojokerto tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red)nmenegaskan, salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan warga adalah dengan segera melakukan balik nama kendaraan bermotor yang dibeli dari luar daerah. Menurutnya, selama kendaraan tidak berpelat Mojokerto (plat S), maka pajaknya tidak masuk ke kas Pemkot Mojokerto.

    “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi berdampak langsung pada pendapatan daerah. Kalau warga mau menikmati pembangunan, maka pajaknya juga harus kembali ke daerah ini dan jika tidak dikelola dengan baik, potensi ini akan hilang begitu saja dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

    Selain kendaraan bermotor, Ning Ita juga mendorong optimalisasi sektor pajak lain yang selama ini kurang tergarap. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menilai, sebagai pusat jasa dan perdagangan Mojokerto Raya, Kota Mojokerto menyimpan potensi besar yang bisa dimaksimalkan untuk menopang APBD.

    Pemerintah pun menggandeng elemen masyarakat, termasuk ketua RT dan RW, untuk mengedukasi warga soal pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan. Sosialisasi digelar selama dua hari di tiga kecamatan, yakni mulai tanggal 27–28 Mei 2025. [tin/ian]

  • Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mencoba Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro resmi beroperasi usai diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/5).

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa, berharap layanan ini menjadi jawaban atas harapan serikat buruh, khususnya pekerja di kawasan industri Ngoro.

    “Transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sebuah daerah. Inilah jawabannya mudah-mudahan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Khofifah.

    Koridor VI ini menghubungkan Terminal Kertajaya di Mojokerto hingga Terminal Porong di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 14 armada bus yang diberi nama “Patih Gajah Mada” akan melayani rute tersebut.

    Menurut Khofifah, penambahan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan program “Jatim Akses” sebagaimana tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

    “Transportasi publik yang terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas, dan mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

    Gubernur menambahkan kehadiran koridor baru ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Hingga saat ini, layanan Trans Jatim telah mengoperasikan lima koridor, yakni: Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), Koridor II (Mojokerto-Surabaya), Koridor III (Mojokerto-Gresik), Koridor IV (Gresik-Lamongan) dan Koridor V (Surabaya-Bangkalan).

    Data Dinas Perhubungan Jatim mencatat sepanjang Januari–Desember 2024, sebanyak 4.715.809 penumpang telah menggunakan layanan Trans Jatim dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp20,4 miliar.

    “Angka ini belum maksimal karena koridor IV dan V belum beroperasi penuh selama setahun,” kata Khofifah.

    Transportasi publik ini juga dinilai menjadi solusi terhadap permasalahan kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan keterbatasan infrastruktur antarwilayah.

    Untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

    “Trans Jatim hadir sebagai layanan publik yang aman, nyaman, terjangkau, serta terintegrasi. Kita juga mendorong daerah lain untuk membangun angkutan pengumpan (feeder) dari desa dan kawasan pemukiman,” kata Khofifah.

    Ia berharap dengan peningkatan layanan dan inovasi pada sektor transportasi umum, kepercayaan masyarakat terhadap angkutan publik dapat kembali tumbuh.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melalui Wakil Bupati Muhammad Al Barra menyambut baik kerja sama Pemprov Jatim dalam pengembangan transportasi publik.

    “Trans Jatim menjadi urat nadi ekonomi karena jalur yang dilalui meliputi sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan hingga pasar tradisional,” ujar Al Barra.

    Layanan Trans Jatim dikenal terjangkau, dengan tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri. Bus beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Dalam rangka peluncuran Koridor VI, layanan bus akan digratiskan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2025. Masyarakat dapat mengakses informasi rute dan jadwal melalui aplikasi TransJatim-AJAIB.

    Sumber : Antara

  • Pelajar SD di Mojokerto Tewas Terserempet Kereta Saat Pulang Sekolah

    Pelajar SD di Mojokerto Tewas Terserempet Kereta Saat Pulang Sekolah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Seorang pelajar Sekolah Dasar (SD) di Kota Mojokerto tewas setelah terserempet kereta api pada Senin (27/5/2025). Korban berinisial SAZ (13), siswa kelas VI SDN Balongsari 3, diketahui merupakan warga Griya Permata Meri, Kecamatan Kranggan.

    Peristiwa tragis itu terjadi saat jam pulang sekolah. SAZ bersama seorang temannya pulang dengan berjalan kaki dan memilih melintasi jalur rel kereta api. Diduga mereka tidak menyadari adanya kereta yang melintas, sehingga korban terserempet saat menyeberangi rel.

    Menurut saksi mata, Adi Setia, dua pelajar tersebut berjalan di atas rel padahal tersedia akses terowongan di sekitar lokasi. “Satu orang di utara, satu di barat. Mungkin mereka tidak tengok kanan-kiri, ada kereta datang dari barat ke timur,” ujarnya.

    Saat itu, Kereta Api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya sedang melintas dari arah barat ke timur. SAZ terserempet kereta tersebut dan mengalami luka berat di bagian kepala. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

    Orang tua SAZ yang datang ke lokasi langsung menggendong tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa. Jenazah korban kemudian dievakuasi menggunakan mobil ambulans ke ruang jenazah RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. [tin/beq]

  • Desa Jabontegal Ditetapkan sebagai Destana ke-24 di Mojokerto, Upaya Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

    Desa Jabontegal Ditetapkan sebagai Destana ke-24 di Mojokerto, Upaya Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah-wilayah yang rawan terdampak bencana alam.

    Terbaru, Desa Jabontegal yang berada di Kecamatan Pungging resmi ditetapkan sebagai Destana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto. Dengan penetapan ini, jumlah desa yang berstatus Destana di Kabupaten Mojokerto bertambah menjadi 24 desa.

    Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Yo’ie Afrida Soesetyo Djati, menyatakan bahwa penetapan Desa Jabontegal sebagai Destana merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana. Hal ini penting, mengingat desa tersebut tergolong rawan terhadap bencana hidrometeorologi.

    “Seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang saat musim hujan tiba. Tiap desa yang kita petakan rawan dan menjadi langganan bencana, kita targetkan dijadikan Destana,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

    Program Destana bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing. Dalam program ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi menjadi bagian aktif dari proses pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pascabencana.

    “Destana ini penting untuk meminimalkan dampak bencana. Semua lini masyarakat dilibatkan, mulai dari perangkat desa, babinsa, bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan, hingga warga,” katanya.

    Pembentukan Destana di Kabupaten Mojokerto merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

    Berdasarkan pemetaan BPBD, dari total 304 desa dan kelurahan yang ada, sebanyak 213 desa dikategorikan rawan bencana. Oleh karena itu, pembentukan Destana menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat masyarakat terhadap potensi bencana.

    Dengan adanya Destana, masyarakat dibekali pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, hingga pengelolaan sumber daya dan kearifan lokal. Melalui pendekatan ini, warga diharapkan mampu berperan aktif dalam mengidentifikasi risiko, mengelola potensi bencana, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

    “Serta pengelolaan sumber daya dan kearifan lokal. Melalui Destana, diharapkan warga akan lebih aktif mengkaji, menganalisis, menangani, memantau hingga mengevaluasi risiko bencana di lingkungannya,” pungkasnya. [tin/suf]

  • 917 Calon Jamaah Haji Asal Pasuruan Diberangkatkan, Bupati Rusdi: Semoga Jadi Haji Mabrur

    917 Calon Jamaah Haji Asal Pasuruan Diberangkatkan, Bupati Rusdi: Semoga Jadi Haji Mabrur

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sebanyak 917 calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Pasuruan resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci, Selasa (27/5/2025) pagi. Pemberangkatan dilakukan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dari halaman Kantor Bupati.

    CJH yang berangkat terbagi dalam tiga kloter, yakni 87, 88, dan 89. Kloter 87 dan 88 diberangkatkan pukul 04.20 WIB, sedangkan kloter 89 menyusul pada pukul 06.30 WIB.

    Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Rasyidi, menjelaskan bahwa kloter 87 terdiri dari 361 orang. “Jumlahnya 173 laki-laki dan 188 perempuan,” ujarnya saat diwawancarai.

    Sementara itu, kloter 88 berisi 309 jamaah dengan rincian 145 laki-laki dan 164 perempuan. Untuk kloter 89, terdapat 247 orang, yakni 116 laki-laki dan 131 perempuan.

    “Kalau dijumlahkan totalnya ada 917 jamaah yang berangkat dari Kabupaten Pasuruan hari ini. Alhamdulillah semua proses berjalan lancar tanpa hambatan,” jelas Rasyidi.

    Ia menambahkan, sistem syarikah yang diterapkan tahun ini membuat jamaah dari beberapa daerah digabung dalam satu kloter. “Kloter 87 juga terdiri dari jamaah asal Magetan, Bangkalan, Bojonegoro, Sampang, dan Mojokerto,” katanya.

    Begitu pula dengan kloter 88 dan 89 yang turut diisi oleh jamaah dari Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Malang. Hal ini untuk efisiensi dan pemerataan kuota jamaah.

    Rasyidi menyebutkan, keberangkatan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya dibagi dua sesi agar tidak menumpuk. “Asrama hanya mampu menampung dua kloter sekaligus karena keterbatasan hall yang tersedia,” jelasnya.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam sambutannya mendoakan agar seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. “Semoga seluruh rukun haji dilaksanakan dengan sempurna dan pulang sebagai haji mabrur,” ucapnya.

    Di akhir sambutan, Mas Rusdi juga berpesan agar para jamaah saling tolong-menolong selama di Tanah Suci. “Tantangan ibadah haji tahun ini cukup berat, maka mari saling membantu tanpa memandang asal kelompok bimbingan,” pesannya. [ada/aje]

  • Koridor VI Diresmikan, Berapa Sumbangan PAD dari TransJatim Koridor I-V?

    Koridor VI Diresmikan, Berapa Sumbangan PAD dari TransJatim Koridor I-V?

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa telah meresmikan Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute Mojokerto-Sidoarjo di Terminal Mojosari, Jalan Brawijaya, Pungging, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/5/2025) kemarin.

    Saat ini, layanan bus TransJatim memiliki lima koridor yang telah aktif beroperasi sebelumnya. Kelima koridor tersebut, di antaranya Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), Koridor II (Mojokerto-Surabaya), Koridor III (Mojokerto-Gresik), Koridor IV (Gresik-Lamongan), dan Koridor V (Surabaya-Bangkalan).

    Tercatat, operasional Trans Jatim Koridor I sampai V periode Januari-Desember 2024 sebanyak 4.715.809 orang yang melakukan mobilitas menggunakan TransJatim. Dan, ini membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 20.439.000.000 yang dihasilkan dari tiket.

    “Angka ini memang belum maksimal, mengingat koridor IV dan V belum genap satu tahun beroperasi,” kata Khofifah.

    Layanan Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo yang diresmikan tersebut menjawab harapan serikat buruh, khususnya mereka yang bekerja di Kawasan Ngoro industri.

    Nantinya, akan ada sebanyak 14 armada bus yang dinamakan ‘Patih Gajah Mada’ membawa efek berganda. Tidak sekadar mempermudah mobilitas, melainkan turut meningkatkan ekonomi masyarakat.

    Trans Jatim Koridor VI ini menghubungkan Terminal Kertajaya Kabupaten Mojokerto sampai Terminal Porong Kabupaten Sidoarjo.

    Menurut Khofifah, penambahan rute baru Bus Trans Jatim Koridor VI merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud Jatim Akses yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

    “Penambahan layanan rute koridor VI yang baik dan terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses ke berbagai fasilitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Manfaat lain, kata Khofifah, mendorong pertumbuhan ekonomi warga, khususnya Kabupaten Mojokerto utamanya menghubungkan wilayah Gerbangkertasusila.

    Moda transportasi publik ini juga menjadi solusi sejumlah persoalan. Yakni, Kecelakaan, kemacetan, dan infrastruktur yang kurang memadai serta perbedaan masalah di setiap daerah.

    Untuk itu, lanjut Khofifah, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan setiap daerah untuk berinovasi mewujudkan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif.

    “Mewujudkan layanan tersebut diperlukan Inovasi dan gebrakan yang nyata. Layanan Angkutan Umum TransJatim yang nyata memberi rasa aman, nyaman, kepastian waktu, harga yang terjangkau serta terintegrasi dengan koridor lainnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, layanan Angkutan Umum juga diterapkan Kabupaten/Kota lain dengan mengajak angkutan eksisting untuk melakukan inovasi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat angkutan feeder/penghubung dari desa, perumahan atau lokasi-lokasi fasilitas umum yang tidak terjangkau oleh layanan Trans Jatim.

    Khofifah berharap, dengan adanya inovasi dan perubahan pelayanan pada angkutan umum, dapat meningkatkan kembali rasa percaya masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum yang telah diberikan.

    “Dari perubahan tersebut dapat memberikan dampak nyata mulai dari mengurangi kecelakaan, kemacetan dan meningkatkan ekonomi Masyarakat sekitar,” tukasnya.

    Layanan TransJatim tidak hanya modern, mudah dan nyaman melainkan ramah di kantong. Penumpang umum cukup mengeluarkan uang Rp 5.000
    Sedangkan, untuk pelajar atau santri Rp 2.500. TransJatim beroperasi mulai pukul 05.00-21.00 WIB. Setelah diresmikan, Bus TransJatim koridor VI masih gratis mulai tanggal 27 Mei-2 Juni 2025.

    Buat warga yang ingin menggunakan jasa layanan transportasi TransJatim, juga bisa mengakses melalui aplikasi TransJatim-AJAIB. [tok/aje]