kab/kota: Mojokerto

  • Wali Kota Mojokerto Panen Raya Padi di Gunung Gedangan, Produktivitas Naik 33 Persen

    Wali Kota Mojokerto Panen Raya Padi di Gunung Gedangan, Produktivitas Naik 33 Persen

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bersama para petani melaksanakan panen raya padi di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Pada panen perdana kali ini, produktivitasnya mencapai 8 ton per hektare atau naik 33 persen.

    Dalam momen tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) turun langsung ke sawah menggunakan mesin pemanen modern combine harvester. Panen raya ini disebut sebagai bentuk kebersamaan pemerintah dengan para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan masyarakat.

    Ning Ita menyampaikan apresiasinya atas kerja keras para petani serta hasil positif kerja sama dengan Pupuk Kaltim melalui program Agro Solution. “Sebelum ada pendampingan, rata-rata hasil panen hanya sekitar 6 ton per hektare. Alhamdulillah, panen perdana kali ini sudah mencapai 8 ton per hektare atau naik 33 persen,” ungkapnya, Selasa (16/9/2025).

    Harapan ke depan, produktivitasnya bisa terus meningkat hingga menyamai daerah lain, bahkan bisa mencapai 12 ton per hektare. Ning Ita optimistis peningkatan hasil panen akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani di Kota Mojokerto. Meski Kota Mojokerto bukan daerah produsen padi, program ketahanan pangan tetap berjalan baik.

    “Ketahanan pangan itu dilihat dari tiga dimensi, yaitu ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan harga. Melalui pasar murah, GPM, hingga program TPID, kita pastikan masyarakat tetap terjamin kebutuhan pangannya dengan harga terjangkau,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Gapoktan Kota Mojokerto, Suhartono mengapresiasi kehadiran Wali Kota dalam panen raya tersebut. Ia menyampaikan, kelompoknya mengelola lahan seluas 18 hektare dan 50 persen di antaranya telah dipanen dengan hasil yang baik.

    “Alhamdulillah hasil panen meningkat, mudah-mudahan musim tanam berikutnya bisa lebih baik lagi. Harapan kami kelompok tani di Kota Mojokerto bisa terus rukun, meriah, dan sejahtera,” ujarnya.

    Panen raya ini juga dihadiri Asisten Vice President Agro Solution Pupuk Kaltim wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara, Atik Dwi Purwandari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Novi Rahardjo, Forkopimcam Magersari, serta Lurah Gunung Gedangan. [tin/suf]

  • 69 PPPK Resmi Dilantik, Bupati Mojokerto Ajak ASN Jaga Integritas dan Semangat Pengabdian

    69 PPPK Resmi Dilantik, Bupati Mojokerto Ajak ASN Jaga Integritas dan Semangat Pengabdian

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 69 peserta resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mengajak ASN menjaga integritas dan semangat pengabdian.

    Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT). Dari total peserta, sebanyak 25 orang berasal dari formasi guru, 35 dari tenaga kesehatan, dan sembilan dari tenaga teknis. Berdasarkan golongan, mereka terbagi ke dalam Golongan V (sembilan orang), Golongan VII (27 orang).

    Golongan IX (25 orang), serta Golongan X (delapan orang). Dalam arahannya, Gus Barra (sapaan akrab, red) mengajak seluruh PPPK untuk mensyukuri amanah yang diterima dengan menjalankan tugas penuh tanggung jawab dan integritas.

    “Status sebagai PPPK adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Anda mampu memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan inovasi, dan menjadi bagian dari roda penggerak pemerintahan yang melayani rakyat dengan sepenuh hati,” ungkapnya, Selasa (16/9/2025).

    Gus Barra menegaskan, ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Di era transformasi digital, lanjutnya, ASN dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kompetensi.

    “Integritas adalah modal utama yang harus senantiasa dijaga. Ingatlah bahwa gaji dan tunjangan yang Anda terima bersumber dari pajak rakyat. Maka, sudah sepantasnya setiap pekerjaan diniatkan sebagai ibadah dan pengabdian,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto, Tatang Marhaendrata menuturkan pelantikan tersebut telah sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hingga peraturan terbaru BKN.

    “Penyerahan petikan SK bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para peserta yang sebelumnya berstatus honorer atau kontrak. SK ini juga menjadi titik awal dimulainya hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan PPPK sesuai jabatan masing-masing,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Mojokerto telah mendapat persetujuan pengusulan PPPK paruh waktu sebanyak 2.982 orang dari Kementerian PANRB. Saat ini, proses pemberkasan tengah berlangsung di BKN Kanreg II Surabaya, dengan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dijadwalkan selesai paling lambat 22 September 2025.

    “Harapan kami, para PPPK yang dilantik dapat menjadi bagian dari birokrasi yang bersih, melayani, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan semangat inovasi dan pengabdian,” pungkasnya.

    Usai pelantikan, para PPPK juga mengikuti pembekalan manajemen di lokasi yang sama sebagai bentuk penguatan kapasitas dan pemahaman birokrasi. [tin/suf]

  • Pengendara Motor Terjun ke Sungai Bangsal Mojokerto, Beruntung Korban Selamat 

    Pengendara Motor Terjun ke Sungai Bangsal Mojokerto, Beruntung Korban Selamat 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Seorang pengendara sepeda motor terjun bebas ke sungai usai mengalami kecelakaan tunggal di Jembatan Sungai Bangsal, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Selasa (16/9/2025) dini hari. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan.

    Korban diketahui bernama Muhammad Andrean warga Desa Kebondalem, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

    Saat kejadian sekitar pukul 04.30 WIB, ia mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol L 2560 BE tiba-tiba terjun ke sungai. Beruntung, korban masih dalam kondisi sadar.

    Usai terjatuh, ia bahkan sempat berdiri, meminta pertolongan warga, lalu berjalan sendiri menuju Klinik Pratama SPN Polda Jatim yang berlokasi tak jauh dari tempat kejadian.

    Dari klinik tersebut, korban kemudian dirujuk ke RS Sidowaras Kecamatan Bangsal untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    Salah satu saksi mata, Rubiah, mengatakan dirinya baru mengetahui ada motor di sungai ketika hendak berangkat ke pasar.

    “Saya lihat motor langsung masuk sungai pas mau ke pasar. Karena buru-buru, saya nggak berhenti. Pulangnya saya cek, ternyata benar ada motor,” ungkapnya.

    Sementara itu, warga bersama relawan dan tim Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mojokerto melakukan evakuasi terhadap motor korban dari dasar sungai.

    Proses berlangsung cukup sulit karena kendaraan tersangkut batu serta tangki bensin mengeluarkan cairan.

    “Dengan gotong-royong serta bantuan bambu, motor korban akhirnya berhasil diangkat dari sungai sedalam lebih dari 10 meter,” jelas Komandan Regu Pos 1 Damkar BPBD Kabupaten Mojokerto, Sukamto. [tin/ted]

  • Wali Kota Mojokerto Lepas Kontingen PMR untuk Jumbara Jawa Timur ke-10

    Wali Kota Mojokerto Lepas Kontingen PMR untuk Jumbara Jawa Timur ke-10

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, resmi melepas kontingen Palang Merah Remaja (PMR) Kota Mojokerto yang akan mengikuti Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) PMR ke-10 Tingkat Provinsi Jawa Timur. Acara pelepasan berlangsung di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Dalam sambutannya, Ning Ita—sapaan akrabnya—menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada para peserta. Ia menegaskan bahwa Jumbara bukan hanya ajang berkumpul atau bermain, melainkan sarana pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, serta penanaman nilai kepedulian sosial dan kerelawanan.

    “Melalui Jumbara ini, anak-anak akan banyak belajar kedisiplinan, kepedulian sosial, hingga kepemimpinan. Kelak mereka akan menjadi generasi tangguh yang mampu melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto maupun Indonesia,” ungkap Ning Ita, Selasa (16/9/2025).

    Ning Ita menjelaskan, Jumbara merupakan miniatur penerapan manajemen PMR yang meliputi perekrutan, pelatihan, hingga evaluasi. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat Tri Bakti PMR, yakni keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, serta mempererat persahabatan di tingkat nasional maupun internasional.

    “Ingat, kalian membawa nama baik Kota Mojokerto. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, menambah pengalaman, dan memperkuat solidaritas,” pesannya.

    Kontingen PMI Kota Mojokerto terdiri dari 34 peserta, dengan rincian 11 anggota PMR Mula (setingkat SD), 11 anggota PMR Madya (setingkat SMP), dan 12 anggota PMR Wira (setingkat SMA). Sebelum diberangkatkan, seluruh peserta telah melalui seleksi dan pembinaan intensif melalui training center yang dipersiapkan PMI Kota Mojokerto.

    Selain peserta, keberangkatan juga didukung tim pendamping, konsumsi, dan logistik yang lebih dulu menuju lokasi kegiatan. Jumbara PMR Jawa Timur ke-10 akan digelar di Kabupaten Gresik pada 18-22 September 2025 dan diikuti kontingen dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. [tin/beq]

  • Wali Kota Mojokerto Resmikan Dapur SPPG Meri 439, Layani Ribuan Anak Tiap Hari

    Wali Kota Mojokerto Resmikan Dapur SPPG Meri 439, Layani Ribuan Anak Tiap Hari

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Meri 439 yang berlokasi di Gedung Badan Gizi Nasional SPPG Meri 439, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan. Setiap harinya, SPPG Meri 439 melayani 3.582 penerima manfaat.

    Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan harapan besar agar SPPG Meri 439 dapat menjadi pusat layanan makan bergizi seimbang bagi anak-anak di Kota Mojokerto. Program ini diharapkan mampu memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi sesuai usianya.

    “Diharapkan SPPG Meri 439 ini bisa memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis bagi anak-anak Kota Mojokerto. Dengan begitu, pemenuhan gizi mereka benar-benar seimbang sesuai kebutuhan berdasarkan usia,” ungkapnya, Senin (15/9/2025).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat meresmikan dapur SPPG Meri 439. [Foto : ist]Ning Ita menegaskan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan program nasional tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan, Kota Mojokerto membutuhkan 7 hingga 9 SPPG, sementara saat ini baru tersedia enam unit.

    “Kami sudah menyampaikan tiga lokasi lahan aset milik Pemerintah Kota Mojokerto kepada pemerintah pusat untuk dimanfaatkan sebagai SPPG. Saat ini, kami menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai lahan mana yang akan segera dibangun untuk SPPG berikutnya,” jelasnya.

    Menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mencetak generasi unggul dengan gizi seimbang, yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, Kepala SPPG Meri 439, Galuh Ajeng Bidasari menyampaikan bahwa unit yang dipimpinnya setiap hari melayani 3.582 penerima manfaat. Mereka adalah siswa TK hingga SMA dari 11 sekolah di Kota Mojokerto. SPPG Meri 439 merupakan salah satu dari enam SPPG yang sudah beroperasi di Kota Mojokerto.

    “Setiap hari kami akan melayani sekitar kurang lebih 3.582 penerima manfaat dari siswa TK hingga SMA sederajat,” katanya.

    Dengan diresmikannya SPPG Meri 439, Pemkot Mojokerto berharap jangkauan program MBG semakin luas sehingga tumbuh kembang anak-anak semakin optimal. Harapannya, generasi muda Kota Mojokerto tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi bagian dari generasi emas Indonesia di masa depan. [tin/but]

  • Pemkab Mojokerto Gelar Pelatihan Penyusunan Human Capital Development Plan 2025

    Pemkab Mojokerto Gelar Pelatihan Penyusunan Human Capital Development Plan 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Pelatihan Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti 105 peserta dari berbagai perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber dari People Development Consulting (PDC) Surabaya.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto, Tatang Marhaendrata dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan HCDP menjadi langkah strategis dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). SDM merupakan aset strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah HCDP. HCDP akan memetakan kebutuhan kompetensi ASN, merancang strategi pengembangan, serta menyiapkan rencana pengisian jabatan sesuai proyeksi masa depan,” ungkapnya di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Puri, Senin (15/9/2025).

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menegaskan pentingnya peran ASN sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi-misi pembangunan daerah. Dokumen HCDP bukan sekadar kegiatan formal, melainkan peta jalan terintegrasi yang memetakan kebutuhan, merancang strategi, sekaligus mengukur dampak dari setiap program pengembangan yang dijalankan,” ujarnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan komitmennya untuk memantau langsung proses penyusunan HCDP, yang juga memiliki peran strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto.

    Dalam kesempatan itu, Gus Barra juga menekankan pentingnya integritas ASN dengan tiga nilai utama: kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Menurutnya, integritas harus berjalan seiring etos kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

    “Tanpa integritas, birokrasi hanya akan menjadi bangunan yang rapuh. ASN bukan hanya birokrat, tetapi agen perubahan. Kita ingin Mojokerto bukan sekadar mengikuti arus, tapi menjadi pelopor inovasi. Visi pembangunan Mojokerto periode 2025–2030 yang dirumuskan dalam Catur Abhipraya Mubarok,” katanya.

    Catur Abhipraya Mubarok mencakup tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas SDM, kemandirian ekonomi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Gus Barra berharap pelatihan penyusunan HCDP ini dapat melahirkan ASN yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

    Sekaligus memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur. Selain HCDP, Pemkab Mojokerto juga telah melaksanakan Government Transformation Academy (GTA) bagi 140 ASN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Akhir September 2025 mendatang, Pemkab Mojokerto akan melanjutkan program Leader Alignment untuk pejabat administrator. [tin/ian]

  • Pemkot Mojokerto Tetapkan Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025, Ini Rinciannya

    Pemkot Mojokerto Tetapkan Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025, Ini Rinciannya

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menetapkan alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk tahun 2025.

    Penetapan tersebut diatur dalam Surat Pengumuman BKPSDM Kota Mojokerto Nomor: 800.1.2.2/9507/417.603.2/2025 yang diterbitkan pada 12 September 2025. Informasi ini penting bagi tenaga non-ASN yang berminat untuk menjadi PPPK Paruh Waktu, karena membuka kesempatan kerja di berbagai bidang di Pemkot Mojokerto.

    Menurut rincian pengumuman tersebut, Pemkot Mojokerto membutuhkan total 1.123 tenaga PPPK Paruh Waktu. Terdiri dari 41 formasi untuk tenaga guru, 6 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 1.076 formasi untuk tenaga teknis. Pengumuman resmi ini telah diunggah pada 15 September 2025 melalui laman resmi pemerintah daerah sebagai bagian dari tahapan administrasi.

    Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, mengungkapkan bahwa sebelum pengumuman diunggah di website, para tenaga non-ASN yang memenuhi persyaratan sudah diberikan pengarahan teknis terkait pengisian Dokumen Riwayat Hidup (DRH).

    Pengarahan ini diberikan pada Jumat sore, 12 September 2025, dan bertujuan untuk mempermudah calon peserta dalam menyelesaikan proses administrasi. “Seperti yang sudah disampaikan, kami mengingatkan agar seluruh calon PPPK Paruh Waktu segera menuntaskan persyaratan administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ujar Gaguk.

    Gaguk juga menekankan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis administrasi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pegawai melalui program PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Bagi tenaga non-ASN yang namanya telah tercantum dalam pengumuman, segera lakukan pengisian DRH sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proses ini penting agar pengusulan dan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu bisa berjalan lancar dan tepat waktu,” tambah Gaguk.

    Dengan adanya alokasi kebutuhan ini, Pemkot Mojokerto berharap dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga profesional di berbagai sektor. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. [tin/suf]

    Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Pemkot Mojokerto 2025:

    Pengisian DRH: 28 Agustus – 22 September 2025

    Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu: 28 Agustus – 25 September 2025

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu: Paling lambat 30 September 2025

  • Polisi Berhasil Ringkus Sopir Innova Hitam Pelaku Tabrak Lari Pelajar di Mojokerto

    Polisi Berhasil Ringkus Sopir Innova Hitam Pelaku Tabrak Lari Pelajar di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Satlantas Polres Mojokerto Kota berhasil mengungkap identitas pengemudi mobil Toyota Kijang Innova nopol W 1307 YA yang terlibat tabrak lari di simpang empat Bentar, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto pada, Minggu (14/9/2025) dini hari. Pengemudi diamankan sekira pukul 20.00 WIB.

    Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Galih Yasir Mubarok mengungkapkan, bahwa setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan saksi, hingga menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi menemukan petunjuk bahwa kendaraan pelaku adalah Toyota Kijang Innova warna hitam.

    “Mobil tersebut diketahui milik pria berinisial RDS, warga Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Petugas kemudian mendatangi rumah pengemudi tersebut. Saat dicek, benar bahwa kendaraan sedang diperbaiki akibat kecelakaan lalu-lintas. Mobil Innova dan pengemudi langsung kami amankan untuk kepentingan penyidikan,” ungkapnya, Senin (15/9/2025).

    Dari hasil penyelidikan awal, RDS mengaku sempat panik dan melarikan diri setelah menabrak korban. Ia mengaku mengikuti saran temannya, FH yang memintanya untuk terlebih dahulu mengantarkannya pulang ke daerah Puri, Kabupaten Mojokerto. Namun setelah itu, RDS tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan memilih pulang ke rumah.

    Akibat kecelakaan itu, korban MITL harus mendapat perawatan di RS Gatoel Kota Mojokerto. Rekannya yang dibonceng, MM dilaporkan selamat. Kasat menegaskan, kasus tabrak lari tersebut masih dalam proses penyidikan.

    Sebelumnya, kecelakaan lalu-lintas terjadi di simpang empat Bentar, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Seorang pelajar berinisial MITL (17) mengalami luka di bagian kepala usai sepeda motor yang dikendarainya ditabrak mobil Toyota Kijang Innova.

    Usai menabrak, pengemudi Toyota Kijang Innova justru melarikan diri ke arah selatan dan meninggalkan korban di lokasi kejadian. Akibat benturan tersebut, MITL mengalami luka di kepala dan harus mendapatkan perawatan di RS Gatoel Kota Mojokerto. Sementara itu, rekannya MM dilaporkan selamat. [tin/kun]

  • Janji Tinggal Janji, KRL ke Karawang Batal Lagi karena Tak Ada Dana

    Janji Tinggal Janji, KRL ke Karawang Batal Lagi karena Tak Ada Dana

    Jakarta

    Jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek sempat direncanakan diperpanjang sampai Karawang. Saat ini Jalur KRL arah Bekasi itu masih mentok sampai Cikarang.

    Rencana perpanjangan jalur KRL ini sudah dijanjikan sejak 2019, dan terakhir sempat dipertegas lagi pada 2024. Namun sampai kini belum ada upaya serius untuk memperpanjang jaringan KRL sampai ke Karawang.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA) DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menegaskan sampai saat ini pemerintah tak punya rencana untuk memperpanjang jalur KRL lintas Bekasi sampai ke Karawang.

    Sebab menurutnya untuk bisa memperpanjang rute KRL ini, pemerintah harus melakukan pemasangan listrik aliran atas (LAA) alias elektrifikasi di sepanjang rel kereta dari Cikarang hingga Karawang lebih dulu. Dengan begitu rangkaian kereta bertenaga listrik yang dioperasikan oleh KAI Commuter baru bisa melintas.

    “Jadi saat ini memang elektrifikasi baru sampai Cikarang. Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang ya,” kata Arif dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Senin (15/9/2025).

    Di sisi lain, menurut Arif hingga saat ini pemerintah belum memiliki dana untuk melakukan elektrifikasi atau pemasangan LAA sampai Karawang. Sebab di luar rencana perpanjangan jalur KRL tersebut, Kemenhub punya program prioritas lain yang memakan cukup banyak anggaran.

    “Saat ini kapasitas fiskal kita mungkin belum cukup memenuhi ya kalau kita melakukan elektrifikasi sama dengan ke Karawang. Karena ada program-program lain yang lebih prioritas,” jelasnya.

    Karenanya hingga saat ini, pengguna layanan KRL yang ingin bepergian dari atau menuju Stasiun Karawang dapat berganti rangkaian dari Commuter Line ke KA lokal. “Dari Cikarang ke Kerawang ataupun ke Cikampek ini bisa menyambung dengan kereta lokal,” paparnya.

    Berdasarkan catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi sempat menargetkan rute KRL akan bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Yogya, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Yogya-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Perjalanan KRL Terganggu Imbas Gempa M 4,9 Bekasi” di sini:

    (igo/fdl)

  • Potensi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jatim-BNPB Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca

    Potensi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jatim-BNPB Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca

    Surabaya (beritajatim.com) – BMKG Stasiun Juanda telah memberikan peringatan bahwa mulai tanggal 12 sampai 17 September 2025 akan terjadi potensi cuaca ekstrem. Yakni, hujan intensitas sedang hingga deras.

    “Maka telah dilakukan koordinasi antara Gubernur Jatim dan Kepala BNPB. Sehingga, hasilnya adalah akan dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jawa Timur mengingat adanya potensi cuaca ekstrem terjadi hujan intensitas sedang hingga deras. Pos operasi sejak tanggal 12 September itu ada di Lanudal Base Ops Juanda menggunakan anggaran APBN BNPB,” kata Sekretaris BPBD Jatim yang juga Plh Kalaksa BPBD Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda, Senin (15/9/2025).

    Posko OMC ada di Lanudal Base Ops Juanda ini dalam rangka penanganan darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jatim Tahun 2025.

    Bencana Hidrometeorologi seperti hujan sedang hingga lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, serta hujan es ini melanda 22 dilayah di Jatim.

    Dalam rilis BMKG Stasiun Juanda, ada 22 kabupaten/kota yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem selama sepekan ke depan. Daerah-daerah itu yakni di Bondowoso, Jember, Kabupaten Kediri, Jombang, Kota Malang.

    Kemudian Kota Batu, Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Kabupaten Malang, Pacitan, Bojonegoro, Tuban, Banyuwangi, dan Trenggalek.

    Pantauan beritajatim.com di Posko OMC, sejumlah pihak dari BNPB, BMKG Stasiun Juanda, BPBD Jatim, Alkonost (operator penerbangan) dan Puspenerbal sedang menggelar rapat evaluasi pelaksanaan OMC yang sudah dilakukan tiga kali sejak Sabtu (13/9/2025). Yakni, pertama dilakukan di Mojokerto, Tuban, dan Bojonegoro. Kemudian, kedua dilakukan di perairan timur dan selatan Banyuwangi serta ketiga di Tuban dan Lamongan. [tok/aje]