Xcloud.id

kab/kota: Mojokerto

  • Wali Kota Dorong UMKM Mojokerto Naik Kelas Lewat Penguatan Branding dan Pemasaran Digital

    Wali Kota Dorong UMKM Mojokerto Naik Kelas Lewat Penguatan Branding dan Pemasaran Digital

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus memperkuat dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Menurutnya, kualitas produk saja tidak cukup, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemasan, membangun branding, serta memanfaatkan strategi pemasaran digital secara kreatif.

    Hal tersebut disampaikan Ning Ita (sapaan akrab, red) saat meninjau dua pelatihan sekaligus, yaitu pelatihan Branding dan Packaging serta Digital Marketing di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Maja Citra Kinarya. Pelatihan tersebut diikuti puluhan pelaku UMKM dari berbagai sektor, mulai makanan dan minuman, fashion, kerajinan, hingga alas kaki.

    “Persaingan saat ini bukan hanya di produk. Berkualitas saja tidak cukup, tapi bagaimana cara kita mengemas dan memasarkan. Produk yang bagus tapi tidak dikenal akan sulit berkembang,” ungkapnya, Rabu (5/11/2025).

    Peserta pelatihan tidak hanya menerima materi, tetapi juga dibimbing praktik langsung, termasuk promosi melalui siaran langsung (live) di platform media sosial. Ning Ita menegaskan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berkomitmen untuk terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor UMKM.

    “Era digital memberikan peluang yang sangat besar. Dengan kemasan menarik dan promosi yang tepat di media sosial, produk UMKM kita bisa dikenal lebih luas. Kami akan terus hadir memberikan pendampingan dan pelatihan agar UMKM bisa bertransformasi. Tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dengan kuat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memborong sejumlah produk UMKM sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha lokal. Ia menambahkan bahwa Pemkot Mojokerto akan terus menggencarkan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi UMKM agar semakin adaptif dan inovatif.

    Melalui penguatan kapasitas dan strategi pemasaran, Pemkot Mojokerto berharap UMKM lokal semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. [tin/ian]

  • Wali Kota Mojokerto Gelar Dialog dengan Petani Pulorejo, Bahas Kebutuhan Sarana dan Ketahanan Pangan

    Wali Kota Mojokerto Gelar Dialog dengan Petani Pulorejo, Bahas Kebutuhan Sarana dan Ketahanan Pangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menggelar dialog bersama para petani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajuritkulon.

    Kegiatan ini dilakukan untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi petani sekaligus mencari solusi terkait upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah setempat.

    Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pertanian seperti hand traktor mini, mesin pompa air, dan sprayer. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah pencurian buah jeruk yang terjadi di area Taman Bahari Majapahit (TBM) di Kelurahan Pulorejo.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita memberikan arahan praktis serta meminta dinas terkait melakukan tindak lanjut. Salah satunya dengan memanfaatkan sprayer handsanitizer bekas pandemi Covid-19 yang dianggap masih dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian.

    “Untuk kebutuhan sprayer, bisa memanfaatkan sprayer handsanitizer yang dulu digunakan saat pandemi Covid-19. Terkait maraknya pencurian hasil panen jeruk, DKPP dapat menganggarkan pemasangan kawat berduri pada tahun depan,” ungkapnya, Rabu (5/11/2025).

    Ning Ita juga menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan lintas sektor termasuk TNI dan Polri diperlukan agar program pertanian dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

    “Masalah ketahanan pangan ini perlu dukungan semua pihak agar program-program pertanian di Kota Mojokerto berjalan efektif dan berkelanjutan,” katanya.

    Sebagai tindak lanjut, dirinya menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk melakukan pendataan lahan pertanian produktif, sekaligus memastikan kebutuhan petani dapat diakomodasi secara tepat. Ning Ita juga berencana meninjau langsung kondisi lapangan.

    Melalui dialog ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui sinergi dan langkah-langkah terpadu. [tin/ian]

  • Rencana Whoosh Tembus hingga Banyuwangi, Khofifah: Jatim Sangat Siap Surabaya 5 November 2025

    Rencana Whoosh Tembus hingga Banyuwangi, Khofifah: Jatim Sangat Siap Surabaya 5 November 2025

    Rencana Whoosh Tembus hingga Banyuwangi, Khofifah: Jatim Sangat Siap
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan melanjutkan realisasi keceta cepat Whoosh sampai ke Banyuwangi.
    Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden Prabowo saat peluncuran kereta api di Stasiun Tanah Abang Baru sehari yang lalu adalah kabar baik bagi warga bangsa khususnya yang ada di Pulau Jawa.
    “Ini kabar baik bagi semua warga bangsa. Terutama masyarakat yang ada di Jawa. Jadi mungkin keretanya lewat Bandung kemudian ke Surabaya dan lanjut sampai Banyuwangi,” kata Khofifah saat diwawancara di SMAN 5 Surabaya, Rabu (5/11/2025).
    “Saya rasa Jawa Timur sangat bersyukur dan kita berterima kasih Presiden telah menyampaikan itu saat peluncuran kereta api baru kemarin,” imbuhnya.
    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan pihaknya sempat mengikuti beberapa kali rapat untuk pembangunan kereta api khususnya double track.
    Dan saat ini realisasi double track sudah sangat signifikan. Yang nantinya menjadi persiapan untuk adanya kereta cepat tersebut.
    “Persiapan Jatim saya rasa jalur relnya sudah sampai Mojokerto. Jadi sudah dekat Surabaya. Sementara antara Surabaya Gubeng dan Pasuruan juga sudah terkoneksi,” katanya.
    Dengan begitu pihaknya pun semakin optimistis keberadaan kereta cepat hingga Banyuwangi akan semakin memberikan dampak positif bagi ekonomi maupun sektor pariwisata Jawa Timur.
    Terutama karena jumlah warga penduduk tentunya semakin lama juga akan semakin bertambah. Dan potensi pertumbuhan wisata di wilayah Jawa juga kian pesat.
    “Insya allah yang menjadi arahan Presiden, Jatim sangat siap. Karena pada dasarnya infrastrukturnya sudah disiapkan untuk bisa memberikan opsi apakah transportasi darat, laut atau udara,” kata Khofifah.
    “Karena opsi itu harus disiapkan sebab jumlah penduduk dan wisatawan butuh transportasi yang lebih andal dan nyaman,” pungkasnya.
    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    menyampaikan rencana untuk memperpanjang trayek kereta cepat hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur.
    “Insya Allah, Insya Allah. Saya minta tidak hanya Surabaya. Banyuwangi. Banyuwangi (Kereta Cepat sampai Banyuwangi),” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    “Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang Banyuwangi,” sambungnya
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Kereta Cepat Whoosh Dilanjutkan Sampai Banyuwangi, Gubernur Jatim : Terima Kasih Pak Presiden
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota menggelar Apel Gelar Pasukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Mojokerto Kota dan dipimpin langsung Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto.

    Apel tersebut diikuti oleh personel gabungan dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Palang Merah Indonesia (PMI), PLN, serta relawan tangguh bencana.

    Kehadiran berbagai unsur ini menjadi simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang berpotensi melanda wilayah Kota Mojokerto.

    Dalam amanatnya, AKBP Herdiawan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi bencana. “Apel ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respon, serta menyelamatkan jiwa dan harta benda masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang nyata. Kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan,” tegas AKBP Herdiawan, Rabu (5/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa apel ini juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana. Dengan kesiapan yang matang, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Dalam arahannya, AKBP Herdiawan menyampaikan tujuh poin penting sebagai pedoman dalam menghadapi kondisi darurat bencana: memperkuat koordinasi lintas sektoral, menyiapkan personel dan sarana-prasarana, meningkatkan kemampuan deteksi dini, mempercepat evakuasi dan bantuan kemanusiaan, menegakkan hukum, memberikan edukasi masyarakat, serta menggelar latihan terpadu dan membangun komunikasi publik yang humanis.

    Usai apel, AKBP Herdiawan meninjau kesiapan peralatan dan kendaraan taktis yang akan digunakan dalam penanganan bencana, seperti perahu karet, alat evakuasi, serta perlengkapan medis. “Dengan apel kesiapsiagaan ini, diharapkan seluruh instansi terkait dapat memperkuat sinergi dan tanggap terhadap setiap potensi bencana di wilayah Kota Mojokerto. Semangat gotong royong harus terus dijaga sebagai kekuatan utama dalam menghadapi setiap tantangan bencana,” pungkasnya. [tin/beq]

  • Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Produk TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBJ Award Tahun 2025.

    Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dan hasil produksi pelaku UMKM dalam setiap proses pengadaan.

    “Transaksi pemerintah sangatlah besar. Jika kita arahkan belanja ini kepada produk dalam negeri dan pelaku UMKM, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi rakyat. Kita sedang menggerakkan roda produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Gus Barra juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

    “Sehingga pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem elektronik dalam seluruh proses pengadaan. Pengadaan adalah episentrum. Di sinilah godaan terbesar sering muncul. Maka kita harus kuat, harus jujur, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. SPSE bukan sekadar aplikasi, tapi benteng integritas kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Mojokerto yang berhasil memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat berkat percepatan belanja produk dalam negeri dan pencatatan transaksi PBJ yang tertib. Menurutnya, apresiasi bukan hanya soal piagam, tapi soal kepercayaan ketika pusat memberikan insentif fiskal.

    “Itu artinya Kabupaten Mojokerto dipercaya. Maka mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, dengan belanja yang berpihak pada rakyat, dan dengan pencatatan yang jujur. Kami berharap dapat memperkuat ekosistem pengadaan yang berpihak pada produk lokal, mendorong percepatan belanja PDN, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah,” pungkasnya

    Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mojokerto turut menyerahkan PBJ Award Tahun 2025 kepada perangkat daerah dan pelaku usaha berprestasi. Kegiatan ini didukung oleh CV. Raya Computindo dan mencakup empat kategori utama. Untuk kategori perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Bappeda meraih penghargaan tertinggi dengan persentase rencana belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96 persen. Disusul oleh Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Sarirejo di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Puskesmas Tawangsari menempati posisi pertama dalam pencatatan transaksi tertinggi melalui aplikasi SPSE.

    Diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Puskesmas Lespadangan. Untuk kategori pelaku usaha, Ismaniaty dari Ria Catering mencatat transaksi tertinggi di sektor makanan dan minuman dengan nilai Rp411 juta, sedangkan CV. Bahtera menempati posisi teratas di luar kategori tersebut dengan transaksi mencapai lebih dari Rp1 miliar. [tin/ian]

  • Mojokerto Siaga! Pemkab Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Musim Hujan

    Mojokerto Siaga! Pemkab Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Musim Hujan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Mengantisipasi potensi bencana alam akibat perubahan musim dan cuaca ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. Kegiatan yang berlangsung di halaman Pemkab Mojokerto ini dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Moch. Rizal Octavian.

    Apel tersebut menjadi simbol kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap terjadi pada periode peralihan musim. Hadir dalam kesempatan itu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto, perwakilan instansi pemerintah, serta unsur relawan kebencanaan.

    Dalam arahannya, Wabup yang akrab disapa Mas Rizal ini mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam upaya penanggulangan bencana. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah mitigasi dan penanganan kebencanaan.

    “Saya mengajak seluruh elemen yang berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto agar memperkuat koordinasi dan komunikasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Menjaga keselamatan jiwa adalah hal yang utama,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025).

    Selain itu, Mas Rizal juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait kebencanaan, terutama di media sosial. Ia meminta agar warga hanya mengakses informasi dari sumber resmi pemerintah guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan.

    “Saya mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada dan mengikuti informasi terkini yang disampaikan melalui media resmi pemerintah. Hindari berita hoaks yang dapat mengganggu stabilitas dan menimbulkan kepanikan di antara kita,” pesannya.

    Lebih lanjut, Mas Rizal menjelaskan bahwa Kabupaten Mojokerto termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya bencana hidrometeorologi. Kondisi ini dipengaruhi oleh bentang alam yang beragam, mulai dari keberadaan tiga sungai besar seperti Sungai Brantas, Lamong, dan Sadar beserta 61 anak sungainya.

    “Hingga gugusan pegunungan di bagian selatan dan timur seperti Anjasmoro, Welirang, Arjuno, dan Penanggungan. Kepada seluruh elemen masyarakat, jagalah keseimbangan alam sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengurangi risiko bencana. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Kita jaga alam, alam jaga kita,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib dan berstandar.

    Hal itu tampak dari langkah Bupati Mojokerto Muhammad Albarra yang menyerahkan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada enam perusahaan.

    Keenam penerima sertifikat tersebut antara lain PT Sinar Sosro Gunung Slamat (Teh Botol Sosro), PT Astra International, PT Adik Dwi Putranto, PT Sama Sentral Swasembada, PT Bakti Luhur Abadi, dan Ibu Milka Malva Rohi.

    Penyerahan berlangsung di Hall PT Sinar Sosro Gunung Slamat, Kecamatan Mojosari, dengan disaksikan sejumlah pejabat daerah serta unsur Forkopimca setempat.

    Dalam kesempatan itu, Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa sertifikat PBG dan SLF menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap aturan serta jaminan bahwa bangunan mereka telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Bapak dan Ibu penerima PBG dan SLF hari ini telah menunjukkan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal kecepatan,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025)

    Tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan bagi semua pengguna. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga berharap agar bangunan dan fasilitas yang telah bersertifikat dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjadi daya tarik bagi investasi baru di Kabupaten Mojokerto.

    “Kami ingin agar investasi di Mojokerto bisa terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan kepatuhan seperti ini, kepercayaan investor tentu akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap sejalan dengan penataan ruang yang tertib, lingkungan yang terjaga, serta kondisi sosial yang kondusif,” katanya.

    Masih kata Gus Barra, Kabupaten Mojokerto punya banyak potensi mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Potensi tersebut, lanjutnya, hanya akan berkelanjutan jika bisa mengelola dengan bijak dan berwawasan lingkungan. Kegiatan tersebut digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto.

    Turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Mojosari.

    Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mojokerto berharap agar seluruh pelaku usaha semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi dan standar teknis bangunan, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan di wilayah Bumi Majapahit. [tin/ian]

  • Truk Bermuatan 5 Ton Cabai Terguling di Tol Jombang, Begini Nasib Pengemudinya

    Truk Bermuatan 5 Ton Cabai Terguling di Tol Jombang, Begini Nasib Pengemudinya

    Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal terjadi di KM 673+300 B ruas Tol Jombang – Mojokerto (Jomo), tepatnya di jalur B, yang melibatkan truk Mitsubishi Golongan 2 dengan nomor polisi N 8960 RK, Selasa (4/11/2025).

    Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang korban, yaitu pengemudi truk Edy Sudrajat dan seorang penumpang, Achmad Bagus Susilo. Meski mengalami luka, kedua korban berhasil selamat.

    Kejadian bermula ketika truk yang membawa muatan cabai sebanyak 5 ton tersebut dalam perjalanan dari Jember menuju Pemalang dengan kecepatan 60 km/jam. Berdasarkan keterangan dari pengemudi, Edy Sudrajat, dirinya mengaku mengantuk saat berada di sekitar lokasi kejadian.

    Akibatnya, truk hilang kendali dan terguling di median jalan, menghadap ke arah barat. Edy mengalami luka lecet pada kaki kiri, sementara Achmad Bagus Susilo tidak mengalami cedera serius.

    Meskipun korban mengalami luka ringan, keduanya memilih untuk tidak dirujuk ke rumah sakit setelah menandatangani surat penolakan. Tindakan penanganan kecelakaan dilakukan oleh petugas PJR dan Unit KP1A yang tiba di lokasi sekitar pukul 07.20 WIB. Petugas dari Unit 243, 241, E1, PJR 311, dan Unit G04 juga turut melakukan pemeriksaan dan pemindahan muatan truk yang terguling.

    Kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan ini mencakup kerusakan pada aset tol, seperti guidepost, tanaman hias, dan tiang wirerope yang rusak akibat truk yang terguling. Sementara itu, muatan cabai yang dibawa truk juga tidak mengalami kerusakan berarti.

    Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo, Zanuar Firmanto, mengonfirmasi bahwa meski insiden ini menimbulkan kerugian pada fasilitas tol, namun proses pemindahan muatan dan penanganan kecelakaan berjalan lancar. Ia juga menyatakan bahwa kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kejadian tetap terkendali.

    Kanit PJR Jatim III Warugunung Ditlantas Polda Jatim, AKP Sudirman, menyampaikan bahwa petugas terus memantau proses pemindahan muatan dan penyelidikan kecelakaan ini. “Proses pemindahan muatan truk yang terguling berlangsung dengan hati-hati agar tidak menambah kemacetan atau kerusakan lebih lanjut di area tol,” ujar Sudirman. [suf]

  • Daftar UMK 2026 Jika Naik 10,5%, Kota Ini Tertinggi Nyaris Rp 6,3 Juta

    Daftar UMK 2026 Jika Naik 10,5%, Kota Ini Tertinggi Nyaris Rp 6,3 Juta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan buruh menuntut kenaikan upah minimum pada 2026 sebesar 8,5-10,5%. Namun menurutnya, kenaikan upah minimum yang paling masuk akal adalah 10,5%.

    Kata dia setiap daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Ada daerah yang justru perekonomian tumbuh di atas nasional, sehingga kenaikan upah minimum bisa lebih tinggi.

    “Kenapa sampai 10,5%? Karena pertumbuhan ekonomi yang tadi saya jelaskan itu pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan di setiap provinsi, pertumbuhan ekonominya ada yang lebih tinggi dari nasional. Contoh, Maluku Utara, itu bisa 30%, 6 kali lipatnya, 5 sampai 6 kali lipat,” kata Said Iqbal.

    Pembahasan upah minimum 2026, termasuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) tengah dibahas, di mana Dewan Pengupahan Nasional (DPN) diberi tenggat waktu hingga November 2025. Jika perhitungan kenaikan upah minimum sebesar 10,5% diketok dan diikuti masing-masing pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) maka kenaikannya cukup signifikan.

    UMK 2026 didasarkan pada angka 10,5%, maka yang tertinggi bukanlah UMP DKI Jakarta, melainkan Kota Bekasi, di mana UMK-nya bisa mencapai Rp 6,29 juta jika kenaikannya mencapai 10,5%. Selain Kota Bekasi, berikutnya ada Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang masing-masing bisa mencapai Rp 6,19 juta dan Rp 6,14 juta. Sedangkan Jakarta berada diurutan ke-4 yang mencapai Rp 5,96 juta atau hampir Rp 6 juta.

    Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Berikut daftar UMK 2026 dari yang terbesar jika berdasarkan kenaikan 10,5%:

    Kota Bekasi Rp6.288.281
    Kab Karawang Rp6.187.550
    Kab Bekasi Rp6.142.159
    Kota Depok Rp5.741.272
    Kota Cilegon Rp5.666.533
    Kota Bogor Rp5.665.221
    Kota Tangerang Rp5.602.027
    Kabupaten Mimika Rp5.531.274
    Kota Batam Rp5.513.508
    Kota Tangerang Selatan Rp5.496.703
    Kota Surabaya Rp5.482.737
    Kabupaten Tangerang Rp5.415.734
    Kabupaten Bogor Rp5.389.318
    Kabupaten Gresik Rp5.385.917
    Kabupaten Sidoarjo Rp5.381.915
    Kabupaten Pasuruan Rp5.377.913
    Kabupaten Serang Rp5.367.375
    Kabupaten Mojokerto Rp5.365.909
    Kabupaten Purwakarta Rp5.295.438

    Sementara itu, beberapa daerah juga memiliki UMK terendah atau terkecil, di mana mayoritas berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jika kenaikannya mencapai 10,5%, maka Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah, yang menjadi UMK terendah di Indonesia, dapat menjadi Rp 2,39 juta jika kenaikannya mencapai 10,5%.

    Berikut daftar UMK 2026 dari yang terendah jika berdasarkan kenaikan 10,5%:

    Kabupaten Banjarnegara Rp2.398.375
    Kabupaten Wonogiri Rp2.409.549
    Kabupaten Sragen Rp2.411.331
    Kota Banjar Rp2.436.253
    Kabupaten Kuningan Rp2.441.518
    Kabupaten Pangandaran Rp2.455.005
    Kabupaten Ciamis Rp2.458.933
    Kabupaten Rembang Rp2.470.966
    Kabupaten Blora Rp2.473.465
    Kabupaten Brebes Rp2.474.980

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Posyandu Era Baru di Mojokerto: Kader Jadi ‘Penyambung Lidah’ Warga ke Pemerintah

    Posyandu Era Baru di Mojokerto: Kader Jadi ‘Penyambung Lidah’ Warga ke Pemerintah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat peran kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antar perangkat daerah. Menurutnya, standar pelayanan minimal dari kementerian selama ini menjadi tanggung jawab dinas-dinas terkait di jajaran Pemkot Mojokerto.

    “Dan saya bersyukur hari ini bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semuanya, khususnya para kader, karena Posyandu 6 SPM ini sifatnya kolaborasi. Konsep Posyandu 6 SPM merupakan pengembangan dari Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mencakup pelayanan mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia,” ungkapnya di Kelurahan Miji, Kecamatan Magersari, Senin (3/11/2025).

    Tidak hanya berfokus pada kesehatan, Posyandu kini juga berperan dalam enam bidang pelayanan minimal: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Ning Ita menegaskan bahwa tanggung jawab teknis tetap berada pada masing-masing dinas.

    “Tugas-tugas bidang tadi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing dinas, tetapi di sini para kader berperan sebagai penyambung lidah masyarakat. Tugas panjenengan adalah menyampaikan apa saja yang perlu diketahui pemerintah terkait enam bidang tadi,” ujarnya.

    Ning Ita menyoroti peran penting kader dalam melaporkan kondisi sosial warga yang mendadak jatuh miskin agar segera mendapatkan intervensi dari dinas terkait.

    “Jangan sampai keluarga yang semula bukan keluarga miskin tapi tiba-tiba jatuh miskin, pendidikan anaknya terhambat. Inilah tugas kader Posyandu untuk memberikan informasi itu agar segera ditindaklanjuti. Regulasi Posyandu 6 SPM lahir untuk memastikan layanan pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

    Melalui sosialisasi ini, Ning Ita berharap para kader memahami peran strategisnya dalam mendukung Pemkot Mojokerto membangun masyarakat yang sehat, berdaya, dan sejahtera melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. [tin/kun]