kab/kota: Mojokerto

  • Angin Kencang Terjang Pacet Mojokerto, Dua Rumah Warga Rusak Berat

    Angin Kencang Terjang Pacet Mojokerto, Dua Rumah Warga Rusak Berat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (8/11/2025) siang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.00 WIB itu menyebabkan dua rumah warga di dua desa berbeda mengalami kerusakan cukup parah.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, menjelaskan bahwa kejadian pertama terjadi di Dusun Randegan RT 02 RW 02, Desa Warugunung. Angin kencang merusak bagian teras rumah milik Ari Setyawan berukuran sekitar 4,5 x 6,5 meter.

    “Teras Bapak Ari Setyawan mengalami kerusakan berat. Kejadian terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Tidak ada korban jiwa, namun kerusakan material cukup signifikan pada bagian teras rumah. Selang beberapa jam kemudian, angin kencang juga menerjang wilayah Dusun Sumbersono, RT 02 RW 09, Desa Sumberkembar,” ungkap Khakim, Sabtu (8/11/2025).

    Sekitar pukul 15.00 WIB, peristiwa serupa kembali terjadi di rumah milik Endang di Dusun Sumbersono, yang mengalami kerusakan di bagian tengah dan dapur dengan ukuran sekitar 6 x 8 meter. Meski kerusakannya cukup berat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

    “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun rumah Ibu Endang mengalami kerusakan berat. Saat ini kami melakukan penanganan darurat sekaligus pendataan kerugian. Untuk langkah awal, kami fokus memastikan rumah terdampak tetap dapat ditempati atau setidaknya terlindungi sementara dari cuaca,” jelasnya.

    Sebagai langkah tanggap darurat, BPBD Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan berupa tiga lembar terpal kepada korban terdampak. Selain itu, tim gabungan dari FPRB, Tagana, perangkat desa, dan warga langsung turun ke lokasi untuk melakukan kaji cepat dan pembersihan material.

    “Kami juga memberikan bantuan darurat berupa tiga lembar terpal untuk penanganan sementara. Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat kondisi cuaca mulai memasuki periode hujan angin, terutama di wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Pacet dan Trawas,” tegas Khakim. (tin/kun)

  • KAI Daop 8 Surabaya Perbaiki Rel di Perlintasan Jalan Pahlawan Mojokerto, Akses Ditutup Sementara

    KAI Daop 8 Surabaya Perbaiki Rel di Perlintasan Jalan Pahlawan Mojokerto, Akses Ditutup Sementara

    Mojokerto (beritajatim.com) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya tengah melakukan pekerjaan perbaikan jalan rel di perlintasan sebidang No. 44 Km 56+791 Jalur Hilir yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menjaga kenyamanan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

    Selama proses perbaikan berlangsung, akses jalan di lokasi perlintasan ditutup sementara sesuai tahapan pekerjaan. Penutupan dilakukan pada malam hingga dini hari guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Kendaraan yang melintas akan dialihkan melalui jalur alternatif yang telah disiapkan.

    “Pekerjaan ini meliputi pembongkaran aspal lama, perbaikan struktur dan geometri jalan rel, hingga pengaspalan ulang. Seluruh rangkaian kegiatan kami fokuskan untuk menjaga keandalan jalur rel dan memastikan kenyamanan serta keamanan bagi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan,” ungkap Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Sabtu (8/11/2025).

    Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, KAI Daop 8 Surabaya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif melalui Simpang 4 Benteng dan Simpang Tropodo, serta merencanakan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan.

    “KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan selama proses perbaikan berlangsung. Perawatan prasarana ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga keselamatan operasional perjalanan kereta api dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambah Luqman.

    Adapun jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

    Jumat, 7 November – Sabtu, 8 November 2025 (pukul 22.00–04.00 WIB): Pembongkaran aspal, penggantian balas, dan perbaikan geometri jalan rel.
    Minggu, 9 November 2025: Masa penstabilan jalan rel.
    Senin, 10 November 2025 (pukul 22.00–04.00 WIB): Pengaspalan ulang perlintasan.

    KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas pengertian dan dukungan selama proses pekerjaan berlangsung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan keselamatan dan keandalan jaringan kereta api di wilayah Mojokerto dan sekitarnya. [tin/beq]

  • Pemkab Mojokerto Kukuhkan Tim OPOP, Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Pemkab Mojokerto Kukuhkan Tim OPOP, Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat. Kali ini langkah tersebut menyasar lingkungan pondok pesantren melalui pengukuhan Tim Penguatan dan Pengembangan Program One Pesantren One Product (OPOP).

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, secara langsung mengukuhkan Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto. Program OPOP merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan mendorong pesantren menghasilkan produk unggulan khas dari lingkungan pesantren.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pondok pesantren (ponpes) memiliki potensi ekonomi yang besar, karena selain menjadi pusat pendidikan agama, juga menjadi ruang tumbuhnya kreativitas dan pemberdayaan ekonomi santri.

    “Program OPOP untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui inovasi produk unggulan yang lahir dari lingkungan pesantren itu sendiri,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

    Ia memastikan Pemkab Mojokerto siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan usaha pesantren. Dukungan tersebut mencakup pembinaan produksi, fasilitasi perizinan usaha, promosi, hingga pemasaran produk ke masyarakat yang lebih luas.

    “Pemkab Mojokerto berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi pengembangan OPOP. Mulai dari pembinaan, fasilitasi perizinan, hingga promosi dan pemasaran. Kami juga mendorong agar setiap pesantren memiliki jejaring usaha antar pesantren, sehingga terbentuk ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan saling menguatkan,” jelasnya.

    Gus Barra berharap Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP yang baru dikukuhkan mampu menyusun langkah kerja yang terkoordinasi dan tepat sasaran dengan mengedepankan kerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun antar ponpes. Ia juga meminta agar penyusunan program dilakukan secara optimal.

    “Ke depan, tim ini hendaknya menyusun program-program kegiatan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dan stakeholder lain. Program ini akan berjalan optimal jika tumbuh dan berkembang dari pesantren itu sendiri,” pesannya.

    Pengukuhan Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP diikuti sekitar 30 perwakilan pondok pesantren dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Melalui program ini, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai syariah. (tin/kun)

  • Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat upaya mitigasi bencana kebakaran di kawasan permukiman padat. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran kepada warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat agenda Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Adapun bantuan yang diberikan meliputi satu unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga, 35 unit alat pemadam api ringan, serta satu set jaket tahan api yang diperuntukkan bagi relawan.

    Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama wilayah yang sebelumnya dinilai berpotensi rawan kebakaran.

    “Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas permukiman, terutama di wilayah yang dikategorikan rawan kumuh atau berisiko tinggi terhadap bencana termasuk kebakaran pemukiman,” ungkapnya di Kantor Pemerintah Desa Kepuhanyar, Jumat (7/11/2025).

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang berperan aktif dalam Program Penanganan Kumuh Terpadu. Termasuk dalam pembentukan serta pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa Kepuhanyar tersebut.

    “Kami mengapresiasi BPBD yang ikut menangani program penanganan kumuh terpadu dan juga atas terbentuknya relawan REDKAR. Relawan ini ke depan harus dibekali kemampuan dan pengetahuan untuk menanggulangi kebakaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan bahwa program tersebut berjalan seiring dengan sejumlah program lain seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan peningkatan drainase. Program tersebut bagian dari Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu tahun 2025.

    “Selain Rutilahu dan drainase, arahan dari Bupati juga jelas, bahwa potensi kebencanaan harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

    Program Penanganan Kumuh Terpadu merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang salah satu fokusnya yaitu penyediaan fasilitas dan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran permukiman. Beberapa titik sasaran program ini di Kabupaten Mojokerto juga telah dikunjungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada, Minggu (2/11/2025) lalu.

    Dengan adanya pembentukan relawan REDKAR serta dukungan fasilitas pemadaman, Pemkab Mojokerto berharap masyarakat dapat lebih sigap dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran di lingkungan permukiman. [tin/ian]

  • BNN Mojokerto Dorong Kunjorowesi Jadi Percontohan Desa Bersinar

    BNN Mojokerto Dorong Kunjorowesi Jadi Percontohan Desa Bersinar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Mojokerto terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat.

    Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba yang digelar di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari Program Nasional Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba).

    Kegiatan sosialisasi diikuti oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan warga. Selain pemberian materi, BNN Mojokerto juga melaksanakan deteksi dini melalui tes urine bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sistematis untuk membangun ketahanan sosial dan keluarga terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.

    Tujuannya, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, masyarakat diharapkan mampu mengenali gejala awal penyalahgunaan narkoba. Mengetahui tata cara pelaporan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba diwilayah, serta turut berperan sebagai agen pencegahan di wilayah masing-masing.

    Kepala BNN Mojokerto, Agus Sutanto hadir langsung sebagai narasumber dan menegaskan bahwa pencegahan harus dimulai dari desa sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan lingkungan. “Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi langkah memperkuat kesadaran kolektif masyarakat,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, desa harus memiliki kemampuan deteksi dini, memahami alur pelaporan, serta berani mengambil peran dalam mencegah peredaran narkoba. BNN tidak hanya memberikan materi edukasi, tetapi juga melakukan tes urin kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat.

    Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk keteladanan dan penguatan komitmen moral aparatur desa dalam menjaga wilayah tetap bersih dari narkoba.

    “Upaya pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa menjadi pondasi utama. Ketika lingkungan sadar dan menolak, ruang bagi peredaran narkoba akan makin sempit. Itu yang ingin kami bangun melalui Desa Bersinar,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kunjorowesi, Susi Darsono menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut sehingga Pemerintah Desa (Pemdes) Kunjorowesi berkerjasama dengan BNN. “Desa bersama warga berkomitmen menambah langkah preventif, termasuk pemasangan banner dan imbauan terbuka di titik-titik strategis,” tegasnya.

    Melalui kegiatan di Desa Kunjorowesi ini, BNN Mojokerto berharap tercipta desa percontohan yang mampu menggerakkan wilayah lain untuk melakukan pendekatan serupa. Program tersebut juga diharapkan memperkuat kolaborasi pemdes, aparat, dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang Bersih dari Narkoba. [tin/suf]

  • Pertamina Dukung BBM Ramah Lingkungan dengan Bioetanol

    Pertamina Dukung BBM Ramah Lingkungan dengan Bioetanol

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sesuai target Net Zero Emission 2060, dengan menghadirkan BBM yang memiliki kandungan etanol yaitu Pertamax Green 95.

    Pertamax Green 95 dengan kandungan 5% Bioetanol (E5) sudah 2 tahun dipasarkan oleh Pertamina Patra Niaga dan menggunakan bahan baku lokal sebagai prioritas utama dengan memanfaatkan tetes tebu (molase) yang dijadikan bioetanol fuel grade dari pemasok atau supplier lokal di Mojokerto-Jawa Timur.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa Pertamax Green 95 merupakan campuran dari bahan bakar fossil (Gasoline) dengan bahan bakar nabati (Etanol) yang berasal dari tanaman tebu dengan memprioritaskan bahan baku lokal, untuk memperkuat nilai tambah bagi sektor agro-industri dan petani tebu Indonesia.

    “Produk ini diolah dengan penambahan nabati etanol sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membuatnya lebih ramah bagi lingkungan”, ujar Roberth, dalam siaran persnya, Jumat (7/11/2025).

    Lebih lanjut Roberth menambahkan penjualan Pertamax Green 95 terus tumbuh dan saat ini sudah mencapai 170 SPBU di Pulau Jawa yang memasarkan produk tersebut (Wilayah Jabode, Tangsel, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur).

    Masyarakat kini bisa semakin mudah menemukan Pertamax Green 95, baik di SPBU di kota maupun daerah. Bahan bakar ini menghadirkan keseimbangan antara performa kendaraan dan kepedulian pada lingkungan, sebuah langkah yang jika dilakukan bersama dan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • IFH Mojokerto Oktober 2025 Naik 0,46 Persen, Emas Jadi Faktor Dominan

    IFH Mojokerto Oktober 2025 Naik 0,46 Persen, Emas Jadi Faktor Dominan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Indeks Fluktuasi Harga (IFH) Kabupaten Mojokerto pada Oktober 2025 tercatat naik 0,46 persen, menandakan kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar. Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Mojokerto, tiga kelompok komoditas utama mendorong kenaikan, yaitu makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara delapan kelompok lain tercatat stagnan, meliputi pakaian dan alas kaki, perumahan, listrik dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, informasi dan komunikasi, rekreasi, pendidikan, serta restoran.

    Kenaikan juga terjadi pada komoditas pangan seperti daging ayam ras, cabai merah, beras, bawang merah, telur ayam ras, buncis, minyak goreng, solar, dan kangkung, serta emas perhiasan.

    Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menjelaskan kenaikan IFH lebih dipengaruhi faktor global, terutama lonjakan harga emas perhiasan.

    “Hal ini dipengaruhi oleh harga emas dunia yang naik akibat meningkatnya permintaan terhadap aset safe-haven di tengah ketidakpastian ekonomi global serta ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat,” ungkap Bambang, Jumat (7/11/2025).

    Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memperkuat dampak kenaikan harga emas internasional terhadap pasar lokal, termasuk Mojokerto. Bambang menegaskan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memantau pergerakan harga dan menjaga stabilitas melalui operasi pasar, penguatan stok bahan pangan, dan distribusi antarwilayah.

    Berdasarkan data kumulatif, laju IFH tahun kalender (Januari–Oktober 2025) Kabupaten Mojokerto tercatat 1,83 persen, sementara laju IFH year-on-year (Oktober 2024–Oktober 2025) mencapai 3,06 persen.

    Beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga, antara lain tomat sayur, cabai rawit, kentang, wortel, kelapa, kol putih, kacang panjang, bandeng, udang basah, dan teri. Tomat sayur menjadi penyumbang utama penurunan harga karena melimpahnya pasokan dari sentra produksi lokal.

    “Kondisi panen raya membuat suplai meningkat tajam sehingga harga turun. Fokus kami adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Dengan kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, inflasi dapat terus terkendali,” pungkas Bambang. [tin/beq]

  • Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp1,3 Miliar Insentif untuk Guru dan Pegawai Yayasan Sekolah Swasta

    Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp1,3 Miliar Insentif untuk Guru dan Pegawai Yayasan Sekolah Swasta

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui Dinas Pendidikan, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyalurkan bantuan hibah insentif senilai Rp1,3 miliar kepada Guru dan Pegawai Tetap Yayasan (GTY/PTY) yang mengabdi di jenjang SD dan SMP swasta. Penyerahan insentif dilakukan secara simbolis di salah satu hotel di Kecamatan Trawas.

    Dalam sambutannya, Gus Barra, panggilan akrab bupati, menyampaikan bahwa peran guru swasta sangat strategis dalam pemerataan kualitas pendidikan. “Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditopang sekolah negeri saja, tetapi juga oleh peran besar guru dan pegawai yayasan di sekolah swasta. Insentif ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi panjenengan semua dalam mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Pada tahun anggaran 2025, insentif diberikan kepada jenjang SMP sebanyak 607 penerima dari 72 lembaga sekolah dengan besaran Rp300 ribu bulan selama 5 bulan. Total anggaran sebesar Rp910.500.000. Sementara untuk jenjang SD diberikan kepada 324 penerima dari 35 lembaga sekolah dengan besaran Rp300 ribu per bulan selama 5 bulan

    Total anggaran sebesar Rp486 juta. Sehingga tatal anggaran keseluruhan mencapai Rp1.396.500.000. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan signifikan. Pada 2024, insentif hanya diberikan kepada guru SMP selama tiga bulan dengan total Rp477 juta. Tahun ini, cakupan diperluas meliputi guru SD dan SMP sekaligus, serta dengan durasi lebih panjang.

    “Pemberian insentif ini selaras dengan misi kedua dalam Catur Abhipraya Mubarok, yakni meningkatkan kualitas SDM Mojokerto yang berdaya saing, berakhlak, dan sejahtera. Walaupun nilainya mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan, semoga insentif ini menjadi penyemangat dan penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu,” tuturnya.

    Ia juga berpesan agar para tenaga pendidik terus menjadi pribadi yang ikhlas, adaptif, dan inovatif di tengah perubahan zaman. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja guru swasta, memperkuat pengelolaan pendidikan, serta mendorong pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

    “Mari jadikan pendidikan sebagai ladang amal. Kebaikan yang panjenengan tanam hari ini akan menjadi keberkahan bagi banyak orang di masa depan,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Dorong Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Pemkab Mojokerto – Stranas PK Bahas Alih Fungsi Lahan

    Dorong Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Pemkab Mojokerto – Stranas PK Bahas Alih Fungsi Lahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Republik Indonesia membahas kebijakan alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mencari keseimbangan antara pembangunan daerah dan ketahanan pangan. Pertemuan berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.

    Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto yang telah dimulai sejak 2018. Fokus diskusi diarahkan pada sinkronisasi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) antara kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengatakan, meski luas total KP2B tetap sama yaitu 26.596 hektare, terdapat perbedaan sebaran lahan yang perlu diselaraskan dengan peta provinsi. Ia menegaskan bahwa Pemkab Mojokerto tidak meminta pengurangan luas, melainkan mengusulkan penyesuaian lokasi agar sesuai kondisi riil lapangan.

    “Kami tidak sedang meminta pengurangan luas KP2B. Justru kami mencadangkan lahan pengganti yang lebih produktif. Harapannya, peta KP2B Kabupaten Mojokerto dapat diakomodasi sehingga tidak menimbulkan potensi persoalan hukum di kemudian hari,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Ia menambahkan, terdapat lahan baku sawah di Kecamatan Jetis dan Dawarblandong yang tidak berada dalam irigasi teknis. Lahan tersebut, menurutnya, sebaiknya tidak seluruhnya ditetapkan sebagai KP2B agar Pemkab Mojokerto tetap memiliki ruang pengembangan permukiman dan industri.

    “Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tapi sawah produktif juga terlindungi. Prinsipnya harus seimbang,” tegasnya.

    Dari pihak Stranas PK, Didik Mulyanto menilai persoalan alih fungsi lahan tidak cukup hanya diatur melalui garis batas tata ruang. Pemerintah juga perlu memikirkan skema insentif agar petani tetap memiliki motivasi mempertahankan sawahnya.

    “Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi bagian dari Asta Cita. Karena itu, kebijakan tata ruang harus memastikan produktivitas pangan tidak terkorbankan,” jelasnya.

    Diskusi akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk merumuskan titik temu yang memberi kepastian hukum bagi petani, pelaku ekonomi, dan pemerintah daerah. Pemkab Mojokerto menargetkan pembahasan ini mampu menghasilkan regulasi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Turut hadir Sekdakab Teguh Gunarko, serta sejumlah OPD terkait. [tin/suf]

  • Jembatan Talunbrak Rampung, Akses Utara Mojokerto Kini Lebih Lancar

    Jembatan Talunbrak Rampung, Akses Utara Mojokerto Kini Lebih Lancar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pembangunan Jembatan Talunbrak di Desa Talunbrak, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, resmi rampung dan sudah dapat digunakan masyarakat. Infrastruktur yang telah lama dinantikan warga tersebut menjadi jalur penghubung penting bagi kawasan paling utara Kabupaten Mojokerto yang selama ini terkendala akses dan rawan banjir.

    Jembatan baru tersebut dibangun dengan panjang 60 meter dan lebar 6 meter menggunakan anggaran sebesar Rp13,54 miliar yang bersumber dari dana hibah rehabilitasi konstruksi BNPB. Desain jembatan kini dibuat lebih modern, tanpa penyangga bawah yang selama ini menjadi penyebab tersumbatnya aliran sungai akibat ranting dan sampah.

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra secara langsung menghadiri tasyakuran bersama warga. Gus Barra, sapaan akrab bupati, menyampaikan bahwa rampungnya pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam memperbaiki infrastruktur wilayah pinggiran.

    “Alhamdulillah, Jembatan Talunbrak ini sudah selesai dan bisa digunakan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan seluruh wilayah, termasuk yang berada di ujung utara Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, jembatan baru tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi solusi atas persoalan banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, keberadaan jembatan tersebut akan memangkas waktu perjalanan warga ketika menuju pusat layanan publik, layanan kesehatan, maupun pusat perekonomian di wilayah Mojokerto.

    “Dengan desain baru tanpa penyangga bawah, aliran air lebih lancar dan tidak lagi menumpuk. Insya Allah, banjir yang dulu sering terjadi dapat teratasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Talunbrak, Anton Suprapto mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang sejak 2019. Jembatan tersebut adalah kebutuhan mendesak warga. Setelah melalui proses panjang, akhirnya tahun ini selesai 100 persen.

    “Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas dukungannya. Keberadaan jembatan dapat menjadi titik awal berkembangnya kawasan utara Mojokerto. Jembatan ini bukan hanya bangunan, tetapi harapan. Mari kita jaga dan rawat bersama,” tegasnya.

    Dengan rampungnya Jembatan Talunbrak, masyarakat kini menyambut era baru aksesibilitas yang lebih baik, mobilitas yang lebih lancar, dan potensi pengembangan kawasan yang semakin terbuka. Jembatan ini diharapkan menjadi ikon baru Desa Talunbrak sekaligus penghubung harapan untuk perkembangan wilayah utara Mojokerto. [tin/suf]