kab/kota: Mojokerto

  • Pj Wali Kota Mojokerto Ajak DWP Jadi Agen Perubahan

    Pj Wali Kota Mojokerto Ajak DWP Jadi Agen Perubahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengajak Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Mojokerto menjadi agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut sampaikan saat menghadiri puncak HUT ke 25 DWP tahun 2024 di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    “Saya ingin mengajak seluruh anggota DWP Kota Mojokerto menjadi kunci sebuah pergerakan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini, banyak tokoh perempuan yang terbukti mampu melakukan pergerakan baik dalam bidang kemanusiaan, sosial, maupun politik,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024).

    Pada kesempatan tersebut, Mas Pj (sapaan akrab, red) juga mengapresiasi DWP Kota Mojokerto yang sudah bersinergi membantu tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di Kota Mojokerto. Mas Pj berharap DWP dapat terus menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang tidak hanya fokus pada keluarga saja.

    “Tetapi juga pada kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Mojokerto dan Indonesia secara keseluruhan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke 25 semoga kedepan DWP Kota Mojokerto semakin maju, berjaya, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Kota Mojokerto” tegasnya.

    Rangkaian acara HUT ke 25 DWP ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti lomba keterampilan, hingga seminar. Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti, Ketua DWP Kota Mojokerto Dewi Ratnawati Gaguk Tri Prasetyo, serta Pj Ketua TP PKK Kota Mojokerto Nia Wayanti Ali Kuncoro. [tin/but]

  • Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih, KPU Tunggu Surat Resmi dari MK

    Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih, KPU Tunggu Surat Resmi dari MK

    Mojokerto (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mojokerto akan menggelar penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030. Ini setelah tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Mojokerto.

    Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Mojokerto, Muslim Bukhori mengatakan, penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2025-2030 terpilih hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 masih menunggu surat resmi dari MK melalui KPU RI.

    “Kami masih menunggu surat resmi MK melalui KPU RI. Surat resmi nanti bagi yang tidak ada gugatan akan dilanjutkan dengan penetapan, yang ada gugatan penetapan ya menunggu persidangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peserta pemilu memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024).

    Batas waktu tiga hari terhitung pasca penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mojokerto. KPU Kabupaten Mojokerto menggelar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (5/12/2024) pekan lalu.

    “Terhitung sejak Jumat, namun untuk Sabtu, Minggu libur jadi dihitungnya hari kerja Senin, dan Selasa. Dan sampai batas waktu yang ditentukan yakni pada Rabu, tanggal 11 Desember 2024, tidak ada gugatan yang diajukan ke MK. Kami masih menunggu surat resmi MK melalui KPU RI,” katanya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan pasangan nomor urut 02 Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Octavian unggul 47.141 suara dari pasangan nomor urut 01 Ikfina Fahmawati-Sya’dulloh Syarofi. Pasangan Mubarok unggul 6,76 persen dari pasangan Idola.

    Hal tersebut diketahui setelah penyelenggara Pemilu ini menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024.

    Rapat Pleno Terbuka tersebut digelar KPU Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Wira Wibawa KPU Kabupaten Mojokerto, Kamis (5/12/2024). Pasangan Idola meraih 325.396 atau 46,62 persen suara dan pasangan Mubarok dengan 372.537 suara atau 53,38 persen dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024.

    Perolehan suara Pilbup Mojokerto 2024 tersebut berdasarkan suara sah sebanyak 697.933 atau 46,63 dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 716.588 orang. Sedangkan suara tidak sah 18.655. Hasil ini tidak jauh beda dengan hitung cepat, pasangan Mubarok unggul dibanding pasangan Idola.

    Sementara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Khofifah-Emil unggul di Kabupaten Mojokerto. Pasangan petahana ini meraup 421.934 atau 62,87 persen suara sah. Disusul paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mendapatkan 199.943 atau 29,79 persen suara sah.

    Sedangkan paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim memeperoleh 49.199 atau 7,33 persen suara sah. Partisipasi pemilih dalam Pilgub Jatim di Kabupaten Mojokerto di angka 716.684 atau 84,75 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terdiri dari 671.076 suara sah dan 45.608 suara tidak sah. [tin/suf]

  • Balita di Jombang Tewas dengan Sejumlah Luka, Diduga Dianiaya Kekasih Ibunya

    Balita di Jombang Tewas dengan Sejumlah Luka, Diduga Dianiaya Kekasih Ibunya

    Jombang (beritajatim.com) – Seorang balita yang berusia 3,5 tahun inisal KY meninggal dengan mengenaskan. Balita asal Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ini mengalami luka pukulan benda tumpul di perut dan kepala.

    Bocah malang tersebut sempat dibawa ke Rumah Sakit PKU Muammadiyah Mojoagung. Namun karena kondisinya kritis, korban dirujuk ke RS Sakinah Mojokerto. Nah, di rumah sakit itulah korban menghembuskan napas terakhir.

    Penganiayaan diduga dilakukan oleh JP (28), yang tidak lain kekasih dari Tri Idah Puspitasari (28), ibunda dari korban. Lokasinya di rumah JP Desa Palrejo Kecamatan Sumobito. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang.

    “Saya sudah melaporkan ini ke Polres Jombang. Saat ini jenazah korban dibawa ke RSUD Jombang untuk autopsi,” ujar M Juni Ariska (30), paman dari korban, Kamis (12/12/2024).

    Juni mengatakan bahwa selama ini adiknya pacarana dengan JP. Nah, pada Rabu (11/12/2024), JP menjemput kekasihnya untuk diajak keluar. KY ikut serta. Sekitar pukul 14.00 WIB, JP Kembali ke rumah Puspitasari untuk mengambik sesuatu.

    “Kemudian sekitar jam empat, saya mendapat kabar bahwa keponakan saya sudah kritis di Rumah Sakit PKU Mojoagung. Ada luka di kepala dan perut. Di kepala luka pukul, sedangkan di perut luka cengkeraman,” katanya.

    Juni mengatakan bahwa keponakannya meninggal di RS Sakinah Mojokerto sekitar pukul 01.00 dini hari. “Dari situ saya lapor ke polsek. Kemudian diarahkan ke Polres Jombang,” lanjut Juni.

    Kapolsek Sumobito Iptu Bagus Tejo Purnomo membenarkan adanya laporan dari keluarga korban. Laporan dilakukan pada Kamis dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Lantaran kasusnya anak di bawah umur sehingga perlu penanganan khusus.

    “Oleh sebab itu kami keluarga korban kami arahkan untuk laporan ke unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang,” kata Kapolsek Sumobito etika dikonfirmasi terpisah. [suf]

  • Jelang Nataru, Harga Sembako di Kota Mojokerto Tak Naik Signifikan

    Jelang Nataru, Harga Sembako di Kota Mojokerto Tak Naik Signifikan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, harga kebutuhan pokok di Kota Mojokerto tidak ada kenaikan signifikan. Hal ini diketahui setelah inspeksi mendadak (sidak) Pejabat (Pj ) Wali Kota Mojokerto dan Forkompinda Kota Mojokerto di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

    Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengatakan, sidak yang digelar Pemkota Mojokerto tersebut merupakan upaya bersama jajaran terkait fluktuasi harga di pasaran. “Karena kita bersiap untuk menghadapi Nataru, Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024).

    Hasil sidak yang digelar, lanjut Mas Pj (sapaan akrab, red), secara umum harga masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Di pasar terbesar di Kota Mojokerto tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Menurutnya, justru ada beberapa harga komoditi di Kota Mojokerto mengalami penurunan.

    “Seperti daging ayam ras yang biasanya di harga Rp35 ribu-Rp36 ribu per kg, kini di harga Rp32 ribu per kg. Dan semoga ini terus terjaga, pasokan tercukupi, distribusi lancar karena kecenderungan memang agak ada sedikit penurunan daya beli masyarakat tapi insya Allah di setiap Natal dan Tahun Baru masyarakat lebih konsumtif,” katanya.

    Untuk harga sayur, ada kenaikan karena saat ini musim penghujan sehingga gampang busuk. Termasuk cabe rawit. Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini menjelaskan, untuk kebutuhan pokok sehari-hari berpengaruh pada tingkat laju perekonomian di sebuah daerah.

    “Apabila harga terlanjur melambung tinggi, akan kita intervensi. Kita ada operasi pasar sehingga harga di pasaran tetap terjaga dan tetep terkendali. Kwalitas sembako sama dengan hari-hari biasa masih terjaga, mutu juga bagus. Semoga ini bisa kita pertahankan,” ujarnya.

    Karena, tegas Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur ini, ketika berbicara sembako maka bicara tentang kebutuhan paling dasar yang ada di masyarakat. Lebih-lebih saat ini sedang menghadapi masalah genangan banjir yang ada di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

    “Tapi kita terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada di Kota Mojokerto,” pungkasnya didampingi Forkompinda Kota Mojokerto. [tin/beq]

  • Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Ternyata Pengurus Gerindra, Dapat Sanksi DKPP

    Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Ternyata Pengurus Gerindra, Dapat Sanksi DKPP

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Rendy Oky Saputra diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Divisi Teknis penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mojokerto ini dijatuhi sanksi DKPP selama 30 hari ke depan.

    Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (9/12/2024). Rendy dijatuhi sanksi DKPP selama 30 hari ke depan atau hingga terbit Surat Keterangan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Yakni, surat bahwa yang bersangkutan bukan anggota maupun pengurus partai tersebut.

    DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada anggota KPU Kabupaten Mojokerto atas nama Rendy Oky Saputra yang menjadi teradu dalam perkara Nomor 227-PKE-DKPP/IX/2024.

    Nama Rendy terbukti masuk dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto Nomor JR-29/07-0016/Kpts/DPC-GERINDRA/2022 tentang susunan personalia Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara selama 30 hari kerja sampai dengan terbit surat keterangan dari Partai Gerindra bahwa teradu bukan merupakan pengurus (Sekretaris) PAC Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan menerbitkan SK DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto tentang susunan personalia (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro yang tidak mencantumkan nama teradu,” ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulis.

    Sementara, Rendy Oki Saputra, saat dikonfirmasi mengungkapkan terkait keputusan dari DKKP harus dihormati, dan untuk kursi kekosongan sementara diisi oleh Wakil Divisi Teknis yaitu Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Mojokerto, Muslim Bukhori.

    “Putusannya seperti itu, nggih dijalani saja. Kita hormati keputusan DKPP dan sekarang tinggal menunggu surat dari KPU RI terkait hal tersebut. Surat KPU RI itu terkait saya berhenti sementara sejak dan sampai kapannya,” jelasnya.

    Selain Rendy Oky Saputra, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (9/12/2024) juga disidangkan tujuh perkara lainnya. Diantaranya dua putusan memberhentikan dua penyelenggara Pemilu yakni anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Yosias Ruamba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara Linda Wanombo. [tin/but]

  • Banjir Terjang Mojokerto-Jombang, Ratusan Orang Mengungsi

    Banjir Terjang Mojokerto-Jombang, Ratusan Orang Mengungsi

     

    Liputan6.com, Surabaya – Banjir masih melanda Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Jombang, hingga hari ini, Rabu (11/12/2024). Total ada sebanyak 208 jiwa yang mengungsi ke tempat yang lebih aman akibat banjir.

    “Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jatim bersama relawan membantu proses evakuasi warga, utamanya, balita dan lansia ke tempat pengungsian di tiga daerah tersebut. Barang berharga dan hewan peliharaan juga turut dievakuasi,” ujar Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, Rabu (11/12/2024).

    Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto juga terjun di lokasi banjir, tepatnya di Desa Ngingasrembyong Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto.

    Bersama sejumlah Kepala OPD Pemprov Jatim, ia meninjau beberapa titik terdampak banjir Mojokerto dan Jombang untuk mencari solusi percepatan penanganan.

    “Kami juga mengirimkan bantuan logistik ke lokasi bencana. Termasuk bantuan peralatan, berupa, perahu karet, light tower dan toilet portabel,” ucapnya.

    “Adapun bantuan logistik yang diserahkan, berupa, selimut sebanyak 100 pcs, matras 115 lembar terpal 30 pcs, biskuit minimalis 5 dus dan biskuit klepon 5 dus,” imbuh Gatot.

    Berdasar data Pusdalops BPBD Jatim, hingga Rabu pagi (11/12/2024), jumlah masyarakat Kabupaten Mojokerto yang terdampak banjir dan berada di pengungsian sebanyak 107 jiwa, yakni, di Masjid Noor Al Islam, Desa Tempuran, Kecamatan Soko.

    Sementara, jumlah warga Jombang yang masih berada di pengungsian sebanyak 101 jiwa, meliputi, Balai Desa Jombok 61 jiwa, Balai Desa Blimbing 34 jiwa dan Balai Dusun Plosorejo sejumlah 6 jiwa.

    “Kami bersama Dinas PU Bina Marga, PU SDA dan Dinsos Jatim akan terus memantau kondisi masyarakat di pengungsian dan memastikan kebutuhan logistiknya tercukupi,” ujar Gatot.

    “Bersama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan pemerintah setempat, kami juga terus mengupayakan percepatan penanganan banjir, agar segera surut,” pungkas Gatot.

  • Penasihat Hukum Laporkan Oknum Jaksa di Mojokerto Atas Dugaan Jual Beli Tuntutan ke Kejagung

    Penasihat Hukum Laporkan Oknum Jaksa di Mojokerto Atas Dugaan Jual Beli Tuntutan ke Kejagung

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penasihat hukum terdakwa, Michael SH, MH, CLA, CTL, CCL melaporkan Jaksa Penutut Umum (JPU) yang menyidangkan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan CV Mekar Makmur Abadi (MMA) senilai Rp12 miliar dengan terdakwa Herman Budiyono ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Kami minta perlindungan hukum. Kami membuat pengaduan ke Jamwas (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan) terkait dugaan oknum jaksa yang ada di Kota Mojokerto, termasuk dugaan jual beli tuntutan. Tuntutan 4 tahun penjara itu tidak layak,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Beritajatim.com, Rabu (11/12/2024).

    Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Senin (25/11/2024) lalu, terdakwa dituntut 4 tahun penjara oleh JPU. Terdakwa dianggap terbukti melakukan tidak pidana pasal 374 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP. JPU menilai, terdakwa mengakibatkan kerugian pelapor senilai Rp12,2 miliar.

    Terdakwa juga pernah terjerat tindak pidana penganiayaan dan dihukum tiga bulan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa sopan, tidak berbelit belit selama persidangan. Menurutnya, JPU dalam tuntutannya hanya menyampaikan perpindahan uang. Padahal perpindahan uang tersebut belum tentu suatu tindak pidana.

    “Bahkan ahli dari jaksa sendiri yang menyampaikan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 374 KUHP harus riil dan konkret, tidak bisa sepenggal-sepenggal. Apabila jaksa menyampaikan tuntutan dengan dasar sepenggal-penggal atau tidak konkret dan akurat, maka akan menjadi kesimpulan yang tidak valid, tidak ada nilai kebenaran dan keadilan,” katanya.

    Perkara tersebut tidak layak disidangkan karena merupakam perkara perdata bukan pidana. Penasihat Hukum menegaskan, prinsipnya tindak pidana penggelapan jabatan harus ada yang dirugikan. Yakni melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil hak orang lain. Sementara dalam kasus ini, tidak ada hak orang lain yang diambil oleh terdakwa.

    “Jadi ada dugaan kriminalisasi terhadap terdakwa, sementara di sisi lain hutang para pelapor ini sampai sekarang belum dibayar. Kami juga bersurat ke Jampidum, Jambin, Jaksa Agung dan juga Kapuspenkum untuk minta penerangannya atas perkara ini. Jadi, kami mohon atensi dari Jaksa Agung atas perkara ini,” tegasnya.

    Dalam sidang sebelumnya, penasihat hukum terdakwa, Michael SH, MH, CLA, CTL, CCL menolak replik Jaksa Penutut Umum (JPU) dan meminta Majelis Hakim membebaskan terdakwa Herman Budiyono dalam sidang lanjutan dugaan penggelapan dalam jabatan CV Mekar Makmur Abadi (MMA) senilai Rp12 miliar. [tin/kun]

  • Pj Walkot Mojokerto Dorong Optimalisasi Pompa Air-Drainase Atasi Banjir

    Pj Walkot Mojokerto Dorong Optimalisasi Pompa Air-Drainase Atasi Banjir

    Jakarta

    Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro kembali meninjau lokasi banjir di Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon. Pada kesempatan tersebut dia mendengarkan keluhan warga yang terdampak, sekaligus menyalurkan berbagai bantuan, termasuk sembako, nasi bungkus, hingga susu.

    Pihaknya juga mendirikan dapur umum guna memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi.

    Dari hasil tinjauan hari ini, genangan setinggi lutut masih terlihat di beberapa titik, khususnya di wilayah Cakarayam Baru dan Balongcangkring II RW I.

    “Banjir ini menjadi ujian rutin yang kita hadapi setiap musim hujan. Tugas kami di Pemkot Mojokerto adalah hadir untuk masyarakat, memastikan mereka tidak hanya mendapat bantuan tetapi juga solusi jangka panjang. Kami akan terus bekerja keras mengupayakan agar genangan ini segera surut dengan memaksimalkan pompa air dan sistem drainase,” tutur Ali Kuncoro dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

    Lebih lanjut pria yang akrab disapa Mas Pj ini juga menekankan pentingnya langkah mitigasi. Hal ini mengingat musim hujan yang diprediksi masih akan berlangsung hingga tiga bulan ke depan.

    “Kami akan terus bersiaga, tidak hanya untuk penanganan darurat tetapi juga pencegahan banjir susulan. Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua RW 03 Cakarayam Baru, Abu Nawas mengapresiasi respons cepat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

    “Bantuan ini sangat membantu kami yang terdampak. Keberadaan dapur umum juga menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan makanan warga. Harapannya, genangan air segera surut agar aktivitas bisa kembali normal,” katanya.

    (anl/ega)

  • Hentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan, 42 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan Kemenkes – Halaman all

    Hentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan, 42 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan Kemenkes – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memberikan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada 42 kabupaten/kota atas keberhasilan mereka menghentikan praktik buang air besar sembarangan dan mendorong perilaku hidup sehat.

    Penghargaan STBM 2024 terdiri atas tiga kategori Paripurna, Madya, dan Pratama.

    Sebanyak 4 kabupaten/kota paripurna, 15 kabupaten kota/madya dan 23 kabupaten/kota pratama. 

    Kabupaten Sleman (DIY) dinobatkan sebagai penerima STBM Paripurna terbaik, diikuti Kabupaten Badung (Bali), Kota Metro (Lampung), dan Kota Tangerang (Banten).  

    Untuk kategori STBM Madya, posisi terbaik pertama diraih Kota Surabaya (Jawa Timur). 

    Kota Mojokerto (Jawa Timur) sebagai madya terbaik II dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) sebagai madya terbaik III.

    Kemudian, kategori STBM Pratama, peraih terbaik pertama diraih Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur). 

    Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh) sebagai pratama terbaik II dan Kota Palu (Sulawesi Tengah) sebagai pratama terbaik III.

    Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, menekankan bahwa keberhasilan STBM hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengubah perilaku sanitasi.  

    “Sanitasi yang buruk telah menjadi akar berbagai wabah penyakit sepanjang sejarah, termasuk pandemi Black Death yang menewaskan jutaan orang. Penghargaan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjadi bagian dari solusi dengan memperbaiki kebiasaan sanitasi,” kata Dante dalam acara penghargaan STBM 2024 di  Jakarta, Selasa (10/12/2024).  

    Menurut Dante, program berbasis masyarakat seperti STBM menunjukkan efektivitas pendekatan promotif dan preventif dalam menekan angka penyakit akibat sanitasi buruk. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam mendukung program ini.  

    “Kesehatan bukan sekadar tugas pemerintah. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya sanitasi menjadi fondasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” tutur Dante.  

    Dante berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan kesehatan lingkungan yang lebih baik.  

    Peran serta masyarakat dalam menjaga sanitasi yang baik penting untuk mencegah wabah penyakit.

    “Kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dante.  

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf, menambahkan, penghargaan STBM diberikan melalui proses seleksi yang ketat. 

    Tahapannya mencakup verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pleno penetapan oleh tim lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan.  

    Karena itu, penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga dorongan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta penyelenggara fasilitas umum dalam berkomitmen menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

    “Ini adalah langkah strategis dalam menghadapi tantangan global dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” ungkap Anas.  

    Selain memberikan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kementerian Kesehatan juga memberikan penghargaan program keamanan pangan/olahan siap saji yang diterima 10 kabupaten kota antara lain Rembang (Jawa Tengah), Sleman (DIY), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).

    Sementara itu, Provinsi Papua Barat mendapatkan penghargaan pembina terbaik Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) bsrsama dengan Jawa Tengah, yang  juga menerima penghargaan stop buang air besar sembarangan 100 persen.

    Kementerian Perhubungan juga memberikan penghargaan kepada bandar udara dan pelabuhan sehat. 

    Ada 26 bandar udara sehat yang mendapatkan penghargaan antara lain Halim Perdanakusuma (Jakarta), I Gusti Ngurah Rai (Bali), Minangkabau (Padang), Sam Ratulangi (Manado) dan Mopah (Merauke).

    Sementara itu, 30 pelabuhan sehat dan pelabuhan perikanan sehat yang mendapatkan penghargaan antara lain Sunda Kelapa dan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), PT Arutmin (Banjarmasin), terminal khusus PT Kaltim Prima Coal (Kutai Timur), terminal khusus Paiton (Probolinggo), pelabuhan perikanan samudera Cilacap (Cilacap) dan pelabuhan perikanan Nusantara Ternate (Ternate).

    Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadapi tantangan kesehatan lingkungan dan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan.

  • Musim Hujan, BPBD Gresik Waspadai Meluapnya Kali Lamong

    Musim Hujan, BPBD Gresik Waspadai Meluapnya Kali Lamong

    Gresik (beritajatim.com)– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik memwaspadai meluapnya Kali Lamong di musim hujan. Ini karena area hulu sungai tersebut, yang berada di Kabupaten Mojokerto sudah terjadi banjir.

    Kabid Logistik dan Kedaruratan FX. Micko Herlambang mengatakan, saat ini instansinya memwaspadai banjir mengingat ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim di musim hujan.

    “Kami terus memantau pergerakan arus Kali Lamong yang sampai sekarang masih siaga tiga. Kendati di area hulu sebagian ada yang banjir,” katanya, Selasa (10/12/2024).

    Lebih lanjut Micko mengatakan, imbas intesitas hujan yang cukup tinggi. Ada sejumlah wilayah yang sempat tergenang banjir.

    “Laporan yang masuk ada genangan air di Desa Bengkelo Lur, Kecamatan Benjeng. Tapi sekarang genangan air tersebut sudah surut,” katanya.

    Selain terus memonitor Kali Lamong, pemerintah daerah setempat juga terus melakukan normalisasi sungai yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto, Gresik, dan Kota Surabaya.

    Sejumlah alat berat dikerahkan, supaya air yang meluapnya di Kali Lamong bisa diminimalisir, dan tidak masuk ke rumah warga atau jalan raya.

    Kabid Sumber Daya Alam (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Gresik Ubaidillah menyatakan normalisasi Kali Lamong terus dilakukan di sepanjang 38,68 kilometer di sebagian lokasi wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Kedamean, Menganti, dan Cerme.

    “Kelima kecamatan itu menjadi prioritas mengingat saat Kali Lamong meluap daerah tersebut menjadi langganan,” pungkasnya. (dny/ted)