Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • Setyo Budiyanto Santai Tanggapi Tudingan KPK ‘Era Jokowi’: Itu Persepsi

    Setyo Budiyanto Santai Tanggapi Tudingan KPK ‘Era Jokowi’: Itu Persepsi

    JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto santai menanggapi tudingan pimpinan saat ini ada dalam genggaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Semua orang disebutnya boleh punya pendapat atau persepsi.

    Hal ini disampaikannya terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Ronny B. Talapessy yang menyebut komisi antirasuah saat ini sebagai KPK era Jokowi. Sebab, nama pimpinan periode 2024-2029 dipilih oleh eks Gubernur DKI Jakarta itu sebelum lengser dan dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Menurut saya mungkin itu hanya persepsi, dugaan. … Semua orang boleh lah bersepsi kami berlima merasakan bahwa tidak ada yang seperti itu,” kata Setyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari.

    Setyo menilai semua pihak juga tahu dipilihnya pimpinan periode 2024-2029 dilakukan oleh Komisi III DPR RI. “Dan kemudian diproses melalui kepemimpinan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” tegasnya.

    Ronny Talapessy sebelumnya mengklaim mengantongi informasi yang menyebut Hasto ditarget. Politikus ini bahkan harus ditahan sebelum pelaksanaan kongres partai pada tahun ini.

    “Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy dalam konferensi pers tim hukum di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari.

    Penahanan tersebut bertujuan mengganggu proses konsolidasi partai serta pembungkaman, sambung Ronny. Tujuannya agar partai berlambang banteng moncong putih tak lagi kritis terhadap Jokowi yang merusak demokrasi di penghujung kekuasaannya.

    “Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” jelasnya.

    Pengacara ini kemudian menyinggung bagaimana Jokowi tetap menyodorkan 10 nama pimpinan komisi antirasuah sebelum lengser. Padahal, langkah ini dikritisi oleh sejumlah pihak karena proses ini harusnya dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” tegas Ronny.

    “Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” tambahnya.

  •  Taman Menteng di Jakarta Pusat Juga Jadi Ajang Perburuan Koin Jagat – Halaman all

     Taman Menteng di Jakarta Pusat Juga Jadi Ajang Perburuan Koin Jagat – Halaman all

     

    TRIBUNJAKARTA.COM – Selain area Gelora Bung Karno di kawasan Senayan, Taman Menteng di Jakarta Pusat juga menjadi salah satu lokasi perburuan koin jagat.

    Namun, petugas di Taman Menteng awalnya tak mengetahui jika sebagian pengunjung yang datang di tempat itu adalah pemburu koin jagat yang tengah viral.

    Mereka baru menyadari bahwa koin jagat menjadi spot para pemburu koin saat mengetahui ada yang berhasil menemukan koin jagat di taman tersebut.

    Di Taman Menteng, Adet selaku petugas PJLP yang bertugas di sana mengakui, sekira sepekan lalu ada pengunjung taman yang menemukan koin jagat.

    “Kalau yang pada nyari saya enggak tahu karena kan enggak perhatiin namanya ini kan area terbuka siapa aja bisa ke sini. Tapi emang sekitar seminggu lalu itu ada yang nemuin koin, dia bilang itu katanya koin jagat,” kata Adet.

    Saat TribunJakarta.com mengecek aplikasi tersebut, keberadaan koin jagat yang cukup banyak terlihat di area Gelora Bung Karno (GBK).

    Hidayat, petugas kebersihan di GBK mengatakan, sejak dua pekan lalu hingga beberapa hari lalu memang banyak yang mencari koin jagat di kawasan itu.

    “Biasanya nyarinya di Hutan GBK ini. Ramainya dari sore sampai malam,” kata Hidayat.

    Awalnya, Hidayat bingung kenapa banyak orang yang berada di area Hutan GBK kendati sudah malam.

    “Mereka pada ngorek-ngorek rumput gitu, terus ditanya katanya pada nyari koin,” tuturnya.

    Namun saat TribunJakarta.com menelusuri area GBK, tak menemukan adanya warga yang tengah mencari koin jagat.

    Hidayat mengatakan, sejak beberapa hari lalu, petugas keamanan GBK memang sudah melarang adanya aktivitas mencari koin jagat.

    Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) sebagai Badan Layanan Umum pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta juga telah buka suara atas maraknya pencarian koin jagat.

    Warga mencari koin (berburu harta karun) di kawasan Taman Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025). Aksi berburu koin yang bisa ditukar dengan uang dari mulai Rp 300 ribu hingga Rp 100 juta tersebut sedang ramai di sejumlah taman di Kota Bandung.  (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

    Direktur Umum PPKGBK, Hadi Sulistia, menegaskan bahwa pihak pengelola tidak pernah memberikan izin untuk kegiatan pencarian koin di kawasan GBK.

    Hal itu karena aktivitas pencarian koin di kawasan GBK yang berdampak pada kerusakan fasilitas publik.

    “Kami sangat menyayangkan tindakan vandalisme yang dilakukan oleh sebagian pengguna aplikasi berburu koin di area GBK. 

    Perilaku merusak fasilitas umum ini telah mengganggu ketertiban dan merusak keindahan kawasan GBK sebagai ikon olahraga dan rekreasi,” kata Hadi dalam keterangannya, Senin.

    Hadi mengatakan, pihaknya juga meminta kepada pihak pengembang aplikasi tersebut untuk turut bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan ini.

    Yakni dengan menghapus titik kawasan GBK dalam sistem aplikasi termasuk memberikan edukasi kepada pengguna agar tidak merusak fasilitas umum.

    Karenanya, sejak hari ini, koin jagat di kawasan GBK sudah tidak tersedia lagi. 

    “Oleh karena itu, PPKGBK mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan aktivitas pencarian koin di kawasan GBK yang dapat berdampak pada kerusakan fasilitas di kawasan GBK,” tuturnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, netizen di media sosial dihebohkan dengan aktivitas warga yang berburu koin jagat di sejumlah area terbuka.

    Koin jagat adalah fitur permainan berburu harta karun yang dikeluarkan oleh salah satu aplikasi.

    Mengutip keterangan yang disampaikan dalam aplikasi tersebut, harta karun yang dimaksud adalah sebuah koin yang disebar oleh pemilik aplikasi dan dapat ditukarkan dengan uang tunai.

    Para pemain mengetahui keberadaan koin jagat itu dari semacam GPS yang tersedia dalam aplikasi tersebut.

    Yang bikin menggiurkan yakni nilai tukar koin tersebut mulai dari Rp 300.000 sampai Rp 100.000.000 per koinnya.

    Laporan Reporter: Elga Hikari Putra | Sumber: Tribun Jakarta

  • Tanwir I Aisyiyah akan Bahas Makan Bergizi Gratis Hingga Pendidikan Inklusif – Halaman all

    Tanwir I Aisyiyah akan Bahas Makan Bergizi Gratis Hingga Pendidikan Inklusif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Aisyiyah akan menggelar Tanwir I yang dihadiri Pimpinan Pusat, Wilayah, dan Daerah ‘Aisyiyah.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menjelaskan bahwa tema Tanwir I kali ini adalah “Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Menuju Indonesia Berkeadilan”.

    Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini, di mana berbagai ketimpangan sosial masih terjadi di tengah masyarakat.

    “Masih banyak masalah seperti kemiskinan, kurangnya akses layanan dasar, terutama bagi kelompok rentan dan marjinal, serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semua ini harus diatasi agar tidak ada seorang pun yang tertinggal,” ujar Salmah dalam konferensi pers di Aula Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dalam Tanwir I ini sejumlah isu akan dibahas, mulai dari pendidikan karakter hingga program makan bergizi.

    Salmah berharap Aisyiyah dapat berperan dalam program Pemerintah ini.

    “Program makan bergizi yang saat ini menjadi program pemerintah, berharap, dapat dipenuhi dari sumber bahan pangan dalam negeri dengan memperhatikan asupan gizi,” kata Salmah.

    Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka panjang, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan akan dicapai antara lain melalui kedaulatan pangan.

    “Perempuan, memiliki peran penting dalam menggerakkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” jelasnya.

    Ia juga mendukung rencana pemerintah menghentikan impor pangan dan menguatkan sektor pertanian dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

    Selain itu, salah satu isu yang dibahas adalah mengenai gerakan pendidikan inklusif.

    “Salah satu fokus utama kami adalah peluncuran Gerakan Pendidikan Inklusif Berkelanjutan yang akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ungkapnya.

    Tanwir I Aisyiyah akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di Hotel Tavia Heritage, Jakarta.

    Acara ini diikuti oleh 350 peserta dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah, serta Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah.

    Rencananya, acaranya ini akan dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

  • Heboh Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang, Bakamla Buka Suara

    Heboh Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang, Bakamla Buka Suara

    loading…

    Bakamla buka suara terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30 Km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten hingga laut Jakarta yang menghebohkan dan viral. Foto petugas KKP saat menyegel pagar laut. Foto/Ist

    JAKARTA – Badan Keamanan Laut (Bakamla) buka suara terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30 Km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten hingga laut Jakarta yang menghebohkan dan viral.

    Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah Bakamla menjekaskan, pihaknya bukan enggan menindak melainkan tidak ingin melangkahi kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya.

    “Kalau pagar laut memang bukan tugas kita ya. Bukannya tidak mau menindak atau apa begitu, tapi ini akan melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain. Ada yang lebih berwenang dan punya undang-undang untuk menegakkan itu. Mudah-mudahan ini ada titik teranglah,” kata Laksdya TNI Irvansyah kepada wartawan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    Laksdya TNI Irvansyah berpendapat sudah seharusnya masyarakat pesisir khususnya nelayan disejahterakan terlebih dahulu baru memikirkan yang lain.

    “Memang harusnya berprinsip, yang perlu dibangun dulu itu nelayannya. Masyarakat pesisir dulu mau bangun apa terserah deh. Itu yang kalau saya pribadi berpikir seperti itu, dan sudah saya suarakan kemana-mana itu. Bereskan dulu masyarakatnya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Laksdya TNI Irvansyah mengatakan bahwa KKP dapat menyelesaikan permasalahan pagar laut yang membentang sekitar 30 Km itu di laut Kabupaten Tangerang.

    “Saya kira dengan KKP saja bisa selesai. Bisa selesai. Itu sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Tidak perlu ramai-ramai. Cuma pagar, robohkan, cari orangnya. Biar selesai kan?” tegasnya.

    (shf)

  • Warga Jakarta di 21 Kecamatan Ini Diimbau Waspada Longsor Selama Januari 2025 – Page 3

    Warga Jakarta di 21 Kecamatan Ini Diimbau Waspada Longsor Selama Januari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta merilis prakiraan wilayah yang berpotensi dilanda tanah longsor selama Januari 2025. Total, ada 21 kecamatan di Jakarta yang diimbau waspada tanah longsor. 

    “Prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG,” demikian  informasi di laman Instagram @bpbdjakarta, dikutip Selasa (14/1/2025). 

    BPBD Jakarta merujuk informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Didapati sebanyak 21 kecamatan di Jakarta berada di zona menengah-tinggi atau rawan longsor. 

    21 kecamatan yang dimaksud tersebar di empat wilayah administrasi Jakarta. Rinciannya di Jakarta Barat, meliputi wilayah Kecamatan Kembangan.

    Kemudian, di Jakarta Pusat, meliputi wilayah Kecamatan Menteng. Di Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Tebet.

    Lalu, di Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cakung, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramatjati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo, dan Pulogadung.

    Pada zona menengah dapat terjadi gerakan tanah, jika curah hujan berada di atas normal. Terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. 

    “Sementara pada zona tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali,” katanya.

    Oleh sebab itu, para lurah, camat, serta masyarakat di wilayah terkait diminta untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal.

  • Potensi Tanah Longsor di Jakarta Tersebar di 21 Wilayah pada Januari 2025 Megapolitan 14 Januari 2025

    Potensi Tanah Longsor di Jakarta Tersebar di 21 Wilayah pada Januari 2025 Megapolitan 14 Januari 2025

    Potensi Tanah Longsor di Jakarta Tersebar di 21 Wilayah pada Januari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (
    BPBD
    ) Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini terkait wilayah-wilayah yang rawan
    tanah longsor
    di Jakarta.
    Peringatan ini mencakup zona dengan tingkat kerentanan menengah hingga tinggi yang diprediksi berpotensi terjadi pada Januari 2025.
    “
    Prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG,
    ” tulis Jakarta melalui akun Instagram resminya, @bpbddkijakarta dikutip
    Kompas.com
    , Selasa (14/1/2025).
    Menurut data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), wilayah yang masuk dalam Zona Menengah hingga Tinggi di Jakarta adalah sebagai berikut:
    1. Jakarta Barat, meliputi wilayah Kecamatan Kembangan.
    2. Jakarta Pusat, meliputi wilayah Kecamatan Menteng.
    3. Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Tebet.
    4. Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cakung, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramatjati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo, Pulo Gadung.
    Pada wilayah Zona Menengah, gerakan tanah dapat terjadi jika curah hujan berada di atas normal, terutama di area yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau lereng yang mengalami gangguan.
    Sementara itu, di Zona Tinggi, tanah yang pernah mengalami gerakan sebelumnya dapat kembali aktif.
    “
    Kepada Lurah, Camat, dan masyarakat dimbau untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal,
    ” lanjut keterangan tersebut.
    Masyarakat bisa melaporkan kondisi rawan bencana melalui kanal resmi BPBD Jakarta melalui
    call center
    Jakarta Siaga di 112, agar tindakan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Kristiyanto Siap Lahir Batin Diperiksa KPK Hari ini, Termasuk Penahanan? – Halaman all

    Hasto Kristiyanto Siap Lahir Batin Diperiksa KPK Hari ini, Termasuk Penahanan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah persiapan matang sudah dilakukan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menghadapi pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK pada Senin (13/1/2025) pukul 10.00 WIB hari ini.

    Di antaranya semir rambut hitam, hingga membaca hak dan kewajibannya sebagai tersangka. 

    Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (12/1/2025) juga mengungkapkan Hasto Kristiyanto siap lahir dan batin diperiksa KPK. 

    “Mas Hasto sudah menyiapkan lahir dan batin untuk pemeriksaan besok (hari ini),” kata Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (12/1/2025).

    Lantas apakah Hasto Kristiyanto juga sudah menyiapkan diri dan mental apabila usai pemeriksaan dirinya langsung ditahan?

    Terlebih KPK sudah melempar sinyal, tak menutup kemungkinan bakal menahan Hasto Kristiyanto jika bukti sudah cukup. 

    Terpisah Hasto Kristiyanto menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku.

    “Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya,” lanjut Hasto Kristiyanto di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

     

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bicara soal peluang langsung menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di tanggal 13 Januari 2025.

    Diketahui Hasto dipanggil ulang pada Senin 13 Januari 2025 sebagai tersangka, setelah dia tidak hadir di panggilan pertama pada 6 Januari.

    “Kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya (untuk ditahan), tinggal kita tunggu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto sudah memastikan akan memenuhi panggilan penyidik pada 13 Januari.

    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025. Pada jam 10:00 WIB. Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto di sela-sela konferensi pers terkait persiapan HUT ke-52 PDIP di Kantor DPP Partai, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Hasto bahkan telah mempersiapkan diri. Dia berkelakar, persiapan dimaksud adalah dengan menyemir rambut.

    “Kalau ada yang nanya persiapan seperti apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Tapi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum,” ujar dia.

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada Selasa (7/1/2025). (Tribunnews.com)

    Diketahui KPK menetapkan Hasto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan penetapan antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 pada akhir tahun lalu.

    Teruntuk Hasto, ia juga dijerat dengan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Dua perkara itu berkelindan dengan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang hingga kini buron.

     

    KPK Yakin Menang Praperadilan

    Hasto Kristiyanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan tersangka untuk perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice). 

    Setelah menjadi tersangka, Hasto dipanggil KPK untuk diperiksa pada pekan lalu. Namun ia meminta pemeriksaan itu ditunda karena masih mengurus HUT PDIP. 

    Akhirnya, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto itu pada 13 Januari 2025. Atas penjadwalan ulang itu, Hasto juga memastikan dirinya akan hadir.

    Di sisi lain Hasto juga mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK itu. 

    Penjabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan praperadilan itu telah diterima pada Jumat (10/1). 

    “PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” demikian keterangannya kepada wartawan.

    Permohonan praperadilan Hasto itu diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. 

    PN Jaksel pun menunjuk hakim tunggal Djuyamto untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut. 

    Adapun sidang pertama bakal digelar pada Selasa (21/1) dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan.

    Menyikapi upaya praperadilan itu, KPK menyatakan siap melawan. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya juga menghormati upaya hukum yang diambil Hasto itu. 

    “KPK menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tersangka HK dan KPK melalui biro Hukum akan menghadapi dan mengawal proses praperadilan tersangka HK,” kata Tessa saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1).

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya yakin Hasto tidak akan menang praperadilan seperti Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin. Asep mengatakan Hasto sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut sebelum ditetapkan menjadi tersangka. 

    “Jadi begini, perkara Pak HK ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkaranya Pak Harun Masiku. Jadi, kalau pengembangan penyidikan itu tentunya sudah dilakukan pemanggilan yang bersangkutan (Hasto) sebagai saksi,” kata Asep.

    Asep mengatakan Paman Birin menang praperadilan sehingga status tersangkanya gugur karena belum dipanggil sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Sebab, kata Asep, perkara Paman Birin dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT).

    Sementara itu, dia mengatakan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Hasto merupakan pengembangan perkara. Dia mengatakan pemeriksaan calon tersangka sampai saksi lain sudah dilakukan. 

    “Kemudian, saksi-saksi yang lain sudah dipanggil juga,” ujarnya.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto (tengah) bersama Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (kanan) memberikan keterangan terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Meski demikian, Asep mengatakan tim Biro Hukum KPK tetap akan bersiap menghadapi praperadilan Hasto. 

    “Tapi, tentunya kita harus bersiap-siap. Nanti, biro hukum akan berdiskusi dan berkomunikasi dengan penyidik, nanti materi gugatannya seperti apa, kita tentu akan jawab gugatannya tersebut antara penyidik dan biro hukum,” ujarnya.

    Selain itu, Asep mengatakan gugatan praperadilan oleh tersangka merupakan hal biasa. Dia mengatakan pengajuan praperadilan itu merupakan hak setiap tersangka. 

    “Itu adalah hak, haknya dari yang bersangkutan. Jadi kami tentunya nanti akan ada pemberitahuan kepada ini nanti Biro Hukum ya tentu kami juga akan mempersiapkan untuk menghadapi praperadilan tersebut. Tidak apa-apa, itu bukan kali ini saja. Hal yang biasa tersangka melakukan atau menggugat praperadilan kepada KPK,” ujarnya.(tribun network/tribunnews.com/thf)

  • Hasto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Hasto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Jakarta –

    KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait perkara kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku hari ini. Hasto janji bakal hadir.

    Agenda pemeriksaan hari ini merupakan pemanggilan kedua bagi Hasto setelah mangkir pada Senin (6/1) pekan kemarin. Pada saat itu Hasto mengirim surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan.

    Hasto kemudian meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, memastikan Hasto taat hukum dan akan ikuti proses hukum.

    Diperiksa Hari Ini

    Hasto dijadwalkan diperiksa KPK pukul 10.00 WIB. KPK mengatakan sejauh ini tidak ada perubahan agenda pemeriksaan terhadap Hasto.

    “Sejauh ini jadwal pemeriksaan dari yang bersangkutan masih terjadwal dilakukan besok (hari ini)” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika ketika dihubungi, Minggu (12/1/2025).

    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Hasto mengatakan persoalan ini telah lama dan dia berkomitmen akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Dia menghormati seluruh proses yang dihadapi.

    Hasto sendiri mengatakan sudah menerima surat panggilan dari KPK. Dia menyampaikan akan taat hukum.

    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari jam 10.00 WIB dan sebagai warga negara yang taat hukum saya akan hadir panggilan tersebut untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Hasto mengatakan sudah melakukan persiapan untuk pemeriksaan nanti, salah satunya menyemir rambut.

    “Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,” ujar Hasto.

    Hasto menjelaskan cat rambut dengan warna hitam ini dalam persiapan pemeriksaan di KPK sebagai simbol keyakinannya bahwa hukum tidak boleh abu-abu. Dia juga berguyon dengan mengecat rambut tampak lebih muda.

    “Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum dan ini kata Pak Djarot juga saya menjadi lebih muda,” jelas Hasto.

    Hasto Akan Langsung Ditahan?

    Di tengah kasus Hasto ini, muncul desakan agar KPK seera menahan Hasto. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK akan melihat kecukupan alat bukti dalam pemeriksaan Hasto hari ini.

    “Kemudian, hari Senin apakah akan dilakukan upaya paksa? Nanti lihat hari Senin ya,” kata Asep dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Dalam kasus suap pergantian antarwaktu caleg DPR RI, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan pada Agustus 2019. Wahyu telah menjalani hukuman dan bebas.

    Sementara itu, terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 8 Januari 2020. Namun upaya itu gagal karena Harun berhasil melarikan diri hingga kini masih jadi buron. KPK menemukan adanya temuan bukti peran Hasto dalam merintangi upaya KPK menangkap Harun.

    (idn/idn)

  • TMP fokus lahirkan kader kritis dan matang dalam bersikap

    TMP fokus lahirkan kader kritis dan matang dalam bersikap

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi sayap pemuda PDI Perjuangan Taruna Merah Putih (TMP) pada usianya yang ke-17 akan fokus untuk menjadi rumah yang melahirkan kader-kader yang kritis dan matang dalam bersikap.

    “Kita harus bikin itu menjadi rumah yang fresh yang relevan sehingga mereka semua bisa berpartisipasi di rumah kita ini. Kita juga ingin membangun kader-kader yang kritis dalam berfikir dan matang dalam bersikap kedepannya.” Kata Ketua Bidang Sosial DPP Taruna Merah Putih Adri Prasetyo Martowardojo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    TMP berdiri pada 10 Januari 2008, tanggal tersebut juga bertepatan dengan HUT PDI Perjuangan. TMP dideklarasikan di DPP Partai yang sekarang menjadi gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung.

    Dalam rangka memperingati HUT TMP ke-17 dan HUT PDI Perjuangan ke-52, TMP mengadakan gathering di Sekretariat TMP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

    Kegiatan tersebut dihadiri DPP Partai PDI Perjuangan, senior TMP, DPP dan perwakilan DPD TMP Provinsi se-Indonesia.

    Adri Martowardojo yang juga Ketua Panitia Gathering Taruna Merah Putih 2025, mengungkapkan sudah mengonsolidasi 34 DPD Taruna Merah Putih se-Indonesia dari total 38 provinsi.

    “Siang ini kita sudah konsolidasi 34 DPD Taruna Merah Putih, dari total 38 provinsi yang ada, sekitar beberapa waktu lalu kita cek 32 hadir bersama kita hari ini.” ujar Adri kepada wartawan.

    Adri juga menegaskan sikap TMP dalam berorganisasi harus berani membuat keputusan di dalam koridor-koridor yang benar dan tegak lurus dengan sikap Partai.

    “Dengan semangat itu kita sebagai Taruna Merah Putih (TMP) harus berani membuat keputusan namun tetap dalam koridor-koridor yang benar dan pastinya koridor kita, orang tua kita, partai PDI Perjuangan.” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bendahara Umum TMP Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menjelaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat organisasi untuk merangkul generasi muda dalam membangun bangsa.

    “Ini menunjukkan keseriusan kami dalam mengajak anak muda untuk berkontribusi bagi negeri. Kami akan menghadirkan program-program yang lebih menarik dan relevan, tanpa melupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi berdirinya TMP,” ujar Pinka.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kejagung : Erintuah Damanik Atur Besaran Suap untuk Eks Ketua PN Surabaya di Kasus Ronald Tannur  – Halaman all

    Kejagung : Erintuah Damanik Atur Besaran Suap untuk Eks Ketua PN Surabaya di Kasus Ronald Tannur  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Erintuah Damanik, hakim yang vonis bebas Ronald Tannur ternyata sosok yang mengatur besaran jatah suap untuk eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan panitera pengganti Siswanto. 

    Seperti diketahui sebelumnya eks Ketua PN dan Siswanto disebut mendapat jatah suap 20.000 dan 10.000 Dollar Singapura dalam kepengurusan perkara Ronald Tannur.  

    Meski begitu pada akhirnya uang tersebut belum sempat diserahkan dan masih disimpan Erintuah Damanik. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, adapun 30.000 Dollar Singapura tersebut merupakan bagian dari total 140.000 Dollar Singapura yang sebelumnya diberikan Lisa Rahmat dan Meirizka Widjaja.

     “Jadi dari 140 itu Erintuah kan bagi tuh, dia dapat 38 ribu, yang dua hakim dapat 36 ribu, disimpan 30 ribu sama Erintuah. Nah 30 ini oleh Erintuah diproyeksilah 20 untuk Ketua 10 untuk paniteranya, tapi kan ini belum diserahkan,” kata Harli saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (12/1/2025). 

    Kendati demikian, saat ini Harli menyebut bahwa pihaknya masih mendalami terkait pengetahuan dari eks Ketua PN dan Siswanto soal jatah suap tersebut. 

    Sebab kata Harli, jatah suap yang diproyeksikan untuk kedua pejabat pengadilan itu baru berdasarkan keterangan sepihak dari Erintuah Damanik saat proses penyidikan. 

    “Jadi Erintuah bilangnya begitu. Nah berarti pertanyaan kita apakah Ketua dan PP (panitera pengganti) itu tahu bakal dapat jatahnya, atau memang itu pintar-pintarnya Erintuah, ‘kasih jatah bos lah’ misalnya gitu kan,” sebut Harli. 

    Selain tengah mencari titik terang dalam proses penyidikan yang pihaknya lakukan, ia juga berharap jatah suap untuk Ketua PN itu bisa terungkap jelas dalam persidangan. 

    Sebab dari kedua proses itu nantinya bisa diketahui apakah terdapat niat kejahatan yang sama antara Ketua PN Surabaya, Panitera dan 3 Hakim dalam perkara suap vonis bebas Ronald Tannur.

    “Nah ini mudah-mudahan pintu masuknya bisa di sidang. Apakah memang mereka memiliki niat yang sama dengan hakim ini terkait penerimaan uang itu, karena sampai sekarang uang itu menurut Erintuah belum diserahkan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya disebut turut mendapat jatah suap terkait perkara vonis bebas Gergorius Ronald Tannur sebesar 20 ribu Dollar Singapura. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan, uang untuk eks Ketua PN Surabaya itu diberikan pengacara Lisa Rahmat melalui Hakim Erintuah Damanik. 

    “Selain untuk para hakim yang menangani perkara, sejumlah 20.000 SGD untuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,” kata Harli dalam keteranganya, Jum’at (10/1/2025).

    Tak hanya Ketua PN, dalam kasus itu diketahui juga terdapat satu orang lain yang direncanakan untuk diberikan suap oleh Lisa Rahmat yakni Siswanto selaku Panitera Pengganti. 

    Siswanto kata Harli mendapat jatah 10 ribu Dollar Singapura dari Lisa Rahmat. 

    Kendati demikian, uang suap yang sudah disiapkan itu urung diserahkan kepada kedua orang tersebut dan masih disimpan oleh Erintuah Damanik. 

    “Akan tetapi uang sejumlah 20.000 SGD untuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan 10.000 SGD untuk saksi Siswanto selaku panitera belum diserahkan kepada yang bersangkutan dan masih dipegang oleh saksi Erintuah Damanik,” katanya. 

    Adapun terkait perkara ini sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya sebagai tersangka.  

    Ketiga hakim itu yakni inisial ED, HH dan M ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi.  

    Penyidik Jampidsus Kejagung juga menangkap satu pengacara berinisial LR setelah ditetapkan sebagai tersangka.  

    Kasus dugaan suap dan gratifikasi terungkap berawal ketika penyidik menemukan kecurigaan dalam putusan bebas Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, oleh ketiga hakim tersebut. 

    “Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tannur tersebut, diduga ED, HH, dan M menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar dalam keterangan di kantornya beberapa waktu lalu.  

    Kemudian, penyidik melakukan penggeledahan pada enam lokasi, yaitu di rumah milik tersangka LR di kawasan Rungkut, Surabaya, apartemen milik tersangka LR di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, apartemen milik tersangka ED di Gunawangsa Surabaya, apartemen milik tersangka HH di Ketintang, Gayungan, Surabaya, dan rumah tersangka ED di Perumahan BSB Village Semarang. 

    Dalam penggeledahan itu, penyidik Jampidsus menemukan dan menyita barang bukti berupa uang tunai bernilai miliaran rupiah dan beberapa barang bukti elektronik. 

    Tiga hakim tersebut pun kemudian ditangkap di Surabaya, Jawa Timur.  

    Usai dilakukan pemeriksaan, ketiga hakim PN Surabaya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi. 

    Atas perbuatan para tersangka, hakim ED, M, dan HH selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.